bab i pendahuluan - kominfo.magetan.go.idkominfo.magetan.go.id/sites/default/files/2017-07/lkjip...

LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016

Bab I Pendahuluan


Bab I Pendahuluan

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD

1.2 Tugas dan Fungsi SKPD

1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD

1.4 Sistematika

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu 2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN:

Lampiran I : Pengukuran Capaian Kinerja BKD Tahun 2016

Lampiran II : Realisasi Anggaran Terkait Capaian Kinerja BKD tahun 2016


Bab I Pendahuluan

1.1 Gambaran Umum SKPD

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sebagai Lembaga

Teknis Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur staf

yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif

sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan

terobosan-terobosan (techno structure) di bidang

kepegawaian sesuai dengan

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban harus mampu mewujudkan

pengelolaan manajemen kepegawaian dari mulai pengadaan sampai dengan

pemberhentian pegawai secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya

manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan

Kabupaten Magetan dalam mewujudkan visi “Tersedianya Aparatur Yang Profesional, N

Sejahtera dan Bermartabat”.

Pengelolaan pegawai yang optimal dikuantifikasikan ke dalam indikator-

indikator yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam

Renstra dan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Badan

Kepegawaian Daerah harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam

memberikan pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai

maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk

menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat

dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten

Magetan.

PENDAHULUAN

BAB I


Bab I Pendahuluan

Kepala Badan

Sekretaris

Bidang Pengadaan,Pensiun

dan Informasi

Bidang Mutasi dan

Kepangkatan

Bidang Pengembangan

Kompetensi Aparatur

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur

dan Penghargaan

Jabatan Fungsional

Adapun untuk pencapaian indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas,

secara garis besar program-program kegiatan diarahkan kepada :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara

2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN

3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu

4. Tersedianya akurasi data dan optimalisasi pengelolaan tata naskah kepegawaian

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD melalui penyusunan perencanaan dan

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta ditunjang oleh sarana

dan prasarana yang memadai

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi-

fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai dengan Struktur Organisasi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan

Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Sub Bagian Umum &

Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan &

Program

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural

Sub Bidang Displin dan

Penghargaan

Sub Bidang

Kepangkatan

Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Diklat

Teknis Fungsional

Sub Bidang Mutasi Sub Bidang Pengadaan dan

Pensiun

Sub Bidang Diklat

Penjejangan

Sub Bidang Penilaian Kinerja

Aparatur

Sub Bagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan


Bab I Pendahuluan

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 74 Tahun 2008

tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pengembangan karier pegawai,

mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;

b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, , pengembangan karier pegawai,

mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Berjalannya organisasi BKD sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas

sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, BKD didukung oleh pegawai sebanyak 38

orang, dengan profil demografi sebagai berikut :

Gambar 1.2

PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKD TAHUN 2016 Jumlah Pegawai = 38 Orang

SD : 0 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 6 Orang

DII : 0 Orang

DIII : 7 Orang

S1 : 20 Orang

S2 : 5 Orang

S3 : 0 Orang

IV/c : 1 Orang

IV/b : 2 Orang

IV/a : 2 Orang

III/d : 8 Orang

III/c : 5 Orang

III/b : 11 Orang

III/a : 2 Orang

II/d : 2 Orang

II/c : 4 Orang

II/b : 1 Orang

II/a : 0 Orang

PENDIDIKAN

GOLONGAN

JENIS JABATAN

JFU

2 Orang

JENIS KELAMIN

P = 17 Orang L = 11 Orang


Bab I Pendahuluan


Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, didasarkan isu-isu strategis yang

berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen

kepegawaian BKD Kabupaten Magetan, sehingga visi, misi, program dan kegiatan

diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKD Kabupaten Magetan di antaranya :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN)

2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana

3. Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang

disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang

merupakan kewenangan SKPD lain

4. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum

5. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD

6. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat

waktu

7. Belum akuratnya seluruh data pegawai

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja BKD Kabupaten Magetan Tahun 2016 ini disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD 1.2 Tugas dan Fungsi SKPD


1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu 2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.4 Prestasi atau Penghargaan

BAB IV PENUTUP


Bab I Pendahuluan

LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini mengacu pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah serta masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan merupakan

dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan

potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Magetan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 -

2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 800/2146/BKD tentang Penetapan Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu

5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Magetan dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah

daerah akan menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator,

program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum dan Sesudah Reviu



Renstra BKD Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 merupakan salah satu pendukung

RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018, karena BKD merupakan salah satu SKPD

yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-2 yakni Mewujudkan

Kepemerintahan yang Baik dan Peningkatan SDM yang Profesional, Dilandasi

Semangat Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Keterkaitan misi terdapat pada :

Tujuan : Terwujudnya reformasi birokrasi

Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator Kinerja : Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam menetapkan visinya harus

mengacu pada visi Kabupaten Magetan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan

fungsinya. Visi Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan

Masyarakat Magetan Yang Adil Mandiri dan Bermartabat ”.

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan

peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 adalah :

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Kabupaten Magetan dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan,

telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2013-2018 melalui pendampingan oleh Narasumber dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.

“Tersedianya Aparatur yang Profesional,

Sejahtera dan Bermartabat ”.



Hasil reviu dari Kemenpan-RB tersebut dapat dilihat pada tabel - tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Perbandingan Visi BKD Kabupaten Magetan Sebelum dan Sesudah Reviu

VISI SEBELUM REVIU VISI SETELAH REVIU REKOMENDASI DAN CATATAN DARI TIM

KEMENPAN-RB

“ Tersedia Aparatur yang Profesional ,Sejahtera dan Bermartabat ”

“Tersedia Aparatur yang Profesional ,Sejahtera dan Bermartabat ”

Tidak ada catatan/ rekomendasi

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa visi BKD Kabupaten Magetan tidak

mengalami perubahan karena tidak ada catatan/rekomendasi dari Tim Kemenpan-RB.

Adapun Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan mengalami

perubahan menjadi 2 misi karena misi ke-3 tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok

dan fungsi sehingga dihilangkan dari misi BKD seperti dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Perbandingan Misi BKD Kabupaten Magetan Sebelum dan Sesudah Reviu

MISI SEBELUM REVIU MISI SETELAH REVIU KETERANGAN

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara

Tidak ada perubahan

2. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel

2. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel

Tidak ada perubahan

3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja yang optimal

Diusulkan dimasukkan sebagai misi

SKPD dan indikatornya dijadikan

indikator pendukung.



