bab i pendahuluan - biro pemerintahan ikma/2017... · penyusunan profil perkembangan kependudukan...
TRANSCRIPT
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat
Daerah Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2016 ini disusun sebagai bagian integral
dari siklus akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan Satuan Kinerja Pemerintah
Daerah Provinsi Banten. Laporan Evaluasi Kinerja bagi Biro Pemerintahan Sekretariat
Daerah Provinsi Banten adalah sebagai wujud implementasi pengendalian manajemen
yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk mengukur sejauhmana
pencapaian kinerja perencanaan tahunan terhadap Visi, Misi, Strategi dan Sasaran
program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi
Banten tahun 20012 – 2017.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran penyusunan laporan evaluasi kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat
Daerah Provinsi Banten tahun 2016 yang meliputi aspek Akuntabilitas Kinerja dan
Manajemen Kinerja adalah :
- Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana bagi Biro Pemerintahan Sekretariat
Daerah Provinsi Banten sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Banten kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Provinsi Banten
kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten
kepada DPRD Provinsi Banten;
- Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Biro
Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai upaya untuk memperbaiki
kinerja yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan.
C. Dasar Penyusunan
1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan
Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 2
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2013 Nomor 14).
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 3
BAB II
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan serta mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan, maka Biro Pemerintahan Sekretariat
Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 4 Urusan Wajib yang
meliputi : (1) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, (2) Urusan Wajib Kependudukan dan
Catatan Sipil, (3) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, (4) Urusan Wajib
Pertanahan dan (5) Urusan Wajib Statistik.
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2016 dengan berpedoman
kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel.
Seiring dengan kebijakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun
Anggaran 2016 serta berpedoman kepada :
1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 7);
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 77); dan
3. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/101-SK.PPKD/X/2016 tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran
2016
maka, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada APBD-P Tahun Anggaran
2016 melaksanakan 5 Urusan Wajib yang dilaksanakan melalui 5 program, 16 kegiatan, 111
keluaran dengan anggaran sebesar Rp. 12,133,267,705 yang dilaksanakan oleh 12 Satuan Unit
Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :
1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
2. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
4. Urusan Wajib Pertanahan
5. Urusan Wajib Statistik
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 4
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui :
1 Program : Kerjasama Pembangunan Daerah
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah Dan
Luar Negeri
Keluaran : 1. Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri
dengan target 1 dokumen
2. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten dengan target 3
dokumen
3. Rapat Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama
(FKD-MPU) dengan target 4 dokumen
4. Kerjasama Pemerintahan Asosiasi Pemerintahan
Provinsi Seluruh Indonesia dengan target 4 dokumen
5. Kerjasama Pemerintah Provinsi Banten Dalam Dan
Luar Negeri dengan target 1 dokumen
6. Rapat BKSP JABODETABEKJUR dengan target 3
dokumen
7. Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Antar Daerah
dengan target 1 dokumen
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Koordinasi Dan Kerjasama Antar Daerah
Dan Luar Negeri sebesar 100% tahun 2016
Anggaran : Rp. 539,748,000
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan melalui program :
1 Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Pembinaan dan Penataan Kependudukan
Keluaran : 1. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Tingkat Provinsi Banten dengan target
1 dokumen
2. Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan
Tingkat Provinsi Banten dengan target 1 dokumen
3. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
Tingkat Provinsi Banten dengan target 3 dokumen
4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dengan target 1 dokumen
5. Evaluasi Pelaksanaan E-KTP Tingkat Provinsi Banten
dengan target 1 dokumen
6. Bintek ADB dan Operator SIAK se-Provinsi Banten
dengan target 1 dokumen
7. Sosialisasi DP4 di Media Massa Dalam Rangka
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten
dengan target 1 dokumen
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan
sebesar 100% tahun 2016 Anggaran : Rp. 709,342,205
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 5
2 Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil
Keluaran : 1. Penguatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan
target 2 kali
2. Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan
target 2 kali
3. Pengelolaan Data Pencatatan Sipil dengan target 2 kali
4. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan
Sipil dengan target 1 kali
Hasil yang diharapkan : Terselenggarnya Pembinaan dan Penataan Pencatatan
Sipil sebesar 100% tahun 2016 Anggaran : Rp. 486,202,550
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan melalui :
1 Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca
Aset
Keluaran : 1. Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dengan
target 19 dokumen
2. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
dengan target 1 dokumen
3. Penyusunan Neraca dan Laporan Aset dengan
target 2 dokumen
4. Penyusunan Laporan Evaluasi Pengawasan
Penyerapan Anggaran Tahun 2016 dengan target 4
dokumen
5. Penguatan Kapasitas Pengelolaan Penatausahaan
Keuangan Biro Pemerintahan dengan target 1
dokumen
6. Penataan Arsip Keuangan dengan target 4 dokumen
7. Pengelolaan SIMDA Keuangan dengan target 4
dokumen
8. Penyusunan SOP Penatausahaan Keuangan Biro
Pemerintahan dengan target 1 dokumen
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan sebesar
100% Tahun 2106
Anggaran : Rp. 237,824,900
2 Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro
Pemerintahan
Keluaran : 1. Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan dengan target 12 dokumen
2. Penyusunan Renja dengan target 4 dokumen
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 6
3. Penyusunan DRPK Tahun 2017 dengan target 2
dokumen
4. Penyusunan Bahan LAKIP Akhir Tahun Anggaran
2015 dengan target 1 dokumen
5. Penyusunan Bahan LKPj Akhir Tahun Anggaran
2015 dengan target 1 dokumen
6. Penyusunan Bahan LPPD Akhir Tahun Anggaran
2015 dengan target 1 dokumen
7. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan target 2
dokumen
8. Penyusunan RKA dan DPA 2017 dengan target 2
dokumen
9. Penyusunan DPPA Tahun 2016 dengan target 1
dokumen
10. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2016 dengan target
4 dokumen
11. Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Tapkin dan
RKT SKPD dengan target 3 dokumen
12. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Setda Provinsi
Banten Tahun 2012-2017 Bidang Kewenangan
Biro Pemerintahan dengan target 1 dokumen
13. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dengan
target 1 dokumen
14. Pningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Biro
Pemerintahan dengan target 1 kali
15. Penataan Arsip Unit Kerja Biro Pemerintahan
dengan target 1 dokumen
16. Penyelenggaran Tugas Umum Lainnya di Bidang
Pemerintahan dengan target 12 bulan
17. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Unit Kerja
dengan target 1 dokumen
18. Pelaksanaan SPIP Unit Kerja Biro Pemerintahan
dengan target 1 dokumen
19. Evaluasi Hibanh Unit Kerja Biro Pemerintahan
dengan target 1 dokumen
20. Evaluasi Hasil Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai
Biro Pemerintahan dengan target 1 dokumen
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan,
Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi
Dalam Penyelenggaraan Tugas Umum di Bidang
Pemerintahan sebesar 100% Tahun 2106
Anggaran : Rp. 996,942,800
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 7
3 Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan
Pemerintahan Umum
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Keluaran : 1. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dengan target 1 dokumen
2. Fasilitasi Pembinaan Toponimi Rupabumi di
Provinsi Banten dengan target 60 orang
3. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan
target 1 dokumen
4. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kab/Kota
dengan target 1 dokumen
5. Bimbingan Teknis Pembuatan Data Spasial
Rupabumi Unsur Buatan (Angkatan I) Kab.
Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang
dan Kota Cilegon dengan target 100 orang
6. Bimbingan Teknis Pembuatan Data Spasial
Rupabumi Unsur Buatan (Angkatan II) Kab.
Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang
Selatan dengan target 50 orang
7. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pembakuan
Rupabumi Unsur Buatan Bimtek Pembuatan Data
Spasial Rupabumi Unsur Buatan (Angkatan I) Kab.
Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang
dan Kota Cilegon dengan target 48 orang
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan
Otonomi dan Pemerintahan Umum sebesar 100%
Tahun 2016
Anggaran : Rp. 871,257,400
4 Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan
Pemerintahan Umum
Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
dan Pembinaan Administrasi Kelurahan
Keluaran : 1. Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan dengan target 1 dokumen
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan se-
Provinsi Banten dengan target 8 Kab/Kota
3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab/Kota se-
Provinsi Banten dengan target 1 dokumen
4. Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Serang
dengan target 1 dokumen
5. Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Tangerang
dengan target 1 dokumen
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 8
6. Lomba Kecamatan Tingkat Provinsi Banten dengan
target 8 Kab/Kota
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan dengan target 1 dokumen
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan
Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebesar
100% Tahun 2016
Anggaran : Rp. 620,620,000
5 Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan
Pemerintahan Umum
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Keluaran : 1. Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Adat dengan target 1 dokumen
2. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa se-Provinsi Banten dengan target 137 orang
3. Rapat Koordinasi Dalam rangka Monitoring
Penyaluran Dana Desa se-Provinsi Banten dengan
target 137 orang
4. Pembinaan Pemerintahan Desa Dalam rangka
Penyaluran Dana Desa se-Provinsi Banten dengan
target 32 desa
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Otonomi Daerah
dan Pemerintahan Umum sebesar 100% Tahun 2016
Anggaran : Rp. 871,993,000
6 Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan
Pemerintahan Umum
Kegiatan : Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah
Keluaran : 1. Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tangerang
dengan target 1 kegiatan
2. Penegasan Batas Daerah Kota Tangerang/Kota
Tangerang Selatan dengan target 1 kegiatan
3. Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dengan target
1 kegiatan
4. Rapat Koordinasi Batas Daerah Antara Provinsi
Banten Dengan Provinsi DKI Jakarta dengan target
1 kegiatan
5. Sosialisasi Permendagri Tentang Batas Daerah
dengan target 1 kegiatan
6. Perapatan Pilar Batas Daerah dengan target 1
kegiatan
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 9
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Koordinasi Penyelesaian Batas daerah di
Provinsi Banten dan Dengan Provinsi Perbatasan
sebesar 100% Tahun 2016
Anggaran : Rp. 749,417,050
7 Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan
Pemerintahan Umum
Kegiatan : Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Provinsi Banten
Keluaran : 1. Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten
Tahun 2015 dengan target 1 dokumen
2. Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten
Tahun 2015 dengan target 1 dokumen
3. Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun
2015 dengan target 1 dokumen
4. Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2015
dengan target 1 dokumen
5. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dengan target 1 kegiatan
6. Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2015
dengan target 1 kegiatan
7. Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2016 dengan
target 58 orang
8. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan
target 14 kegiatan
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan P3D
Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan target 8
kab/kota
10. Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan Gubernur
Provinsi Banten dengan target 1 dokumen
11. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan target 8 kab/kota
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Otonomi Daerah
dan Pemerintahan Umum sebesar 100% Tahun 2016
Anggaran : Rp. 935,302,000
8 Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan
Pemerintahan Umum
Kegiatan : Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan
Pemilu/Pemilukada
Keluaran : 1. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluaasi
Persiapan Pemilihan Gubernur Tahun 2017
dengan target 1 dokumen
2. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluaasi
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2017
dengan target 1 dokumen
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 10
3. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluaasi
Tahapan Akhir Pemilihan Gubernur Tahun 2017
dengan target 1 dokumen
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Kesiapan Pemilihan Gubernur sebesar
100% Tahun 2016
Anggaran : Rp. 398,692,500
9 Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan
Pemerintahan Umum
Kegiatan : Penataan Daerah Otonom
Keluaran : 1. Evaluasi Penyelenggaraan Daerah Otonom Tahun
2016 dengan target 1 dokumen
2. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Daerah
dengan target 1 dokumen
3. Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom
dengan target 1 dokumen
4. Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Daerah
Otonom dengan target 1 dokumen
5. Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah dengan
target 1 dokumen
Hasil yang diharapkan : Terselenggaranya Otonomi Daerah dan Pemerintahan
Umum Yang Akuntabel sebesar 100% Tahun 2016
Anggaran : Rp. 624,344,600
10 Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan
Pemerintahan Umum
Kegiatan : Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
Keluaran : 1. Rapat Koordinasi Administrasi Kepala
daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD dengan
target 3 kegiatan
2. Pemberhentian Anggota DPRD dan PAW dengan
target 1 kegiatan
3. Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi
Pejabat Negara/Daerah dan DPRD dengan target 1
kegiatan
4. Pensiun Pejabat Negara/Daerah dengan target 1
kegiatan
5. Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kab/Kota
dengan target 1 kegiatan
6. Koordinasi Administrasi Peresmian /
Pemberhentian / Pengangkatan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan target 1
dokumen kegiatan
7. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dengan target
2 kegiatan
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 11
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bagi Pejabat
Negara/Daerah dan DPRD sebesar 100% Tahun 2016
Anggaran : Rp. 1,044,300,000
11 Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan
Pemerintahan Umum
Kegiatan : Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada
Keluaran : 1. Sosialisasi Pemilihan Gubernur Tahun 2016 dengan
target 1 kegiatan
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam
Pemilihan Gubernur Tahun 2017 sebesar 100% Tahun
2016
Anggaran : Rp. 2,135,524,900
Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan melalui :
1 Program : Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan
Pemerintahan Umum
Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
Keluaran : 1. Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Pertanahan
dengan target kinerja 1 dokumen
2. Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan dengan target 4
dokumen
3. Rapat Pra Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan
target 4 dokumen
4. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan
target 1 dokumen
Hasil yang diharapkan : Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi
Pertanahan sebesar 100% tahun 2016
Anggaran : Rp. 411,645,000
Urusan Wajib Statistik dilaksanakan melalui :
1 Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro
Pemerintahan
Keluaran : 1. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan
Daerah dengan target 1 dokumen
2. Forum Data Bidang Pemerintahan dengan target 1
dokumen
3. PPID Pembantu SKPD dengan target 4 dokumen
4. Pengelola Website SKPD dengan target 4 dokumen
5. Publikasi Informasi Pembangunan Pada Event
Pemerintah Daerah dengan target 2 kali
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 12
Hasil yang diharapkan : Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan Daerah sebesar 100% tahun 2016
Anggaran : Rp. 455,101,000
Rincian pelaksanaan program kegiatan yang diejawantahkan melalui pelaksanaan tolok ukur
kegiatan sebagaimana Tabel 2.1
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2016
NO PROGRAM /
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KEGIATAN DAN TOLOK
UKUR PAGU ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100% Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
237,824,090
19 dokumen 1 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
7,403,000
1 dokumen 2 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
5,006,000
2 dokumen 3 Penyusunan Neraca dan Laporan Aset
2,670,000
4 dokumen 4 Penyusunan Laporan Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran Tahun 2016
11,130,000
1 dokumen 5 Penguatan Kapasitas Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Biro Pemerintahan
19,214,000
4 dokumen 6 Penataan Arsip Keuangan
80,871,900
4 dokumen 7 Pengelolaan SIMDA Keuangan
13,818,000
1 dokumen 8 Penyusunan SOP Penatausahaan Keuangan Biro Pemerintahan
97,712,000
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 13
NO PROGRAM /
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KEGIATAN DAN TOLOK
UKUR PAGU ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 Rasio
Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100% Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan
996,942,800
12 Dokumen 1 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
13,178,000
4 Dokumen 2 Penyusunan Renja 65,043,400
2 Dokumen 3 Penyusunan DRPK Tahun 2017
15,948,000
1 Dokumen 4 Penyusunan Bahan LAKIP
10,086,000
1 Dokumen 5 Penyusunan Bahan LKPJ
13,744,000
1 Dokumen 6 Penyusunan Bahan LPPD
7,100,000
2 Dokumen 7 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
18,866,000
2 Dokumen 8 Penyusunan RKA dan DPA 2017
17,645,600
1 Dokumen 9 Penyusunan DPPA Tahun 2016
8,044,000
4 Dokumen 10 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
22,758,000
3 Dokumen 11 Penyusunan Indikator Kinerja Utama, TAPKIN dan RKT SKPD
13,741,000
1 Dokumen 12 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Setda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Bidang Kewenangan Biro Pemerintahan
52,750,000
1 Dokumen 13 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
6,962,000
1 kali 14 Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Biro Pemerintahan
71,973,000
1 Dokumen 15 Penataan Arsip Unit Kerja Biro Pemerintahan
56,527,000
12 bulan 16 Penyelenggaraan Tugas Umum Lainnya di Bidang Pemerintahan
558,743,800
1 Dokumen 17 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Unit Kerja
6,364,000
1 Dokumen 18 Pelaksanaan SPIP Unit Kerja Biro Pemerintahan
14,969,000
1 Dokumen 19 Evaluasi Usulan Hibah Unit Kerja Biro Pemerintahan
4,472,000
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 14
NO PROGRAM /
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KEGIATAN DAN TOLOK
UKUR PAGU ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 1 Dokumen 20 Evaluasi Hasil
Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Biro Pemerintahan
18,082,000
Kerjasama Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
100% Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
539,748,000
1 Dokumen 1 Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
41,067,250
3 dokumen 2 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
23,396,000
4 dokumen 3 Rapat Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU)
204,852,500
4 dokumen 4 Kerjasama Pemerintah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
195,326,000
1 Dokumen 5 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
12,591,000
3 dokumen 6 Rapat BKSP JABODETABEKJUR
28,996,000
1 Dokumen 7 Evaluasi Dan Pelaporan Kerjasama Antar Daerah
33,519,250
Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan
100% Pembinaan dan Penataan Kependudukan
709,342,205
1 dokumen 1 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten
175,074,450
1 dokumen 2 Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten
55,672,105
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 15
NO PROGRAM /
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KEGIATAN DAN TOLOK
UKUR PAGU ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 3 dokumen 3 Penyusunan profil
Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten
119,291,500
1 dokumen 4 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
110,622,900
1 dokumen 5 Evaluasi Pelaksanaan E-KTP Tingkat Provinsi Banten
75,210,500
1 dokumen 6 Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) dan Operator SIAK se-Provinsi Banten
76,312,500
1 dokumen 7 Sosialisasi DP4 Di Media Massa Dalam Rangka Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
97,158,250
100% Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil
486,202,550
2 kali 1 Penguatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
269,896,350
2 kali 2 Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
125,000,200
2 kali 3 Pengelolaan Data Pencatatan Sipil
46,683,500
1 kali 4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
44,622,500
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
100% Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
871,257,400
1 Dokumen 1 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
162,746,300
60 orang 2 Fasilitasi Pembinaan Toponimi Rupa Bumi di Provinsi Banten
122,873,600
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 16
NO PROGRAM /
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KEGIATAN DAN TOLOK
UKUR PAGU ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 1 Dokumen 3 Koordinasi dan
Konsultasi Penyelenggaraan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan
121,577,500
1 Dokumen 4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan Kab/Kota
19,942,500
100 orang 5 Bimtek Pembuatan Data Spasial Rupabumi Unsur Buatan (Angkatan I) Kab.Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon
217,966,500
50 orang 6 Bimtek Pembuatan Data Spasial Rupabumi Unsur Buatan (Angkatan II) Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
136,001,000
48 orang 7 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pembakuan Rupabumi Unsur Buatan
90,150,000
100% Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
620,620,000
1 Dokumen 1 Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah
49,595,100
8 kab/kota 2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan se Provinsi Banten
236,800,500
1 Dokumen 3 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab/Kota Se Provinsi Banten
64,231,300
1 Dokumen 4 Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Serang
300,000
1 Dokumen 5 Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Tangerang
58,752,500
8 kab/kota 6 Lomba Kecamatan Tingkat Provinsi
142,755,700
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 17
NO PROGRAM /
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KEGIATAN DAN TOLOK
UKUR PAGU ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 1 Dokumen 7 Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
86,184,900
100% Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
871,993,000
1 dokumen 1 Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat
363,206,000
137 orang 2 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Provinsi Banten
175,675,000
137 orang 3 Rapat Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Penyaluran Dana Desa Se-Provinsi Banten
181,274,000
32 desa 4 Pembinaan Pemerintahan Desa Dalam Rangka Penyaluran Dana Desa Se Provinsi Banten
151,838,000
100% Penegasan Batas Daerah 749,417,050
1 Kegiatan 1 Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tangerang
68,335,850
1 Kegiatan 2 Penegasan Batas Daerah Kota Tangerang/Kota Tangerang Selatan
110,071,850
1 Kegiatan 3 Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
88,726,850
1 Kegiatan 4 Rapat Koordinasi Batas Daerah Antara Provinsi Banten Dengan Provinsi DKI Jakarta
132,212,850
1 Kegiatan 5 Sosialisasi Permendagri Tentang Batas Daerah
70,074,400
1 Kegiatan 6 Perapatan Pilar Batas Daerah
128,958,200
1 Kegiatan 7 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2016 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Serang dengan Kabupaten Pandeglang
50,361,950
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 18
NO PROGRAM /
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KEGIATAN DAN TOLOK
UKUR PAGU ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 1 Kegiatan 8 Sosialisasi Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang
50,365,000
1 Kegiatan 9 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2016 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon
50,310,100
100% Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten
985,302,800
1 Dokumen 1 Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2015
149,483,000
1 Dokumen 2 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2015
36,448,000
1 Dokumen 3 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2015
109,818,000
3 dokumen 4 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2015
125,818,500
1 Kegiatan 5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
123,882,000
1 Dokumen 6 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2015
103,463,500
58 orang 7 Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2016
97,146,000
14 kegiatan 8 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
95,616,000
1 dokumen 9 Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Provinsi Banten
50,147,000
8 kab/kota 10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan P3D Kab/Kota Se Provinsi Banten
20,039,000
1 kegiatan 11 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
73,441,000
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 19
NO PROGRAM /
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KEGIATAN DAN TOLOK
UKUR PAGU ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 100% Penataan Daerah Otonom 624,344,600
1 Dokumen 1 Evaluasi Penyelenggaraan Daerah Otonom
86,700,000
1 Dokumen 2 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Daerah
181,376,600
1 Dokumen 3 Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom
5,675,000
1 Dokumen 4 Bintek Penataan Daerah Tahun 2015
104,338,000
1 Dokumen 5 Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Daerah Otonom
89,915,000
1 Dokumen 6 Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah
156,340,000
100% Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
1,044,300,000
3 kegiatan 1 Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD
555,582,000
1 kegiatan 2 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW
43,453,000
1 kegiatan 3 Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD
37,440,000
1 kegiatan 4 Pensiun Pejabat Negara
36,864,000
1 kegiatan 5 Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota
20,902,000
1 kegiatan 6 Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
63,997,000
2 kegiatan 7 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah
386,062,000
100% Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada
398,692,500
1 kegiatan 1 Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Persiapan Pemilihan Gubernur Tahun 2017
132,096,500
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 20
NO PROGRAM /
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KEGIATAN DAN TOLOK
UKUR PAGU ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 1 kegiatan 2 Rapat Koordinasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2017
132,998,500
1 kegiatan 3 Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tahapan Akhir Pemilihan Gubernur 2017
133,597,500
100% Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada
2,135,524,900
1 kegiatan 1 Sosialisasi Pemilihan Gubernur Tahun 2016
2,135,524,900
Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan
100% Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
411,654,000
1 dokumen 1 Koordinasi Dan Konsultasi Administrasi Pertanahan
89,004,000
4 dokumen 2 Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan
156,904,000
4 dokumen 3 Rapat Pra Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
61,490,000
1 dokumen 4 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
104,256,000
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
100% Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan
450,101,000
1 dokumen 1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
74,955,000
1 dokumen 2 Forum Data Bidang Pemerintahan
81,718,000
4 dokumen 3 PPID Pembantu SKPD 232,410,000
4 dokumen 4 Pengelolaan Website SKPD
59,370,000
2 kali 5 Publikasi Informasi Pembangunan pada Event Pemerintaan Daerah
1,648,000
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2016 12,133,267,705
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 21
BAB III
RENCANA DAN REALISASI KINERJA
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Pengukuran kinerja pelaksanaan Program Kegiatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 dilakukan terhadap Indikator Kinerja Sebagai alat ukur
spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,
dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan
1. Rencana dan Realisasi Input
Input (struktur), ialah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu
kegiatan. Input dalam kerangka perencanaan program kegiatan berorientasi kepada
capaian realisasi belanja. Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan pada Biro
Pemerintahan tahun 2016 meliputi :
A. Per Urusan Wajib
1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui pelaksanaan Program
Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri mencapai kinerja sebesar Rp.
459,058,522 atau 85.05% dari target yang telah ditetapkan
2. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui pelaksanaan Program
Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Pembinaan dan Penataan
Kependudukan dan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil mencapai kinerja
sebesar Rp. 1,151,284,160 atau 96.30% dari target yang telah ditetapkan
3. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui pelaksanaan
Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dan
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah meliputi Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan,
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penegasan Batas Daerah, Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten, Penataan
Daerah Otonom, Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Monitoring dan Pelaporan
Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada, Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada, Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset serta Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada Biro mencapai kinerja sebesar Rp. 8,496,130,982 atau 89.09 % dari
target yang telah ditetapkan
4. Urusan Wajib Pertanahan melalui pelaksanaan Program Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan mencapai kinerja sebesar Rp.
370,808,880 atau 90.08 % dari target yang telah ditetapkan
5. Urusan Wajib Statistik melalui pelaksanaan Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan Pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja sebesar Rp. 430,124,600
atau 95.56 % dari target yang telah ditetapkan
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 22
B. Per Program
1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai kinerja
sebesar Rp. 1,183,851,715 atau 95.88 % dari target yang telah ditetapkan 2. Program Kerjasama Pembangunan Daerah mencapai kinerja sebesar Rp.
459,058,522 atau 85.05 % dari target yang telah ditetapkan 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan mencapai kinerja sebesar Rp.
1,151,284,160 atau 96.30 % dari target yang telah ditetapkan 4. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
mencapai kinerja sebesar Rp. 7,683,088,147 atau 88.18 % dari target yang telah
ditetapkan 5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah mencapai kinerja sebesar Rp.
430,124,600 atau 95.56 % dari target yang telah ditetapkan Rincian realisasi kinerja output sebagai berikut :
Tabel 3.1
Rencana dan Realisasi Input Belanja
NO JENIS BELANJA RENCANA
Rp.
