bab i pendahuluan - ppid kota...
TRANSCRIPT
1
Ra reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat
maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan
mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).
A. Latar Belakang
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal,
nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan
strategik yang jelas dan sinergis, intansi pemerintah lebih dapat
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang
dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.
E
BAB I
PENDAHULUAN
2
Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya
membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan
keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut
mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-Sosial dan Teknis-Ekonomis. Aspek
psiko-sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigm, perubahan visi,
perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan pembangkit
keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknis-ekonomis mencakup
perubahan struktur organisasi dan system kerja yang merupakan perubahan
bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari Good
Governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, harus tercermin
di dalamnya.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, pemerintah
sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan
dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah
sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Stratejik.
Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut,
pemerintah daerah diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah
3
yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.
Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka
panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang
tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah
dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Mengingat RPJMD Kota Bandung 2014-2018 telah selesai disusun,
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung diwajibkan menyusun Rencana Strategis
(Renstra) dengan mengacu kepada RPJMD tersebut.
B. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung tahun 2014-2018 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Pedoman Satuan Polisi
Pamong Praja.
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
5
13. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi
Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang
Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
15. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ/ Tanggal 11
Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan
RPJM Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2011 tentang
Penataan dan pembinaan PKL
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun Tahun 2013 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
6
C. Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandung tahun 2014-2018 dimaksudkan untuk memberikan landasan
kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandung dalam rangka memberikan kontribusi nyata
terhadap pencapaian visi Pemerintah Kota Bandung khususnya Walikota
terpilih periode 2014-2018 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa
jabatan. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman
perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kurun
waktu tahun 2014-2018.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang tercakup dalam Renstra ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang dari penyusunan Renstra,
maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan
Renstra serta sistematika penulisan Renstra.
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Pada bab ini diuraikan mengenai tugas-tugas pokok, Fungsi beserta
Struktur Organisasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
Dan juga memaparkan tentang Sumber Daya yang di miliki oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandung, menjelaskan kinerja pelayanan dan tantangan
serta peluang pengembangan pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada Bab ini diuraikan tentang Identifikasi Permasalhan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung serta
visi, misi, program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih. Bab ini
juga menjelaskan telaahan rencana K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
dan telaahan rencana tata ruang wilayah beserta kajian lingkungan hidup
strategis. Isu-isu Strategis pun akan di bahas dalam bab ini.
8
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan
Polisi pamong Praja Kota Bandung, serta strategi dan kebijakan yang dimiliki
oleh Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung untuk tahun 2014-2018.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dimiliki
oleh Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung dilengkapi dengan indicator
kinerja dan kelopmpok sasaran serta pendanaan indikatif yang berkaitan
dengan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Bab ini akan membahas tentang indicator kinerja Satuan Polisi pamong
Praja Kota Bandung yang mengarah pada tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan akhir terkait Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014-2018 sebagai pedoman
kerja termasuk harapan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
9
Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di
lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di
emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki
surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148,
149 UU No 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk
membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi
Pamong Praja.
Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi
Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :
a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda
dan/atau peraturankepala daerah
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
10
c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan
masyarakat
d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda
dan/atau peraturankepala daerah;
e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau
peraturan kepala daerah.
A. Tugas Dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung memiliki tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai
pelaksanaan Peraturan Daerah.
11
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai fungsi:
1). Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan
Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
2). Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
3). Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan
Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan
Daerah.
4). Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan
Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
5). Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
12
Struktur Organisasi
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan
Peraturan Daerah. Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur
pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dipimpin oleh
seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah (Perda Kota Bandung nomor 04 tahun
2005 tentang pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Bandung).
Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung :
1. Kepala Satuan, Membawahkan :
2. Sekretaris, membawahkan :
1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2). Sub Bagian Keuangan;
3). Sub Bagian Program
13
3. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
1). Seksi Pelatihan Dasar;
2). Seksi Teknis Fungsional;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masayarakat,
membawahkan :
1). Seksi Ketertiban Umum;
2). Seksi Ketentraman;
5. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan :
1). Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan;
2). Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
1) Seksi Satuan Linmas
2) Seksi Bina Potensi Masyarakat
STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA BANDUNG
KASATPOLPP
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUBAG PROGRAM
SUBAG KEUANGAN
SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
BID. PENEGAKAN PRODUK HUKUM
DAERAH
BID. TIBUM TRANMAS
BID. SUMBER DAYA APARATUR
BID. PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SIE. BINWASLUH
SIE. TIBUM
SIE. PELATIHAN DASAR
SIE. SATUAN LINMAS
SIE. PENYIDIK & PENYELIDIKAN
SIE. TRANMAS
SIE. TEKHNIK FUNGSIONAL
SIE. BINA POTENSI MASY.
