bab ii-bps lingga (upload)

85
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN LINGGA 2.1. Geografis, Kondisi Fisik dan Administratif a. Kondisi Geografis Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km 2 . Namun, berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.667,56 Km 2 yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.235,48 Km 2 (4,91%) dan lautan sebesar 43.432,08 Km 2 (95,09%). Secara administrasi, pemerintahan Kabupaten Lingga terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Timur, dan Kecamatan Senayang. Jumlah pulau yang terdapat di Kabupaten Lingga sebanyak 604 pulau dengan kondisi ± 571 belum berpenghuni. Kabupaten Lingga terletak di antara 0° 00’ - 1° 00’ Lintang Selatan dan 103° 30’ - 105°00’ Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Lingga antara lain: 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Kabupaten Bintan. 2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Natuna. 3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala. 4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Indragiri (Provinsi Riau)

Upload: bunga-amalia

Post on 09-Jul-2016

21 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB II-BPS Lingga (Upload)

BAB IIGAMBARAN UMUM KABUPATEN LINGGA

2.1. Geografis, Kondisi Fisik dan Administratif a. Kondisi Geografis

Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km2. Namun,

berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.667,56 Km2 yang terdiri dari

luas daratan sebesar 2.235,48 Km2 (4,91%) dan lautan sebesar 43.432,08 Km2 (95,09%). Secara

administrasi, pemerintahan Kabupaten Lingga terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu

Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep

Selatan, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga

Timur, dan Kecamatan Senayang. Jumlah pulau yang terdapat di Kabupaten Lingga sebanyak 604

pulau dengan kondisi ± 571 belum berpenghuni.

Kabupaten Lingga terletak di antara 0° 00’ - 1° 00’ Lintang Selatan dan 103° 30’ - 105°00’ Bujur

Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Lingga antara lain:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam

dan Kabupaten Bintan.

2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Natuna.

3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala.

4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Indragiri (Provinsi Riau)

b. Kondisi Fisik Kondisi fisik dasar wilayah Kabupaten Lingga antara lain meliputi :

Kondisi Iklim dan Curah Hujan

Iklim di Kabupaten Lingga mempunyai sifat-sifat yaitu suhu rata-rata 26,8⁰ C; kelembaban relatif rata-rata 84 %; Kecepatan angin rata-rata 5 Knot; tekanan udara rata-rata 1009,4 millibar; jumlah curah hujan rata-rata 13,5mm/hari; Penyinaran matahari rata-rata 52 %. Kabupaten Lingga dialiri oleh sungai-sungai yang menjadi potensi sumber air bagi pemenuhan kebutuhan air baik bagi pertanian ataupun kegiatan yang lainnnya. Di Kabupaten Lingga mempunyai potensi air yang surplus sepanjang tahun, dengan jumlah curah hujan yang berkisar antara 2000-3500 mm/thn dengan kondisi air surplus maka potensi sumber daya air cukup besar yang dapat dimanfaatkan, berikut merupakan uraian potensi ketersediaan air lahan:

POTENSI KETERSEDIAAN AIR LAHAN DI KABUPATEN LINGGA

Page 2: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Nama Daerah

Curah Hujan(mm/th)

Air Tersedia(mm)

Kondisi Air (mm/th)Defisit Surplus

Lingga 2600,7 64 0 968Singkep 2600,7 82,2 0 968

Senayang 2600,7 62,7 0 968 Sumber : Hasil Analisis, 2009

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Lingga tergolong tinggi, yaitu 2.024,2 mm/tahun (<

2.000 mm/tahun) dengan hari hujan rata-rata sebanyak 194 hari/tahun. Berdasarkan Klasifikasi

Iklim Schmidt dan Ferguson (1951), terdapat 9 bulan basah (curah hujan >100 mm/bln), 1 bulan

kering (curah hujan < 60 mm/bln), dan 2 bulan lembab (curah hujan 60 - 100 mm/bulan).

Sedangkan berdasarkan Zona Agroklimat Oldeman et.al (1980), bulan basah (curah hujan >200

mm/bulan) dijumpai selama 4 bulan kering sebanyak 3 bulan (curah hujan <100 mm/bulan) dan

bulan lembab sebanyak 5 bulan (curah hujan 100 - 200 mm/bulan). Curah hujan bulanan minimum

terjadi bulan Januari sebesar 13,9 mm/bulan, sedangkan curah hujan bulanan maksimum terjadi

bulan Nopember sebesar 289,1 mm/bulan. Suhu udara rata-rata daerah kajian adalah berkisar

antara 26,3 – 27,7 ºC, dimana suhu udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan September,

sedangkan suhu udara rata-rata terendah terjadi pada bulan Maret. Suhu udara maksimum

berkisar antara 32,0 (Januari dan Maret) s/d 34,0 (Oktober), dengan rata-rata suhu maksimum

sebesar 33,0. Sedangkan suhu minimum berkisar 18,4 (Oktober) s/d 20,8 (Pebruari), dengan rata-

rata suhu minimum sebesar 20,0. Kelembaban udara relatif rata-rata adalah 83,6 %, dimana

kelembaban udara relatif terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 80,0 %, sedangkan

kelembaban udara relatif tertinggi dijumpai pada bulan Desember sebesar 86,9 %.

Kondisi Topografi

Ketinggian di Kabupaten Lingga berkisar antara 0 – 1.272 m dpl, sebagian besar daerah di Kabupaten Lingga adalah berbukit-bukit. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat 73.947 Ha yang berupa daerah berbukit-bukit, sementara daerah datarnya hanya sekitar 11.015 Ha. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Lingga memiliki kemiringan yang ideal untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, karena hampir mencapai 65 %, wilayah Kabupaten Lingga berada dalam kemiringan 0 – 2 %, disusul oleh wilayah dengan kemiringan di atas 40 % yaitu mencapai hampir 17 %.

Kondisi GeomorfologiBerdasarkan bentuk bentang alam dan sudut lerengnya, daerah penyelidikan dapat dibagi menjadi 6 (enam) satuan morfologi, yaitu:

1) Dataran

Page 3: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Merupakan daerah dataran aluvial sungai dengan kemiringan lereng medan antara 0-5% (0-30), ketinggian wilayah antara 18 - 45 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi sangat rendah. Penyebaran satuan ini adalah di bagian timur daerah pemetaan, yaitu sekitar Kecamatan Senayang, Kecamatan Lingga Utara, dan sebagian di Kecamatan Singkep Barat.

2) Perbukitan berelief halusSatuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng medan 5-15% (3-80), ketinggian wilayah antara 45 - 144 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk ke dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi rendah. Penyebaran satuan ini antara lain menempati daerah sebagian di Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep.

3) Perbukitan berelief sedangSatuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng medan 15 - 30% (8 - 170) dengan ketinggian wilayah 150 - 400 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi rendah sampai menengah. Penyebaran satuan ini antara lain di daerah sekitar sebagian di Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep serta sebagian di Kecamatan Lingga.

4) Perbukitan berelief agak kasarSatuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 30 - 50% (17 - 270),dengan ketinggian wilayah 200 - 550 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi menengah. Penyebaran satuan ini antara lain di daerah sekitar Kecamatan Singkep, sebagian kecil di Kecamatan Singkep Barat, sebagian kecil di Kecamatan Lingga dan Kecamatan Lingga Utara.

5) Perbukitan berelief kasarSatuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang kasar dengan kemiringan lereng 50 - 70% (27 - 360),dengan ketinggian wilayah 225 - 644 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi tinggi. Penyebaran satuan ini antara lain sebagian besar di Kecamatan Lingga dan sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta sebagian kecil di sekitar Kecamatan singkep.

6) Perbukitan berelief sangat kasar sampai hampir tegakSatuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sangat kasar dengan kemiringan lereng lebih besar dari 70% (>360), dengan ketinggian wilayah 262 - 815 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi sangat tinggi, terutama erosi vertikalnya. Penyebaran satuan ini antara lain terdapat di sekitar di Kecamatan Lingga dan sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta sebagian kecil di sekitar Kecamatan Singkep.

Tabel 2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Lingga

Page 4: BAB II-BPS Lingga (Upload)

No NAMA DAS AREA PERIMETER HA

Page 5: BAB II-BPS Lingga (Upload)

1 Bakung73363135,21

123726,5028 7.336,31

2 Cikasim111924542,8

64150,89232 11.192,45

3 Daik92916742,26

70399,90542 9.291,67

4 Jelutung32658062,87

27704,46133 3.265,81

5 Kelumu71950250,28

71950250,28 7.195,03

6 Keton70214656,85

50723,18351 7.021,47

7 Langkap81348311,37

54951,39449 8.134,83

8 Limas 146221490,1

107717,3461 14.622,15

9 Marok Tua 54897668,53

87721,36951 5.489,77

10 Mengkudung59664261,19

48495,45043 5.966,43

11 Mentunda43136342,12

35607,37406 4.313,63

12 Nerekeh29281574,63

29801,35441 2.928,16

13 Pancur37343629,86

31873,10728 3.734,36

14 Panggak Darat19864149,01

25306,82996 1.986,41

15 Petengah24814291,94

25058,37743 2.481,43

16 Resun54372550,9

39338,56905 5.437,26

17 Selayar103877730,6

63432,56559 10.387,77

18 Senayang40289778,76

47651,07666 4.028,98

19 Serak82283607,45

74073,71066 8.228,36

20 Sergang293817791,2

105552,9238 29.381,78

21 Sungai Besar78536805,83

45747,23906 7.853,68

22 Sungai Pinang65630224,27

40943,34728 6.563,02

23 Tanda 185547016,2

115668,9984 18.554,70

Page 6: BAB II-BPS Lingga (Upload)

24 Temiang41936846,26

34680,41069 4.193,68

25 Pulau Pulau Kecil41712180,21

72658,06466 4.171,22

c. Kondisi Administratif

Berdasarkan Undang Undang No. 31 Tahun 2003, Kabupaten Lingga mempunyai luas

wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km2. Namun, berdasarkan data eksisting

luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.667,56 Km2 yang terdiri dari luas daratan

sebesar 2.235,48 Km2 (4,91%) dan lautan sebesar 43.432,08 Km2 (95,09%). Secara

administrasi, pemerintahan Kabupaten Lingga terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu

Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan

Singkep Selatan, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Selayar,

Kecamatan Lingga Timur, dan Kecamatan Senayang. Jumlah pulau yang terdapat di

Kabupaten Lingga sebanyak 604 pulau dengan kondisi ± 571 belum berpenghuni.

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Senayang dengan luas wilayah

48730 Ha . Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Selayar dengan luas wilayah

4198 Ha.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa

NO NAMA KECAMATANJUMLAH KELURAHAN/DESA

LUAS WILAYAH (HA)

1 LINGGA 1 Kelurahan / 10 Desa

44.101

2 LINGGA TIMUR 6 Desa 13.8713 LINGGA UTARA 1 Kelurahan / 11

Desa30.182

4 SINGKEP 3 Kelurahan / 3 Desa

13.453

5 SINGKEP PESISIR 6 Desa 9.562

Page 7: BAB II-BPS Lingga (Upload)

NO NAMA KECAMATANJUMLAH KELURAHAN/DESA

LUAS WILAYAH (HA)

6 SINGKEP SELATAN 3 Desa 15.0967 SINGKEP BARAT 1 Kelurahan / 14

Desa 45.202

8 SENAYANG 1 Kelurahan / 18 Desa

48.730

9 SELAYAR 4 Desa 4.198Total 82 Desa / Kel. 224.395

Sumber : RTRW Kabupaten Lingga

Gambaran umum kondisi penggunaan lahan Kabupaten Lingga meliputi distribusi penggunaan lahan, kondisi penggunaan lahan menurut jenisnya, kondisi penggunaan lahan kawasan terbangun, penggunaan lahan kawasan non terbangun, dan penggunaan lahan menurut fungsinya.1. DISTRIBUSI PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya. Penggunaan lahan menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan terbangun (perumahan dan perkampungan, jasa perdagangan, jalan, dan industri) dan kawasan non terbangun (sawah teknis dan sawah non teknis, tegalan atau ladang, kebun, hutan, penggunaan tanah khusus dan lainnya seperti sungai, jalan).

