bab i pendahuluan -...

DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG

RENCANA STRATEGIS 2014-2018

1

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagai manifestasi Undang-undang (UU) Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masih memberikan berbagai bentuk

keleluasaan dalam pengimplementasiannya di daerah. Keleluasaan ini, bukan

semata-mata disebabkan oleh keragaman persepsi, tapi juga disebabkan oleh

faktor lain, seperti: heterogenitas kondisi sosial dan budaya, beragamnya potensi

dan karakteristik masing-masing daerah. Akibatnya, diperlukan suatu rancang

bangun sistem yang adaptif dan handal dalam memenuhi dan menanggulangi

permasalahan yang kompleks dan dinamis. Fenomena ini merupakan sebuah

keharusan dalam rangka merespon dan menghadapi berbagai tuntutan dinamika

yang berkembang dari masyarakat untuk melakukan perubahan sistem

penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Meskipun UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah dijabarkan ke dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bukan diartikan sebagai suatu pembatasan

kewenangan yang bersifat absolut dan kaku. Namun lebih dapat

diimplementasikan sebagai bentuk inter-koneksi antar tingkatan pemerintahan dan

lintas sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

mengarah pada perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Upaya

mewujudkan kondisi ini, diperlukan komitmen seluruh komponen masyarakat dan

pemerintah.

Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran

dan fungsi yang harus dilakukan, pemerintah Kota Bandung telah menetapkan

kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik untuk periode tahun 2005-

2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung. RPJP

tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota

Bandung Tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota

PENDAHULUAN BAB I



2

Bandung No. 3 Tahun 2014. Dalam RPJM Kota Bandung ditetapkan Visi Daerah,

yaitu Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Kebijakan pemerintah kota dalam periode tahun 2013-2018 tersebut ditetapkan

dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna

mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa

tantangan, kendala maupun peluang sesuai dengan potensi, kewenangan serta

kemampuan yang dimiliki.

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada

pemerintah kota untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam

rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama, masyarakatpun

diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan

prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak

ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola

daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang

berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun

eksternal.

Konsekuensi logis dari kondisi tersebut, maka pemerintah kota harus

mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan

publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun

strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik

pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong terhadap pertumbuhan dan

perkembangan kota yang sesuai dengan rencana kota.

Guna mewujudkan kinerja pelayanan yang baik tersebut, Pemerintah Kota

Bandung membentuk Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagaimana diatur

dalam Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya sebagai suatu bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung

memiliki tugas dan fungsi yang tidak terlepas dari kewenangan-kewenangan yang

menjadi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik.



3

Sebagai bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung, Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak

terlepas dari koridor pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.

Oleh sebab itu, disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJP dan RPJMD serta sekaligus

merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok, fungsi

dan ruang lingkup tugas/wewenang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya,

sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 8 Tahun 2007, tentang urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung.

1.2 Landasan Hukum

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945

3. Landasan Operasional:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria;

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan

dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara;

i. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

j. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

k. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



4

l. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

m. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

n. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung dengan

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah

Susun oleh Bukan Pemilik;

r. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;

s. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

t. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;

u. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;

v. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

w. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam

Penataan Ruang;

x. Permendagi No.9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman;

y. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

z. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pemadam Kebakaran;

aa. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan

di Kota Bandung;

bb. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang

Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;



5

cc. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2005;

dd. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

ee. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

ff. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

gg. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang

Penyediaan, Penyerahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Perumahan dan Pemukiman;

hh. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan

Gedung;

ii. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi

Penggantian Biaya Cetak;

jj. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Bandung tahun 2011-2031;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota

Bandung pada periode Tahun 2013-2018 adalah mewujudkan komitmen dan

konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan

secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan

kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan

pengendalian efektif

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah

untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kegiatan Dinas Tata Ruang dan



6

Cipta Karya pada periode tahun 2013-2018 serta sebagai pedoman taktis strategis

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di

Bidang Perencanaan dan Tata Ruang Kota; Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur

Kota; Bidang Perumahan; Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan;

Bidang Survey dan Investigasi; dan Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan

Cipta Karya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan,

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan struktur organisasi), sumber

daya yang dimiliki, capaian–capaian kinerja pelayanan dalam pelaksanaan

Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian PU, telaahan RTRW

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran jangka

menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD



7

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Kota Bandung yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.



8

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung , Dinas Tata

Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang

dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis tata ruang dan pemukiman;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan pemukiman

meliputi survey dan investigasi, perencanaan dan tata ruang, dokumen dan

pelaporan, tata bangunan dan arsitektur kota, perumahan serta pengendalian

tata ruang dan bangunan;

4. Pelaksanaan pelayanan teknis administrastif Dinas;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.2. Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Tata

Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, terdiri dari :

o Kepala Dinas

o Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

2) Sub Bagian Kepegawaian

3) Sub Bagian Keuangan dan Program

GAMBARAN PELAYANAN SKPD BAB II



9

o Bidang Survey dan Investigasi, membawahkan:

1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan

2) Seksi Data dan Analisa

o Bidang Perencanaan dan Tata Ruang, membawahkan:

1) Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota

2) Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota

3) Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota

o Bidang Dokumen dan Pelaporan, membawahkan:

1) Seksi Pelayanan Informasi dan Rencana Kota

2) Seksi Dokumentasi

o Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota, membawahkan :

1) Seksi Penataan Bangunan

2) Seksi Teknik Bangunan Gedung

3) Seksi Teknik Arsitektur Kota.

o Bidang Perumahan, membawahkan:

1) Seksi Pengembangan Perumahan

2) Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan

3) Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

o Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan, membawahkan:

1) Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan

2) Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa

3) Seksi Pengusutan dan Penertiban.

o Unit Pelaksana Teknis Dinas;

o Kelompok Jabatan Fungsional.



10

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota

Bandung sebagaimana tercantum bagan 2.1.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS

Sekretaris

Subbag Umum &

Perlengkapan Subbag

Kepegawaian

Subbag Keuangan &

Program

Kel. Jabatan

Fungsional

Bid. Survey

&

Investigasi

Sie.

Pengukuran

& Pemetaan

Sie. Data &

Analisa

Bid.

Perencanaan

& Tata Ruang

Sie. Rencana

Detail Tata

Ruang Kota

Sie.

Rencana

Teknis

Prasarana

Kota

Sie. Rencana

Peremajaan &

Pengembangan

Kota

Bid. Dokumen

& Pelaporan

Sie. Pelayanan

Informasi &

Rencana Kota

Sie.

Dokumentasi

Bid. Tata

Bangunan

&

Arsitektur

Kota

Sie.

Penataan

Bangunan

Sie. Teknik

Bangunan

Gedung

Sie.

Teknik

Arsitektur

Kota

Bid.

Perumahan

Sie.

Pengembangan

Perumahan

Sie. Teknik

Penyehatan

Lingkungan

Sie. Fasos

Fasum

Bid. Pengendalian

Tata Ruang &

Bangunan

Sie.

Pengawasan

Tata Ruang &

Bangunan

Sie. Penanganan

Pengaduan &

Sengketa

Sie.

Pengusutan

&

Penertiban



11

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tata Ruang dan

Cipta Karya Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 304

(Tiga Ratus Empat ) orang, terdiri dari :

a. Pejabat Struktural : 29 orang

b. Fungsional Perencana : 2 orang

c. Fungsional Umum : 273 orang

Komposisi pegawai pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota

Bandung per bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

1. S 3 3 orang

1. S 2 32 orang

2. S 1 125 orang

3. D 4 1 orang

4. D 3 23 orang

5. D 2 1 orang

6. D 1 4 orang

7. S M A 57 orang

8. S T M 43 orang

9. S M E A 6 orang

10. S M T Pertanian 1 orang

11. S M P 6 orang

12. S D 2 orang

Sumber. Kepegawaian Distarcip 2016

2. Jenis Kepegawaian

NO JENIS KEPEGAWAIAN JUMLAH

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 296 orang

2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 8 orang



12

3. Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH

1. Laki-laki 236 orang

2. Perempuan 68 orang

4. Golongan Usia

NO GOLONGAN USIA JUMLAH

1. Usia 18 s/d 25 tahun 3 orang







5. Pangkat/golongan ruang

NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH

1. Golongan IV / c 1 orang

2. Golongan IV / b 3 orang

2. Golongan IV / a 14 orang

3. Golongan III / d 27 orang

4. Golongan III / c 32 orang

5. Golongan III / b 79 orang

6. Golongan III / a 40 orang

7. Golongan II / d 14 orang

8. Golongan II / c 40 orang

9. Golongan II / b 32 orang

10. Golongan II / a 15 orang

11. Golongan I / d 0 orang

12. Golongan I / c 3 orang

13. Golongan I / b 1 orang

14. Golongan I / a 0 orang



13

6. Diklat Perjenjangan

NO DIKLAT PERJENJANGAN JUMLAH

1. Diklat Pim Tk. II 0 orang

2. Diklat Pim Tk. III 11 orang

3. Diklat Pim Tk. IV 26 orang

7. Masa kerja pegawai

NO MASA KERJA JUMLAH

1. 0 s/d 5 tahun 23 orang







Sumber. Kepegawaian Distarcip 2016

2.2.2. Aset / Modal SKPD

Aset yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung

terbagi menjadi 6 jenis, antara lain adalah :

1. Tanah

2. Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan Bangunan

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

5. Aset Tetap Lainnya



14

Tabel 2.1

DAFTAR INVENTARIS BARANG

NO.

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH

BARANG

KETERANGAN

1 2 3 4

1 Alat-alat Besar

- Pompa Lain-lain

2

2

2

Alat-alat Angkutan

- Jeep

- Station Wagon

- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke

bawah)

- Pick Up

- Sepeda Motor

- Gerobak Dorong

- Gerobak Lori

107

1

1

18

1

7

69

6

5

3 Alat Bengkel dan Alat Ukur

- Mesin Bor

- Mesin Las Listrik

- Mesin Gerindra Tangan

- Bateray Charger

- Mesin Gergaji

- Mesin Ketam

- Automatic Distrotion Meter

- Global Positioning System

- Noise & Distortion Meter

- Scanner

- Air Conditioning Unit

- Tool Set

- Meteran x-27 dari Platina Tridium

46

2

1

1

3

1

1

2

6

2

6

14

1

1



15

NO.

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH

BARANG

KETERANGAN

- Alat ukur lainnya (lain-lain)

5

4 Alat Pertanian

- Rak-rak Penyimpanan

- Lemari Penyimpanan

5

2

3

5 Alat Kantor Dan Rumah Tangga

- Mesin Ketik Manual Portable (11-

13)

- Mesin Ketik Manual Standar (14-

16)

- Mesin Ketik Elektronik

- Mesin Ketik Braile

- Mesin Ketik Lain-lain

- Mesin Hitung Elektronik

- Mesin Calculator

- Mesin Hitung / Jumlah Lain-lain

- Mesin foto copy dengan kertas folio

- Lemari Besi

- Rak Besi / Metal

- Rak Kayu

- Filling besi / Metal

- Lemari Sorok

- Lemari Kaca

- Lemari Kayu

- Papan Visuil

- Alat Penghancur Kertas

- Papan Pengumuman

- White Board

- Copy Board/Elektrik White Board

- Peta

3.605

11

1

2

1

10

12

2

1

1

114

72

20

217

5

19

56

50

20

14

36

2

1



16

NO.

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH

BARANG

KETERANGAN

- Mesin Absensi

- Alat Pemotong Kertas

- Overhead Projektor

- Display

- Alat Kantor Lainnya (Lainlain)

- Lemari Kayu

- Rak Kayu

- Meja Kayu/Rotan

- Tempat Tidur Besi/Metal

(Lengkap)

- Meja Rapat

- Meja Tulis

- Meja Makan

- Kursi Rapat

- Kursi Tamu

- Kursi Tangan

- Kursi Putar

- Kursi Biasa

- Bangku Sekolah

- Bangku Tunggu

- Kursi Lipat

- Bangku Injak

- Meja Komputer

- Meja Biro

- Sofa

- Lemari Pakaian

- Mebelair lainnya

- Alat Pengukur Waktu lain-lain

- Mesin Potong Rumput

- Lemari Es

- AC Sentral

3

1

12

1

9

8

3

6

1

3

90

1

318

29

6

234

14

1

2

366

1

34

3

6

6

6

33

6

5

5



17

NO.

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH

BARANG

KETERANGAN

- AC Unit

- AC Split

- Kipas Angin

- Kitchen Set

- Televisi

- Loudspeaker

- Soundsystem

- Wireless

- Mic Conference

- Camera Vedeo

- Tiang Bendera

- Dispenser

- Mimbar/Podium

- Handy Cam

- Alat Rumah Tangga Lainnya

- Alat Pemadam Portable

- Alat Pembantu Pemadam

Kebakaran

- Mainframe

- Local Area Network (LAN)

- PC Unit

- Laptop

- Note Book

- Personal Komputer Lain-lain

- Ploter

- Hard Disk

- Keyboard

- Printer

- Plotter

- Monitor

- Printer

24

1

1

1

12

3

2

9

8

5

2

26

1

15

19

64

137

1

8

51

28

78

54

1

19

36

139

1

25

33



18

NO.

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH

BARANG

KETERANGAN

- Scanner

- Plotter

- External

- Peralatan Personal Komputer Lain-

lain

- Server

- Hub

- Modem

- Peralatan Jaringan Lain-lain

- Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua

DPRD

- Meja Kerja Pegawai Non Struktural

- Meja Kerja Pejabat Lain-lain

- Meja Tamu Ruangan Biasa

- Meja Rapat Pejabat Lain-lain

- Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua

DPRD

- Kursi Kerja Pejabat Eselon III

- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain

- Kursi Rapat Pejabat Lain-lain

- Kursi Hadap Depan Meja Kerja

Pejabat Lain-lain

- Kursi Tamu di ruangan Pejabat

Eselon III

- Lemari Buku untuk Pejabat Eselon

II

- Lemari Buku untuk Perpustakaan

- Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis

6

1

12

99

2

1

2

21

3

85

290

5

112

5

10

98

3

1

146

2

2

1

14



19

NO.

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH

BARANG

KETERANGAN

6 Alat Studio dan Alat Komunikasi

- Camera + Attachment

- Proyektor + Attachment

- Compact Disk Player

- Unintemuptible Power Supply

(UPS)

- Peralatan Studio Visual Lain-lain

- Camera Electronic

- Digital

- Slide Projector

- Jalon

- Rambu/Bak Ukur

- Telephone (PABX)

- Handy Talky

- Facsimili

- Handphone

- Handphone

- Unit Transceiver HF Portable

168

1

23

1

23

1

67

4

1

1

1

1

18

3

14

2

7

7.

Alat-alat Kedokteran

- Infra Red

- Tablet Machine

- Video Camera dan Recorder

8

6

1

1



20

NO.