15
B. Sumber Daya Organisasi
Sedangkan susunan kepegawaian dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Bandung sebagai berikut :
1. SUMBER DAYA MANUSIA
No
. BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN No. BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1 Pembina Utama IV/e - Orang 1 LAKI-LAKI : 328 Orang
2 Pembina Utama
Madya IV/d - Orang 2 PEREMPUAN : 13 Orang
3 Pembina Utama
Muda IV/c - Orang JU M L A H 341 Orang
4 Pembina Tk.I IV/b 2 Orang
5 Pembina IV/a 4 Orang
6 Penata Tk.I III/d 5 Orang
7 Penata III/c 7 Orang
16
8 Penata Muda
Tk.I III/b 29 Orang No BERDASARKAN PENDIDIKAN
9 Penata Muda III/a 32 Orang 1 S-2 : 4 Orang
10 Pengatur Tk.I II/d 7 Orang 2 S-1 : 32 Orang
11 Pengatur II/c 7 Orang 3 D-3 : 14 Orang
12 Pengatur Muda
Tk.I II/b 153 Orang 4 SLTA : 198 Orang
13 Pengatur Muda II/a 42 Orang 5 SLTP : 32 Orang
14 Juru Tk.I I/d 23 Orang 6 PAKET C : 32 Orang
15 Juru I/c 12 Orang 7 PAKET B : 10 Orang
16 Juru Muda Tk.i I/b 18 Orang 8 SD : 19 Orang
17 Juru Muda I/a - Orang
J U M L A H 341 Orang J U M L A H : 341 Orang
Sumber : Subag Umum dan kepegawaian
2. SARANA DAN PRASARANA
NO JENIS/NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KET
1 Papan visual elektronik 1 unit
2 white board 7 unit
3 pelbed 50 unit
17
4 peralatan bengkel 6 unit
5 tenda pleton 4 unit
6 kamera SLR 6 unit
7 note book 15 unit
8 handy talky 60 unit
9 proyektor 2 unit
10 handycam 3 unit
11 telepon tab 20 unit
12 TV LED 7 unit
13 CCTV 2 unit
14 web cam 1 unit
15 printer 14 unit
16 komputer/PC 14 unit
17 PABX 1 set
18 sound system 1 set
19 speaker 2 set
20 pemadam tabung kebaran
71 set
21 alarm fire detector 1 set
22 kendaraan roda 4 49 unit Kurang baik 10
23 AC/pendingin ruangan 10 unit
24 mesin tik 4 unit
25 penghancur kertas 8 unit
26 sepeda 17 unit
27 kendaraan roda 2 TRAIL 22 unit
28 kendaraan roda 2 VARIO
20 unit
29 kendaraan roda 2 35 unit Kurang baik 2
30 luas 117 888 meter2
31 luas bangunan 117 meter2
C. Capaian Kinerja Renstra Periode 2009-2013
Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut
18
sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan
Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang
sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu
kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan
roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan aman.
Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan tupoksi di atas (lima tahun
terakhir) adalah sebagai berikut :
Capaian Kinerja Renstra Periode 2009-2013
No Indikator Kinerja
Hasil Th.2009
Hasil Th.2010
Hasil Th.2011
Hasil Th.2012
Hasil Th.2013
Satuan
1 Tingkat ketentraman dan ketertiban umum
Skala 3 Ckp baik
Skala 3 Ckp baik
Skala 3 Ckp baik
Skala 2 Baik
Skala 2 Baik
skala
2 Penindakan terhadap pelanggaran Perda
774 52%
946 63%
1107 74%
1.205 80%
1.500 100%
pelanggar
3 Peningkatan kenyamanan dan kemanan lingkungan
64% 10.282
70% 11.302
97% 12.477
97% 12.477
83% 12.016
orang
Sumber : LAKIP Satpol PP Th 2013
19
D. Tantangan Capaian Kinerja Renstra 2013-2018
Berdasarkan fakta di atas bahwa kondisi tentram dan tertib lingkungan
kota masih belum sepenuhnya baik sehingga masih diperlukan upaya-upaya
yang lebih baik lagi dimasa mendatang. Berikut ini gambaran kondisi
ketentraman dan ketertiban umum yang diinginkan dan proyeksi untuk kurun
waktu lima tahun mendatang (2014-2018):
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KET THN.
2014
THN.
2015
THN.
2016
THN.
2017
THN.
