kak pbb cibeureum
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
1/22
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN JASA KONSULTANSI PENDATAAN PBB BERBASIS SISMIOP
DI WILAYAH KECAMATAN CIBEUREUM
1. Latar Belakang
Sumber pendapatan yang cukup potensial bagi pembiayaan pembangunan
daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Realisasi penerimaan PBB
sangat tergantung keakurasian data dan sistem adminstrasi yang tertib, untuk ini
diperlukan satu proses reaktualisasi data yang terus-menerus sesuai dengan
perkembangan dan perubahan data di lapangan. Unsur-unsur data PBB yang
paling sering mengalami perubahan adalah subjek pajak sebagai akibat adanya
aktivitas jual beli atau pewarisan. Data PBB lain yang berubah seiring
perkembangan harga jula objek pajak di masyarakat adalah Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP).
Pembentukan basis data PBB baik verifikasi maupun pembentukan basis data
baru melalui pendataan dilakukan lewat serangkaian pekerjaan yang antara satu
dengan lainnya saling berkaitan. Akhir dari rangkaian pembentukan basis data ini
adalah sebuah basis data PBB yang terhimpun dalam sebuah Sistem Informasi
Manajemen Objek Pajak (SISMIOP). Rangkaian pekerjaan pembentukan basis
data PBB ini antara lain pengukuran dan identifikasi objek pajak, penyampaian
SPOP/LSPOP, pembentukan master file basis data, dan penggambaran peta-peta
PBB. Pengukuran objek pajak untuk pembentukan basis data PBB harus
memenuhi kaidah ilmiah kartografi karena ini maka pembentukan basis data PBB
memerlukan tenaga-tenaga ahli terampil yang menguasai kaidah kartografi.
Untuk mencapai tujuan pekerjaan selain mematuhi aturan seperti di atas yang
cukup penting dalam pembetukan basis data PBB adalah menentukan metode
pelaksanaan pekerjaan. Kesalahan menentukan metode akan mengakibatkan
kegagalan pencapain tujuan pekerjaan. Metode yang harus dipilih adalalah
metode yang memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya
dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan lapangan lokasi pekerjaan.
Pendataan objek pajak dengan cara terjun langsung ke lapangan dapat merekam
kondisi eksisting lapangan sehingga pengenaan pajak akan merata dan
berkeadilan sehingga diharapkan partisipasi dan kesadaran wajab pajak dalam
membayar pajak akan meningkat. Bila itu semua terjadi maka tujuan akhir
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
2/22
2
pembentukan basis data PBB yaitu meningkatnya pendapatan negara dari PBB
akan tercapai.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam upaya menggali potensi
pengembangan PBB sebagai salah satu smber pendapatan keuangan daerah
maka Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan melaksanakan Kegiatan Jasa
Konsultansi Pendataan PBB Berbasis SISMIOP Di Wilayah Kecamatan
Cibeureum.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud Kegiatan Jasa Konsultansi Pendataan PBB Berbasis SISMIOP Di
Wilayah Kecamatan Cibeureum.adalah pembentukan basis data objek dan subjek
pajak PBB yang jelas, benar, lengkap, dan akurat berdasarkan data realita di
lapangan.
Tujuan Kegiatan Jasa Konsultansi Pendataan PBB Berbasis SISMIOP Di Wilayah
Kecamatan Cibeureum adalah :
a. Pengenaan PBB yang lebih adil dan merata,
b. Peningkatan pokok ketetapan PBB,
c. Menciptakan tertib administrasi PBB,
d. Meningkatkan penerimaan PBB,
e. Memudahkan penagihan PBB,
f. Peningkatan pelayanan PBB kepada masyarakat secara cepat dan tepat,
g. Memudahkan law enforcement sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Lokasi Pekerjaan
Lokasi Kegiatan Jasa Konsultansi Pendataan PBB Berbasis SISMIOP Di Wilayah
Kecamatan Cibeureum adalah :
1). Desa Cimara
2). Desa Sumurwiru
3). Desa Sukarapih
4). Desa Kawungsari
5). Desa Randusari
6). Desa Cibeureum7). Desa Tarikolot
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
3/22
3
8). Desa Sukadana
4. Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Pendataan PBB Berbasis
SISMIOP Di Wilayah Kecamatan Cibeureum adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015.
5. Pengguna Barang/Jasa
Pengguna barang/jasa Kegiatan Jasa Konsultansi Pendataan PBB Berbasis
SISMIOP Di Wilayah Kecamatan Cibeureum adalah Dinas Pendapatan
Kabupaten Kuningan
6. Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan Kegiatan Jasa Konsultansi Pendataan PBB Berbasis
SISMIOP Di Wilayah Kecamatan Cibeureum adalah sebagai berikut :
a. Persiapan-persiapan.
b. Survei dan Penelitian Zona Nilai Tanah (ZNT) – Nilai Indikasi Rata-rata (NIR)
c. Orientasi Lapangan, Identifikasi Geografis, Identifikasi Batas Wilayah
Administrasi Pemerintahan, dan Identifikasi Batas Blok.
d. Identifikasi dan Pengukuran Objek PBB (OP)
e. Pembuatan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Pemasangan Stiker.
f. Penyampaian dan Penatausahaan Suarat Pemberitahaun Objek Pajak
(SPOP)/Lampiran SPOP
g. Pembuatan Master File Basis Data PBB.
h. Pembuatan Peta-peta PBB.
7. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
Kegiatan Jasa Konsultansi Pendataan PBB Berbasis SISMIOP Di Wilayah
Kecamatan Cibeureum dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan, meliputi kegiatan :
- Persiapan administrasi dan pengadaan formulir-formulir yang dibutuhkan,
- Persiapan personil pelaksana,
- Persiapan peralatan termasuk pengujian dan pengaturan kembali
(adjustment ) alat-alat sebelum digunakan di lapangan,
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
4/22
4
- Membuat perencanaan waktu pelaksanaan,
- Pengumpulan bahan dan data yang diperlukan ( peta, data PBB, dll.).
b. Kegiatan Lapangan, meliputi kegiatan :
- Survei dan penelitian ZNT-NIR,
- Orientasi lapangan, identifikasi geografis, identifikasi batas wilayah
administrasi, dan identifikasi batas blok,
- Identifikasi dan pengukuran OP,
- Pembuatan NOP dan pemasangan stiker,
- Penyampaian dan penatausahaan SPOP / LSPOP.
c. Pembuatan Peta-peta PBB, meliputi kegiatan :
- Pembuatan Peta Blok ,
- Pembuatan Peta Desa, dan
- Pembuatan Peta ZNT.
d. Pembentukan Master File Basis Data PBB, meliputi kegiatan :
- Perekaman data,
- Print out dan validasi Data Hasil Rekaman (DHR) sementara,
- Print out DHR akhir per blok dengan satuan per desa, dan
- Print out tabel ZNT.
8. Ketentuan dan Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan
Ketentuan dan petunjuk tata cara pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut :
a. Pembuatan Kerangka Peta Dasar PBB.
Kerangka peta dasar PBB yang dibuat adalah kerangka peta desa yang
selanjutnya akan dijadikan bahan pembuatan konsep peta sebagai peta kerja.
Pembuatan kerangka peta dasar PBB dilakukan menggunakan metodologi yang
sesuai dengan kondisi lokasi proyek.
b. Survei dan Penelitian ZNT-NIR
Survei dan Penelitian ZNT dan NIR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
c. Orientasi Lapangan, Identifikasi Geografi, Identifikasi Batas Wilayah
Administrasi Pemerintahan, dan Identifikasi Batas Blok.
Kegiatan dilakukan dengan cara survei lapangan guna mengetahui dan
mencatat kondisi eksisting lapangan, tanda-tanda geografis, batas wilayahadministrasi, dan batas-batas blok baik berupa batas alam maupun buatan
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
5/22
5
manusia yang sifatnya tidak mudah berubah.Selanjutnya hasil kegiatan ini
dimasukkan ke dalam konsep peta sehingga konsep peta menjadi lengkap.
d. Identifikasi dan Pengukuran Objek Pajak
1). Ketentuan Umum
- Identifikasi dan pengukuran dilakukan terhadap semua objek pajak yang
berada dalam wilayah pekerjaan.
- Yang harus hadir pada kegiatan ini adalah para subyek pajak yang
bersangkutan dan staf desa atau wakilnya yang ditunjuk sebagai saksi.
Apabila subjek pajak berhalangan hadir dapat mewakilkan orang lain
yang mengetahui batas-batas bidang objeknya.
- Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan maka sebelum petugas terjun di
lapangan batas sudut bidang objek sudah diberi tanda yang jelas
(umpamanya patok) oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan
disaksikan oleh wajib pajak yang ada di sebelahnya.
2). Tata Cara Pelaksanaan
- Pengukuran dilakukan setelah tersedia kerangka batas-batas Peta Blok,
kerangka peta blok tersebut di plot pada buku ukur dengan skala dan
dibawa sebagai peta kerja di lapangan.
- Skala pembesaran kerangka peta blok untuk wilayah pedesaan yang
hanya terdiri dari sawah dan tegalan saja adalah 1 : 2.500, untuk objek
pajak yang ukurannya terlalu kecil misalnya daerah pemukiman skalanya
1 : 1.000. Pada konsep kerangka Peta Blok ini harus sudah tercantum
konsep Zona Nilai Tanah (ZNT) .
- Semua sisi bidang Objek Pajak harus diukur dengan seksama dan diplot
pada buku ukur dengan skala 1 : 1.000.
- Pelaksanaan pengukuran diusahakan dimulai dari sebelah kiri atas blok
terus ke kanan kembali lagi ke kiri (sistem spiral).
- Pelaksanan pengukuran batas-batas objek harus didasarkan atas
petunjuk / informasi dari subjek pajak. Apabila ada perselisihan batas di
antara subjek pajak, maka petugas ukur tidak dibenarkan menentukan /
memutuskan batasnya. Perselisihan batas hendaknya dapat diselesaikan
di antara mereka sendiri.
- Dalam hal terdapat sengketa batas, objek pajak tersebut tetap diukur
tetapi dikurangi batas yang disengketakan sehingga luas masing-masing
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
6/22
6
objek akan berkurang dari semestinya. Pada masing-masing nama subjek
pajak tersebut diberi keterangan “sengketa batas”.