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH

BARANG

KETERANGAN

8

Alat Laboratorium

- Stabilizier

- TV Monitor

- Adaptor

- Exhaust Fan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Personal Komputer

- Alat Ukur

- Kelompok Penyimpanan/Laci 8

- Layar

- Baterai

- General Set (Lab Scale)

- Theodolite

- Water Pass

171

2

5

1

2

51

76

22

2

2

2

3

1

2

Sumber : Distarcip 2016

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Realisasi anggaran Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya pada tahun 2009-

2013 berdasarkan komposisi APBD Kota Bandung dapat dilihat pada tabel

berikut. Tabel ini menampilkan pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas melalui

pelaksanaan Renstra Dinas periode perencanaan sebelumnya untuk bahan

mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan

pelayanan Dinas. Tabel ini juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan

Dinas dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam

perumusan isu strategis dan program strategis Dinas pada Renstra Dinas ini.



Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Tahun 2009-2013

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)

Rata-rata Pertumbuha

n (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angga-ran

Rea li-

sasi

BELANJA 168.558.393.922,-

222.720.616.874,20,-

187.497.984.522,-

368.546.429.738,48,- 358.135.409.363,03,-

83.026.373.504,-

100.576.845.081,-

167.962.991.295,-

239.041.111.379,-

304.519.185.472,-

49 45 90 65 85 28 39

Belanja Operasi

24.896.042.212,- 28.029.462.399,20,- 34.372.923.335,- 34.939.475.924,80,- 43.839.529.812,03,- 21.906.163.116,

-

23.020.810.130,- 29.137.568.068,- 31.590.655.282,- 35.570.746.421,- 88 82 85 90 81 16 13

Belanja pegawai

14.662.806.591,- 15.179.224.724,20,- 18.041.756.605,- 18.866.348.299,80,- 20.338.613.769,03,- 14.194.449.870,

-

14.562.042.871,- 15.964.376.684,- 18.027.835.857,- 19.043.386.285,- 97 96 88 96 94 9 8

Belanja Barang

10.233.235.621,- 12.850.237.675,- 16.331.166.730,- 16.073.127.625,- 23.500.916.043,- 7.711.713.246,- 8.458.767.259,- 13.173.191.384,- 13.562.819.425,- 16.527.360.136,- 75 66 81 84 70 24 23

Belanja Modal

143.662.351.710,

-

194.691.154.475,- 153.125.061.187,

-

333.606.953.813,68,- 314.295.879.551,- 61.120.210.388,

-

77.556.034.951,- 138.825.423.227,

-

207.450.456.097,

-

268.948.439.051,

-

43 40 91 62 86 32 46

Belanja Peralatan dan Mesin

1.925.127.500,- 2.020.000.000,- 455.625.000,- 2.787.941.120,- 776.450.000,- 1.477.142.300,- 1.621.399.600,- 442.550.500,- 2.688.838.520,- 675.307.050,- 77 80 97 96 87 92 92

Belanja Bangunan dan Gedung

136.134.271.410,

-

185.442.716.475,- 150.329.041.187,

-

328.468.093.283,68,- 312.070.525.000,- 55.068.522.588,

-

73.485.166.114,- 137.530.427.417,

-

203.398.518.917,

-

267.409.641.911,

-

40 40 91 62 86 33 50

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.599.952.800,- 7.172.438.000,- 2.334.395.000,- 2.347.919.410,- 1.389.604.551,- 4.571.615.650,- 2.444.491.737,- 847.974.360,- 1.363.098.660,- 814.386.090,- 82 34 36 58 59 -20 -23

Belanja Aset Tetap Lainnya

3.000.000,- 56.000.000,- 6.000.000,- 3.000.000,- 59.300.000,- 2.929.850,- 4.977.500,- 4.470.950,- 0 49.104.000,- 98 9 75 0 83 876 -13



22

Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung telah

menetapkan Pedoman Mutu Nomor: PM/Distarcip-01 tanggal 1 Oktober 2013,

menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi Dinas memiliki komitmen dalam

mengembangakan dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) secara

berkesinambungan. SMM ini mengacu persyaratan standar ISO 9001:2008, SMM

ISO 9001:2008 di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya diaplikasikan pada kegiatan

penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang mencakup Bidang Survey dan

Investigasi, Bidang Perencanaan dan Tata Ruang sebagai proses utama dan

Sekretariat sebagai proses pendukung. Data KRK yang masuk dan terbit untuk

tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.3. Sedangkan untuk tahun-tahun

sebelumnya belum dilakukan pelayanan KRK karena untuk kebutuhan perizinan

pembangunan di Kota Bandung masih diterbitkan Izin Peruntukan Penggunaan

Tanah (IPPT). Pada tahun 2015 Permohonan KRK yang masuk sebanyak 5.061,

sedangkan KRK yang dapat diselesaikan atau terbit sebanyak 5.069, hal ini

menunjukkan bahwa ada permohonan tahun sebelumnya (2014) yang baru dapat

diterbitkan pada tahun 2015.

Tabel 2.3.

Jumlah KRK yang Diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Tahun 2011-2015

Tahun Permohonan KRK yang Masuk KRK yang Terbit

2011 6.554 6.180

2012 5.805 5.557

2013 5.743 5.473

2014 5.805 5.557

2015 5.061 5.069


Tidak seluruh permohonan KRK yang masuk dapat diterbitkan menjadi

KRK, hal ini dikarenakan terdapatnya berkas KRK yang tidak lengkap

persyaratannya atau pun tidak jelas lokasi persil yang dimaksudkan dalam

permohonan KRK, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Di bawah ini disampaikan hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil

analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi



23

pengembangan pelayanan Dinas pada lima tahun mendatang. Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 18 tahun 2011. Berikut adalah telaahan terhadap rencana

struktur ruang yang tercantum dalam RTRW dengan Struktur Ruang eksisting di

Kota Bandung saat ini.

Tabel 2.4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung

No Rencana

Struktur

Ruang

Struktur

Ruang Saat

ini

Indikasi Program

Pemanfaataan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Struktur Ruang terhadap

Kebutuhan Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

1 PPK Alun-

alun, PPK

Gedebage

PPK Alun-

alun

Penyusunan

Rencana Tata

Bangunan dan

Lingkungan

(RTBL) atau

Panduan Rancang

Kota

Saat ini kegiatan

pembangunan ekonomi dan

sosial masih terkonsentrasi

di wilayah Bandung Barat

dengan pusat kegiatan di

PPK Alun-alun. PPK

Gedebage yang diharapkan

menjadi pusat kota kedua

belum berkembang.

PPK Gedebage

2 SPK

Setrasari,

SPK Sadang

Serang, SPK

Kopo

Kencana,

SPK Maleer,

SPK

Arcamanik,

SPK

Ujungberung

, SPK

Kordon,

SPK

Derwati

SPK Maleer,

SPK

Arcamanik,

SPK

Ujungberung,

SPK Kordon,

SPK Derwati

Pengembangan

kegiatan komersial

perdagangan dan

hiburan skala SWK

pada setiap SPK

dan skala

kecamatan pada

setiap PL

Belum seluruh SPK dapat

berkembang menjadi sub

pusat kegiatan di setiap

SWK dan yang sudah

berkembang pun belum

optimal melayani. Beberapa

SPK seperti Setrasari,

Sadang Serang dan Kopo

Kencana belum dapat

berfungsi sebagai pusat

kegiatan karena

perkembangan kegiatan

lebih terkonsentrasi di jalan-

jalan utama seperti di Jl. Ir.

H. Juanda, Jl. Dr.

Djunjunan, Jl. Kopo.

Seluruh SPK di

Kota Bandung

3 Terminal

Tipe A di

PPK

Gedebage,

Optimalisasi

Terminal

Tipe B,

Terminal

Tipe C di

sekitar SPK

Terminal tipe

B di Cicaheum

dan

Leuwipanjang

Pembangunan

terminal Tipe A,

Pembangunan

terminal Tipe C di

sekitar SPK

Pembangunan terminal Tipe

A di Gedebage masih dalam

tahap dokumen Pra FS.

Salah satu permasalahannya

adalah pada pembebasan

lahan.

Terminal Tipe A di

PPK Gedebage,

Pembangunan

terminal Tipe C di

sekitar SPK.



24

4 Pemantapan

fungsi

bandara

Husein

Sastranegara

Bandara

Husein

Sastranegara

Penetapan kawasan

aman bagi jalur

penerbangan

dengan pembatasan

ketinggian

bangunan di sekitar

bandara

Saat ini sudah diterapkan

Kawasan Keselamatan

Operasional Penerbangan

(KKOP) di Kota Bandung,

serta terdapat hasil studi

pengaturan ketinggian

bangunan di kawasan

bandara.

Penentuan

intensitas dan

ketinggian

bangunan di

kawasan sekitar

bandara

5 Pengaturan

sebaran

lokasi dan

pembanguna

n menara

telekomunik

asi bersama

Pengaturan sebaran

dan pembangunan

menara

telekomunikasi

Saat ini pembangunan

menara telekomunikasi telah

diarahkan untuk

pembangunan menara

bersama

Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota

Bandung Tahun 2012 diketahui permasalahan lingkungan yang menjadi isu

lingkungan hidup utama adalah sebagai berikut :

a. Air

Semakin berkurangnya jumlah air di permukaan yang dapat digunakan

dibandingkan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap

air tawar bersih terutama sektor industri dan domestik memaksa dilakukannya

pencairan terhadap sumber air tawar bersih yang lain, yaitu dengan

melakukan pengeboran sumur untuk mengambil air tanah. Pengambilan air

tanah ini di satu sisi menguntungkan manusia karena masalah kebuthan air

tawar bersih dapat teratasi di lain pihak seiring dengan bertambahnya jumlah

populasi manusia dan bertambahnya industri-industri yang membutuhkan air

sebagai bahan baku produksi membuat pengambilan air tanah semakin kerap

terjadi dengan jumlah pengambilan air yang semakin banyak. Hal ini

membuat cadangan air tanah yang ada semakin menipis.

Kualitas air permukaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi alami sungai

tapi sangat dipengaruhi oleh kegiatan antropogenik (aktivitas manusia) dan

bertambahnya jumlah penduduk yang terus berkembang serta fungsi sungai

yang beraneka ragam, mulai dari sumber air baku, tempat pembuangan

aktifitas domestik maupun industri, tempat rekreasi, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bandung tahun

2011, sekitar 48 sungai yang ada di Kota Bandung hampir seluruhnya telah



25

tercemar limbah baik limbah cair maupun padat. Komposisi sumber

pencemarannya 70% limbah rumah tangga dan 30% limbah industri seperti

tekstil, hotel, restoran, dan rumah sakit.

b. Udara

Kemudian semakin banyaknya wilayah di Kota Bandung yang udaranya

mengalami pencemaran dan beberapa parameter konsentrasinya telah

melampaui Baku Mutu (BM). Saat ini sumber pencemar udara terbesar

adalah kendaraan bermotor dan sektor industri.

Dampak negatif akibat menurunnya kualitas udara adalah menurunnya fungsi

paru, peningkatan penyakit pernafasan, dampak karsinogen, dan beberapa

penyakit lainnya. Selain itu, pencemaran udara dapat menimbulkan bau,

kerusakan materi, gangguan penglihatan, dan dapat menimbulkan hujan asam

yang merusak lingkungan.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu solusi untuk

menjadikan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat.

c. Lahan

Salah satu masalah utama adalah guna lahan yang tidak sesuai dengan

fungsinya. Pengamatan langsung di lapangan bahwa banyak daerah resapan

yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman serta bentuk penutupan lain

yang dapat mengurangi meresapnya air hujan ke dalam tanah.

Tingginya lahan terbangun, meningkatnya proporsi lahan taman yang

diperkeras, serta adanya pelanggaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan

pendirian bangunan di sempadan sungai berdampak terhadap semakin

sempitnya daerah resapan. Salah satu dampak yang sangat dirasakan dari

perubahan peruntukan penggunaan lahan adalah banjir.

Rusaknya fungsi resapan di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, khususnya

di wilayah Kawasan Bandung Utara dapat terlihat dari indikasi tingginya

selisih debit maksimum dengan debit minimum sungai-sungai yang melintas

di Kota Bandung. Berdasarkan data dari Bina Marga Kota Bandung, terlihat

bahwa sebagian besar debit maksimum sungai yang melintas di Kota

Bandung lebih dari 20 m3 , sementara debit minimumnya kurang dari 1 m3 .

Sungai Cikapundung yang merupakan sungai utama di Kota Bandung, debit

maksimumnya sekitar 250 m3 sementara debit minimumnya hanya sekitar 12



26

m3, dan bahkan Sungai Cibeunying, debit maksimumnya sekitar 64 m3

sementara debit minimumnya hanya 0,60 m3 .

Inventarisasi isu lingkungan berdasarkan RTRW dan SLHD Kota Bandung

serta pendapat pakar atau ahli dapat disimpulkan bahwa isu lingkungan

strategis Kota Bandung adalah sebagai berikut :

a. Kecukupan Air (kekeringan, menurunnya kualitas air, tidak memadainya

sumber air baku).

b. Pencemaran Udara (menurunnya kualitas udara, menimbulkan bau,

kerusakan materi, gangguan penglihatan).

c. Alih Fungsi Lahan (tingginya lahan terbangun, rusaknya fungsi resapan,

banjir).

d. Masalah Pedagang Kaki Lima (penertiban, relokasi, urbanisasi).



Tabel 2.5 Identifikasi Isu Lingkungan Strategis yang terjadi di masing-masing SWK

Sumber : Hasil Analisis Dokumen KLHS RDTR Kota Bandung, 2013

Arcamanik Bojonegara Cibeunying Gedebage Karees Kordon Tegalega Ujungberung

Kecukupan Air √ √ √ √ √ √ √ √

(kekeringan, menurunnya kualitas air, tidak

memadainya sumber air baku)

Pencemaran Udara √ √ √

(menurunnya kualitas udara, menimbulkan bau,

kerusakan materi, gangguan penglihatan)

Alih Fungsi Lahan √ √ √ √ √ √ √ √

(tingginya lahan terbangun, rusaknya fungsi

resapan, banjir)

Masalah Pedagang Kaki Lima √ √ √ √ √

(penertiban, relokasi, urbanisasi)

4

SWK (Berdasarkan Materi Teknis)

No Isu Pembangunan Berkelanjutan

1

2

3



28

Berdasarkan telaahan di atas, beberapa macam pelayanan dan arahan

lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan oleh Dinas Tata Ruang dan

Cipta Karya adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Rancangan RDTRK Kota Bandung menjadi Peraturan Daerah

untuk mengarahkan pengembangan kepada pusat-pusat kegiatan dan

mengendalikan perkembangan kepada pusat-pusat kegiatan kota yang saat ini

sudah sangat padat dan mengalami penurunan kualitas lingkungan dan nilai

kawasan.