2018
1 4 5 6 7 8
1
Pemeliharaan
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat dan
pencegahan tindak
kriminal a
Kerjasama penyelenggaraan
pemeliharaan dan penegakan
perda/perwal di Kota Bandung
(TNI,POLRI,KEJAKSAAN, PN)
Sinergitas antara aparatu r satpol
pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan
dan Pengadilan dalam pelaksanaan
pemeliharaan trantibum
4
Instansi
4
Instansi
4
Instansi
4
Instansi
4
Instansi
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KET THN.
2014
THN.
2015
THN.
2016
THN.
2017
THN.
2018
1 4 5 6 7 8
2
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Menjaga
Ketertiban dan
Keamanan
Pembentukan satuan keamanan
lingkungan di masyarakat
Tersedianya potensi linmas dalam
rangka pembentukan satuan
keamanan lingkungan di
masyarakat
120
Orang
550
orang
580
orang
600
orang
650
orang
3 Penegakan Perda,
Perwal dan Kepwal a
Sosialisasi/penyuluhan
peraturan daerah dan peraturan
walikota ketentraman
ketertiban
Terlaksananya sosialisasi/
penyuluhan peraturan daerah dan
peraturan walikota trantibum
5 kali 5 kali 6 kali 6 kali 7 kali
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KET THN.
2014
THN.
2015
THN.
2016
THN.
2017
THN.
2018
1 4 5 6 7 8
b Operasi penertiban peraturan
daerah dan peraturan walikota
Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL
240 kali 240 kali 250 kali 250 kali 260 kali
c Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
Terlaksananya pelaksanaan yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK)
8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KET THN.
2014
THN.
2015
THN.
2016
THN.
2017
THN.
2018
1 4 5 6 7 8
e Penertiban reklame ilegal Terlaksananya operasi penertiban
reklame ilegal di kota bandung 1000 titik
1000 titik
1000 titik
1000 titik
1000 titik
4
Program
Penegakan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
a Pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum
Peningkatan kondusifitas
ketentraman dan ketertiban umum
di wilayah kota bandung
110 kali 110 kali 120 kali 120 kali 130 kali
b
Peningkatan partisipasi
masyarakat
Terlaksananya kegiatan partisipasi
masyarakat terhadap K3 360
orang 360
orang 360
orang 360
orang 360
orang
5
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tercapainya kesiapan anggota linmas
181 orang/kel/kec
181 orang/kel/kec
181 orang/kel/kec
181 orang/kel/kec
181 orang/kel/kec
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KET THN.
2014
THN.
2015
THN.
2016
THN.
2017
THN.
2018
1 4 5 6 7 8
b Pengendalian keamanan
lingkungan
Tersedianya potensi dalam rangka
pengendalian keamanan
lingkungan melalui diklatsar linmas
60
orang/
10 Kel
100
Orang/
10 Kel
100
Orang/1
0 Kel
100
Orang/
10 Kel
100
Orang/1
0 Kel
c Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terdatanya rawan kamtibmas,
rawan bencana dan potensi linmas
di kelurahan/kecamatan se kota
bandung
181 Kel
/ kec
181 Kel
/ kec
181 Kel
/ kec
181 Kel
/ kec
181 Kel /
kec
6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
a
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan/Penggunaan Minuman Keras dan narkoba
5 kali 5 kali 6 kali 6 kali 7 kali
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KET THN.
2014
THN.
2015
THN.
2016
THN.
2017
THN.
2018
1 4 5 6 7 8
b
Kegiatan Penyuluhan
Pencegahan Berkembangnya
Praktek Prostitusi
Terlaksananya Penyuluhan
Pencegahan Berkembangnya
Praktek Prostutusi
5 kali 5 kali 6 kali 6 kali 7 kali
c Kegiatan Penyuluhan
Pencegahan Praktek Perjudian
Terlaksananya Penyuluhan
Pencegahan Praktek Perjudian 5 kali 5 kali 6 kali 6 kali 7 kali
26
E. Hambatan dan Permasalahan yang perlu diantisipasi
1. Internal
a. Tupoksi penentraman di rubah menjadi ketentraman
masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2012
sehingga secara operasional ada aspek yang belum/kurang
dipahami oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)
b. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP serta kualitas dari
personil satpol PP itu sendiri.
c. Kurangnya prasarana public (gedung kantor) dalam rangka
kelancaran operasional satpol PP.
d. Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja
personil
e. Minimnya pemahaman Perda oleh Anggota Satpol PP.