2. KONDISI PENGGUNAAN LAHAN MENURUT JENISNYASalah satu aspek yang dikaji dalam melihat potensi fisik dasar adalah penggunaan lahan eksisting pada suatu wilayah. Hal tersebut dikarenakan penggunaan lahan merupakan gambaran dari pemanfaatan lahan yang terdapat di wilayah Kabupaten Lingga. Pengertian dari masing‐masing jenis penggunaan lahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pesawahan/sawah merupakan lahan pematang dengan ditunjang atau tidak ditunjang oleh saluran irigasi, sering digenangi, ditanami padi atau tanaman semusim lainnya.

b. Perkampungan merupakan lahan pemukiman (rumah tinggal, dan penggunaan fasilitas lainnya, seperti pendidikan, pemerintahan dan lainnya) yang berkelompok tetapi tersebar pada pusat‐pusat kota/desa maupun sepanjang jalur jalan.

c. Tegalan/perkebunan merupakan lahan yang diusahakan untuk pengembangan pertanian lahan kering yang diusahakan menetap dengan tanaman semusim dengan tanaman keras sebagai batas persil dan tidak memiliki saluran irigasi.

d. Padang rumput merupakan lahan yang tanamannya merupakan padang rumput dan kadang‐kadang hanya digunakan bagi kepentingan ternak, tetapi kadang pula dimanfaatkan penduduk untuk menanam tanaman sebagai tanaman sambilan.

Page 8: BAB II-BPS Lingga (Upload)

e. Empang/kolam merupakan areal lahan yang tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan lahannya rusak.

f. Hutan merupakan lahan hutan yang berdasarkan ciri vegetasi dan status, serta fungsinya dapat dibedakan dalam:• Hutan lebat mempunyai ciri‐ciri tumbuhan dengan berbagai jenis pohon,

tingkat pertumbuhan maksimum, tajug rapat, semak belukar jarang didapati.• Hutan belukar banyak ditumbuhi dengan tumbuhan berbatang kecil,

umumnya merupakan bekas daerah penebangan hutan, perladangan.• Hutan sejenis dicirikan oleh dominasi satu jenis pohon dengan kriteria

dominasi 75% atau lebih.• Perkebunan merupakan lahan yang ditanami dengan berbagai jenis

tanaman dan berumur panjang baik diusahakan oleh perkebunan besar maupun perkebunan rakyat/kecil. Umumnya tanaman yang diusahakan hanya satu jenis.

Penggunaan lainnya, dimana penggunaan ini termasuk penggunaan untuk jalan, irigasi, riool, sungai, tanah yang tidak diusahakan, penggalian, industri, dan peternakan serta pariwisata.Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pola penggunaan tersebut mengalami pergeseran luasan jenis penggunaan sejalan dengan tuntutan perubahan kegiatan, guna meningkatkan nilai tambah dari setiap jenis penggunaan lahan bersangkutan. Kecenderungan perubahan penggunaan lahan yaitu dengan tumbuhnya beberapa kawasan perumahan baru, kawasan/zona industri, persawahan, dan lainnya yang akan menggeser jenis penggunaan kegiatan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.

LUAS PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN LINGGA BERDASARKAN JENISNYA

TABEL 1.3PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN LINGGA

a. Kondisi Penggunaan Lahan Kawasan Terbangun

a. Kondisi Penggunaan Lahan Kawasan Terbangun

Page 9: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Berdasarkan data penggunaan tanah di Kabupaten Lingga, luas pemanfaatan ruang sebagai kawasan terbangun sudah mencapai 240,1 Km2. Pada penggunaan lahan keseluruhan di Lingga, kawasan terbangun terbagi menjadi beberapa bagian. Permukiman di Kabupaten Lingga memiliki luas 21,03 Km2 dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Lingga. Perumahan ini dibedakan atas 2 macam utama, yaitu permukiman (perumahan) yang dibangun oleh pengembang (developer) dan permukiman (kampung) yang dibangun secara individu oleh masyarakat.

b. Penggunaan Lahan Menurut FungsinyaWilayah Kabupaten Lingga dapat juga dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan lindung, yang berfungsi untuk melindungi kawasan Kabupaten Lingga; dan kawasan budidaya, yang berfungsi untuk tempat pembudidayaan sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Lingga.1. Penggunaan Lahan Kawasan Lindung

Kawasan lindung atau kawasan yang berfungsi lindung yang direncanakan atau ditetapkan dalam wilayah Kabupaten Lingga meliputi : Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. Kawasan perlindungan kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan

sungai dan sempadan mata air. Kawasan resapan air.

2. Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya PertanianPada penggunaan lahan kawasan budidaya pertanian, kawasan ini terbagi menjadi beberapa bagian‐bagian, antara lain: sawah, sawah tadah hujan, tegalan/ladang, kebun campur, dan perkebunan/kebun.• Sawah

Total penggunaan lahan persawahan di Kabupaten Lingga seluas 140,22 Km2 atau sekitar 27,26% dari luas penggunaan lahan di Kabupaten Lingga. Sawah terluas ada di Kecamatan Senayang.

• Tanah Ladang dan PerkebunanTermasuk dalam kelompok penggunaan lahan ini adalah Tanah ladang dan Perkebunan, yang merupakan bagian dari pertanian lahan kering. Total luas pertanian lahan kering tersebut adalah 816.01 Ha dari luas wilayah Kabupaten Lingga, yang terdiri atas: Perkebunan sebesar 462.96 Ha dan Tanah Ladang sebesar 353.05 Ha.

3. Penggunaan Lahan Kawasan TerbangunRencana kawasan budidaya ini terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu kawasan budidaya perkotaan dan kawasan budidaya pertanian (perdesaan). Dalam kawasan budidaya perkotaan ini tercakup baik kawasan budidaya perkotaan yang telah ada dewasa ini maupun kawasan budidaya transisi perkotaan, dalam arti transisi dari karakter perdesaan menjadi karakter perkotaan. Prinsip penetapan

Page 10: BAB II-BPS Lingga (Upload)

kawasan tersebut adalah berdasarkan dominasi fungsi atau kegiatan utama yang ada dan yang akan dikembangkan pada kawasan tersebut.a. Kawasan Pusat Kota (Central Bussiness District/CBD)

Kawasan Pusat Kota ini merupakan pusat utama bagi Kabupaten Lingga. Kawasan Pusat Kota ini terletak di wilayah ibukota kecamatan yang telah maju seperti Daik dan Dabo. Dalam kawasan pusat kota ini terdapat fungsi atau kegiatan: Taman/ruang terbuka pusat kota; Perniagaan/perbelanjaan; Jasa‐jasa; Fasilitas sosial/fasilitas umum; Perumahan pusat kota (rumah‐toko/ruko). Institusi/fasum

b. Kegiatan‐kegiatan khususKegiatan‐kegiatan khusus dalam hal ini adalah yang dapat diidentifikasi luas pemanfaatan ruang/lahannya, yang meliputi: Komplek Batalyon Infantri/kawasan militer di Kecamatan Singkep. Lapangan terbang di Kecamatan Singkep. Komplek perkantoran di Kecamatan Lingga.

Page 11: BAB II-BPS Lingga (Upload)
Page 12: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Peta 2.1. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Lingga

Page 13: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Peta 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Lingga

Page 14: BAB II-BPS Lingga (Upload)

2.2. Kondisi DemografisPembahasan kondisi kependudukan akan berhubungan langsung dengan

masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam pembangunan wilayah mempunyai ikatan

yang cukup kuat sesuai dengan tempat tinggalnya. Karakteristik sosial yang dimaksud disini

adalah karakter dari masing-masing penduduk.

Pada tahun 2014 jumlah Penduduk Kabupaten Lingga yaitu 90.651 jiwa. Jumlah penduduk

terbesar terdapat pada Kecamatan Singkep Barat yaitu 26.760 jiwa dan yang terkecil terdapat

pada Kecamatan Selayar yaitu 3.506 jiwa. Gambaran tentang jumlah dan kepadatan penduduk di

wilayah Kabupaten Lingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.3.

Page 15: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Tabel 2.3.Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Lingga kurun waktu 5 tahun terakhir

No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat pertumbuhan Kepadatan pendududk (km2)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013200

9 2010 2011201

2 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1 Lingga 16.637 16.651 16.651 9.969 10.207 4.955 5.298 5.298 5.298 5.728

N/A N/A N/A N/A N/A 16.637 16.651 16.651 17.500 17.729

2 Lingga Utara 10.445 9.701 9.701 10.240 10.186 3.191 3.323 3.323 3.323 3.488

N/A N/A N/A N/A N/A 10.445 9.701 9.701 10.195 10.186

3 Singkep 28.106 26.647 26.647 26.761 26.760 8.808 8.295 8.295 8.295 10.189 N/A N/A N/A N/A N/A 28.106 26.647 26.647 28.006 28.005

4 Singkep Barat 15.255 14.552 14.552 15.024 14.802 4.803 5.076 5.076 5.076 5.536

N/A N/A N/A N/A N/A 15.255 14.552 14.552 15.294 15.432

5 Senayang 19.239 18.693 18.693 19.646 19.702 5.762 5.700 5.700 5.700 6.206

N/A N/A N/A N/A N/A 19.293 18.693 18.693 19.646 19.702

6 Singkep Pesisir 4.699 4.699 1.159 1.559

7 Singkep Selatan 6.546 6.546 2.556 2.556

8 Lingga Timur 4.025 4.025 1.237 1.237

9 Selayar 3.506 3.506 1.106 1.106

Total 89.682 86.244 86.244 100.416

100.433 27.519

28.322

28.322

34.780

34.780

89.682 86.244 86.244 90.641 91.702Sumber : Kab. Lingga dalam Angka 2009 -2013

Page 16: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk dimasa yang akan datang

berdasarkan trend perkembangan penduduk tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi penduduk dalam

penyusunan laporan ini direncanakan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan yaitu tahun 2015-

2019. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Lingga sebesar 90.651 jiwa. Berikut adalah

proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Lingga antara tahun 2014– 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.4. Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Lingga saat ini serta proyeksinya untuk 5 tahun ke depan

Sumber : Hasil Analisa Pokja

NO NAMA KECAMATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Lingga 10.479 11.170 11.800 12.220 12.903 13.400

2 Lingga Utara 10.760 11.002 11.300 11.503 11.803 12.005

3 Singkep 26.760 26.998 27.400 27.980 28.207 28.700

4 Singkep Barat 14.998 15.109 15.340 15.501 15.690 16.500

5 Senayang 19.989 20.100 20.500 20.870 21.004 21.203

6 Singkep Pesisir 4.699 4.801 4.970 5.004 5.150 5.430

7 Singkep Selatan 6.546 6.770 6.998 7.201 7.500 7.604

8 Lingga Timur 4.025 4.222 4.409 4.510 4.640 4.800

9 Selayar 3.506 3.590 3.700 3.998 4.081 4.190

Total 90.651 92.762 95.417 97.787 99.978 102.832

Page 17: BAB II-BPS Lingga (Upload)
Page 18: BAB II-BPS Lingga (Upload)

2.3. Keuangan dan Perekonomian DaerahJumlah total pendapatan dalam APBD Kabupaten Lingga dari tahun ke tahun terus meningkat.. Kondisi keuangan dan perekonomian Kabupaten lingga

secara lengkap dapat dilihat dalam table 2.5. di bawah ini.