REALISASI
Rp. % SISA %
(1) (2) (3) (4) (5) = (4/3) (6) (7) = (6/3)
1 Belanja Pegawai 866,770,000 827,010,000 95.41 39,760,000 4.59
2 Belanja Barang 11,266,497,705 10,080,397,144 89.47 1,186,100,561 10.53
JUMLAH 12,133,267,705 10,907,407,144 89.90 1,225,860,561 10.10
Tabel 3.2
Rencana dan Realisasi Input Tolok Ukur
NO PROGRAM KEGIATAN DAN TOLOK UKUR RENCANA REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,234,767,700 1,183,851,715 95.88
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
237,824,900 231,262,300 97.24
1 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
7,403,000 7,219,600 97.52
2 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
5,006,000 5,006,000 100
3 Penyusunan Neraca dan Laporan Aset 2,670,000 2,670,000 100
4 Penyusunan Laporan Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran Tahun 2016
11,130,000 11,130,000 100
5 Penguatan Kapasitas Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Biro Pemerintahan
19,214,000 17,214,000 89.59
6 Penataan Arsip Keuangan 80,871,900 77, 661,800 96.03
7 Pengelolaan SIMDA Keuangan 13,818,000 13,713,000 99.24 8 Penyusunan SOP Penatausahaan
Keuangan Biro Pemerintahan 97,712,000 96,647,900 98.91
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Biro Pemerintahan 996,942,800 952,589,415 95.55
1 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
13,178,000 11,628,000 88.24
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 23
NO PROGRAM KEGIATAN DAN TOLOK UKUR RENCANA REALISASI %
1 2 3 4 5 6 2 Penyusunan Renja 65,043,400 61,990,200 95.31 3 Penyusunan DRPK Tahun 2017 15,948,000 15,228,000 95.49 4 Penyusunan Bahan LAKIP 10,086,000 10,086,000 100 5 Penyusunan Bahan LKPJ 13,744,000 13,744,000 100 6 Penyusunan Bahan LPPD 7,100,000 7,100,000 100
7 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 18,866,000 17,684,800 93.74 8 Penyusunan RKA dan DPA 2017 17,645,600 17,645,600 100
9 Penyusunan DPPA Tahun 2016 8,044,000 8,022,000 99.73
10 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
22,758,000 19,465,000 85.53
11 Penyusunan Indikator Kinerja Utama, TAPKIN dan RKT SKPD
13,741,000 13,741,000 100
12 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Setda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Bidang Kewenangan Biro Pemerintahan
52,750,000 51,363,800 97.37
13 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
6,962,000 6,922,000 99.43
14 Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Biro Pemerintahan
71,973,000 68,608,800 95.33
15 Penataan Arsip Unit Kerja Biro Pemerintahan
56,527,000 50,683,600 89.66
16 Penyelenggaraan Tugas Umum Lainnya di Bidang Pemerintahan
558,743,800 535,625,615 95.86
17 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Unit Kerja
6,364,000 6,284,000 98.74
18 Pelaksanaan SPIP Unit Kerja Biro Pemerintahan
14,969,000 14,427,000 96.38
19 Evaluasi Usulan Hibah Unit Kerja Biro Pemerintahan
4,472,000 4,472,000 100
20 Evaluasi Hasil Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Biro Pemerintahan
18,028,000 17,868,000 99.11
2 Kerjasama Pembangunan Daerah
539,748,000 459,058,522 85.05
Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
539,748,000 459,058,522 85.05
1 Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
41,067,250 40,848,250 99.47
2 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
23,396,000 21,746,000 92.95
3 Rapat Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU)
204,852,500 182,963,551 89.31
4 Kerjasama Pemerintah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
195,326,000 150,913,206 77.26
5 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
12,591,000 10,938,389 86.87
6 Rapat BKSP JABODETABEKJUR 28,996,000 26,185,650 90.31
7 Evaluasi Dan Pelaporan Kerjasama Antar Daerah
33,519,250 25,463,476 75.97
3 Penataan
Administrasi Kependudukan
1,195,544,755 1,151,284,160 96.30
Pembinaan dan Penataan Kependudukan
709,342,205 669,085,810 94.32
1 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten
175,074,450 154,706,255 88.37
2 Rapat Evaluasi Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten
55,672,105 52,983,305 95.17
3 Penyusunan profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten
119,291,500 114,841,500 96.27
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 24
NO PROGRAM KEGIATAN DAN TOLOK UKUR RENCANA REALISASI %
1 2 3 4 5 6 4 Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) 110,622,900 105,483,700 95.35
5 Evaluasi Pelaksanaan E-KTP Tingkat Provinsi Banten
75,210,500 69,200,500 92.01
6 Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) dan Operator SIAK se-Provinsi Banten
76,312,500 76,312,500 100
7 Sosialisasi DP4 Di Media Massa Dalam Rangka Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
97,158,250 95,558,050 98.35
Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil
486,202,550 482,198,350 99.18
1 Penguatan Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil 269,896,350 267,179,150 98.99
2 Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
125,000,200 124,350,200 99.48
3 Pengelolaan Data Pencatatan Sipil 46,683,500 46,046,500 98.64 4 Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 44,622,500 44,622,500 100
4 Pembinaan,
Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
8,713,106,250 7,683,088,147 88.18
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
871,257,400 844,845,900 96.97
1 Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
162,746,300 159,422,900 97.96
2 Fasilitasi Pembinaan Toponimi Rupa Bumi di Provinsi Banten
122,873,600 104,736,000 85.24
3 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan
121,577,500 117,552,000 96.96
4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan Kab/Kota
19,942,500 19,517,500 97.87
5 Bimtek Pembuatan Data Spasial Rupabumi Unsur Buatan (Angkatan I) Kab.Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon
217,966,500 217,816,500 99.93
6 Bimtek Pembuatan Data Spasial Rupabumi Unsur Buatan (Angkatan II) Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
136,001,000 135,876,000 99.91
7 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pembakuan Rupabumi Unsur Buatan
90,150,000 89,925,000 99.75
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
620,620,000 596,389,600 96.10
1 Penyusunan Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintah 49,595,100 49,325,100 99.46
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan se Provinsi Banten
236,800,500 234,393,500 98.98
3 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab/Kota Se Provinsi Banten
64,231,300 53,216,300 82.85
4 Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Serang
300,000 0,00 0.00
5 Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Tangerang
58,752,500 58,202,500 99.06
6 Lomba Kecamatan Tingkat Provinsi 142,755,700 141,701,200 99.26
7 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
68,184,900 59,551,000 87.34
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 25
NO PROGRAM KEGIATAN DAN TOLOK UKUR RENCANA REALISASI %
1 2 3 4 5 6 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 871,993,000 857,570,500 98.35
1 Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat
363,206,000 360,681,000 99.30
2 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Provinsi Banten
175,675,000 175,675,000 100
3 Rapat Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Penyaluran Dana Desa Se-Provinsi Banten
181,274,000 181,274,000 100
4 Pembinaan Pemerintahan Desa Dalam Rangka Penyaluran Dana Desa Se Provinsi Banten
151,838,000 139,940,500 92.16
Penegasan Batas Daerah 749,417,050 680,818,467 90.85
1 Penegasan Batas Daerah
Kabupaten Tangerang 68,335,850 66,138,850 96.78
2 Penegasan Batas Daerah Kota Tangerang/Kota Tangerang Selatan
110,071,850 104,175,650 94.64
3 Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
88,726,850 84,286,850 95.00
4 Rapat Koordinasi Batas Daerah Antara Provinsi Banten Dengan Provinsi DKI Jakarta
132,212,850 111,212,850 84.12
5 Sosialisasi Permendagri Tentang Batas Daerah
70,074,400 55,664,400 79.44
6 Perapatan Pilar Batas Daerah 128,958,200 122,848,000 95.26
7 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Pandeglang
50,361,950 43,827,217 87.02
8 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Lebak Dengan Kabupaten Pandeglang
50,365,000 43,935,000 87.23
9 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kota Cilegon
50,310,100 48,729,650 96.86
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten
985,302,800 920,391,800 93.41
1 Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2015
149,483,000 149,483,000 100
2 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2015
36,448,000 36,448,000 100
3 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2015
109,818,000 109,818,000 100
4 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2015
125,818,000 125,818,000 100
5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
123,882,000 79,731,000 64.36
6 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2015
103,463,500 103,463,500 100
7 Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2016
97,146,000 90,296,000 92.95
8 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
95,616,800 83,406,800 87.23
9 Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Provinsi Banten
50,147,000 49,847,000 99.40
10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan P3D Kab/Kota Se Provinsi Banten
20,039,000 20,039,000 100
11 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
73,441,000 72,041,000 98.09
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 26
NO PROGRAM KEGIATAN DAN TOLOK UKUR RENCANA REALISASI %
1 2 3 4 5 6 Penataan Daerah Otonom 624,344,600 598,050,600 95.79
1 Evaluasi Penyelenggaraan Daerah Otonom
86,700,000 86,144,000 99.36
2 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Daerah
181,376,600 157,288,600 86.75
3 Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom
5,675,000 5,625,000 99.12
4 Bintek Penataan Daerah Tahun 2015 104,338,000 103,988,000 99.66 5 Rapat Koordinasi Rencana
Pembentukan Daerah Otonom 89,915,000 89,665,000 99.72
6 Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah
156,340,000 155,340,000 99.36
Administrasi Kepala Daerah dan
DPRD 1,044,300,000 824,426,000 78.95
1 Rapat Koordinasi Administrasi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD
555,582,000 438,256,000 78.88
2 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW
43,453,000 31,557,000 72.62
3 Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD
37,440,000 32,079,000 85.68
4 Pensiun Pejabat Negara 36,864,000 33,435,000 90.70
5 Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota
20,902,000 8,702,000 41.63
6 Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
63,997,000 57,315,000 89.56
7 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah 286,062,000 223,082,000 77.98
Monitoring dan Pelaporan
Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada 398,692,500 359,860,000 90.26
1 Rapat Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Persiapan Pemilihan Gubernur Tahun 2017
132,096,500 121,136,500 91.70
2 Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2017
132,998,500 126,236,000 94.92
3 Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tahapan Akhir Pemilihan Gubernur 2017
133,597,500 112,487,500 84.20
Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada 2,135,524,900 1,629,926,400 76.32
1 Sosialisasi Pemilihan Gubernur Tahun 2016
2,135,524,900 1,629,926,400 76.32
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
411,654,000 370,808,880 90.08
1 Koordinasi Dan Konsultasi
Administrasi Pertanahan 89,004,000 79,285,000 89.08
2 Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan 156,904,000 151,766,380 96.73
3 Rapat Pra Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
61,490,000 55,223,300 89.81
4 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
104,256,000 84,534,200 81.08
5 Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan
450,101,000 430,124,600 95.56
1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
74,955,000 62,481,600 83.36
2 Forum Data Bidang Pemerintahan 81,718,000 81,138,000 99.29
3 PPID Pembantu SKPD 232,410,000 227,205,000 97.76
4 Pengelolaan Website SKPD 59,370,000 59,300,000 99.88
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 27
NO PROGRAM KEGIATAN DAN TOLOK UKUR RENCANA REALISASI %
1 2 3 4 5 6 5 Publikasi Informasi Pembangunan
pada Event Pemerintaan Daerah 1,648,000 0,00 0.00
2. Rencana dan Realisasi Output
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Pengukuran kinerja output pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan membandingan antara target kinerja yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program
kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 119.01% atau melebihi target tahunan yang
telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :
A. Per Urusan Wajib
1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui pelaksanaan Program
Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri mencapai kinerja 123.81%
2. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui pelaksanaan Program
Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Pembinaan dan Penataan
Kependudukan dan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil mencapai kinerja
100%
3. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui pelaksanaan
Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dan
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah meliputi Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan,
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penegasan Batas Daerah, Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten, Penataan
Daerah Otonom, Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Monitoring dan Pelaporan
Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada, Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada, Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset serta Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada Biro mencapai kinerja 227.35%
4. Urusan Wajib Pertanahan melalui pelaksanaan Program Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan mencapai kinerja 87.50%
5. Urusan Wajib Statistik melalui pelaksanaan Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan Pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja 80%
B. Per Program
1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai kinerja
106.99% 2. Program Kerjasama Pembangunan Daerah mencapai kinerja 123.81% 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan mencapai kinerja 100% 4. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
mencapai kinerja 237.44% 5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah mencapai kinerja 80%
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 28
Rincian realisasi kinerja output sebagai berikut :
Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Output
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
100 106.99
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
87,50
1 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan sebanyak 19 dokumen
100 Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran 2016 pada Biro Pemerintahan sebanyak 19 dokumen meliputi : a. Laporan bulanan
bulan Januari : target fisik 5.09% dan target keuangan 5.04% dengan realisasi fisik 3.22% dan realisasi keuangan 0.00%
bulan Februari : target fisik 11.78% dan target keuangan 7.44% dengan realisasi fisik 10.59% dan realisasi keuangan 4.61%;
bulan Maret : target fisik 8.81% dan target keuangan 12.61% dengan realisasi fisik 8.82% dan realisasi keuangan 4.89%;
Bulan April : target fisik 11.59% dan target keuangan 18.31% dengan realisasi fisik 11.36% dan realisasi keuangan 11.38%;
bulan Mei : target fisik 18.32% dan target keuangan 12.49% dengan realisasi fisik 8.75.74% dan realisasi keuangan 9.41%;
bulan Juni : target fisik 9.07% dan target keuangan 9.61% dengan realisasi fisik 6.12% dan realisasi keuangan 12.20%;
bulan Juli : target fisik 2.97% dan target keuangan 7.86% dengan realisasi fisik 8.70% dan realisasi keuangan 4.98%;
bulan Agustus : target fisik 10.22% dan target keuangan 6.65% dengan realisasi fisik 7.55% dan realisasi keuangan 9.61%;
bulan September : target fisik 6.72% dan target keuangan 7.65% dengan
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 29
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 realisasi fisik 2.42% dan realisasi keuangan 3.88%;
bulan Oktober : target fisik 0.18% dan target keuangan 5.15% dengan realisasi fisik 11.41% dan realisasi keuangan 4.04%;
bulan November : target fisik 1.89% dan target keuangan 4.15% dengan realisasi fisik 6.57% dan realisasi keuangan 7.41%; dan
bulan Desember : target fisik 13.36% dan target keuangan 3.22% dengan realisasi fisik 10.20% dan realisasi keuangan 17.49%
b. Laporan triwulanan Triwulan I : target fisik
25.68% dan target keuangan 25.09% dengan realisasi fisik 22.63% dan realisasi keuangan 9.50%;
Triwulan II : target fisik 38.98% dan target keuangan 40.23% dengan realisasi fisik 26.23% dan realisasi keuangan 32.99%;
Triwulan III : target fisik 19.91% dan target keuangan 22.16% dengan realisasi fisik 18.67% dan realisasi keuangan 18.47%; dan
Triwulan IV : target fisik 15.43% dan target keuangan 12.52% dengan realisasi fisik 28.18% dan realisasi keuangan 28.94%.
c. Laporan semesteran Semester I : target fisik
64.66% dan target keuangan 65.32% dengan realisasi fisik 48.86.% dan realisasi keuangan 42.49%; dan
Semester II: target fisik 35.34% dan target keuangan 34.68% dengan realisasi fisik 46.85.% dan realisasi keuangan 47.41%.
d. Laporan akhir tahun Target fisik 100% dan target
keuangan 100% dengan realisasi fisik 95.71% dan realisasi keuangan 89.90%.
2 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2015 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2016 yang menggambarkan : - Rencana Fisik : 100 % - Realisasi Fisik : 96 % - Rencana Keuangan : Rp.
15,939,795,800 - Realisasi Keuangan : Rp.
12,987,641,846 atau 81,48 %
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 30
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 3 Penyusunan Neraca dan
Laporan Aset sebanyak 2 dokumen
100 Tersusunnya Dokumen Neraca dan Laporan Aset sebanyak 2 dokumen meliputi Neraca dan Laporan Aset Semester I dan II meliputi : a. Dokumen Neraca dan Laporan
Aset Semester I yang menggambarkan Jumlah Aset yang di kelola sebesar Rp. 445, 490,000,-
b. Dokumen Neraca dan Laporan Aset Semester II yang menggambarkan jumlah asset yang di kelola sebesar Rp. 445,490,000 (Data Sementara / belum Rekonsiliasi Aset sampai dengan akhir Desember 2016)
Keseleruhuhan data Neraca dan Laporan Asset Biro Pemerintahan sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp. 4,535,252,417,90,-
100
4 Penyusunan Laporan Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran Tahun 2016 sebanyak 4 dokumen
100 Tersusunnya laporan evaluasi pengawasan penyerapan anggaran tahun 2016 (TEPRA) pada Biro Pemerintahan sebanyak 4 dokumen, meliputi: a. TEPRA Triwulan I
menggambarkan Realisasi Pengadaan Barang dan Jas Sebesar Rp. 0,- melalui pelaksanaan 0 Paket Pengadaan;
b. TEPRA Triwulan II menggambarkan : Realisasi Pengadaan Barang dan Jas Sebesar Rp. 1,199,166,000,- melalui pelaksanaan 25 Paket Pengadaan;
c. TEPRA Triwulan III menggambarkan Realisasi Pengadaan Barang dan Jas Sebesar Rp. 640,470,000,- melalui pelaksanaan 15 Paket Pengadaan;
d. TEPRA Triwulan IV menggambarkan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp. 1,249,394,000,- melalui pelaksanaan 33 Paket Pengadaan;
Sehingga keseluruhan realisai Paket pengadaan barang dan jasa di Biro Pemerintahan sebesar Rp. 3,089,030,000,- melalui 73 Paket.
100
5 Penguatan Kapasitas Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Penatausahaan Keuangan Biro Pemerintahan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan tanggal 18 Maret 2016 dihadiri oleh 32 orang peserta internal Biro Pemerintahan dengan hasil Meningkatnya pemahaman Pengelolaan
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 31
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Penatausahaan Keuangan Biro Pemerintahan tahun 2016.
6 Penataan Arsip Keuangan sebanyak 4 dokumen
100 Terlaksananya Penataan Arsip Keuangan pada Biro Pemerintahan yang dilaksanakan di Kantor Biro Pemerintahan pada periode bulan Maret s/d Desember terhadap : a. Arsip Keuangan periode Tahun
Anggaran 2012; b. Arsip Keuangan periode
Tahun Anggaran 2013; c. Arsip Keuangan periode Tahun
Anggaran 2014; d. Arsip Keuangan periode Tahun
Anggaran 2015.
Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : a. DI Yogyakarta pada tanggal 8
s/d 10 Juni 2016 dengan hasil Koordinasi dan Konsultasi Penataan Arsip DI Yogyakarta yang berhasil meraih Juara I Penataan Arsip Tingkat Nasional;
b. Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 21 s/d 23 Juni 2016 dengan hasil Koordinasi dan Konsultasi dalam Penggunaan Aplikasi Kearsipan berbasis Offline;
c. Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 3 s/d 5 Agustus 2016 dengan hasil Koordinasi dan Konsultasi Terkait Penggunaan Aplikasi Kearsipan yang sudah mulai terkoordinasi antara Biro Tata Pemerintahan dengan Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
d. DI. Yogyakarta pada tanggal 3 s/d 5 November 2016 dengan hasil Pendalaman Materi terkait penggunaan Aplikasi Kearsipan yang dipersiapkan berbasis Online di Setda Provinsi DI Yogyakarta.
100
7 Pengelolaan SIMDA Keuangan sebanyak 4 dokumen
100 Terlaksananya Pengelolaan SIMDA Keuangan pada Biro Pemerintahan, yang dilaksanakan per-Triwulan
100
8 Penyusunan SOP Penatausahaan Keuangan Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Penyusunan SOP Penatausahaan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan pelaporan keuangan yang akuntabel dan terukur, dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 dengan hasil Tersusunnya Rancangan SOP Penatausahaan Keuangan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
0
Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : a. Provinsi Jawa Timur tanggal 24
s/d 26 Maret 2016 dengan hasil Provinsi Jawa Timur sudah
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 32
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 memiliki SOP Keuangan di Biro Tata Pemerintahan sejak tahun 2015;
b. Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 s/d 13 Mei 2016 dengan hasil Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki SOP Keuangan di Biro Tata Pemerintahan sejak tahun 2014.
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada Biro Pemerintahan
100 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan
126.47
1 Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebanyak 12 dokumen
100 Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bulanan yang dilaksanakan oleh PPTK di lingkungan Biro Pemerintahan terhadap aspek capaian kinerja output, dengan hasil : bulan Januari : 1,47 % dari
rencana realisasi output sebesar 100%
bulan Februari : 5,88 % dari rencana realisasi output sebesar 100%
bulan Maret : 11,03 % dari rencana realisasi output sebesar 100%
bulan April : 9,19 % dari rencana realisasi output sebesar 100%
bulan Mei : 5,88 % dari rencana realisasi output sebesar 100%
bulan Juni : 11,76 % dari rencana realisasi output sebesar 100%
bulan Juli : 3,68 % dari rencana realisasi output sebesar 100%
bulan Agustus : 6,62 % dari rencana realisasi output sebesar 100%
bulan September : 9,19 % dari rencana realisasi output sebesar 100%
bulan Oktober : 11,40 % dari rencana realisasi output sebesar 100%
bulan November : 13,24 % dari rencana realisasi output sebesar 100%
bulan Desember : 10,66 % dari rencana realisasi output sebesar 100%
100
2 Penyusunan Renja sebanyak 4 dokumen
100 Tersusunnya Rencana Kerja Biro Pemerintahan, yang meliputi : a. Rancangan awal Renja Tahun
2017 yang menggambarkan rencana program sebanyak 5 program 17 kegiatan 115 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 23,702,302,500 yang di susun pada bulan Februari 2016.
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 33
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 b. Seiring dengan dinamika
perkembangan proses perencanaan yang dilakukan, Rancangan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2017 mengalami perubahan meliputi : - Review ke-1 yang
menggambarkan rencana program sebanyak 5 Program, 16 kegiatan 127 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 21,426,085,300,-
- Review ke-2 yang menggambarkan rencana program sebanyak 5 Program, 17 kegiatan 115 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 24,913,408,000,-
- Review ke-3 yang menggambarkan rencana program sebanyak 6 Program, 17 kegiatan 85 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 14,580,801,200,-
- Review ke-4 yang disesuaikan dengan SOTK berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 serta Rapergub Tentang Uraian Tugas SKPD menggambarkan rencana program sebanyak 5 Program, 13 kegiatan 46 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 6,000,000,000,- pada bulan Oktober 2016.
c. Renja Tahun 2017 yang disesuaikan dengan SOTK berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 serta Rapergub Tentang Uraian Tugas SKPD, menggambarkan rencana program sebanyak 5 Program, 13 kegiatan 45 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 5,520,000,000,- pada bulan November 2016.
d. Renja APBD Perubahan Tahun 2016 yang menggambarkan tahapan rancangan rencana program meliputi : - Review ke-1 yang
menggambarkan sebanyak 5 Program, 16 kegiatan dan 109 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 11,679,116,800,-
- Review ke-2 yang menggambarkan sebanyak 5 Program, 16 kegiatan dan 109 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 11,736,334,300,-
- Review ke-3 yang menggambarkan sebanyak 5 Program, 16 kegiatan dan 110 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 13,363,514,300,-
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 34
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 - Review ke-4 yang
menggambarkan sebanyak 5 Program, 16 kegiatan dan 104 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 12,683,267,300,-
- Review ke-5 yang menggambarkan sebanyak 5 Program, 16 kegiatan dan 104 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 12,242,162,705,-
- Review ke-6 sekaligus sebagai Renja APBD Perubahan TA. 2016 menggambarkan sebanyak 5 Program, 16 kegiatan dan 104 tolak ukur dan anggaran sebesar Rp. 12,133,267,705,- pada bulan Oktober 2016.
Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : - Surabaya Jawa Timur tanggal
24-26 Februari 2016 dengan hasil dalam penyusunan Renja meliputi : 1. Persiapan penyusunan
rancangan awal Renja dengan mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh Biro Pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Penyusunan Renja agar berkoordinasi dengan pihak terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi kegiatan antar SKPD;
3. Penyusunan Renja sesuai dengan rencana strategis dan RKPD tahun berkenaan.
3 Penyusunan DRPK Tahun
2017 sebanyak 2 dokumen 100 Tersusunnya DRPK Tahun 2017
Biro Pemerintahan, meliputi : a. DRPK berbasis e-DRPK offline
yang menggambarkan rencana program sebanyak 6, kegiatan sebanyak 17, tolak ukur sebanyak 86 dan anggaran sebesar Rp. 14,580,801,200,- pada bulan April 2016 di ruang rapat Biro Pemerintahan;
b. DRPK berbasis e-DRPK online 2017 yang disesuaikan dengan SOTK berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 serta Rapergub Tentang Uraian Tugas SKPD, menggambarkan rencana program sebanyak 6, kegiatan sebanyak 13, tolak ukur sebanyak 45 dan anggaran sebesar Rp. 5,520,000,000,- 28 November 2016 di ruang rapat Biro Pemerintahan.
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 35
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 4 Penyusunan Bahan LAKIP
sebanyak 1 dokumen 100 Tersusunnya bahan LAKIP Biro
Pemerintahan Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen pada tanggal 5 Februari 2016, yang menggambarkan capaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil sebagai berikut : a. Kinerja Input : 81.48% b. Kinerja Output : 92.66% c. Kinerja Outcome : 84.58% d. Kinerja Program : 98.41%
100
5 Penyusunan Bahan LKPJ sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya bahan LKPJ Biro Pemerintahan Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen pada tanggal 29 Januari 2016, yang menggambarkan capaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil sebagai berikut : a. Kinerja Input : 81.48% b. Kinerja Output : 92.66% c. Kinerja Outcome : 84.58% d. Kinerja Program : 98.41%
100
6 Penyusunan Bahan LPPD sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya bahan LPPD Biro Pemerintahan Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen pada tanggal 19 Februari 2016, yang menggambarkan capaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil sebagai berikut : a. Kinerja Input : 81.48% b. Kinerja Output : 92.66% c. Kinerja Outcome : 84.58% d. Kinerja Program : 98.41%
100
7 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebanyak 2 dokumen
100 Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : a. Oleh Inspektorat Jenderal
Kemendagri dengan hasil meliputi terdapat 3 batas daerah kab/kota di Provinsi Banten belum adanya penetapan Permendagri tentang penetapan batas wilayah dan penganggaran kegiatan evaluasi pemekaran kecamatan di Kab. Serang tidak sesuai dengan ketentuan serta disampaikannnya kelengkapan administrasi yang dibutuhkan terkait TLHP Irjen Kemendagri pada Biro Pemerintahan, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2016
b. Oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri terkait Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten dengan hasil meliputi himbauan kepada Sub Bagian Administrasi Kependudukan untuk menyampaikan data Kependudukan semester I Tahun 2016, Melengkapi Surat Keputusan Gubernur Banten
150
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 36
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 tentang Tim Pelaksana Administrasi Kependudukan tahun 2016, membuat surat edaran kepada Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.
c. Oleh Inspektorat Provinsi Banten terkait Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2016 nomor 700/092-INSPEKTORAT/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan hasil agar Kepala Biro Pemerintahan meminta laporan realisasi hibah kepada KPU, Bawaslu Provinsi Banten dan BKSP Jabodetabekjur tahun 2016.