27
2. Eksternal
a. Masih kurangnya sinergi/kerjasama dengan instansi terkait
b. Minimnya dukungan dari stakeholder
c. Minimnya pendampingan hukum yudikatif
3. Rekomendasi
a. Pengajuan pengadaan gedung kantor Satpol PP Kota Bandung
b. Penambahan personil Satpol PP Kota Bandung
c. Peningkatan kualitas personil Satpol PP Kota Bandung
d. Adanya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja personil
28
A. Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD
Kota Bandung dalam konteks Pembanguan Nasional sesuai dengan PP
nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
disamping 14 kota yang lainnya yaitu Medan, Batam, Palembang, Bandar
Lampung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Balik Papan,
Manado, Ujung Pandang dan Biak. Sedangkan dalam konteks pembangunan
regional sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2003
tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung merupakan pusat
pertumbuhan wilayah barat disamping DKI Jakarta. Peran strategis Kota
Bandung tersebut di atas menuntut adanya peningkatan pelayanan
diberbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional.
Pembangunan Kota Bandung sebagai bagian integral dari
pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
29
proses yang bersifat integral baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan
maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya
yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi
tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh
seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan
pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis
dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai
permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan
dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran
yang bersifat demokratis dan proposional.
Dalam rangka mengantipasi perkembangan dan dinamika kegiatan
masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan
otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah
yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh
masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan
kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan,
kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai
perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam
membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang
tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan
30
dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya
dengan aman.
Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang
sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan,
peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :
a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi
dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan
dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu
dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang
terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping
perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung
POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan,
pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan
pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai
pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan
terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan
swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan
menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara
mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang
bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang
31
mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha
pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan
ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan
Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga
tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.
c. Lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang
dilakukan Ssatuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh
hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta
menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya
peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan
karena belum berjalan nya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang
menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
32
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung yang tercantum dalam Revisi RPJMD
Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :
Visi : Terwujudnya kota bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera.
Bandung : Adalah meliputi wilayah an seluruh isinya. Artinya kota bandung
dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan
batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga
sekarang
Unggul : Adalah menjadi yang terbaik dan yang terdepan serta contoh
bagi aerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi
kenyamanan dan kesejahteraan warga kota bandung
Nyaman : Adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan
terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan
kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah kondisi
dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan
udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali
serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya
responsive terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
33
Sejahtera : Yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan
kebuthan lahir dan bathin warganya, agar manusia dapat
memfungsikan diri sebagai hamba di muka bumi.
Sedangkan misi kota bandung adalah :
1. Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang,
pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang
berkualitas dan berwawasan lingkungan.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.
Misi dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 tersebut mengacu dan
berpedoman pada RPJPD Kota Bandung 2005-2025, dan oleh karena nya
tedapat hubungan yang kuat. Maka dari itu Peran Satuan Polisi pamong Praja
dalam pencapaian misi RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yaitu :
34
Misi 2 : menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih
dan melayani.
Tujuan : Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap
hukum dan HAM
Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam
penerapan produk hokum
Indikator kinerja dlm RPJMD
:
Cakupan Penegakan Perda
Program : a. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat dan pencegahan tindak criminal
b. Penegakan ketentraman dan ketertiban umum
c. Penegakan perda, perwal dan kepwal
d. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
(Pekat)
e. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
f. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
PROGRAM TARGET
SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018
1 Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di masyarakat kota bandung
Cakupan penegakan perda
a. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal
b. Penegakan ketentraman dan ketertiban umum
c. Penegakan perda, perwal dan kepwal
d. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
70% 75% 80% 85% 90% %
2 Meningkatnya kenyamanan dan keamanan lingkungan
Jumlah linmas terlatih
e. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
f. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
120 550 580 600 650 orang
36
Sedangkan sesuai dengan Instruksi Walikota sebagai Walikota terpilih, maka
Satuan Polisi Pamong Praja di tunjuk sebagai Wakil Ketua pada POKJA 2 YAITU
POKJA PEDAGANG KAKI LIMA yang bekerja sama dengan Dinas /Instansi
lainnya. Dan juga Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota pada POKJA 5
yaitu Bandung Aman dan POKJA 24 yaitu Bandung TO WTP.
C. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah
dan KLH Strategis
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman,
nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf
nasional. RTRWK berfungsi sebagai:
1. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota;
serta
2. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan
masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun
program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang
kota.
37
Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:
1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar
sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. penataan ruang kawasan strategis kota.
Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri
atas:
1. kebijakan dan strategi struktur ruang;
2. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
3. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.
Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:
1. pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang
perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang
didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan
38
Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; Revisi Rencana Strategis
Bappeda Kota Bandung 2009-2013 III-11
2. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan
prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan
terkendali; dan
3. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan
prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.
Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan
efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota
perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan
Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:
1. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan
wilayah Bandung Timur
2. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh
1 (satu) SPK;
3. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
4. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai
skala pelayanannya; dan
5. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan
fungsi dan kapasitas jaringan jalan.
39
Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan
prasarana
transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali
meliputi:
1. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan
masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
2. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
3. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan
pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta
menghilangkan gangguan sisi jalan;
4. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang
terpadu;
5. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-
pusat kegiatan;
6. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun
terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan
dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan
7. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem
transportasi kota.
40
Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:
1. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di
Kawasan Bandung Utara;
2. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan
kota;
3. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air
atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan
sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari
bahaya longsor dan erosi;
4. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam
bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel
kereta api;
5. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi
izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang
terbuka hijau;
6. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya
yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur,
bentuk, dan wujud arsitektural;
7. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.
41
D. Penentuan Isu-Isu Strategis
a. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap K3. Pelanggaran pada
Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan (Perda No. 11
Tahun 2005)
b. Maraknya minimarket bermasalah di Kota Bandung, tidak sesuai
dengan Penataan Pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko
modern (Perda No. 2 Tahun 2009)
c. Maraknya peredaran minuman beralkohol illegal. Sebagaimana telah
di atur dalam Perda yang berbunyi Pelarangan, pengawasan dan
pengendalian minuman beralkohol (Perda No. 11 Tahun 2010)
d. Maraknya café/resto illegal. perda yang mengatur Penyelenggaraan
kepariwisataan (Perda no. 07 Tahun 2012)
e. Semakin banyaknya reklame illegal. Perda yang mengatur
Penyelenggaraan reklame (Perda no. 4 Tahun 2012)
f. Meningkatnya jumlah PMKS di kota Bandung. Perda yang mengatur
Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Perda No.24
Tahun 2012)
42
erencanaan stratejik merupakan proses yang berorientasi hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
A. Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana organisasi pemerintah
harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita
dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu
organisasi, Visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran
untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota
organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (outperform),
menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong
untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.
Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung :
P
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
43
“Terwujudnya Masyarakat Kota Bandung yang
Tentram, Tertib dan Taat Hukum”.
Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung
makna :
1). Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma
agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga
terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan
tenang di daerah.
2). Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata
dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna
mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir
dan bathin.
3). Taat Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif
yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
terdapat ketentuan-ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang
harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.
B. MISI
44
Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.
Berdasarkan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandung adalah :
“Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman dan
ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat”.
Rumusan misi tersebut mengandung makna bahwa agar terwujud
masyarakat kota yang tentram, tertib dan taat hukum, Grand Strategi yang
dibutuhkan yaitu adanya peningkatan upaya-upaya penyelenggaraan dan
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta upaya menumbuhkan
kepatuhan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
tidak terkecuali peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan
walikota.
45
C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan
atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan (CSF) organisasi.
Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan
misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukan kerangka
prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas
pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat
dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandung tahun 2013-2018 :
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 Mantapnya ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai kota unggul, nyaman dan sejahtera
Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.
a. Cakupan penegakan perda
2 Terwujudnya ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat
Meningkatnya kenyaman dan keamanan lingkungan dalam masyarakat.
b. Jumlah Linmas terlatih
orang
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎
𝐽𝑚𝑙 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 X 100%
47
D. Strategi dan Kebijakan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi
Pamong Praja merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh
dan terpadu. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun
2014-2018 :
1. Mengembangkan kemampuan satuan dan meningkatkan kerjasama
dengan instansi terkait serta stakeholders lainnya.
2. Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman/ketertiban umum.
3. Meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan
keputusan walikota.
Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan
organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang
sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung tahun 2014-2018 :
1) Penyelenggaraan ataupun pemeliharaan ketertiban dan ketentraman
umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan atau dengan
melibatkan instansi terkait.
48
2) Meningkatkan upaya yang mengarah kepada peningkatan kesadaran
masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan
ketentraman/ketertiban umum.
3) Memberikan peringatan, teguran keras sampai dengan pengenaan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
49
ntuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu
ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga
strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi
dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan
dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kota
Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan
sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan
sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan
rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa
program prioritas tersebut adalah sebagai berikut
U
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
50
A. Program dan Kegiatan
Berikut ini program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun
2014-2018 :
1. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masayarakat
dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.1. Kerjasama Pengembangan kemampuan aparat polisi pamong
Praja denga TNI/POLRI dan kejaksaan.
