BAB 1PENDAHULUAN

1.1 Sekilas OJKOtoritas Jasa Keuangan(OJK) merupakanlembaga negarayang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yaitu sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK. Kemudian, fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan kepada OJK terhitung sejak 31 Desember 2013. Untuk memaksimalkan kinerja di sektor jasa keuangan, OJK telah membuka 35 kantor yang terdiri dari 6 Kantor Regional OJK (KR OJK) dan 29 Kantor OJK (KOJK) di seluruh Indonesia. Adapun kami, Kelompok B2 Program Pendidikan Calon Staf Otoritas Jasa Keuangan (PCS OJK) angkatan ke-2, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program on the job training di Kantor OJK Palembang dari tanggal 27 April 8 Mei 2015. KOJK Sumatera Selatan (Sumsel) termasuk dalam cakupan wilayah Kantor Regional (KR) 5 Sumatera yang berkedudukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII. Adapun cakupan wilayah tugas KOJK Sumsel adalah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel Babel).KOJK Sumsel melakukan pengawasan lembaga perbankan terhadap 1 bank umum dan 24 BPR yang tersebar di wilayah Sumsel Babel. Dari 24 BPR tersebut, ada 22 BPR konvensional dan 2 BPR Syariah (BPRS). Selain pengawasan perbankan, KOJK Sumsel juga memiliki tugas dalam melakukan pelayanan serta edukasi konsumenHadirnya OJK dalam memberikan edukasi konsumen dan masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Sumsel Babel sangatlah penting. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Sumsel Babel mengindikasikan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai sektor jasa keuangan. Dari 8.673.690 jiwa penduduk Sumsel Babel, sebanyak 2.608.474 jiwa hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD.Hal ini sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia masih rendah. Survei yang dilaksanakan oleh OJK pada semester 1 tahun 2013 menunjukkan indeks literasi penduduk Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan sebesar 16,3 persen sedangkan indeks literasi penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi sebesar 56,4 persen.

1.2 Latar Belakang1.2.1.Fungsi OJKDalam posisinya sebagai lembaga negara, OJK menyelenggarakan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Yang termasuk pelayanan publik oleh OJK adalah kegiatan pengawasan, penanganan pengaduan, serta edukasi kepada konsumen; sesuai dengan fungsi OJK yang dimuat dalam UU OJK. Sebagai organisasi yang sebagian besar kegiatannya merupakan pelayanan publik, maka OJK diharapkan mampu untuk memenuhi ekspektasi dari pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen.

1.2.2Implementasi budaya organisasi OJKBudaya organisasi OJK, atau biasa disebut sebagai OJK Way, merujuk kepada lima nilai strategis, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Kelima nilai tersebut disingkat sebagai INPRESIV. Salah satu implementasi INPRESIV adalah pelaksanaan pelayanan prima. Dalam melaksakan pelayanan publik, OJK berkomitmen untuk memberikan excellent service, pelayanan terbaik dengan standar tinggi atau bahkan melampaui standar pelayanan yang berlaku. Bentuk pelayanan seperti itulah yang dimaksud dengan pelayanan prima.

1.2.3.Timbal Balik Pungutan OJKBerdasarkan Pasal 37 UU OJK dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 OJK berwenang untuk melakukan pungutan kepada pihak-pihak yang melakukan usaha di industri jasa keuangan demi membiayai operasional kegiatannya. Dengan melakukan pungutan, maka komitmen OJK untuk memberikan pelayanan prima harus benar-benar dilaksanakan. Hal tersebut adalah bentuk timbal balik kepada lembaga jasa keuangan yang sudah membayar pungutan kepada OJK. Salah satu contoh timbal balik kepada lembaga jasa keuangan adalah melakukan kegiatan pengawasan yang maksimal. Pengawasan terhadap sektor jasa keuangan juga mendukung terselenggaranya pelayanan konsumen yang baik.

Dalam pembahasan laporan ini, kelompok kami berfokus pada struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kegiatan pengawasan, proses pelayanan pengaduan, edukasi konsumen, fasilitas penunjang, serta penerapan budaya organisasi di KOJK Sumsel. Kegiatan-kegiatan KOJK Sumsel yang dibahas tersebut akan kami kaitkan dengan karakteristik pelayanan prima seturut dengan implementasi INPRESIV dan penerapan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

1.3 Rumusan MasalahRumusan masalah yang kami bahas dalam laporan ini adalah:1. Bagaimana KOJK Sumsel melakukan pengawasan, menangani pengaduan, dan memberikan edukasi kepada konsumen sebagai perwujudan pelayanan publik?2. Sejauh mana penerapan pelayanan prima dalam mmelakukan kegiatan pengawasan, penanganan pengaduan, dan edukasi di KOJK Sumsel?