bab i pendahuluan - bandungkab.go.id tahunan tahun 2015.pdf · laporan tahunan dinas perumahan, ......

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan Tahunan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini, adalah merupakan laporan kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dinas dalam rangka pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015. Adapun tujuannya adalah : 1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai

masukan dalam peningkatan kinerja dinas; 2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas,

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja dinas;

3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 2

1.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, tugas pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan, penataan ruang dan sebagian bidang pekerjaan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung adalah : 1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Penyusunan Program

3. Bidang sebanyak 6 Bidang yaitu : a. Bidang Pengembangan Kawasan, membawahkan ;

1). Seksi Pengembangan Kawasan Khusus 2). Seksi Kerjasama Pengembangan Kawasan


b. Bidang Pengembangan Perumahan, membawahkan ; 1). Seksi Pembangunan Perumahan 2). Seksi Pembinaan Perumahan 3). Seksi Pengembangan Fasilitas Umum

c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan ; 1). Seksi Perencanaan Tata Ruang 2). Seksi Pemanfaatan Ruang 3). Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

d. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan ; 1). Seksi Pembangunan Bangunan Gedung 2). Seksi Pembinaan Teknis 3). Seksi Pengendalian Bangunan

e. Bidang Permukiman, membawahkan : 1). Seksi Pembangunan 2). Seksi Pembinaan Teknis 3). Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri

f. Bidang Kebersihan, membawahkan : 1). Seksi Pelayanan Kebersihan 2). Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan 3). Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebanyak 8 (delapan) unit yaitu :

a. UPTD Pemadam Kebakaran (Wilayah Soreang, Ciparay dan Cicalengka) terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

b. UPTD Pertamanan dan Pemakaman terdiri atas : Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

c. UPTD Pengangkutan Sampah (Wilayah Soreang, Baleendah, Ciparay dan Rancaekek) terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.


Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan terdiri atas :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kepala Dinas (Eselonering II b)

Sekretaris (Eselonering III a)

Kepala Bidang (Eselonering III b)

Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)

Kepala Seksi (Eselonering IV a)

Kepala UPTD (Eselonering IV a)

Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)

Kelompok Jabatan Fungsional umum tertentu

Pelaksana (Staf)

PNS (Pegawai Negeri Sipil)

TKK (Tenaga Kontrak Kerja)

Non PNS (Pegawai Harian Lepas)

J u m l a h

1

1

6

3

17

8

8

18

267

3

328

660

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didasarkan pada dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) serta mengacu kepada kebijakan umum APBD yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.


Kebijakan keuangan tahun 2015 dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 yang disepakati bersama antara Bupati Bandung dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung

melalui Nota Kesepakatan DPRDDPPKNomor

/1213/9032014/10/903_ tanggal 23 Juli 2014 tentang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015 dan Nota Kesepakatan DPRDDPPKNomor

/1214/9032014/11/903_ tanggal 23 Juli 2014

tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 2 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 meliputi program / kegiatan yaitu : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah 12. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi. Teknis & Perkantoran 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah 14. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah


b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan: 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional 8. Penataan Landcape Komplek Pemda Kabupaten Bangung

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan : 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 2. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,terdiri atas kegiatan: 1. Inventarisasi Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum Kabupaten

Bandung 2. Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Kabupaten Bandung 3. Sosialisasi Peraturan-peraturan Pembangunan Bangunan Gedung

Negara di Kabupaten 4. Evaluasi Kelembagaan

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

f) Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) 2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu 4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 5. Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka laksana Rt.04 Rw. 10 Desa

Pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung (Bangub) 6. Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih Rw. 04 Desa

Tangsimekar Kec. Paseh Kabupaten Bandung (Bangub)


7. Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih Rw. 04 Desa Sukaresmi Kec. Rancabali Kabupaten Bandung (Bangub)

8. Pembangunan TPT/Drainase Babakan Tiga Cibeureum (Bangub)

g) Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin 2. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan

dan lingkungan hunian berimbang 3. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin 4. Penanggulangan Kemiskinan ( Bantuan Gubernur ) 5. Peningkatan Sanitasi (Air Limbah) Perkotaan Jawa Barat ( Bantuan

Gubernur ) 6. Pembangunan Sanitasi Tipe ODF ( Bantuan Gubernur ) 7. Pembangunan Sanitasi Tipe Pre ODF ( Bantuan Gubernur ) 8. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK + IPAL (37 Kegiatan

Unggulan) (BANGUB) 9. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK + IPAL (37 Kegiatan

Unggulan) (BANGUB) 10. Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Sabermas ) di DAS

Citarum ( GCB ) ( 37 Kegiatan Unggulan ) ( BANGUB )

h) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan

perumahan

i) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, terdiri atas kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

2. Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

4. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

5. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran


j) Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan :

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

k) Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

l) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Pengawasan dan Pengendalian Ruang

M) Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan

Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung 2. Penyusunan Analisis harga satuan bangunan di Kabupaten Bandung 3. Penyusunan data bangunan Pemerintah berbasis web di Kabupaten

Bandung 4. Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan

Penertiban Bangunan) n) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh,

terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh.

2. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh o) Program perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

p) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan


4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah ( Motor 3 Roda, Bank Sampah, Pencacah Komposter, Gerobak Sampah, Dump Truk, TPS) ( Bantuan Gubernur )

7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (37 Kegiatan Unggulan) (BANGUB)

8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (BANGUB)

q) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas kegiatan :

1. Penataan RTH 2. Pemeliharaan RTH 3. Penyusunan Masterplan RTH 4. Pengendalian Reklame 5. Pengadaan Sarana Pemerintah/Ruang Publik/RTH (Luncuran Bantuan

Gubernur) 6. Pembebasan Lahan untuk RTH Warung Lobak ( Bantuan Gubernur ) 7. Pertamanan dan Pemakaman (BANGUB)

r) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Terdiri atas kegiatan : 1. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (PSPM)

s) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1. Revitalisasi IPAL Cipatik Soreang ( Bantuan Gubernur )


1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum dan Sistematika

Penyusunan.