Kegiatan tersebut bersifat rutin dan wajib dilaksanakan dalam
kerangka koordinasi dengan instansi penegak hukum seperti
TNI, POLRI dan Kejaksaan. Untuk Tahun 2014 kerjasama ini
tetap dilakukan namun dengan 4 lembaga yakni TNI, POLRI, dan
Kejaksaan serta dinas-dinas terkait.
2. Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.1. Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
Kegiatan ini merupakan tugas pokok dan fungsi dalam
menciptakan situasi wilayah Kota terbebas dari gangguan
ketentraman dan Ketertiban, kegiatan ini di laksanakan dalam
bentuk penjagaan, pencegahan, dan penegakan beberapa
51
titik/simpul–simpul kota yang sering terjadi anacaman
gangguan trantib, seperti pusat-pusat perekonomian kota,
tempat tempat hiburan, tempat/ruang publik, pusat kegiatan
pemerintahan (kantor-kantor), tahun 2014 akan dilaksanakan
di 30 wilayah kecamatan dalam 1 tahun.
2.2. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan tersebut berupa pembinaan dan evaluasi pelaksanaan
terhadap unsur Kewilayahan dan masyarakat dalam
implementasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
serta perwujudan K-3 di wilayahnya kecamatan. Tahun 2014,
kegiatan ini ditargetkan dalam kerangka peran serta dan
partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan
ketertiban lingkungan. Selain itu, akan dilaksanakan juga
pelatihan/pembekalan kepada petugas/masyarakat
pemahaman perda-perda ketentraman ketertiban/ K3.
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
3.1 Operasi Penertiban Perda dan Perwal
Kegiatan tersebut merupakan rutin dan wajib dilaksanakan setiap
tahunnya. Hal ini mengingat pelanggaran terhadap Perda, Perwal,
dan Kepwal masih terus berlangsung. Selain itu meskipun operasi
52
penegakan terus dilakukan setiap tahunnya para pelanggar relatif
tidak menunjukan kejeraan.
Untuk tahun 2014 kegiatan ini dilaksanakan pada kawasan se-Kota
Bandung termasuk di dalamnya atas usulan beberapa kecamatan.
3.2 Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota berupa Razia tempat-tempat Prostitusi/Operasi PSK
jalanan, Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan dan Pengemis
(Gepeng), dan Operasi Kependudukan di Wilayah Kota Bandung.
3.3 Sosialisasi/penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota
ketentraman ketertiban. Tahun 2014 kegiatan sosialisasi Perda
tersebut akan diberikan kepada tokoh dan warga masyarakat Kota
Bandung.
3.4 Penertiban reklame illegal
4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
4.1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5.1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan
53
5.2. Pengendalian keamanan lingkungan
5.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
6.1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan
Minuman Keras dan Narkoba
6.2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek
Prostitusi
6.3. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian
54
7. Program pendukung , meliputi 6 Program, seperti :
7.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
7.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
7.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.6. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaran Pemilihan
Umum
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PROGRAM WAJIB
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2013-2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
KODE REKENNG
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN PADA AWAL
TAHUN PERENCANAAN
PENDANAAN INDIKATIF KONDISI KERJA PADA AKHIR
PERIODE RENSTRA
KET THN. 2014 THN. 2015 THN. 2016 THN. 2017 THN. 2018
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mantapnya ketenteraman dan ketertiban kota yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai kota yang unggul, nyaman dan sejahtera
Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di masyarakat kota bandung
Cakupan Penegakan perda
1.19.1.19.02.16 1
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
jumlah operasi gabungan
n/a 200 kali 750.000.000 220 kali 825.000.000 250 kali 907.500.000 250 kali 998.250.000 270 kali 1.098.075.000 270 kali
1.19.1.19.02.16.03 a
Kerjasama penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan perda/perwal di Kota Bandung (TNI,POLRI,KEJAKSAAN)
Sinergitas antara aparatur satpol pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam pelaksanaan pemeliharaan trantibum
4 instansi/200 Org/Thn
4 instansi/200
Org/Thn 750.000.000
4 instansi/200
Org/Thn 825.000.000
4 instansi/200
Org/Thn 907.500.000
4 instansi/200
Org/Thn 998.250.000
4 instansi/200
Org/Thn 1.098.075.000
4 instansi/200
Org/Thn
1.19.1.19.02.23 2 Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
cakupan penanganan gangguan trantibum
n/a 100% 7.738.820.000 100% 8.512.702.000 100% 9.363.972.200 100% 10.300.369.420 100% 11.330.406.362 100%
1.19.1.19.02.23.01 a Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota bandung
110 kali 110 kali 1.423.700.000 110 kali 1.566.070.000 120 kali 1.722.677.000 120 kali 1.894.944.700 130 kali 2.084.439.170 130 kali
1.19.1.19.02.23.02 b Peningkatan partisipasi masyarakat
Terlaksananya kegiatan partisipasi masyarakat terhadap K3