8 Penyusunan RKA dan DPA
2017 sebanyak 2 dokumen 100 Tersusunnya RKA dan DPA 2017
Biro Pemerintahan sebanyak 2 dokumen dengan hasil : a. Dokumen RKA tahun 2017
sebanyak 1 dokumen yang menghasilkan program sebanyak 6, kegiatan sebanyak 13, tolak ukur sebanyak 45 dan anggaran sebesar Rp. 5,520,000,000,- pada tanggal 28 November 2016.
b. Dokumen DPA tahun 2017 sebanyak 1 dokumen yang menghasilkan program sebanyak 6, kegiatan sebanyak 13, tolak ukur sebanyak 45 dan anggaran sebesar Rp. 5,520,000,000,- pada bulan Desember 2016.
100
9 Penyusunan DPPA Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya DPPA tahun 2016 Biro Pemerintahan tahun 2016 sebanyak 1 dokumen pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan memuat perubahan anggaran pada : a. Program Kerjasama
Pembangunan Daerah anggaran sebelumnya Rp. 757,856,000 anggaran perubahan sebesar Rp. 539,748,000, berkurang sebesar 28.78%
b. Program Penataan Administrasi Kependudukan anggaran sebelumnya Rp. 1,399,520,950 anggaran perubahan sebesar Rp. 1,195,544,755, berkurang sebesar 14.57%
c. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah anggaran sebelumnya Rp. 1,414,233,000 anggaran perubahan sebesar Rp. 1,234,767,700, berkurang sebesar 12.69%
d. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum anggaran sebelumnya Rp.
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 37
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 7,881,085,050 anggaran perubahan sebesar Rp. 8,731,106,250, bertambah sebesar 10.56%
e. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah anggaran sebelumnya Rp. 547,305,000 anggaran perubahan sebesar Rp. 450,101,000, berkurang sebesar 17.76%
Total perubahan (penambahan) anggaran pada Biro Pemerintahan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 12,133,267,705 atau bertambah 1.11%
10 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebanyak 4 dokumen
100 Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada Biro Pemerintahan tahun 2016 sebanyak 4 dokumen yang di laksanakan per-Triwulan yang menggambarkan kesesuaian antara target capaian akuntabilitas kinerja dengan realisasi kinerja dengan hasil meliputi : a. Triwulan I sebesar 18,38 % b. Triwulan II sebesar 26,84 % c. Triwulan III sebesar 15,81 % d. Triwulan IV sebesar 35,29 %
100
11 Penyusunan Indikator Kinerja Utama, TAPKIN dan RKT SKPD sebanyak 3 dokumen
100 Tersusunnya Indikator Kinerja Utama, TAPKIN dan RKT SKPD Biro Pemerintahan Sebanyak 3 Dokumen pada tanggal 10 Maret 2016 meliputi : a. IKU yang menggambarkan
Indikator-Indikator sebagai target yang ingin dicapai selama 1 tahun anggaran pada Biro Pemerintahan Pada Tahun 2017
b. TAPKIN menggambarkan perjanjian kinerja antara Kepala Biro Pemerintahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Gubernur Banten terhadap program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun
c. RKT SKPD menggambarkan Rencana Kinerja Tahunan yang berisi target kinerja output dalam kurun waktu 1 tahun
100
12 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Setda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Bidang Kewenangan Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya hasil Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Renstra Setda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 pada Biro Pemerintahan pada tahun 2016 sebanyak 1 Dokumen pada tanggal 15 Juli 2016 yang menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten periode 2013-2016 Semester I terhadap kinerja jangka menengah Sekretarit Daerah
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 38
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Provinsi Banten Tahun 2012-2017 meliputi : - Rata-rata capaian Kinerja
sebesar : 91.15% - Rata-rata capaian Keuangan
sebesar : 89.17% Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke Palembang Sumatera Selatan tanggal 30 Maret – 1 April 2016 dengan hasil di Provinsi Sumatera Selatan untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil belum di lakukan pemisahan dan masih melekat pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
13 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pemerintahan tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dan kontraktual meliputi : a. RUP APBD yang
menggambarkan jumlah paket pekerjaan melalui penyedia barang jasa sebanyak 68 paket dengan anggaran sebesar Rp. 4,317,039,800,- pada tanggal 21 Januari 2016.
b. RUP APBD-P yang menggambarkan jumlah paket pekerjaan melalui penyedia barang jasa sebanyak 27 paket dengan anggaran sebesar Rp. 1,188,610,000,- pada bulan November 2016.
200
14 Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Biro Pemerintahan sebanyak 1 kali
100 Meningkatnya Kapasitas Kinerja Aparatur Biro Pemerintahan khususnya pada peningkatan Kualitas Aparatur Perencana di Biro Pemerintahan pada tanggal 15 s/d 16 Agustus 2016 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dengan hasil laporan sebanyak 1 Dokumen yang menggambarkan antara lain : a. Pemahaman kesesuaian antara
Perencanaan program dan kegiatan dengan Renstra Setda Provinsi Banten 2012-2017;
b. Pemahaman pelaksanaan program kegiatan Biro Pemerintahan pada tahun 2017
Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : - Nusa Tenggara Barat tanggal
6-8 September 2016 dengan hasil pada agar penyusunan Renstra mempedomani Permendagri 54 tahun 2010 serta memperhatikan Nawacita 2014 – 2019;
- Banjarmasin Kalimantan selatan tanggal 21-23 Juni 2016 dengan hasil pada agar
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 39
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 penyusunan Renstra mempedomani Permendagri 54 tahun 2010 serta memperhatikan Nawacita 2014 – 2019.
15 Penataan Arsip Unit Kerja
Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Penataan Arsip Unit Kerja Biro Pemerintahan terhadap Arsip Unit Kerja yang meliputi Surat Masuk – Keluar serta dokumen selain dokumen keuangan yang di laksanakan pada tanggal 9 September 2016. Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : - Makassar Sulawesi Selatan
tanggal 3-5 Agustus 2016 dengan hasil diperlukan fungsional Arsiparis agar dalam penataan arsip diperoleh hasil yang optimal;
- DI Yogyakarta tanggal 8-10 Juni 2016 dengan hasil diperlukan fungsional Arsiparis agar dalam penataan arsip diperoleh hasil yang optimal serta di dukung dengan aplikasi e-Office.
100
16 Penyelenggaraan Tugas Umum Lainnya di Bidang Pemerintahan 12 bulan
100 Terselenggaranya Tugas Umum Lainnya di Bidang Pemerintahan dengan hasil meliputi : a. Pembayaran honor
pramubakti administrasi bagi 16 orang selama 12 bulan
b. Pembayaran honor petugas lapangan bagi 2 orang Sopir Kendaraan Kepala Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas selama 12 bulan
c. Pembayaran layanan surat kabar sebanyak 7 HU selama 12 bulan
d. Pembayaran layanan TV berbayar sebanyak 8 unit selama 12 bulan
e. Dukungan pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan menghadiri undangan selama 12 bulan
f. Dukungan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi dan menghadiri undangan : - tanggal 15-17 Desember
2016 ke Nusa Tenggara Barat
- tanggal 1-2 Desember 2016 ke Jawa Barat
- tanggal 1-3 Desember 2016 ke DI Yogyakarta
- tanggal 25-26 November 2016 ke Bogor Jawa Barat
- tanggal 30 November 2016 ke DKI Jakarta
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 40
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 - tanggal 29 November
2016 ke DKI Jakarta - tanggal 15 November
2016 ke DKI Jakarta - tanggal 7 November 2016
ke DKI Jakarta - tanggal 22 Desember
2016 ke DKI Jakarta - tanggal 27-28 Desember
2016 ke bandung Jawa Barat
- tanggal 29 Desember 2016 ke DKI Jakarta
- tanggal 26 Oktober 2016 ke Bandung Jawa Barat
- tanggal 7 November 2016 ke DKI Jakarta
- tanggal 12-14 Oktober 2016 ke Semarang Jawa Tengah
- tanggal 3-5 November 2016 ke DI Yogyakarta
- tanggal 8-9 November 2016 ke Bandung Jawa Barat
- tanggal 6-8 Desember 2016 ke Nusa Tenggara Barat
- tanggal 20 September 2016 ke DKI Jakarta
- tanggal 15 Agustus 2016 ke DKI Jakarta
- tanggal 22 Agustus 2016 ke DKI Jakarta
- tanggal 26 Agustus 2916 ke Nusa Tenggara Barat
- tanggal 24-26 Agustus 2016 ke Pekanbaru Riau
- tanggal 24-26 Agustus 2016 ke Nusa Tenggara Barat
- tanggal 25-27 Mei 2016 ke DKI Jakarta
- tanggal 1-2 Juni 2016 ke Bandung Jawa Barat
- tanggal 23-27 Mei 2016 ke Semarang Jawa Tengah
- tanggal 11 April 2016 ke DKI Jakarta
- tanggal 12 April 2016 ke Bandung Jawa Barat
- tanggal 21-22 April ke Bandung Jawa Barat
- tanggal 18-20 Mei 2016 ke DI Yogyakarta
- tanggal 5 April 2016 ke DKI Jakarta
- tanggal 24 Maret 2016 ke DKI Jakarta
- tanggal 22-24 Maret 2016 ke Bali
- tanggal 20 Januari 2016 ke DKI Jakarta
- tanggal 9 Februari 2016 ke DKI Jakarta
- tanggal 28-30 September 2016 ke Semarang Jawa Tengah
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 41
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 17 Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Unit Kerja sebanyak 1 dokumen
100 Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Unit Kerja Biro Pemerintahan pada Tahun 2016 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2016 di ruang rapat Biro Pemerintahan dalam rangka penataan Administrasi Daftar Urut Kepegawaian serta administrasi lainnya terkait kepegawaian
100
18 Pelaksanaan SPIP Unit Kerja Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya penyusunan SPIP Unit Kerja Biro Pemerintahan melalui mekanisme pengukuran atas questioner kepada pejabat di lingkungan Biro Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan hasil : - Unsur Lingkungan Pengendalian
memperoleh skor 11 - Unsur Penilaian Resiko
memperoleh skor 9 - Unsur Kegiatan Pengendalian
memperoleh skor 17 - Unsur Informasi dan
Komunikasi memperoleh skor 10
- Unsur Pemantauan Pengendalian Intern memperoleh skor 11
Secara keseluruhan berdasarkan SPIP, pelaksanaan program kegiatan dan tugas pemerintahan lainnya tahun 2016 di Biro Pemerintahan memperoleh nilai 83.12% atau klasifikasi Sangat Baik
100
19 Evaluasi Usulan Hibah Unit Kerja Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya evaluasi terhadap Usulan Hibah Unit Kerja Biro Pemerintahan dengan hasil meliputi : a. Usulan Hibah KPU Provinsi
Banten, dari usulan sebesar Rp. 150,000,000,000,- mendapat rekomendasi untuk disampaikan kepada TAPD Provinsi Banten sebesar Rp. 150,000,000,000,- tanggal evaluasi pada bulan Maret 2016;
b. Usulan Hibah Bawaslu Provinsi Banten, dari usulan sebesar Rp. 50,000,000,000,- mendapat rekomendasi untuk disampaikan kepada TAPD Provinsi Banten sebesar Rp. 50,000,000,000,- tanggal evaluasi pada bulan Maret 2016;
c. Usulan Hibah BKSP Jabodetabekjur : - Usulan pada APBD murni
T.A 2016 sebesar Rp. 4,500,000,000,- mendapat rekomendasi untuk disampaikan kepada TAPD Provinsi Banten sebesar Rp. 4,000,000,000,- tanggal
400
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 42
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 evaluasi pada 9 Juni 2016;
- Usulan tambahan pada APBD Perubahan T.A 2016 sebesar Rp. 1,000,000,000,- mendapat rekomendasi untuk disampaikan kepada TAPD Provinsi Banten sebesar Rp. 500,000,000,- tanggal evaluasi pada 17 Juni 2016.
20 Evaluasi Hasil Penilaian
Sasaran Kinerja Pegawai Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai pada Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada tanggal 10 Februari 2016 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dengan hasil meliputi : 1. Dari 60 orang aparatur di Biro
Pemrintahan tidak terdapat penilaian SKP di bawah 50%;
2. Penyusunan SKP untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2016) agar mempedomani Perka BKN No.1 tahun 2013 tentang penilaian prestasi kerja PNS.
100
Kerjasama Pembangunan Daerah
100 123.81
Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
100 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
123.81
1 Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksanaanya Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dengan seluruh Aparatur SKPD Provinsi Banten serta Aparatur SKPD 8 Kab/Kota se Provinsi Banten di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 dengan peserta sebanyak 41 Orang Laki-laki dan 7 orang perempuan dengan hasil meliputi: a. Implementasi kerjasama dalam
negeri akan ditinjau ulang dalam kurun waktu 1 tahun sejak di sepakatinya MoU meliputi: 1. Nota kesepahaman nomor
520.54/MoU.1-Huk/2016 antara Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kab. Tangerang dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten mengenai Pendirian dan Pengembangan Kawasan Banten Mangrove Center di Kab. Tangerang pada tanggal 25 Januari 2016;
2. Nota Kesepahaman nomor 582/MoU:-Huk/2016 antara BKPMPT dengan Pemprov Banten dan Kepolisian Daerah banten
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 43
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 tentang Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri tertentu di Provinsi Banten;
3. Nota Kesepahaman Nomor 074/MoU.3-huk/2016 antara Pemprov Banten dengan IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tentang Pemberdayaan dan Peningkatan SDM serta Pengembangan Potensi Daerah Provinsi Banten pada tanggal 24 Februari 2016;
4. Nota Kesepahaman bersama Nomor 032/Mou.4-huk/2016 antara Pemprov Banten dengan Pemerintah Kota Tangerang tentang Pencatatan dan pengelolaan aset pada tanggal 26 April 2016;
5. Nota Kesepahaman 032/MoU.5-Huk/2016 bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kab. Serang, Kab. Lebak, Kab. Lebak , Kab. Pandeglang dan Kota Cilegon tentang Pencatatan dan Pengelolaan Aset pada tanggal 26 April 2016;
6. Nota Kesepahaman Bersama Nomor 032/MoU.6-Huk/2016 antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Lebak tentang Pencatatan dan Pengelolaan Aset pada pada tanggal 26 April 2016;
7. Nota kesepahaman bersama nomor 032/MoU.7-Huk/2016 antar Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kab. Pandeglang tentang pencatatan dan Pengelolaan Aset pada tanggal 26 April 2016;
8. Nota Kesepahaman Bersama nomor 032/MoU.8-Huk/2016 Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Cilegon tentang Pencatatan dan Pengelolaan Aset pada tanggal 26 April 2016
9. Nota Kesepakatan nomor 032/MoU.9-Huk/2016 tentang Rencana Hibah Aset Provinsi Banten kepada Kab. Lebak pada tanggal 27 April 2016;
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 44
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 10. Nota kesepahaman bersama
nomor 620/MoU.10-Huk/2016 antara Pemprov Banten dengan Pemerintah Kab. Serang dengan Himpunan Pengusaha Wilayah Serang (HIPWIS) dengan pengembang pada tanggal 27 April 2016;
11. Nota Kesepakatan nomor 550.43/MoU.11-Huk/2016 antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Kerjasama Pemanfaatan, Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuahan Bojonegara pada tanggal 15 September 2016.
b. Kerjasama Luar negeri oleh pemerintah Pusat didorong dilakukan antara Business to Business melalui kerjasama BUMD.
2 Fasilitasi Tim Koordinasi
Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 3 dokumen
100 Terlaksananya Koordinasi TKKSD Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Biro Pemerintahan Umum, Biro Otda dan Kerjasama, Biro Hukum, Bappeda, Pemerintah Kab. Sukabumi, Pemerintah Kab. Bogor) dan Pemerintah Kab. Lebak yang dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten tanggal 8 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dengan hasil meliputi : a. Draft perjanjian Kerjasama
antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sebanyak 1 Dokumen
33,33
3 Rapat Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) sebanyak 4 dokumen
100 Terlaksanaya Rapat Forum Kerjasama daerah Mitra Praja uta (FKD-MPU) sebanyak 5 Dokumen hasil meliputi : a. Dokumen Rapat Khusus yang
dilaksanakan tanggal 10 – 12 Februari 2016 di Hotel Grand Serela, Bandung Provinsi Jawa Barat dengan peserta berjumlah 34 Orang laki-laki dan 16 Orang Perempuan yang berasal dari SKPD Kelompok Kebijakan 10 Provinsi MPU dengan hasil penyusunan Program 2017dengan fokus kepada Tourist, Trade and Investment (TTI);
125
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 45
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 b. Dokumen Rapat Khusus yang
dilaksanakan tanggal 22 – 24 Maret 2016 di Gedung Indonesia TIC Provinsi Bali dengan peserta berjumlah 38 Orang laki-laki dan 12 Orang Perempuan yang berasal dari SKPD Kelompok Kebijakan 10 Provinsi MPU dengan hasil Review PKS Pengelolaan Gedung ITIC yang berisi antara lain dimungkinkan PT. Bisma Cakti sebagai pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga;
c. Dokumen Rapat Gabungan yang dilaksanakan tanggal 18 – 20 Mei 2016 di Hotel Inna Garuda DI Yogyakarta dengan peserta berjumlah 180 Orang laki-laki dan 120 Orang Perempuan yang berasal dari SKPD Kelompok Kebijakan dan SKPD Teknis 10 Provinsi MPU dengan hasil terbitnya 5 Draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur anggota MPU meliputi Program dan Kegiatan 2017, Rekomendasi Kepada Pemerintah, Pendelegasian Wewenang 10 Gubernur Anggota MPU Kepada Ketua Sekber terkait Hibah, Promosi Bersama di Gedung ITIC serta Penyediaan Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi;
d. Dokumen Rapat Kerja Gubernur yang dilaksanakan tanggal 28 –30 September 2016 di Hotel Gumaya, Semarang – Provinsi Jawa Tengah dengan peserta berjumlah 170 Orang laki-laki dan 130 Orang Perempuan yang berasal dari SKPD Kelompok Kebijakan dan SKPD Teknis 10 Provinsi MPU dengan hasil penandatanganan 5 Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur anggota MPU meliputi Program dan Kegiatan 2017, Rekomendasi Kepada Pemerintah, Pendelegasian Wewenang 10 Gubernur Anggota MPU Kepada Ketua Sekber terkait Hibah, Promosi Bersama di Gedung ITIC serta Penyediaan Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi;
e. Dokumen Rapat khusus yang dilaksanakan tanggal 10–12 November 2016 di Gedung Indonesia TIC, Provinsi Bali dengan peserta berjumlah 60 Orang laki-laki dan 40 Orang Perempuan yang berasal dari Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Dinas Indag, BKPM dan Biro Pemerintahan dan 10 Provinsi MPU dengan hasil
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 46
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 penyelenggaraan Colour of Culture Festifal (COCF) yang di laksanakan di Provinsi Bali.
4 Kerjasama Pemerintah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebanyak 4 dokumen
100 Terselenggaranya Kerjasama Pemerintah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebanyak 3 dokumen dengan hasil meliputi : a. Dokumen Rapat Khusus yang
dilaksanakan tanggal 11 – 12 Mei 2016 di Hotel Inna Garuda, DI Yogyakarta dengan peserta berjumlah 110 orang laki-laki dan 40 orang perempuan yang berasal dari SKPD Provinsi se-Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan hasil pembekalan bagi Pejabat Esselon II Provinsi Anggota APPSI zona Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terkait Bidang Pemerintahan, Politik, Sosial Keagamaan dan Ekonomi;
b. Dokumen Rapat Khusus yang dilaksanakan tanggal 2 Juni 2016 di Sekretariat APPSI The City Tower, Provinsi DKI Jakarta, dengan peserta berjumlah 70 orang laki-laki dan 30 orang perempuan yang berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Pertambangan dan Biro Pemerintahan Seluruh Provinsi di Indonesia dengan hasil Pelimpahan kewenangan urusan pendidikan dan pertambangan masih menunggu keputusan MK;
c. Dokumen Rapat Khusus yang dilaksanakan tanggal 16–18 Desember 2016 di Gedung Indonesia TIC, Provinsi Bali, dengan peserta berjumlah 60 orang laki-laki dan 40 orang perempuan yang berasal dari Bappeda, Dinas UMKM, Dinas pariwisata, Dinas Indag, BKPM, Biro Pemerintahan Provinsi se Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara dengan hasil akan dilaksanakan promosi bersama sektor pariwisata dan investasi di Provinsi Bali.
75
5 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri sebanyak 1 Dokumen
100 Terlaksananya rencana kerjasama SKPD Provinsi Banten dengan Mitra Kerjasama meliputi : a. Dalam Negeri meliputi :
1. Fasilitasi kerjasama pemerintah Provinsi dengan National Port Coorporation (NPCL) Australia terkait Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Agro dan Ternak di Bojonegara Kab. Serang yang dilaksanakan tanggal 16 Juni 2016 di Pusat Fasilitasi
300
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 47
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Setjen Kemendagri, Prov. DKI Jakarta dengan peserta berjumlah 6 orang laki-laki yang berasal dari Biro Pemerintahan dan BKPMPT Provinsi Banten;
b. Luar Negeri meliputi : 1. Fasilitasi kerjasama teknik
dengan mitra Luar Negeri mencakup Lingkungn Hidup, Pengelolaan/Daur Ulang Sampah dan Water Treatment yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2016 di Gedung Krida Bhakti – Kementerian Sekretariat Negara, DKI Jakarta dengan peserta berjumlah 80 orang laki-laki dan 70 orang perempuan yang berasal dari Seluruh Provinsi di Indonesia dan Kab/Kota terpilih;
2. Fasilitasi kerjasama Sister City / Province antara Kota Tangerang dengan Victoria City Australia yang dilaksanakan tanggal 22-23 September 2016 di Hotel Royal Kuningan, DKI Jakarta dengan peserta berjumlah 55 orang laki-laki dan 45 orang perempuan yang berasal dari Kementerian/Lembaga, semua Provinsi dan Kab/Kota Terpilih;
6 Rapat BKSP
JABODETABEKJUR sebanyak 3 dokumen
100 Terlaksanyanya Rapat BKSP JABODETABEKJUR sebanyak 4 Dokumen dengan hasil meliputi : a. Dokumen Rapat Teknis yang
dilaksanakan tanggal 22 Juni 2016 di Sekrertariat BKSP Jabodetabekjur Provinsi DKI Jakarta dengan peserta berjumlah 60 orang laki-laki dan 40 orang perempuan yang berasal dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertaninan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Kab/Kota Jabodetabekjur dengan hasil Review atas Tindak Lanjut MoU Pusat Distribusi Agrobisnis (PDA) di Tigaraksa Provinsi Banten;
b. Dokumen Rapat Teknis yang dilaksanakan tanggal 6 Oktober 2016 di Sekrertariat BKSP Jobedetabekjur Provinsi DKI Jakarta dengan peserta berjumlah 65 orang laki-laki dan 35 orang perempuan yang berasal dari Kementerian Pertaninan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Kab/Kota
133.33
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 48
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Bodetabekjur dengan hasil Draft PKS Pusat Distribusi Agrobisnis (PDA) di Tigaraksa Provinsi Banten;
c. Dokumen Rapat Teknis yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2016 di Hotel Grand Cempaka Provinsi DKI Jakarta dengan peserta berjumlah 110 orang laki-laki dan 45 orang perempuan yang berasal dari Kementerian / Lembaga Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Kab / Kota Bodetabekjur dengan hasil Addendum MoU Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jabar, Kota Bekasi, Kota Depok dan Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kab. Tangerang ;
d. Dokumen Rapat Paripurna yang dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2016 di Menara Peninsula Provinsi DKI Jakarta dengan peserta berjumlah 120 orang laki-laki dan 355 orang perempuan yang berasal dari Kementerian/Lembaga Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Kab/Kota Jabodetabekjur dengan hasil : 1. MoU tentang Pembangunan
dan Perluasan Jaringan Jalan Batas wilayah Prov. DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Tangerang, Kab. Tangerang dan Kota Tangsel;
2. PKS Pembangunan dan pemeliharaan pilar batas antar perbatasan Provinsi;
3. BAP Serah terima Pilar Batas daerah dan atau titik koordinat antara Provinsi Banten dan DKI Jakarta dengan jumlah pilar 112 buah.
7 Evaluasi Dan Pelaporan
Kerjasama Antar Daerah sebanyak 1 dokumen
100 Terselenggaranya Evaluasi Dan Pelaporan Kerjasama Antar Daerah pada tanggal 20 Desember 2016 di Pendopo Gubernur Banten dengan peserta sebanyak 80 orang laki-laki dan 20 orang perempuan yang berasal dari Kemendagri, Pemerintah Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Kab/Kota Bodetabekjur dengan fokus : 1. Penguatan kelembagaan BKSP
Jabodetabekjur;
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 49
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 2. Pembatalan atas draft PKS Pusat
Distribusi Agrobisnis (PDA) di Tigaraksa Provinsi Banten.
Penataan
Administrasi Kependudukan
100 100
Pembinaan dan Penataan Kependudukan
100 Pembinaan dan Penataan Kependudukan
100
1 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen
100 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten dalam hal pelayanan pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan di Hotel Marbella Anyer tanggal 20 – 21 April 2016 dengan peserta sebanyak 25 orang dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil menyatukan pandangan dan kesatuan langkah pihak terkait dalam pelayanan Adminduk dalam hal pemanfaatan data kependudukan Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : a. Provinsi Sumatera Selatan
tanggal 30 Maret – 1 April 2016 dengan hasil : - Pemerintah Daerah agar
meningkatan perekaman KTP-el
- Peningkatan cakupan penerbitan Akta Kelahiran 0 -18 tahun
- Disdukcapil Kab/Kota agar melakukan pelayanan “jemput bola ke lapangan” terkait rekam KTP-el
- Daerah agar segera melakukan pelelangan Ribbon/tinta KTP-el
- Meningkatkan penyerapan APBN TA. 2016
b. Provinsi Kepulauan Riau tanggal 15 – 17 Juni 2016 dengan hasil Koordinasi terkait SOTK Disdukcapil, di Provinsi Kepulauan Riau sudah berbentuk Dinas mandiri
100
2 Rapat Evaluasi Penyelenggaran Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen
100 Terselenggaranya rapat Evaluasi Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik sektor kependudukan di kab/kota yang dilaksanakan di Rumah Makan S Rizky Serang tanggal 10 November 2016 dengan peserta sebanyak 31 orang dari unsur Disdukcapil dan BKD
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 50
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Kab/Kota dengan hasil percepatan perekaman KTP-el melalui upaya “jemput bola” ke kecamatan di masing-masing wilayah kab/kota
3 Penyusunan profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten sebanyak 3 dokumen
100 Tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Banten tahun 2015 meliputi : a. Dokumen Rancangan Profil
Kependudukan yang dilaksanakan tanggal 2 s/d 3 Juni 2016 di Hotel Istana Nelayan Tangerang, dengan peserta 27 orang Aparatur Disdukcapil Kab/Kota;
b. Dokumen Revisi Profil Kependudukan yang dilaksanakan tanggal 21 Juni 2016 di Biro Pemerintahan;
c. Dokumen Profil Kependudukan yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2016 yang menggambarkan tentang : 1. Jumlah dan Persebaran
Penduduk; 2. Jumlah Penduduk Luas
Wilayah dan Kepadatan Penduduk;
3. Laju Pertumbuhan Penduduk;
4. Struktur Umum Penduduk; 5. Tingkat Pendidikan
Penduduk; 6. Penduduk Berdasarkan
Agama dan kepercayaan; 7. Penduduk Menurut Status
Perkawinan; 8. Penduduk Menurut Jenis
Kecacatan; 9. Penduduk Menurut Kepala
Keluarga dan Komposisi Keluarga;
10. Kualitas Penduduk; dan 11. Mobilitas Penduduk.
100
4 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 1 dokumen
100 Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui penerapan Aplikasi SIAK Versi 5 kepada 26 Orang dari Disdukcapil kab/kota se-provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Grand Krakatau Serang tanggal 16 s/d 17 April dengan hasil perlu di tingkatkan kembali kapasitas ADB dalam pengelolaan Adminduk melalui aplikasi SIAK Versi 5.