Bab II Program Kerja

Berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.

Bab III Anggaran, Realisasi Pendapatan Dan Belanja

Berisi Pendapatan dan Belanja.

Bab IV Pelaksanaan Kegiatan Dan Hasilnya

Berisi Pelaksanaan Kegiatan berikut Hasilnya dari setiap Program dan

Kegiatan dari berbagai sumber dana

Bab V Permasalahan Dan Upaya Pemecahan

Berisi Permasalahan dan Upaya Pemecahan.

Bab VI Kesimpulan Dan Saran

Berisi Kesimpulan Dan Saran.


BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN

1. Visi Dan Misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

1.1. Visi Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, serta memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung, aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang selama kurun waktu 2011 - 2015, visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah : Permukiman Yang Layak, Tertata Dan Berkelanjutan Tahun 2015

Penjelasan dari visi tersebut :

a. Permukiman : Tempat bermukim masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.

b. Layak : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tempat bermukim warganya

c. Tertata : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung

d. Berkelanjutan

: Permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang


1.2. Misi Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 7 (Tujuh) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian

ruang yang berkualitas dan terintegrasi. 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan

permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung,dan sarana prasarana kebersihan.

3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyakat.

4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan permukiman.

5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum / air bersih, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat.

6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.

7. Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan.

Misi 1 : Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan terintegrasi.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,ruang lautan,dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang efektif yang dapat digunakan diperkotaan maupun diperdesaan yang berupa lahan memiliki luas relatif tetap. Sementara penghuninya selalu berkembang dan bertambah seiring perkembangan waktu. Dengan perkembangan waktu dan pertambahan jumlah penghuni, dalam pemanfaatan ruang suka terjadi konflik kepentingan yaitu konflik kepentingan antar manusia (penduduk) maupun antar kepentingan pembangunan.


Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung berjalan secara pesat, namun belum sepenuhnya perkembangan tersebut terimbangi oleh kuantitas ataupun kualitas penataan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk terwujudnya tata ruang yang berkualitas diperkotaan, perdesaan dan kawasan khusus/tertentu perlu pemantapan perencanaan penataan ruang dan atau rencana detail tata ruang yang sesuai perkembangan pembangunan dengan berdasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung. Aspek pengelolaan yang terpadu antara sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan melalui pengembangan jaringan prasarana lingkungan permukiman yang sesuai rencana detail tata ruang dapat membentuk ruang yang berkualitas.

Penataan ruang merupakan hal yang paling mendasar dalam penerapan pola pembangunan yang terencana dan terkendali. Misi ini dimaksudkan untuk terciptanya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan

Perwujudan peningkatan kinerja penataan ruang yang implementatif adalah dengan terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal, terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan perkotaan dan perdesaan yang memenuhi standar dan terintegrasi, dan terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang Misi meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan dan perdesaan yang implementatif dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dan perwujudan pelaksanaan Misi 1 Kabupaten Bandung yakni Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Government and Clean Governance).


Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Kebersihan

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas dan jati diri manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan layanan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, dengan demikian dalam pengaturan bangunan gedung harus tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung (gedung dan rumah negara, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung sarana sosial, gedung sarana olah raga/kesenian sarana dan prasarana gedung), harus memenuhi persyaratan adminstratif dan teknis bangunan gedung serta diselenggarakan secara tertib. Persyaratan adminstratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Selain itu juga dengan penyelanggaraan dan peningkatan lingkungan dan pemukiman sehat, program pengelolaan Rumah Tidak Layak Huni menjadi rumah Sehat.


Untuk Peningkatan sarana, prasaran kerbersihan, melalui pemeliharaan dan peningkatan kondisi TPA Babakan, penyediaan TPST serta pemantauan/pengawasan terhadap TPS yang merupakan bagian dari PSU di komplek-komplek perumahan.

Misi Meningkatkan Kualitas Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Kebersihan dalam rangka melaksanakan Misi 5 Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan tata ruang wilayah serta Misi 7 Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Misi 3 : Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, serta Bencana Alam / Sosial Bidang Perumahan dan Permukiman

Kabupaten Bandung, merupakan salah satu kabupaten yang dikategorikan daerah rawan bencana, baik bencana gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, puting beliung maupun bencana sosial. Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung terjadi hampir sepanjang tahun dengan tidak mengenal waktu dan tempat. Salah satu fungsi yang melekat pada tupoksi dispertasih dalam penanganan bencana ini adalah pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Pencegahan dan penanggulangan bencana mencakup fungsi manajemen dalam pemadam kebakaran. Fungsi manajemen dalam pemadam kebakaran adalah pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai dengan api padam. Perkembangan penyelenggaran pembangunan gedung di wilayah Kabupaten Bandung menunjukan perkembangan semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan sarana dan prasarananya. Oleh karena itu pengaturan pengamanan bangunan gedung atau pembangunan terhadap bahaya kebakaran senantiasa selalu dilakukan peningkatan kualitas baik dalam pencegahan maupun dalam penanggulangan/pemadaman kebakaran. Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran selain sarana dan prasarana kebakaran yang lengkap dan siap pakai, perlu juga terimbangi dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah seluruh


personil yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi manajemen pemadam kebakaran yang mempunyai dasar pengetahuan, pengalaman dan keahlian dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi : keahlian pengamanan kebakaran (fire safety), keahlian penyelamatan darurat dan keahlian manajemen kebakaran.