Tabel 2.5. Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Lingga Tahun 2009 - 2013

No Realisasi AnggaranTahun Rata2

2009 2010 2011 2012 2013 Pertumbuhan

A Pendapatan()

1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 9.300.000.000 11.160.000.000 12.500.000.000 17.500.000.000 20.000.000.000

2 Dana Perimbangan (Transfer) 352.166.151.084 358.394.925.382,82 457.024.137.961 526.032.434.000 663.205.614.693

3 Lain-lain Pendapatan yang sah 32.000.000.000 65.210.504.245 107.411.135.069 94.500.540.551 77.171.660.706

Jumlah Pendapatan (Jumlah I) 393.466.151.084 434.765.429.627,82 576.935.273.030 638.032.974.551 760.377.275,399

BSisa Lebih Perhitungan Anggaran

Daerah Tahun Sebelumnya

1 Penerimaan Pembiayaan 255.977.893.403,50 177.653.211.694 179,351,018,039 84.522.933.711 105.336.567.924,03

2 Pengeluaran Pembiayaan 3.675.000.000 5.500.000.000 8.675.000.000 1.315.000.000 8.193.986.220

Jumlah SILPA (Jumlah II) 252.302.893.403,50 172.153.211.694 170.676.018.039 83.207.933.711 97.142.581.704,03

Jumlah I + Jumlah II 645.769.044.487,50 606.918.641.321,82 747.611.291.069 721.240.908.262 857.519.857103,03

C Belanja

1 Belanja Tidak Langsung 180.483.574.673,56 201.360.857.428,94 262.540.295274 260.893.344.064 297.665.323.544,13

2 Belanja Langsung 465.285.469.813,94 405.557.783.892,88 485.070.995.822 460.347.564.198 559.854.533.558,9

Jumlah Belanja 645.769.044.487,50 .606.918.641.321,8 747.611.291.069 721.240.908.262 857.519.857103,03

Surplus/Defisit Anggaran 0 0 0 0 0Sumber : Peraturan Dearah Kabupaten Lingga Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

Page 19: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Peraturan Bupati Lingga Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga ran 2012

Peraturan Bupati Lingga Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Dalam lima tahun terakhir anggaran sanitasi dalam APBD Kabupaten Lingga bergerak stagna. Namu nilai ini tentunya masih jauh dari ideal untuk

pembangunan sanitasi yang layak. Secara lengkap, kondisi anggaran sanitasi per kapitan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.6. Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi seluruh SKPD Kabupaten Lingga Tahun 2009 – 2013

No UraianT a h u n

2010 2011 2012 2013 20141 PU

1.a Investasi 5.580.000.000 8.508.983.508 43.200.000 7.313.921.5821.b Operasional/Pemeliharaan (OM) 1.583.502.500 2.287.674.000 470.130.0002 LH

Page 20: BAB II-BPS Lingga (Upload)

2.a Investasi 56.000.000 196.000.000 508.600.000 -2.b Operasional/Pemeliharaan (OM) 104.200.000 269.500.000 95.000.000 - 57.840.0003 DINKES

3.a Investasi3.b Operasional/Pemeliharaan (OM) 60.000.000 218.220.000 227.440.000 227.440.000

- - - - - - - - - -

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1+2+3) 5.800.200.000 8.974.483.508 2.405.322.500 2.558.314.000 8.069.331.582

Total Belanja Langsung 465.285.469.813,94 405.557.783.892,88 485.070.995.822 460.347.564.198 559.854.533.558

% APBD murni terhadap Belanja Langsung 1,25% 2,21% 0,50% 0,56% 1,44%

Sumber : APBD Kab. Lingga Tahun 2009 – 2013, diolah

Tabel 2.7. Perhitungan Pendanaan Sanitasi Oleh APBD Kabupaten Lingga

No Sub SektorBelanja (Rp) Rata-

RataPertumbuhan

2010 2011 2012 2013 2014

1 Air Limbah

1.aPendanaan Investasi Air Limbah

1.bPendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD

Page 21: BAB II-BPS Lingga (Upload)

1.c

Perkiraan Biaya OM Berdasarkan Infrastruktur yang terbangun

2 Sampah

2.aPendanaan Investasi Air Limbah

2.bPendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD

2.c

Perkiraan Biaya OM Berdasarkan Infrastruktur yang terbangun

3 Drainase

3.1Pendanaan Investasi Air Limbah

3.bPendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD

3.c

Perkiraan Biaya OM Berdasarkan Infrastruktur yang terbangun

4 Aspek PHBS 5.000.000 5.000.000

5 Belanja Sanitasi6 Belanja Langsung APBD 405.557.783.892,88 485.070.995.822 460.347.564.198 559.854.533.558

7Proporsi Belanja Sanitasi-Belanja Lagsung

8Proporsi Belanja Air Limbah-Belanja Sanitasi

9Proporsi Belanja Sampah-Belanja Sanitasi

Sumber : APBD Kab Lingga tahun 2009 – 2013, diolah

Page 22: BAB II-BPS Lingga (Upload)
Page 23: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Tabel 2.8. Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Lingga

No UraianBelanja Sanitasi (Rp)

2010 2011 2012 2013 20141 Belanja Sanitasi

1.1 Air Limbah Domestik1.2 Sampah Rumah Tangga2 Drainase Perkotaan

2.1 DAK SanitasiInvestasi2.2 DAK Lingkungan Hidup2.3 DAK Perumahan dan Permukiman3 Pinjaman Hibah Untuk Sanitasi

4 Bantuan Keuangan Provinsi Untuk SanitasiO

Belanja APBD murni untuk Sanitasi 5.800.200.000 8.974.483.508 2.405.322.500 2.558.314.000

Total Belanja Langsung 405.557.783.892,88 485.070.995.822 460.347.564.198 559.854.533.558

% APBD murni terhadap Belanja Langsung 2,21% 0,50% 0,56% 1,44%

Sumber : APBD Kab. Lingga Tahun 2009 – 2013, diolah

Tabel 2.9. Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Lingga

Page 24: BAB II-BPS Lingga (Upload)

No

Uraian

Belanja Sanitasi (Rp)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Retribusi Aiir Limbah1.a Realisasi Retribusi

No DeskripsiT a h u n

2010 2011 2012 2013 2014

1 Total Belanja Sanitasi Kab. Lingga 5.800.200.000 8.974.483.508 2.405.322.500 2.558.314.000 8.069.331.5822 Jumlah Penduduk 89.682 86.244 86.244 100.416 100.433

Sumber : APBD Kab. Lingga tahun 2009 – 2013, diolah

Tabel 2.10. Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Perkapita Kab. Lingga

Page 25: BAB II-BPS Lingga (Upload)

1.b Potensi Retribusi 2 Retribusi Sampah

2.a Realisasi Retribusi2.b Potensi Retribusi 3 Retribusi Drainase

3.a Realisasi Retribusi3.b Potensi Retribusi 4 Total Realisasi Retribusi Sanitasi 5 Total Potensi Retribusi Sanitasi

6Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi Realisasi Retribusi

Sumber : APBD Kab. Lingga Tahun 2009 – 2013, diolah

Page 26: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Untuk melihat angka pertembuhan ekonomi Kabupaten Lingga selama lima tahun terakhir, dapat

dilihat dari Produk Domestic Regional Brutto (PDRB). Dari tabel di bawah ini akan terihat wa pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Lingga. Hal ini mengindikasikan bahwa roda perekonomian di Kabupaten Lingga

bergerak dengan cepat. Secara lengkap, kondisi data perekonomian umum Kabupaten Lingga dalam lima

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11. Tabel Peta Perekonomian Kabupaten LinggaTahun 2009 - 2013

No. DeskripsiTahun

2009 2010 2011 2012 2013

1 PDRB harga konstan

(struktur perekonomian Rp)563.837.170.000,- 601.075.690.000.,- 640.979.280.000,- 683.665.080.000,- -

2 Pendapatan perkapita

Kabupaten (Rp)6.010.000,- 6.370.000,- 6.460.000,- 6.860.000,- -

3 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,63% 6,60,% 6,64% 6,66% -

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga Tahun 2013 PDRB Kabupaten Lingga Tahun 2013

2.4 Tata Ruang Wilayah2.4.1 RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN LINGGA

` Dasar perumusan struktur ruang di Kabupaten Lingga dilakukan dengan memperhatikan arahan rencana

struktur ruangnasional dan rencana struktur ruang provinsi serta kebutuhan pengembangan wilayah dan

pelayanan infrastruktur sesuai dengan persoalan yang harus diatasi dan potensi yang dapat dikembangkan

serta peluang pengembangan yang dapat diusahakan untuk menopang pengembangan perekonomian wilayah

sampai dengan akhir tahun perencanaan.

2.4.1.1 Rencana Struktur Ruang Dalam Sistem Nasional Dan ProvinsiRencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang

tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem

jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah

kabupaten, yang dapat terdiri atas:

1. PKN yang berada di wilayah kabupaten;

2. PKW yang berada di wilayah kabupaten;

3. PKL yang berada di wilayah kabupaten;

4. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan

5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah

daerah kabupaten, yaitu:

a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang memiliki skala pelayanan kegiatan skala kecamatan

atau beberapa desa; dan

b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala antar desa.

Page 27: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi,

telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi

kegiatan yang ada di wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi :

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan

bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam wilayah

kabupaten; dan

2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang yang menunjang keterkaitannya serta

memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-

pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruangwilayah kabupaten, kebutuhan pengembangan dan pelayanan

wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;

2. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten; dan

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional,rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan

memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah

kabupaten bersangkutan;

3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan

sebagai berikut :

a. Terdiri atas Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), serta pusat

kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan

penentuannya ada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

b. Memuat penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan

(PPL); dan

c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi

satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.

4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL promosi

(dengan notasi PKLp);

b. Pusat kegiatan yang dapat dipromosikan menjadi PKLp hanya Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK); dan

c. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus ditetapkan sebagai kawasan

strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya didalam arahan

pemanfataan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

Page 28: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem

jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.1.2 Rencana Struktur Ruang Kabupaten LinggaRencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lingga meliputi rencana sistem pusat kegiatan, dan rencana

sistem jaringan prasarana wilayah.Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem

perdesaan. Sedangkan sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari (i) Sistem prasarana utama yang

meliputi jaringan transportasi darat, laut dan udara; (ii) Sistem prasarana lainnya yang meliputi rencana

sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya

air, dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana Sistem Perkotaan

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah di Kabupaten Lingga dilakukan dengan merujuk pada

rencana sistem perkotaan nasional yang tertuang didalam RTRWN.Dalam sistem perkotaan

nasional Daik Lingga dan Dabo Pulau Singkep ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah

(PKW) tahap pengembangan ke II dengan mendorong pengembangan kota-kota sentra

produksi. Berkaitan dengan hal tersebut maka peran kedua kawasan perkotaan tersebut

diharapkan dapat berperan:

1. Sebagai simpul kedua kegiatan ekspor–impor yang mendukung PKN di Batam;

2. Sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta pusat pengolahan/pengumpulan barang di

wilayah kabupaten dan sekitarnya dan/atau melayani skala ProvinsiKepulauan Riau;

3. Sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten di

sekitarnya.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal merujuk pada sistem perkotaan yang ditetapkan dalam

RTRW Provinsi Kepulauan Riau.Dalam sistem perkotaan wilayah Provinsi Kepulauan Riau,

Senayang dan Pancur (Lingga Utara)ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Dengan demikian diharapkan kedua kawasan perkotaan tersebut dapat berperan sebagai:

1. Pusat pelayanan keuangan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Lingga.

2. Pusat pengolahan/pengumpulan barang beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten

Lingga.

3. Simpul transportasi beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Lingga.

4. Jasa pemerintahan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Lingga.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Untuk menetapkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Lingga, hal-hal yang

mendasari antara lain :

1. Mempertimbangkan arahan PKW dan PKL sebagaimana tersebut diatas, sehingga

penetapan PPK dapat mendukung pengembangan PKL maupun PKW yang sudah

ditetapkan dalam rencana sistem perkotaan Nasional maupun sistem perkotaan di tingkat

Provinsi.

Page 29: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Dengan memperhatikan arahan PKW dan PKL sebagaimana tertuang didalam RTRWN

dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau, maka pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan

diharapkan dapat mendukung pengembangan PKL di Senayang dan Pancur.Selain itu,

pengembangan PPK khususnya di Pulau Singkep dan Pulau Lingga, diharapkan dapat

menjadi pendukung pengembangan PKW di Dabo dan Daik.

2. Potensi dan permasalahan pengembangan di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten

Lingga.

Potensi pengembangan di setiap wilayah di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

a. Daik (Kecamatan Lingga), merupakan pusat pengembangan dengan orientasi

kegiatan berupa pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan, industri, perumahan

dan permukiman, pariwisata, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan kawasan

lindung;

b. Dabo (Kecamatan Singkep), merupakan pusat di bagian selatan dengan industri,

perdagangan, pertanian, kehutanan, pertambangan, simpul transportasi laut skala

nasional, pusat pelayanan transportasi udara skala regional, pariwisata, perumahan

dan permukiman sebagai orientasi pengembangan wilayahnya;

c. Senayang, merupakan pusat di bagian utara dengan fokus pengembangan sektor

pariwisata, perumahan dan pemukiman, pertanian, perkebunan, perikanan dan

sebagai simpul pelayanan transportasi laut lokal;

d. Lingga Utara, merupakan pusat dibagian tengah dengan fokus pengembangan

sektor pertanian, perikanan dan kelautan, Permukiman/perumahan,dan Simpul

pelayanan transportasi laut lokal sebagai orientasi pengembangan wilayahnya;

e. Singkep Barat, merupakan pusat di bagian selatan dengan fokus pengembangan

sektor pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan, perumahan dan pemukiman

sebagai sektor andalannya.