100
5 Evaluasi Pelaksanaan E-KTP Tingkat Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan E-KTP Tingkat Provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Horison Forbis Cilegon tanggal 20 s/d 21 Juli 2016 dengan peserta sebanyak 30 orang dari unsur Disdukcapil Kab/Kokta dengan hasil terdapat perbedaan target antara Kemendagri dengan dengan Kab/Kota dalam
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 51
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 perekaman E-KTP. Dengan rekomendasi dilakukan percepatan perekaman E-KTP berdasarkan target kemendagri sebesar 7.505.274 wajib KTP-el di Provinsi Banten sampaai akhir tahun 2016
6 Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) dan Operator SIAK se-Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen
100 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) dan Operator SIAK se-Provinsi Banten bagi 32 peserta dari unsur Disdukcapil Kab/Kota yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta Anyer tanggal 7 s/d 8 Maret 2016 dengan hasil Peningkatan kapasitas aparatur Disdukcapil Kab/Kota dalam penggunaan aplikasi SIAK Versi 5.
100
8 Sosialisasi DP4 Di Media Massa Dalam Rangka Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 1 dokumen
100 Terselenggaranya Sosialisasi DP4 Di Media Massa Dalam Rangka Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk Advetorial yang dilaksanakan 1 kali terbit di 7 media cetak lokal tanggal 22 Agustus 2016 dengan hasil : - terinformasikannya DP4 bagi
keperluan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017
- Himbauan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el
100
Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil
100 Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil
100
1 Penguatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebanyak 2 kali
100 Terselenggaraanya Penguatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebanyak 2 kali meliputi : a. Pencatataan Akta Kelahiran
Usia 0–18 Tahun yang dilaksanakan tanggal 23 s/d 24 Maret 2016 di Hotel Istana Nelayan Kota Tangerang, dengan peserta laki-laki sebanyak 39 orang dan perempuan sebanyak 9 orang yang berasal dari Aparatur Disdukcapil 8 Kab/Kota, Aparatur Bagian BKD Kab/Kota dab Bagian Organisasi Kab/Kota se Provinsi Banten dengan hasil meningkatnya kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk Usia 0 – 18 Tahun
b. Pencatatan Peristiwa Kematian yang dilaksanakan tanggal 24 s/d 25 November 2016 di Hotel Mambruk Kabupaten Serang, dengan peserta laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 6 orang yang berasal dari Aparatur Disdukcapil 8 Kab/Kota, Aparatur Dinkes Kab/Kota dan Aparatur RSUD Provinsi Banten dengan hasil rekomendasi
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 52
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 kepada pemerintah dan provinsi untuk melaksanakan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi data pencatatan peristiwa kematian ke dalam system administrasi kependudukan bagi kepentingan kependudukan
Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : a. Provinsi Bali tanggal 10 s/d 12
November 2016 dengan hasil bahwa Pencatatan Sipil di Provinsi Banten memiliki keunggulan diantaranya server telah terintegrasi antar struktur pemerintah daerah
b. Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 s/d 17 Desember 2016 dengan hasil pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan oleh antar pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah bersinergi.
2 Sosialisasi
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebanyak 1 kali
100 Tersosialisasikannya : a. Permendagri No. 9 Tahun
2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang di laksanakan tanggal 30 s/d 31 Mei 2016 di Hotel Istana Nelayan Kota Tangerang dengan peserta laki-laki sebanyak 29 orang dan perempuan 19 orang yang berasal dari Aparatur Disdukcapil Kab/Kota se Provinsi Banten, Aparatur Kementerian Agama Kab/Kota, Aparatur IBI Kab/Kota dan Kelompok PKK Kab/Kota se Provinsi Banten dengan hasil bahwa pemerintah kab/kota di Provinsi Banten agar mempedomani tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka meningkatkan kualitas data pembangunan di bidang pencatatan sipil
100
3 Pengelolaan Data Pencatatan Sipil sebanyak 2 kali
100 Terlaksananya pengelolaan data pencatatan sipil Kab/Kota terkait Akta Kelahiran sebanyak 2 kali di masing-masing Disdukcapil Kab/Kota se Provinsi Banten pada : a. Tanggal 2 Januari s/d 28 Juli
2016 menghasilkan data yang Up To Date dari 8 Kab/Kota terkait dengan Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 39.02 % dan yang belum memiliki sebesar 19.73 % dari jumlah
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 53
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 penduduk se Provinsi Banten serta Akta Kematian sebesar 7 % dari jumlah penduduk se Provinsi;
b. Tanggal 1 Agustus s/d 28 Desember 2016, menghasilkan data yang Up To Date dari 8 Kab/Kota terkait dengan Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 43,99 % dan yang belum memiliki sebesar 14,76 % dari jumlah penduduk se Provinsi Banten serta Akta Kematian sebesar 7 % dari jumlah penduduk se Provinsi;
4 Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebanyak 1 kali
100 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi : a. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-
18 Tahun; b. Kepemilikan Akta Kematian. yang dilaksanakan pada periode tanggal 25 Februari s/d 28 November 2016 di masing-masing Disdukcapil 8 Kab/Kota se Provinsi Banten dengan hasil : Rendahnya data Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 dan Akta Kematian di sebabkan proses konversi data dari Non-SIAK ke SIAK;
100
Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
100 237.44
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
100 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
100
1 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultansi dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum terkait dengan pelaksanaan koordinasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2016 di Hotel Puri Kayana Serang dengan peserta 24 orang yang berasal dari Kab/Kota dan 16 orang dari Pemerintah Provinsi Banten dengan hasil harmonisasi penyelenggaraan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Banten Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : a. Provinsi Kalimantan Barat
tanggal 22 – 24 Maret 2016 dengan hasil penyelenggaraan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 54
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Kalimantan Barat sudah berjalan yang dibuktikan dengan telah dibangunnya sinergitas dalam hal koordinasi perencanaan pembangunan.
b. Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 – 14 Mei 2016 dengan hasil penyelenggaraan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Selatan sudah berjalan yang dibuktikan dengan telah dibangunnya sinergitas dalam hal koordinasi perencanaan pembangunan.
2 Fasilitasi Pembinaan
Toponimi Rupa Bumi di Provinsi Banten sebanyak 60 orang
100 Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Toponimi Rupa Bumi di Provinsi Banten tahun 2016 bagi peserta laki-laki sebanyak 44 orang dan perempuan sebanyak 16 orang yang berasal dari Bagian Pemerintahan Umum, BAPPEDA, Dinas pendidikan, Badan Pertanahan Nasional dan BPS Kab/Kota se-Provinsi Banten pada tanggal 26 Oktober 2016 di Hotel Puri Kayana – Serang dengan hasil meningkatnya prosedur Verifikasi Rupabumi Se Provinsi Banten. Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : a. Provinsi Nusa Tenggara Barat
tanggal 23-25 Agustus 2016 dengan hasil : - Provinsi memberikan
dukungan pengganggaran kepada Kab/Kota dalam rangka pemetaan rupabumi
- Teknis pendataan bekerjasama dengan tim ahli pemetaan di setiap kecamatan
- Pemerintah kab/kota melakukan sertifikasi atas nama-nama pulau
b. Provinsi DI Yogyakarta tanggal 27-29 September 2016 dengan hasil : - Provinsi DI Yogyakarta
memperoleh penghargaan provinsi terbaik penguatan kelembagaan rupabumi tahu 2015 berdasarkan Gebyar Toponimi Tahun 2015
- Telah dibentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Daerah Istimewa Yogjakarta berdasarkan Keputusan Gubernur.
- Telah diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 55
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan
3 Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan sebanyak 1 Dokumen yang terlaksana pada tanggal 28 Juni 2016 di Hotel Puri Kayana Kota – Kota Serang dengan peserta laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak 11 orang yang berasal dari Kab/Kota dengan hasil pemerintah provinsi akan melakukan Monev terkait pelaksanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kab/Kota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke Provinsi Aceh tanggal 1-3 Juni 2016 dengan hasil : - Telah diterbitkan MoU antara
Pemerintah Provinsi Aceh melalui Biro Pemerintahan dengan KPPN Aceh tentang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terhadap SKPD Provinsi Aceh serta Kab/Kota
- Fungsi dan kewenangan Bappeda Provinsi Aceh adalah dalam konteks Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan Usulan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
100
4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan Kab/Kota sebanyak 1 kali
100 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan Kab/Kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan periode Agustus – November 2016 dengan hasil diperolehnya data, informasi dan permasalahan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di kab/kota dengan fokus kepada Satker di lingungan Kemendagri berupa terlambatnya penerimaan DIPA 2016 oleh Satker dan rendahnya realisasi anggaran APBN TA. 206 disebabkan pemangkasan anggaran Kemenkeu sehingga target kinerja tidak tercapai
100
5 Bimtek Pembuatan Data Spasial Rupabumi Unsur Buatan (Angkatan I) Kab.Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon sebanyak 100 orang
100 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pembuatan Data Spasial Rupabumi Unsur Buatan (Angkatan I) tahun 2016 yang di laksanakan pada tanggal 14 s/d 16 April 2016 di Hotel Mambruk Kab. Serang dengan jumlah peserta laki-laki sebesar 78 orang dan perempuan sebesar 22 orang yang berasal dari Bagian Pemerintahan Umum Kab/Kota dan Camat Kab.
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 56
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon dengan hasil meningkatnya pemahaman aparatur Kab/Kota dan Kecamatan dalam hal teknis pembuatan data spasial Rupabumi unsur buatan.
6 Bimtek Pembuatan Data Spasial Rupabumi Unsur Buatan (Angkatan II) Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 50 orang
100 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pembuatan Data Spasial Rupabumi Unsur Buatan (Angkatan II) tahun 2016 yang di laksanakan pada tanggal 21 s/d 23 April 2016 di Hotel Yasmin Karawaci Kota Tangerang dengan jumlah peserta laki-laki sebesar 36 orang dan perempuan sebesar 14 orang yang berasal dari Bagian Pemerintahan Umum Kab/Kota dan Camat Kota Tangerang, Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan hasil meningkatnya pemahaman aparatur Kab/Kota dan Kecamatan dalam hal teknis pembuatan data spasial Rupabumi unsur buatan.
100
7 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pembakuan Rupabumi Unsur Buatan sebanyak 48 orang
100 Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman pelaksanaan pembakuan Rupabumi Unsur Buatan tahun 2016 yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta, Anyer Kab. Serang pada tanggal 27 s/d 28 Juli 2016 dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 48 orang yang berasal dari Bagian Pemerintahan Umum, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Badan Pertanahan Nasional dan BPS Kab/Kota Se-Provinsi Banten dengan hasil meningkatnya pemahaman Aparatur Kab/Kota se Provinsi Banten terkait Pelaksanaan Pembakuan Rupabumi Unsur Buatan.
100
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
100 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
85.71
1 Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya inventarisasi dan verifikasi data Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah di Provinsi Banten dari Kab/Kota se-Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen yang berisi terkait Dokumen Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 yang dilaksanakan 25 Februari s/d 30 Maret 2016 dengan hasil berupa dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintah yang telah diverifikasi oleh Kemendagri
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 57
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 2 Peningkatan Kapasitas
Aparatur Kecamatan se Provinsi Banten sebanyak 8 kab/kota
100 Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan se-Provinsi Banten dalam hal PATEN dengan peserta sebanyak 18 orang dari unsur pemerintah kab/kota sebagai Pembina Aparatur Kecamatan melalui pelaksanaan koordinasi ke : a. Provinsi Bali (Kota Denpasar)
tanggal 27-29 April 2016 yang mengikutsertakan peserta dari perwakilan WKP I dengan hasil : - tanpa didukung sarana yang
optimal, PATEN dapat dilaksanakan secara optimal
- Inovasi penyelenggaraan PATEN dilakukan melalui media sosial
b. Provinsi Jawa Timur (Kab. Sidoarjo) tanggal 18-20 Mei 2016 yang mengikutsertakan peserta dari perwakilan WKP II dengan hasil: - telah ditetapkan Peraturan
Bupati tentang pilot projek PATEN
- Untuk meningkatkan PATEN, pelayanan tetap dilakukan di hari libur
- Peningkatan sarana pendukung bagi masyarakat dalam hal kenyamanan di kecamatan yang menyelenggarakan PATEN
c. Provinsi Kepulauan Riau (Kota Batam) tanggal 25-27 Mei 2016 yang mengikutsertakan peserta dari perwakilan WKP III dengan hasil : - pelayanan rekam dan cetak
KTP-el dilaksanakan di Kecamatan
- memiliki SOP penyelenggara PATEN
100
3 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab/Kota Se Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen
100 Terselenggarnya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab/Kota Se Provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Ratu Serang tanggal 26 Juli 2016 dengan peserta sebanyak 32 orang dari unsur pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten dengan hasil dari 155 kecamatan se-Provinsi Banten, terdapat 8 kecamatan di Kota Tangerang Selatan yang belum menyelenggarakan PATEN dan akan diselenggaranan secepatnya
100
4 Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Serang sebanyak 1 dokumen
100 Tidak Dapat Dilaksanakan disebabkan terdapat kekeliruan dalam input data perubahan APBD TA. 2016 yang seharusnya dihapus keseluruhan
0
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 58
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 5 Penyusunan Profil
Kecamatan di Kota Tangerang sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya Profil Kecamatan di Kota Tangerang yang dilaksanakan periode Agustus – Oktober 2016 dengan hasil menggambarkan : - data kependudukan - data struktur organisasi
kecamatan - data potensi ekonomi - jenis PATEN yang
diselenggarakan
100
6 Lomba Kecamatan Tingkat Provinsi sebanyak 8 kab/kota
100 Terselenggaranya Lomba Kecamatan Tingkat Provinsi melalui mekanisme penilaian berdasarkan Pergub Banten No. 71 Tahun 2016 yang dilaksanakan penilaian dalam periode bulan Oktober – November 2016 dengan hasil berdasarkan Kepgub Banten No. 002.6/Kep.570-Huk/2016 yaitu: a. Kategori Kecamatan
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terbaik, antara lain :
- Juara I : Kecamatan Karawaci Kota Tangerang
- Juara II : Kecamatan Legok Kota Tangerang
- Juara III : Kecamatan Citangkil Kota Cilegon
- Juara Harapan I : Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang
- Juara Harapan II : Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang
- Juarn Harapan III : Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Lebak
b. Kategori Pembina Kecamatan Penyelenggaraa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terbaik, antara lain :
- Kota Tangerang - Kabupaten Tangerang - Kota Cilegon
100
7 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam hal penguatan informasi penyusunan pedoman penilaian lomba PATEN yang didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : a. Provinsi DI Yogyakarta tanggal
14-16 Juli 2016 dengan hasil memperoleh gambaran tentang indikator penilaian lomba PATEN yang dilaksanakan di Kab. Bantul
b. Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Juli 2016 dengan hasil diperoleh informasi tentang pelayanan kecamatan yang memuat pelaksanaan lomba PATEN
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 59
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 c. Provinsi DKI Jakarta tanggal
13 Juni 2016 dengan hasil memperoleh gambaran tentang indikator penilaian lomba PATEN yang dilaksanakan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
100 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
75
1 Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya Rancangan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat sebagai bahan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat di Provinsi Banten yang dilaksanakan periode Januari – Juni 2016 dengan hasil Draft Naskah Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat fokus kepada penyelenggaraan pemerintahan desa adat Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : a. Provinsi Riau (Kab. Rokan
Hulu) tanggal 10-12 Februari 2016 dengan hasil Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau telah memiliki Peraturan Daerah No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan Desa Adat Kabupaten Rokan Hulu yang mengakui eksistensi desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan
b. Provinsi Bali tanggal 2 - 4 Maret 2016 dengan hasil Provinsi Bali telah memiliki Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman melalui Perda Nomor 3 tahun 2013, namun tidak bersinergi dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
0
2 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Provinsi Banten sebanyak 137 orang
100 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Villa Marina Anyer Serang tanggal 30 – 31 Mei 2016 dengan peserta 137 orang dari unsur Kecamatan dan bagian Pemerintahan Kabupaten se-Provinsi Banten dengan hasil disepakati bahwa Camat sebagai Pembina pemerintahan desa untuk mengendalikan terhadap pelaksanaan kebijakan yang diterbitkan oleh kepala desa
100
3 Rapat Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Penyaluran Dana Desa Se-Provinsi Banten sebanyak 137 orang
100 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Nuansa Bali Anyer Serang tanggal 3 – 4 Agustus 2016 dengan peserta 137 orang
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 60
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 dari unsur Ikatan Kepala Desa se-Provinsi Banten dan Bagian Pemerintahan Kabupaten se-Provinsi Banten dengan hasil siap mendukung Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka monitoring Penyaluran Dana Desa Tahun 2016 yang dilaksanakan periode Agustus – Oktober 2016
4 Pembinaan Pemerintahan Desa Dalam Rangka Penyaluran Dana Desa Se Provinsi Banten sebanyak 32 desa
100 Terselenggaranya Pembinaan Pemerintahan Desa Dalam Rangka Penyaluran Dana Desa Se Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh 2 tim monitoring kepada 32 desa meliputi : 1. Desa Ciruas Kab. Serang
dilaksanakan tanggal 11-12 Agustus 2016
2. Desa Tamiang Kab. Serang dilaksanakan tanggal 11-12 Agustus 2016
3. Desa Kadikaran Kab. Serang dilaksanakan tanggal 15-16 Agustus 2016
4. Desa Ciherang Kab. Serang dilaksanakan tanggal 15-16 Agustus 2016
5. Desa Tanjungsari Kab. Serang dilaksanakan tanggal 18-19 Agustus 2016
6. Desa Plawad Kab. Serang dilaksanakan tanggal 18-19 Agustus 2016
7. Desa Ranjeng dilaksanakan tanggal 29-30 Agustus 2016
8. Desa Lebak Wangi Kab. Serang dilaksanakan tanggal 29-30 Agustus 2016
9. Desa Pagedangan Ilir Kab. Tangerang dilaksanakan tanggal 5-6 September 2016
10. Desa Kronjo Kab. Tangerang dilaksanakan tanggal 5-6 September 2016
11. Desa Taban Kab. Tangerang dilaksanakan tanggal 8-9 September 2016
12. Desa Daru Kab. Tangerang dilaksanakan tanggal 8-9 September 2016
13. Desa Mekar Baru Kab. Tangerang dilaksanakan tanggal 13-14 September 2016
14. Desa Jenggot Kab. Tangerang dilaksanakan tanggal 13-14 September 2016
15. Desa Tipar Raya Kab. Tangerang dilaksanakan tanggal 15-16 September 2016
16. Desa Jambe Kab. Tangerang dilaksanakan tanggal 15-16 September 2016
17. Desa Cilangkahan Kab. Lebak dilaksanakan tanggal 3-4 Oktober 2016
18. Desa Sukamanah Kab. Lebak dilaksanakan tanggal 3-4 Oktober 2016
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 61
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 19. Desa Bolang Kab. lebak
dilaksanakan tanggal 6-7 Oktober 2016
20. Desa Malingping Utara Kab. Lebak dilaksanakan tanggal 6-7 Oktober 2016
21. Desa Wanasalam Kab. Lebak dilaksanakan tanggal 10-11 Oktober 2016
22. Desa Bejod Kab. Lebak dilaksanakan tanggal 10-11 Oktober 2016
23. Desa Sukatani Kab. Lebak dilaksanakan tanggal 13-14 Oktober 2016
24. Desa Muara Kab. Lebak dilaksanakan tanggal 13-14 Oktober 2016
25. Desa Tenjo Lahang Kab. Pandeglang dilaksanakan tanggal 17-18 Oktober 2016
26. Desa Babad Sari Kab. Pandeglang dilaksanakan tanggal 17-18 Oktober 2016
27. Desa Sumur Jaya Kab. Pandeglang dilaksanakan tanggal 20-21 Oktober 2016
28. Desa Kertamukti Kab. Pandeglang dilaksanakan tanggal 20-21 Oktober 2016
29. Desa Kertajaya Kab. Pandeglang dilaksanakan tanggal 24-25 Oktober 2016
30. Desa Cimanggu Kab. Pandeglang dilaksanakan tanggal 24-25 Oktober 2016
31. Desa Padasuka Kab. Pandeglang dilaksanakan tanggal 27-28 Oktober 2016
32. Desa Waringinkurung Kab. Pandeglang dilaksanakan tanggal 27-28 Oktober 2016
dengan hasil : 1. penyaluran dana desa dari
pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundangan dan tahap perencanaan yang ditetapkan
2. diharapkan kepada pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan bimbingan teknis yang lebih intens terkait : - penyelenggaraan
pertanggungjawaban keuangan desa (SPJ)
- pengelolaan administrasi pemerintahan desa
Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : a. Provinsi Nusa Tenggara Barat
tanggal 23-25 Agustus 2016 dengan hasil diperlukan pendampingan desa untuk mengantisipasi pemborosan anggaran desa melalui optimalisasasi pengelolaan
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 62
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 pertanggungajawaban keuangan (SPJ)
b. Provinsi Jawa Timur (Kab. Malang) tanggal 16-18 November 2016 dengan hasil : - Pemkab Malang
memfasilitasi pemerintah desa dalam menyusun Peraturan Desa berkaitan dengan personil yang dipercaya oleh masyarakat desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa
- Pemkab Malang telah menerbitkan Perda tentang Sharing Dana Desa dari APBD Kabupaten
Penegasan Batas Daerah 100 Penegasan Batas Daerah
100
1 Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tangerang sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggarnya Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tangerang meliputi penegasan batas di area Bandara Soekarno-Hatta dengan Pemerintah Kota Tangerang yang dilaksanakan tanggal 8 Maret 2016 dalam bentuk rapat koordinasi antara Pemprov Banten, Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan PT. Angkasa Pura II di Pendopo Gubernur Banten dengan hasil : 1. PT. Angkasa Pura II agar segera
menindaklanjuti terkait dengan penyelesaian pemecahan sertivikat lahan kawasan Bandara Soekarno – Hatta;
2. Penetapan titik koordinat Perapatan Pilar Batas dan Pemasangan Pilar Batas antara Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang akan di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
100
2 Penegasan Batas Daerah Kota Tangerang/Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggarnya Penegasan Batas Daerah Kota Tangerang/Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan di Aula Setda Provinsi Banten tanggal 21 Juni 2016 yang dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dengan hasil : 1. Terkait dengan akan
dilaksanakannya pelacakan ke lapangan untuk menentukan patok sementara berdasarkan titik koordinat yang sesuai dengan Permendagri No. 61 tahun 2014 tentang Batas Daerah antara Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang, hal ini dilakukan dalam rangka proses penghitungan luasan wilayah kawasan Bandara Soekarno – Hatta yang masuk ke dalam wilayah Kab. Tangerang
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 63
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 maupun Kota Tangerang sebagai dasar untuk pemisahan sertifikat Bandara Soekarno – Hatta.
Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke Provinsi Jawa Timur tanggal 20 s/d 22 April 2016 dengan hasil bahwa untuk kegiatan Perapatan Pilar Batas di Provinsi Jawa Timur terkait dengan pembangunan Pilar Batas dilakukan oleh Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Timur bukan di laksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Asset.
3 Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tanggal 22 Maret 2016 dilaksanakan di Hotel Lemo Tangerang dihadiri peserta sebanyak 50 orang unsur Bagian Pemerintahan Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil bahwa dengan telah selesainya Penegasan Batas Daerah di ProvinsiBanten, harus di tindaklanjuti dengan melakukan kegiatan Penataan Batas Daerah sebagai berikut : 1. Penatan Batas Daerah berupa
Perapatan Pilar Batas Kab/Kota harus terlebih dahulu dilakukan perjanjian Kerjasama antara kedua Daerah Kab/Kota yang berbatasan;
2. Untuk segera melakukan Penegasan Batas Daerah Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagai tindak lanjut telah di tetapkannya Permendagri tentang Batas Daerah antara Kab/Kota di Provinsi Banten.