Misi Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 . yaitu meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang melalui

pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan permukiman.

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku pembangunan agar setiap penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung tertib dan tercapai sesuai rencana serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek pengendalian pembangunan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Secara konseptual pemantauan dan evaluasi dalam siklus manajemen pembangunan merupakan bagian integral dari fungsi pengendalian pembangunan. Pengendalian pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan mengikuti perkembangan pembangunan agar seuai dengan rencana. Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah yang besar dan beraneka ragam karakteristik, serta besarnya jarak perbedaan antara suatu karakteristik wilayah dengan karakteristik lainnya. Mekanisme pengawasan dan pengendalian bangunan merupakan suatu keharusan untuk dapat mengatur perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bandung terutama pada daerah-daerah dengan tingkat perkembangan pembangunan yang relatif pesat. Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk


mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB.

Misi Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Misi 5 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian

pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan

Cakupan pelayanan di sektor air minum, limbah dan sampah masih rendah dibanding jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bandung. Cakupan yang rendah tersebut disebabkan karena pembangunan dan pengelolaan sarana air minum, sarana limbah dan persampahan masih terlalu berorientasi pada pembangunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah saja. Sementara laju pertambahan penduduk di Kabupaten Bandung yang relatif tinggi menyebabkan kebutuhan air minum, pengelolaan limbah dan sampah terus meningkat. Contoh di sektor persampahan, timbunan sampah di Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan kemampuan pengangkutan masih terbatas, mengacu kepada kondisi sampai tahun 2015 baru bisa melayani 24 kecamatan perkotaan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.

Paradigma pengelolaan sampah saat ini yaitu masih kumpul-angkut-buang, dan sampah masih dianggap sebagai limbah atau musuh yang harus dibuang. Cara pandang tersebut kedepan harus dirubah karena sampah sebagai sumber daya yang dapat diolah sehingga menghasilkan pendapatan dan menjadi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan minat/peran investor/dunia usaha dalam pengolahan sampah.


Pelaksanaan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, maka masyarakat sebagai penghasil sampah harus ikut bertanggung jawab baik pasif maupun aktif secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungannya dengan difasilitasi oleh pemerintah melalui bimbingan dan penyuluhan serta pemanfaatan fasilitas. Misi meningkatkan sistem pengolahan dan pemanfaatan sampah serta pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan misi Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Misi 6 : Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang sudah selesai dikerjakan dari berbagai program sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 15.020 unit sehingga sampai saat ini Rumah Tidak Layak Huni masih sebanyak 55.721 unit. Pada tahun 2015 dengan sumber dana APBD Kab. Bandung telah dikerjakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.269 unit. Tidak sebandingnya penyediaan rumah dan kebutuhan rumah yang ada di masyarakat mengakibatkan pemadatan bangunan yang berdampak pada menurunnya kualitas perumahan dan permukiman sehingga menjadi kawasan-kawasan yang tidak layak dan cenderung kumuh. Sebaran rumah yang tidak layak huni dan sebaran kawasan-kawasan kumuh di Kabupaten Bandung relatif cukup tinggi. Sementara disisi lain, fakta menunjukan bahwa dalam penyediaan rumah, peran masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan lebih 80 % rumah yang ada di Kabupaten Bandung dibangun oleh warga masyarakat dengan berbagai cara. Dengan demikian sudah selayaknya, dalam pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni serta kawasan-kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bandung paradigma harus dirubah, perubahan tersebut sejalan dengan peraturan yang ada bahwa dalam pembangunan perumahan dan


permukiman masyarakat harus menjadi pelaku utamanya, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator saja. Hal lain, sektor perumahan dan permukiman ini faktanya melibatkan berbagai pelaku lain seperti swasta dan dunia usaha. Untuk itu kiranya perlu dilakukan sinergitas antara para pelaku tersebut, sehingga pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bandung dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, produktif dan berkelanjutan. Misi 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan Misi Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan melalui kegiatan kegiatan administrasi, pemerintahan umum serta pelayanan kesekretariatan dalam rangka perbaikan performa dinas berbasis pada kinerja, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan misi Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan profesionalisme birokrasi.

2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk

pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Bandung sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2011 2015. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan

dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisen dengan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka


mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program adalah :

1) Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan terintegrasi. Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus guna menunjang terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :

Terkendalinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.

Terbangunnya pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

2) Meningkatkan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung dan sarana prasarana kebersihan. Misi ini dijabarkan kedalam 7 (tujuh) tujuan yaitu : Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan

permukiman dalam rangka terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan meningkatnya kesadaran budaya hidup bersih dan sehat guna perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan

Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat.


Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam pembangunan guna menunjang terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dengan sasaran meningkatnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung dan rumah negara.

Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dengan sasaran

Meningkatnya pemerataan akses layanan pendidikan. Terwujudnya peningkatan keberdayaan perempuan, generasi muda dan

olah raga, dengan sasaran :

Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olah raga masyarakat. Terwujudnya pengembangan dan pelestarian kekayaan budaya sunda,

dengan sasaran :

Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya sunda. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan beragama, dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas penataan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan.

3) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di

lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : terwujudnya peningkatan aktifitas pencegahan dan peningkatan produktivitas penanggulangan bencana kebakaran guna menunjang terwujudnya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial dengan sararan :

Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, pemahaman, wawasan dan keterampilan masyarakat mendeteksi dini pemadaman kebakaran sebelum datangnya unit pemadam kebakaran.

Menurunnya kerugian akibat bencana kebakaran serta terminimalisirnya area/jumlah bangunan yang terbakar yang pada gilirannya meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat.

4). Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.

Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu :


Terwujudnya kinerja pembangunan permukiman guna menunjang terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran :

Meningkatnya sinergitas dan keterpaduan kebijakan dan program pembangunan bidang permukiman guna menunjang meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.

Terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang permukiman guna menunjang terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum, dengan sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas peraturan perundangan lingkup

permukiman guna menunjang meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur daerah.

Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan layanan air minum perdesaan dan sanitasi, dengan sasaran:

Meningkatnya kemampuan pengelola layanan air minum perdesaan dan sanitasi.

5) Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, limbah, drainase

permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta.

Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu : Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum, limbah dan

persampahan kepada masyarakat Kabupaten Bandung, dengan sasaran:

Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan persampahan kepada masyarakat

Meningkatnya capaian MDGs di sektor air minum, limbah dan persampahan.

Terwujudnya peningkatan pengelolaan air minum, limbah dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan sasaran:

Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan persampahan melalui peningkatan peran masyarakat


Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan air minum, limbah dan persampahan melalui sinergi dan peningkatan peran masyarakat dan swasta (dunia usaha).

Terwujudnya peningkatan pengelolaan drainase permukiman dengan sasaran : meningkatnya pengelolaan, pengendalian, dan penataan sistem drainase permukiman

6) Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui pembangunan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta. Misi ini dijabarkan kedalam 1(satu) tujuan yaitu : Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan

mendorong peran masyarakat sebagai pelaku utama dan mensinergikan dengan dunia usaha / swasta, dengan sasaran:

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman melalui pembangunan dan perbaikan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta/dunia usaha menuju lingkungan perumahan permukiman yang layak.

7) Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : Tercapainya pelayanan publik prima, sebagai wujud dari profesionalisme

birokrasi di bidang Cipta Karya, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang rumahan dan

permukiman, kebersihan dan penataan ruang melalui pembangunan dan perbaikan standar pelayanan minimum, meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan swasta/dunia usaha.

Terpenuhinya target pendapatan daerah di bidang kecipta karyaan 3. Kebijakan dan Program

Kebijakan adalah keputusan dan atau landasan hukum untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan dan program Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Bandung yaitu :


3.1 Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah lingkup Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan guna menunjang peningkatan kapasitas keuangan daerah . Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah lingkup Dinas Pertasih dengan program : optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi retribusi daerah.

3.2 Kebijakan peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan

permukiman dan utilitas umum serta sarana prasarana bangunan gedung negara dan rumah negara. Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu : 1) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Guna mendukung

kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan utilitas umum dengan program yaitu : a. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas b. Pengembangan utilitas umum

2) Peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat dengan program : a. Pengembangan kesehatan lingkungan b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

3) Peningkatan kuaitas pelayanan publik guna menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan

3.3 Kebijakan peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan

kebakaran guna menunjang peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu kebijakan peningkatan perlindungan dan kesejahteran sosial. Guna menunjang kebijakan tersebut dilakukan kebijakan peningkatan kualitas


pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dengan program : peningkatan kapasitas dan kualitas menajemen penanggulangan kebakaran.

3.4 Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang perkotaan dan perdesaan guna menunjang percepatan pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung, diantaranya kebijakan percepatan pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan suatu upaya penyerasian antara pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyerasian tersebut dapat dilaksanakan apabila penataan ruang diselenggarakan dengan baik yang mengacu kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Implikasi UU No 26 Tahun 2007 terhadap penyelenggaraan penataan ruang, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pelasanaan dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan Penataan Ruang di tingkat Kabupaten yaitu: 1. Penetapan RTRW Kabupaten harus dengan Peraturan Daerah 2. Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang

tercantum dalam RTRW Kabupaten. 3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)

harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Penyebaran informasi berkaitan dengan RTRW kabupaten dan RDTRK

(Perkotaan, Perdesaan dan Strategis). Pembinaan Penataan Ruang melalui : 1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang

penataan ruang 3. Pendidikan dan Pelatihan 4. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 5. Penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat Pelaksanaan Penataan Ruang terdiri dari Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.


Perencanaan Tata Ruang, yaitu Penyusunan RTRW Kabupaten, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)

Pemanfaatan Ruang, yaitu jabaran dari indikasi program yang termuat dalam RTRW Kabupaten, RDTRK (Perkotaan, Perdesaan, dan Strategis). Indikasi program ini dilaksankan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif.

Pengawasan Penataan Ruang terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pelaksanaan pengawasan ini melibatkan masyarakat. Peran masyarakat diantaranya yaitu partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, dalam pemanfaatan ruang dan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Terkait dengan hal-hal pokok di atas, maka Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, mempunyai rencana strategi penyelenggaraan penataan ruang sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Tata Ruang; menyusun Rencana Detail Kawasan

Perkotaan, Perdesaan dan Strategis, sampai semua wilayah di kabupaten terbagi habis di dalam 3 kelompok kawasan di atas (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis), sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007-2027.

2. Program Pemanfaatan Ruang: menyusun indikasi program pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang telah disusun.

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang:

Menyusun Peraturan Zonasi bersama-sama dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang nya.

Melaksanakan program survey dan pemetaan dalam rangka melengkapi data base dan map base berupa foto udara skala 1 : 1000 serta peta fotogrametris skala 1 : 1000 dan 1 : 5000.


3.5 Kebijakan peningkatan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu kebijakan menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem tata ruang yang terpadu. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan program:

Peningkatan kinerja pengendalian dan pengawasan bangunan, melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian aktifitas pembangunan

Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang permukiman serta peningkatan kualitas peraturan lingkup permukiman dengan program pengembangan produk hukum daerah

Peningkatan kemampuan pengelolaan air minum perdesaan dan sanitasi, malalui kegiatan pembinaan kelompok pengelola air minum perdesaan dan sanitasi.