- Dalam hal terdapat sengketa pemilikan, objek pajak tetap diukur dan pihak
yang menguasai dan atau memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan
sebagai wajib pajak. Pada nama subyek pajak yang menguasai objek
tersebut diberi keterangan “sengketa pemilikan”.
- Penelitian ulang hasil pengukuran di lapangan atau perhitungan luas tiap
objek pajak harus dialkukan jika perbedaan antara jumlah luas seluruh
objek pajak (bumi/tanah) dalam suatu blok dengan luas baku blok lebih
dari 2 %. Gejala kesalahan pengukuran juga dapat dilihat jika hasil
opdracht atau gambar bidang tanah yang bentuknya empat persegi
panjang tergambar menjadi bentuk belah ketupat
- Koreksi jarak atau kesalahan linier yang diperkenankan antara panjang
garis kerangka peta blok dan hasil ukuran di lapangan adalah 1 : 200.
- Koreksi azimuth yang diperkenankan antara peta blok dan hasil ukuran di
lapangan adalah 5 ‘ Vn ( lima menit akar n).
- Setiap sore atau malam agar selalu dilakukan penyempurnaan hasil
ukuran, melakukan opdracht hasil ukuran, menghitung luas hasil ukuran,
meninta gambar sket lapangan dalam FPIOP, dan melengkapi isian
SPOP/LSPOP.
3). Tahap-tahap Pelaksanaan Pengukuran
a).Persiapan yang harus dilakukan di kantor meliputi persiapan perangkat
kerja dan lain-lain yang diperlukan dalam pengukuran, antara lain :
• Konsep peta blok dan peta desa.
• Formulir ukur yang telah digambarkan kerangka peta blok hasil
pembesaran dengan skala yang telah disesuaikan dan akan menjadi
peta kerja.
• Formulir yang diperlukan dalam kegiatan pendataan,
• Alat ukur
• Kalkulator berprogram sebagai alat penghitung luas OP.
• Alat-alat tulis
• Surat tugas
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
7/22
7
b).Persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan berupa koordinasi
antara pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan atau koordinasi intern
konsultan yaitu :
• Petugas Dipenda, KP-PBB, dan konsultan mengadakan rapat
penyuluhan dengan aparat desa dan para subjek pajak.
Pada kegiatan ini subjek pajak dianjurkan untuk memberi tanda
batas-batas pemilikan tanah yang dikuasai dengan disaksikan oleh
subyek pajak yang berbatasan sebelum hari pengukuran.
• Team Leader dengan bantuan tim teknis melaksanakan penataran
teori dan praktek untuk seluruh calon surveyor.
4). Alat Ukur
Alat ukur yang digunakan adalah sebagai berikut :
a). Alat ukur yang digunakan untuk pengukuran batas desa dan batas blok
adalah total station, theodolit, EDM, atau theodolit dengan rambu ukur
dan GPS untuk menentukan posisi titik-titik kontrol.
b). Untuk mengukur bidang-bidang objek pajak digunakan theodolit atau
pita ukur.
• Pengukuran Objek Pajak dengan teodolit
Pengukuran Objek Pajak dengan pesawat ukur dilakukan jika kondisi
blok di lapangan sebagai berikut :
- Bidang-bidang OP yang akan diukur terlihat besar atau yang
bentuknya tidak teratur misalnya sawah, tambak, tegalan, ladang,
kebun dsb.
- Bidang tanah yang arealnya cukup luas
Tata Cara Pengukuran Objek Pajak Dengan Pesawat Ukur
- Menentukan dan memberi tanda titik-titik sudut dan tikungan yang
akan diukur dan merencanakan / menentukan jalur pengukuran.
Usahakan memilih tempat berdiri instrumen yang dari tempat
tersebut dapat membidik titik-titik sudut tiap bidang objek pajak
sebanyak mungkin.
- Pengukuran diusahakan dimulai dari objek pajak yang terletak di
sebelah utara barat, ke timur atau ke selatan secara spiral.
- Panjang sisi-sisi tiap bidang objek pajak harus diukur.
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
8/22
8
- Data ukuran lapangan dicatat dalam buku ukur terestris,
selanjutnya dari Buku Ukur tersebut hasilnya diopdrach dalam
“Formulir Pengukuran dan Identifikasi Objek PBB sebagai konsep
akhir peta blok.
• Pengukuran Dengan Pita Ukur
Pengukuran Objek Pajak dengan pita ukur dilakukan jika kondisi
blok di lapangan sebagai berikut :
- Blok yang diukur merupakan perkampungan/daerah tempat tinggal
yang padat dan letak objek pajaknya tidak teratur.
- Blok-blok yang relatif luas.
Ketentuan umum pengukuran objek pajak dengan pita ukur adalah
sebagai berikut :
- Pengukuran dimulai dari objek pajak yang terletak di sebelah utara
barat (pada kerangka konsep peta blok terletak di sebelah kiri
atas) ke timur atau ke selatan secara spiral.
- Semua sisi bidang objek pajak diukur dan pada peta kerja ditulis
angka ukuran pada sisi-sisinya.
! Buku ukur lapangan maupun konsep peta blok digunakan bahan
bagi pembuatan Formulir Pengukuran dan Identifikasi Objek
Pajak.