2. Penyusunan dokumen rencana rinci berupa RTBL atau RTRK untuk wilayah

yang diarahkan sebagai pusat-pusat kegiatan antara lain PPK Gedebage, SPK

Sadang Serang, SPK Setra Sari, SPK Maleer, SPK Kopo Kencana, SPK

Ujungberung, SPK Arcamanik, dan SPK Kordon, selain itu kawasan strategis

dan kawasan yang memerlukan usaha revitalisasi atau urban renewal.

3. Pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk wilayah yang telah melebihi daya

dukungnya seperti Kawasan Bandung Utara, kesesuaian intensitas dan

peruntukan, melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan

ruang dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Perlunya dilakukan pemberian informasi dan sosialisasi tentang Rencana Tata

Ruang yang lebih intensif kepada masyarakat secara luas melalui kegiatan

sosialisasi maupun berbagai media.

5. Perlu ditingkatkannya pemenuhan kebutuhan rumah tinggal berupa hunian

vertical yang nyaman dan layak huni, serta perbaikan dan peningkatan kualitas

rumah tidak layak huni.

6. Perlu ditingkatkannya pelayanan terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi

dasar bagi masyarakat.

7. Meningkatkan kualitas penataan bangunan, keandalan, kenyamanan, estetika,

dan keselamatan bangunan dan bangun-bangunan melalui penyediaan

pedoman teknis bangunan, pemberian SLF bangunan gedung, pemberian

SLBP, pembentukan TABG, tersedianya data bangunan gedung, dan

pemberian bantuan teknis mengenai tata bangunan.

8. Perlu dilaksanakannya kegiatan yang mampu mendukung program Bandung

Juara sesuai tugas, pokok, dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.



29

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam

melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek yang

secara umum terbagi ke dalam Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum,

dan Urusan Perumahan. Permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah :

1. Perencanaan Tata Ruang

- Berlakunya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 mengakibatkan perlu

adanya penyesuaian terhadap peraturan-peraturan di bawahnya yang

bersifat operasional. Beberapa ketentuan dalam UU No. 26 tahun 2007

tentang Penataan Ruang adalah adanya perubahan jangka waktu

perencanaan tata ruang (RTRW, RDTRK) dari 10 tahun menjadi 20 tahun;

substansi yang dimuat (ketentuan 30% proporsi RTH dan penyusunan

peraturan zonasi), penerapan sanksi, serta ketentuan bahwa landasan

hukum RDTRK adalah perda; karena itu perlu

penyusunan/penyempurnaan kembali RDTRK dan penyusunan peraturan

zonasi.

- Dinamika perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sangat dinamis,

dan berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang, sehingga penggunaan lahan

eksisting selalu berubah dan tidak jarang berpengaruh terhadap

terkoreksinya arahan teknis garis rencana kota.

- Masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penataan

ruang merupakan salah satu permasalahan dan tantangan bagi Dinas Tata

Ruang dan Cipta Karya.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

BAB III



30

2. Pemanfaatan Ruang

- Upaya mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana

menghadapi kendala karena adanya kepentingan masyarakat yang

terkadang berbeda dengan kaidah perencanaan.

- Belum terwujud/tersedianya infrastuktur yang mendukung kegiatan, atau

infrastruktur yang ada kurang memadai.

- Adanya pembangunan tidak sesuai ijin yang dikeluarkan, seperti

pembangunan pada sempadan sungai, sempadan jalur kereta api bahkan

pada jalur/rel yang tidak lagi digunakan, serta pada brandgang. Ada juga

bangunan yang memiliki izin namun pembangunannya tidak sesuai izin

yang dimiliki.

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang belum

maksimal, kendala yang dihadapi antara lain belum diketahuinya rencana

yang ada dan kurangnya kepedulian masyarakat.

4. Penataan Bangunan

- Dalam perkembangannya kavling-kavling perumahan ada yang dipecah

dan ada yang digabung, hal ini mengakibatkan tidak teraturnya nomor-

nomor bangunan sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam orientasi

lokasi, untuk itu perlu dilakukan penertiban penomoran bangunan.

- Kegiatan Pembangunan Stadion Gedebage belum terlaksana sesuai target

waktu dan realisasi pekerjaan yang telah ditetapkan karena terkendala oleh

beberapa permasalahan seperti kendala cuaca, dukungan dari masyarakat,

perlunya adanya perubahan kontrak dan desain bangunan, dan sebagainya.

5. Pengembangan Perumahan

- Secara umum permasalahan perumahan adalah : adanya backlog

perumahan, menurunnya kualitas lingkungan perumahan,

kekurangmampuan penyediaan rumah sehat dan layak huni, serta

kepadatan bangunan yang tinggi. Selain itu mahalnya harga tanah di Kota

Bandung ikut mempengaruhi kemampuan masyakat untuk memiliki rumah

yang layak.

- Pengembangan perumahan tidak selalu dikembangkan dalam luasan yang



31

besar dalam satu waktu, karenanya seringkali pengembangan perumahan

ini tidak terintegrasi dalam ruang sehingga seringkali ada kendala dalam

pengembangan sarana dan prasarananya.

- Konstruksi bangunan rusunawa didanai dari APBN baik melalui

Departemen Pekerjaan Umum maupun Kementrian Perumahan Rakyat.

Walaupun dana konstruksi telah tersedia dari APBN, namun dana untuk

pembebasan lahan yang cukup besar harus dibiayai dari APBD. Selain itu

proses pembebasan lahan yang cukup sulit termasuk adanya penolakan

warga/masyarakat menyebabkan rencana pembangunan rusunawa sulit

terwujud.

- Bangunan rusunawa yang dibangun dana APBN tidak langsung dapat

diserahterimakan dan dikelola karena ada kendala aturan yang belum jelas.

Untuk program pengembangan hunian vertikal melalui pembangunan

rusunawa perlu dipikirkan agar biaya konstruksi dapat disediakan dari

APBD Kota.

- Pembangunan hunian vertikal dan peremajaan kawasan kumuh untuk

pemukiman padat dan kumuh memiliki tingkat kesulitan yang tinggi,

terutama dalam ketersediaan anggaran pembebasan lahan, pelaksanaan

pembebasan lahan serta penyiapan/pengkondisian masyarakat.

- Secara umum penanganan prasarana dan sarana lingkungan masih terbatas

dibandingkan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan prasarana

seperti septic tank komunal juga masih sangat terbatas, permasalahan yang

dihadapi selain keterbatasan anggaran adalah sulitnya mencari lahan untuk

instalasi yang akan dibangun.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Bandung

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang

dan Cipta Karya yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan

pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, dipaparkan apa saja faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang



32

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan

perumusan isu strategis pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi,

permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis

maka Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018, yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG

YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Bandung : adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota

Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan

dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811

hingga sekarang.

Unggul : adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi

daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan

kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman : adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan

terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan

kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu

kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah,

air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk

ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya

responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera : yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan

kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat

memfungsikan diri sebagai hamba di muka bumi. Kesejahteraan

yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan

yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai

dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam

konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa



33

dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah

keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan

seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi

dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini

diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa

depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera

lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang

paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan

membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota

Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik,

hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018 yaitu : Terwujudnya Kota Bandung

Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera merupakan Visi yang selaras dengan Visi

Kota Bandung yang bermartabat tahun 2025. Kritria capaian Visi Daerah tahun

2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun

2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan

pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan

dengan masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang

termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota

terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua aspek

kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta kota

yang teraman, mengandung makna secara tekstual dan hakiki melalui

Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang

akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan

misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-

upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan

kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan

menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.



34

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan

strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi

disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka

mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan

makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu

menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi

sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi

TERWUJUDNYA KOTA

BANDUNG

YANG UNGGUL, NYAMAN,

DAN SEJAHTERA

Mewujudkan Bandung nyaman

melalui perencanaan tataruang,

pembangunan infrastruktur serta

pengendalian pemanfaatan ruang

yang berkualitas dan

berwawasan lingkungan.

Menghadirkan tata kelola

pemerintahan yang efektif, bersih

dan melayani.

Membangun masyarakat yang

mandiri, berkualitas dan berdaya

saing.

Membangun perekonomian yang

kokoh, maju, dan berkeadilan.

Dalam mencapai visi tersebut juga dijunjung motto juang ‘Bandung

Juara’. Sedangkan Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut terdiri atas:

1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan

infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan

berwawasan lingkungan.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.



35

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Beberapa misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018

dapat dijadikan dasar bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung

dalam menyusun Rencana Strategis. Adapun misi yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Distarcip adalah Misi ke-1 Kota Bandung yang terdapat dalam

RPJMD 2014-2018, yaitu Misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui

perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian

pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Salah satu

tujuan dalam misi tersebut yang dapat dijadikan dasar penyusunan rencana

strategis bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah tujuan ke-1, dan ke-2 dari

misi tersebut, yaitu: :

Tujuan-1 :

Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran :

1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang

konsisten;

Strategi :

- Meningkatkan kinerja penataan ruang

- Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif

2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan ;

Strategi :

- Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan

ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

- Revitalisasi Kota

- Terbangunnya Sarana dan Prasarana perkotaan bagi warga kota yang

berkebutuhan khusus

- Pembuatan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan Tema

Teknologi.



36

Tujuan-2 :

Mengarahkan dn fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan

permukiman yang terinegrasi

Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan

2. Terwujudnya insfrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitaa dan merata

Selain misi yang telah ditetapkan di atas, Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya juga harus melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan

kinerja Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan misi

yang ditetapkan dalam Misi ke-2 RPJMD 2014-2018, yaitu Menghadirkan tata

kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan tujuan untuk

membangun akses kemudahan bagi informasi publik mengenai berbagai kebijakan

Pemerintah kota

Sasaran :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Strategi :

- Menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan

kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dan pelaksanaan

pembangunan yang didukung oleh aparatur profesional yang berkarakter

melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima.

2. Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Strategi :

- Menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat dalam yang didukung oleh

aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan

pelayanan prima.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

A. Tujuan

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang akan

dicapai oleh Kementerian PU dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan

permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya



37

pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap

perubahan iklim).

2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan

pangan dan daya saing.

3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan

(dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan

perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi

kesenjangan antar wilayah.

5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan

dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara

keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata

Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR

Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.

2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan

kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan

kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015,

maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada

pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor

produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan

pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya

serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.



38

3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir

dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari

bahaya abrasi.

4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang

mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan

wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta

pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.

5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman

melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk

mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk

perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem

berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem

pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di

perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk

mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya

kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R

(Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.

6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa

konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa

pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan

dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan

melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.

C. Tantangan dan Isu Strategis

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor

penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan

hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur

merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja

ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing

global tersebut, maka laporan dari World Economic Forum 2008 - 2009 hanya

menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 134 negara yang diteliti,

dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16,4%) merupakan

penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah

birokrasi pemerintah yang tidak efisen (19,3%). Dengan demikian, tantangan



39

pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan

ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat

diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat

membaik.

a. Tantangan pembangunan ke-Cipta Karya-an urusan perumahan

- Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari

terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga

baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya.

- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan

akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan

standar teknis.

- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas

sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan

dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik

dan kesehatan.

- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam

pendanaan pembangunan prasarana air minum.

- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum

baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.

- Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun

kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan

administrasi/perizinan.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan

gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat

meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan

kriminalitas.

- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building)

untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas

dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu

pemanasan global.

- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan

ruang bagi permukiman.



40

- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan

kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses,

kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

b. Isu strategis ke-Cipta Karya-an

- Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah

a) Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam

b) Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk

nasional.

c) Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia

akan mendiami kawasan perkotaan

- Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi

a) Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif

tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.

b) Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di

kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas

mencapai sekitar 54.000 Hektar.

- Kota sebagai engine of growth

a) Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9% dari

total jumlah daerah otonom, mempunyai sumbangan 40% dari total

Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

b) Sementara kota-kota besar saja, yang hanya berjumlah 14 kota, atau

hanya 3,4% dari total jumlah daerah otonom, mampu menyumbang

30% dari total PDB nasional.

- Desentralisasi

a) Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau

Jawa.

b) Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam

nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan

perkotaan di masing-masing daerah.

c) Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru

akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar

dan metropolitan.

- Kerusakan lingkungan hidup



41

Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya a)

alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.

- Daya saing kota dan demokratisasi

a) Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus

bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata.

b) Bentuk persaingan pun bergeser dari comparative advantages menuju

ke era competitive advantages.

- Perubahan Iklim dan bencana alam

a) Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan

air laut menimbulkan bahaya banjir.

b) Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire memerlukan

perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.

- Modal sosial

a) Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial.

b) Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang

dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan

Tantangan pembangunan 1. Bidang Penataan Ruang

- Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur,

dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung

implementasi penataan ruang di lapangan.

- Meningkatkan pemanfaatan ruang secara optimal dalam mitigasi dan

penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan

pengembangan kawasan.

- Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring

penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik

pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.

- Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian

pemanfaatan ruang.

- Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk

perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.



42

2. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang

- Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

- Pentingnya menyelesaikan Perda RTRW provinsi/kabupaten/kota sesuai

amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana

pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat

maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin

berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan

ruang yang efektif.

- Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna

meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang,

baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan ruang.

Arah Kebijakan :

1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal,

perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah

rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan

permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan

inklusif.

2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan

sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung

daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan

pembangunan ekonomi yang berkualitas.



43

3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan

publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi

daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta

mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Pada bagian ini dibahas faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ditinjau dari implikasi Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011. Pada Perda

tersebut tercantum program-program Pemerintah Kota Bandung berdasarkan

aspek spasial atau keruangan yang terdapat dalam Indikasi Program. Berikut ini

adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan SKPD yang

mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas Tata Ruang dan

Cipta Karya Ditinjau dari Indikasi program RTRW Kota Bandung

NO. PROGRAM

UTAMA

INDIKASI

PROGRAM RTRW

FAKTOR

PENGHAMBAT

FAKTOR

PENDORONG

A

1.

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota

a. Optimalisasi fungsi

dan pelayanan PPK

di Wilayah Bandung

Barat (Alun-alun)

dan Wilayah

Bandung Timur

(Gedebage)

Penyusunan Rencana

Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL)

atau Panduan

Rancang Kota

Belum ditetapkannya

RDTRK sebagai acuan

dalam penyusunan

rencana rinci.

Terdapatnya acuan

Pemen PU No...tentang

Penyusunan RTBL yang

sampai saat ini masih

dapat dipergunakan

sebagai pedoman.

Peremajaan kota dan

revitalisasi fungsi

kegiatan

Belum ditetapkannya

RDTRK sebagai acuan

dalam penyusunan

rencana rinci.

Sesuai dengan tupoksi,

Distarcip memberikan

informasi/arahan

rencana kota dalam

pembangunan kawasan

Pengembangan

kegiatan ekonomi

dan sosial berskala

nasional, regional,

maupun kota.