Tabel 2.3 Perbandingan Tujuan BKD Kabupaten Magetan Sebelum dan Sesudah Reviu

TUJUAN SEBELUM REVIU REKOMENDASI DAN CATATAN

DARI KEMENPAN TUJUAN SETELAH REVIU

1. Tersedianya aparatur sipil

negara yang memenuhi standar

kompetensi

Tujuan untuk dirumuskan kembali agar derajatnya lebih tinggi dari sasaran

1. Terpenuhinya penempatan

dalam jabatan sesuai

dengan standar kompetensi

2. Tersedianya pelayanan

administrasi kepegawaian yang

tepat, cepat dan akurat Tidak ada catatan/ rekomendasi 2.

Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian

yang tepat, cepat dan akurat

3. Tersedianya laporan keuangan

dan aset yang handal serta

kinerja yang optimal

Tidak ada catatan/ rekomendasi 3 . Peningkatan akuntabilitas

kinerja SKPD

Tabel 2.4 Perbandingan Sasaran BKD Kabupaten Magetan Sebelum dan Sesudah Reviu

SASARAN KETERANGAN

SEBELUM REVIU SETELAH REVIU

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur

1. Peningkatan kompetensi dan Meningkatnya Kualitas Penataan SDM sumber daya manusia aparatur sipil negara

Disarankan untuk sasaran 1 dan 2 dijadikan satu karena keduanya masih dalam keterkaitan 2. Penempatan dalam jabatan

sesuai dengan standar kompetensi

3. Meningkatnya disiplin pegawai ASN

2. Meningkatnya disiplin pegawai ASN Tidak ada perubahan

4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian


Tidak ada perubahan

5. Terwujudnya akurasi data kepegawaian

4. Tersedianya akurasi data kepegawaian

Perubahan dari “Terwujudnya” menjadi “Tersedianya”

6.

Terwujudnya pelaksanaan kinerja yang optimal

5.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Sasaran dijadikan satu,dan menjadi sasaran

pendukung bukan sasaran utama

7. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan aset



Tabel 2.5

Perbandingan Indikator Kinerja BKD Kabupaten Magetan Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN

SEBELUM REVIU SETELAH REVIU

1. Persentase ASN yang telah memenuhi target SKP

1. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi

Indikator “Persentase ASN yang telah memenuhi target SKP” mendapatkan catatan dari Kemenpan-RB untuk dihilangkan sebagai IKU BKD karena nilai SKP merupakan kewenangan atasan langsung pegawai yang bersangkutan, sehingga untuk mengukur kompetensi disarankan untuk menggunakan indikator “Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi”, yang kemudian dipilah menjadi 2 yakni kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.

- Kompetensi Manajerial

- Kompetensi Teknis

2. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar

2 Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara sebagaimana yang tertuang dalam sasaran ke-1 pada tujuan ke-1, tidak hanya melalui diklat, sehingga BKD menambahkan indikator kinerja lainnya yakni “Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar

3 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

3. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Tidak ada perubahan, merupakan indikator kinerja utama BKD

4. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS

4. Persentase Penurunan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN

Perubahan “dari penanganan kasus” menjadi penurunan terhadap pelanggaran Disiplin pegawai ASN

5. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu - Persentase kenaikan

pangkat pegawai tepat waktu

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu

- Persentase penyelesaian Adm. Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg dan taspen tepat waktu

Penambahan indikator kinerja untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian

Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Tidak ada perubahan

Prosentase pegawai yang terpenuhi hak – hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku

Prosentase pegawai yang terpenuhi hak – hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku

Indikator tambahan dari pendampingan kementrian PAN - RB



5. Persentase SKPD yang sudah online data kepegawaian

. Persentase pegawai yang datanya akurat

Penggabungan indikator kinerja ke-5 dan ke-6

6. Tingkat akurasi data kepegawaian

8. Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh BPK/ inspektorat yang ditindaklanjuti

Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh BPK/ inspektorat yang ditindaklanjuti

Tidak lagi menjadi IKU, tetapi hanya indikator kinerja pendukung yang tercantum dalam Renstra BKD

9. Persentase Tertib Administrasi Barang/ Aset Daerah

Persentase Tertib Administrasi Barang/ Aset Daerah

Tidak lagi menjadi IKU, tetapi hanya indikator kinerja pendukung yang tercantum dalam Renstra BKD

Hasil revisi dan perubahan setelah diberikan rekomendasi dan catatan dari

Kemenpan-RB pada penyusunan SAKIP BKD Kabupaten Magetan tahun 2015 dapat dilihat

pada gambar di bawah ini :

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

MISI I Peningkatan

kualitas sumber daya manusia

aparatur

TUJUAN

Terpenuhinya Penempatan Dalam Jabatan Sesuai

Kompetensi

Mewujudkan pegawai ASN yang Disiplin

Peningkatan kompetensi dan meningkatnya kualitas penataan

aparatur sipil negara

Meningkatnya disiplin pegawai ASN

V I S I “ Tersedianya Aparatur yang Profesional,

Sejahtera dan Bermartabat”

SASARAN



Tabel 2.6

Sasaran, Indikator, Program BKD Kabupaten Magetan Hasil Reviu

SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM

1. Peningkatan kompetensi dan meningkatnya penataan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara

a. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Kompetensi manajerial 2. Pembinaan dan pengembangan aparatur

- Kompetensi teknis

b. Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

c Persentase jabatan yang diisi sesuai

dengan kompetensi

Pembinaan dan pengembangan

aparatur


Persentase penurunan terhadap pelanggaran disiplin PNS

1 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

2 Program Peningkatan Disiplin PNS

3 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

a. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

MISI II Peningkatan pelayanan

administrasi kepegawaian

yang transparan dan akuntabel

Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian

yang tepat, cepat dan akurat

Meningkatnya kualitas pelayanan


Tersedianya akurasi data

kepegawaian

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja SKPD

TUJUAN SASARAN



- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu

b. Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian

1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Indek Kepuasan Masyarakat

Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pembinaan dan Pengembangan aparatur


Persentase pegawai yang datanya akurat Pembinaan dan pengembangan aparatur

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

a. Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

b. Persentase tertib administrasi barang/aset daerah

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Adapun perjanjian kinerja BKD Kabupaten Magetan Tahun 2016 dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4