100
4 Rapat Koordinasi Batas Daerah Antara Provinsi Banten Dengan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Batas Daerah Antara Provinsi Banten Dengan Provinsi DKI Jakarta tanggal 30-31 Mei 2016 dilaksanakan di Puri Avia Hotel Bogor – Jawa Barat dihadiri peserta sebanyak 50 orang unsur Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dengan hasil tersusunnya Draft Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan dan Pembangunan Pilar Batas Antara Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta
100
5 Sosialisasi Permendagri Tentang Batas Daerah sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggaranya Sosialisasi Permendagri Tentang Batas Daerah Nomor 98 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang Dengan Kota Serang kepada peserta dari unsur Lurah, Kepala Desa, Camat, Bagian Pemerintahan
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 64
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Kab/Kota Serang sebanyak 50 orang dilaksanakan di Hotel Abadi Serang tanggal 2 Agustus 2016 dengan hasil terinformasikannya Permendagri Tentang Batas Daerah Nomor 98 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang Dengan Kota Serang
6 Perapatan Pilar Batas Daerah sebanyak 1 kegiatan
100 Terlaksananya Perapatan Pilar Batas Daerah tanggal 15 April – 13 Juni 2016 meliputi : 1. Pilar Batas Kabupaten
Tangerang dengan Kota Tangerang sebanyak 33 Pilar Batas;
2. Pilar Batas Kabupaten Serang dengan Kota Serang sebanyak 39 Pilar Batas.
100
7 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Pandeglang sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Pandeglang kepada peserta dari unsur Camat, Bagian Pemerintahan, KPU Banten, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, BPTSP sebanyak 50 orang dilaksanakan di Hotel Abadi Serang tanggal 7 November 2016 dengan hasil terinformasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Pandeglang untuk kepentingan pembangunan secara umum
100
8 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Lebak Dengan Kabupaten Pandeglang sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Pandeglang kepada peserta dari unsur Camat, Bagian Pemerintahan, KPU Banten, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, BPTSP sebanyak 50 orang dilaksanakan di RM S Rizky Pandeglang tanggal 21 November 2016 dengan hasil terinformasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Pandeglang untuk kepentingan pembangunan secara umum
100
9 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kota Cilegon sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Pandeglang kepada peserta dari unsur Camat, Bagian Pemerintahan, KPU Banten, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, BPTSP sebanyak 50 orang dilaksanakan di Hotel Horison
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 65
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Forbis Cilegon tanggal 14 November 2016 dengan hasil terinformasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Pandeglang untuk kepentingan pembangunan secara umum
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten
100 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten
100
1 Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya Draft Awal LPPD Provinsi Banten yang di laksanakan dari tanggal 9 Februari s/d 10 Februari 2016 di Hotel Ratu Serang dengan peserta berjumlah 70 Orang yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Banten dengan hasil berupa tersusunnya Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2015
100
2 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya Draft Revisi LPPD Provinsi Banten sebagai koreksi atas Draft Awal LPPD Provinsi Banten terkait data asset SKPD Provinsi Banten yang di laksanakan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan pada tanggal 25 Februari 2016 dengan hasil berupa Draft Revisi LPPD.
100
3 Penyusunan LPPD Final Provinsi Banten Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya LPPD Final Provinsi Banten yang di laksanakan dari tanggal 10 s/d 11 Maret 2016 di Hotel Ratu Serang dengan peserta berjumlah 70 Orang yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Banten dengan hasil LPPD Final Provinsi Banten 2015 untuk disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.
100
4 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2015 sebanyak 3 dokumen
100 Tersusunnya data IKK LPPD Provinsi Banten yang di laksanakan dari tanggal 14 s/d 15 Maret 2016 di Hotel Ratu Serang dengan peserta berjumlah 70 Orang yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Banten sebagai data utama penyusunan LPPD Provinsi Banten 2015.
100
5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggaranya Evaluasi Kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang di laksanakan pada Tanggal 4 S/D 10 September 2016 Di Hotel Ratu Serang Yang Dihadiri Oleh 42 Orang Peserta Yang Berasal Dari unsur Timda dengan Evaluator Berasal Dari Timnas Kemendagri Yang Bertujuan Untuk Menetapkan Pemeringkatan LPPD Tingkat Nasional.
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 66
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 6 Evaluasi Mandiri LPPD
Provinsi Banten Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten yang di laksanakan pada Tanggal 23 S/D 24 Mei 2016 di Hotel Marbella Anyer di hadiri oleh 69 Orang Peserta Berasal Dari SKPD di lingkungan Provinsi Banten dengan Evaluator yang berasal dari Timda Provinsi Banten dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dengan hasil terdapat koreksi terkait 80 point data agregat LPPD Provinsi Banten yang bersumber dari data IKK / LPPD Kota Tangerang
100
7 Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2016 sebanyak 58 orang
100 Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusun LPPD Provinsi Banten Tahun 2016 yang dilaksanakan tanggal 17 s/d 18 Oktober 2016 di Hotel Marbella Anyer dengan jumlah peserta 69 orang peserta yang berasal dari SKPD Provinsi Banten dan Kab/Kota se Provinsi Banten dengan hasil peningkatan kapasitas aparatur SKPD Provinsi dan Kab/Kota dalam menyusun LPPD Tahun 2016
100
8 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 14 kegiatan
100 Terlaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten dengan Pemerintah sebanyak 14 kegiatan antara lain : 1. Menghadiri undangan validasi
data IKK LPPD di Bogor pada tanggal 29 Februari s/d 1 Maret 2016 dengan hasil data hasil validasi IKK LPPD Kota Tangerang Selatan;
2. Menghadiri acara konsultansi publik pusat dan daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan urusan konkuren di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 s/d 27 Mei 2016 dengan hasil : a. Penyampaian data awal
P3D Prtovinsi Banten untuk urusan Pendidikan (Data Sementara Nominatif Guru);
b. Menerima Peraturan Kepala BKN Terkait Pengalihan Personil Sebagai Dampak Pengalihan Urusan Pemerintahan.
3. Menghadiri undangan Upacara Hari Otonomi Daerah Tingkat Nasional di DI Yogyakarta pada tanggal 25 s/d 27 April 2016 dengan hasil Menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan peringkat dan status Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 67
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 yang sebelumnya peringkat nasional 23 menjadi peringkat nasional 13;
4. Menghadiri undangan seminar nasional tentang strategi dan arah menghadapi MEA di DKI Jakarta pada tanggal 26 April 2016 dengan hasil :
1. Persiapan dalam meningkatkan daya saing daerah;
2. Persiapan dalam meningkatkan ekonomi local.
5. Bimbingan Teknis EPPD yang dilaksanakan di DKI Jakarta pada tanggal 2 s/d 4 Juni 2016 dengan hasil Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tim Penyusun LPPD dan penyamaan persepsi terkait penyusunan LPPD 2016;
6. Koordinasi dan Konsultasi ke Ditjen Bina Bangda Kemendagri di DKI Jakarta terkait Perka BKN No. 10 Tahun 2016 tentang pengalihan PNS Sumber Daya Mineral pada tanggal 20 Juni 2016 dengan hasil Pengalihan Personil Sumber Daya Mineral yang ada di Daerah di alihkan ke Pusat;
7. Koordinasi dan Konsultasi ke Ditjen Bina Bangda Kemendagri di DKI Jakarta terkait data P3D pada tanggal 27 Juni 2016 dengan hasil Penyampaian Dokumen Data P3D Sementara;
8. Menghadiri undangan pembahasan RPP Tentang LPPD, LKPJ dan EKPD yang di laksanakan di DKI Jakarta pada tanggal 18 s/d 20 Oktober 2016 dengan hasil adanya penyatuan laporan Pemerintah Daerah yang sebelumnya terdiri dari LPPD, LAKIP, e-LPPD, EKPPD dan LKPD menjadi satu dokumen Laporan Pemerintah Daerah;
9. Koordinasi dan Konsultasi terkait Implementasi Pengalihan Urusan Pemerintahan Khususnya Pengalihan Kewenangan SMA/SMK/SLB milik Pemerintah Daerah Terkait Tenaga Harian Lepas atau Sebutan Lain (TKS) pada Jenjang Pendidikan yang di laksanakan pada tanggal 24 November 2016 ke Dirjen Bina Bangda Kemendagri dengan hasil terkait pengalihan Personil, hanya PNS yang terdampak pengalihan namun
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 68
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 untuk Non-PNS di serahkan kepada kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing;
10. Koordinasi dan Konsultasi penyampaian Berita Acara Penyerahan SK Pengalihan PNS dari Kab/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru/Tenaga Pendidik menjadi PNS Daerah Provinsi Banten yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016 ke Dirjen Bina Bangda Kemendagri dengan hasil tersampaikannya Surat Keputusan Pengalihan PNS Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru sebanyak 5,923 SK;
11. Koordinasi dan konsultasi penyusunan Aplikasi Sistem LPPD ke Dirjen Otda Kemendagri pada tanggal 8 Desember 2016 dengan hasil adanya Arahan Kementerian untuk Menyesuaikan Sistem Aplikasi Provinsi Riau
12. Koordinasi dan konsultasi ke Dirjen Bina Bangda Kemendagri tanggal 27 Desember 2016 terkait Implementasi Penataan Urusan Pemerintahan Konkruen Pengolahan Tenaga PKB/PKBL, Penyuluhan Perikanan nsional dan penyelenggaraan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan hasil Pelimpahan kewenangan tenaga Penyuluh KB, Perikanan, dan pengendalian mutu belum tersedia alokasi dalam APBN 2017;
13. Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri tanggal 16 Desember 2016 terkait Alur Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan hasil agar mempedomani Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007;
14. Koordinasi dan konsultasi ke Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri tanggal 21 November 2016 terkait Regulasi Pelaksanaan Pelimpahan dari Provinsi ke Pemerintah Pusat dan Dari Kab/Kota ke Pemerintah Pusat sesuai dengan SE Mendagri tanggal 16 Oktober 2015 dengan hasil terdapat 13 sub urusan yang terkena dampak pengalihan dalam P3D, antara lain :
1. Tenaga Pendidikan; 2. Kehutanan;
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 69
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 3. Keluarga Berencana; 4. Tipe Terminal A; 5. Penyuluh Pertanian 6. Kelutan dan Perikanan; 7. Sumber Daya Mineral; 8. Pengawas Pendidikan; 9. Jembatan Timbang; 10. Kesehatan; 11. Sosial; 12. Ketenagakerjaan; 13. Meteorologi Legal.
9 Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya LPPD Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Provinsi Banten yang di laksanakan pada tanggal 7 November s/d 7 Desember 2016 di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Masa Jabatan Kepala Daerah
100
10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan P3D Kab/Kota Se Provinsi Banten sebanyak 8 kab/kota
100 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan Urusan P3D sebanyak 8 Kab/Kota se Provinsi Banten yang dilaksanakan antara lain : 1. Kab. Lebak
a. dilaksanakan pada tanggal 1 April 2016 dengan hasil PNS dan Non PNS yang dialihkan Ke Pemerintah Provinsi sejumlah 1.789
b. dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016 dengan hasil Prasarana/Aset yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 136,369,384,684
2. Kab. Pandeglang a. dilaksanakan pada tanggal
4 April 2016 dengan hasil PNS dan Non PNS yang dialihkan Ke Pemerintah Provinsi sejumlah 1.596
b. dilaksanakan pada tanggal 21 April 2016 dengan hasil Prasarana/Aset yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 111,923,560,483
3. Kota Cilegon a. dilaksanakan pada tanggal
6 April 2016 dengan hasil PNS dan Non PNS yang dialihkan Ke Pemerintah Provinsi sejumlah 736
b. dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016 dengan hasil Prasarana/Aset yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 79,967,391,441
4. Kab. Tangerang a. dilaksanakan pada tanggal
8 April 2016 dengan hasil PNS dan Non PNS yang dialihkan Ke Pemerintah Provinsi sejumlah 2.269
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 70
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 b. dilaksanakan pada tanggal
27 April 2016 dengan hasil Prasarana/Aset yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi masih dalam proses inventarisasi
5. Kota Tangerang Selatan a. dilaksanakan pada tanggal
11 April 2016 dengan hasil PNS dan Non PNS yang dialihkan Ke Pemerintah Provinsi sejumlah 1.133
b. dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 dengan hasil Prasarana/Aset yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 182,906,048,019
6. Kota Tangerang a. dilaksanakan pada tanggal
12 April 2016 dengan hasil PNS dan Non PNS yang dialihkan Ke Pemerintah Provinsi sejumlah 1.610
b. dilaksanakan pada tanggal 29 April 2016 dengan hasil Prasarana/Aset yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi masih dalam proses inventarisasi
7. Kabupaten Serang a. dilaksanakan pada tanggal
7 April 2016 dengan hasil PNS dan Non PNS yang dialihkan Ke Pemerintah Provinsi sejumlah 1.701
b. dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016 dengan hasil Prasarana/Aset yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 161,334,166,291
8. Kota Serang a. dilaksanakan pada tanggal
2 April 2016 dengan hasil PNS dan Non PNS yang dialihkan Ke Pemerintah Provinsi sejumlah 1.226
b. dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016 dengan hasil Prasarana/Aset yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi masih dalam proses inventarisasi
11 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 kegiatan
100 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 8 Kab/Kota dan SKPD Pemerintah Provinsi Banten yang dilaksanakan periode November – Desember 2016 dengan hasil tersusunnya aplikasi LPPD online open source sebagai sarana penunjang penyusunan LPPD Provinsi Banten melalui website : http://banten.elppd.com
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 71
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Penataan Daerah Otonom
100 Penataan Daerah Otonom 83.33
1 Evaluasi Penyelenggaraan Daerah Otonom sebanyak 1 dokumen
100 Terselenggaranya Evaluasi Penyelenggaraan Daerah Otonom Tahun 2016 pada tanggal 15 s/d 16 Juni 2016 di Hotel Jayakarta Anyer dengan peserta laki-laki sebanyak 46 orang dan perempuan 8 orang yang berasal dari Aparatur yang terkait dengan penataan daerah otonom dengan hasil antara lain : 1. Pelimpahan Aset Kab. Serang
dengan Kota Serang, masih dalam proses penyelesaian bersama, meliputi : - Asset Tanah sebanyak 28
lokasi sejumlah Rp. 122,707,688,500
- Asset Peralatan dan Mesin sebanyak 27 unit sejumlah Rp. 307,685,468
- Asset Gedung dan Bangungan sebanyak 22 unit sejumlah Rp. 11,850,186,616
2. Penyelesaian Aset antara Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang serta Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan, masih dalam proses penyelesaian bersama, meliputi : a. Kab. Tangerang ke Kota
Tangerang - Asset Tanah sebanyak 23
lokasi sejumlah Rp. 157,876,675.
b. Kota Tangerang ke Kab. Tangerang, antara lain : - Asset Tanah sebanyak 9
lokasi sejumlah Rp. 5,647,500
c. Asset Bersama (Joint Asset Opration) antara Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang dengan jenis bangungan tempat kerja lainnya dengan luas 9.000 m2
d. Antara Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan, antara lain : - Asset bangunan PDAM
100
2 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Daerah sebanyak 1 dokumen
100 Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 November 2016 di Hotel Mambruk Anyer dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 45 orang dan perempuan sebanyak 9 orang yang berasal dari Aparatur yang terkait dengan penataan daerah otonom di 8 Kab/Kota dengan hasil antara lain : 1. Tahap akhir penyelesaian data
aset Kab. Serang dengan Kota Serang, akan di selesaikan paling lambat tahun 2017;
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 72
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 2. Penyelesaian Aset antara Kab.
Tangerang dengan Kota Tangerang akan di lakukan check fisik terlebih dahulu terhadap asset yang akan di limpahkan dalam waktu secepatnya;
3. Penyelesaian Aset antara Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan berupa asset bangunan PDAM menunggu keputusan antar kepala Daerah bersangkutan.
Didukung dengan pelaksanaan koordinasi antara lain : 1. Provinsi Sumatera Utara pada
tanggal 28 s/d 30 April 2016 dengan hasil : - Pada tahun 2003 s/d 2008
telah terbentuk 13 Daerah Otonom Baru ;
- Syarat pembentukan DOB adalah memperhatikan penyelesaian asset antara daerah otonom induk dengan daerah otonom pemekaran.
2. Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 s/d 29 Juli 2016 dengan hasil : - Proses serah terima asset
harus disepakati bersama antara calon daerah otonom baru dengan kab/kota induk untuk meminimalisir konflik.
3 Sosialisasi Peraturan
Pembentukan Daerah Otonom sebanyak 1 dokumen
100 Kegiatan tidak terlaksana disebabkan karena : 1. Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Design Besar Penataan Daerah yang belum disahkan oleh DPR RI;
2. RPP Penataan Daerah dan RPP Design Besar Penataan daerah sudah masuk dalam tahapan harmonisasi di Kemkumham RI
3. Kementerian Dalam Negeri akan memperketat pengusulan Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri;
0
4 Bintek Penataan Daerah Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Bimbingan Teknis Penataan Daerah di Provinsi Banten yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 25 Februari 2016 di Grand Krakatau Hotel Kota Serang dengan peserta laki-laki berjumlah 44 orang dan perempuan 2 orang yang berasal dari Aparatur pemerintah 8 Kab/Kota se Provinsi Banten, 2 orang laki-laki yang berasal dari Bakor Cilangkahan, 4 orang laki-laki yang berasal dari
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 73
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Bakor Caringin dan 2 orang laki-laki yang berasal dari Bakor Cibaliung dengan hasil Pemekaran wilayah harus menunggu RPP penataan daerah menjadi PP yang masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.
5 Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Daerah Otonom sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Daerah Otonom yang diselenggarakan pada tanggal 11 s/d 12 Agustus 2016 di Hotel Horison Forbis Kab. Serang dengan peserta laki-laki berjumlah 41 orang dan perempuan berjumlah 7 orang yang berasal dari Aparatur Pemerintah 8 Kab/Kota se Provinsi Banten dengan hasil : 1. Penyamaan persepsi mengenai
Kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Banten;
2. Kab/Kota yang bisa dan tidaknya untuk membentuk Daerah Otonomi Baru berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah yang masih dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham.
100
6 Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Seminar Nasional hari Otonomi Daerah yang di laksanakan pada tanggal 25 April 2016 di Hotel Ratu-Kota Serang berjumlah 1 dokumen dengan peserta laki-laki berjumlah 128 orang dan perempuan berjumlah 22 orang yang berasal dari Muspida Provinsi Banten, Aparatur Pemerintah Provinsi Banten, 15 Perguruan Tinggi se-Provinsi Banten, 16 LSM/Ormas dan Aparatur 8 Kab/Kota, dengan hasil Peserta memahami perkembangan yang terjadi lingkup ASEAN dalam konteks perkembangan MEA yang berdampak kepada ekonomi nasional maupun regional.
100
Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
100 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
442,86
1 Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 3 kegiatan.
100 Terlaksananya Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 3 kegiatan yang di laksanakan pada : a. Tanggal 21-22 April 2016 yang
dihadiri unsur Kab/Kota Se-Provinsi Banten sebanyak 20 orang peserta laki-laki dan 60 orang perempuan di Hotel Yasmin Tangerang dengan hasil meningkatkan pemahaman kepada aparatur pemerintahan kab/kota terkait
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 74
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 tata cara pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah yang ada di Provinsi Banten
b. Tanggal 6-7 September 2016 yang dihadiri unsur Kab/Kota Se-Provinsi Banten sebanyak 20 orang peserta laki-laki dan 60 orang perempuan di Hotel Horison Forbis Serang dengan hasil meningkatkan pemahaman kepada aparatur pemerintahan kab/kota, KPUD dan Panwaslu terkait UU No. 10 Tahun 2014 tentang Pemilukada
c. Tanggal 13-14 Oktober 2016 yang dihadiri unsur Kab/Kota Se-Provinsi Banten sebanyak 20 orang peserta laki-laki dan 60 orang perempuan di Hotel The Rizen Bogor Jawa Barat dengan hasil meningkatkan pemahaman kepada aparatur pemerintahan kab/kota, KPUD dan Panwaslu terkait Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik sebagai syarat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilukada di Provinsi Banten Tahun 2017
2 Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota DPR dan PAW sebanyak 1 kegiatan
100 Terlaksananya fasilitasi administrasi pemberhentian dan pengangkatan anggota DPR dan PAW kepada : a. Dari Alm. Encup Supriani
digantikan oleh Rusdana (Golkar) Kab. Lebak yang diterbitkan tanggal 6 Januari 2016;
b. Dari H. Enjat Jatmika digantikan oleh H. Andri Yoga (PKB) Kab. Pandeglang diterbitkan tanggal 8 Desember 2016;
c. Dari Suherman digantikan oleh Acep Yahya (PDI-P) Kab. Lebak diterbitkan tanggal 25 Oktober 2016;
d. Dari Abay Zainudin digantikan oleh H. Yanto (Nasdem) Kab. Lebak diterbitkan tanggal 21 Desember 2016;
e. Dari H. SM Hartono digantikan oleh Hj. Ade Rosi (Golkar) Provinsi Banten diterbitkan tanggal 28 Maret 2016;
f. Dari H. Ivan Ajie Purwanto, ST. MM digantikan oleh H. Nawa Said Dimiyati Provinsi Banten diterbitkan tanggal 26 Agustus 2016;
g. Dari FL Tri Satya digantikan oleh Hj. Anita Indahwati, SE (PDI-P) Provinsi Banten pada diterbitkan tanggal 29 Juni 2016;
1.000
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 75
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 h. Pemberhentian Pabuadi pada
tanggal 11 Oktober 2016 dan digantikan oleh H. Baehaki, M.Si (Demokrat) Kota Tangerang diterbitkan tanggal 23 November 2016;
i. Dari H. Gatot Purwanto digantikan oleh Hanny Arman Matulessy (Nasdem) Kota Tangerang diterbitkan tanggal 23 November 2016;
j. Dari H. Achmad Mujaeni digantikan oleh Mutahaah M Syukur (Golkar) Kota Cilegon diterbitkan tanggal 15 Maret 2016.
3 Pemberian Ijin ke Luar
Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebanyak 1 kegiatan
100 Terlaksananya fasilitasi administrasi pemberian ijin ke luar negeri alasan penting bagi pejabat Negara/Daerah dan DPRD kepada : a. Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM
(Bupati Lebak) pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan alasan Pengobatan Ke Jerman;
b. Asep Rahmatullah (Ketua DPRD Banten) pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan alasan Umroh;
c. Hj. Irna Narulita, SE. MM (Bupati Pandeglang) pada tanggal 17 Juni 2016 Dengan alasan Umroh;
d. H. Rano Karno, S. IP (Gubernur Provinsi Banten) pada tanggal 6 Juni 2016 dengan alasan Umroh;
e. H. Tb. Haerul Jaman, SE (Walikota Serang) pada tanggal 16 Februari 2016 Dengan alasan Umroh;
500
4 Pensiun Pejabat Negara sebanyak 1 kegiatan
100 Terlaksananya fasilitasi administrasi pensiun pejabat negara atas nama : a. Erwan Kurtubi, MM sebagai
Bupati Pandeglang yang berasal dari Pandeglang pada tanggal 29 September 2016;
b. Hj. Heryani sebagai Wakil Bupati Pandeglang berasal dari Pandeglang pada tanggal 29 September 2016;
c. Taufik Nuriman sebagai Bupati Serang berasal dari Serang pada tanggal 12 Januari 2016.
300
5 Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota sebanyak 1 kegiatan
100 Terlaksananya fasilitasi administrasi penyusunan konsep sambutan hari jadi, antara lain : a. Kabupaten Lebak ke 128 pada
tanggal 2 Desember 2016 dengan tema Daerah 1.000 Madrasah Yang Berkarakter;
b. Kabupaten Serang yang ke 490 pada tanggal 8 Oktober 2016 dengan tema Dengan Semangat Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe kita tingkatkan IPM Kab. Serang;
800
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 76
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 c. Kota Cilegon yang ke 17 pada
tanggal 23 April 2016 dengan tema Dengan Semangat Kebersamaan Kita Mantapkan Kemandirian;
d. Kota Tangerang yang ke 23 pada tanggal 28 Februari 2016 dengan tema Dengan Semangat Gotong Royong Kita Tingkatkan Kemajuan Kota Tangerang;
e. Kota Tangerang Selatan yang ke 8 pada tanggal 26 November 2016 dengan tema Sewindu Semakin Maju;
f. Kab. Tangerang yang ke 72 pada tanggal 27 Desember 2016 dengan tema Mandiri, Kreativ dan Berbudaya;
g. Kab. Pandeglang yang ke 142 pada tanggal 1 April 2016 dengan tema Maju, Kreativ dan Inovatif;
h. Kota Serang yang ke 9 pada tanggal 10 Agustus 2016.
6 Koordinasi dan Fasilitasi
Peresmian Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 kegiatan
100 Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi administrasi peresmian pemberhentian/pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan di selenggarakannya Pelantikan 4 Kepala Daerah yang mengikuti Pemilukada Serantak tahun 2015 yang ada di Provinsi Banten pada : a. tanggal 17 Februari 2016 di
Pendopo Gubernur Provinsi Banten yaitu : 1. Walikota dan Wakil
Walikota Cilegon periode 2016 s/d 2021 DR. H. Tb Iman Ariyadi, M.Si dan Drs. H. Edi Ariadi, M.Si;
2. Bupati dan Wakil Bupati Serang periode 2016 s/d 2021 Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M.Ak dan Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si;
b. Tanggal 22 Maret 2016 di Pendopo Gubernur Banten yaitu : 1. Bupati dan Wakil Bupati
Pandeglang periode 2016 s/d 2021 Hj. Irna Narulita, SE, MM dan H. Tanto Warsono Arban, SE, ME.
c. Tanggal 20 April 2016 di Pendoppo Gubernur Provinsi Banten yakni : 1. Walikota dan Wakil
Walikota Tangerang Selatan periode 2016 s/d 2021 Hj. Airin Rachmi Diani, SH. MH dan Drs. H. Benyamin Davnie.
Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 s/d 29 Juli 2016 dengan hasil terkait Administrasi
300
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 77
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Kepala Daerah seperti Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah serta DPRD, PAW harus sesuai dengan Mekanisme yang telah di tetapkan oleh Kemendagri (Pusat) dan pelaksanaannya adalah 14 Hari Kerja sampai di terbitkannya SK.
7 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah sebanyak 2 kegiatan
100 Terlaksananya rapat koordinasi pimpinan daerah sebanyak 2 kegiatan antara lain : a. Pada tanggal 22 Juni 2016 di
Pendopo Gubernur Banten jumlah peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari 8 Kab/Kota dengan hasil : 1. Kesepakatan antar Kepala
Daerah se-Provinsi Banten terkait persiapan Libur Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama.
b. Pada tanggal 3 November 2016 di Pendopo Gubernur Banten jumlah peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari 8 Kab/Kota dengan hasil : 1. Kesepakatan antar Kepala
Daerah se-Provinsi Banten terkait persiapan Natal dan Tahun Baru 2017.
100
Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada
100 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada
100
1 Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Persiapan Pemilihan Gubernur Tahun 2017 sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggaranya rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Persiapan Pemilihan Gubernur tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 26 s/d 27 April 2016 di Jayakarta Hotel Anyer dengan peserta berjumlah 50 orang yang berasal dari Aparatur Pemerintah, KPU dan Bawaslu Kab/Kota dengan hasil Persiapan tahapan Pilkada Provinsi Banten terkait Pengamanan, Logistik dan Jumlah Pemilih sebesar 40 % menunggu di terbitkannya PKPU terkait Pilkada 2017.
100
2 Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2017 sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggaranya rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 22 s/d 23 Juli 2016 di Jayakarta Hotel Anyer dengan peserta berjumlah 50 orang yang berasal dari Polda Banten, Aparatur pemerintah Kab/Kota, KPU dan Bawaslu dengan hasil : a. Terbitnya PKPU Nomor 6 tahun
2016 tentang Tahapan pelaksanaan Pilkada yang meliputi :
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 78
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 1. Pendaftaran 2. Verifikasi Pasangan Calon 3. Penetapan Pasangan Calon 4. Penetapan Nomor urut
Pasangan Calon; 5. Pelaksanaan Kampanye
Pasangan Calon; 6. Dana Kampanye Pasangan
Calon.