Belum memadainya

infrastruktur pendukung

kawasan baik di PPK

Alun-alun maupun

Gedebage

Tersedianya dokumen

b.

Pemantapan fungsi

dan peran SWK

Penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang

Belum diperolehnya

kesepakatan materi

Adanya bantuan teknis

dari Kementerian PU



44

NO. PROGRAM

UTAMA

INDIKASI

PROGRAM RTRW

FAKTOR

PENGHAMBAT

FAKTOR

PENDORONG

Kota (RDTRK) RDTRK dengan DPRD

dan masih harus

ditempuhnya proses

rekomendasi Gubernur

sebagai syarat

ditetapkannya Perda

RDTRK

dalam penyusunan

materi teknis serta

Raperda RDTRK dan

Peraturan Zonasi

Penyusunan peta

zonasi

Belum diperolehnya

kesepakatan materi

RDTRK dengan DPRD

dan masih harus

ditempuhnya proses

rekomendasi Gubernur

sebagai syarat

ditetapkannya Perda

RDTRK

Adanya bantuan teknis

dari Kementerian PU

dalam penyusunan

materi teknis serta

Raperda RDTRK dan

Peraturan Zonasi

Penyusunan Rencana

Rinci Tata Ruang

KSK

Belum ditetapkannya

RDTRK sebagai acuan

dalam penyusunan

rencana rinci.



informasi/arahan

rencana kota

c.

Pengembangan SPK

dan PL secara

merata

Pengembangan

kegiatan komersial

perdagangan dan

hiburan skala SWK

pada setiap SPK dan

skala kecamatan

pada setiap PL

Belum adanya

Peraturan Zonasi

sebagai panduan yang

lebih jelas dan rinci



informasi/arahan

rencana kota

Pengembangan

perkantoran jasa

skala SWK dan

perdagangan pada

setiap SPK

Belum adanya

Peraturan Zonasi

sebagai guideline yang

lebih jelas dan rinci



informasi/arahan

rencana kota

Pengembangan

fasilitas sosial dan

fasilitas umum skala

SWK pada setiap

SPK dan skala

kecamatan dan

kelurahan pada setiap

PL

Belum adanya

Peraturan Zonasi dan

Peraturan Walikota

yang memuat standar

pembangunan fasos

fasum yang sesuai

karakteristik Kota

Bandung

Bantuan teknis kepada

SKPD lain yang akan

mengembangkan fasos

dan fasum

Penyusunan RTBL

atau Panduan

Rancang Kota untuk

setiap SPK

Belum ditetapkannya

RDTRK sebagai acuan

dalam penyusunan

rencana rinci.



informasi/arahan

rencana kota dalam

pembangunan kawasan

2 Perwujudan Jaringan Prasarana Kota

a Perwujudan sistem

jaringan prasarana

transportasi

Pembangunan Jalan

Tol

Masalah pembebasan

lahan yang belum tuntas

Distarcip melaksanakan

tugas dalam pematokan

dan pengukuran rencana

jalan tol, serta

rincikan/perhitungan

bangunan yang terkena

rencana

Pembangunan terminal

Tipe A

Masalah pembebasan

lahan yang belum tuntas

Telah dilakukannya Pra

Feasibility Studi

pembangunan Terminal

Type A di Gedebage

yang difasilitasi oleh



45

NO. PROGRAM

UTAMA

INDIKASI

PROGRAM RTRW

FAKTOR

PENGHAMBAT

FAKTOR

PENDORONG

Bappenas.

Pembangunan terminal

Tipe C di sekitar SPK

Masalah ketersediaan

lahan miliki Pemkot

untuk lokasi

pembangunan terminal

Distarcip melaksanakan

tugas dalam hal

penetapan lokasi,

pematokan dan

pengukuran rencana,

serta rincikan/

perhitungan bangunan

yang terkena rencana

Penetapan kawasan

aman bagi jalur

penerbangan dengan

pembatasan ketinggian

bangunan di sekitar

bandara

Belum adanya ketentuan

mengenai sky line di

Kota Bandung.

- Telah

diberlakukannya

Kawasan

Keselamatan

Operasional

Penerbangan

(KKOP).

- Telah dilakukannya

studi mengenai

pengaturan ketinggian

bangunan di kawasan

sekitar Bandara oleh

Distarcip pada tahun

2013.

b Perwujudan sistem

jaringan

telekomunikasi

Pengaturan sebaran

dan pembangunan

menara telekomunikasi

Belum ada Juknis

pengaturan menara

telekomunikasi bersama

seiring banyaknya

provider yang

mengajukan izin tower

Telah ditetapkannya

Peraturan Daerah Kota

Bandung mengenai

Menara Telekomunikasi

di Kota Bandung

c Perwujudan sistem

jaringan sumber

daya air

Penyusunan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Penyediaan sumur-

sumur resapan di tiap

kaveling bangunan

yang mempunyai

kedalaman muka air

tanah tidak kurang

dari 1,5 m

Tidak ada pengawasan

terhadap penyediaan

sumur-sumur resapan

di tiap kavling

bangunan, terutama

bangunan baru

Merupakan bagian dari

persyaratan izin

mendirikan bangunan

Pengendalian debit

air limpasan pada

musim hujan dan

penggunaan air tanah

Tidak adanya

pengawasan terhadap

penggunaan air tanah,

terutama pada

bangunan-bangunan

baru

Penyusunan Rencana Sistem Drainase

Penataan dan

pengembangan

sistem drainase

terpadu dengan

brandgang

Tidak ada pengawasan

terhadap sistem

drainase terpadu

dengan brandgang

- Merupakan bagian dari

persyaratan izin

mendirikan bangunan

- Telah dilakukannya

studi mengenai

jaringan brandgang

Kota Bandung oleh

Distarcip pada tahun

2013.

Penyusunan Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Penyusunan Rencana

jalur evakuasi rawan

bencana longsor

Belum dapat diakses

secara teknologi,

pelayanan pengukuran,

Distarcip sesuai tupoksi

melakukan pengukuran

dan pemetaan jalur



46

NO. PROGRAM

UTAMA

INDIKASI

PROGRAM RTRW

FAKTOR

PENGHAMBAT

FAKTOR

PENDORONG

serta terbatasnya SDM. evakuasi

Penyusunan Rencana

jalur evakuasi rawan

bencana banjir

Belum dapat diakses

secara teknologi,

pelayanan pengukuran,

serta terbatasnya SDM.

Distarcip sesuai tupoksi

melakukan pengukuran

dan pemetaan jalur

evakuasi

B PERWUJUDAN POLA RUANG

1. Perwujudan Kawasan Lindung

a. Perwujudan kawasan

yang memberikan

perlindungan

terhadap kawasan

bawahannya

Mempertahankan,

memelihara dan

meningkatkan kualitas

RTH terhadap

kawasan bawahannya

Belum ada pengawasan

dan pengendalian yang

intensif terhadap

kawasan lindung yang

memberikan kawasan

perlindungan di

bawahannya

Telah disusun Master

Plan Kota Hijau Kota

Bandung yang

merupakan bantuan dari

Dirjen Penataan Ruang

Kementerian PU.

b.

Perwujudan kawasan

perlindungan

setempat

Intensifikasi dan

ekstensifikasi RTH di

sepanjang sempadan

sungai dan sekitar

danau buatan dan mata

air



intensif terhadap RTH di

sepanjang sempadan

sungai dan sekitar danau

buatan dan mata air


Plan Kota Hijau Kota

Bandung yang

merupakan bantuan dari

Dirjen Penataan Ruang

Kementerian PU.

c. Perwujudan kawasan

RTH

Rencana kolam retensi

di PPK Gedebage

Lahan untuk kolam

retensi belum

seluruhnya dibebaskan


Plan PPK Gedebage

oleh Distarcip pada

tahun 2013.

d. Perwujudan kawasan

pelestarian alam dan

cagarbudaya

Intensifikasi dan

ekstensifikasi kawasan

cagar budaya

Pendataan yang belum

lengkap terhadap

kondisi kawasan cagar

budaya, dan belum

adanya mekanisme yang

implementatif untuk

intensifikasi dan

ekstensifikasi kawasan

cagar budaya

Sudah ada Perda tentang

pengendalian

pemanfaatan ruang di

Kawasan Bandung Utara

yang antara lain memuat

tentang perlindungan

terhadap kawasan


cagar budaya.

Mempertahankan

fungsi dan menata

kawasan cagar budaya

Belum ada pengelolaan

dan pengawasan yang

intensif untuk kawasan

cagar budaya


pengendalian





terhadap kawasan


cagar budaya.

Mengembalikan fungsi

kawasan cagar budaya

yang telah beralih

fungsi secara bertahap

Kawasan cagar Budaya

di Kota Bandung sudah

banyak yang beralih

fungsi


pengendalian





terhadap kawasan


cagar budaya.

e. Perwujudan kawasan

rawan bencana

Penanganan rawan

bencana kebakaran :

a. Pengembangan

proteksi keb akaran

pada bangunan

b. Peningkatan

cakupan pelayanan



intensif

Sudah ada muatan untuk

penanganan kawasan

rawan bencana dalam

Rencana Tata Ruang dan

Perda Bangunan



47

NO. PROGRAM

UTAMA

INDIKASI

PROGRAM RTRW

FAKTOR

PENGHAMBAT

FAKTOR

PENDORONG

penanggulangan

bencana kebakaran

Penanganan rawan

bencana gerakan tanah

dan longsor:

a. Relokasi bangunan

di daerah rawan

bencana longsor

b. Pengendalian

pembangunan di

wilayah rawan

gerakan tanah



intensif


penanganan kawasan

rawan bencana dalam

Rencana Detail Tata

Ruang dan Perda

Bangunan

Penanganan rawan

bencana genangan

banjir :

a. Pengendalian

terhadap alih

fungsi lahan

b. Peningkatan

peresapan air

melalui rekayasa

teknis (biopori

dan sumur

resapan)



intensif


penanganan kawasan

rawan bencana dalam

Rencana Detail Tata

Ruang dan Perda

Bangunan

Penanganan rawan

bencana gempa:

Pengendalian

pembangunan pada

kawasan rawan gempa

bumi sesuai dengan

tingkat kerentanan

bencana



intensif

Belum disosialisasikan

rekayasa teknis untuk

pembangunan pada

kawasan-kawasan rawan

bencana


penanganan kawasan

rawan bencana dalam

Rencana Detail Tata

Ruang dan Perda

Bangunan

Penanganan rawan

bencana letusan

gunung berapi:

Pengendalian

pembangunan pada

kawasan rawan gempa

bumi sesuai dengan

tingkat kerentanan

bencana



intensif

Belum disosialisasikan

rekayasa teknis untuk

pembangunan pada

kawasan-kawasan rawan

bencana


penanganan kawasan

rawan bencana dalam

Rencana Detail Tata

Ruang dan Perda

Bangunan

2 Perwujudan Kawasan Budidaya

a. Perwujudan

kawasan

perumahan

Pengembangan secara

vertikal

diperkenankan pada

kawasan perumahan

kepadatan sedang

sampai tinggi

- Masih kurangnya

insentif untuk

mendorong

pembangunan

perumahan vertikal.

- Pengembangan

pembangunan vertikal

belum diikuti dengan

konsekuensi

penyediaan sarana dan

prasarana perkotaan

yang memadai.

Sudah ada peraturan

tentang perumahan

vertikal dalam bentuk

Perda Bangunan dan

Perda PSU.

Pengendalian

pengembangan secara

vertikal pada persil

dan kawasan yang



intensif

Sudah ada peraturan

tentang KDB, KLB

dalam peraturan tata

ruang



48

NO. PROGRAM

UTAMA

INDIKASI

PROGRAM RTRW

FAKTOR

PENGHAMBAT

FAKTOR

PENDORONG

melebihi kepadatan

bangunan maksimum,

KDB maksimum dan

KLB maksimum,

kapasitas prasarana

terbatas atau tingkat

pelayanan jalan

rendah

Mempertahankan

perumahan terencana

yang menjadi ciri

khas kota dalam

kerangka

perlindungan cagar

budaya



intensif


pelestarian kawasan dan

bangunan dan cagar

budaya

Peremajaan kawasan

pada lingkungan yang

menurun kualitas

fisiknya

Belum ada tindak lanjut

yang implementatif

untuk konsep-konsep

peremajaan kawasan.

Sudah ada kebijakan

peremajaan kawasan

dalam RTRW Kota

Bandung

Pembatasan

pembangunan pada

kawasan perumahan

kepadatan rendah di

KBU



intensif

Sudah ada Peraturan

Gubernur untuk


dan juga sudah ada

peraturan KDB dan KLB

dalam RTRW Kota

Bandung untuk Kawasan

Bandung Utara

B Perwujudan kawasan

perdagangan dan

jasa

Rencana kawasan jasa

pengembangan

kegiatan jasa

profesional, jasa

perdagangan, jasa

pariwisata, dan jasa

keuangan ke wilayah

Bandung Timur;

Belum ada peningkatan

akses ke Bandung

Timur; dan belum

banyak upaya untuk

peningkatan citra

kawasan

Sudah ada beberapa

rencana di Pusat Primer

Gedebage, seperti SUS

Gedebage dan Tol dalam

kota

Pengembangan

kegiatan jasa

profesional, jasa

perdagangan, jasa


keuangan di SPK

wilayah Bandung

Timur, SPK Sadang

Serang, dan sisi jalan

arteri primer dan arteri

sekunder sesuai

dengan

peruntukannya; dan


akses ke Bandung

Timur; dan belum

banyak upaya untuk

peningkatan citra

kawasan

Sudah ada beberapa


Gedebage, seperti SUS

Gedebege dan Tol dalam

kota

Pembatasan

konsentrasi

perkantoran di wilayah

Bandung Barat.