5). Perhitungan luas
Tata cara perhitungan luas adalah sebagai berikut :
a). Perhitungan luas objek pajak sedapat mungkin dilakukan pada saat
pengukuran dengan menggunakan kalkulator berprogram.
b). Perhitungan luas dilakukan setelah ukuran sisi-sisi dan diagonal atau
salah satu sudut tiap objek pajak diketahui.
c). Perhitungan luas sedapat mungkin dilakukan di lapangan, jika hal ini
tersebut tidak / belum dapat dilakukan maka setiap sore perhitungan luas
OP harus diselesaikan.
d). Jarak yang digunakan untuk perhitungan luas adalah jarak di bidang
datar (jarak proyeksi).
e). Koreksi luas yang diperkenankan antara luas baku blok dengan jumlah
luas objek pajak dalam blok tersebut adalah 2 %.
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
9/22
9
6). Tim Pengukuran
Tim kecil pengukuran terdiri dari :
a). 1 (satu) orang surveyor (petugas teknis pengukuran tanah dan
bangunan),
b). 1 (satu) orang asisten surveyor (petugas pendata penyelesaian SPOP
dan pemasangan stiker NOP)
c). 1 (satu) orang staf desa
d). 1 (satu) atau 2 (dua) orang penarik pita ukur
e. Pembuatan NOP dan Pemasangan Stiker
Ketentuan pembuatan NOP dan pemasangan stiker :
1). Seluruh objek pajak (tanah dan bangunan) termasuk kantor pemerintah,
tempat ibadah, makam, tanah negara dan sebagainya yang sudah diukur
diukur harus di beri Nomor Objek Pajak (NOP)
2). Pemberian NOP dimulai dari objek pajak yang berada sebelah kiri atas blok
terus ke kanan kembali lagi ke kiri (sistem spiral).
3). Stiker harus ditempelkan pada objek bangunan, dengan pemasangan sticker
ini mudah dibedakan antara objek yang sudah didata dan yang belum
didata.
4). Jika sebidang tanah dengan satu NOP memiliki beberapa bangunan maka
masing-masing bangunan agar di tempeli dengan sticker NOP dengan
nomor NOP urut bangunannya.
5). Penempelan stiker dilakukan bersamaan dengan pengukuran objek pajak.
6). Sebelum stiker ditempelkan terlebih dahulu diisi lengkap unsur NOP.
f. Penyampaian dan Penatausahaan SPOP/LSOP
1). Ketentuan Umum
a). Penyampaian dan pengisian SPOP /LSPOP dilakukan pada saat
pengukuran
b). SPOP yang diberikan kepada subyek pajak adalah SPOP perseorangan
untuk diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk
pekerjaan ini sket/denah lokasi objek pajak pada formulir SPOP
halaman 2 tidak perlu digambar.
c). Penandatanganan SPOP oleh subjek pajak dilakukan setelah selesai
pengukuran
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
10/22
10
d). Untuk pendataan objek bangunan digunakan formulir LSPOP yang diisi
oleh petugas pada waktu pengukuran objek pajak.
e). Dalam hal wajib pajak mempunyai data luas tanah/bangunan yang
berdasarkan surat resmi dan instansi yang berwenang (misalnya
sertifikat atau IMB), maka data tersebut dapat digunakan. Jika luas hasil
ukuran berbeda jauh dengan luas yang tertulis pada sertifikat maka
kedua-duanya dicatat baik dalam buku ukur maupun dalam SPOP.
Yang ditulis dalam kotak luas dalam SPOP adalah luas hasil ukuran,
sedang luas sertifikat/IMB ditulis di sampingnya dengan warna lain,
nomor dan tanggal sertifikat/IMB harus dicantumkan.
f). Untuk mempelancar perekaman data maka waktu pengambilan SPOP
sebaiknya ditetapkan oleh petugas ukur dengan memperhitungkan
lamanya SPOP diisi oleh subyek pajak.
g). SPOP yang diterima kembali dari subyek pajak diteliti kebenarannya,
dibandingkan dengan hasil pendataan/pengukuran. Jika terdapat
perbedaan luas objek pajak yang besar antara dalam SPOP dengan
hasil pendataan perlu dilakukan penelitian ulang terhadap objek
tersebut.
h). SPOP yang sudah diterima kembali dari subyek pajak dihimpun dan
setiap 100 lembar SPOP diberkas, setiap berkas diberi nomor berkas
dan dibundel/dijilid.
2). Verifikasi / Pencocokan Data
a). Setelah pendataan satu blok selesai maka dilakukan konfirmasi hasil
pendataan oleh Ketua RT atau Kepala Dusun (verifikasi I)
b). Setelah satu desa selesai maka hasil verifikasi I perlu dikonfirmasi oleh
Kepala Desa (verifikasi II). Dalam pelaksanaannya Kepala Desa dapat
menugaskan pamong desa yang dianggap paling mengetahui tentang
status tanah dan bangunan di desanya. Bahan untuk verifikasi II adalah
hasil verifikasi I.
c). Dalam pencocokan data, petugas didampingi pamong desa setempat,
adapun cara melakukan pencocokan data adalah sebagai berikut :
• Dilaksanakan pada setiap blok.