3. Issu strategis yang terkait dengan kesenjangan pengembangan wilayah di utara dan

wilayah selatan Kabupaten Lingga.

Kesenjangan pengembangan wilayah dan pelayanan sosial ekonomi dan budaya di

wilayah utara dan selatan Kabupaten Lingga (khususnya pada pulau-pulau kecil) menjadi

pertimbangan utama untuk mendorong pemerataan pelayanan pengembangan wilayah.

Namun, kondisi geografis berupa perairan yang memisahkan antara pulau-pulau kecil di

Kabupaten Lingga memerlukan penanganan yang terpadu dalam sistem aksesibilitas

yang menghubungkan antar Pusat Pelayanan Kawasan maupun Pusat Pelayanan

Lingkungan.

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut diatas, maka Pusat Pelayanan

Kawasanmerupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

kecamatan atau beberapa desa dan juga mendukung pengembangan Pusat Kegiatan

Lokal direncanakan sebagai berikut:

1. PPK Pulau Rejai (Kecamatan Senayang) Pengembangan Pulau Rejai diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan di bagian

utara wilayah Kabupaten Lingga khususnya pada pusat pengembangan pulau-pulau

kecil yang berbasis pada kelautan (wisata bahari, perikanan, pertanian).

Page 30: BAB II-BPS Lingga (Upload)

2. PPK Sungai Tenam (Kecamatan Lingga)Keberadaan pelabuhanSungai Tenam diharapkan dapat menjadi simpul transportasi

yang menghubungkan pulau-pulau kecil di bagian utara wilayah Kabupaten Lingga

dengan Pulau Lingga maupun Pulau Singkep. Dengan demikian, diharapkan pada

simpul transportasi tersebut tumbuh perkotaan yang dapat menjadi Pusat Pelayanan

Kawasan di wilayah sekitarnya yang berbasis pada pengembangan perdagangan

jasa, pergudangan industri maritim, dan pemukiman baru.

3. PPK Marok Tua (Kecamatan Singkep Barat) PengembanganMarok Tua sebagai Pusat Pelayanan Kawasan diharapkan dapat

memperkecil kesenjangan pengembangan wilayah barat dan wilayah timur Pulau

Singkep. Pengembangan Marok Tua diharapkan dapat mendorong tumbuhnya

kawasan dengan basis pengembangan sektor perkebunan, pertambangan, dan

perikanan. Selain itu, pengembangan Marok Tua juga dipersiapkan untuk mendorong

pengembangan transportasi ke Provinsi Jambi.

4. PPK Sungai Pinang (Kecamatan Lingga Timur)Pengembangan Sungai Pinang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan diharapkan dapat

memperkecil kesenjangan pengembangan wilayah timur Pulau Lingga.

Pengembangan SungaiPinang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kawasan

dengan basis pengembangan sektor perkebunan dan perikanan.

Rencana Sistem PerdesaanRencana sistem perdesaan di wilayah Kabupaten Lingga merupakan penetapan Pusat Pelayanan Lingkunganyang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.Pusat Pelayanan Lingkungan

(PPL) dikembangkan untuk mendukung pengembangan PPK yang ada di Kabupaten Lingga.

1. Pusat Pelayanan Lingkungan yang mendukung pengembangan PPK Pulau Rejai adalah

sebagai berikut:

a. PPL Cempa terletak di Kecamatan Senayang.

b. PPL Tajur Biru (Pulau Temiang)terletak di Kecamatan Senayang.

c. PPL Pulau Benan (pendukung pelayanan wisata) terletak di Kecamatan Senayang.

2. Pusat Pelayanan Lingkungan yang akan dikembangkan untuk mendukung pengembangan

PPK Sungai Tenam adalah:

a. PPL Penarik terletak di Kecamatan Lingga.

b. PPL Centeng (pelayanan wisata, agropolitan) terletak di Kecamatan Lingga Utara.

c. PPL Penuba (pelayanan perikanan)terletak di Kecamatan Selayar.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan yang akan dikembangkan untuk mendukung pengembangan

PPK Marok Tua adalah:

a. PPL Kuala Raya terletak di Kecamatan Singkep Barat.

b. PPL Jagoh terletak di Kecamatan Singkep Barat.

c. PPL Resang terletak di Kecamatan Singkep Selatan.

d. PPL Pulau Mas terletak di Kecamatan Singkep Barat.

e. PPL Lanjut terletak di Kecamatan Singkep Pesisir.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang akan dikembangkan untuk mendukung pengembangan PPK Sungai

Pinang adalah PPL Centeng di Kecamatan Lingga Utara

Page 31: BAB II-BPS Lingga (Upload)

2.4.1.3 Rencana Sistem Jaringan Prasana WilayahA. Rencana Sistem prasarana Lainnya

1. Rencana Sistem Jaringan EnergiPengembangan sistem penyediaan energi di Kabupaten Lingga meliputi jaringan minyak bumi dan

gas; jaringan transmisi tenaga listrik; dan pembangkit tenaga listrik. Pengembangan sistem penyediaan

energi di Kabupaten Lingga bertujuan:

a. Menyediakan tenaga listrik yang terjamin keandalan dan kesinambungan penyediaannya dalan

rangka penunjang kegiatan di seluruh wilayah kabupaten Lingga.

b. Melaksanakan pemanfaatan energi gas maupun minyak untuk kebutuhan rumah tangga,

industri,dan transportasi.

Rencana Jaringan Minyak Bumi dan GasPengembangan penyediaan energi untuk transportasi, rumah tangga, dan industri bertujuan

untuk menyediakan bahan bakar bagi keperluan transportasi, rumah tangga, dan industri berupa

bahan bakar gas maupun minyak bumi. Pengembangan penyediaan energi untuk transportasi,

rumah tangga, dan industri meliputi :

1. Penyediaan, pengamanan, dan pengembangan fasilitas depo pengisian Bahan Bakar

Minyak untuk keperluan rumah tangga, transportasi maupun industri yang akan melayani

seluruh wilayah kabupaten Lingga. Lokasi pengembangan depo pengisian bahan bakar

direncanakan terpadu dengan pengembangan Pelabuhan, hal ini disebabkan karena suplai

bahan bakar dilakukan dari laut dengan mempergunakan kapal. Dalam hal kerawanan

terhadap bencana maka perlu dikembangkan unit depo pengisian bahan bakar yang

terletak pada lokasi yang aman terhadap ancaman sebagai alternatif pengisian bahan

bakar apabila dalam kondisi darurat.

2. Penyediaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk keperluan transportasi

dialokasikan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lingga baik untuk transportasi darat

maupun transportasi laut dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor keamanan

lingkungan dan aksesibilitas yang akan diatur lebih lanjut didalam rencana yang lebih rinci.

3. Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar gas untuk keperluan rumah direncanakan

tersebar di setiap pusat pelayanan lingkungan.

Rencana fasilitas stasiun pengisian bahan bakar gas untuk kebutuhan rumah tangga akan

dikembangkan di Sungai Tenam (Kecamatan Lingga) dan Dabo (Kecamatan Singkep).

Sedangkan Rencana pengisian bahan bakar untuk transportasi akan dikembangkan di Dusun

Penarik Desa Kelumu (Kecamatan Lingga), Desa Sungai Buluh (Kecamatan Singkep Barat), dan

Pulau Sebangka (Kecamatan Senayang).

Rencana Jaringan Transmisi Tenaga ListrikDalam rangka meningkatkan pelayanan konsumen, maka usaha perluasan jaringan perlu

ditempuh.Perluasan jaringan distribusi (20 kV) dilakukan sesuai dengan penyebaran dan

pemusatan beban di wilayah Kabupaten Lingga.Untuk menjaga terjaminnya kontinuitas

pelayanan, maka lokasi tertentu perlu dibuat dengan sirkuit ganda. Hal ini dilakukan untuk

menghindari terjadinya pemadaman total bila terjadi gangguan pada jaringan antara pusat

pembangkit dengan gardu distribusi, atau penyaluran ke pusat-pusat beban yang sifatnya penting

yang mengalami kerugian secara ekonomis yang sangat berarti bila terjadi pemadaman listrik.

Page 32: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Parameter jaringan yang perlu diperhatikanadalah:

a. Tegangan : mengikuti standar PLN (SPLN1), jatuh tegangan yang dijinkan adalah + 5%

dan –10% dari tegangan nominal.

b. Frekuensi : kestabilan frekuensi perlu dipertahankan, mengingat ada beberapa

peralatan konsumen yang peka terhadap perubahan frekuensi. Untuk

Indonesia, frekuensi ditetapkan 50 Hz. Penyimpangan yang lazim diizinkan

adalah 3% selama 10 menit.

c. Faktor daya : Yang rendah dan ketidakseimbangan beban konsumen akan

mengakibatkan pengaruh balik pada jaringan, seperti timbulnya kerugian

besar. Diusahakan faktor daya dipertahankan 0.8.

d. Beban : Keadaan beban dan pembebanan yang tidak seimbang akan berakibat

menurunnya fungsi jaringan serta usia peralatannya.

e. Keandalan : Tingkat keandalan perlu dirumuskan sebelumnya. Kemudian pada saat

pengoperasian, dimonitor tingkat dan banyaknya gangguan, dievaluasi

berdasarkan tolok ukur tingkat keandalan yang diinginkan, dan bila perlu

dilakukan usaha penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di wilayah Kabupaten Lingga

dikembangkan pada setiap pulau yang direncanakan untuk mengembangan permukiman.

Adapun rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:

a. Pengembangan jaringan saluran udara transmisi dan distribusimeliputi:

1. Pulau Lingga meliputi:

a) Kecamatan Lingga;

b) Kecamatan Lingga Timur; dan

c) Kecamatan Lingga Utara.

2. Pulau Singkep meliputi:

a) Kecamatan Singkep;

b) Kecamatan Singkep Pesisir;

c) Kecamatan Singkep Selatan; dan

d) Kecamatan Singkep Barat.

3. Pulau Senayang Kecamatan Senayang.

4. Pulau Sebangka Kecamatan Senayang.

5. Pulau Benan Kecamatan Senayang.

6. Pulau Selayar Kecamatan Selayar.

7. Pulau Bakung Kecamatan Senayang.

8. Pulau Cempa Kecamatan Senayang.

b. Pengembangan jaringan saluran bawah laut yang menghubungkan Pulau Lingga terletak di

Penarik Desa Kelumu Kecamatan Lingga dengan Pulau Singkep terletak di Desa Jagoh

Kecamatan Singkep Barat; dan

c. Pengembangan gardu induk DesaJagoh Kecamatan Singkep Barat.

Page 33: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik

Kebutuhanlistrik di Kabupaten Lingga diperhitungkan berdasarkan kebutuhan listrik untuk rumah

tangga, sarana pelayanan umum, dan penerangan jalan. Berdasarkan hasil perhitungan

kebutuhan listrik sampai dengan tahun perencanaan 2031 adalah 162.368 kw yang meliputi listrik

untuk rumah tanggasebesar 116,170 KW, listrik untuk sarana pelayanan umum sebesar 29,043

KW dan listrik untuk penerangan jalan sebesar 17,426 KW.

Kondisi geografis Kabupaten Lingga yang berupa kepulauan menuntut perencanaan sistem

pembangkit listrik yang efisien. Kebutuhan listrik di pulau-pulau kecil untuk menunjang

pengembangan kegiatan yang direncanakan pada pulau tersebut akan dipenuhi dengan pola

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Berdasarkan perhitungan kebutuhan listrik sebagaimanatersebut diatas,maka untuk pembangkit

listrik direncanakan sebagai berikut:

1. Pulau Lingga akan menggunakan PLTD dengan kapasitas 10 MW sejumlah 7 unit yang

akan ditempatkan di Desa Sungai Pinang,Kelurahan Daik, Desa Limbung, Sungai

TenamDesa Mentuda, Desa Penuba, Desa Kerandin, dan Kelurahan Pancur. Di Pulau

Lingga terdapat potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem

Pembangkit Tenaga Listrik Min Hidro(PLMNH) di Sungai Jelutungdengan kapasitas 1,5

Mw.