akses ke Bandung

Timur; dan belum

banyak upaya untuk

peningkatan citra

kawasan

Sudah ada beberapa


Gedebage dg tema

Teknopolis, seperti SUS

Gedebege, perkantoran

pemerintahan, terminal

terpadu, industri IT dan

mixed use beserta Tol

dalam kota

C Perwujudan kawasan

perkantoran

pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan

Mempertahankan Pendataan perkantoran Sudah ada pendataan



49

NO. PROGRAM

UTAMA

INDIKASI

PROGRAM RTRW

FAKTOR

PENGHAMBAT

FAKTOR

PENDORONG

perkantoran

pemerintah berskala

nasional, provinsi dan

kota

pemerintah belum

lengkap

perkantoran pemerintah

pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan

pengembangan dan

memprioritaskan

kegiatan jasa

profesional, jasa

perdagangan, jasa


keuangan ke wilayah

Bandung Timur


akses ke Bandung

Timur; dan belum

banyak upaya untuk

peningkatan citra

kawasan

Sudah ada beberapa


Gedebage dg tema






dalam kota

pengembangan

kegiatan jasa

profesional, jasa

perdagangan, jasa


keuangan di SPK

wilayah Bandung

Timur, SPK Sadang

Serang, dan sisi jalan

arteri primer dan arteri

sekunder sesuai

dengan peruntukannya


akses ke Bandung

Timur; dan belum

banyak upaya untuk

peningkatan citra

kawasan

Sudah ada beberapa


Gedebage dg tema






dalam kota

pembatasan

konsentrasi

perkantoran di wilayah

Bandung Barat,

khususnya kawasan

inti pusat kota


akses ke Bandung

Timur; dan belum

banyak upaya untuk

peningkatan citra

kawasan

Sudah ada beberapa


Gedebage dg tema






dalam kota

D Perwujudan kawasan

industri dan

pergudangan

pengembangan industri ringan dan pergudangan

Mempertahankan

industri kecil yang ada

di lingkungan

perumahan

Belum adanya Peraturan

Zonasi sebagai guideline

yang lebih jelas dan rinci

terhadap industri kecil di

perumahan

Sudah ada upaya

penataan industri-

industri kecil di

perumahan terutama

industri kreatif

Mengembangkan

industri kecil dan

menengah




terhadap industri kecil di

perumahan

Sudah ada upaya

penataan industri-

industri kecil di

perumahan terutama

industri kreatif

Kawasan pergudangan

diarahkan ke

pinggiran kota yang

ditunjang oleh akses

yang memadai akan

dikembangkan ke

lokasi yang memiliki

akses jalan arteri

primer dan/atau akses

peti kemas Gedebage.




terhadap kawasan

pergudangan

Sudah ada rencana akses

ke Pusat Primer

Gedebage

Pengembangan industri rumah tangga

Penetapan lokasi dan Belum adanya Peraturan Sudah ada upaya



50

NO. PROGRAM

UTAMA

INDIKASI

PROGRAM RTRW

FAKTOR

PENGHAMBAT

FAKTOR

PENDORONG

pengembangan

industri rumah tangga



terhadap industri rumah

tangga

penataan industri-


terutama industri kreatif

Pengembangan

fasilitas kota yang

menunjang kegiatan





terhadap industri rumah

tangga

Sudah ada upaya

penataan industri-


terutama industri kreatif

Revitalisasi bangunan

tua/bersejarah menjadi

bagian dari industri

rumah tangga

Belum adanya insentif

untuk pemanfaatan

bangunan tua/bersejarah

Belum ada

program/kegiatan yang

mengintegrasikan

potensi bangunan

tua/bersejarah dengan

potensi industri rumah

tangga dalam tata ruang

Banyaknya potensi

bangunan tua/bersejarah

di Kota Bandung

E Perwujudan kawasan

wisata buatan

Memmpertahankan

kawasan dan bangunan

bersejarah

Belum seluruh bangunan

cagar budaya di Kota

Bandung teridentifikasi

sebagai bangunan cagar

budaya


pelestarian kawasan dan

bangunan dan cagar

budaya

Pengembangan objek

wisata dan sarana

konferensi di Wilayah

Bandung Timur,

mempertahankan

obyek wisata

pendidikan dan

budaya, serta

pengendalian kegiatan

hiburan di lokasi

sekitar kegiatan

peribadatan,

pendidikan, dan

perumahan.

- Masih terbatasnya

prasarana dan sarana

pendukung kegiatan

pariwisata di Wilayah

Bandung Timur.

- Belum adanya

kemasan paket wisata

yang terintegrasi antar

bergam kegiatan

wisata di Kota

Bandung.

- Masih belum

intensifnya

pengawasan kegiatan

hiburan di sekitar

lokasi peribadatan,

pendidikan,d an

perumahan.


Rencana Induk

Pembangunan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Kota

Bandung, yang mengatur

tentang kawasan-

kawasanan strategis

pariwisata dan rencana

pengembangannya di

Kota Bandung.

F Perwujudan kawasan

ruang terbuka non

hijau

Intensifikasi RTNH,

ekstensifikasi RTNH,

dan mempertahankan

fungsi dan menata

RTNH.

Permasalahan

kepemilikan lahan dalam

melakukan

ekstensifikasi RTNH.

Terdapatnya pedoman

berupa Permen PU

dalam pengembangan

RTNH.

G Perwujudan

kaswasan ruang

terbuka non hijau

Pembatasan ruang

publik yang

diperbolehkan untuk

kegiatan sektor

informal

Masih belum intensifnya

kegiatan pengendalian

dan penertiban kegiatan

sektor informal di ruang

publik.

Sudah adanya Perda

tentang Penertiban

Pedagang Kaki Lima

Kewajiban dan insentif

bagi sektor formal

dalam penyediaan

ruang paling kurang

10% untuk kegiatan

sektor informal.

Belum adanya

sosialisasi kepada para

pengusaha terhadap

penyediaan ruang bagi

sektor informal

Sudah adanya Perda

tentang Penertiban

Pedagang Kaki Lima



51

NO. PROGRAM

UTAMA

INDIKASI

PROGRAM RTRW

FAKTOR

PENGHAMBAT

FAKTOR

PENDORONG

H Perwujudan kawasan

ruang evakuasi

bencana

Pengembangan ruang

evakuasi bencana

banjir, longsor,

bencana kebakaran,

dan jalur evakuasi

gempa bumi

Keterbatasan lahan

untuk pengembangan

ruang-ruang evakuasi

bencana


penanganan kawasan

rawan bencana dalam

Rencana Detail Tata

Ruang dan Perda

Bangunan

Pengembangan taman-

taman lingkungan

(taman RT atau taman

RW), lapangan

olahraga, atau ruang

terbuka publik lainnya

menjadi titik atau

pos evakuasi skala

lingkungan di kawasan

perumahan.

Sulitnya pembebasan

lahan untuk

pembangunan taman

skala lingkungan

Adanya alokasi lahan

untuk taman yang akan

diserahkan kepada

Pemerintah Kota pada

perumahan yang

dibangun oleh

pengembang

I Perwujudan kawasan

peruntukan lainnya

Perwujudan kawasan

pertahanan

pendidikan, kesehatan

dan peribadatan.

Belum ditetapkannya

Perda RDTRK dan

Peraturan Zonasi sebagai

acuan yang bersifat rinci

dan operasional dalam

pengembangan

kawasan-kawasan

peruntukan lainnya.

Adanya Permen PU

tentang Pedoman

Kriteria Teknis Kawasan

Budidaya, yang antara

lain berisi standar-

standar pembangunan

kawasan.

Beberapa Alternatif Rekomendasi yang pengembangan Kota Bandung

berdasarkan dokumen KLHS RDTR Kota Bandung adalah :

a. SWK Bojonagara

Rencana pengembangan kawasan perumahan

1. Rencana pengembangan kebutuhan perumahan baru di SWK Bojonagara,

sebaiknya dikembangkan dengan konsep Cluster dengan mewajibkan

keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.

2. Rencana pengembangan kebutuhan perumahan baru di SWK Bojonagara,

seharusnya dipindahkan ke lokasi di daerah Bandung Timur agar terjadi

pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha.

Rencana Pengembangan kawasan industri besar

1. Rencana Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industry

besar, seharusnya pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan

industry besar di satu kawasan tertentu yang berdekatan dengan

pergudangan dan jalan bebas hambatan atau dekat dengan depo container

dengan moda transportasi kereta api.



52

2. Rencana Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industry

besar, sebaiknya memanfaatkan fasilitas kota yang sudah ada dan hanya

ditingkatkan kapasitas dan manajmen pengelolaannya.

b. SWK Cibeunying

Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan

1. Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE

DEVELOPMENT di SWK CIBEUNYING seharusnya pengembangan

perumahan baru dilakukan secara vertical dengan memperhatikan batas

ketinggian bangunan.

2. Rencana pengembangan kebutuhan perumahan baru di SWK

CIBEUNYING, sebaiknya dikembangkan dengan konsep Cluster dengan

mewajibkan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.

3. Rencana pengembangan perumahan di Kawasan Bandung Utara di SWK

Cibeunying seharusnya dilakukan pada KDB rendah.

c. SWK Tegallega

Rencana Sistem Drainase Kota :


DEVELOPMENT, sebaiknya Rencana Memanfaatkan saluran alam

(sungai sebagai saluran induk) harus disertai dengan peraturan yang jelas

mengenai pemanfaatan sungai yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan.

2. Pemerintah Kota Bandung mewajibkan setiap limbah sebelum dibuang

ke sungai sebaiknya melalui proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga

limbah yang masuk ke sungai sudah memenuhi batas ambang yang

diizinkan.

d. SWK Karees

Rencana Kawasan Jasa di SWK Karees


DEVELOPMENT di daerah Rencana mengarahkan perkembangan ke

arah pusat-pusatbaru/ lahan kosong, diwajibkan untuk memperhatikan

keselamatan lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.



53

2. Rencana mengarahkan perkembangan ke arah pusat-pusat baru/lahan

kosong disertai dengan peraturan yang mewajibkan para pengguna jasa

untuk penyediaan lahan kosong agar dapat digunakan sebagai taman

pribadi.

Rencana Pengembangan Ruang Sektor Informal

Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE

DEVELOPMENT sebaiknya Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan

izin untuk pemanfaatan ruang public untuk kepentingan PKL.

e. SWK Arcamanik

Rencana Pengembangan Kawasan Sport / fasilitas olah raga berskala regional,

perdagangan dan permukiman.


DEVELOPMENT, sebaiknya Rencana mengembangkan kawasan sport yang

mendukung fungsi SUS yang berada di pusat primer Gedebage dalam

pelayanan secara regional.





f. SWK Ujungberung

Rencana Pengembangan Fasilitas Budaya Daerah dan Permukiman


DEVELOPMENT, sebaiknya Rencana mengembangkan kawasan budaya

berskala regional yang mengakomodir budaya Sunda, Nasional maupun

Internasional dengan dibangun fasilitas yang beradaptasi dengan lingkungan

alam.





g. SWK Kordon

Rencana Pengembangan Budaya Musik dan Jasa



54




3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis dalam Penyusunan Renstra Dinas Tata

Ruang dan Cipta Karya tahun 2013-2018 digunakan metoda sebagai berikut :

1. Review terhadap permasalahan dan isu yang terdapat dalam Renstra Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya 2009-2013 sebelumnya.

2. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang).

3. Isu-isu dan wacana yang berkembang di masyarakat baik yang diketahui

melalui media massa maupun aktivitas pelayanan sehari-hari kepada

masyarakat.

Berdasarkan metoda tersebut, diperoleh isu strategis Dinas Tata Ruang dan

Cipta Karya untuk setiap urusan sebagai berikut:

a. Urusan Penataan Ruang

1. Perlu segera ditetapkannya Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi sesuai

amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai

instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Optimalisasi fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota yang ada (Pusat Sekunder).

3. Intensifikasi pada pusat inti kota lama (peremajaan) dan Pengembangan

PPK Gedebage.

4. Optimalisasi peran dan fungsi baru Kota Bandung sebagai Kota Kreatif.

5. Masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

6. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di

Kota Bandung, terutama yang berkaitan dengan pengendalian Kawasan

Bandung Utara, dan pengendalian intensitas bangunan dan peruntukan.

7. Perlunya perencanaan, penataan, dan usaha revitalisasi kawasan kota lama.

b. Urusan Pekerjaan Umum



55

1. Penyediaan prasarana dan sarana yang memadai yang terintegrasi dengan

penataan ruang kota

2. Pola dan hirarki jaringan jalan berkaitan dengan struktur penataan ruang

3. Adanya pembangunan yang tidak sesuai izin maupun pada lokasi yang

tidak diperbolehkan seperti pada sempadan sungai, brandgang, sempadan

jalur kereta api, bahkan pada jalur/rel yang tidak lagi digunakan.

c. Urusan Perumahan

1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2. Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap

sumber daya perumahan.

3. Belum mantapnya sistem pembiayaan dan pasar perumahan.

4. Penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

5. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan

permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas

perumahan dan permukiman.

6. Integrasi program dan kegiatan untuk urusan perumahan dengan program

Kampung Juara.

7. Secara khusus isu strategis penanganan permasalahan permukiman secara

nasional, yaitu : Millennium Development Goals (MDG’s), Gerakan

Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR), dan Gerakan Nasional

Peningkatan Kualitas Permukiman (GNPKP).



56

4.1 Visi dan Misi

1. Visi

Sejalan dengan visi Kota Bandung Tahun 2014-2018, yaitu : Terwujudnya

Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera serta sesuai dengan tugas

pokok, fungsi dan kewenangan sebagai dinas daerah, maka Visi Dinas Tata Ruang

dan Cipta Karya Kota Bandung 2014-2018 adalah Mendorong Perwujudan

Penataan Ruang, Bangunan dan Permukiman yang Berkualitas dan

Berkelanjutan.

Visi ini mengandung makna bahwa: pertama, ruang kota harus dapat

berkontribusi terhadap terwujudnya kondisi lingkungan yang unggul, nyaman,

tertib, berkelanjutan, responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku

penghuninya, kedua, bangunan (bangunan gedung dan bangun-bangunan) harus

dapat ditata dan dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang kota sejalan

dengan peningkatan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan kota, dan ketiga,

perumahan dan permukiman harus berkualitas, berkontribusi terhadap

peningkatan sarana hunian yang layak sehingga dapat memberikan kenyamanan

dan kesejahteraan bagi masyarakat warga kota Bandung.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kota Bandung maka ditetapkan beberapa misi

yang kemudian diturunkan dalam beberapa tujuan dan sasaran tujuan. Beberapa

misi yang tertuang dalam RPJM Kota Bandung 2013-2018 dapat dijadikan dasar

bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam menyusun Rencana

Strategis. Seperti yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, bahwa misi yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Distarcip adalah Misi ke-1 Kota Bandung

yang terdapat dalam RPJM 2013-2018, yaitu misi Mewujudkan Bandung nyaman

melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV



57

pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Selain itu Misi

ke-2 Kota Bandung yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif,

bersih, dan melayani.

Mengacu pada misi kota Bandung di atas maka Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya merumuskan misi sebagai berikut:

Misi :

1. Misi Mengarahkan perkembangan kota yang produktif, serasi, selaras dan

seimbang, serta berkelanjutan

2. Misi Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana

lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan

rendah.

3. Misi Meningkatkan kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan

gedung dan bangun-bangunan.

4. Misi Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Kota Bandung dalam usaha mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi kota Bandung dijelaskan

berdasarkan Misi Dinas adalah sebagai berikut:

1. Misi Mengarahkan perkembangan kota yang produktif, serasi, selaras dan

seimbang, serta berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan pola, struktur

ruang dan infrastruktur kota yang terintegrasi.

Sedangkan sasarannya adalah :

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang

konsisten

2. Misi Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana

lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Misi ini bertujuan untuk

1. Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan

permukiman yang terintegrasi.



58


Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan

merata.