360 orang 360 orang 6.315.120.000 360 orang 6.946.632.000 360 orang 7.641.295.200 360 orang 8.405.424.720 360 orang 9.245.967.192 360 orang
1.19.1.19.02.24 3
Penegakan Perda, Perwal dan Kepwal
cakupan penegakan perda
n/a 70% 14.259.000.000 75% 15.684.900.000 80% 16.408.749.500 85% 18.049.624.450 90% 19.854.586.895 90%
1.19.1.19.02.24.01 a
Sosialisasi/penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota ketentraman ketertiban
Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota trantibum
5 kali 5 kali 263.400.000 5 kali 289.740.000 6 kali 318.714.000 6 kali 350.585.400 7 kali 385.643.940 7 kali
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.19.1.19.02.24.02 b Operasi penertiban peraturan daerah dan peraturan walikota
Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL
240 kali 240 kali 11.116.750.000 240 kali 12.228.425.000 250 kali 12.100.000.000 250 kali 13.310.000.000 260 kali 14.641.000.000 260 kali
1.19.1.19.02.24.03 c
Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
Terlaksananya pelaksanaan yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK)
8 kali 8 kali 297.550.000 8 kali 327.305.000 8 kali 360.035.500 8 kali 396.039.050 8 kali 435.642.955 8 kali
1.19.1.19.02.24.06 e Penertiban reklame ilegal
Terlaksananya operasi penertiban reklame ilegal di kota bandung
1000 titik 1000 titik 2.581.300.000 1000 titik 2.839.430.000 1000 titik 3.630.000.000 1000 titik 3.993.000.000 1000 titik 4.392.300.000 1000 titik
1.19.20 4
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
tingkat pemahaman masyarakat terhadap pekat
n/a 60% 569.400.000 65% 626.340.000 65% 688.974.000 70% 757.871.400 70% 833.658.540 70%
1.19.1.19.02.01.20.01 a
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan/Penggunaan Minuman Keras dan narkoba
n/a 5 kali 189.800.000 5 kali 208.780.000 6 kali 229.658.000 6 kali 252.623.800 7 kali 277.886.180 7 kali
1.19.1.19.02.01.20.02 b
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostutusi
n/a 5 kali 189.800.000 5 kali 208.780.000 6 kali 229.658.000 6 kali 252.623.800 7 kali 277.886.180 7 kali
1.19.1.19.02.01.20.06 c Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian
n/a 5 kali 189.800.000 5 kali 208.780.000 6 kali 229.658.000 6 kali 252.623.800 7 kali 277.886.180 7 kali
Terwujudnya ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat
Meningkatnya keamanan dan kenyaman lingkungan
Jumlah linmas terlatih 1.19.1.19.02.15 5
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Linmas per 10.000 Pendududk
44 45 12.601.437.500 45 13.861.581.250 45 15.247.739.375 45 16.772.513.313 45 18.449.764.644 45
1.19.1.19.02.15.01 a
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tercapainya kesiapan anggota linmas
181 kel/kec 181 kel/kec 12.401.200.000 181 kel/kec 13.641.320.000 181 kel/kec 15.005.452.000 181 kel/kec 16.505.997.200 181 kel/kec 18.156.596.920 181 kel/kec
1.19.1.19.02.15.05 b Pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya potensi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui diklatsar linmas
60 Orang 60 Orang 103.437.500 100 Org/10
kel 113.781.250
100 Org/10 kel
125.159.375 100 Org/10
kel 137.675.313
100 Org/10 kel
151.442.844 100 Org/10
kel
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.19.1.19.02.15.06 c Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terdatanya rawan kamtibmas, rawan bencana dan potensi linmas di kelurahan/kecamatan se kota bandung
181 Org/kel 181 Org/kel 96.800.000 181 Org/kel 106.480.000 181 Org/kel 117.128.000 181 Org/kel 128.840.800 181 Org/kel 141.724.880 181 Org/kel
1.19.1.19.02.19 6
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Jumlah linmas terlatih n/a 120 orang 206.875.000 550 orang 227.562.500 580 orang 250.318.750 600 orang 275.350.625 650 orang 302.885.688 650 orang
1.19.1.19.02.19.01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Tersedianya potensi linmas dalam rangka pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
120 orang 120 orang 206.875.000 550 orang 227.562.500 580 orang 250.318.750 600 orang 275.350.625 650 orang 302.885.688 650 orang
36.125.532.500 39.738.085.750 42.867.253.825 47.153.979.208 51.869.377.129
Disusun
Bandung, 2014
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG
E.A. FERDI LIGASWARA, SH. MH
Pembina TK. I
NIP. 19600223 198703 1 003
58
Merujuk dari Misi RPJMD 2013-2018 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
mengemban Misi 2 RPJMD 2013-2018, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
menetapkan indicator kinerja utama dakam Resntra 2013-2018, yaitu :
Misi 2 : menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
Tujuan : Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM
Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
Indikator kinerja dlm RPJMD
:
Cakupan Penegakan Perda
Indikator kinerja dlm Renstra
: a. Cakupan penegakan perda b. Jumlah Linmas terlatih
Program pendukung
: a. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal
b. Penegakan ketentraman dan ketertiban umum c. Penegakan perda, perwal dan kepwal d. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
(Pekat) e. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan f. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Renstra