3 Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tahapan Akhir Pemilihan Gubernur 2017 sebanyak 1 kegiatan
100 Terselenggaranya rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tahapan Akhir Pemilihan Gubernur tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 26 s/d 27 September 2016 di Hotel Maryln Kota Tangerang Selatan dengan peserta berjumlah 50 orang yang berasal dari Aparatur Pemerintah Kab/Kota, Disdukcapil Kab/Kota, KPU dan Bawaslu Kab/Kota dengan hasil : Terverifikasinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 7,734,485 pemilih yang ada di Provinsi Banten guna pelaksanaan Pilkada Banten 2017 sesuai dengan berita acara nomor 097/BA/XII/2016.
100
Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada
100 Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada
1,200
1 Sosialisasi Pemilihan Gubernur Tahun 2016 sebanyak 1 kegiatan
100 Tersosialisasikannya Pemilihan Gubernur Tahun 2017 sebanyak 12 kegiatan melalui pelaksanaan : a. Sosialisasi Pilkada Banten
Tahun 2017 pada tanggal 24 s/d 25 Mei 2016 di Grand Serpong Kota Tangerang dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang yang berasal dari Aparatur Kecamatan yang terdapat di Kab. Serang, Kab. Pandeglang dan Kota Cilegon sejumlah 72 Kecamatan dengan hasil Tersampaikannya tahapan Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017;
b. Sosialisasi Pilkada Banten Tahun 2017 pada tanggal 27 s/d 28 Mei di Grand Serpong Kota Tangerang dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang yang berasal dari Aparatur Kecamatan Kab. Lebak, Pandeglang dan Serang Sejumlah 92 Kecamatan dengan hasil Tersampaikannya tahapan Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017;
c. Sosialisasi Pilkada Banten pada tanggal 31 Mei s/d 1 Juni 2016 di Hotel Mambruk Anyer Dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang yang berasal dari Aparatur Kecamatan Kab. Lebak, Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan
1.200
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 79
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 sebanyak 77 Kecamatan dengan hasil Tersampaikannya tahapan Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017;
d. Sosialisasi Pemilukada Aparatur Pemerintah Provinsi banten dan Kab/Kota Dengan Fokus Kepada : 1. Aparatur Pemerintahan
(SKPD) Se-Kota Tangerang di laksanakan pada tanggal 15 November 2016 di Hotel Narita Kota Tangerang hasil Pentingnya Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten;
2. Aparatur Pemerintahan (SKPD) Se-Kota Tangerang Selatan di laksanakan pada tanggal 14 Nov 2016 di Hotel Maryln dengan hasil Pentingnya Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten;
3. Aparatur Pemerintahan (SKPD) Se-Kabupaten Tangerang di laksanakan pada tanggal 16 November 2016 di Hotel Narita Kota Tangerang dengan hasil Pentingnya Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten;
4. Aparatur Pemerintahan (SKPD) Se-Kota Serang di laksanakan pada tanggal 22 November 2016 di Hotel Flamengo Kota Serang dengan Hasil Pentingnya Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten;
5. Aparatur Pemerintahan (SKPD) Se-Kabupaten Serang di laksanakan pada tanggal 23 November 2016 di Hotel Flamengo dengan hasil Pentingnya Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten;
6. Aparatur Pemerintahan (SKPD) Se-Kabupaten Pandeglang di laksanakan pada tanggal 17 November 2016 di Hotel Sofyan In dengan hasil Pentingnya Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten;
7. Aparatur Pemerintahan (SKPD) Se-Kabupaten Lebak di laksanakan pada tanggal 18 November 2016 di Hotel Mutira Kab.
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 80
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 Lebak dengan hasil Pentingnya Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten;
8. Aparatur Pemerintahan (SKPD) Se-Kota Cilegon di laksanakan pada tanggal 24 November 2016 di Green Hotel dengan Hasil Pentingnya Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten;
9. Aparatur Pemerintahan (SKPD) Provinsi Banten Eselon II dan III di laksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di Pendopo Gubernur KP3B Banten dengan hasil Pentingnya Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten.
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
100 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
87.50
1 Koordinasi Dan Konsultasi Administrasi Pertanahan sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Administrasi Pertanahan pada tanggal 19 Mei 2016 di Aula Setda Provinsi Banten dengan jumlah peserta laki-laki 45 orang dan perempuan 4 orang yang berasal dari Aparatur Pemerintah dari 8 Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten dengan hasil Terkumpulnya data Yuridis dan data fisik tanah di setiap Kab/Kota se Provinsi Banten
100
2 Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan sebanyak 4 dokumen
100 Terselenggaranya rapat koordinasi Bidang Pertanahan meliputi : a. Pada tanggal 11 Februari 2016
yang di laksanakan di Aula Setda Provinsi Banten dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 52 orang dan perempuan 9 orang yang berasal dari 8 Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten dengan hasil Pemahaman peserta koordinasi terkait penerbitan Peraturan Mahkamah Agung tentang tatacara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung.
b. Pada tanggal 27 April 2016 yang di laksanakan di Aula Setda Provinsi Banten dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 50 orang dan perempuan 5 orang yang berasal dari 8 Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten dengan hasil Pemahaman peserta koordinasi terkait tahap perencanaan menjadi
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 81
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 tanggungjawab instansi yang memerlukan tanah bagi proses pengadaan tanah
c. Pada tanggal 28 Juli 2016 yang di laksanakan di Aula Setda Provinsi Banten dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 57 orang dan perempuan 3 orang yang berasal dari 8 Kab/Kota dan SKPD Provinsi Bantendengan hasil Pemahaman peserta koordinasi terkait peralihan tanah wakaf harus mempedomani UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf
d. Pada tanggal 8 November 2016 yang di laksanakan di Aula Setda Provinsi Banten dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 55 orang dan perempuan 3 orang yang berasal dari 8 Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten dengan hasil Pemahaman peserta koordinasi terkait Pelepasan objek pengadaan tanah untuk instansi pemerintah tidak diberikan ganti kerugian kecuali tanah yang dimiliki BUMN/BUMD dan tanah kas desa
3 Rapat Pra Persiapan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan sebanyak 4 dokumen
100 Terselenggaranya rapat Pra Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan sebanyak 4 dokumen yang di laksanakan pada : a. Pada tanggal 16 Februari 2016
2016 di Aula Setda dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 5 orang yang berasal dari 8 Kab/Kota, SKPD Provinsi Banten, Kecamatan dan Kelurahan yang terkait dengan Pertanahan dengan hasil Perumusan dan usulan dokumen perencanaan pengadaan tanah pembanungn Rumah Sakit Jiwa Provinsi Banten harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012
b. Pada tanggal 24 Februari 2016 2016 di Aula Setda dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 38 orang dan perempuan sebanyak 3 orang yang berasal dari 8 Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten dengan hasil Perumusan dan Usulan dokumen perencanaan pengadaan tanah pembangunan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang harus mempedomani Peraturan Prasiden Nomor 71 tahun 2012
50
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 82
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 4 Monitoring dan Evaluasi
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Evaluasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselenggarakan pada tanggal 27 September 2016 di Aula Setda Provinsi Banten dengan jumlah peserta 43 orang yang berasal dari 8 Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten yang terkait Pertanahan dengan hasil Pemahaman mekanisme penitipan ganti kerugian dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan adalah salah satu referensi utama bagi instansi yang memerlukan tanah dalam melaksanakan percepatan pambangunan Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 s/d 27 Mei 2016 dengan hasil Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi Penetapan Lokasi pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya, Pembangunan Light Rail Transit (LRT).
100
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
100 80
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan
100 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan
80
1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebanyak 1 dokumen
100 Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan Daerah tahun 2016 sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan di Biro Pemerintahan pada periode Januari - Desember 2016 dengan data antara lain : a. Pertanahan :
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meliputi : 1. Pembangunan Rumah Detensi
Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Banten seluas ± 3 Ha;
2. Pembangunan Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten seluas ± 4 Ha;
3. Pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Banten seluas ± 3 Ha;
4. Pembangunan Sarana Pendukung Kantor Setda Provinsi Banten ± 2 Ha;
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 83
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 5. Pembangunan Pelebaran
Ruas Jalan Pakupatan – Palima Segmen KP3B (Kemenag)-SP. Boru seluas ± 5,6 Ha;
6. Pembangunan Pelebaran Ruas Jalan Palima – Pasang Teneng (STA 35 + 000 s/d 40 + 729) seluas ± 12,6 Ha;
7. Pembangunan Pelebaran Ruas Jalan Tigaraksa – Citeras Segmen Tigaraksa – Cisoka seluas 5,2 Ha;
8. Pembangunan Waduk Sindangheula Seluas ± 131 Ha;
9. Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno – Hatta seluas 30,36 Ha;
10. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antar Maja – Rangkasbitung ± 6,3 Ha;
11. Pembangunan Gardu Induk Tegngan Extra Tinggi 500 KV dan Gardu Induk 150 KV Lengkong II Incomer seluas ± 15 Ha;
12. Pembangunan Pelebaran Ruas Jalan Saketi – Malingping seluas ± 29 Ha;
13. Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran seluas 123 Ha;
14. Pembangunan Jalan Tol Cinere – Serpong seluas ± 76 Ha;
15. Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Serpong seluas ± 1.039.554 m² dan luas Trase ± 11,20 Km;
16. Pembangunan Pelebaran Jalan Akses Baru Gunung Geblegan Ke Bendungan Karian dan Penyediaan Material Batu Untuk Pembangunan Bendungan Karian seluas ± 24,98 Ha;
17. Pembangunan Tanggul Banjir Sungai Ciujung seluas 131,2 Ha;
18. Pembangunan Bendungan Karian seluas 1.362.29 Ha;
19. Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera – Jawa seluas ± 28,9 Ha;
20. Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Banten seluas ± 10 Ha;
21. Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang seluas ± 785 Ha.
b. Kerjasama Daerah : 1. Jumlah kerjasama daerah
yang dilaksanakan adalah sebanyak 44 MoU kerjasama dalam Negeri periode tahun 2011 - 2016; dan
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 84
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 c. Batas Wilayah :
1. Jumlah patok batas Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat sebanyak 86 pilar batas;
2. Jumlah patok batas Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 24 pilar batas;
3. Jumlah patok batas Antar Kab/Kota Se-Provinsi Banten sebanyak 248 pilar batas;
d. Kependudukan dan Catatan Sipil : 1. Jumlah penduduk Provinsi
Banten adalah 10.089.716 Jiwa;
2. Jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP adalah 813.780 orang dari jumlah penduduk yang harus memiliki KTP;
3. Jumlah penduduk yang sudah memiliki Akta (Lahir, Kawin, Cerai Hidup, Kematian) adalah 2.689.709 akta dari jumlah penduduk Provinsi Banten.
e. Desa dan Kelurahan 1. Jumlah desa se-Provinsi
Banten adalah 1.273 desa 2. Jumlah Kelurahan se-
Provinsi Banten adalah 313 Kelurahan;
f. Kecamatan 1. Jumlah Kecamatan se
Provinsi Banten adalah 155 Kecamatan;
2. Jumlah Kecamatan yang mlaksanakan PATEN sebanyak 71 Kecamatan.
g. Toponimi 1. Jumlah pulau se-Provinsi
Banten yang sudah terdata sebanyak 70 Buah Pulau.
Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke : a. Provinsi DI Yogyakarta tanggal
8 s/d 10 Juni 2016 dengan hasil Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan pada DI Yogyakarta sudah berbasis Online yang terkelola secara baik, akuntabel dan transparan yang di kelola oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DI Yogyakarta sebagai contoh informasi tambahan di berikan data Kependudukan DI Yogyakarta;
b. Provinsi Kepulauan Riau tanggal 15 s/d 17 Juni 2016 dengan hasil Teknis Pengelolaan Data Dan Informasi Provinsi Kepri dilakukan melalui Komunikasi dan Transaksi antar data yang
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 85
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 terkumpul dengan memanfaatkan fasilitas Internet dan memperhatikan standarisasi penulisan;
c. Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 s/d 23 Juni 2016 dengan hasil Pengelolaan data dan informasi di Provinsi Kalimantan Selatan dimana Proses pemutakhiran data dari seluruh unit serta evaluasi untuk pengembangan penyajian informasi dilakukan melalui pengumpulan laporan dari tiap unit per semester berjalan Sehingga dapat diperoleh hasil lebih akurat dan optimal.
2 Forum Data Bidang Pemerintahan sebanyak 1 dokumen
100 Terlaksananya Forum Data Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan pada 3 – 4 Februari 2016 di Hotel Grand Krakatau-Serang dengan jumlah peserta laki-laki 40 orang dan perempuan 10 orang yang berasal dari Aparatur SKPD Provinsi Banten dan Aparatur 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten, dengan hasil antara lain : a. Terbangunnya basis data yang
kuat, akurat dan dapat di pertanggungjawabkan
b. Teridentifikasinya kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan daerah;
c. Memperkuat data administrasi di setiap sektor;
d. Akurasi data administrasi di setiap sektor;
e. Adanya keterbukaan informasi yang di hasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor
100
3 PPID Pembantu SKPD sebanyak 4 dokumen
100 Meningkatnya kualitas dalam pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada tiap kegiatan yang di laksanakan di Biro Pemerintahan yang di laksanakan selama tahun 2016 meliputi : a. Permohonan informasi data
dari LSM Panji Bahari – Serang tanggal 1 Juni 2016 berupa LKPj 2009 – 2015 dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan oleh PPID Utama tanggal 11 Juni 2016 berupa Tidak Diberikannya data LKPj 2009 – 2015 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
b. Permohonan informasi data dari LSM Admindo – Serang tanggal 2 Februari 2016 berupa copy dokumen kontrak APBN TA. 2015 dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan oleh
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 86
NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA
OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI
OUTPUT %
1 2 3 4 5 PPID Utama tanggal 12 Februari 2016 berupa Resume Kontrak APBN TA. 2015
c. Pengelolaan Data Kehumasan terkait Informasi Publik di bidang keuangan, data pelaksanaan kegiatan, data perencanaan dan evaluasi periode Januari – Desember 2016
d. Informasi publik di media massa meliputi : - media cetak harian
sebanyak 15 tayang - media cetak mingguan
sebanyak 60 tayang - media elektronik online/
daring sebanyak 15 tayang
Didukung dengan pelaksanaan koordinasi ke Provinsi Bangka Belitung tanggal 29 s/d 31 Mei dengan hasil Provinsi Bangka Belitung sudah menerapkan amanat perundangan terkait keterbukaan infrormasi Publik dengan mengelola dan menyajikan Data dan Informasi Publik melalui Website Provinsi Bangka Belitung yang di sampaikan secara berkala.
4 Pengelolaan Website SKPD sebanyak 4 dokumen
100 Terkelolanya Website SKPD Biro Pemerintahan tahun 2016 dengan melakukan pembaharuan data dan informasi dari tahun sebelumnya terkait kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten meliputi : a. Informasi Berkala dan
Sertamerta b. Kegiatan yang telah
dilaksanakan di lingkungan Biro Pemerintahan
c. Update agenda pimpinan d. Informasi penyelenggaraan
pemerintahan dan kehumasan
100
5 Publikasi Informasi Pembangunan pada Event Pemerintaan Daerah sebanyak 2 kali
100 Tidak Dapat Dilaksanakan disebabkan terdapat kekeliruan dalam input data perubahan APBD TA. 2016 yang seharusnya dihapus keseluruhan
0
3. Rencana dan Realisasi Outcome
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan fokus
kepada hasil yang dicapai sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan yang akuntabel. Pengukuran kinerja outcome pada Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan
membandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 87
kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 84.04 % dari
target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :
A. Per Urusan Wajib
1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui pelaksanaan Program
Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri mencapai kinerja 100%
2. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui pelaksanaan Program
Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Pembinaan dan Penataan
Kependudukan dan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil mencapai kinerja
92.86%
3. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui pelaksanaan
Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dan
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah meliputi Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan,
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penegasan Batas Daerah, Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten, Penataan
Daerah Otonom, Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Monitoring dan Pelaporan
Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada, Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada, Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset serta Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada Biro mencapai kinerja 83.09%
4. Urusan Wajib Pertanahan melalui pelaksanaan Program Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan mencapai kinerja 100%
5. Urusan Wajib Statistik melalui pelaksanaan Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan Pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja 60%
B. Per Program
1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai kinerja
82.50% 2. Program Kerjasama Pembangunan Daerah mencapai kinerja 100% 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan mencapai kinerja 92.86% 4. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
mencapai kinerja 84.84% 5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah mencapai kinerja 60%
Rincian realisasi kinerja outcome sebagai berikut :
Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Outcome
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA REALISASI
TARGET OUTCOMES % TARGET OUTCOMES %
(1) (2) (3) (4) (5)
PENINGKATAN KUALITAS
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH
100 82.50
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 88
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA REALISASI
TARGET OUTCOMES % TARGET OUTCOMES %
(1) (2) (3) (4) (5)
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan
dan Aset Daerah
Meningkatnya Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan sebesar 100% tahun 2016
melalui pelaksanaan :
1. Penyusunan Laporan Realisasi
Keuangan 2. Penyusunan Catatan Atas
Laporan Keuangan
3. Penyusunan Neraca dan
Laporan Aset
4. Penyusunan Laporan Evaluasi
Pengawasan Penyerapan
Anggaran Tahun 2016
5. Penguatan Kapasitas
Pengelolaan Penatausahaan
Keuangan Biro Pemerintahan
6. Penataan Arsip Keuangan
7. Pengelolaan SIMDA Keuangan
8. Penyusunan SOP
Penatausahaan Keuangan Biro
Pemerintahan
100 Meningkatnya Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan sebesar 100% tahun 2016
melalui pelaksanaan :
1. Penyusunan Laporan Realisasi
Keuangan 2. Penyusunan Catatan Atas
Laporan Keuangan
3. Penyusunan Neraca dan
Laporan Aset
4. Penyusunan Laporan Evaluasi
Pengawasan Penyerapan
Anggaran Tahun 2016
5. –--
6. Penataan Arsip Keuangan
7. Pengelolaan SIMDA Keuangan
8. ---
75
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan pada Biro
Pemerintahan
Meningkatnya Ketersediaan
Dokumen Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan dan Pengelolaan
Administrasi Dalam Penyelenggaraan
Tugas Umum di Bidang
Pemerintahan sebesar 100% Tahun
2106 melalui pelaksanaan :
1. Penyusunan Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan
2. Penyusunan Renja
3. Penyusunan DRPK Tahun 2017
4. Penyusunan Bahan LAKIP
5. Penyusunan Bahan LKPJ
6. Penyusunan Bahan LPPD
7. Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
8. Penyusunan RKA dan DPA 2017
9. Penyusunan DPPA Tahun 2016
10. Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2016
11. Penyusunan Indikator Kinerja
Utama, TAPKIN dan RKT SKPD
12. Evaluasi Capaian Kinerja
Renstra Setda Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 Bidang
Kewenangan Biro
Pemerintahan
13. Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan
14. Peningkatan Kapasitas Kinerja
Aparatur Biro Pemerintahan
15. Penataan Arsip Unit Kerja Biro
Pemerintahan
16. Penyelenggaraan Tugas Umum
Lainnya di Bidang
Pemerintahan
17. Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Unit Kerja
18. Pelaksanaan SPIP Unit Kerja
Biro Pemerintahan
19. Evaluasi Usulan Hibah Unit
Kerja Biro Pemerintahan
100 Meningkatnya Ketersediaan
Dokumen Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan dan Pengelolaan
Administrasi Dalam Penyelenggaraan
Tugas Umum di Bidang
Pemerintahan sebesar 100% Tahun
2106 melalui pelaksanaan :
1. Penyusunan Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan
2. Penyusunan Renja
3. Penyusunan DRPK Tahun 2017
4. Penyusunan Bahan LAKIP
5. Penyusunan Bahan LKPJ
6. Penyusunan Bahan LPPD
7. ---
8. Penyusunan RKA dan DPA 2017
9. Penyusunan DPPA Tahun 2016
10. Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2016
11. Penyusunan Indikator Kinerja
Utama, TAPKIN dan RKT SKPD
12. Evaluasi Capaian Kinerja
Renstra Setda Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 Bidang
Kewenangan Biro
Pemerintahan
13. Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan
14. ---
15. Penataan Arsip Unit Kerja Biro
Pemerintahan
16. Penyelenggaraan Tugas Umum
Lainnya di Bidang
Pemerintahan
17. Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Unit Kerja
18. Pelaksanaan SPIP Unit Kerja
Biro Pemerintahan
19. Evaluasi Usulan Hibah Unit
Kerja Biro Pemerintahan
90
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 89
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA REALISASI
TARGET OUTCOMES % TARGET OUTCOMES %
(1) (2) (3) (4) (5)
20. Evaluasi Hasil Penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai Biro
Pemerintahan
20. Evaluasi Hasil Penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai Biro
Pemerintahan
KERJASAMA PEMBANGUNAN
DAERAH
100 100
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Kerjasama Antar
Daerah dan Luar
Negeri
Meningkatnya Koordinasi Dan
Kerjasama Antar Daerah Dan Luar
Negeri sebesar 100% tahun 2016
melalui pelaksanaan :
1. Rapat Koordinasi Kerjasama
Dalam dan Luar Negeri
2. Fasilitasi Tim Koordinasi
Kerjasama Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten
3. Rapat Forum Kerjasama Daerah
Mitra Praja Utama (FKD-MPU)
4. Kerjasama Pemerintah Asosiasi
Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI)
5. Fasilitasi Kerjasama Antar
Daerah dan Luar Negeri
6. Rapat BKSP JABODETABEKJUR
7. Evaluasi Dan Pelaporan
Kerjasama Antar Daerah
100 Meningkatnya Koordinasi Dan
Kerjasama Antar Daerah Dan Luar
Negeri sebesar 100% tahun 2016
melalui pelaksanaan :
1. Rapat Koordinasi Kerjasama
Dalam dan Luar Negeri
2. Fasilitasi Tim Koordinasi
Kerjasama Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten
3. Rapat Forum Kerjasama Daerah
Mitra Praja Utama (FKD-MPU)
4. Kerjasama Pemerintah Asosiasi
Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI)
5. Fasilitasi Kerjasama Antar
Daerah dan Luar Negeri
6. Rapat BKSP JABODETABEKJUR
7. Evaluasi Dan Pelaporan
Kerjasama Antar Daerah
100
PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
100 92,86
Pembinaan dan
Penataan
Kependudukan
Meningkatnya Tata Kelola
Administrasi Kependudukan sebesar
100% tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Tingkat Provinsi
Banten
2. Rapat Evaluasi Penyelenggara
Administrasi Kependudukan
Tingkat Provinsi Banten
3. Penyusunan profil
Perkembangan Kependudukan
Tingkat Provinsi Banten
4. Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
(SIAK)
5. Evaluasi Pelaksanaan E-KTP
Tingkat Provinsi Banten
6. Bimbingan Teknis
Administrator Database (ADB)
dan Operator SIAK se-Provinsi
Banten
7. Sosialisasi DP4 Di Media Massa
Dalam Rangka Pemilukada
Gubernur dan Wakil Gubernur
100 Meningkatnya Tata Kelola
Administrasi Kependudukan sebesar
100% tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Tingkat Provinsi
Banten
2. Rapat Evaluasi Penyelenggara
Administrasi Kependudukan
Tingkat Provinsi Banten
3. Penyusunan profil
Perkembangan Kependudukan
Tingkat Provinsi Banten
4. Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
(SIAK)
5. Evaluasi Pelaksanaan E-KTP
Tingkat Provinsi Banten
6. Bimbingan Teknis
Administrator Database (ADB)
dan Operator SIAK se-Provinsi
Banten
7. ---
85,71
Pembinaan dan
Penataan Pencatatan
Sipil
Terselenggarnya Pembinaan dan
Penataan Pencatatan Sipil sebesar
100% tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Penguatan Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
2. Sosialisasi Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
3. Pengelolaan Data Pencatatan
Sipil
100 Terselenggarnya Pembinaan dan
Penataan Pencatatan Sipil sebesar
100% tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Penguatan Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
2. Sosialisasi Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
3. Pengelolaan Data Pencatatan
Sipil
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 90
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA REALISASI
TARGET OUTCOMES % TARGET OUTCOMES %
(1) (2) (3) (4) (5)
4. Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pencatatan
Sipil
4. Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pencatatan
Sipil
PEMBINAAN, PEMANTAPAN
OTONOMI DAERAH DAN
PEMERINTAHAN UMUM
100 84,84
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
Meningkatnya Rasio Fasilitasi
Penyelenggaraan Otonomi dan
Pemerintahan Umum sebesar 100%
Tahun 2016 melalui pelaksanaan :
1. Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
2. Fasilitasi Pembinaan Toponimi
Rupa Bumi di Provinsi Banten
3. Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan
Dekonsenterasi dan Tugas
Pembantuan
4. Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Dekonsenterasi dan Tugas
Pembantuan Kab/Kota
5. Bimtek Pembuatan Data Spasial
Rupabumi Unsur Buatan
(Angkatan I) Kab.Pandeglang,
Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota
Serang dan Kota Cilegon
6. Bimtek Pembuatan Data Spasial
Rupabumi Unsur Buatan
(Angkatan II) Kab. Tangerang,
Kota Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan
7. Sosialisasi Pedoman
Pelaksanaan Pembakuan
Rupabumi Unsur Buatan
100 Meningkatnya Rasio Fasilitasi
Penyelenggaraan Otonomi dan
Pemerintahan Umum sebesar 100%
Tahun 2016 melalui pelaksanaan :
1. Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
2. Fasilitasi Pembinaan Toponimi
Rupa Bumi di Provinsi Banten
3. Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan
Dekonsenterasi dan Tugas
Pembantuan
4. Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Dekonsenterasi dan Tugas
Pembantuan Kab/Kota
5. Bimtek Pembuatan Data Spasial
Rupabumi Unsur Buatan
(Angkatan I) Kab.Pandeglang,
Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota
Serang dan Kota Cilegon
6. Bimtek Pembuatan Data Spasial
Rupabumi Unsur Buatan
(Angkatan II) Kab. Tangerang,
Kota Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan
7. Sosialisasi Pedoman
Pelaksanaan Pembakuan
Rupabumi Unsur Buatan
100
Fasilitasi Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan
dan Pembinaan
Administrasi
Kelurahan
Meningkatnya Rasio Fasilitasi
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
dan Pemerintahan Umum sebesar
100% Tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Penyusunan Kode dan Data
Wilayah Administrasi
Pemerintah
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kecamatan se Provinsi Banten
3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan di
Kab/Kota Se Provinsi Banten
4. Penyusunan Profil Kecamatan
di Kota Serang
5. Penyusunan Profil Kecamatan
di Kota Tangerang
6. Lomba Kecamatan Tingkat
Provinsi
7. Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan
100 Meningkatnya Rasio Fasilitasi
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
dan Pemerintahan Umum sebesar
100% Tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Penyusunan Kode dan Data
Wilayah Administrasi
Pemerintah
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kecamatan se Provinsi Banten
3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan di
Kab/Kota Se Provinsi Banten
4. ---
5. ---
6. Lomba Kecamatan Tingkat
Provinsi
7. Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan
71,43
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 91
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA REALISASI
TARGET OUTCOMES % TARGET OUTCOMES %
(1) (2) (3) (4) (5)
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Meningkatnya Rasio
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
dan Pemerintahan Umum sebesar
100% Tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Penyusunan Naskah Akademik
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Adat
2. Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Se-Provinsi Banten
3. Rapat Koordinasi Dalam Rangka
Monitoring Penyaluran Dana
Desa Se-Provinsi Banten
4. Pembinaan Pemerintahan Desa
Dalam Rangka Penyaluran Dana
Desa Se Provinsi Banten
100 Meningkatnya Rasio
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
dan Pemerintahan Umum sebesar
100% Tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. ---
2. Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Se-Provinsi Banten
3. Rapat Koordinasi Dalam Rangka
Monitoring Penyaluran Dana
Desa Se-Provinsi Banten
4. Pembinaan Pemerintahan Desa
Dalam Rangka Penyaluran Dana
Desa Se Provinsi Banten
85,71
Fasilitasi Penegasan
Batas Wilayah
Meningkatnya Koordinasi
Penyelesaian Batas daerah di
Provinsi Banten dan Dengan Provinsi
Perbatasan sebesar 100% Tahun
2016 melalui pelaksanaan :
1. Penegasan Batas Daerah
Kabupaten Tangerang
2. Penegasan Batas Daerah Kota
Tangerang/Kota Tangerang
Selatan
3. Rapat Koordinasi Batas Daerah
Antar Kabupaten/Kota se-
Provinsi Banten
4. Rapat Koordinasi Batas Daerah
Antara Provinsi Banten Dengan
Provinsi DKI Jakarta
5. Sosialisasi Permendagri
Tentang Batas Daerah
6. Perapatan Pilar Batas Daerah
7. Sosialisasi Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 3 Tahun 2016
tentang Batas Daerah Antara
Kabupaten Serang Dengan
Kabupaten Pandeglang
8. Sosialisasi Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 4 Tahun 2016
tentang Batas Daerah Antara
Kabupaten Lebak Dengan
Kabupaten Pandeglang
9. Sosialisasi Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 5 Tahun 2016
tentang Batas Daerah Antara
Kabupaten Serang Dengan Kota
Cilegon
100 Meningkatnya Koordinasi
Penyelesaian Batas daerah di
Provinsi Banten dan Dengan Provinsi
Perbatasan sebesar 100% Tahun
2016 melalui pelaksanaan :
1. Penegasan Batas Daerah
Kabupaten Tangerang
2. Penegasan Batas Daerah Kota
Tangerang/Kota Tangerang
Selatan
3. Rapat Koordinasi Batas Daerah
Antar Kabupaten/Kota se-
Provinsi Banten
4. Rapat Koordinasi Batas Daerah
Antara Provinsi Banten Dengan
Provinsi DKI Jakarta
5. ---
6. Perapatan Pilar Batas Daerah
7. ---
8. ---
9. ---
55.56
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (LPPD)
Provinsi Banten
Meningkatnya Rasio
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
dan Pemerintahan Umum sebesar
100% Tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Penyusunan Draft Awal LPPD
Provinsi Banten Tahun 2015
2. Penyusunan Draft Revisi LPPD
Provinsi Banten Tahun 2015
3. Penyusunan LPPD Final
Provinsi Banten Tahun 2015
4. Penyusunan IKK LPPD Provinsi
Banten Tahun 2015
100 Meningkatnya Rasio
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
dan Pemerintahan Umum sebesar
100% Tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Penyusunan Draft Awal LPPD
Provinsi Banten Tahun 2015
2. Penyusunan Draft Revisi LPPD
Provinsi Banten Tahun 2015
3. Penyusunan LPPD Final
Provinsi Banten Tahun 2015
4. Penyusunan IKK LPPD Provinsi
Banten Tahun 2015
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 92
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA REALISASI
TARGET OUTCOMES % TARGET OUTCOMES %
(1) (2) (3) (4) (5)
5. Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
6. Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi
Banten Tahun 2015
7. Bintek Penyusunan LPPD Tahun
2016
8. Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
9. Penyusunan LPPD Akhir Masa
Jabatan (AMJ) Gubernur
Provinsi Banten
10. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Urusan P3D
Kab/Kota Se Provinsi Banten
11. Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
5. Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
6. Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi
Banten Tahun 2015
7. Bintek Penyusunan LPPD Tahun
2016
8. Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
9. Penyusunan LPPD Akhir Masa
Jabatan (AMJ) Gubernur
Provinsi Banten
10. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Urusan P3D
Kab/Kota Se Provinsi Banten
11. Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Monitoring dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pemilu/Pemilukada
Meningkatnya Kesiapan Pemilihan
Gubernur sebesar 100% Tahun 2016
melalui pelaksanaan :
1. Rapat Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Persiapan Pemilihan
Gubernur Tahun 2017
2. Rapat Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur 2017
3. Rapat Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Tahapan Akhir Pemilihan
Gubernur 2017
100 Meningkatnya Kesiapan Pemilihan
Gubernur sebesar 100% Tahun 2016
melalui pelaksanaan :
1. Rapat Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Persiapan Pemilihan
Gubernur Tahun 2017
2. Rapat Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur 2017
3. Rapat Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Tahapan Akhir Pemilihan
Gubernur 2017
100
Penataan Daerah
Otonom
Terselenggaranya Otonomi Daerah
dan Pemerintahan Umum Yang
Akuntabel sebesar 100% Tahun 2016
melalui pelaksanaan :
1. Evaluasi Penyelenggaraan Daerah
Otonom;
2. Koordinasi Penyelenggaraan
Penataan Daerah;
3. Sosialisasi Peraturan
Pembentukan Daerah Otonom;
4. Bintek Penataan Daerah Tahun
2015;
5. Rapat Koordinasi Rencana
Pembentukan Daerah Otonom;
6. Seminar Nasional Hari Otonomi
Daerah.