2. Tujuan lainnya adalah Memfasilitasi penyediaan rumah layak huni.

Sedangkan sasarannya adalah:

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan

3. Misi Meningkatkan kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung

dan bangun-bangunan.

Misi ini bertujuan untuk Mengarahkan perwujudan tertib bangunan gedung dan

bangun-bangunan.


- Tertibnya pembangunan bangunan gedung dan bangun-bangunan

4. Misi Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan ketepatan dan kualitas pelayanan

masyarakat.

Sedangkan sasarannya adalah:

- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Adapun Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Tata Ruang

dan Cipta Karya Kota Bandung selanjutnya ditampilkan pada tabel di bawah

ini :



TABEL 4. 1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE

1 2 3 4 5

2014 2015 2016 2017 2018

Misi 1: Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan serta Keandalan Bangunan Gedung dan Bangun-bangunan.

1

Meningkatnya kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung dan bangun- bangunan

Terwujudnya perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

yang konsisten

- Prosentase pembangunan bangunan yang memiliki iMB

40 41 42 43 44

- Meningkatnya presentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

60 63 67 71 75

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1

Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang terintegrasi


- Prosentase berkuranagnya luas kawasan permukiman kumuh

8,5 8,37 8,24 8,11 7,98

- Prosentase daya tamnpung rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

52,38 (11 susun)

66,67 (14 susun)

76,19 (16 susun)

90,48 (19 susun)

100 (21 susun)



- Prosentase rumah layak huni

20 40 60 80 100

2

Terwujudnya insfrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

- Prosentase kawasan pemukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih

5,46 6,34 6,13 6,02 5

Misi 3 : Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan ketepatan dan kualitas pelayanan masyarakat

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- 65 68 70 75

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

1. Nilai Evaluasi AKIP - 65,01 70 72 75

2. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

100 100 100 100 100




61

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Perumusan Strategi pada Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tahun

2014-2018 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan

ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

untuk setiap langkah yang akan dipilih.

3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat

antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths,

kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan tantangan/threats),

dengan menentukan alternative strategi pencapaian dari setiap sasaran ke

dalam tabel sebagai berikut:

SWOT :

Tersedianya dokumen perencanaan ruang kota

PELUANG: TANTANGAN:

FAKTOR

EKSTERNAL

- sudah ada Perda RTRW tahun

2011

- RDTRK belum mendapat

rekomendasi dari Propinsi

- tersedianya Pedoman dalam

bentuk PerMen, SNI, SPM

- Terdapat beberapa perbedaan

antara materi teknis RTRW &

RDTRK

FAKTOR

INTERNAL

- tersedia diklat-diklat teknis

penataan ruang dari

Lembaga/Kementerian

- Dokumen perencanaan rinci spt

RTBL, RTRK belum dilegalkan

dalam bentuk Peraturan Walikota

KEKUATAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:

- Materi Teknis RDTRK sudah

tersusun

- Memanfaatkan dokumen

peraturan perundangan dan

pedoman teknis untuk

menyempurnakan dokumen

perencanaan/kajian yang

tersedia

- Mendorong ditetapkannya

RDTRK menjadi Perda dengan

melakukan koordinasi secara

intensif dengan Bagian Hukum

dan HAM dan Pemprov Jabar

- Tersedia Peta Dasar Kota Bdg

- Tersedia Foto Udara Kota Bdg

2009

- Telah tersusun beberapa dokumen

RTBL

- Mendorong ditetapkannya RTRK

dan RTBL menjadi Peraturan

Walikota dengan melakukan

koordinasi secara intensif dengan

Bagian Hukum dan HAM

- Tersedianya dokumen-dokumen

Feasibility Study/ Kajian sebagai

dasar perencanaan tata ruang



62

KELEMAHAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:

- Masih terdapat ketidaksesuaian

antara Peta Garis Rencana Kota

dengan kondisi eksisting &

dokumen perencanaan lainnya

- Melakukan kegiatan updating

data dan peta perencanaan tata

ruang sesuai pedoman teknis

penataan

- Membangun sistem informasi

perencanaan sesuai aturan yang

berlaku ruang

- Mendorong SDM untuk

mengikuti pelatihan/diklat

teknis.

- Menyusun dokumen RTBL

sesuai aturan yang berlaku



dilengkapi proses updating data

dan peta perencanaan

- Mendorong percepatan RDTRK

menjadi Perda sebagai acuan

dalam penyusunan RTBL dan

RTRK.

- Belum lengkapnya Peta Tematik

- Peta Garis Rencana Kota / Basis

data tata ruang belum semuanya

tersedia dalam bentuk data digital

sehingga sulit untuk diakses

melalui internet(belum adanya

sistem informasi perencanaan tata

ruang)

- Belum semua kawasan yang

memiliki nilai strategis memiliki

dokumen RTBL

- Masih terbatasnya SDM sesuai

keahlian

SWOT:

Terkoordinasinya perencanaan infrastruktur dalam perencanaan ruang

PELUANG: TANTANGAN:

FAKTOR

- Sudah ada Perda tentang

Penyediaan, Penyerahan

dan Pengelolaan PSU

- Banyaknya pengembang yang

melakukan pembangunan

secara bertahap sehingga

infrastruktur yang dibangun

tidak terintegrasi

EKSTERNAL

FAKTOR

INTERNAL


- Sudah tersusun materi teknis RDTR

- Tersedia Peta Dasar&Peta Garis Rencana

Kota Bandung

- Tersedia foto udara Kota Bandung th. 2009

- Telah tersusun beberapa dokumen RTBL

Adany SOP KRK dan Legalisasi site plan

- Memanfaatkan dokumen

peraturan perundangan

dan pedoman teknis untuk

menyempurnakan peta

dasar/peta garis dan

dokumen perencanaan

yang tersedia


RDTRK menjadi Perda

dengan melakukan koordinasi

secara intensif dengan Bagian

Hukum dan HAM dan

Pemprov Jabar



63


- Masih terdapat ketidaksesuaian antara Peta

Garis Rencana Kota dengan kondisi

eksisting & dokumen perencanaan lainnya

- Melakukan kegiatan

updating data dan peta

perencanaan tata ruang

sesuai pedoman teknis

penataan ruang

- Membangun sistem basis

data infrastruktur sesuai

pedoman teknis penataan

ruang

- Menetapkan SOP KRK dan

Site plan ke dalam bentuk

Peraturan Walikota

- Peta Garis Rencana Kota yang dibuat dalam

tahun yang berbeda belum disatukan dalam

1 peta dan belum tersedia dalam bentuk

digital

- Belum seluruh rencana site plan terupdate

dalam peta garis rencana kota

- Memetakan secara verkala

site plan yang telah dilegalkan

ke dalam peta garis rencana

kota

SASARAN : Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan PengendalianTata Ruang kota

yang Konsisten

INDIKATOR : Meningkatnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata

ruang

FAKTOR

EKSTERNAL PELUANG:

TANTANGAN :

- Banyak pelanggaran yang

dilakukan masy terhadap

peruntukan lahan

- Tersedianya RTRW

- Asosiasi profesi

melakukan pelatihan

keahlian Meningkatnya

pelaku investasi dalam

pembangunan kota

Bandung

- Meningkatnya peran serta

akademisi, asosiasi profesi

& masyarakat dalam

penataan& pemanfaatan

ruang

- Banyak pelanggaran yang

dilakukan masyarakat

terhadap intensitas bangunan

- RDTRK Belum diperdakan

- Kurangnya koordinasi antar

stakeholder

- Kurangnya pemahaman

masyarakat terhadap rencana

tata ruang

- Terjadi pengembangan tata

ruang kota yang dinamis

FAKTOR

INTERNAL


- Informasi rencana kota disampaikan

kepada masyarakat

- Sudah tersusun materi teknis RDTR

- Telah dilakukan pelayanan Keterangan

Rencana Kota sebagai dasar pemberian

IMB

- Meningkatkan pelayanan

informasi rencana kota

sesuai RTRW dan

pedoman teknis lainnya

- Meningkatkan kerjasama

dengan asosiasi profesi

dalam pelatihan dan

sosialisasi rencana kota



melakukan koordinasi secara

intensif dengan Bagian Hukum

dan HAM dan Pemprov Jabar

- Melakukan sosialisasi peraturan

rencana tata ruang kepada

masyarakat

- Meningkatkan kegiatan

pengawasan pemanfaatan ruang

- Meningkatkan koordinasi antar

stake holder dalam kegiatan

pemanfaatan ruang



64


- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM

dalam monitoring pemanfaatan ruang

- Kurangnya keahlian SDM

- Kerjasama dengan asosiasi

profesi dalam pelatihan dan

sertifikasi keahlian

- Meningkatkan koordinasi antar

stake holder dalam pengawasan

pemanfaatan ruang

- Mengupayakan peningkatan

kuantitas dan kualitas SDM

Penataan Ruang

- Mengupayakan peningkatan

kuantitas dan kualitas SDM

dalam Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

SWOT

SASARAN : Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang

yang konsisten

INDIKATOR SASARAN : meningkatnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan

rencana tata ruang.

PELUANG: TANTANGAN:

FAKTOR EKSTERNAL

- Masyarakat dapat ikut serta

melakukan pengawasan tata

ruang dan bangunan

denganmemberikan laporan

kepada SOPD teknis yang

salah satu tupoksinya di

bidangpengendalian tata

ruang dan bangunan;

- Masih ada masyarakat

yang belum tahu/mengerti

tentang tata ruang dan

bangunan;

- Terdapat pembangunan

yang tidak memiliki SIMB;

- Terdapat pembangunan

yang tidak sesuai dengan

SIMB

FAKTOR

- Adanya dukungan politis

dari pihak legislatif;

INTERNAL - Adanya dukungan dari

Walikota Bandung atas

pengendalian tata ruang dan

bangunan;


- Tersedianya Perda No.18 Tahun 2011;

- Tersedianya Perda No.5 Thn 2010 tentang

Bangunan Gedung;


Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya

Cetak Peta

- Sudah ada PPNS khusus Tata Ruang

- Mengoptimalkan PPNS

khusus tata ruang;

- Melakukan sosialisasi

kepada masyarakat

tentangpengendalian tata

ruang dan bangunan;

- Mengusulkan anggaran

kepada pihak legislatif untuk

mendukung kegiatan

- Melakukan sosialisasi kepada

masyarakat tentang

pengendalian tata ruang

khususnya pengawasan

pemanfaatan ruang;

- Melakukan tindakan

administratif sesuai

peraturan yang berlaku

terhadap pelanggaran



65

- Mudahnya akses pengaduan atas pelanggaran

tata ruang dan bangunan melalui media online;

pengawasan tata ruang dan

bangunan;

pemanfaatan tata ruang;

- Memberikan penjelasan/

tindakan persuasif kepada

warga


- Belum ada peraturan walikota mengenai tata

cara pengawasan tata ruang & bangunan di

Kota Bandung;

- Menambah jumlah PPNS

khusus tata ruang;


kepada usur kewilayahan

- Jumlah PPNS khusus Tata Ruang masih

sedikit;

- Mengusulkan Keputusan

Walikota tentang

pendelegasian wewenang

mengenai kejelasan

kewenangan Dinas Tata

Ruang dan Cipta

Karyadalam hal Pengawasan

Tata Ruang dan Bangunan

- Pemerintah Kota Bandung

tentang mekanisme


khususnya pengawasan

pemanfaatan ruang;

- Belum ada kejelasan kewenangan tentang

pengawasan tata ruang dan bangunan;

- Meningkatkan kualitas

personil yang ada melalui

pendidikan dan pelatihan

(PPNS)

- Menyusun naskah

Peraturan Walikota tentang

mekanisme Pengawasan

Tata Ruang dan Bangunan

di Kota Bandung;

- Kurangnya koordinasi antara SOPD yang terkait

dalam hal pengendalian tata ruang dan

bangunan;

- Mengusulkan dukungan

sarana dan prasarana untuk

pengawasan tata ruang dan

bangunan;

- Memberikan tindakan

administratif secara tegas

sesuaiperaturan yang

berlaku sesuai dengan

kewenangan Distarcip Kota

Bandung;

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya

manusia pengawasan tata ruang dan bangunan;

- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam

melaksanakan pengawasan tata ruang dan

bangunan.

- Belum jelasnya kewenangan dalam

pelaksanaan pengawasan tata ruang dan

bangunan.



66

SWOT

SASARAN: Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang

konsisten

INDIKATOR SASARAN : meningkatnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan

rencana tata ruang.

Terlaksananya Penertiban Bangunan yang Melanggar; Terselenggaranya Pendataan, Penyegelan

dan Rekomendasi Pembongkaran Bangunan yang Melanggar

PELUANG: TANTANGAN:

FAKTOR EKSTERNAL

- Masyarakat dapat ikut

serta melakukan pe-

- Masih ada masyarakat yang

belum tahu/mengerti ten-

ngawasan tata ruang

dan bangunan dengan

tang tata ruang dan

bangunan;

memberikan laporan

kepada SOPD teknis

- Terdapat pembangunan yang

tidak memiliki SIMB;

yang salah satu

tupoksinya di bidang

- Terdapat pembangunan yang

tidak sesuai dengan SIMB;

pengendalian tata

ruang dan bangunan;

FAKTOR

- Adanya dukungan

politis dari pihak

legislatif;

INTERNAL

- Adanya dukungan dari

Walikota Bandung

atas pengendalian tata

ruang dan bangunan;

KEKUATAN:

ALTERNATIF

STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI:

- Tersedianya Perda No.18 Tahun 2011;

- Tersedianya Perda No.5 Thn 2010 tentang Bangu

nan Gedung;


Penye lenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya

Cetak Peta

- Sudah ada PPNS khusus Tata Ruang

- Mudahnya akses pengaduan atas pelanggaran

tata ruang dan bangunan melalui media online;

- Mengoptimalkan

PPNS khusus tata

ruang;


kepada masyarakat

tentang pengendalian

tata ruang dan

bangunan;

- Mengusulkan

anggaran kepada

pihak legislative untuk

mendukung kegiatan

penertiban tata ruang

dan bangunan;


kepada masyarakat tentang


khususnya penertiban

banguan yang melanggar

- Melakukan tindakan

administratif sesuai

peraturan yang berlaku


pemanfaatan tata ruang

- Memberikan

penjelasan/tindakan

persuasif kepada warga

KELEMAHAN: ALTERNATIF ALTERNATIF STRATEGI:



67

STRATEGI:

- Belum ada peraturan walikota mengenai tata

cara penertiban pelanggaran bangunan di Kota

Bandung;

- Jumlah PPNS khusus Tata Ruang masih

sedikit;

- Belum ada kejelasan kewenangan tentang

penertiban bangunan yang melanggar;

- Menambah jumlah

PPNS khusus tata

ruang;