3.6 Kebijakan peningkatan kinerja operasional manajemen pengelolaan persampahan danlimbah domestik lingkungan permukiman

Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan program:

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam

usaha pelestarian lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah domestik

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan dan limbah domestik

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perumahan, tata ruang dan kebersihan di Kabupaten Bandung.


Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 2015 adalah : 1. Mewujudkan profesionalisme aparatur. 2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata

bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. 3. Memenuhihakdasarkebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan

sanitasi. 4. Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pengawasan kinerja drainase

permukiman. 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis

dan cepat tumbuh. 6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan

yang sehat, aman, serasi dan teratur. 7. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 8. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta

menjadikan sampah sebagai sumber daya. 9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah,teduhdan

lestari.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 2015 adalah:


1. Meningkatnya kinerja aparatur Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator: a) Tertib administrasi kepegawaian. b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan. c) Tertib administrasi keuangan. d) Persentase SOP yang diterapkan. e) Persentase SPM yang diterapkan. f) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti . g) Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, tata ruang dan

kebersihan. h) Prosentase kesesuaian program yang di rencanakan terhadap program

yang dianggarkan 2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan

gedung lainnya Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase bangunan gedung pemerintah daerah yang layak. b) Prosentase gedung yang telah memenuhi standar c) Prosentase Rehabilitas gedung juang baleendah

d) Prosentase sarana prasarana yang di bangun 3. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi

Pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih yang merupakan prasarana dasar bagi kehidupan manusia. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase rumah tangga pengguna air bersih. b) Persentase rumah tangga yang bersanitasi c) Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan d) Jumlah pembinaan kelompok pengelolaan Air Bersih dan sanitasi


4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase kota Meningkatkan pemenuhan infrastruktur drainase kota dimaksudkan untuk menanggulangi banjir kota di Kabupaten Bandung. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase drainase yang layak.

5. Pengembangan kawasan cepat tumbuh, desa potensial, kawasan perbatasan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai

ketetapan penataan ruang dan tertata rapih. b) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh

infrastruktur dasar. 6. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Rasio rumah layak huni. b) Persentase rumah tangga ber sanitasi. c) Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh. d) Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik.

7. Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan. b) Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. c) Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya. d) Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW e) Luas wilayah produktif f) Luas wilayah industri g) Luas wilayah kebanjiran h) Luas wilayah kekeringan i) Luas wilayah perkotaan


8. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase sampah yang mendapat penanganan. b) Rasio tempat pembuangan sampah (TPST) Kabupaten Bandung per satuan

penduduk. c) Rasio jumlah truk pengangkutan sampah per satuan penduduk d) Jumlah sarana kebersihan (Mobil Oprasional)

5. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S O (Strengths Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan program unggulan Kepala Daerah, antara lain:

Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman (Raksa):

1) R, Rumah; Program perbaikan permukiman Rumah Tidak Layak Huni

2) A, Air; Program penyediaan sanitasi air bersih

3) K, Kakus; Program penyediaan sarana MCK

4) S, Sampah; Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat

5) A, Alam; Program perbaikan alam dan lingkungan


Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang serta penanganan kawasan strategis;

Peningkatan sumber daya aparatur dalam pelayanan publik;

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta pelayanan dasar, yang diwujudkan dalam bentuk percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

6. Rencana Kinerja Tahun 2015 Sebagai Implementasi dari program program yang telah ditetapkan, maka

disusun Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung pada tahun 2015. Dalam menentukan kegiatan tersebut berpedoman kepada : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 2 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;


7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Pendapatan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu : a. Retribusi Pelayanan Pemakaman berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun

2012. b. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Perda Nomor 17

Tahun 2012. c. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Tanah dan

Bangunan (Rumah Susun Sewa) berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2012.

d. Retribusi Pelayanan Persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012.

e. Retribusi Penyedotan Kakus berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000.


Anggaran dan Realisasi Belanja

Untuk kegiatan belanja SKPD Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 170.532.992.472,61 yang bersumber dari dana : 1. APBD sebesar .............................................. Rp. 117.241.690.760,61

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar ............... Rp. 6.842.945.990,00

3. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar .... Rp. 45.898.355.722,00

4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) Rp. 550.000.000,00

J u m l a h Rp. 170.532.992.472,61

Realisasi Belanja Daerah tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung terdiri dari : 1. APBD sebesar............................................... Rp. 109.902.739.582,00

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar................ Rp. 6.676.850.800,00

3. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar................ Rp. 19.025.797.289,00

4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) Rp. 248.577.000,00

J u m l a h Rp. 135.853.964.671,00

Sisa Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2015 pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung terdiri dari : 1. Sisa Anggaran sebesar ............................... Rp. 3.660.143.292,91

2. Sisa Lelang sebesar ................................... Rp. 3.527.856.120,70

3. Tidak Dilaksanakan sebesar ... Rp. 26.790.228.388,00

J u m l a h Rp. 34.679.027.801,61


BAB III

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pendapatan

Pos-pos pendapatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan berupa Hasil Retribusi Daerah, yaitu: 1. Retribusi Sewa Rumah Susun 2. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 4. Retribusi Pelayanan Persampahan 5. Retribusi Penyedotan Tinja Gambaran rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2015

No Jenis Pendapatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian

1.

2.

3.

4.

5.