2. Pulau Singkep diperlukan 10 unit PLTD dengan kapasitas masing-masing pembangkit 10

MW. yang akan ditempatkan di Kelurahan Dabo, Desa Marok tua, Desa Marok Kecil, dan

Desa Bakong. Selain itu, di Pulau Singkep (Desa Jagoh-Kecamatan Singkep Barat) juga

akan dikembangkan Pembangit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) dengan

kapasitas 2 x 3 Mw.

3. Pulau Sebangka diperlukan 3 unit PLTD dengan kapasitas masing-masing pembangkit 10

Mw yang akan ditempatkan di Pulau Senayang.

4 . Pada pulau-pulau kecil yang akan dikembangkan untuk kawasan permukiman dan wisata

yang meliputi Pulau Benan, Pulau Bakung, dan Pulau Cempa masing-masing akan

dilayani oleh 2 unit PLTD dengan kapasitas 5 Mw. Selain itu juga akan dikembangkan

pembangkit listrik alternatif tenaga surya dengan skala kecil untuk kebutuhan penerangan

rumah tangga, penerangan jalan, dan energi untuk menara telekomunikasi serta

kebutuhan kebutuhan skala kecil lainnya.

2. Rencana Sistem Jaringan TelekomunikasiJaringan telepon adalah rangkaian perangkat/sekelompok alat telekomunikasi dan kelengkapannya

yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi. Sampai saat ini jaringan telepon sudah melayani

wilayah Kabupaten Lingga, namun kapasitas masih terbatas jumlahnya. Umumnya jaringan

telekomunikasi tersebut, terdapat pada fasilitas perkantoran, perdagangan, dan jasa serta sebagian

lingkungan perumahan.

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bertujuan:

Page 34: BAB II-BPS Lingga (Upload)

1. Untuk memberikan arah penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di samping kehandalan cakupan (coverage) frekuensi telekomunikasi

dengan tujuan meminimalkan jumlah menara telekomunikasi yang ada, dengan prioritas

mengarahkan pada penggunaan/dalam penggunaan/pengelolaannya maupun penggunaan

ruang, namun tetap menjamin kehandalan cakupan pemancaran, pengiriman dan atau

penerimaan telekomunikasi;

2. Untuk menyediakan sarana telekomunikasi yang terjangkau masyarakat dan merata seluruh

wilayah kabupaten Lingga baik daratan maupun lautan; dan

3. Mengembangkan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh

wilayah kabupaten.

Berkaitan tujuan pengembangan jaringan telekomunikasi maka rencana pengembangan jaringan

telekomunikasi adalah sebagai berikut:

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan KabelPengembangan jaringan telepon kabel, harus dikembangkan secara bertahap dan ekonomis sesuai

dengan kebutuhan serta arah pengembangan wilayah terutama kawasan yang di tetapkan sebagai

pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL) serta pusat pelayanan kawasan (PPK).

Pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi kabel direncanakan yang mengikuti jaringan

cakupan pelayanan ke seluruh pusat pelayanan dan wilayah pengembangannya.Kebutuhan jaringan

telekomunikasi kabel direncanakan dengan acuan sebagai berikut:

Rumah tangga : 4 unit/100 penduduk

Fas. sosial dan umum : 3 % dari rumah tangga

Telepon umum/ wartel : 1 unit/3.000 jiwa

Warnet : 1 unit/12.000 jiwa

Rumah kabel : 1 unit/1.500 SST

STO : 1/20.000

Berdasarkan standar tersebut, maka pengembangan jaringan telepon di Kabupaten Lingga

direncanakan dengan mengembangkan STO serta Rumah Kabel (RK) guna meningkatkan kapasitas

sambungan telepon. Rencana kebutuhan telepon di Kabupaten Lingga tahun 2010 mencapai 3,808

sambungan dan 63 unit Rumah Kabel serta 5 Stasiun Otomat.

Pada tahun akhir perencanaan (tahun 2031) kebutuhan mencapai 6.936sambungan dengan

kebutuhan 116 Rumah Kabel dan 9 unit STO.

Untuk memenuhi kebutuhan jaringan telepon di Kabupaten Lingga, maka direncanakan

pengembangan jaringan kabel yang terdiri dari:

a. Pengembangan jaringan yang menghubungkan PKW Daik - PKL Pancur - PPK Sungai Tenam -

PPL Centeng - PPL Penarik - PPK Sungai Pinang terletak di Pulau Lingga; dan

b. Pengembangan jaringan yang menghubungkan PKW Dabo - PPK Marok Tua –PPL Resang -

PPL Kuala Raya - PPL Jagoh terletak di Pulau Singkep.

Pengembangan Sistem Jaringan Nirkabel

Page 35: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Mengembangkan sistem telekomunikasi satelit atau telekomunikasi nirkabel (selular) melalui

pembangunan BTS dikembangkan untuk dapat melayani seluruh wilayah kabupaten lingga baik

daratan maupun perairan dengan memperhatikan tingkat kepadatan bangunan dan tingat kepadatan

jasa telekomunikasi.

Pengembangan jaringan telekomunikasi di pulau-pulau kecil akan dikembangkan dengan jaringan

telepon nirkabel melalui pengembangan menara BTS yang tersebar dan menjangkau seluruh wilayah

Kabupaten Lingga.Rencana pengembangan BTS di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan BTS di Kecamatan Lingga meliputi Daik sebanyak 3 (tiga) BTS, Musai

sebanyak 2 (dua) BTS, Panggak Darat sebanyak 2 (dua) BTS, Mepar sebanyak 2 (dua) BTS,

Mentuda sebanyak 2 (dua) BTS), Pekajang, dan Kelumu.

2. Pengembangan BTS di Kecamatan Lingga Utara meliputi Bukit Harapan sebanyak 2 (dua)

BTS, Pancur sebanyak 3 (tiga) BTS, Resun, Sungai Besar, Teluk, danLimbung.

3. Pengembangan BTS di Kecamatan Lingga Timur berada di Sungai Pinang dan Kudung.

4. Pengembangan BTS di Kecamatan Selayar berada di Pulau Selayar.

5. Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep meliputi Dabo sebanyak 4 (empat) BTS dan Batu

Berdaun sebanyak 3 (tiga) BTS.

6. Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep Barat meliputi Jagoh sebanyak 3 (tiga) BTS, Raya

sebanyak 3 (tiga) BTS, Marok Tua sebanyak 3 (tiga) BTS, Sungai Harapan sebanyak 2 (dua)

BTS, Sungai Buluh, Tinjul, dan Posek.

7. Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep Pesisir meliputi Persing sebanyak 2 (dua) BTS

dan Kote.

8. Pengembangan BTS di Kecamatan Singkep Selatan berada di Berhala dan Marok Kecil

(Resang)

9. Pengembangan BTS di Kecamatan Senayang meliputi Pulau Senayang sebanyak 2 (dua) BTS,

Penaah sebanyak 2 (dua) BTS berada di Pulau Buluh dan Pulau Kongki Besar, Cempa, Rejai,

Benan, Mensanak, Pulau Bukit, Tajur Biru, Pulau Kentar, Pasir Panjang, Mamut, Batu

Berlobang, Baran, Pulau Batang, dan Temiang.

Pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam kawasan berdasarkan kepadatan

bangunan serta kepadatan jasa telekomunikasi yang lokasi persebarannya ditetapkan dengan Peratuan

bupati memperhatikan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah direncanakan untuk

pengembangan menara bersama (beberapa operator) baik menara rangka maupun menara

tunggal.

2. Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas tanah dan di atas bangunan dengan memperhatikan

keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan.

3. Pada kawasan dengan perkotaan penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan

tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal tinggi maksimum 52 meter dari

permukaan tanah dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian

lingkungan.

4. Menara Telekomunikasi dibangun sesuai dengan kaidah penataan ruang ruang, keamanan dan

ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Page 36: BAB II-BPS Lingga (Upload)

5. Pengaturan zona-zona pembangunan menara transmisi selular (BTS), terutama yang berada di

kawasan perkotaan disesuaikan dengan kriteria teknis keindahan kota serta mempertimbangkan

faktor keamanan.

Dalam rangka pengaturan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lingga, perlu

disusun masterplan pengaturan menara telekomunikasi di Kabupaten Lingga dengan

memperhatikan rencana tata ruang.

3. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya AirRencana sistem jaringan sumber daya air dikembangkan yang terdiri atas: Daerah Aliran Sungai

(DAS), Prasarana Air Baku untuk Air Bersih, dan Sistem Pengendalian B.

Daerah Aliran Sungai(DAS)Daerah aliran sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Lingga terdiri dari DAS Bakung,

DAS Cikasim, DAS Daik, DAS Jelutung, DAS Kelumu, DAS Keton, DAS Langkap, DAS

Limas, DAS Marok Tua, DAS Mengkuding, DAS Mentuda, DAS Nerekeh, DAS Pancur, DAS

Panggak Darat, DAS Petengah, DAS Resun, DAS Selayar, DAS Senayang, DAS Serak, DAS

Sergang, DAS Sungai Besar, DAS Sungai Pinang, DAS Tanda, dan DAS Temiang.

Prasarana Air Baku Untuk Air BersihRencana penataan sumber daya air untuk air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air

bersih menjadi sangat penting mengingat wilayah Kabupaten lingga terdiri dari banyak pulau-

pulau kecil yang tidak memiliki sumber air baku yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air

minum. Pada saat ini kebutuhan air minum dipenuhi dari air sumur. Mengingat kondisi

geografis serta luas pulau serta jumlah penduduk yang semakin meningkat maka

pengambilan air tanah akan mengakibatkan intrusi air laut khususnya pada kawasan pesisir.

Dengan demikian maka kebutuhan air minum di Kabupaten Lingga direncanakan dengan

sistem perpipaan. Untuk menuju pada sistem tersebut maka penataan sumber daya air untuk

air baku menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi penduduk samai

akhir tahun perencanaan.

Pada saat ini pelayanan kebutuhan air minum perpipaan didapat dari sumber mata air yang

terdapat di Pulau Lingga dan Pulau Singkep. Untuk memenuhi kebutuhan air minum yang

lebih besar sampai dengan akhir tahun perencanaan maka akan di kembangkan sistem

pengolahan air bersih dengan memanfaatkan air sungai Daik dan sumber air baku dari

kolong yang banyak terdapat di Pulau Singkep.

Untuk menjaga kelestarian sumber air baku dari Sungai Daik dan kualitas air kolong maka

perlu dijaga kualitas air sungai tersebut. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembatasan

kegiatan kegiatan yang dapat menyebabkan penuruan kualitas air sungai yang meliputi:

1. Menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi sedimentasi pada sungai yang dapat

menurunkan debit air maupun kualitas air.

2. Melarang pembuangan limbah ke Sungai sungai atau kolong yang akan dikembangkan

sebagai air baku untuk air minum.

3. Menetapkan ruang sempadan kolong sebagai daerah pengamanan air baku.

Page 37: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan, sumber mata air yang terdapat di Wilayah

Kabupaten Lingga umumnya dijumpai di sekitar kaki, lereng dan bagian atas perbukitan dan

mempunyai penyebaran tidak merata. Sumber mata air di wilayah Kabupaten Lingga adalah

sebagai berikut:

a. Gunung Muncung Kecamatan Singkep;

b. Cenot Kecamatan Lingga;

c. Bukit Raja Kecamatan Lingga Utara;

d. Limbung Kecamatan Lingga Utara;

e. Sungai Kerandin Kecamatan Lingga Timur;

f. Kudung Kecamatan Lingga Timur;

g. Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur;

h. Tebing Kecamatan Lingga Utara;

i. Sumber Mata Air Gunung Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir;

j. Gunung Daik Kecamatan Lingga;

k. mata air terjun Ciklatip Kecamatan Singkep Barat;

l. mata air terjun Resun Kecamatan Lingga Utara;

m. Tanjung Keriting Kecamatan Lingga Timur;

n. Gunung Tunggal Kecamatan Singkep Barat;

o. Gemuruh Kecamatan Singkep;

p. Sungai Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir;

q. Sungai Ulu Medap Kecamatan Lingga Utara;

r. Sungai Tanjung Gantung Kecamatan Senayang;

s. Tanah Tinggi Kecamatan Selayar; dan

t. Bukit Selayar Kecamatan Selayar;

u. kolong Berindat di Kecamatan Singkep Pesisir;

v. kolong Pasir Kuning di Kecamatan Singkep;

w. kolong Serayak diKecamatan Singkep Selatan;

x. kolong Sungai Kerekel di Kecamatan Singkep Selatan;

y. kolong Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat; dan

z. kolong Tanah Sejuk terletak di Kecamatan Singkep

Dalam kaitannya dengan kelestarian sumber air baku dari mata air tersebut diatas, maka harus

dijaga kelestarian hutan yang menjadi daerah tangkapan air.