1. Peningkatan kompetensi dan meningkatnya kualitas penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara

a. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi

- Kompetensi manajerial Persentase 90

- Kompetensi teknis Persentase 50,70

b. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai

dengan kebutuhan formasi Orang 21

c. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Persentase 89


a. Persentase penurunan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN

Persentase 30


a. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu Persentase 90 - Persentase pensiun pegawai tepat waktu Persentase 85 - Persentase penyelesaian Adm. Penerbitan

karis/karsu/karpeg dan taspen Persentase

95

b. Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian ASN Indeks 74



c Meningkatnya pemenuhan hak – hak kepegawaian ASN Persentase 100


Persentase pegawai ASN yang datanya akurat Persentase 85


a. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase 100

b. Persentase tertib barang/aadministrasi daerah Persentase 100

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Rp 1,936,220,400 APBD Murni

2. Pembinaan dan pengembangan aparatur Rp 2,153,967,300 APBD Murni

3. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Rp 5,000,000 APBD Murni

4. Program pelayanan administrasi perkantoran Rp 402,989,600 APBD Murni

5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 202.290.000 APBD Murni

6. Program peningkatan disiplin aparatur Rp 355,413,550 APBD Murni

7. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Rp 75,500,000 APBD Murni

8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp 13,000,000 APBD Murni

JUMLAH

Rp 5.144.380.850 APBD Murni

LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan selaku pengemban amanah

masyarakat di bidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan kewajibannya untuk

menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-

masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun

2013-2018 maupun Renja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi

pemerintah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah . Untuk meningkatkan

akuntabilitas, telah dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui

pendampingan oleh Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi. Pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 setelah evaluasi menunjukkan hasil sebagai

berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Magetan

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

Tujuan 1 : Terpenuhinya Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi

A. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan kompetensi dan meningkatnya kualitas penataan sumber daya

manusia Aparatur Sipil Negara

1. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat

peningkatan kompetensi

- Kompetensi Manajerial % 68 68,10 100,14

- Kompetensi Teknis % 70 69,34 99,05

2. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai

dengan kebutuhan formasi Orang 21 21 100

3. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi % 83 86 103,61

Tujuan 2 : Mewujudkan Pegawai ASN Yang Disiplin

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya disiplin pegawai ASN

1. Persentase penurunan terhadap pelanggaran disiplin

pegawai ASN % 30 30 100

Tujuan 3 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

1. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan

tepat waktu

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu % 100 100 100

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu %

80

78 97,5

- penyelesaian Adm. Penerbitan karis/karsu/ Persentase

karpeg dan taspen % 100 247,60 247,6

2. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indeks 73 75 102,73

3. Persentase pegawai yang terpenuhi hak2 kepegawaiannya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku % 100 100 100

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Lainnya (Pendukung) BKD Kabupaten Magetan Tahun 2016

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6

D Sasaran Strategis 4 : Tersedianya akurasi data

kepegawaian

Prosentase Pegawai ASN yang datanya Akurat % 80 89 111,23

E Sasaran 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

SKPD

1 Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti % 100 100 100

2. Persentase tertib administrasi barang/aset daerah % 100 100 100

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan

tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan

realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Penjelasan

capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terpenuhinya Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi

Sasaran Strategis 1

Peningkatan Kompetensi dan Meningkatnya Kualitas Penataan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara



Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian (expertise)

yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka. Kompetensi juga merupakan

hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/ pengetahuan , tindakan

nyata serta proses mental yang terjadi dalam

jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan

kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa

kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan.

Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan,

keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam

pekerjaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat diperoleh

melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar. Untuk itu, dalam pencapaian

sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator

Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di

bawah ini :

Tabel 3.3

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

1. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi

- Kompetensi Manajerial 70,% 68,10% 100,00

- Kompetensi Teknis 67,19% 67,91% 101,07

2. Jumlah pegawai ASN yang mendapat bantuan

tugas belajar 21 21 118,75

Rata-rata Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1 106,61

Uraian mengenai kedua IKU tesebut adalah sebagai berikut :

Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan

kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft competencies.

1.1 Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi



a. Kompetensi Manajerial

Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah kompetensi yang

berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam

menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial meliputi kemampuan

menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan

evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip

good governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk

bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi

manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat PIM II, III dan IV

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Analisis Capaian IKU 1.1.a

No Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial setiap tahun :

- Diklat PIM Tk. II 1 1 2 2 1 1 - Diklat PIM Tk. III 19 19 18 18 18 18 - Diklat PIM Tk. IV 28 28 26 26 31 31 Jumlah 48 48 46 46 50 50 2. Jumlah pegawai yang

memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (akumulasi)

- Diklat PIM Tk. II 16 16 19 19 21 21

- Diklat PIM Tk. III 65 65 102 102 120 120

- Diklat PIM Tk. IV 308 308 362 362 392 392

Jumlah 389 389 483 483 533 533

3. Jumlah Pejabat Struktural 839 903 856 4. Persentase pegawai yang

memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (2/3) x 100%

52,01% 52,01% 58,58% 58,58% 68,10% 68,10%

CAPAIAN IKU 100% 100% 100%



Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, berdasarkan perhitungan target dan

realisasi setiap tahunnya terlihat bahwa kinerja BKD rata-rata telah mencapai target

dan terjadi peningkatan sebesar 6,57% pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan

tahun 2014 dan kemudian meningkat lagi sebesar 9,52% pada tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja telah

tercapai sebesar 68,10% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016

% Tahun 2018

% Target Realisasi Target

Realisasi s/d 2016

Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial

% 68,10 68,10 100 75 68.10 68,10

b. Kompetensi Teknis

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis

pada indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat

diklat teknis tugas dan fungsi serta diklat fungsional, dengan capaian sebagaimana dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Analisis Capaian IKU 1.1.b

No Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 TAHUN 2016

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Peningkatan kompetensi Teknis setiap tahun

567 567 789 789 250 250

2. Jumlah pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan kompetensi Teknis (akumulasi)

4.606 4.606 5.628 5.628 5.763 5.763

3. Jumlah PNS 10.282 10.135 8.671

4. Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis (2/3 x 100%)

50,31% 50,31% 63,31% 63,31% 69,34% 69,34%

CAPAIAN IKU 100% 100% 100%



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang memiliki

sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis telah mencapai target yang ditetapkan

pada tahun 2012 dan 2013.






% Tahun 2018


Realisasi s/d 2016

Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial

% 69,34 69,34 100 75 69,34 92,45

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :

Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian kinerja, di antaranya :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai pendidikan

dan pelatihan.

2. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai penugasan bukan

sebagai upaya meningkatkan kompetensi/kebutuhan

3. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan.