- Mengusulkan

Keputusan Walikota

tentang pendelegasian

wewenang mengenai

kejelasan kewenangan

Dinas Tata Ruang dan

Cipta Karya dalam hal

Penertiban bangunan

yang melanggar;


personil yang ada

melalui pendidikan

dan pelatihan (PPNS)


kepada unsur kewilayahan

Pemerintah Kota Bandung

tentang mekanisme


khususnya penertiban


bangunan;

- Menyusun naskah

Peraturan Walikota tentang

mekanisme Penertiban


bangunan di Kota

Bandung;

- Kurangnya koordinasi antara SOPD yang

terkait dalam hal pengendalian tata ruang dan

bangu nan;

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia pada pelaksanaan penertiban

pelanggaran bangunan;

- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam

melaksanakan penertiban pelanggaran

bangunan;

- belum jelasnya kewenangan dalam

pelaksanaanpenertiban pelanggaran bangunan

- Mengusulkan

dukungan sarana dan

prasarana

untuk pelaksanaan

penertiban

pelanggaran

bangunan;

- Memberikan tindakan

administratif secara tegas

sesuai peraturan yang

berlaku sesuai dengan

kewenangan Distarcip

Kota Bandung;



68

SWOT

SASARAN:Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten

INDIKATOR SASARAN : Penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang /Terlaksananya Tindak Lanjut

Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tata Ruang dan Bangunan

PELUANG: TANTANGAN:

FAKTOR EKSTERNAL - Adanya budaya taat dan patuh dari

masyara kat terhadap ketentuan di

dalam penyeleng garaan kegiatan

pembangunan bangunan yang sesuai

dengan RTRW Kota Bandung

- Adanya dukungan politis dari pihak

legislative

- Masih adanya penerbitan

KRK dan siteplanyang

tidak sesuai dengan

ketentuan khususnya

berkaitan dengan

persyaratan permohonan

KRK;

FAKTOR INTERNAL

- Masih adanya

pelanggaran/tidak sesuai

penerbitan KRK dan

siteplan yang sesuai

dengan RTRW yang dapat

menimbulkan /berpotensi

gugatan di pengadilan

KEKUATAN : ALTERNATIF STRATEGI:

ALTERNATIF

STRATEGI:

- Keputusan Walikota No. 475 tahun 2008

tentang rincian tugas pokok dan fungsi

satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota

Bandung, dimana pada intinya dalam hal

penanganan pengaduan dan sengketa di

dalam maupun di luar pengadilan dilakukan

oleh Seksi Penanganan dan Pengaduan

Sengketa;

- Mengusulkan anggaran dalam

penanganan perkara baik di dalam

maupun di luar pengadilan

- Diperlukannya evaluasi

dan validasi terhadap

dokumen persyaratan dari

pemohon KRK;

- Diperlukannya evaluasi

dan validasi terhadap

kesesuai an perencanaan

terhadap kegiatan

pembangunan bangunan

dengan RTRW

KELEMAHAN: ALTERNATIF STRATEGI:

ALTERNATIF

STRATEGI:

- Tidak adanya alokasi anggaran untuk

penyelesaian sengketa baik secara litigasi

maupun nonlitigasi

- Mengusulkan dukungan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan

penertiban pelanggaran bangunan;

- Melakukan koordinasi dengan pihak

pihak terkait guna mendukung

proses penyelesaian penanganan

pengaduan dan sengketa;


koordinasi pengelolaan

dan pengadaan dokumen

dalam mendukung

pengadaan data otentik

sebagai bukti dalam proses

gugatan di pengadilan

- Mengusulkan peningkatan

pengadaan sarana dan

prasarana guna

mendukung proses

penanganan perkara baik

di dalam maupun di luar

pengadilan.



69

S W O T

SASARAN: TERTIB PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUN-BANGUNAN

PELUANG: TANTANGAN:

FAKTOR EKSTERNAL

- Kumpulan NSPM tentang Bangunan

- Raperwal bangunan gedung

(masih di bagian hukum)

FAKTOR INTERNAL

- Diklat dari Kementrian PU dan

diklat lainnya

- Anggaran masih belum

memadai


- Perda Bangunan Gedung

- SOP KRK

- SOP IMB

- Kumpulan Peraturan Perundangan, Standar Teknis

dan Kajian Teknis

- Sistem Informasi Bangunan Gedung (data, server,

beserta program)

- Adanya sumber daya yang telah mempunyai

Sertifikat Jasa dan Konstruksi

- Dengan perda bangunan, maka

bangunan dapat tertata dengan baik

sesuai persyaratan tata bangunan

dan keandalan

- Dengan adanya SOP KRK dan IMB

maka proses akan terukur

- Sebagai dasar dalam pembuatan

peraturan dalam skala wilayah misal

pembuatan perwal green building di

kota Bandung

- Dengan adanya data bangunan dapat

diketahui informasi terkait

bangunan tersebut, misal aspek legal

IMB, SLF, dan informasi/data

teknis lainnya

- Membantu SKPD lain dalam

perencanaan dan pembangunan

bangunan gedung

- Perlu sosialisasi terus

menerus

- Perlu pemahaman SOP di

lingkungan internal.

- Tersedianya anggaran untuk

menyusun kajian teknis

- Setelah selesai pendataan

harus dilakukan

pemutakhiran dan

berkoordinasi dengan SKPD

yang mengeluarkan ijin

- Pengetahuan ditingkatkan

dengan mengikuti bintek


- SDM kurang secara kualitas

- SDM kurang secara kuantitas

- Koordinasi antar SKPD

- Data bangunan semua SWK belum semua

terdata

- Data dan gambar bangunan pemerintah belum

semua terdata

- Belum terbentuk TABG dan SLBP

- Belum sepenuhnya melaksanakan SLF

- Belum tertatanya penomoran bangunan

- Belum tertatanya PKL

- Belum terlaksananya program green building

- Belum tersosialisasinya Perda Bangunan

Gedung secara menyeluruh

- Dilakukan diklat keahlian

- Dilakukan koordinasi yang lebih

baik

- Dilakukan pendataan bangunan

gedung untuk SWK yang belum

didata

- Dilakukan pendataan dan

penggambaran bangunan

pemerintah yang belum didata

- Dibentuk TABG

- Dilaksanakan SLBP

- Dilakukan penomoran bangunan

- Dilakukan penataan PKL khusus

untuk 10 titik

- Dibuat kajian teknis green building

- Melakukan sosialisasi Perda

Bangunan Gedung

- Raperwal bangunan gedung

segera disahkan agar TABG,

SLBP, SLF terbentuk dan

berfungsi (upaya percepatan

di bagian hukum)

- Usulan pendanaan untuk

berbagai kegiatan ( untuk

membantu sarana dan

prasarana pendukung

kegiatan)

- Usulan bantuan tenaga ahli

- Usulan pembuatan pedoman

green building di kota

Bandung

- Usulan pendataan untuk

SWK yang belum didata

- Usulan pendataan dan

penggambaran bangunan

pemerintah kota

- Usulan penataan PKL

- Usulan sosialisasi Perda

Bangunan



70

Dari beberapa alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan ke dalam tabel

berikut ini:

Tabel 4.2

Penentuan Strategi

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN

STRATEGI

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya

perencanaan,

pemanfaatan dan


yang konsisten

Tersedianya dokumen RDTRK - Mendorong ditetapkannya RDTRK

menjadi Perda dengan melakukan

koordinasi secara intensif dengan

Bagian Hukum dan HAM dan Pemprov

Jabar

Terselenggaranya forum konsultasi

public dalam rangka penyusunan

dokumen RTBL berupa FGD

- Menyusun dokumen RTBL sesuai

aturan yang berlaku

- Melakukan FGD dengan masyarakat &

stakeholder lainnya

Legalisasi RTBL - Mendorong ditetapkannya RTRK dan

RTBL menjadi Peraturan Walikota

dengan melakukan koordinasi secara

intensif dengan Bagian Hukum dan

HAM

Tersedianya Garis Rencana Kota - Memanfaatkan dokumen peraturan

perundangan dan pedoman teknis untuk

menyempurnakan peta dasar/peta garis

dan dokumen perencanaan yang tersedia

- Melakukan kegiatan updating data dan

peta perencanaan tata ruang sesuai

pedoman teknis penataan ruang

- Memetakan secara berkala site plan

yang telah dilegalkan ke dalam peta

garis rencana kota

Tersosialisasikannya Peraturan

tentang Penataan Ruang/ rencana

kota kepada masyarakat

- Meningkatkan pelayanan informasi

rencana kota sesuai RTRW dan

pedoman teknis lainnya

- Meningkatkan kerjasama dengan

asosiasi profesi dalam pelatihan,

sosialisasi rencana kota dan sertifikasi

keahlian

- Melakukan sosialisasi peraturan rencana

tata ruang kepada masyarakat

Meningkatnya tingkat kesesuaian

pemanfaatan ruang dengan

rencana tata ruang

- Monitoring/pengawasan pemanfaatan

ruang

- Meningkatkan koordinasi antar stake

holder dalam pengawasan pemanfaatan

ruang



71

- Meningkatkan kegiatan pengawasan

pemanfaatan ruang

- Mengupayakan peningkatan kuantitas

dan kualitas SDM dalam Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

- Mengoptimalkan PPNS khusus tata

ruang;

Meningkatnya presentase

penertiban pelanggaran

pemanfaatan ruang

- Melakukan sosialisasi kepada

masyarakat tentang pengendalian tata

ruang khususnya pengawasan

pemanfaatan ruang;

- Melakukan tindakan administratif sesuai

peraturan yang berlaku terhadap

pelanggaran pemanfaatan tata ruang;

- Memberikan penjelasan/tindakan

persuasif kpd warga

Meningkatnya keterbangunan PPK

Gedebage

- Menyusun Kajian , FS dan DED

mengenai rencana tata ruang di PPK

Gedebage

- Mengarahkan percepatan pembangunan

di PPK Gedebage

2 Terwujudnya

infrastruktur sanitasi dan

air bersih yang

berkualitas dan merata

Tingkat cakupan pelayanan air

minum bagi masyarakat

- Melakukan pendataan sumber-sumber

air baku, merencanakan pengamanan air

baku dan pendistribusian air bersih

kepada warga masyarakat terutama yang

tidak mampu, menyerahkan pengelolaan

kepada masyarakat setempat.

- Fasilitasi pengadaan air bersih bagi MBR

Meningkatnya presentase pelayanan

air limbah dengan system komunal /

individu.

- Melakukan pendataan kawasan yang

belum terfasilitasi pembuangan air

limbah domestiknya, merencanakan dan

membangun


belum terfasilitasi, merencanakan dan

membangun bersama masyarakat,

menyerahkan pengelolaan kepada

masyarakat setempat ersama

masyarakat, menyerahkan pengelolaan

kepada masyarakat setempat.

- Fasilitasi pengadaan sanitasi dasar bagi

MBR (air kotor)

Terbangunnya infrastruktur kota - Melakukan pendataan kawasan yang




masyarakat setempat

Terbangunnya / tersedianya

infrastruktur perumahan pada lokasi

terkait program kota





masyarakat setempat



72

3 Meningkatnya

ketersediaan dan kualitas

perumahan

Menurunnya luas kawasan

permukiman kumuh





masyarakat setemp

- Fasilitasi perbaikan/pengadaan jalan

lingkungan bagi MBR

- Fasilitasi perbaikan/pengadaan drainase

lingkungan perumahan bagi MBR

- Fasilitasi pengadaan sanitasi dasar bagi

MBR, persampahan.

- Terselenggaranya kegiatan lomba

lingkungan bersih

- Meningkatnya jumlah rumah

susun yang terbangun

- Melakukan koordinasi dalam pengadaan

lahan dengan DPKAD, melaksanakan

pematangan lahan s/d siap konstruksi

- Penyiapan lahan untuk pembangunan

Rusunawa

- Melakukan perencanaan, pembangunan,

pemeliharaan PSU Rusunawa

- Penyediaan PSU Rusunawa dan

Pemeliharaan Rusunawa

- Terfasilitasi perbaikan rumah

tidak layak huni

dan

- Bantuan Teknis perencanaan

perbaikan rumah tidak layak huni

-Melakukan pendataan, perencanaan

pengadaan bahan material, penyerahan

kepada masyarakat untuk perbaikan

rumah tidak layak huni

4 Tertibnya pembangunan

bangunan gedung dan

bangun-bangunan

- Terfasilitasi rekomendasi dokumen

teknis untuk IMB

- Dengan perda bangunan, maka

bangunan dapat tertata dengan baik

sesuai persyaratan tata bangunan dan

keandalan

- Dengan adanya SOP KRK dan IMB

maka proses akan terukur

- Tersedianya pedoman teknis

bangunan

- Mendorong penetapan Perwal pedoman

teknis bangunan

- Terfasilitasinya pemberian SLF

bangunan gedung, perencanaan

bangunan melalui SLBP &

tersedianya TIM TABG

- Raperwal bangunan gedung segera

disahkan agar TABG, SLBP, SLF

terbentuk dan berfungsi (upaya

percepatan di bagian hukum)

- Tersedianya data bangunan di Kota

Bandung & pendaftaran bangunan

sedang dan tinggi di Kota Bandung

- Dengan adanya data bangunan dapat

diketahui informasi terkait bangunan

tersebut, misal aspek legal IMB, SLF,

dan informasi/data teknis lainnya

- Setelah selesai pendataan harus

dilakukan pemutakhiran dan

berkoordinasi dengan SKPD yang

mengeluarkan ijin

- Tersedianya rancangan bangunan

pemerintah dan bantuan teknis

- Membantu SKPD lain dalam

perencanaan dan pembangunan

bangunan gedung



73

Terselenggaranya pendataan,

penyegelan dan rekomendasi

pembongkaran bangunan yang

melanggar dan Terlaksananya tindak

lanjut pengaduan dan penyelesaian

sengketa tata ruang dan bangunan

- Mengusulkan Keputusan Walikota

tentang pendelegasian wewenang

mengenai kejelasan kewenangan Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya dalam hal

Penertiban bangunan yang melanggar;

- Melakukan sosialisasi kepada unsur

kewilayahan Pemerintah Kota Bandung

tentang mekanisme pengendalian tata

ruang khususnya penertiban terhadap

pelanggaran bangunan;

- Menyusun naskah Peraturan Walikota

tentang mekanisme Penertiban terhadap

pelanggaran bangunan di Kota

Bandung;

- Memberikan tindakan administratif

secara tegas sesuai peraturan yang

berlaku sesuai dengan kewenangan

Distarcip Kota Bandung;

Meningkatnya prosentase gedung

pemerintah kota Bandung yang

dilengkapi fasilitas untuk kaum difabel

- Merencanakan aksesibilitas bagi kaum

difabel pada bangunan pemerintahan

- Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas

bagi kaum difabel pada bangunan

pemerintah

5 Terwujudnya

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Terlaksananya peningkatan pelayanan

KRK

- Diperlukannya evaluasi dan validasi

terhadap dokumen persyaratan dari

pemohon KRK;

- Diperlukannya evaluasi dan validasi

terhadap kesesuai an perencanaan

terhadap kegiatan pembangunan

bangunan dengan RTRW Kota Bandung

- Dengan adanya SOP KRK dan

Rekomendasi Teknis IMB maka proses

akan terukur

Terlaksananya pembangunan Ruang

Display dan Informasi

Mendorong dibangunnya ruang display dan

informasi mengenai rencana tata ruang

Tersedianya Sarana Prasarana

Pendukung Pelaksanaan Tugas

Aparatur

- Mengusulkan dukungan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat;

Terlaksananya peningkatan kualitas

SDM

Melalui Diklat Teknis

- Pengetahuan di tingkatkan dengan

mengikuti diklat maupun bimbingan

teknis

- Meningkatkan kualitas personil yang ada

melalui pendidikan dan pelatihan (PPNS)

6 Meningkatnya Kapasitas

dan Akuntabilitas Kinerja

Birokrasi

- Meningkatnya nilai hasil evaluasi

AKIP

- Prosentase Temuan Pengelolaan

Anggaran BPK/ Inspektorat yang

ditindaklanjuti

- Prosentase tertib administrasi/asset

daerah

- Meningkatkan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja aparat pada

DISTARCIP

- Melaksanakan tertib administrasi

- Menindaklanjuti hasil evaluasi/temuan

untuk peningkatan kinerja



74

Strategi prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

untuk tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan upaya-upaya perwujudan rencana tata ruang Kota yang Aman,

Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan.