• Pencocokan peta kerja dan SPOP/LSPOP untuk meneliti adanya
kesalahan :
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
11/22
11
- Penunjukan batas objek pajak ;
- Nama subyek pajak ;
- Alamat subyek pajak ;
- Ukuran luas objek pajak.
• Semua kesalahan data yang ada dicoret merah satu kali dan diganti
dengan tinta merah serta diparaf oleh staf desa yang melakukan
verifikasi.
• Apabila terdapat OP yang terlewat diukur maka OP tersebut harus
diukur dan ditempel sticker NOP pada objek bangunannya dan apabila
terdapat kekeliruan administrasi maka kekeliruan tersebut harus
dibetulkan sebagaimana mestinya.
• NOP bagi OP yang terlewat merupakan urutan NOP yang sudah
diberikan pada OP sebelumnya ( misalnya NOP terakhir 200 maka
NOP yang terlewat tersebut adalah 201).
• Setelah kegiatan verifikasi, data SPOP/LSPOP yang salah dibetulkan
sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil verifikasi dan
SPOP/LSPOP yang sudah benar diberikan kembali kepada subyek
pajak untuk ditandatangani.
• Setelah verifikasi oleh Kepala Desa selesai maka halaman terakhir
data lapangan diberi garis penutup sehingga tidak semua orang dapat
merubah data yang telah diverifikasi.
• Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan berita acara yang menyatakan
bahwa data hasil pendataan ini sudah dicocokan dengan keadaan OP
di lapangan dan sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya .
g. Penggambaran Peta
1).Penggambaran Peta Desa
a). Ketentuan Umum
• Peta desa dibuat tiap desa
• Skala peta desa adalah 1 : 5.000
• Peta desa memuat blok-blok yang ada di desa tersebut beserta nomor
blok dan luas dari masing-masing blok.
• Peta desa menggambarkan semua jalan raya, jalan KA, perairan dan
detail medan utama lain masing-masing dengan namanya.
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
12/22
12
• Ukuran lebar kertas peta peta desa adalah 80 cm x 110 cm.
• Ukuran muka peta adalah 70 cm x 80 cm.
b).Isi Peta Desa
•
Semua blok, nomor, dan luasnya . Nomor blok ditulis dengan huruf Arab3 (tiga) digit misalnya : 001, 002, 012, dan seterusnya yang masing-
masing nomor blok ini dituliskan di dalam sebuah lingkaran.
• Semua detail-detail alam dan buatan manusia seperti jalan, sungai,
gedung-gedung yang dianggap perlu seperti kantor desa/
/polisi/kecamatan/rumah sakit dan tugu-tugu seperti tugu Km, triangulasi,
monumen semuanya digambarkan dalam bentuk lambang/legenda.
• Dicantumkan nama-nama desa/kecamatan/kabupaten/propinsi yang
berbatasan.
• Pada bagian atas peta desa diisi :
- Bagian kanan atas ditulis nomor lembar
- Bagian tengah atas ditulis Peta Desa!!!!.
- Bagian kiri atas ditulis Tahun Edisi dan kode wilayah.
• Pada bagian kanan bawah peta desa diisi :
- Tahun pengukuran,
- Tahun penggambaran,
- Nama instansi yang membuat,
- Petugas pemeriksa,
- Petugas yang menyetujui.
• Pada bagian tengah bawah peta desa diisi :
Bagian tengah kiri diisi dengan legenda yang diperlukan, seperti :
- Batas administrasi,
- Batas blok,
- Batas medan,
- Jalan ,
- Sungai, anak sungai,
- Danau,waduk,
- Kuburan,
- Jembatan,
- Bangunan,
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
13/22
13
- Singkatan-singkatan,
- Detail lainnya yang dipergunakan.
Bagian tengah kanan diisi dengan :
- Petunjuk lokasi,
- Sumber pembuatan peta.
Bagian tengah pusat diisi dengan :
- Arah utara
- Skala peta
• Pada bagian kiri bawah peta desa diisi dengan keterangan :
- Logo Kabupaten Kuningan,
- Nama kabupaten,
- Nama kecamatan,
- Nama desa,
- Kode wilayah,
- Nomor lembar,
- Jumlah lembar.
- Indeks letak lembar tersebut terhadap lembar-lembar lain di dalam
satu desa.
• Pada bagian tepi muka peta (lembar 2 cm) digambarkan garis grid
beserta koordinatnya setiap 5 cm.
2). Penggambaran Peta Blok
a). Ketentuan Umum
• Peta blok dibuat tiap blok
• Peta blok mennggambarkan letak dan ukuran dari masing-masing OP
di dalam satu blok.
• Peta blok berskala 1 : 2.500
• Ukuran lebar kertas peta blok adalah : 55 cm x 62,5 cm
• Lebar muka peta blok adakah 50 cm x 50 cm
b).Isi Peta Desa
• Gambar-gambar bidang tanah dan bangunan yang ada pada blok yang
bersangkutan.
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
14/22
14
• Tiap OP diberi nomor urut NOP dan NOP terakhir diberi tanda khusus.
NOP ditulis dengan huruf Arab misalnya : 1, 2,10,34,120,135 .