Untuk itu, beberapa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

indikator ini di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana pembina diklat yang rutin untuk memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang target kinerja

2. Menambah atau Mengirim peserta Diklat berdasarkan kebutuhan yang ingin ditingkatkan

3. Menciptakan kerjasama yang baik antara peserta diklat, panitia penyelenggara dan widyaiswara

Tugas belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan

meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

1.2 Jumlah Pegawai ASN yang Mengikuti Tugas Belajar



Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

untuk tahun 2016 adalah sebanyak 21 orang dari target sebesar 21 orang, sehingga

capaian IKU pada tahun ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian

tahun 2015 terlihat adanya peningkatan. Hal ini disebabkan karena sumber pendanaan

pada tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, pencapaian kinerja ini juga didukung oleh motivasi belajar yang tinggi

dari PNS untuk memenuhi standar Selain itu, pencapaian kinerja ini juga didukung oleh

motivasi belajar yang tinggi dari PNS untuk memenuhi standar kompetensi dan adanya

program-program, baik dari Kementerian maupun Pemerintah Provinsi yang membantu

pencapaian target Pemerintah Kabupaten.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018, kinerja baru





% Tahun 2018


Realisasi s/d 2016

Jumlah pegawai ASN yang mendapat bantuan tugas belajar

% 21 21 100 73 49 67,12

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS

dimaksudkan untuk menyiapkan sumber

daya aparatur yang memiliki pengetahuan,

keahlian dan keterampilan yang

diperlukan untuk menunjang peningkatan

kinerja organisasi berdasarkan pada

prinsip profesionalisme dan berbasis

kebutuhan organisasi. Pegawai ASN yang

memperoleh beasiswa tugas belajar terdiri

dari berbagai jurusan sesuai dengan

kebutuhan formasi pada SKPD seperti

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.9

Jumlah Pegawai ASN yang mendapat bantuan Tugas Belajar

Tahun Jenjang Jurusan Perguruan Tinggi Total

(Orang)

2016

S2 Magister Pembangunan wilayah dan kota

Universitas Diponegoro Semarang

21

S2 Magister Pembangunan wilayah dan kota

Universitas Diponegoro Semarang

S2 Ilmu Komunkasi UNS Surakarta

S2 Magister Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan

UI JAKARTA

S2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

UGM YOGYAKARTA

S2 Magister Keperawatan UGM YOGYAKARTA

S2 Magister Akuntansi UGM YOGYAKARTA

S2 Magister Pendidikan Agama Islam

IAIN SURAKARTA

S2

Magister Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Infrastruktur

UNS SURAKARTA

S2 Magister Sumber Daya Air UNBRA MALANG

S2

Magister Pengelolaan Sumber Daya Air

ITB

S2 Magister Pendidikan Fisika UN MALANG

dr Spesialis

Spesialis Ilmu Penyakit Dalam

UNBRA MALANG

dr. Spesialis

Dokter Anestesiologi UGM YOGYAKARTA

Dr. Spesialis

Orthopaedhi & Traumatologi UNBRA MALANG

Dr. Spesialis

Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler

UNBRA MALANG

dr. Spesialis

Ilmu Syaraf UNS SURAKARTA

dr. Spesialis

Anesthesiologi dan Reanimasi

UNS SURAKARTA

dr. Spesialis

Penyakit Dalam UNS SURAKARTA

dr. Spesialis

Anestesiologi dan Reanimasi UNAIR SURABAYA

Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja yakni

kurangnya koordinasi dengan perguruan tinggi dalam melaporkan hasil studi PNS

yang menempuh tugas belajar menyebabkan hasil studi tidak terpantau sehingga

beberapa tidak memenuhi target nilai yang diharapkan serta mengembalikan secara

penuh dana bantuan tugas belajar tersebut.



Untuk meningkatkan capaian IKU ini di tahun-tahun mendatang, BKD

Kabupaten Magetan menyusun langkah sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu

organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM menduduki peranan terpenting.

Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan

antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan tersebut

merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif.

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS sangatlah

diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang

dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah organisasi birokrasi.

Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1.3


(%)

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan

kompetensi 83 86,00 103,61

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan

kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja,

melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap

peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam

organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan

organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa

memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang

1. Meminta kepada perguruan tinggi tempat PNS peserta tugas belajar untuk memberikan secara berkala laporan kemajuan studi PNS kepada BKD Kabupaten Magetan untuk memudahkan evaluasi sesuai aturan dalam kerjasama yang telah dibuat.



hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa

menjadi kontra produktif.

Dalam upaya untuk meningkatkan persentase jabatan yang diisi sesuai dengan

kompetensi, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Magetan telah melaksanakan

Assessment bagi pejabat eselon II dan pejabat eselon III. Di tahun 2016, Pemerintah

Kabupaten Magetan juga telah melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama Kepala Dinas Pendidikan dan staf ahli.

Bila dibandingkan dengan tahun 2015, capaian kinerja tahun 2016 mengalami

penurunan sebesar 0,67% dikarenakan adanya OPD baru pada tahun 2016 :

No Jumlah Pegawai berdasarkan

jabatan 2015 2016

1. Formasi Struktural 1003 958

2. Formasi struktural yang terisi dan memenuhi persyaratan kompetensi

903 856

Target IKU 82% 85%

Realisasi IKU = (2/1) x 100%

90,02% 89,35%

Capaian IKU = (Realisasi/Target) x 100%

109,78% 105,11%






% Tahun 2018


Realisasi s/d 2016

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

% 85 89,35 105,11 95 89,35 94,05

Tabel 3.11

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun Sebelumnya Indikator Persentase

Jabatan yang Diisi Sesuai Dengan Kompetensi




Kondisi saat ini adalah bahwa standar kompetensi jabatan di lingkungan

pemerintah Kabupaten Magetan belum disusun, baik berupa kajian akademik atau

berbentuk aturan hukum. karena mengingat bahan baku yang digunakan untuk

menyusun standar kompetensi yaitu informasi jabatan belum ada , juga informasi

jabatan yang ada belum lengkap dan belum dapat menunjang penyusunan standar

kompetensi.