2. Mendorong proses legalisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan tata

ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaaatan dan pengendalian

ruang dan bangunan.

3. Mengupayakan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana struktur dan

pola ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dokumen dan peraturan

yang berkaitan dengan tata ruang, bangunan, dan perumahan.

5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Tata Ruang, Tata

Bangunan, Perumahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

6. Melaksanakan fasilitasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat kurang

mampu.

7. Mengupayakan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menciptakan

lingkungan perumahan yang sehat.

8. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat pada DISTARCIP

Strategi yang telah ditetapkan tersebut kemudian diuraikan lebih lanjut ke

dalam kebijakan-kebijakan yang lebih rinci sebagai acuan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun kebijakan-kebijakan yang

telah ditetapkan untuk tahun 2014-2018 adalah :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

dan Zoning Regulation beserta proses legalisasinya sesuai amanat Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai instrumen dalam pemanfaatan dan

pengendalian ruang kota.

2. Melakukan penyusunan dokumen-dokumen rencana rinci seperti RTBL dan

RTRK beserta dokumen perencanaan lainnya yang diperlukan, pada kawasan-

kawasan yang strategis.

3. Melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan untuk menyediakan data yang

diperlukan pada proses perencanaan dan pemanfaan ruang kota.

4. Menyediakan media untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam

perencanaan dan pengendalian tata ruang.



75

5. Melaksanakan pelatihan/ diklat teknis mengenai perencanaan dan pengawasan

Tata Ruang, Tata Bangunan & Permukiman bagi aparat Dinas Tata Ruang dan

Cipta Karya.

6. Melakukan penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual dalam

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, seperti petunjuk teknis di bidang

bangunan gedung, perumahan, fasos-fasum, dan pedoman lainnya yang

diperlukan.

7. Melakukan kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan secara intensif dan

penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

8. Melaksanakan percepatan pembangunan Kawasan Gedebage sebagai Pusat

Primer kedua Kota Bandung dengan tema Bandung Teknopolis.

9. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

seperti penyediaan jalan lingkungan, air bersih, dan sanitasi dasar, termasuk di

lingkungan Rusunawa.

10. Menyediakan data base fasos fasum di Kota Bandung untuk kebutuhan

perencanaan pengembangan perumahan maupun verifikasi dalam penyerahan

fasos fasum.

11. Meningkatkan profesionalisme, kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat

pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

12. Dalam upaya meminimalisir dampak pemanfaatan ruang dilakukan

kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak diantaranya:

a) Penyediaan:

- penyediaan ruang untuk PKL

- penyediaan fasilitas parkir

- penyediaan ruang publik

Pada lahan privat (mall, apartemen, hotel, kantor dll)

b) urusan perumahan bisa dilakukan kolaborasi dalam perbaikan rumah tidak

layak huni penyediaan/perbaikan sarana prasarana lingkungan

perumahan dan rumah susun dengan pihak Pemerintah Provinsi dan

pihak swasta

c) kolaborasi dari pemilik bangunan gedung dalam membangun green

building



76

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dipaparkan

melalui Tabel 5.1 berikut ini.

RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

BAB V



77

Selain untuk mendukung Visi dan Misi Walikota Bandung terpilih, Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya mendukung program Walikota Bandung terpilih

dalam bentuk Roadmap to Bandung Juara dengan terlibat dalam 12 Kelompok

Kerja (Pokja) dari 23 Pokja yang dibentuk. Program/kegiatan Dinas Tata Ruang

dan Cipta Karya yang mendukung Pokja dalam Roadmap Menuju Bandung Juara

dapat dilihat pada tabel berikut :



78

Tabel 5.2

PROGRAM/KEGIATAN SKPD UNTUK MEREALISASIKAN JANJI

KAMPANYE DAN

SUBSTANSI BANDUNG JUARA

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

NO

JANJI KAMPANYE

DAN

SUBSTANSI BANDUNG

JUARA

TARGET

KOTA

NAMA

PROGRAM/KEGIATA

N YANG

MENDUKUNG

PENCAPAIAN

TARGET

KEBUTUHAN

ANGGARAN (RP)

KET

1 2 3 4 5 6

POKJA KEMACETAN

BANDUNG

1. Konsep Live-Work-

Play di satu lokasi

13. Monorel/Aeromonorel/

H-bahn/ Guided bus

3 tahun

3 tahun

Program :

Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan :

Penyusunan Kebijakan

tentang Penyusunan Tata

Ruang

Program : Peningkatan

kualitas dan penertiban

bangunan serta bangun-

bangunan

Kegiatan : Pengawasan

Bangunan




bangunan

Kegiatan : Penertiban

Bangunan




bangunan

Kegiatan : Rincikan


proyek

Rp 2.000.000.000,-

Rp 675.000.000,-

Rp 225.000.000,-

Rp 1.000.000.000,-



79

13. Cable Car di Bandung

Utara.

20. Fly Over/UnderPass

21. Gedung Parkir dengan

teknologi lift

3 tahun

3 tahun

2 tahun




bangunan

Kegiatan : Rincikan


proyek




bangunan


Bangunan




bangunan

Kegiatan : Penyusunan

DED

Rp 1.000.000.000,-

Rp 1.000.000.000,-

Rp 1.000.000.000,-

2 POKJA PKL

8. Penampungan sementara

(aset)

3.Tim Gab (militer/polisi)

2 tahun

3 tahun

3 tahun

Program : Pembinan

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

Kegiatan : Penataan

tempat berusaha bagi

Pedagang Kaki Lima

Program :

Peningkatan kualitas dan

penertiban bangunan serta

bangun-bangunan

Kegiatan :

Pengawasan Bangunan

Program :



bangun-bangunan

Kegiatan :

Penertiban Bangunan

Rp 3.500.000.000,-

Rp 225.000.000,-

Rp 75.000.000,-



80

3 POKJA SAMPAH

5. TPS Bawah Tanah

6. Sejuta Biopori dan

Sumur Resapan

1 tahun

3 tahun

Program : Lingkungan

Sehat Perumahan

Kegitatan : Penyediaan

Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Dasar Terutama

bagi Masyarakat Miskin


Sehat Perumahan

Kegiatan : Penyediaan


Sanitasi Dasar bagi

Masyarakat Miskin

Rp 1.800.000.000,-

Rp 550.000.000,-

2.000

Biopori/tahun

50 sumur

resapan/tahun

Penyusunan

DED dan

Bangunan

Pengolah 3R.

4 POKJA BANDUNG

HIJAU

1. Rumah Sehat

2. Septictank comunal

3. Green Building

Guidelines

20. Perpustakaan/Toilet

Taman

3 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

Program : Terlaksananya

Kegiatan Penyuluhan

Kualitas Lingkungan

Perumahan Sehat

Kegiatan : Penyuluhan dan

Pengawasan Kualitas

Lingkungan Sehat


Sehat Perumahan



Sanitasi Dasar terutama


Program : Pengendalian

Pemanfaatan Ruang


Pedoman Teknis dan

Rancangan Perwal Green

Building




bangunan


DED Prototipe Toilet

Umum di taman, sekolah

dan perpustakaan

Rp 2.100.000.000,-

Rp 6.000.000.000,-

Rp 250.000.000,-

Rp 250.000.000,-

5 kecamatan

/tahun

10 lokasi/

tahun

5 POKJA BANJIR

Master Plan Drainase

3 tahun

Program : Pemanfaatan

Ruang

Kegiatan : Pendataan

drainase pemukiman di

Kota Bandung

Rp 1.500.000.000,-

2 SWK/

tahun



81

6 POKJA KOTA KREATIF

BANDUNG

14. Pasar Tematik

1 tahun




bangunan


DED Pasar Tematik

Rp . 1.250.000.000,-

7 POKJA BANDUNG

BERBUDAYA

1. Bandung Art Center di

Ujungberung

2. Lapangan Konser di

Gedebage

3 tahun

1 tahun

1 tahun

Program: Peningkatan



bangunan

Kegiatan : Pembangunan

Pusat Seni Budaya




bangunan

Kegiatan : Rincikan

Bangunan yang terkena

proyek pembangunan

lapangan konser di

Gedebage




bangunan


DED lapangan konser di

Gedebage

Rp 50.000.000.000,-

Rp 100.000.000,-

Rp 200.000.000,-

8 POKJA KOLABORASI

BANDUNG

15. Sebulan sekali reklame

Bandung Juara

3 tahun


Ruang

Kegiatan : Sosialisasi

kebijakan, norma, standar,

prosedur dan manual

pemanfaatan ruang

Rp 600.000.000,-



82

9 POKJA KAMPUNG

JUARA

16. Perkerasan Paving Blok

11. Satu Kampung Satu

Produk

14. Septic tank komunal

16. Perkerasan/ Paving

Blok

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

Program : Pengembangan

Perumahan

Kegiatan : Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

Rumah Sederhana Sehat



bangun-bangunan


Gapura Kujang


Sehat Perumahan



Sanitasi Dasar terutama



Perumahan

Kegiatan : Fasilitasi

Pembangunan Prasarana

dan Sarana Permukiman

Berdasarkan Aspirasi

Masyarakat

Rp 15.000.000.000,-

Rp 3.150.000.000,-

Rp 18.000.000.000,-

Rp 1.500.000.000,-

50 lokasi

/tahun

5 gapura/

tahun

Air Bersih

Drainase

lingkungan

Jalan

lingkungan



83

10 POKJA REVITALISASI

BANDUNG

1. Bedah Rumah Warga

Miskin

2. Konsep Kota Tua –

Kota Baru

5. Revitalisasi Pusat Kota

Bandung

.

10. Gerbang Bandung

3 tahun

1 tahun

3 tahun

3 tahun

1 tahun

3 tahun

3 tahun

2 tahun


Perumahan

Kegiatan : Pemeliharaan




Tata Ruang

Kegiatan : Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan


Kualitas dan Penertiban

Bangunan Serta

Pembangunan Bangunan


Bangunan



Bangunan Serta



Bangunan

Program : Perencanaan

Tata Ruang Serta


RTBL



Bangunan Serta



Bangunan


Bangunan

Kegiatan : Sayembara dan

Pembangunan Fisik

(gerbang bandung)

Rp 4.775.000.000,-

Rp 300.000.000,-

Rp 475.000.000,-

Rp 250.000.000,-

Rp 500.000.000,-

Rp 650.000.000,-

Rp 275.000.000,-

Rp 200.000.000,-

Rp 2.000.000.000,-

Sayembara

Pembanguna

n fisik

11 POKJA REFORMASI

PENDIDIKAN

7. Rusun untuk Guru

Honorer

2 tahun


Perumahan




Rp 8.475.000000,-

Th. 2014: 3

Rusun

Th 2015 : 1

Rusun



84

12 POKJA KESEHATAN

BANDUNG

6. Proyek Rumah Sakit

Standar Internasional

3 tahun

3 tahun



Bangunan Serta



Bangunan



Bangunan Serta



Bangunan

Rp 225.000.000,-

Rp 75.000.000,-

Program lain yang mendukung Program Bandung Juara adalah perbaikan

10.000 rumah tidak layak huni dan penyediaan sarana air bersih yaitu :

3. Perbaikan rumah kumuh sebanyak 10.000 rumah/5 tahun yang dibiayai dari :

- APBN (BSPS)

- Bantuan Provinsi

- Corporate Social Responsibility (CSR) sebanyak 1.920 rumah dan

- APBD sebanyak 2000 unit berupa bantuan material kepada masyarakat

4. Penyediaan air bersih untuk 1.561 RW di Kota Bandung dengan anggaran Rp

50.000.000 juta per RW dengan total kebutuhan anggaran 73,05 M untuk 5

tahun.



85

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung terkait

dengan Misi 1 RPJMD Kota Bandung 2014-2018, yaitu : Mewujudkan Bandung

nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta

pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan

lingkungan.

Adapun tujuan pada Misi 1 tersebut adalah:

1. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan;

Sasarannya adalah: Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang kota yang konsisten.

2. Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang

nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju,

Hijau dan Manusiawi; Sasarannya adalah: Terwujudnya Permukiman Layak

Huni.

3. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan

Penanggulangan bencana yang handal; Sasarannya adalah: Meningkatnya

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas

Lebih lengkapnya dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VI



Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung 2013-2018.

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE

1 2 3 4 5

2014 2015 2016 2017 2018

Misi 1: Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan serta Keandalan Bangunan Gedung dan Bangun-bangunan.

Meningkatnya kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung dan bangun- bangunan

Terwujudnya perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

yang konsisten

- Prosentase pembangunan bangunan yang memiliki iMB

40 41 42 43 44

- Meningkatnya presentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

60 63 67 71 75

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1

Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang terintegrasi


- Prosentase berkuranagnya luas kawasan permukiman kumuh

8,5 8,37 8,24 8,11 7,98

- Prosentase daya tamnpung rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

52,38 (11 susun)

66,67 (14 susun)

76,19 (16 susun)

90,48 (19 susun)

100 (21 susun)



- Prosentase rumah layak huni

20 40 60 80 100

2

Terwujudnya insfrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

- Prosentase kawasan pemukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih

5,46 6,34 6,13 6,02 5

Misi 3 : Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan ketepatan dan kualitas pelayanan masyarakat

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- 65 68 70 75

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

1. Nilai Evaluasi AKIP - 65,01 70 72 75

2. Prosentase

Penuruanan Temuan BPK/ Inspektorat i

100 100 100 100 100



RENCANA STRATEGIS 2014-2018 85

bab i pendahuluan -...

Documents