Retribusi Pelayanan Persampahan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Rumah Susun Retribusi Penyedotan Tinja Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

2.900.000.000,00

11.500.000,00

252.000.000,00

27.500.000,00

6.450.000.000,00

2.711.542.400,00

11.660.000,00

173.210.000,00

14.555.000,00

6.882.067.491,00

93,50

101,39

68,73

52,93

106,70

J u m l a h 9.641.000.000,00 9.793.034.891,00 101,58


Adapun hasil keluaran setiap retribusi sebagai berikut :

1. Retribusi dari Sewa Unit Hunian sebanyak 74 Unit dengan tingkat hunian Rata rata 80% atau 55 Unit kamar setiap Bulannya.

2. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah terbitnya surat ijin mendirikan bangunan untuk :

Fungsi Hunian 153 unit

Fungsi Usaha 155 unit Fungsi Sosial Budaya 14 unit Fungsi Keagamaan 2 unit Fungsi Struktur Berdiri Sendiri (Tower) 36 unit

3. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah untuk : a) Penyediaan Tanah Makam

Tidak menggunakan peti 213 m2

Menggunakan peti biasa 78 m2 Ijin tanah cadangan 4 m2

b) Ijin Penembokan/Tanda Kuburan

Menggunakan bahan marmer/granit 3 buah Menggunakan tembok biasa 4 buah

4. Retribusi Pelayanan Persampahan :

Wilayah Soreang meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Ciwidey, Kec. Soreang, Kec. Katapang, Kec. Margahayu, Kec. Margaasih, Kec. Kutawaringin, Kec. Rancabali, Kec.Pasir Jambu dengan 96 titik pelayanan

Wilayah Baleendah meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Cangkuang, Kec. Banjaran, Kec. Pameungpeuk, Kec. Dayeuhkolot, Kec. Baleendah, Kec. Bojongsoang, Kec. Cimaung, Kec. Pangalengan dengan 71 titik pelayanan

Wilayah Ciparay meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Majalaya, Kec. Arjasari, Kec. Ciparay, Kec. Solokan Jeruk, Kec. paseh, Kec. Pacet, Kec. Ibun, Kec. Kertasari dengan 22 titik pelayanan


Wilayah Rancaekek meliputi 7 kecamatan yaitu Kec. Cimenyan, Kec. Cilengkrang, Kec. Cileunyi, Kec. Cicalengka, Kec. Rancaekek, Kec. Cikancung, Kec. Nagreg dengan 68 titik pelayanan

Berdasarkan tabel di atas retribusi yang tidak mencapai target adalah : a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang menjadi faktor

penyebabnya adalah : Meningkatnya volume sampah terutama di sekitar fasos/fasum dan juga protokol yang menyebabkan kendaraan operasional pengangkutan sampah digunakan sebagai fungsi sosial sehingga mengurangi pelayanan pengangkutan sampah dalam rangka peningkatan PAD, Sering terjadinya demo masyarakat sekitar TPA menuntut untuk segera ditutupnya TPA atau tidak difungsikan lagi sebagai TPA sehingga pelayanan pengangkutan sampah terhambat, Adanya pembatasan jumlah truk pengangkutan sampah yang masuk dan pembatasan waktu pembuangan sampah di TPA oleh masyarakat sekitar terutama pada hari libur/hari besar.

b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan bangunan (Rusun), dikarenakan Rusunawa PU sampai saat ini belum difungsikan dikarenakan belum di serah terimakan oleh pusat ke pemerintah daerah dan faktor lainnya adalah untuk penghunian kamar yang ditempati sifatnya fluktuatif (keluar masuk) sehingga berpengaruh terhadap konsistensi pencapaian target pendapatan.

c) Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang menjadi faktor penyebabnya adalah : Untuk setiap pelayanan penyedotan tinja di lingkungan rumah tangga/permukiman mempunyai tenggang waktu cukup lama adanya 3 sampai dengan 4 tahun, Belum adanya data akurat sasaran pelayanan penyedotan tinja di wilayah Kabupaten Bandung, Persaingan dengan pihak swasta yang melakukan usaha penyedotan tinja secara door to door, Belum adanya tindak lanjut pengalihan pelayanan jasa sedot tinja kepada swasta dan aturan teknis yang jelas terkait kewajiban, hak dan perijinan yang harus dilakukan oleh badan usaha yang memberikan layanan penyedotan tinja di wilayah Kabupaten Bandung.


B. Belanja Untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung), Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya yaitu : a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :

Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.559.940.026,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.106.930.343,00 atau 88,62 %.

b. Belanja Langsung sebesar Rp. 148.973.052.446,61 dan terealisasi sebesar Rp. 116.747.034.328,00 atau 78,37 %, terdiri dari :

1. Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp. 8.022.251.154,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.732.980.446,00 atau 96,39 %.

2. Belanja Langsung Program dan Kegiatan sebesar Rp. 86.055.250.728,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.812.623.399,00 atau 91,58 %.

Sehingga pencapaian kinerja keuangan belanja total dalah rencana sebesar Rp. 170.532.992.472,61 terealisasi sebesar Rp. 135.853.964.671,00 atau pencapaian 79,66 %.


BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

Pada Bab ini diuraikan kemajuan pelaksanaan pada setiap Urusan/Program/ Kegiatan baik yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung maupun sumber dana lainnya.

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Yang akan diuraikan meliputi : - Jumlah rencana Anggaran dan realisasinya - Indikator kinerja, lokasi kegiatan dan pencapaian targetnya (masukan,

keluaran, hasil, manfaat dan dampak) - Langkah-langkah kegiatan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan N0. 59 Tahun 2007

yang menjadi kewenangan pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah Urusan Wajib Perumahan.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), direncanakan melaksanakan 21 program, terdiri dari 69 kegiatan belanja langsung (belanja langsung SKPD dan belanja langsung Urusan) dan kegiatan belanja tidak langsung dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.21.559.940.026,00 terealisasi sebesar Rp.19.106.930.343,00 atau pencapaian 88.62%. Secara lebih rinci Belanja pada Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan terbagi menjadi : 1. Belanja Tidak Langsung dengan Anggaran sebesar Rp.