Di samping itu, faktor penghambat lainnya adalah belum adanya hasil analisis beban kerja untuk bahan penataan SDM dan implementasi hasil pemetaan kompetensi serta belum adanya hasil analisis jabatan untuk fungsional umum/pelaksana untuk menyusun standar kompetensi JFU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai bahan dasar penempatan dalam jabatan fungsional umum.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh BKD Kabupaten

Magetan untuk meningkatkan capaian kinerja persentase jabatan yang diisi sesuai

dengan kompetensi antara lain :

1. Untuk penempatan dalam jabatan struktural, solusi yang dapat dilakukan yakni dengan melaksanakan kerjasama dengan pihak luar untuk melakukan assessment kompetensi

terhadap pejabat struktural

2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur daerah dalam hal penetapan nama-nama dan uraian tugas jabatan fungsional umum, sehingga

penempatan ke depan dapat langsung memunculkan nama jabatan termasuk jabatan fungsional umum

3. Berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki Tupoksi dalam penyelesaian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tujuan 2 : Mewujudkan Pegawai ASN yang disiplin

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN

Saat ini penempatan pejabat struktural mengacu pada PP 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ditambah dengan hasil assessment

Untuk penempatan dalam jabatan, BKD selama ini membuat bahan kebijakan dengan menggunakan Peraturan terkait dengan pengembangan karir PNS, yaitu model pengembangan karir yang didasarkan pada PP 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, mencakup : (1) Pendidikan; (2) Kesesuaian latar belakang pendidikan dan jabatan; (3) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan : Diklatpim; (3) Masa kerja; (4) Pangkat dan

golongan; (5) Penilaian kinerja internal yang dilakukan oleh SKPD

1

2



Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah

mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya

ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.13



(%)

1. Persentase penurunan terhadap

pelanggaran disiplin pegawai ASN 30% 30% 100

Capaian Sasaran Strategis 2 100

Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka BKD sebagai

lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi

pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan

disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan

kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengukuran persentase

penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS.

Selain itu, Bupati Magetan dalam rangka menjalankan kewenangannya dalam

menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNSD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magetan, guna memberikan keputusan penjatuhan sanksi disiplin

kepegawaian secara adil maka dibentuk Tim Pertimbangan dan Penyelesaian

Pelanggaran

Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka

target telah tercapai 100%, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan Indikator Persentase

Penurunan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS


% Target Realisasi


% 30% 30% 100

3.1 Persentase Penurunan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS



Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran disiplin

yang ditangani oleh BKD mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 30,00% jika

dibandingkan dengan tahun 2015 dan kemudian kembali mengalami peningkatan pada

tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya pembinaan dan

sosialisasi yang dilaksanakan oleh BKD sehingga banyak SKPD yang melaporkan kasus

pelanggaran disiplin.

Tabel 3.15

Jenis

Pelanggaran

Disiplin

Tahun

2014 2015 2016

Ringan 1 15 14

Sedang 1 2 3

Berat 10 7 4

Jumlah 6 24 21


tercapai sebesar 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2016

%

Tahun 2018


Realisasi s/d 2014


% 30 30 100 100 80 100

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah telah dilaksanakannya

monitoring dan sosialisasi bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Magetan untuk pembinaan pegawai.



Untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang solusi yang akan

dilaksanakan adalah :

Tujuan 2 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang

tepat, cepat dan akurat


mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing

pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.17



(%)

1. Persentase administrasi kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu

a. Kenaikan pangkat pegawai tepat waktu 87,5% 88,16% 100,75

b. Pensiun pegawai tepat waktu 87,5% 89,43% 102,21

c. Prosentase penyelesaian ADM.penerbitan karis/karsu/karpeg dan taspen

87,5% 90,32% 103,22

2. Indeks kepuasan pelayanan administrasi

kepegawaian 73.5 75,11 100,89

3 Pegawai yang terpenuhi hak – hak

kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3 102,19

Sasaran

Strategis 3

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Peningkatan koordinasi dan konsolidasi

dengan SKPD terkait

1

Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

2



Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan

administrasi kepegawaian. Aspek yang diukur adalah kenaikan pangkat pegawai,

kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai.

a. Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu

Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 12 tahun 2002 tentang

perubahan atas PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Pada tahun

2016, jumlah usulan kenaikan pangkat berjumlah 2.000 usulan dan jumlah usulan

kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu yaitu berjumlah 2.000 usulan, sehingga

persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu sebesar 88,16%.

Mekanisme pelayanan kenaikan pangkat :

1 SKPD mengusulkan nominatif disertai kelengkapan administrasi PNS yang akan naik pangkat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

2

BKD memeriksa kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat, jika telah lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

3 BKD mengirimkan usul dan berkas Kenaikan Pangkat yang telah dientry tersebut kepada instansi yang berwenang dalam Penandatangan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat

4 Usul Kenaikan Pangkat yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis, dikirimkan kembali ke BKD untuk dicetak Surat Keputusannya

b. Persentase Pensiun Pegawai Tepat Waktu

Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 19 tahun 2013 tentang

perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang

Pemberhentian PNS. Jumlah usulan kenaikan pensiun di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magetan yaitu berjumlah 537 usulan, sedangkan jumlah usulan pensiun

pegawai yang bisa diselesaikan tepat waktu berjumlah 485 usulan. Sehingga persentase

kenaikan gaji berkala tepat waktu yaitu sebesar 90,32%.

3.1 Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu



Mekanisme pelayanan pensiun :

1 SKPD menyerahkan usulan dan berkas administrasi PNS yang akan mencapai BUP atau Pensiun Janda/Duda melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

2

BKD memeriksa kelengkapan berkas usulan Pensiun, jika telah lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

3 BKD mengirimkan usul dan berkas Pensiun yang telah dientry tersebut kepada instansi yang berwenang dalam Penerbitan Keputusan Pensiun PNS yang bersangkutan

4 Jika SK Pensiun PNS belum terbit sampai dengan TMT Pensiun PNS tersebut, maka Gaji akan secara otomatis dihentikan melalui sistem Gaji.

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian

yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2015-2016

No. Indikator Kinerja

2015 2016

Usulan Tepat Waktu

Target Realis

asi Capaian

IKU Usulan

Tepat Waktu

Target Realis

asi Capaian

IKU

1.

Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu

1582 1582 1750 87,71 100,57% 1705 1705 1750 1750 100 %

2. Pensiun Pegawai Tepat Waktu

225 225 400 225 102,86% 312 312 400 312 78 %

3

Penyelesaian ADM. Penerbitan Karis/Karsu/ Karpeg dan Taspen

506 506 500 506 100% 1238 1238 500 1238 247,60

%

RATA-RATA CAPAIAN IKU

101,14% 141,86

%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kinerja, hal

ini disebabkan oleh :

Penggunaan SAPK dalam memproses Kenaikan Pangkat sehingga

memudahkan entry berkas usulan kenaikan pangkat yang disampaikan

oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

Penyelenggaraan Sosialisasi terhadap SKPD mengenai Kenaikan

Pangkat, Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala yang harus disampaikan ke

BKD paling lambat 6 bulan dan paling cepat 1 tahun sebelum YBS

memasuki BUP, kenaikan pangkat maupun Kenaikan Gaji Berkala

Kelengkapan berkas yang dilampirkan dalam pemrosesan Kenaikan

Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala mempercepat proses persetujuan

teknis di BKN

1

2

3




tercapai sebesar 89% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 19 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka


Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2016

%

Tahun 2018


Realisasi s/d 2016

Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu

% 87,5 88,16 100,75% 100 88,16 88,16

Pensiun Pegawai Tepat Waktu

% 87,5 89,43 102,21% 100 89,43 89,43

Penyelesaian ADM. Penerbitan Karis/karsu/karpeg dan taspen

% 87,5 90,32 103,22% 100 90,32 90,32

Rata-rata Capaian 89,30

Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian kinerja yakni :

1. Keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD

2. Berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD tidak lengkap

3. Masih adanya ketidaksesuaian data pada SAPK.

4. Proses penandatanganan SK Pensiun Golongan IV/c ke atas tidak tepat waktu

karena merupakan wewenang Presiden.

5. Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun

Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan untuk pencapaian IKU di masa yang

akan datang adalah :

1. Dalam hal keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD,

sudah dilakukan sosialisasi terhadap SKPD melalui kegiatan sosialisasi kenaikan

pangkat yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun (periode April dan Periode Oktober).

2. Dalam hal berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD yang tidak lengkap, sudah dan

akan terus menerus dilakukan sosialisasi terhadap SKPD.

3. Melakukan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

terkait administrasi kepegawaian yang dibutuhkan serta berkoordinasi yang lebih

intensif dengan BKN Regional III mengenai data pada SAPK.

Kemudian dalam hal masih belum akuratnya data SAPK untuk pegawai yang

Pensiun, hal ini terus dilakukan konsolidasi antara BKD Kabupaten Magetan dan

BKN Regional III untuk mengatasi permasalahan tersebut.



4. Untuk kendala proses penandatanganan SK Pensiun Golongan IV/c ke atas tidak

tepat waktu karena merupakan wewenang Presiden, hal ini akan terus diupayakan

koordinasi kepada SKPD mengenai Pensiun Golongan IV/c ke atas agar menjadi

perhatian SKPD terkait untuk menyampaikan berkas pensiun 1 (satu) tahun

sebelum mencapai batas usia pensiun, berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1979

tentang Pemberhentian PNS.

5. Dalam hal masih adanya Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun,

Bidang Pengadaan,Pensiun dan Informasi sudah melakukan sosialisasi terhadap

SKPD melalui kegiatan Inventarisasi Data Pensiun PNSD yang Memenuhi Batas Usia

Pensiun (BUP) dan Validasi dan Verifikasi Proses Penyelesaian Pensiun PNSD

Kabupaten Magetan.

Sesuai Amanat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, maka BKD sebagai lembaga

pelayanan publik, berorientasi pada

kepuasan masyarakat/pelanggan melalui

pengukuran kepuasan pelayanan, dimana

masyarakat yang dimaksud adalah PNS

Kabupaten Magetan.

Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk menilai dan mengukur kualitas

pelayanan BKD Kabupaten Magetan berdasarkan persepsi Pegawai Negeri Sipil di

Kabupaten Magetan selaku pengguna jasa layanan publik pada BKD Kabupaten Magetan,

dengan jumlah sampel sebanyak 70 (tujuh puluh orang).

3.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian



Kuesioner kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

terdiri atas pengukuran terhadap :

Hasil dari kuesioner tersebut menyatakan bahwa kepuasan pelanggan pada

pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan mencapai 62,5% yang

berada pada interval mutu pelayanan cukup puas, seperti dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :

Tabel 3.20

Perbandingan Nilai Mutu Pelayanan dengan Kinerja BKD

No. Nilai Interval Mutu Pelayanan Kinerja BKD

1. 20 - 36 Sangat Tidak Puas Target :

73,5 2. 37 – 52 Tidak Puas

3. 53 – 68 Cukup Puas Realisasi :

75,55 ( Puas)

4. 69 – 84 Puas Capaian IKU :

5. 85 - 100 Sangat Puas 102,11

Dengan demikian, bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang

direncanakan, maka target telah tercapai 102,11%.

Kepuasan pelanggan pada pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Magetan sebesar 75,55% menunjukkan bahwa masih ada pelanggan pelayanan yang

masih kurang puas dengan kondisi yang ada. Adapun hal yang menjadi permasalahan

adalah :

1. Fasilitas sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai

2. Waktu pelayanan dianggap masih lama

3. Sikap pegawai yang kurang ramah

4. Mekanisme pelayanan yang masih panjang

1. Waktu dan Biaya pelayanan

2. Mekanisme/Prosedur Pelayanan

3. Sarana dan Prasarana

4. Profesionalisme dan Kepribadian



Tindakan koreksi untuk mengatasi hal

tersebut antara lain :

Optimalisasi penggunaan barang

inventaris kantor dan penataan tempat

pelayanan dengan kondisi yang lebih baik

Peningkatan produktivitas seluruh

pegawai supaya bisa mengoptimalkan

waktu pengerjaan di semua bidang

Menata prosedur kerja agar lebih efektif

dan efisien

Melaksanakan pelatihan atau bimtek

kepada para pegawai untuk meningkatkan

kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan

integritas.

Pelaksanaan survey secara langsung dengan mengirim kuisener ke SKPD

menggunakan panduan pertanyaan berupa kuesioner tertutup dan dilaksanakan selama

kurang lebih 2 minggu melibatkan 10 orang surveyor dengan jumlah sampel sebanyak

278 orang dari total populasi PNS Kabupaten Magetan 8671 orang.

Hasil survey menyatakan bahwa :

(1) Dalam hal pengetahuan umum, sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengetahui dan cukup memahami layanan

yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.

(2) Dalam hal syarat dan prosedur, terdapat beberapa hal yang sulit dipenuhi, di

antaranya :

a. Persyaratan yang dirasakan masih sulit adalah pada urusan pemberhentian

pegawai, perumusan standar pemberian kesejahteraan PNS dan penghargaan

bagi PNS yang berprestasi.

b. Prosedur yang masih dirasakan sulit dipenuhi antara lain pemberian ijin

belajar, ujian seleksi penyesuaian kenaikan pangkat PNS dan penyelenggaraan

penanganan kasus dan pembinaan pelanggaran disiplin

1

2

3

4



(3) Sosialisasi informasi, oleh BKD Kabupaten Magetan selama ini dinilai sudah

berjalan cukup baik.