100 Terselenggaranya Otonomi Daerah
dan Pemerintahan Umum Yang
Akuntabel sebesar 100% Tahun 2016
melalui pelaksanaan :
1. Evaluasi Penyelenggaraan Daerah
Otonom;
2. Koordinasi Penyelenggaraan
Penataan Daerah;
3. ---
4. ---
5. Rapat Koordinasi Rencana
Pembentukan Daerah Otonom;
6. ---
50
Fasilitasi
Administrasi Kepala
Daerah dan DPRD
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Bagi Pejabat
Negara/Daerah dan DPRD sebesar
100% Tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Rapat Koordinasi Administrasi
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dan DPRD;
2. Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota DPR dan PAW;
3. Pemberian Ijin ke Luar Negeri
Alasan Penting Bagi Pejabat
Negara/Daerah dan DPRD;
4. Pensiun Pejabat Negara;
5. Penyusunan Konsep Sambutan
hari Jadi Kab/Kota;
100 Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Bagi Pejabat
Negara/Daerah dan DPRD sebesar
100% Tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Rapat Koordinasi Administrasi
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dan DPRD;
2. Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota DPR dan PAW;
3. Pemberian Ijin ke Luar Negeri
Alasan Penting Bagi Pejabat
Negara/Daerah dan DPRD;
4. Pensiun Pejabat Negara;
5. Penyusunan Konsep Sambutan
hari Jadi Kab/Kota;
85.71
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 93
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA REALISASI
TARGET OUTCOMES % TARGET OUTCOMES %
(1) (2) (3) (4) (5)
6. Koordinasi dan Fasilitasi
Peresmian
Pemberhentian/Pengangkatan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;
7. Rapat Koordinasi Pimpinan
Daerah.
6. Koordinasi dan Fasilitasi
Peresmian
Pemberhentian/Pengangkatan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;
7. ---
Sosialisasi
Penyelenggaraan
Pemilu 2014
Meningkatnya Partisipasi Politik
Masyarakat Dalam Pemilihan
Gubernur Tahun 2017 sebesar 100%
Tahun 2016 melalui pelaksanaan :
1. Sosialisasi Pemilihan Gubernur
Tahun 2016
100 Meningkatnya Partisipasi Politik
Masyarakat Dalam Pemilihan
Gubernur Tahun 2017 sebesar 100%
Tahun 2016 melalui pelaksanaan :
1. Sosialisasi Pemilihan Gubernur
Tahun 2016
100
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Administrasi
Pertanahan
Terlaksananya Penyelenggaraan
Administrasi Pertanahan sebesar
100% tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Koordinasi Dan Konsultasi
Administrasi Pertanahan
2. Rapat Koordinasi Bidang
Pertanahan
3. Rapat Pra Persiapan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan
4. Monitoring dan Evaluasi
Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan
Umum
100 Terlaksananya Penyelenggaraan
Administrasi Pertanahan sebesar
100% tahun 2016 melalui
pelaksanaan :
1. Koordinasi Dan Konsultasi
Administrasi Pertanahan
2. Rapat Koordinasi Bidang
Pertanahan
3. Rapat Pra Persiapan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan
4. Monitoring dan Evaluasi
Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
100
PENYEDIAAN DATA
PEMBANGUNAN DAERAH
100 60
Penyediaan Data dan
Informasi
Pembangunan
Meningkatnya Cakupan Ketersediaan
Data dan Informasi Pembangunan
Daerah sebesar 100% tahun 2016
melalui pelaksanaan :
1. Penyusunan Data dan Informasi
Pembangunan Daerah;
2. Forum Data Bidang
Pemerintahan;
3. PPID Pembantu SKPD;
4. Pengelolaan Website SKPD;
5. Publikasi Informasi Pembangunan
pada Event Pemerintaan Daerah.
100 Meningkatnya Cakupan Ketersediaan
Data dan Informasi Pembangunan
Daerah sebesar 100% tahun 2016
melalui pelaksanaan :
1. Penyusunan Data dan Informasi
Pembangunan Daerah;
2. Forum Data Bidang
Pemerintahan;
3. ---
4. Pengelolaan Website SKPD.
5. ---
60
4. Rencana dan Realisasi Capaian Program
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh SKPD atau Unit SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan mempedomani kepada Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagai dokumen perencanaan
jangka menengah yang diimplementasikan kedalam perencanaan tahunan (RENJA) yang
diuraikan dalam kegiatan dan anggaran. Kesesuaian antara kegiatan dan anggaran
tahunan dengan program yang dilaksanakan berpengaruh terhadap capaian kinerja
program jangka menengah yang telah ditetapkan.
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 94
Pengukuran kinerja capaian program pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan membandingan antara target kinerja
yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan
dengan hasil pencapaian sebesar 84.04 % dari target tahunan yang telah ditetapkan
sebesar 100% meliputi :
A. Per Urusan Wajib
1. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui pelaksanaan Program
Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri mencapai kinerja 100%
2. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui pelaksanaan Program
Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Pembinaan dan Penataan
Kependudukan dan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil mencapai kinerja
92.86%
3. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui pelaksanaan
Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dan
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah meliputi Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan,
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penegasan Batas Daerah, Penataan Daerah
Otonom, Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Monitoring dan Pelaporan
Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada, Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada, Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset serta Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada Biro mencapai kinerja 88.89%
4. Urusan Wajib Pertanahan melalui pelaksanaan Program Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan mencapai kinerja 100%
5. Urusan Wajib Statistik melalui pelaksanaan Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan Pada Biro Pemerintahan mencapai kinerja 100%
B. Per Program
1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai kinerja
100% 2. Program Kerjasama Pembangunan Daerah mencapai kinerja 100% 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan mencapai kinerja 100% 4. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
mencapai kinerja 94.44% 5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah mencapai kinerja 100%
Rincian realisasi kinerja capaian program sebagai berikut :
Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Capaian Program
PROGRAM RENCANA REALISASI
TARGET CAPAIAN PROGRAM % TARGET CAPAIAN PROGRAM %
(1) (2) (3) (4) (5)
Peningkatan Kualitas Tata Rasio Ketersediaan Dokumen 100 Rasio Ketersediaan Dokumen 100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 95
PROGRAM RENCANA REALISASI
TARGET CAPAIAN PROGRAM % TARGET CAPAIAN PROGRAM %
(1) (2) (3) (4) (5)
Kelola Pemerintahan Daerah Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan melalui capaian kinerja
kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah
2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan melalui capaian kinerja
kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Daerah
2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan
Kerjasama Pembangunan
Daerah
Koordinasi Kerjasama Antar
Daerah dan Luar Negeri melalui
capaian kinerja kegiatan :
1. Fasilitasi Penyelenggaraan
Kerjasama Antar Daerah dan
Luar Negeri
100 Koordinasi Kerjasama Antar Daerah
dan Luar Negeri melalui capaian
kinerja kegiatan :
1. Fasilitasi Penyelenggaraan
Kerjasama Antar Daerah dan
Luar Negeri
100
Penataan Administrasi
Kependudukan
Cakupan Peningkatan Tata Kelola
Administrasi Kependudukan
melalui capaian kinerja kegiatan :
1. Pembinaan dan Penataan
Kependudukan
2. Pembinaan dan Penataan
Pencatatan Sipil
100 Cakupan Peningkatan Tata Kelola
Administrasi Kependudukan
melalui capaian kinerja kegiatan :
1. Pembinaan dan Penataan
Kependudukan
2. Pembinaan dan Penataan
Pencatatan Sipil
100
Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah Dan
Pemerintahan Umum
Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum melalui
capaian kinerja kegiatan :
1. Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
2. Fasilitasi Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan dan Pembinaan
Administrasi Pemerintahan
Kelurahan
3. Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
4. Penegasan Batas Daerah
5. Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Banten
6. Penataan Daerah Otonom
7. Administrasi Kepala Daerah
dan DPRD
8. Monitoring dan Pelaporan
Pelaksanaan
Pemilu/Pemilukada
9. Sosialisasi Pelaksanaan
Pemilukada
100 Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan
Otonomi Daerah dan Pemerintahan
Umum melalui capaian kinerja
kegiatan :
1. Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
2. Fasilitasi Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan dan Pembinaan
Administrasi Pemerintahan
Kelurahan
3. Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
4. Penegasan Batas Daerah
5. ----
6. Penataan Daerah Otonom
7. Administrasi Kepala Daerah
dan DPRD
8. Monitoring dan Pelaporan
Pelaksanaan
Pemilu/Pemilukada
9. Sosialisasi Pelaksanaan
Pemilukada
88.89
Rasio Administrasi Pertanahan
melalui capaian kinerja kegiatan :
1. Fasilitasi Penyelenggaraan
Administrasi Pertanahan
100 Rasio Administrasi Pertanahan
melalui capaian kinerja kegiatan :
1. Fasilitasi Penyelenggaraan
Administrasi Pertanahan
100
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan melalui capaian
kinerja kegiatan :
1. Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan
Pada Biro Pemerintahan
100 Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan melalui capaian
kinerja kegiatan :
1. Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan Pada
Biro Pemerintahan
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 96
BAB IV
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
A. PERMASALAHAN
a) Indikator Kinerja Input
Dari anggaran pelaksanaan pembangunan yang tersedia sebesar Rp.
12,133,267,705 hanya terealisasi sebesar Rp. 10,907,307,144 atau 89.90%. Hal ini
disebabkan oleh :
1. Terdapat tolok ukur/rencana output yang tidak dilaksanakan, yaitu :
- Publikasi Informasi Pembangunan pada Event Pemerintaan Daerah dengan
anggaran sebesar Rp. 1,648,000 disebabkan karena kekeliruan dalam input
data perubahan APBD TA. 2016
- Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Serang dengan anggaran sebesar Rp.
Rp. 300,000 disebabkan karena kekeliruan dalam input data perubahan
APBD TA. 2016
2. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 1,225,960,561 diperoleh
Anggaran Tidak Digunakan sebesar Rp. 747,383,161 dan Sisa Kontrak sebesar
Rp. 478,577,400 dengan rincian sebagai berikut :
a. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah Dan Luar Negeri
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 80,698,478
- Sisa Kontrak : Rp. -
b. Pembinaan dan Penataan Kependudukan dengan rincian :
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 34.226.195
- Sisa Kontrak : Rp. 6.030.200
c. Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 3,854,200
- Sisa Kontrak : Rp. 150,000
d. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 6,562,600
- Sisa Kontrak : Rp. -
e. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 44,353,385
- Sisa Kontrak : Rp. -
f. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 26,411,500
- Sisa Kontrak : Rp. -
g. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan
Administrasi Kelurahan
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 23,680,400
- Sisa Kontrak : Rp. 550,000
h. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 14,422,500
- Sisa Kontrak : Rp. –
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 97
i. Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 26,213,383
- Sisa Kontrak : Rp. 42,385,200
j. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Provinsi Banten
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 21,361,000
- Sisa Kontrak : Rp. 43,550,000
k. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 33,882,500
- Sisa Kontrak : Rp. 4,950,000
l. Penataan Daerah Otonom
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 16,238,000
- Sisa Kontrak : Rp. 10,056,000
m. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 121,988,000
- Sisa Kontrak : Rp. 97,886,000
n. Sosialisasi Pemilihan Gubernur Tahun 2016
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 234,238,500
- Sisa Kontrak : Rp. 271,360,000
o. Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 39,765,120
- Sisa Kontrak : Rp. 1,080,000
p. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Pemerintahan
- Anggaran Tidak Digunakan : Rp. 19,396,400
- Sisa Kontrak : Rp. 580,000
b) Indikator Kinerja Output
1. Penyusunan SOP Penatausahaan Keuangan Biro Pemerintahan dengan
target kinerja 1 dokumen tidak terealisasi atau 0% disebabkan otuput yang
dihasilkan berupa Draft/Rancangan SOP Penatausahaan Keuangan Biro
Pemerintahan. Hal ini disebabkan karena :
- PPTK tidak memahami kerangka pikir / TOR yang telah ditetapkan
sebelumnya menyebabkan realisasi capaian kinerja 0% diperhitungkan
sebagai capaian kinerja kegiatan
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan target kinerja 2 dokumen
terealisasi 3 dokumen atau 150% disebabkan karena :
- PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran serta tidak memperhatikan
tahapan waktu pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur
Jenderal Kemendagri maupun Inspektorat Provinsi Banten sebagaimana
yang telah diinformasikan sebelumnya pada tahun 2015, bahwasannya
pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban anggaran tahun 2016 akan
dilakukan per triwulan sehingga menyebabkan realisasi capaian kinerja
melampaui target kinerja yang ditetapkan
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 98
3. Evaluasi Usulan Hibah Unit Kerja Biro Pemerintahan dengan target kinerja
1 dokumen terealisasi 4 dokumen atau 400% disebabkan karena :
- PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran serta tidak memperhatikan
dokumen usulan hibah yang telah disampaikan sebelumnya pada tahun
2015 sehingga menyebabkan realisasi capaian kinerja melampaui target
kinerja yang ditetapkan
4. Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten dengan target kinerja 3 dokumen terealisasi 1 dokumen
atau 33.33% disebabkan karena : - PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran serta Tim Koordinasi Kerjasama
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten belum difungsikan
secara optimal dalam melakukan analisis terkait penyelenggaraan
kerjasama daerah dengan daerah maupun daerah dengan stakeholder
sehingga menyebabkan realisasi capaian kinerja tidak mencapai target
kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Rapat Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) dengan
target kinerja 4 dokumen terealisasi 5 dokumen atau 125% disebabkan
karena : - PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran serta tidak memperhatikan
dokumen atau agenda Rapat Kerja MPU yang telah ditetapkan pada
tahun 2015 sehingga menyebabkan realisasi capaian kinerja melampaui
target kinerja yang ditetapkan
6. Kerjasama Pemerintah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
(APPSI) dengan target kinerja 4 dokumen terealisasi 3 dokumen atau 75%
disebabkan karena : - Sekretariat APPSI memundurkan jadwal pelaksanaan Musyawarah
APPSI ke tahun 2017 yang semula terjadwalkan di tahun 2016
7. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri dengan target kinerja 1
dokumen terealisasi 3 dokumen atau 300% disebabkan karena : - PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran sehingga menyebabkan realisasi
capaian kinerja melampaui target kinerja yang ditetapkan
8. Rapat BKSP JABODETABEKJUR dengan target kinerja 3 dokumen terealisasi
4 dokumen atau 133.33% disebabkan karena : - PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran sehingga menyebabkan realisasi
capaian kinerja melampaui target kinerja yang ditetapkan
9. Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Serang dengan target kinerja 1
dokumen tidak terealisasi atau 0% disebabkan karena : - PPTK tidak memahami proses perencanaan perubahan anggaran
sehingga terdapat kekeliruan dalam input data perubahan APBD TA.
2016 yang seharusnya dihapus keseluruhan yang menyebabkan realisasi
capaian kinerja 0% diperhitungkan sebagai capaian kinerja kegiatan
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 99
10. Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat
dengan target kinerja 1 dokumen tidak terealisasi atau 0% disebabkan
otuput yang dihasilkan berupa Draft/Rancangan Naskah Akaemik Desa
Adat. Hal ini disebabkan karena :
- PPTK tidak memahami kerangka pikir / TOR yang telah ditetapkan
sebelumnya menyebabkan realisasi capaian kinerja 0% diperhitungkan
sebagai capaian kinerja kegiatan
11. Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom dengan target kinerja 1
dokumen tidak terealisasi atau 0% disebabkan karena :
- Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penataan Daerah dan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Design Besar Penataan Daerah
yang belum disahkan oleh DPR RI;
- Kementerian Dalam Negeri akan memperketat pengusulan Daerah
Otonomi Baru (DOB) berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah Kemendagri;
Namun terdapat realisasi anggaran pada tolok ukur bersangkutan
sehingga realisasi capaian kinerja 0% diperhitungkan sebagai capaian
kinerja kegiatan
12. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW dengan target
kinerja 1 kegiatan terealisasi 10 dokumen atau 1000% disebabkan karena :
- PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran serta tidak memahami satuan
indikator kinerja output yang menyebabkan realisasi capaian kinerja
tidak sesuai dengan satuan target kinerja yang ditetapkan
13. Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah
dan DPRD dengan target kinerja 1 kegiatan terealisasi 5 dokumen atau
500% disebabkan karena :
- PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran serta tidak memahami satuan
indikator kinerja output yang menyebabkan realisasi capaian kinerja
tidak sesuai dengan satuan target kinerja yang ditetapkan
14. Pensiun Pejabat Negara dengan target kinerja 1 kegiatan terealisasi 3
dokumen atau 300% disebabkan karena : - PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran serta tidak memahami satuan
indikator kinerja output yang menyebabkan realisasi capaian kinerja
tidak sesuai dengan satuan target kinerja yang ditetapkan
15. Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kab/Kota dengan target kinerja 1
kegiatan terealisasi 8 dokumen atau 800% disebabkan karena : - PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran serta tidak memahami satuan
indikator kinerja output yang menyebabkan realisasi capaian kinerja
tidak sesuai dengan satuan target kinerja yang ditetapkan
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 100
16. Koordinasi dan Fasilitasi Peresmian Pemberhentian /Pengangkatan Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah dengan target kinerja 1 kegiatan terealisasi 3
dokumen atau 300% disebabkan karena : - PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran serta tidak memahami satuan
indikator kinerja output yang menyebabkan realisasi capaian kinerja
tidak sesuai dengan satuan target kinerja yang ditetapkan
17. Sosialisasi Pemilihan Gubernur Tahun 2016 dengan target kinerja 1
kegiatan terealisasi 12 kegiatan atau 1.200% disebabkan karena : - PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran serta tidak memahami sproses
perencanaan program kegiatan yang menyebabkan realisasi capaian
kinerja tidak sesuai dengan satuan target kinerja yang ditetapkan
18. Rapat Pra Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dengan target
kinerja 4 dokumen terealisasi 2 dokumen atau 50% disebabkan karena : - PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada
saat dilakukannya perubahan anggaran yang menyebabkan realisasi
capaian kinerja tidak sesuai dengan satuan target kinerja yang
ditetapkan
19. Publikasi Informasi Pembangunan pada Event Pemerintaan Daerah dengan
target kinerja 2 kali tidak terealisasi atau 0% disebabkan karena : - PPTK tidak memahami proses perencanaan perubahan anggaran
sehingga terdapat kekeliruan dalam input data perubahan APBD TA.
2016 yang seharusnya dihapus keseluruhan yang menyebabkan realisasi
capaian kinerja 0% diperhitungkan sebagai capaian kinerja kegiatan
c) Indikator Kinerja Outcomes
1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai
kinerja outcomes sebesar 82.50% disebabkan terdapat 4 tolok ukur
keluaran/output yang tidak memiliki fungsi langsung terhadap upaya
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan serta Meningkatnya Ketersediaan Dokumen
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi Dalam
Penyelenggaraan Tugas Umum di Bidang Pemerintahan yang meliputi :
- Penguatan Kapasitas Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Biro
Pemerintahan
- Penyusunan SOP Penatausahaan Keuangan Biro Pemerintahan
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Biro Pemerintahan
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan mencapai kinerja 92.86%
disebabkan terdapat 1 tolok ukur keluaran/output yang tidak memiliki fungsi
langsung terhadap upaya Meningkatnya Tata Kelola Administrasi
Kependudukan berupa Sosialisasi DP4 Di Media Massa Dalam Rangka
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 101
3. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
mencapai kinerja 84.84% disebabkan terdapat 5 tolok ukur keluaran/output
yang tidak memiliki fungsi langsung terhadap upaya :
a. Meningkatnya Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum meliputi : - Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Serang
- Penyusunan Profil Kecamatan di Kota Tangerang
- Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Adat
- Sosialisasi Peraturan Pembentukan Daerah Otonom;
- Bintek Penataan Daerah Tahun 2015
- Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah
b. Meningkatnya Koordinasi Penyelesaian Batas daerah di Provinsi Banten dan
Dengan Provinsi Perbatasan meliputi : - Sosialisasi Permendagri Tentang Batas Daerah
- Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2016 tentang
Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kabupaten Pandeglang
- Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2016 tentang
Batas Daerah Antara Kabupaten Lebak Dengan Kabupaten Pandeglang
- Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2016 tentang
Batas Daerah Antara Kabupaten Serang Dengan Kota Cilegon
c. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bagi Pejabat Negara/Daerah dan
DPRD berupaRapat Koordinasi Pimpinan Daerah 4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah mencapai kinerja 60%
disebabkan terdapat 2 tolok ukur keluaran/output yang tidak memiliki fungsi
langsung terhadap upaya Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Data dan
Informasi Pembangunan Daerah meliputi :
- PPID Pembantu SKPD - Publikasi Informasi Pembangunan pada Event Pemerintaan Daerah
d) Indikator Kinerja Capaian Program
- Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum
mencapai 94.44% disebabkan karena Kegiatan Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten sebagaimana
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 diarahkan untuk mencapai indikator
kinerja Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, namun dalam
DPA/DPPA TA. 2014 kegiatan dimaksud diarahkan mencapai indikator kinerja
Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum.