Rencana Sistem Pengendalian BanjirWilayah Kabupaten Lingga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari lautan, pulau-pulau kecil

dengan daya dukung terbatas. Pengembangan ruang untuk permukiman direncanakan pada pulau-

pulau besar dengan pendayagunaan ruang ruang pesisir sehingga dapat dicapai optimasi

pengembangan ruang darat dan laut. Kondisi ini mengakibatkan wilayah pengembangan menjadi

relatif datar dengan perbedaan elevasi kecil terhadap permukaan air laut yang memungkinkan

sebagian wilayah dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang mengakibatkan aliran drainase tidak

lancar dan meluasnya daerah genangan. Kawasan yang rawan terhadap banjir adalah kawasan di

Page 38: BAB II-BPS Lingga (Upload)

wilayah hilir. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air dan belum optimalnya

sistem drainase.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya banjir adalah mengedalikan air

sungai di daerah hulu. Agar koefisien limpasan permukaan yang semakin besar dan konsentrasi

aliran di daerah hulu dapat di kendalikan maka perlu mempertahankan daerah tutupan lahan yang

menjadi daerah tangkapan air serta mempertahankan kelestarian ruang yang menjadi wilayah DAS

setiap sungai.

Perubahan fungsi pemanfaatan lahan dari kawasan hutan menjadi kawasan terbangun, secara

langsung akan mempengaruhi besarnya koefisien limpasan permukaan yang semakin besar dan

konsentrasi aliran. Selain itu perubahan fungsi tersebut akan merusak bagian hulu sungai (DAS),

seperti pada DAS Daik, DAS Nerekeh, DAS Panggak, DAS Tanda, DAS Keton, DAS Sungai Pinang.

DAS tersebut perlu dijaga kelestariannya dalam upaya untuk mengedalikan banjir.

Penataan DAS direncanakan sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian hutan yang menjadi kawasan hulu sungai sungai yang direncanakan

sebagai kawasan permukiman di kabupaten Lingga;

2. Membatasi dan mengedalikan perkembangan di sepanjang DAS;

3. Menjaga kelestasian daerah resapan air;

4. Pengembangan cek dam dan atau waduk waduk pengendali banjir.

4. Rencana Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Sistem Jaringan PersampahanRencana sistem penanganan persampahan di Kabupaten Lingga meliputi prediksi jumlah

timbunan sampah dan kebutuhan prasarana untuk penanganannya serta sistem penanganan

pada tempat pengelolaan sampah akhir.Tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Lingga

adalah:

1. Meminimalkan volume sampah dan pengembangan prasarana pengolahan sampah

dengan teknologi yang berwawasan lingkungan.

2. Mencapai target penanganan 75 % dari jumlah total sampah khususnya di permukiman

perkotaan yang dilakukan baik pada sumbernya, proses pengangkutan maupun

pengelolaannya di TPA.

3. Mendorong keterlibatan masyarakat didalam proses pengelolaan sampah.

Perkiraan timbulan sampah di Kabupaten Lingga dilakukan dengan proyeksi penduduk dan standar

produksi sampah yang dihasilkannya. Berdasarkan besaran-besaran tersebut, maka dapat dihitung

produksi sampah dan perkembangannya. Total timbunan sampah pada akhir tahun perencanaan di

kabupaten Lingga adalah 921 m3 per hari.

Rencana penanganan persampahan di Kabupaten Lingga dibedakan menjadi 2 yaitu:

Penanganan sampah pada lingkungan permukiman perkotaanPenanganan sampah di lingkungan perkotaan khususnya di Pulau Lingga dan Pulau Singkep

dikembangkan dengan sistem penanganan sampah terpadu yang meliputi sistem pengumpulan,

sistem pengangkutan sementara, pengolahan akhir dan pengolahan untuk sampah tertentu.

Page 39: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Rencana sistem penanganan sampah di permukiman perkotaan di Kabupaten Lingga adalah

sebagai berikut :

a. Pengelolaan sampah permukiman perkotaan di Kabupaten Lingga dilakukan melalui proses

pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pengolahan.

b. Sistem pengolahan sampah direncanakan sistem pengolahan sampah secara terpadu.

c. Penggunaan teknologi tepat-guna untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan

prasarana persampahan

d. Pengembangan prasarana sampah bahan berbahaya dan beracun serta pengelolaannya

dilakukan dengan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan

e. Pemanfaatan kembali sampah non-organik pada sumber produksi sampah; Skenario ini

diharapkan dapat mereduksi sampah sebesar 20% pada TPS dan 10% di TPA sehingga

total reduksi sampah adalah 30%.

f. Komposter sampah organik pada sumber domestik; di TPSdan TPA

g. Pengembangan sumber energi alternatif (gas metan) pada Tempat Pengelolaan Sampah

Akhir.

h. Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir dilakuan dengan sistem sanitary landfill.i. Peningkatan daerah pelayanan pengelolaan sampah.

Lokasi yang memungkinkan untuk dinominasikan sebagai Lokasi Tempat Pengelolaan Sampah

Terpadu (TPST) di Kabupaten Lingga, adalah sebagai berikut:

Air Merah II Desa Sungai Raya, Kecamatan Singkep Barat seluas ± 5 Ha.

Desa Musai Kecamatan Lingga seluas ± 5 Ha.

Penanganan sampah pada lingkungan permukiman perdesaanPenanganan sampah di pedesaan dan pulau-pulau kecil direncanakan untuk dilakukan secara

swadaya oleh masrakat dengan sistem komposting.

Rencana sistem penanganan sampah di permukiman pedesaan di Kabupaten Lingga adalah

sebagai berikut:

a. Pemanfaatan kembali sampah non-organik pada sumber produksi sampah.

b. Komposter sampah organik pada secara on site oleh masyarakat.

Rencana Sistem Penyediaan Air MinumBerdasarkan hasil perhitungan rencana kebutuhan air bersih di Kabupaten Lingga pada akhir tahun

rencana (tahun 2031) adalah sebesar 216.74 ltr/org/detik atau 18.725,944 ltr/org/hr. Kebutuhan air

bersih setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk. Rencana kebutuhan air bersih ini dihitung menggunakan standar yang dikeluarkan

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang menyusun standar kebutuhan akan air bersih

untuk masyarakat dengan asumsi 150 Lt/org/hari dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk kabupaten Lingga pada akhir tahun perencanaan adalah 173.388 jiwa.

2. Kebutuhan air minum penduduk kabupaten lingga akan dipenuhi dengan sistem perpipaan

yang di kelola oleh PDAM Kabupaten Lingga.

Page 40: BAB II-BPS Lingga (Upload)

3. Konsumsi domestik meliputi sambungan rumah (SR) dan kran umum (KU), dengan asumsi 150

ltr/org/hr pada akhir tahun perencanaan. Sementara tingkat konsumsi untuk kran umum (KU)

adalah tetap, yaitu 30 ltr/org/hr.

4. Sambungan rumah (SR) akan melayani 4 penduduk, sementara 1 kran umum (KU) akan

melayani 100 penduduk.

5. Kehilangan air pada akhir perencanaan (tahun 2031) kehilangan air turun menjadi 15% dengan

rata-rata pengurangan 1% setiap tahunnya.

Pengembangan air minum dirumuskan berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang ada saat

ini, baik berkaitan dengan kinerja PDAM, ketersediaan air baku yang memiliki kriteria layak minum,

dan hasil proyeksi tingkat kebutuhan air minum Kabupaten Lingga pada masa yang akan datang.

Dalam kaitannya dengan aspek pengembangan wilayah, maka arahan rencana pelayanan air minum

direncanakan sejalan dengan arahan pengembangan wilayah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengembangan air minum di Kabupaten Lingga diarahkan

untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Berkurangnya pemakaian air tanah dan terpeliharanya sumber daya air tanah dan air

permukaan sebagai air baku.

2. Terlaksananya distribusi air minum untuk seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan

maupun di pedesaan serta pulau pulau kecil yang memiliki keterbatasan sumberdaya air baku

untuk air minum

3. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dapat mendukung

kebutuhan penduduk serta aktivitas kawasan perencanaan dengan melihat kecenderunagn dan

kendala faktor ketersediaan produksi air dan kecenderungan peningkatan aktivitas dan

penduduk dan penyediaan air bersih untuk masyarakat dengan kualitas yang baik serta

kuantitas yang mencukupi secara berkesinambungan.

4. Terlaksananya konservasi air tanah untuk pengendalian muka tanah, muka air tanah dan

kerusakan struktur tanah.

5. Tersedianya air minum yang memenuhi standar yang ditetapkan, baik secara kualitas maupun

kuantitas kepada seluruh penduduk.

6. Tercapainya target pelayanan air minum sebesar 75% pada akhir tahun perencanaan.

7. Terjaganya konservasi hutan dalam rangka menjaga ketersediaan air baku dari sumber sumber

air yang ada di Kabupaten Lingga.

Kebijakan pengembangan penyediaan air minum dilakukan melalui:

1. Prioritas pelayanan perlu diberikan kepada seluruh kawasan terbangun khususnya di daerah

perkotaan dan daerah rawan air minum di pulau-pulau kecil serta daerah dengan kondisi air

tanah yang tidak dapatdi konsumsi sebagai air minum.

2. Pengembangan IPA (Instalasi Pengolahan Air) untuk pengolahan air baku di sungai-sungai

yang memiliki potensi dikembangkan sebagai penyediaan air baku

3. Pembangunan IPA baru untuk menambah kapasitas produksi dan perluasan jaringan

perpipaan distribusi untuk meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan.

Page 41: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Lingga adalah:

1. Membagi wilayah pelayanan air minum di Kabupaten Lingga meliputi :

a. Pelayanan air minum di wilayah perkotaan di Pulau Lingga akan dilayani dengan sistem

perpipaan dari mata air serta pengolahan air baku dari Sungai Daik dan Sungai Tanda.

b. Pelayanan air minum di wilayah perkotaan di Pulau Singkep akan dilayani dengan sistem

perpipaan dari mata air serta pengolahan air baku dari Sungai air Gemuruh.

c. Pelayanan air minum di wilayah perkotaan di Pulau Senayang dilayani dengan sistem

perpipaan dari mata air di Pulau Sebangka dan di distribusikan ke Pulau Senayang.

d. Pelayanan air minum di wilayah perkotaan di Pancur dan sekitarnya dilayani dengan

sistem perpipaan dari mata air Ulu Sungai Medap.

e. Pelayanan air minum di pulau-pulau kecil akan dilayani dengan sistem perpipaan dari

penampungan air dan kolam penampungan air.

2. Penyediaan air minum pada masa yang akan datang dilakukan oleh PDAM, dengan

meningkatkan kinerja pelayanan melalui optimasi pemanfaatan kapasitas produksi tersisa,

serta penambahan kapasitas produksi dan perluasan jaringan distribusi.

3. Target tingkat pelayanan akan mencapai 75% di perkotaan di seluruh wilayah Kabupaten

Lingga.

4. Tingkat kehilangan akan menjadi 15% hingga akhir tahun perencanaan.

5. Dalam rangka pengembangan air minum perpipaan di Kabupaten Lingga perlu disusun

masterplan penyediaan air minum.

Rencana Sistem Jaringan Air Limbah Sampai dengan saat ini Kabupaten Lingga belum memiliki jaringan perpipaan air limbah. Air dari

bekas mandi, mencuci, dan memasak yang dialirkan ke saluran drainase, sungai melalui saluran

terbuka ataupun tertutup. Sedangkan air limbah yang berupa tinja diolah sementara melalui

septictank atau cubluk.