(4) Media informasi berbasis teknologi, masih perlu dikembangkan lagi

(5) Kapasitas dan perilaku petugas dinilai sudah cukup baik. Namun perlu

digarisbawahi kapasitas petugas dalam memberikan penjelasan secara baik dan

rinci tentang syarat dan prosedur belum sepenuhnya berjalan secara baik.

(6) Sarana dan prasarana Badan Kepegawaian Daerah Kkabupaten Magetan dinilai

cukup memenuhi kriteria, namun bangunan gedung dinyatakan terlalu sempit.




Tabel 3.21 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3


(%)

Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100% 100% 100

Indikator persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi kerja

pegawai. Hak-hak kepegawaian yang diukur adalah jumlah pegawai yang memperoleh

jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, jumlah PNS

yang mendapat piagam penghargaan satyalencana). Perbandingan capaian indikator

tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.22

No Jenis Hak-hak

Kepegawaian

Capaian Kinerja

2015 2016

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1. CPNS yang diangkat

menjadi PNS 30 30 100 - - -

2. Pegawai yang

melakukan sumpah janji

3. Pegawai yang mendapat

piagam penghargaan

3.3 Pegawai yang terpenuhi hak – hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku



satyalencana

Capaian IKU 100% 100%

Pada tahun 2014, terdapat moratorium penerimaan CPNS sehingga tidak ada

PNS yang diangkat.




Tabel 3.23



(%)

Persentase pegawai ASN yang datanya akurat 90% 90% 100%

akurasi data kepegawaian

merupakan kelengkapan dan kebenaran

komponen data pegawai. Jika salah satu

komponen data seorang pegawai tidak

lengkap atau tidak benar, maka data

tersebut dinyatakan tidak akurat. Data

kepegawaian yang akurat diperlukan

sebagai bahan perencanaan manajemen

kepegawaian dan dapat digunakan untuk

pengambilan kebijakan dalam

pengembangan dan pembinaan PNS.

Sasaran Strategis 4

Tersedianya akurasi data kepegawaian



Untuk itu, dalam rangka

melaksanakan kebijakan pengembangan

sistem informasi kepegawaian berbasis

teknologi informasi, BKD melaksanakan

peningkatan kualitas pengelolaan

dokumentasi data melalui pengelolaan,

pemeliharaan dan penyimpanan arsip

kepegawaian secara fisik dan elektronik.

Seiring dengan semakin luasnya kebutuhan akses SIMPEG oleh SKPD, pada Tahun 2013

BKD Kabupaten Magetan mengembangkan SIMPEG online sehingga pada Tahun 2014

SIMPEG telah dapat diakses oleh seluruh SKPD namun kewenangan SKPD masih sebatas

melihat data tanpa bisa merubah data.

Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan

(target), maka kinerja nyata telah mencapai target sebesar 190% sehingga tercapai

100%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24 Perbandingan Rencana dan Kinerja Nyata

Indikator Persentase Pegawai yang Datanya Akurat Tahun 2016

No Jenis Jabatan

Target

Data

Akurat

(Orang)

Realisasi

Data

Akurat

(Orang)

Jumlah

eselon

Kabupaten

Magetan

(Orang)

Capaian

(%) %

(1) (2) (3) (4) (5) 6 = 4/5 7 = 4/3 x 100%

1. Ess. II/a, II/b III/a

dan III/b 177 189 958 17,72 106

2. Ess. IV/a 667 667 958 69,62 100

Jumlah 856 856 958 89,35 100

Capaian IKU Tahun 2016 100

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja baru tercapai 0,6%

terdiri dari pejabat struktural sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :






% Tahun 2018


Realisasi s/d 2016

Persentase Pegawai ASN yang datanya akurat

% 90 90 100 100 80 80

Pencapaian kinerja yang didapatkan pada tahun 2016 didorong oleh kebutuhan

terhadap akurasi data ASN. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan terhadap kualitas

maupun kuantitas data ASN.


1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran SKPD untuk menjaga kualitas dan

kuantitas data ASN

2. BKN dan Kemenpan-RB senantiasa melakukan koordinasi dalam upaya menjaga dan

meningkatkan akurasi data ASN.

Namun demikian, untuk mewujudkan pencapaian kinerja tersebut terhambat

oleh kurangnya personil yang khusus mengelola data pegawai ASN. Untuk itu, beberapa

langkah yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut antara lain :

Kualitas Data ASN

Kebutuhan terhadap

representasi data yang

semakin beragam

Kuantitas Data ASN

Kebutuhan terhadap

rekapitulasi data ASN

secara keseluruhan

Penambahan

personil khusus

pengelola data

kepegawaian

pada tahun 2016

Penggantian server

SIMPEG lama dengan

server baru pada

tahun 2016 untuk

menunjang kinerja

pengolahan data

Pengembangan

SIMPEG online dalam

rangka meningkatkan

kontribusi SKPD

dalam akurasi data

ASN

1 2

3



Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama BKD karena tidak

berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BKD, akan tetapi sasaran ini ikut

menunjang kinerja BKD dalam pelaksanaan tugas.


mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam

tabel di bawah ini :

Tabel 3.27

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 7


(%)

1. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti

100 100 100

2. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset

Daerah 100 100 100

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 5 100,00

Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, maka BKD harus melakukan tertib administrasi keuangan yang

merupakan kunci Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti telah tercapai 100%.

a. Temuan Inspektorat

Untuk menindaklanjuti surat dari Inspektorat , sebagai berikut :

1. Bahwa dalam setiap akhir kegiatan harus ada Laporan hasil kegiatan yang bertanda

tangan kepala SKPD;

2. Untuk temuan gudang tempat penyimpanan barang di BKD Kabupaten Magetan

yang belum ditata dan ditertibkan mengenai barang-barang inventaris maupun

barang pakai habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BKD telah

mengupayakan untuk membuat tempat penyimpanan barang yang representatif

dan sudah dilaksanakan proses penataan gudang tempat menyimpan barang.

5.1. Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti

Sasaran

Strategis 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD




tercapai 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :




% Tahun 2018


Realisasi s/d 2016

Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang Ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100

Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan tertib administrasi/ pengelolaan

barang/aset SKPD.

Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target

telah tercapai 100%. Dari keseluruhan aset yang ada di BKD, seluruhnya memiliki

kesesuaian dengan SIMDA Barang yang ada di Kabupaten Magetan.

Bila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, sudah terdapat kesesuaian

antara aset yang ada di BKD dengan aset yang ada di SIMDA Barang tingkat Kabupaten

Magetan. Aset yang ada di BKD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar

3,98% yang berasal dari peralatan dan mesin, sedangkan dari aset tetap lainnya tidak

mengalami peningkatan.