NO INDIKATOR SATUAN
KONDISI KINERJA PD
AWAL PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
2014 2014 2015 2016 2017 2018
1
Cakupan Penegakan Perda
% 70 70 75 80 85 90 90
2 Jumlah Linmas terlatih Orang 200 200 500 500 550 600 600
Bandung, 2014
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG
H. E.A. FERDI LIGASWARA, SH, MH.
Pembina Tk I
NIP. 19600223 298703 01 003
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎
𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 X 100%
PROGRAM KEGIATAN SKPD TAHUN 2014-2018
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
1 Mantapnya ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai kota unggul, nyaman dan sejahtera
Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.
Cakupan penegakan perda
1. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal
a) Kerjasama penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan perda/perwal di Kota Bandung (TNI,POLRI,KEJAKSAAN)
2. Penegakan ketentraman dan ketertiban umum
a) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
b) Peningkatan partisipasi masyarakat
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
a) Sosialisasi/penyuluhan Perda dan Perwal ketentraman dan ketertiban
b) Operasi penertiban Perda dan Perwal
c) Pelaksanaan Yustisi Penegakan Perda dan Perwal
d) Penertiban reklame illegal
4. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
a) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Pengguanaan Minuman Keras dan Narkoba
b) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan berkembangnya
Praktek Prostitusi
c) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan berkembangnya Praktek Perjudian
2 Terwujudnya ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat
Meningkatnya kenyaman dan keamanan lingkungan dalam masyarakat.
Jumlah Linmas terlatih 5. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
a) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a) Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
b) Pengendalian keamanan lingkungan
c) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Bandung, 2014
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDUNG
H. E.A. FERDI LIGASWARA, SH, MH.
Pembina Tk I
NIP. 19600223 298703 01 003
62
okumen Rencana Stratejik (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
tahun 2013-2018 disusun berpedoman pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Surat Kepala Bappeda Kota
Bandung tahun 2013. Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018 dan
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan
berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum,
penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota.
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2013-2018 ini memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun
waktu lima tahun mendatang (2013-2018). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif
tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan.
Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan
akuntabilitas kinerja satuan.
Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik
D
BAB VI
P E N U T U P
63
anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh
potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada
gilirannya akan terwujud visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung khususnya dan
Pemerintah Kota Bandung pada umumnya.
64
NO INDIKATOR
KONDISI KINERJA
PD AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
2014 2014 2015 2016 2017 2018
1
Rasio jumlah Polisi pamong Praja per 10.000 penduduk
1.65 1.65 2 2.3 2.5 2.7 2.7
2
Cakupan patroli petugas Satpol PP
1.5 1.5 1.7 1.8 1.9 2 2
3
Cakupan Penegakan Perda
70% 70% 75% 80% 85% 90% 90%
4
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
83% 83% 86% 90% 93% 95% 95%
NO INDIKATOR KONDISI KINERJA
PD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA
PADA
𝐽𝑚𝑙 𝑃𝑜𝑙𝑝 𝑃𝑃
𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 X 10,000
𝐽𝑚𝑙 𝐾𝑒𝑙𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 ∗3 𝑘𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑙𝑚 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎
𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 X 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐾3
𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐾3 X 100%
AWAL PERIODE RPJMD
AKHIR PERIODE RPJMD
2014 2014 2015 2016 2017 2018
5
Petugas Perlindungan masyarakat di Kota bandung (per jml pddk)
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
6
Jumlah Linmas per 10.000 Pendududk
45 45 45 45 45 45 45
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑚𝑎𝑠
𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 X 100%
𝐽𝑚𝑙 𝐿𝑖𝑛𝑚𝑎𝑠
𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 X 10,000