22.975.485.026,00 terealisasi sebesar Rp.20.401.026.343,00 atau 88,83% merupakan gaji dan tunjangan bagi pegawai.

2. Belanja Langsung dengan Anggaran sebesar Rp.148.973.052.446,00 terealisasi sebesar Rp.116.747.034.328,00 atau 78,37% Adapun rencana dan realisasi Belanja Langsung terbagi menjadi :


4.1. Program dan kegiatan pada setiap SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 12.243.637.088,00 terealisasi sebesar Rp. 11.168.339.225,00 atau 91,22 %, meliputi program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan Anggaran sebesar Rp. 1.483.731.113,00 terealisasi sebesar Rp. 1.383.924.502,00 atau 93,27 %, terdiri atas :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran sebesar Rp. 72.335.113,00 terealisasi sebesar Rp. 38.419.158,00 atau 53,11% dengan langkah kegiatan berupa :

Pembayaran jasa telepon/internet, air PDAM dan air galon DinasPertasih selama 12 bulan dan 6 Bulan untuk Air PDAM.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 1 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar RP. 72.335.113,00

Teralokasinya dana sebesar RP. 38.419.158,00

2 Keluaran Terpenuhinya kebutuhan biaya internet dan air bersih (PDAM) Dinas Pertasih, Pemasangan baru Internet untuk UPTD Pemadam Kebakaran dan pemasangan baru listrik kebun bibit

12bulan, 6 Bulan 12bulan, 6 Bulan

3 Hasil Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya Pelayanan aparatur Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya pelayanan Kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.

1 dinas


2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.993.000,00 atau 99,95% dengan langkah-langkah kegiatan:

Pembayaran Sewa Repeater.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya Sarana komunikasi Pemadam Kebakaran sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 2 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR.

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar RP. 15.000.000,

Teralokasinya dana sebesar

RP. 14.993.000,00

2 Keluaran Tersedianya sarana komunikasi UPTD Pemadam Kebakaran

3 UPTD Damkar

3 UPTD Damkar

3 Hasil Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

40 % 40 %

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur dinas kepada masyarakat

3 UPTD 3 UPTD

5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.

3 UPTD 3 UPTD


3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.249.354.000,00 atau 99,74% dengan langkah-langkah kegiatan:

Persiapan rapat rapat

Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah tersusunnya Dokumen animasi Raksa Dinas dan meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.



KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana

sebesar Rp. 250.000.000,00

Teralokasinya dana sebesarRp.249.354.000,00

2. Keluaran Tersusunnya Dokumen animasi Raksa Dinas Pertasih Infomasi publik program dispertasih

1 Dokumen 2 Dokumen, 1 Paket

3 Hasil Tersedianya Dokumen Animasi Raksa Dinas Pertasih

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur dinas kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.

1 dinas 1 dinas


4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.470.000,00 atau 99,60% dengan langkah-langkah kegiatan :

Pembelian Perangko, materai dan benda pos lainnya yaitu pembelian materai 6.000 sebanyak 845 lembar, materai 3.000 sebanyak 350 lembar dan buku cek 15 buah yang menunjang kegiatan dinas.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.



KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN


sebesar Rp. 7.500.000,00 Teralokasinya dana sebesar Rp. 7.470.000,00

2. Keluaran Tersedianya bahan pendukung administrasi bendahara pengeluaran/penerimaan pengelola barang dan materai/cek

12 Bulan 12 Bulan

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya produktifitas kerja di bidang pengelolaan keuangan

1 dinas 1 dinas


5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran sebesar Rp. 109.070.000,00 terealisasi sebesar Rp.102.019.600,00 atau 93,54% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pembelian alat-alat kebersihan dan bahan pembersih untuk pemakaian selama 12 bulan

Pembayaran honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 3 orang selama 12 bulan

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :


KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR


sebesar Rp. 109.070.000,00 3 orang; 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 102.019.600,00; 3 orang; 12 bulan

2. Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor 32 Jenis 32 Jenis

3 Hasil Terciptanya kenyamanan bekerja di kantor

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kebersihan di lingkungan kantor

1 dinas 1 dinas


6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Anggaran sebesar Rp. 203.860.000,00 terealisasi sebesarRp. 202.862.800,00 atau 99,51% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :


Belanja barang berupa alat tulis kantor sebanyak 1 paket untuk pemakaian selama 12 bulan

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 6

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR


sebesar Rp. 203.860.000,00; jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 202.862.800,00 lokasi Dinas, jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas 79 Jenis 79 Jenis

3 Hasil Terciptanya kelancaran tugas dinas

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya Oprasional Perkantoran

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya Kelancaran tugas dinas

1 dinas 1 dinas


7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran sebesar Rp. 163.846.000,00 terealisasi sebesarRp.160.032.100,00 atau 97,67% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :


Tersedianya barang cetakan dinas sebanyak 1 paket untuk pemakaian selama 12 bulan

Penggandaan dinas keperluan selama 12 bulan.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :


KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN


sebesar Rp. 163.846.000,00 alat/bahan 1 paket, lokasi 1 Dinas jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp.160.032.100,00 alat/bahan 1 paket, lokasi 1 Dinas jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas

24 Jenis, 309.696 Lembar dan 492 Buah

24 Jenis, 309.696 Lembar dan 492 Buah


100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas


8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.000.000,00atau 100,00 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan barang berupa alat-alat listrik kebutuhan gedung dinas (Pertasih, UPTD Pemadam Kebakaran dan UPTD Pengangkutan Sampah)


TABEL 8 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR


sebesar Rp. 12.000.000,00 alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 12.000.000,00alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Tresedianya kebutuhan alat-alat listrik dinas

6 Jenis 6 Jenis

3 Hasil Terpenuhinya penerangan ruangan dan lingkungan dinas

100% 100%

4 Manfaat Mendukungnya aktivitas kegiatan dinas

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas


9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Anggaran sebesar Rp. 49.980.000,00 terealisasi sebesar Rp.44.309.000,00 atau 88,65%, dengan langkah-langkah kegiatan:

Pembelian media lokal dan media nasional.



PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


sebesar Rp. 49.980.000,00alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 44.309.000,00 alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya bahan bacaan pegawai 12 Bulan 12 Bulan

3 Hasil Meningkatnya pengetahuan pegawai

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya pengetahuan Aparatur Dinas

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur dinas

1 dinas 1 dinas


10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran sebesar Rp. 64.220.000,00 terealisasi sebesar Rp.58.230.000,00 atau 90,67% dengan langkah-langkah kegiatan berupa penyediaan :

Makanan dan Minuman Rapat (Jamuan makan box/snack box) selama 12 bulan

Makanan dan Minuman Tamu (Jamuan makan box/snack box) selama 12 bulan



KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 64.220.000,00 ; 6 orang Non PNS, dan sejumlah tamu selama 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.230.000,00; 6 orang Non PNS, dan sejumlah tamu selama 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya makanan dan minumanr apat dinas dan tamu

12 Bulan 12 Bulan

3 Hasil Terlaksananya kelancaran tugas dinas

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur 1 dinas 1 dinas


11) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Anggaran sebesar Rp. 260.920.000,00 terealisasi sebesar Rp. 258.955.844,00 atau 99,25% dengan langkah-langkah kegiatan : Pelaksanaan perjalanan Dinas Dalam Propinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kab. Bandung Barat dan Kab/Kota di lingkup Pemprop Jabar). Pelaksanaan perjalanan dinastujuan luar Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :


KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH


sebesar Rp. 260.920.000,00 dalam jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 258.955.844,00 dalam jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah (Koordinasi dengan Pemerintah Pusat)

400 HOK 445 HOK


100% 100%


1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas


12) Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis dan Perkantoran Anggaran sebesar Rp. 117.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 82.500.000,00 atau 70,51 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebanyak 3 orang/12 bulan di lingkungan dinas.

Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Akuntansi dan teknis 2 orang/12 bulan di lingkungan Dinas

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 12 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN

TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI TEKNIS DAN PERKANTORAN


sebesar Rp. 117.000.000,00, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 82.500.000,00, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan tenaga teknis dan akuntansi

8 Tenaga ahli dan tenaga ahli dan teknis serta pelaksanaan administrasi

8 Tenaga ahli dan tenaga ahli dan teknis serta pelaksanaan administrasi

3 Hasil Meningkatnya Pelayanan aparatur dan kinerja dinas

1 dinas 1 dinas


1 dinas 1 dinas



13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Anggaran sebesar Rp. 58.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 58.000.000,00 atau 100,00 % dengan langkah-langkah kegiatan : Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Bandung (Kecamatan dan desa) selama 12 bulan.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini


RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH


sebesar Rp. 58.000.000,00; 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.000.000,00; 12 bulan

2. Keluaran Tersediannya anggaran perjalanan dinas dalam daerah 272 Hok 272 Hok


100% 100%


1 dinas 1 dinas



14) Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesarRp. 94.779.000,00 atau 94,78 % dengan langkah-langkah kegiatan : Belanja bahan baku kegiatan meliputi biaya hari-hari besar nasional (Hari Jadi Kabupaten, HUT RI, KORPRI, Hari Proklamasi dan Hari Damkar) selama 5 Hari-hari Besar.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :


PENUNJANG PERAYAAN HARI-HARI BESAR BERSEJARAH


sebesar Rp. 100.000.000,00;

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 94.779.000,00;

2. Keluaran Tersedianya anggaran hari-hari besar nasional 5 hari-hari besar 5 hari-hari besar

3 Hasil Terlaksananya kelancaran kegiatan hari hari besar nasional bersejarah

100% 100%


1 dinas 1 dinas



b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Anggaran sebesar Rp. 10.088.842.975,00 terealisasi sebesar Rp.9.136.969.437,00 atau 90.57%, terdiri atas kegiatan : 1) Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor

Anggaran sebesar Rp. 672.584.750,00 terealisasi Rp. 670.266.690,00 atau99,66 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pengadaan Perlengkapan dan mesin Kantor (Pengadaan Printer, Pengadaan Gorden, Pengadaan Camera DLSR, Pengadaan Aiphone, Pengadaan Beskop, Pengadaan Wireles, Pengadaan Tangga Aluminium, Pengadaan Komputer PC, Pengadaan Laptop, Pengadaan Sound System, Pengadaan mesin penghancur, kertas, Pengadaan Finger Print, Pengadaan Brankas, Pengadaan kursi kerja staf, pengadaan kursi rapat putar, Pengadaan Meja Kerja, Pengadaan Meja Biro, Pengadaan Spring Bad, Pengadaan Lemari Pakaian Gantung, Pengadaan Loker Pakaian dan Pengadaan Meja mimbar) Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :


PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR


sebesar Rp. 10.088.842.975,00; waktu 12 bulan

Tera

bab i pendahuluan - bandungkab.go.id tahunan tahun 2015.pdf · laporan tahunan dinas perumahan, ......

Documents