• Pada batas peta dicantumkan nomor blok, nama-nama
desa/kecamatan/kabupaten/ propinsi yang berbatasan.• Detail batas digambar penuh
• Jarang grid setiap 10 cm x 10 cm berbentuk garis silang tegak lurus
ukuran 1 cm x 1 cm dan dilengkapi dengan angka harga koordinat
proyeksi U.T.M.
• Pada bagian atas peta blok diisi : PETA BLOK!! DESA!!!
• Pada bagian kanan bawah peta desa diisi :
- Tahun pengukuran,
- Nama instansi yang membuat,
- Petugas pemeriksa,
- Petugas yang menyetujui.
• Pada bagian tengah bawah peta desa diisi :
Bagian tengah kiri diisi dengan legenda yang diperlukan, seperti :
- Batas administrasi,
- Batas dan nomor bidang (NOP),
- Batas medan,
- Jalan ,
- Sungai,
- Rel,
- Jembatan,
- Kuburan,
- Bangunan,
- Detail lainnya yang dipergunakan.
Bagian tengah kanan diisi dengan :
- Petunjuk lokasi,
- Sumber pembuatan peta.
Bagian tengah pusat diisi dengan :
- Arah utara,
- Skala peta.
• Pada bagian kiri bawah peta desa diisi dengan keterangan :
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
15/22
15
- Logo Kabupaten Kuningan,
- Nama kabupaten,
- Nama kecamatan,
- Nama desa,
- Kode wilayah,
- Nomor blok,
- Jumlah lembar,
- Indeks letak lembar tersebut terhadap lembar-lembar lain di dalam
satu Peta
c).Cara Pembuatan Peta Blok
Peta blok dibuat dengan cara sebagai berikut :
• Ukuran OP di daerah yang nilai jual tanahnya mahal harus dilakukan
secara sangat teliti. Kerangka blok diukur dengan alat ukur yang presisi,
misalnya : total station atau theodolit dengan EDM. Sedangkan untuk
daerah-daerah dengan nilai jual tanah rendah, kerangka blok boleh diukur
dengan theodolit rambu ukur atau pita ukur.
• Untuk daerah-daerah yang sangat padat yang tidak memungkinkan
dilakukan pengukuran dengan theodolit maka pengukuran dilakukan
dengan pita ukur fiberglass. Untuk daerah terbuka atau OP luas maka
pengukurannya agar dilakukan dengan theodolit. Semua sisi bidang OP
harus diukur, disamping itu jumlah unsur bidang OP yang diukur harus
memungkinkan kita menggambarkannya benar secara matematik.
• Untuk bidang OP yang berbentuk segiempat, pengukurannya harus
dilakukan dengan cara mengukur diagonal dan semua sisi-sisi bidang OP
atau semua sisi dan salah satu sudutnya, sehingga secara matematis
bidang OP tersebut dapat digambarkan dengan benar.
• Gambarkan (opdracht) hasil ukuran batas-batas blok serta kerangka blok
yang ada secara teliti di atas kertas milimeter. Selanjutnya dilakukan
opdracht masing-masing ukuran bidang OP untuk membuat konsep peta
blok atau manuskrip peta blok pada format lembar peta blok atau pada
lembar opdracht.
• Petugas Lapangan setiap hari membuat konsep peta blok induk, yang
digambar berupa :
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
16/22
16
- Semua bidang OP berupa bumi digambar dengan garis tegas (garis
penuh).
- Semua OP berupa bangunan digambar dengan garis putus-putus
3).Penggambaran Peta ZNT
a).Ketentuan Umum
• Penetuan ZNT sepenuhnya adalah hak DINAS PENDAPATAN KAB.
KUNINGAN.
• Peta ZNT Desa dibuat dengan cara memfotocopy peta desa yang
bersangkutan. Hasil foto copy ini dijadikan peta kerja untuk membuat
ZNT penyempurnaan.
• Peta ZNT Blok dibuat dengan cara memfotocopy peta blok yang
bersangkutan. Hasil foto copy ini dijadikan peta kerja untuk membuat
ZNT penyempurnaan.
• Peta ZNT untuk lampiran SK. Kakanwil dibuat dengan cara memperkecil
Peta ZNT Desa menjadi ukuran A4.
b). Isi Peta ZNT
• Peta ZNT Desa
- Bagian tengah atas ditulis : PETA ZNT DESA!!!..
- Batas ZNT digambar dengan warna batas ZNT, ditulis kode ZNT dan
NIR.
• Peta ZNT Blok
- Bagian tengah atas ditulis : PETA ZNT BLOK!! DESA!!!
- Batas ZNT digambar dengan warna batas ZNT, ditulis kode ZNT
dan NIR
h. Pembuatan Master File Basis Data PBB
Master File Basis Data PBB dibuat dengan cara sebagai berikut :
1). Perekaman Data
a). Semua data OP hasil pengukuran direkam dalam hard disk dengan
program SISMIOP
b). Perekaman data dilakukan berturut-turut halaman demi halaman dan
bendel demi bendel SPOP. Tidak usah urut desa demi desa asalkan
kecamatannya sama. Apabila data yang direkam ditolak oleh komputer
maka SPOP harus diteliti kembali karena kemungkinan ada salah data.