Hal ini menyebabkan Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan tidak tercapai.
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 102
B. TINDAK LANJUT
Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input,
Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator
PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis
maupun Administrasi harus :
1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA
maupun DPPA
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan,
ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah
ditetapkan.
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 103
BAB V URUSAN TUGAS PEMBANTUAN
YANG DILAKSANAKAN
Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan
bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa,
dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah
kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan
dengan pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana Pasal 49 Ayat (2)
dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
Mempedomani hal tersebut, pada tahun 2016 pada Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi
Banten terdapat Tugas Pembantuan dari Pemerintah melalui Dekonsenterasi yang diberikan
oleh Kementerian Dalam Negeri RI sebagai berikut :
A. Program Bina Administrasi Kewilayahan
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan
Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun
2016;
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-163 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Dekonsenterasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Tahun 2016;
c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2016 Nomor
SP-DIPA-010.04.3.299348/2016;
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI.
3. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
1) Program, Kegiatan dan Output
- Program Bina Administrasi Kewilayahan
- Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama
Daerah
- Output : Fasilitasi Pusat dan Daerah Bidang Peningkatan Peran Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah, Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan,
Kerjasama Daerah, Pelayanan Publik dan Pembinaan Kecamatan
- Aktivitas : Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama
Daerah.
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 104
2) Pelaksanaan Program Kegiatan
a. Rencana dan Realisasi Input
Realisasi Kinerja Input Pelaksanaan Program Bina Administrasi Kewilayahan
di Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 86,212,500 atau mencapai 26,05% dari
pagu sebesar Rp. 330,940,000 dengan rincian sebagaimana Tabel 3.1 berikut
:
Tabel 5.1
Rencana dan Realisasi Kinerja Input
Tugas Pembantuan Tahun 2016
NO OUTPUT AKTIVITAS RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Penunjang Administrasi Satker Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
59,388,000 40,021,500 67,37
2 Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Wilayan Provinsi
1. Rapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan urusan Pemerintaha oleh Daerah Kab/Kota
109,884,000 24,600,000 23,39
2. Rapat Inventerisasi Penyelenggaraan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan
58,684,000 0,00 0,00
3 Kesekretariatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
Rapat Koordinasi Kesekretariatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
102,894,000 21,600,000 20,97
Jumlah 330,940,000 86,212,500 26,05
b. Rencana dan Realisasi Output
Realisasi Kinerja Output Pelaksanaan Program Bina Administrasi
Kewilayahan di Provinsi Banten hanya terealisasi sebesar 9.38 % dengan
rincian sebagaimana Tabel 5.2 berikut :
Tabel 5.2
Rencana dan Realisasi Kinerja Output
Tugas Pembantuan Tahun 2016
NO RENCANA REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Penunjang Administrasi Satker Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
100 Terlaksananya Pembayaran Honor Bulanan Bagi Pengelola APBN dan ATK selama 3 Bulan dari perencanaan awal selama 8 bulan
37,50
2 Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Wilayan Provinsi
100 1. Rapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Daerah Kab/Kota berupa Honorarium Tim Pelaksana kegiatan
0
2. Rapat Inventerisasi Penyelenggaraan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan berupa Honorarium Tim Pelaksana kegiatan
0
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 105
NO RENCANA REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)
3 Kesekretariatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
100 1. Rapat Kesekretariatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi berupa Honorarium Tim Pelaksana kegiatan
0
B. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan
Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun
2016;
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-163 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Dekonsenterasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Tahun 2016;
c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2016 Nomor
SP-DIPA-010.08.3.299033/2016;
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
RI.
3. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
1) Program, Kegiatan dan Output
- Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu;
- Output :
1. Penunjang Administrasi Satker Kegiatan Pengembangan Sistem
Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu;
2. Laporan Penyelenggaraan Adminduk.
- Aktivitas :
1. Pembinaan Kebijakan Kependududkan dan Pencatatan Sipil Bagi Kab/Kota; 2. Bintek Pemeliharaan dan Pemanfaatan Data Base Kependudukan; 3. Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kab/Kota; 4. Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan.
2) Pelaksanaan Program Kegiatan
a. Rencana dan Realisasi Input
Realisasi Kinerja Input Pelaksanaan Program Penataan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Banten adalah sebesar Rp.
1,322,705,000 atau mencapai 89,86% dari pagu sebesar Rp. 1,462,383,000
dengan rincian sebagaimana Tabel 5.3 berikut :
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 106
Tabel 5.3
Rencana dan Realisasi Kinerja Input
Tugas Pembantuan Tahun 2016
NO OUTPUT AKTIVITAS RENCANA (RP) REALISASI (RP) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Penunjang Administrasi Satker Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
183,634,000 157,034,000 85,51
2 Laporan Penyelenggaraan Adminduk
1. Pembinaan Kebijakan Kependududkan dan Pencatatan Sipil Bagi Kab/Kota
68,000,000 68,000,000 100
2. Bintek Pemeliharaan dan Pemanfaatan Data Base Kependudukan
62,028,000 52,028,000 83,88
3. Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota
56,580,000 56,580,000 100
4. Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan
1,076,841,000 980,515,000 91,05
Jumlah 1,462,383,000 1,314,157,000 89,86
b. Rencana dan Realisasi Output
Realisasi Kinerja Output Pelaksanaan Program Penataan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Banten mencapai 95% dengan
rincian sebagaimana Tabel 5.2 berikut :
Tabel 5.2
Rencana dan Realisasi Kinerja Output
Tugas Pembantuan Tahun 2016
NO RENCANA REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Penunjang Administrasi Satker Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
100 Terlaksananya Pembayaran Honor Bulanan Bagi Pengelola APBN dan ATK selama 9 Bulan dari perencanaan awal selama 10 bulan
90
2 Laporan Penyelenggaraan Adminduk 100 1. Pembinaan Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Kab/Kota terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat aparatur Didukcapil harus sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 76 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Dukcapil serta pembinaan percepatan perekaman KTP-el serta percepatan akta lahir 0 -18 tahun yang dilaksanakan priode Februari – November 2016 dengan hasil tersampaikannnya Permendagri No. 76 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Dukcapil dan Surat Edaran Mendagri No. 470/9180/Dukcapil tanggal 21 Agustus 2015 perihal Laporan Reguler Kemajuan Pelaksanaan Pelayanan Adminduk
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 107
NO RENCANA REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)
2. Bintek Pemeliharaan dan
Pemanfaatan Data Base Kependudukan bagi Administrator Database Kependudukan bagi 20 orang ADB Kab/Kota yang dilaksanakan di Hotel Grand Krakatau Serang pada tanggal 17-19 Mei 2016 dengan hasil meningkatnya kapsitas ADB Kab/Kota dalam proses pelayanan data bagi pengguna data kependudukan baik SKPD maupun Instansi Pelayanan yang berbadan hukum di Kab/Kota
100
3. Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota terhadap aspek Akta Kelahiran, Kematian, Akta 0 – 18 Tahun yang dilaksanakan pada periode Februari- November 2016 dengan hasil Penduduk Banten Semester I berjumlah 10.089.716 jiwa, jumlah penduduk berumur 0-18 tahun 3.004.220 jiwa, yang sudah memeiliki akta 1.870.841 jiwa,
100
4. Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan melalui pengadaan sarana pencetakan KTP elektronik untuk 8 Kab/Kota, terdiri dari :
a. Tinta (Ribbon) sebanyak 241 unit yang sudah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi di Surat Perjanjian / Kontrak;
b. Film Printer sebanyak 61 Unit yang sudah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi di Surat Perjanjian / Kontrak;
c. Pembersih Printer sebanyak 16 unit yang sudah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi di Surat Perjanjian / Kontrak.
Yang terbagi antara lain : a. Kota Serang, tinta ribbon
sebanyak 25 buah, film printer sebanyak 7 buah dan pembersih printer sebanyak 2 buah;
b. Kota Cilegon, tinta ribbon sebanyak 35 buah, film printer sebanyak 8 buah dan pembersih printer sebanyak 3 buah;
c. Kota Tangerang, tinta ribbon sebanyak 42 buah, film printer sebanyak 10 buah dan pembersih printer sebanyak 2 buah;
d. Kota Tangerang Selatan, tinta ribbon sebanyak 30 buah, film printer sebanyak 8 buah dan pembersih printer sebanyak 2 buah;
e. Kabupaten Serang, tinta ribbon sebanyak 39 buah, film printer sebanyak 9 buah dan pembersih printer sebanyak 2 buah;
f. Kabupaten Pandeglang, tinta ribbon sebanyak 35 buah, film printer sebanyak 9 buah dan pembersih printer sebanyak 3 buah;
g. Kabupaten Lebak, tinta ribbon sebanyak 35 buah, film printer sebanyak 10 buah dan pembersih printer sebanyak 2 buah;
100
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 108
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
Pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Wilayah Provinsi bersumber dari APBN TA. 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
1,462,383,000
5. Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan Pencapaian Kinerja Input dan Output
1) Terjadinya keterlambatan penerimaan DIPA ke Pemprov Banten serta Juklak
Pelaksanaan Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan yang baru di terima pada
bulan April 2016;
2) Terjadinya Self Blocking ke-1 tanggal 20 Juli 2016, ke-2 tanggal 11 Agustus 2016
dan ke-3 tanggal 20 Oktober 2016 sehingga Program Penataan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat di laksanakan secara menyeluruh.
2. Solusi
Diperlukan penjadwalan dan penyampaian DIPA yang tepat waktu dan penjadwalan
yang sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah di tetapkan sehingga realisasi
kinerja input dan output dapat lebih meningkat.
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 109
BAB VI
URUSAN TUGAS UMUM PEMERINTAH
YANG DILAKSANAKAN
1. Kerjasama Antar Daerah
1.1. Nota Kesepahaman
A. Daerah Yang Diajak Kerjasama
1. Pemerintah Provinsi Banten
2. Pemerintah Kabupaten Tangerang
B. Pihak Ketiga Yang Diajak Kerjasama
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat - Banten
C. Dasar Hukum
520.54/MoU.1-Huk/2016 tanggal 25 Januari 2016
D. Bidang Kerjasama
Pendirian dan Pengembangan Kawasan Banten Mangrove Center di Kabupaten
Tangerang Provinsi Banten
1.2. Nota Kesepahaman
A. Daerah Yang Diajak Kerjasama
1. Pemerintah Provinsi Banten
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal
B. Pihak Ketiga Yang Diajak Kerjasama
Kepolisian Daerah banten
C. Dasar Hukum
582/MoU.2-Huk/2016 tanggal 25 Januari 2016
D. Bidang Kerjasama
Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri tertentu di
Provinsi Banten
1.3. Nota Kesepahaman
A. Daerah Yang Diajak Kerjasama
Pemerintah Provinsi Banten
B. Pihak Ketiga Yang Diajak Kerjasama
IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten
C. Dasar Hukum
074/MoU.3-Huk/2016 tanggal 24 Februari 2016
D. Bidang Kerjasama
Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia serta Pengembangan
Potensi Daerah Provinsi Banten
1.4. Nota Kesepahaman
A. Daerah Yang Diajak Kerjasama
1. Pemerintah Provinsi Banten
2. Pemerintah Kota Tangerang
B. Dasar Hukum
032/MoU.4-Huk/2016 tanggal 26 April 2016
C. Bidang Kerjasama
Pencatatan dan Pengelolaan Aset
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 110
1.5. Nota Kesepahaman
A. Daerah Yang Diajak Kerjasama
1. Pemerintah Provinsi Banten
2. Pemerintah Kabupaten Serang
B. Dasar Hukum
032/MoU.5-Huk/2016 tanggal 26 April 2016
C. Bidang Kerjasama
Pencatatan dan Pengelolaan Aset.
1.6. Nota Kesepahaman
A. Daerah Yang Diajak Kerjasama
1. Pemerintah Provinsi Banten
2. Kabupaten Lebak
B. Dasar Hukum
032/MoU.6-Huk/2016 tanggal 26 April 2016
C. Bidang Kerjasama
Pencatatan dan Pengelolaan Aset.
1.7. Nota Kesepahaman
A. Daerah Yang Diajak Kerjasama
1. Pemerintah Provinsi Banten
2. Pemerintah Kabupaten Pandeglang
B. Dasar Hukum
032/MoU.7-Huk/2016 tanggal 26 April 2016
C. Bidang Kerjasama
Pencatatan dan Pengelolaan Aset.
1.8. Nota Kesepahaman
A. Daerah Yang Diajak Kerjasama
1. Pemerintah Provinsi Banten
2. Pemerintah Kota Cilegon
B. Dasar Hukum
032/MoU.8-Huk/2016 tanggal 26 April 2016
C. Bidang Kerjasama
Pencatatan dan Pengelolaan Aset
1.9. Nota Kesepahaman
A. Daerah Yang Diajak Kerjasama
1. Provinsi Banten
2. Pemerintah Kabupaten Lebak
B. Dasar Hukum
032/MoU.9-Huk/2016 tanggal 27 April 2016
C. Bidang Kerjasama
Nota Kesepakatan tentang Rencana Hibah Aset Provinsi Banten kepada
Kabupaten Lebak
1.10. Nota Kesepahaman
A. Daerah Yang Diajak Kerjasama
1. Pemerintah Provinsi Banten
2. Pemerintah Kabupaten Serang
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 111
B. Pihak Ketiga Yang Diajak Kerjasama
1. Himpunan Pengusaha Wilayah Serang (HIPWIS)
2. Pengembang
C. Dasar Hukum
620/MoU.10-Huk/2016 tanggal 27 April 2016
D. Bidang Kerjasama
Peningkatan Iklim Usaha dan Properti di Provinsi Banten khususnya Kabupaten
Serang
1.11. Nota Kesepahaman
A. Daerah Yang Diajak Kerjasama
Pemerintah Provinsi Banten
B. Pihak Ketiga Yang Diajak Kerjasama
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
C. Dasar Hukum
550.43/MoU.11-Huk/2016 tanggal 15 September 2016
D. Bidang Kerjasama
Kerjasama pemanfaatan, Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan
Bojonegara.
2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
A. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Rangka Kesiapan Menghadapi Hari Raya
Idul Fitri 2016 yang di laksanakan ada tanggal 22 Juni 2016
1) Materi Koordinasi
a) Ketersediaan dan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat, yang disampaikan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
b) Kesiapan Penyeberangan Merak, yang disampaikan oleh GM ASDP
c) Kesiapan Bandara Soekarno-Hatta, yang disampaikan oleh PT. Angkasa Pura
II
d) Kesiapan PT. Kereta Api, yang disampaikan oleh Daops I PT. KAI
e) Kesiapan Jalur Transportasi dan Jalur Wisata, yang disampaikan oleh Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten serta Dinas Bina
Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
f) Kesiapan Energi, yang disampaikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten
g) Kesiapan pelaksanaan tempat pelaksanaan Shalat Idul Fitri 2016 oleh Kanwil
Depag Provinsi Banten;
h) Kesiapan Pengamanan, yang disampaikan oleh Polda Banten dan Polda Metro
Jaya
i) Kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang disampaikan oleh Bupati/
Walikota
2) Instansi Vertikal Yang Terlibat
1) Polda Banten
2) Polda Metro Jaya
3) Korem 064/Maulana Yusuf
4) Korem 052/Wijaya Krama
5) KPU Provinsi Banten
6) Lanal Banten
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 112
7) Group I Kopassus Serang
8) Pengadilan Tinggi Banten
9) Kanwil Kemenag Provinsi Banten
10) BUMN dibawah Kementerian BUMN (PT. KAI, PT. ASDP, PT. Angkasa Pura
II)
3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
a) Jumlah Pegawai :
3 (tiga) orang pada Bagian Otonomi Daerah
b) Kualifikasi Pendidikan :
1 (satu) orang Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan;
1 (satu) orang Sarjana Sosial;
1 (satu) orang SLTA;
c) Pangkat dan Golongan
1 (satu) orang Penata Tingkat I (III/d)
1 (satu) orang Penata Tingkat I (III/d)
1 (satu) orang Pengatur Muda (II/a)
4) Hasil dan Manfaat Koordinasi
Langkah-langkah dalam Rangka Kesiapan Menghadapi Menghadapi Hari Raya
Idul Fitri 1437 H/2016 M dan Persiapan Menjelang Hari Raya Idul Fitri.
5) Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten agar melakukan
koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota se-
Provinsi Banten bersama BPOM untuk melakukan razia atau sweaping
terhadap produk atau bingkisan yang disinyalir kadaluarsa dan
mengandung bahan pengawet dan menjaga kestabilan harga bahan pokok
agar tidak terjadi inflasi yang bisa menyebabkan kesulitan bagi
masyarakat;
2) Jika terjadi inflasi terhadap bahan pokok, diharapkan isntansi terkait
seperti Distanak, Disoerindag dan Badan Ketahanan Pangan untuk
melaksanakan operasi pasar murah terhadap komoditas yang harganya
melonjak agar bisa terjangkau oleh masyarakat;
3) Pemerintah Provinsi Banten melalui Dishubkominfo berkoordinasi dengan
pihak kepolisian melakukan pemetaan dan penertiban di titik-titik lokasi
pasar tumpah dengan memasang pembatas jalan dan menempatkan
personil untuk menjaga pengaturan lalu-lintas;
4) Meminta kepada Dishubkominfo dan PT. KAI untuk menjaga semua
perlintasan Kereta Api, khususnya yang tidak berpalang pintu;
5) Menghimbau semua pihak agar menjaga kondusifitas keamanan dan
ketertiban dan menghormati proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2014 yang sedang dilaksanakan oleh KPU dan tidak terprovokasi oleh hasil
pengumuman quick qount yang dilakukan oelh lembaga survei yang
ditayangkan oleh media
6) Mendorong kepada PT. ASDP Indonesia Ferry – Merak agar kapal angkut,
dermaga dan sarana penunjang lainnya benar-benar sudah siap dan layak
untuk digunakan pada saat pelaksanaan arus mudik Hari Raya Idul Fitri
1435 H sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari;
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 113
7) Mendorong kepada Dinas BMTR Provinsi Banten utnuk dapat melakukan
percepatan perbaikan sarana jalan untuk memperlancar transportasi
menjelang Hari Raya Idul Fitri 1435 H Tahun 2014 liburan pada saat
lebaran khususnya jalur-jalur wisata;
8) MUI menghimbau kepada masyarakat agar kerukunan dan toleransi antar
umat neragama bisa berjalan dengan khidmat, maka dianjurkan takbir
keliling dditiadakan;
9) Pemudik cenderung menyeberang mulai pukup 20.00 s/d 05.00 WIB agar
dapat melintasi ruas jalan Lahat – Lubuk Linggau pada siang s/d sore hari,
dikarenakan alasan keamanan, sehingga terjadi penumpukan penumpang
pada malam hari;
10) Bertambahnya jumlah pemudik menggunakan kendaraan pribadi
terutama kendaraan roda 2;
11) Kondisi cuaca cenderung ekstrim, bisa mengakibatkan gangguan pemudik,
khususnya pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 dan
berdampak pula jadwal penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan
Merak
12) Jarak pelabuahan penyeberangan dengan Terminal Terpadu Merak cukup
jauh, perlu tambahan fasilitas troley barang
B. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Rangka Kesiapan Menghadapi Natal tahun
2016 dan Tahun Baru 2017, yang dilaksanakan tanggal 3 November 2016
1) Materi Koordinasi
a) Ketersediaan dan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat, yang
disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
b) Kesiapan Penyeberangan Merak, yang disampaikan oleh GM ASDP
c) Kesiapan Bandara Soekarno-Hatta, yang disampaikan oleh PT. Angkasa Pura
II
d) Kesiapan PT. Kereta Api, yang disampaikan oleh Daops I PT. KAI
e) Kesiapan Jalur Transportasi dan Jalur Wisata, yang disampaikan oleh Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten serta Dinas Bina
Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
f) Kesiapan Energi, yang disampaikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten
g) Informasi Cuaca, yang disampaikan oleh BMKG Stasiun Serang
h) Informasi Gereja/Tempat Pelaksanaan Misa Natal, yang disampaikan oleh
Kanwil Kemenag
i) Kesiapan Pengamanan, yang disampaikan oleh Polda Banten dan Polda
Metro Jaya
j) Kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang disampaikan oleh
Bupati/Walikota
2) Instansi Vertikal Yang Terlibat
1) Polda Banten
2) Polda Metro Jaya
3) Korem 064/Maulana Yusuf
4) Korem 052/Wijaya Krama
5) Lanal Banten
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 114
6) Group I Kopassus Serang
7) Pengadilan Tinggi Banten
8) Kanwil Kemenag Provinsi Banten
9) BUMN dibawah Kementerian BUMN (PT. KAI, PT. ASDP, PT. Angkasa Pura
II)
3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
a) Jumlah Pegawai :
3 (tiga) orang pada Bagian Otonomi Daerah
b) Kualifikasi Pendidikan :
1 (satu) orang Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan;
1 (satu) orang Sarjana Sosial;
1 (satu) orang SLTA;
d) Pangkat dan Golongan
1 (satu) orang Penata Tingkat I (III/d)
1 (satu) orang Penata Tingkat I (III/d)
1 (satu) orang Pengatur Muda (II/a)
4) Hasil dan Manfaat Koordinasi
Langkah-langkah dalam Rangka Kesiapan Menghadapi Natal tahun 2016 dan
Tahun Baru 2017.
5) Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten agar melakukan
koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota se-
Provinsi Banten bersama BPOM untuk melakukan razia atau sweaping
terhadap produk atau bingkisan yang disinyalir kadaluarsa dan
mengandung bahan pengawet dan menjaga kestabilan harga bahan pokok
agar tidak terjadi inflasi yang bisa menyebabkan kesulitan bagi
masyarakat;
2) Jika terjadi inflasi terhadap bahan pokok, diharapkan isntansi terkait
seperti Distanak, Disoerindag dan Badan Ketahanan Pangan untuk
melaksanakan operasi pasar murah terhadap komoditas yang harganya
melonjak agar bisa terjangkau oleh masyarakat;
3) Pemerintah Provinsi Banten melalui Dishubkominfo berkoordinasi dengan
pihak kepolisian melakukan pemetaan dan penertiban di titik-titik lokasi
pasar tumpah dengan memasang pembatas jalan dan menempatkan
personil untuk menjaga pengaturan lalu-lintas;
4) Meminta kepada Dishubkominfo dan PT. KAI untuk menjaga semua
perlintasan Kereta Api, khususnya yang tidak berpalang pintu;
5) Pembatasan dan pelarangan angkutan truk yang membawa
penumpang/orang ke lokasi wisata dan lainnya;
6) Pembatasan dan pelarangan kendaraan roda 4 (empat) untuk parkir di
bahu/badan jalan pada lokasi wisata, karena dapat mengganggu
kelancaran lalu-lintas;
7) Menempatkan personil/petugas, baik dari Dishubkominfo provins dan
kab/kota pada lokasi-lokasi rawan kemacetan;
8) Melarang kendaraan angkutan barang melintas di jalur wisata;
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 115
9) Mendorong kepada PT. ASDP Indonesia Ferry – Merak agar kapal angkut,
dermaga dan sarana penunjang lainnya benar-benar sudah siap dan layak
untuk digunakan pada saat pelaksanaan arus mudik Hari Natal Tahun
2014 sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari;
10) Mendorong kepada Dinas BMTR Provinsi Banten utnuk dapat melakukan
percepatan perbaikan sarana jalan untuk memperlancar transportasi
menjelang Hari Natal Tahun 2014 dan tahun Baru 2015 pada khususnya
jalur-jalur wisata;
11) MUI menghimbau kepada masyarakat agar kerukunan dan toleransi antar
umat neragama bisa berjalan dengan khidmat;
12) Kepolisian Daerah Banten dan jajaran didukung instansi terkait dan mitra
kamtibmas siap mengamankan perayaan Natal Tahun 2014 dan Tahun
baru 2015
13) Akan ditindaklanjuti oleh Kapolda Banten laporan dari Bupati Lebak
terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di wilayah Kabupaten Lebak;
14) Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Pertamina dan PLN, pasokan
BBM, LPG dan Listrik aman selama Natal 2014 dan Tahun Baru 2014;
15) Pihak Distamben bersama-sama dengan Pertamina dan PLN akan terus
berkoordinasi dalam memantau kekurangan pasokan BBM, LPG 3kg dan
listrik dilapangan yang bersifat insidentil;
16) Jika terjadi kekurangan pasokan yang bersifat insidentil akan dilakukan
langkah-langkah :
a. Jika terjadi kelangkaan pasokan LPG 3kg di wilayah tertentu akan
dilakukan extra droping
b. Pertamina akan menyiapkan kantung BBM untuk mengantisipasi
adanya keterlambatan pasokan akibat kemacetan lalu-lintas
c. PT. PLN menyiapkan Petugas Siaga di titik-titik penting (Penyeberangan
Merak, tempat ibadah dan tempat wisata)
17) Memberikan pelayanan terbaik sebagai upaya untuk menciptakan dan
memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada seluruh anggota
masyarakat
3. Pembinaan Batas Wilayah
1. Sengketa Batas Wilayah Kabupaten/Kota
Tidak terdapat sengketa batas wilayah Kab/Kota di Provinsi Banten pada Tahun 2016.
2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
a) Jumlah Pegawai :
3 (empat) orang pada Sub Bagian Bina Wilayah
b) Kualifikasi Pendidikan :
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Pemerintahan;
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Administrasi Negara;
1 (satu) orang SLTA.
c) Pangkat dan Golongan
1 (satu) orang Penata Tingkat I (III/d)
1 (dua) orang Penata Muda (III/a)
1 (satu) orang Pengatur Muda (II/a)
Bahan EVALUASI KINERJA Akhir Tahun Anggaran 2016
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 116
BAB VII
P E N U T U P
Penyusunan laporan evaluasi kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
akhir tahun anggaran 2016 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun anggaran. Evaluasi kinerja menyajikan
informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program tahunan
pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2016.
Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Biro Pemerintahan Sekretariat
Daerah Provinsi Banten difokuskan kepada upaya pencapaian kinerja berdasarkan Renstra
Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017.
Serang, 12 Januari 2017
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19610323 198903 1 009