Penanganan air limbah di Kabupaten Lingga menjadi sangat penting khususnya pada kawasan yang

dikembangkan di wilayah pesisir dan kawasan perlotaan dengan kepadatan penduduk sedang

sampai tinggi. Secara umum tujuan perencanaan pengelolaan air limbah di Kabupaten Lingga

sampai dengan akhir tahun perencanaan adalah untuk meminimalkan tingkat pencemaran air tanah

dan meningkatkan, serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan.

Berdasarkan hasil perhitungan, perkiraan timbulan air limbah Kabupaten Lingga awal perencanaan

tahun 2010 sebesar 4,355.04 liter/org/hari dari total kebutuhan air bersih, sedangkan pada akhir

perencanaan diperkiraan timbulan air limbah sebesar 13,951.64 liter/org/hari.

Dilihat dari jumlah truk pengangkut tinja, dan untuk kebutuhan truk tinja berdasarkan standar,

Kabupaten Lingga dengan 5 kecamatan memerlukan 9 kendaraan. Asumsi yang digunakan untuk

perencanaan kebutuhan truk penyedot tinja adalah:

Kapasitas truk pengangkut tinja = 2 m3

Ritasi pelayanan = 3 rit/hari

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dankonidisi geografis wilayah kabupaten Lingga,

maka secara umum rencana penanganan air limbah dilakukan secara on site dan off site

Page 42: BAB II-BPS Lingga (Upload)

berdasarkan karakter wilayah yang akan ditangani. Sebagai acuan akan dipergunakan kriteria

penanganan air limbah berdasarkan kepadatan penduduk dan tingkat pemakaian air bersih.

Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Lingga, maka rencana pengembangan air limbah di

Kabupaten Lingga sampai dengan akhir tahun perencanaan dapat dikelompokan sebagai berikut:

Penanganan air limbah kawasan perkotaan a. Pengembangan pengelolaan air limbah on site di kawasan perumahanperkotaan.

b. Pengembangan pengelolaan air limbah on site komunal pada perumahan di perkotaan

dengan kepadatan tinggi.

c. Pengembangan fasilitas jamban dan tangki septik untuk menggantikann fasilitas cubluk.

d. Penambahan MCK umum di daerah yang minim sarana sanitasi khususnya pada kawasan

padat dan kumuh.

e. Pengadaan dan pengelolaan truk tinja untuk meningkatkan pelayanan penanganan air

limbah.

f. Penambahan/pengadaan mobil tangki tinja seiring dengan rencana peningkatan

pelayanan pengurasan.

g. Pembangunan IPLT baru di Pulau Lingga dan Pulau Singkep yang dilakukan sejalan

dengan kenaikan volume lumpur tinja.

h. Pengembangan jaringan air limbah kawasan permukiman perkotaan direncanakan di

permukiman perkotaan Kecamatan Lingga dan Kecamatan Singkep.

Penanganan air limbah permukiman pedesaani. Pengembangan fasilitas jamban dan tangki septik untuk menggantikan fasilitas cubluk.

j. Penambahan MCK umum di daerah pedesaan yang minim sarana sanitasi.

k. Pengembangan jaringan air limbah kawasan permukiman pedesaan direncanakan di

permukiman pedesaanKecamatan Lingga, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Timur,

Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan

Singkep Selatan, Kecamatan Singkep Barat, dan Kecamatan Senanyang.

Penanganan air limbah kawasan Industri Penanganan limbah industri akan dilakukan secara terpusat dengan :

l. Pengembangan pelayanan sistem perpipaan tertutup terpusat;

m. Pembangunan sistem sewerage pada kawasan industri

n. Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun diatur sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

o. Rencana pengembangan jaringan air limbah untuk kawasan industri di wilayah Kabupaten

Lingga direncanakan di Kecamatan Lingga dan Kecamatan Singkep Barat.

Penanganan air limbah kawasan permukiman pesisir dan pulau-pulau kecilp. Memperbaiki pelayanan sarana jamban pribadi dan komunal serta meningkatkan

penyediaan tangki septik komunal yang memadai.

q. Pengembangan fasilitas jamban dan tangki septik untuk menggantikann fasilitas cubluk.

r. Pengembangan jaringan air limbah untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

direncanakan di Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Singkep,

Kecamatan Singkep Barat, dan Kecamatan Senayang.

Page 43: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Rencana Pengembangan Sistem Proteksi KebakaranBerdasar fungsi kawasan dan kepadatan penduduk, resiko bahaya kebakaran dapat digolongkan

menjadi 3 wilayah yaitu:

1. Tingkat Resiko Kebakaran-1

Resiko terbesar terdapat di kawasan perkotaan Kecamatan singkep (Dabo) dan kecamatan

Lingga Utara (Pancur)yang merupakan area pusat perdagangan kepadatan tinggi serta

perumahan dari kepadatan tinggi dengan bahan bangunan kayu dan jarak antar bangunan

yang kurang memadai untuk mencegah penyebaran api apabila terjadi kebakaran.

2. Tingkat Resiko Kebakaran-2

Kawasan perkotaan di Kecamatan Singkep Barat dan Kawasan perkotaan di kecamatan

Lingga sebagai kecamatan tumbuh cepat.

3. Tingkat Resiko Kebakaran-3

Kecamatan dengan resiko kecil akan bahaya kebakaran terdapat di Kecamatan Lingga

Utara dan Senayang.

2.4.2 RENCANA POLA RUANG KABUPATEN LINGGA

Rencana pola ruang di Kabupaten Lingga terdiri dari rencana pola ruang darat dan pola ruang laut. Dengan

memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan

pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang

serta, perkembangan tataguna lahan dan kesesuaian lahan, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang

untuk Kabupaten Lingga sebagaimana diuraikan berikut ini.

2.4.2.1 Rencana Pola Ruang Darat A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan nilai sejarah serta

budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pemantapan kawasan lindung sejalan

dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Keputusan Presiden No. 32

Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan

kondisi biogeofisik wilayah yang mempunyai karakteristik dan keunikan masing-masing.

Dengan mengacu pada kedua peraturan perundangan tersebut, maka kawasan lindung yang akan

dimantapkan di wilayah Kabupaten Lingga yang dinyatakan sebagai kawasan non-budidaya adalah

kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu daerah-daerah yang memiliki

kendala fisik tertentu seperti lereng curam, rawan banjir, rawan longsor dan erosi, kawasan bergambut,

dan kedalaman efektif agak dangkal hingga dangkal.

Kawasan Hutan LindungTujuan pemantapan kawasan hutan lindung adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana

banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara

tanah, air tanah, dan air permukaan, guna terwujudnya kelestarian sumberdaya hayati dan

lingkungan bagi upaya kelangsungan hidup.Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang

merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan

Page 44: BAB II-BPS Lingga (Upload)

sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,

mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan BawahannyaKawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Lingga

berupa kawasan resapan air. Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air

hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

Kawasan ini terletak di daerah tangkapan air (chathment area) hulu sungai.

Kawasan resapan air ini juga dikembangkan sebagai penyangga hutan lindung dan sebagai

pembatas secara fisik batasan hutan lindung dengan kawasan budidaya di Kecamatan Lingga dan

Gunung Lanjut, Gunung Terap.

Kawasan Perlindungan SetempatKawasan perlindungan setempat di Kabupaten Lingga meliputi kawasan sempadan pantai,

kawasan sempadan sungai, kawasan sepadan kolong, kawasan sekitar mata air, kawasan hutan

kota, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan.

Kawasan Sempadan PantaiKabupatenLingga terdiri dari pulau-pulau kecil dan pantai.Garis pantai yang ada harus

dipertahankan kondisinya terutama pada daerah-daerah rawan abrasi yang berhadapan

langsung ke laut lepas atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia sehingga

penetapan sempadan pantai menjadi sangat penting bagi kelestarian ekonsistem pantai

dan laut. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional

dengan bentuk dan kondisi pantai

Kawasan Sempadan SungaiKabupaten Lingga memiliki 25 sungai yang tersebar di 2 pulau yakni di Lingga dan

Singkep.Sungai-sungai pada pulau-pulautersebut perlu dilindungi dengan pembentukan

sempadan sungai yang sesuai dengan kondisi fisiknya masing-masing. Berdasarkan

Sistem DAS, Kabupaten Lingga terbagi menjadi DAS Daik, DAS Nerekeh, DAS Panggak,

DAS Tanda, DAS Keton, DAS Sungai Pinang. Pengamanan sempadan sungai menjadi

sangat penting untuk melindungi daerah sempadan sungai dari kegiatan manusia yang

dapat mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta

mengamankan aliran sungai.

Kawasan Sempadan Mata Air Tujuan penetapan ruang sempadan mata air adalah untuk melindungi mata air atau sumber air

baku dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik mata air di

Kabupaten Lingga terdapat sumber mata air yang menjadi air baku bagi kebutuhan air bersih

Kawasan Sempadan Kolong Penetapan kawasan sempadan kolong bertujuan untuk melindungi sumber air baku dari kegiatan

manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik pinggir kolong dan dasar kolong.

Di Pulau Singkep terdapat banyak kolong yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber

air baku bagi pelayanan kebutuhan air minum.

Page 45: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Hutan Kota (Kebun Raya Lingga)Kawasan hutan Kota di Kabupaten Lingga akan dikembangkan sebagai Kebun Raya

Kabupaten Lingga. Kebun Raya ini akan dikembangkan di Kecamatan Lingga di sekitar

kawasan pusat pemerintahan Kabupetan Lingga dan Hutan Lindung Gunung Daik

Ruang Terbuka Hijau PerkotaanRuang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dikembangkan sebagaimana tertuang dalam amanat

Undang-undang penataan ruang bahwa 30 % dari luas kawasan permukiman perkotaan akan

dikembangkan sebagai RTH yang terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10 % RTH privat

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Ekosistem hutan bakau merupakan salah satu ekosistem yang dominan dan memiliki peranan

yang penting mengingat fungsinya sebagai penjaga kestabilan sumberdaya hayati di wilayah

peisisir. Kawasan ini berperan dalam pengasuhan dan pemijahan aneka biota laut, melindungi

pantai dari sedimentasi, dan penyerap bahan tercemar.

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu PegetahuanKawasan cagar alam budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan dimana lokasi bangunan

hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Tempat

serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan

bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu

pengetahuan. Termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan peninggalan sejarah dan budaya

serta perkampungan tua, antara lain kawasan sejarah Melayu di Daik Lingga.

Kawasan Rawan BencanaTujuan penetapan kawasan rawan bencana adalah melindungi manusia dan kegiatannya dari

bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi geoligi dan morfologi ruang, kawasan rawan bencana

di Kabupaten Lingga meliputi:

Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan,

tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng.Tanah longsor adalah suatu jenis

gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (debris avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides). Gaya-gaya gravitasi dan rembesan

(seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (instability) pada lereng alami maupun

lereng yang dibentuk dengan cara penggalian atau penimbunan.

Kawasan Rawan Bencana BanjirSecara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas

normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta

sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi

air hujan sehingga meluap.Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat

sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia.

Page 46: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang dan AbrasiKawasan rawan gelombang pasang berada sekitar pantai rawan terhadap gelombang pasang

akibat angin kencang dengan kecepatan tinggi atau gravitasi bulan atau matahari.Kriteria kawasan

ini adalah kawasan yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai

100 kilometer per jam yang timbul akibat kecepatan angin atau gravitasi bulan dan

matahari.Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman

yang berada di sekitar pantai atau pesisir.

Kawasan lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya sebagaimana arahan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau,antara lain

kawasan terumbu karang dan pulau-pulau yang memiliki luas sangat kecil.Kawasan lindung pada

pulau-pulau yang sangat kecil tersebut ditujukan untuk melindungi ekosistem pulau-pulau kecil, garis

pantai dan perairan laut di sekitarnya yang memiliki sifat rentan terhadap berbagai bentuk gangguan

kegiatan budidaya.

B. Kawasan Budidaya Kawasan Hutan Produksi

Tujuan penetapan kawasan adalah memanfaatkan hasil hutan secara terbatas, yang kegiatan

ekploitasinya dilakukan dengan cara tebang pilih dan tanam kembali. Arahan kebijakan untuk

ruang kawasan hutan produksi terbatas adalah pengusahaan hutan produksi melalui

pemberian izin HPH dengan menerapkan pola tebang pilih dan tanam kembali.