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
17/22
17
c). Lembar-lembar SPOP yang sudah diproses harus diparaf dan diberi
tanggal pemrosesan oleh petugas operator komputer.
d). Setelah perekaman data selesai dalam satu kecamatan kemudian
dibuatkan cetakan keluarannya ( print out ) dari master file dalam bentuk
Daftar Hasil Rekaman (DHR) yang pertama untuk validasi.
2). Validasi
Kegiatan validasi ini dimaksudkan untuk mencocokan hasil rekaman dengan
data asli objek pajak yang terdapat dalam SPOP. Apabila terjadi kekeliruan
dalam perekaman, maka dilakukan pembetulan dengan cara sebagai
berikut:
a). Petugas pemeriksa memberi tanda dalam bentuk lingkaran dengan
warna merah setiap kesalahan yang terdapat pada DHR.
b). Petugas pemeriksa harus menyelesaikan pemeriksaan DHR dalam satu
wilayah desa.
c). Petugas pemeriksa membuat daftar hasil pemeriksaan DHR yang
memuat nomor urut, NOP, jenis kesalahan dan keterangan. Daftar
tersebut ditandatangani oleh pemeriksa dan diserahkan kepada petugas
perekam data.
d). Petugas perekam data bertugas melakukan editing data dengan cara
memperbaiki kesalahan perekaman, memberi tanda bahwa telah
dilakukan editing dan menyerahkan hasil validasi DHR kepada petugas
pemeriksa.
3).Pembuatan DHR Akhir
a). Setelah master file dibetulkan selanjutnya dicetak (print out ) daftar ZNT
dan DHR akhir. DHR akhir terdiri dari dua jenis yaitu DHR menurut
nomor urut NOP atau DHR per blok dan DHR per desa.
b). DHR perblok dibuat dua buah masing-masing untuk desa dan untuk
Dinas Pendapatan sedangkan DHR perdesa dibuat 1 (satu) saja untuk
Dinas Pendapatan.
c). DHR akhir dan daftar ZNT dicetak pada kertas Continous Form dengan
berat minimal 70 gram.
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
18/22
18
9. Peralatan
a. Peralatan ukur lapangan yang digunakana adalah sebagai berikut :
1) Pita ukur, digunakan untuk melakukan pengukuran bidang objek pajak
pada daerah yang mudah, datar, tidak begitu luas dan daerah yang
tertutup.
2) Theodolit, digunakan untuk pengukuran kerangka peta, pengukuran
bidang objek pajak di daerah yang luas dan terbuka berupa persawahan,
tegalan, ladang, kebun dsb., atau di daerah yang tidak rata dan
bergunung-gunung serta bidang objek pajak yang bentuknya tidak teratur.
3) Penggaris skala, diguanakn untuk pengukuran sket di lapangan dan
opdracht hasil pengukuran.
4) Alat-alat ukur terestris lainya misalnya EDM, Total Station, G.P.S.,
digunakan untuk pengukuran batas desa dan batas blok.
5) Kalkulator berprogram, digunakan untuk menghitung luas bidang OP.
b. Untuk keperluan kartografi peralatan yang dipergunakan adalah sebagai
berikut :
1) Pensil Doubler
2) Pensil dan penghapus
3) Komputer lengkap
4) Scanner
5) Plotter ukuran A0
c. Material untuk keperluan kartografi adalah sebagai berikut :
1) Kertas Opdracht pada HVS atau kertas gambar berat minimal 100 gram/m2
2) Drafting film double net 80 gram.
d. Komputer digunakan untuk mengerjakan master file basis data, print out DHR,
dan digitasi peta-peta PBB jika pekerjaan kartografi dilakukan secara
komputerisasi.Komputer yang akan digunakan minimal harus memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1) Mampu menjalankan program Window.
2) Mampu menjalankan program Mapinfo.
3) Mampu menjalankan program Autocad.
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
19/22
19
e. Back up Data
Untuk keperluan back up data dilakukan dengan cara berikut :
1) Untuk melakukan back up basis data alpha numerik dilakukan dengan
DAT (Data Cartridge) DDS 90.
2) Untuk melakukan back up basis data peta digital pada ZIP minimal 100
mega byte
f. Program Komputer
Program komputer yang dipergunakan adal;ah sebagai berikut :
1) Program komputer yang dipakai untuk registrasi PBB adalah program
SISMIOP.
2) Jika penggambaran dilakukan komputerisasi maka program untuk digitasi
peta PBB AUTOCAD dan MAP INFO
10. Personil Pelaksana
Prsonil yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Pendataan
PBB Berbasis SISMIOP Di Wilayah Kecamatan Cibeureum adalah sebagai
berikut:
a. Tenaga Ahli yang akan melaksanakan pekerjaan ini sekurang-kurangnya :
1). Team Lader/Ahli Geodesi adalah lulusan S-1 Teknik Geodesi dengan
pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang pengukuran dan pemetaan.
2). Koordinator Kartografi/Ahli Geodesi/Gografi adalah lulusan S-1 Teknik
Geodesi/Geografi dengan pengalaman minimal 4 (empat) tahun di bidang
pengukuran dan pemetaan.