Tabel 3.29

Perbandingan Aset Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015-2016

NO URAIAN 2015 2016 +/- %

I. ASET 1.444.645.177 1.473.329.097 28.683.920 101,98

%

Adapun faktor - faktor pendukung pencapaian sasaran adalah :

(1) Proses pengadministrasian dilakukan ketika barang datang

(2) Ketepatan dan ketelitian dalam proses pengadministrasian barang/aset daerah

3.3 Akuntabilitas Keuangan

5.2. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah



Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin

dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan, dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan melalui DPA Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dengan total nilai keseluruhan anggaran

sebesar Rp.7.669.891.850,00 sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian

Daerah mencapai Rp.6.721.385.493,- atau dengan serapan dana APBD mencapai

87.63%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2016 cukup baik, dengan

kondisi anggaran terakhir adalah SILPA sebesar Rp. 948.506.357,00.

Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.30

Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2016

URAIAN APBD REALISASI SISA ANGGARAN PERSENTASE

(%)

a. Belanja Tidak Langsung 2.525.511.000,00 2.506.703.872,00 18.807.128,00 99,25%

b. Belanja Langsung 5.144.380.850,00 4.316.881.718,00 827.499.132,00 83,91%

BELANJA 7.669.891.850 6.823.585.590,00 846.306.260,00 88.96%

3.3.1 Analisa Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah

tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi

efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup

efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100%

dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :

Tabel 3.31 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016

No Sasaran %

Capaian Kinerja

Anggaran

Pagu Anggaran

Realisasi %

Realisasi



1 2 3 4 5 6

1. Peningkatan kompetensi meningkatnya kualitas penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara

106,61 3.683.990.400 2.861.889.710 77,68


100,82 410.643.550 377.244.871 91,86


101,51 251.500.000 237.204.006 94,31


100 179.967.300 169.522.023 94,19


100,04 618.279.600 568.821.011 92,00

Jumlah 101,39 5.144.380.850 4.316.881.718 83,91

3.3.2 Analisa Efisiensi

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang

dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu.

Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran

tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin

rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi

anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum menunjukkan

tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan

sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini

bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah

dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang

ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi anggaran

untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat

bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien

menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun

sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih

jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah



pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan.

Tabel 3.32 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian

Kinerja (≥ 100%)

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1. Peningkatan kompetensi dan meningkatnya kualitas penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara

Persentase pegawai yang

memiliki sertifikat diklat

peningkatan kompetensi

- Kompetensi Manajerial 100,00 99,70 0,3

- Kompetensi Teknis 100,00 96,33 3,67

Jumlah pegawai ASN yang

mengikuti tugas belajar sesuai

dengan kebutuhan formasi

100,00 97,69 2,31

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

105,11 94,09 5,91


Persentase penurunan

terhadap pelanggaran disiplin

pegawai ASN

100 91,86 8,14

No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian

Kinerja (≥ 100%)

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6


Persentase administrasi

kepegawaian yang diselesaikan

tepat waktu

- Persentase kenaikan

pangkat pegawai tepat waktu 100 95,84 4,16

- Persentase pensiun pegawai

tepat waktu 100 98,98 1,02

- Persentase Penyelesaian

Adm.penerbitan

karis/karsu/karpeg/dan

taspen

247 73,35 173,16

Indeks Kepuasan Pelayanan 102,6 84,94 17,66



Administrasi Kepegawaian

Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

100 94,68 5,32


Persentase pegawai yang datanya akurat

100 94,19 4,75


Persentase temuan

BPK/inspektorat yang

ditindaklanjuti

100 96,26 3,74

Persentase tertib administrasi

barang/aset daerah 104 92,00 12,00


Bab IV Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2016 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kabupaten Magetan

Tahun 2016. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi

harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 ini dapat

menggambarkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dan

evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja

sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan

kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan di tahun 2016.

Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan

menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun

2016 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 106,61%

atau interpretasi melebihi target (>100%)




Bab IV Penutup



Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100% atau

interpretasi tercapai

Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100%


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (Lima) sasaran

tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 100% yang termasuk

dalam interpretasi melebihi target. Dalam Tahun Anggaran 2016 untuk pelaksanaan

program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam

rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016

sebesar Rp.7.669.891.850,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai

Rp.6.721.385.493,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,63%, dengan

demikian dapat dikatakan tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Magetan kondisi anggaran adalah SILPA sebesar Rp. 948.506.357,00.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Magetan adalah :

melaksankan Assessment eselon IV untuk menunjang

transparansi dan objektivitas dalam penempatan dalam

jabatan

Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS melalui

sistem CAT dan promosi terbuka agar memperoleh SDM

aparatur yang profesional, bersih dan kompeten

Pengembangan SIMPEG online dalam rangka

meningkatkan konstribusi SKPD dalam akurasi data

pegawai ASN

1

2

3


Bab IV Penutup

NOSASARAN

STRATEGISTARGET %

1 2 4 6

1. 1 100

2 Jumlah pegawai ASN yang

mendapat bantuan tugas

belajar

23

3

2 100% 100

3 1 - Persentase administrasi

kepegawaian yang diselesaikan

tepat waktu

Baik 100

2 2. 'Indeks kepuasan pelayanan


3 Pegawai yang terpenuhi hak -

hak kepegawaiannya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

4 90% 100

5 100% 100% 100

2. Persentase Tertib

Administrasi Barang/Aset

Daerah

100% Terdapat kesesuaian antara aset BKD

dengan aset di SIMDA Barang tingkat

Kabupaten Magetan (DPKAD)

100% 100

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

REALISASI

5

Tujuan : I

TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA

3

Peningkatan

kualitas laporan

keuangan dan aset

1. Persentase Temuan

Pengelolaan Anggaran SKPD

oleh BPK/inspektorat yang

ditindaklanjuti

1 pengelolaan anggaran temuan dari

inspektorat, seluruhnya telah

ditindaklanjuti

Tingkat akurasi data

kepegawaian

90% SIMPEG sudah bisa diakses oleh seluruh

SKPD(terlaksananya pendampingan teknis

operator modul simpeg online dan

database online sebanyak 65 SKPD)

Terwujudnya

akurasi data

kepegawaian

Meningkatnya

disiplin pegawai

ASN

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian dapat

te

bab i pendahuluan - kominfo.magetan.go.idkominfo.magetan.go.id/sites/default/files/2017-07/lkjip...

Documents