Kawasan Hutan RakyatHutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0,25 Ha, yang

penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan (lebih dari 50%), dan atau tanaman tahun

pertama minimal 500 batang. Kawasan hutan rakyat berfungsi dalam menanggulangi lahan

kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan, juga sebagai salah satu upaya pengentasan

kemiskinan dengan memperdayakan masyarakat setempat.

Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman PanganPada kawasan tersebut, akan dikembangkan tanaman yang menghasilkan bahan

pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Lingga. Dalam

rangka menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan

pangan, ditetapkan beberapa kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan

sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelnjutan (LP2B) dan Lahan

Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi dan

dikembangkan secara konsisten.

Kawasan Peruntukan HortikulturaPertanian hortikultura yang tumbuh di Kabupaten Lingga adalah: jagung, ubi kayu,

Page 47: BAB II-BPS Lingga (Upload)

ubi jalar, talas, kacang dan sagu. Jenis pertanian lahan kering ini dikembangkan pada

lahan yang bersesuaian, baik berdasarkan peta kesesuaian lahan maupun fakta di

lapangan.

Kawasan Peruntukan PerkebunanKawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan

yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pengembangan

kawasan perkebunan adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk

komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, serta

pegembangkan kawasan sentra produksi perkebunan.

Kawasan Peruntukan PeternakanKawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan

pengusahaan ternak. Kawasan peternakan dapat dilakukan secara terpadu sebagai bagian

dari komponen usaha tani lainnya (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau

perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau

suaka alam).

Kawasan Peruntukan PerikananKawasan peruntukan perikanan darat di Kabupaten Lingga berupa kawasan peruntukan perikanan

budidaya (tambak/air tawar) dan kawasan peruntukan pengembangan pelabuhan perikanan berupa

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya tambak/air tawarRencana pengembangan kawasan perikanan budidaya tambak/air tawar di

Kabupaten Lingga

Kawasan Peruntukan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)Pengolahan ikan atau industri perikanan (added value) terhadap hasil

tangkapan/budidaya ikan masih berlum berkembang di Kabupaten Lingga. Mengingat

potensi perikanan tangkap/budidaya yang sangat besar (terutama laut), serta

perlunya transformasi struktur ekonomi masyarakat yang berbasis non lahan, maka

usaha pengolahan ikan merupakan salah satu tumpuan peningkatan perekonomian

masyarakat Kabupaten terutama di kawasan pesisir Kabupaten Lingga.

Kawasan Peruntukan IndustriKegiatan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,bahan baku, barang setengah jadi,

dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan

rancang bangun dan perekayasaan industri. Kawasan perindustrian merupakan kawasan yang diperuntukkan

bagi pemusatan kegiatan industri.

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Page 48: BAB II-BPS Lingga (Upload)

pengembangan kegiatan wisata dapat dikembangkan pada kawasan lain yang memiliki potensi

untuk dikembangkan sebagai kegiatan wisata seperti kawasan cagar budaya, kawasan hutan

lindung, kawasan sempadan pantai dan sebagainya.

Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan Permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan

lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan

dan perdesaan

Kawasan Permukiman Perkotaan

Tujuan dari pengembangan kawasan permukiman kota adalah

mengembangkan kawasan permukiman kota sebagai tempat pemusatan

penduduk yang ditunjang oleh pendidikan, perdagangan dan jasa,

perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas sosial, Ruang Terbuka

Hijau (RTH), instalasi militer, cagar budaya dan fasilitas penunjang perkotaan

yang memadai sesuai dengan fungsi dan hirarkinya.

Kawasan Permukiman PedesaanTujuan dari pengembangan kawasan permukiman pedesaan adalah

mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya

pertanian yang terbesar sesuai dengan potensi pertanian.Pengembangan

permukiman perdesaan juga dimaksudkan untuk menyediakan ruang untuk

pengembangan peumahan masyarakat yang berorientasi pada pengusahaan sektor

pertanian, peternakan maupun perikanan yang dilengkapi dengsan sarana dan

prasarana permukiman yang memadai.

Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan Pusat Pemerintahan Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan Potensi Pertambangan

2.4.2.2 Rencana Peruntukan Pola Ruang LautSebagaimana diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Lingga terdiri dari wilayah

perairan (laut). Banyak potensi yang terdapat di dalam wilayah perairan. Agar berbagai aspek yang

terdapat pada perairan ini tidak terjadi konflik pemanfaatan seperti terganggunya ekosistem yang

sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran

maka harus diatur sedemikian rupa pemanfaatannya. Selain itu banyaknya pulau-pulau kecil di

Kabupaten Lingga yang pengelolaannya perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat potensi

dan masalah yang dapat muncul di kawasan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan

pengembangan kawasan laut, termasuk juga didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di

Kabupaten Lingga agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang yang berkelanjutan.

Kawasan Pemanfaatan Umum

Page 49: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Pemanfaatan ruang dan sumberdaya di kawasan pemanfaatan umum dilakukan dalam rangka

peningkatan nilai dan optimalisasi sumberdaya yang ada bagi kepentingan masyarakat, baik

secara ekonomi, sosial dan budaya.

Kawasan Konservasi Kawasan Cagar Alam Laut

Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena kondisi alam, tumbuhan, satwa, dan

ekosistemnya yang khas perlu dilindungi dan berkembang secara alami.

Kawasan Suaka Alam Laut Kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan

habitat alami yang memberi perlindungan bagi perkembangan flora fauna yang khas dan

beraneka ragam.

Alur LautAlur pelayaran adalah bagian dari ruang lalu lintas laut yang alami maupun buatan yang dari segi

kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari. Alur Laut dapat

dimanfaatkan untuk alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel

bawah laut.

Page 50: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Peta 2.3. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lingga

Peta 2.4. Rencana Pola Ruang Kabupaten Lingga

Page 51: BAB II-BPS Lingga (Upload)

2.5. Sosial dan BudayaFasilitas pendidikan di Kabupaten Lingga belum cukup merata, terutama pada Sekolah

setingkat SMU/sederajat, dimana masih ada 2 Kecamatan yang belum memiliki Sekolah setingkat

SMU/sederajat, yaitu Kecamatan Singkep Selatan dan Singkep Pesisir. Fasilitas pendidikan di

Kabupaten Lingga dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.11. Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia di Kabupaten Lingga

No Nama KecamatanJumlah Sarana Pendidikan

SD/Sederajat SMP/Sederajat SMU/Sederajat

1 Kecamatan Lingga 19 10 3

2 Kecamatan Lingga Utara 21 4 1

3 Kecamatan Lingga Timur 9 2 2

4 Kecamatan Singkep 14 4 5

5 Kecamatan Singkep Barat 22 6 1

6 Kecamatan Singkep Selatan 6 2 0

7 Kecamatan Singkep Pesisir 5 1 0

8 Kecamatan Senayang 39 15 6

9 Kecamatan Selayar 7 1 1

TOTAL 142 45 19Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Lingga

Sedangkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Lingga pada tahun 2014 sejumlah 7.329 KK

yang tersebar merata di seluruh Kecamatan. Daerah yang memiliki jumlah KK miskin terbesar adalah

Kecamatan Senayang dengan jumlah 2651 KK dan yang terkecil di Kecamatan Singkep Selatan

dengan jumlah 81 KK. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Miskin

Page 52: BAB II-BPS Lingga (Upload)

NO NAMA KECAMATANJUMLAH KELUARGA MISKIN

(KK)

1 Kecamatan Lingga 1.096

2 Kecamatan Lingga Utara `1.473

3 Kecamatan Lingga Timur 730

4 Kecamatan Singkep 672

5 Kecamatan Singkep Barat 97

6 Kecamatan Singkep Selatan 81

7 Kecamatan Singkep Pesisir 197

8 Kecamatan Senayang 2.651

9 Kecamatan Selayar 332

TOTAL 7.329Sumber : Data Daftar Rekapitulasi PPLSD

Adapun jumlah rumah yang ada di Kabupaten Lingga adalah sebanyak 22.206 Rumah,

dengan Kecamatan yang memiliki rumah terbanyak di Kecamatan Singkep, yakni 8.026 rumah dan

yang terkecil di Kecamatan Selayar yakni 840 rumah. Dengan kondisi jumlah rumah di Kabupaten

Lingga secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.13. Jumlah Rumah per-Kecamatan

No Nama Kecamatan Jumlah Rumah

1 Kecamatan Lingga 2.784

2 Kecamatan Lingga Utara 2.830

3 Kecamatan Lingga Timur 994

4 Kecamatan Singkep 8.026

5 Kecamatan Singkep Barat 3.516

6 Kecamatan Singkep Selatan

7 Kecamatan Singkep Pesisir

8 Kecamatan Senayang 3.216

9 Kecamatan Selayar 840

Total 22.206Sumber : Dinkes Kabupaten Lingga

2.6. Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten LinggaPada tahun 2006 telah dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga dimana Perangkat Daerah Kabupaten Lingga terdiri dari:

Page 53: BAB II-BPS Lingga (Upload)

1. Sekretaris Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) asisten dan 10 (sepuluh) Bagian2. Staf Ahli3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat4. Dinas-Dinas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Koperasi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5. Lembaga Teknis Daerah Inspektorat Badan Kepegawaian dan Diklat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Badan Penanaman Modal dan Perizinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Rumah Sakit Umum Daerah

Page 54: BAB II-BPS Lingga (Upload)

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga

BUPATI

WAKIL BUPATI

Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat

Bagian Administrasi Pemerintahan UmumBagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Asisten Perekonomian & Pembangunan

Bagian Administrasi PembangunanBagian Administrasi Perekonomian

Asisten Administrasi Umum

Bagian HukumBagian OrganisasiBagian HumasBagian Umum

STAF AHLI

Bidang HukumBidang PembangunanBidang Kemasyarakatan & SDMBidang Keuangan & Ekonomi

KELURAHAN / DESA

KECAMATAN

DINAS DAERAH

Dinas Kebudayaan dan PariwisataDinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kependudukan dan Catatan SipilDinas KesehatanDinas Pekerjaan UmumDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan InformatikaDinas Perindustrian Perdagangan, dan Koperasi Dinas Pertambangan dan EnergiDinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

InspektoratBadan Kepegawaian dan DiklatBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikBadan Lingkungan HidupBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaBadan Penanaman Modal dan Perizinan Badan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahKantor Perpustakaan dan ArsipRumah Sakit Umum Daerah

SATUAN PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

DPRD SEKRETARIAT DPRD

Bagian UmumBagian Persidangan dan Risalah

Bagian KeuanganBagian Humas dan Protokol

BUPATI

BAPPEDA

Bidang Fisik dan Prasarana

SEKRETARIAT DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bidang Cipta KaryaBidang Kebersihan dan Pertamanan

DINAS KESEHATAN

Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

Gambar 2.2 Diagram SKDP Teerkait Dalam Pembangnan Sanitasi Kabupaten Lingga

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Page 55: BAB II-BPS Lingga (Upload)

2.7 Komunikasi dan MediaPada tahun 2014 ini Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga melaksanakan dua Program, yakni

Program Penilaian Area Beresiko. Program penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat tujuannya

adalah memberikan arahan kepada masyarakat untuk supaya merubah perilaku hidup mereka

dari yang tidak sehat menjadi sehat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.14 Kegiatan Komunikasi Terkait Sanitasi

No KEGIATAN TAHUN DINAS

PELAKSANATUJUAN

KEGIATANKHALAYAK SASARAN PESAN KUNCI PEMBELAJA

RAN

1 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

2014 Dinas Kesehatan

Merubah perilaku masyarakat terhadap kehidupan lingkungan yang tidak sehat menjadi sehat

Masyarakat di daratan Kabupaten Daik dan Dabo Raya

Lingkungan sehat itu adalah sesuatu yang indah

2 Studi Penilaian Area Beresiko

2014 Dinas Kesehatan

Mendapatkan Informasi dimana saja pola hidup/perilaku hidup masyarakat yang beresiko terhadap sanitasi

20 Desa di Kab.Lingga dengan 1 desa 20 Responden.

Mari sama-sama kita merubah perilaku sanitasi yang buruk menjadi baik

Sedangkan Pada peta media informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang Sanitasi belum ada data yang tersedia

Page 56: BAB II-BPS Lingga (Upload)