3). Koordinator Surveyor adalah lulusan S-1 Teknik Semua Jurusan dengan
pengalaman minimal 4 (empat) tahun di bidang survei pengumpulan data.
b. Personil Pendukung yang terdiri dari :
1) Surveyor
2) Asisten Surveyor
3) Administrasi SPOP/LSPOP
4) Drafter
5) Operator Komputer
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
20/22
20
6) Sekretaris
7) Office Boy
11. Pengawasan Dan Laporan
A. Pengawasan
Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang bermutu baik, memenuhi persyaratan
teknis maupun administratif, maka diperlukan pengawasan intern dari konsultan
sendiri dan pengawasan ekstern yang akan dilakukan tim teknis.
a. Pengawasan Intern
1). Tiap hasil pekerjaan lapangan dan penggambaran harus selalu diperiksa
oleh koordinator masing-masing.
2). Team Leader harus bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran
dari setiap lembar hasil identifikasi pengukuran, penghitungan luas OP,
pengisian SPOP/LSPOP dan penggambaran yang dilakukan oleh semua
petugasnya.
3). Team Leader wajib melakukan uji petik kebenaran hasil ukuran OP tiap
blok minimal 1 %.
b. Pengawasan Ekstern
Tim teknis akan memberikan bimbingan, melaksanakan monitoring, danpengawasan. Pada saat Team Leader akan melakukan uji petik agar memberi
tahu tim teknis mengenai waktu dan tempat OP yang akan diuji petik.
Pengawasan yang akan dilakukan tim teknis :
1). Secara berkala akan diadakan pemeriksaan langsung terhadap jalannya
pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan di kantor pekerjaan.
2). Akan dilakukan check random sampling di lapangan atau di kantor
pekerjaan untuk menguji kebenaran data hasil survey dan pengukuran.
B. Laporan-Laporan
Konsultan harus membuat dan menyerahkan laporan-laporan kepada pemberi
tugas sebagai berikut :
a. Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) buah.
Didalam jangka waktu maksimal lima belas hari sejak diterimanya Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK), Konsultan harus menyerahkan Laporan
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
21/22
21
Pendahuluan (inception report ) yang memuat penjelasan rinci tentang rencana
dan cara pelaksanaan pekerjaan, diantaranya :
1). Perencanaan
2). Organisasi
3). Personil
4). Peralatan
5). Metode
6). Jadwal
b. Laporan Bulanan sebanyak 3 (dua) set
Laporan Bulanan agar memuat laporan hasil kegiatan dalam bulan yang lewat,
kurva “S” pelaksanaan proyek, masalah yang dihadapi pada bulan yang lewat
termasuk tindak lanjut temuan dan saran tim teknis serta rencana kegiatan
pada bulan berikutnya.
Laporan bulanan sudah harus diterima pada minggu pertama bulan berikutnya.
c. Laporan Mingguan sebanyak 3 (dua) set
Laporan Mingguan di buat setiap minggu dibuat secara singkat dan berisikan
kemajuan pelaksanaan pada satu minggu.
d. Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) set.
Laporan akhir dibuat setelah selesainya seluruh pekerjaan dan memuat uraian
setiap tahap kegiatan yang dilakukan di dalam pelaksanaan pekerjaan.
12. Hasil Pekerjaan
A. Hasil Pekerjaan Lapangan
Hasil pekerjaan lapangan yang harus diserahkan konsultan adalah :
a. Bundel SPOP dan LSPOP : 1 (satu) set ,
b. Bagi daerah yang belum ada peta dasarnya, konsultan wajib menyerahkan
buku ukur poligon utama dan poligon cabang, penghitungan dan opradacht
kerangka peta desa, serta kerangka peta blok : 1 set
c. Data lapangan (Buku Ukur) dalam bentuk Formulir Pengukuran dan Identifikasi
Objek Pajak (FPIOP) : 1 (satu) set
d. Berita Acara Verifikasi Hasil Pendataan oleh Kepala Desa : 1 (satu) set
e. Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa :
1) . Konsultan tidak memungut biaya dalam pendataan
-
8/17/2019 Kak PBB Cibeureum
22/22
2) . Konsultan tidak mempunyai sangkutan utang piutang baik kepada
pemerintah desa maupun masyarakat.
B. Hasil Pekerjaan Pembuatan Peta-peta PBB
Hasil pekerjaan pembuatan peta-peta PBB yang harus diserahkan konsultan
adalah :
a. Peta Desa skala 1 : 5.000 di atas drafting film : 1 buah
b. Peta Blok skala 1 : 1000 atau 1 : 2500 pada kertas drafting film.
c. Foto copy atau lichdruk hitam putih Peta Desa skala 1 : 5.000 diberi warna
ZNT,
d. Foto copy atau lichdruk hitam putih Peta Blok skala 1 : 1.000 atau 1 :2.500
dengan rincian:
1). Diberi warna detail : 1 (satu) set
2). Diberi warna ZNT : 1 (satu) set
e. Back Up Peta Digital : 1 (satu) set
C. Hasil Pekerjaan Registrasi PBB.
Hasil pekerjaan registrasi PBB yang harus diserahkan konsultan adalah :
a. Master file basis data PBB : 1 (satu) set.
b. Back Up Data Base : 1 (satu) set
c. Print Out DHR final per Blok dibundel : 1 (satu) set