BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah pada tahun 1999, yaitu sejak

diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,

telah memberikan berbagai perubahan terutama dalam hubungan kekuasaan

antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta dituntut untuk

meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan

pemerintahan dan terlaksananya pembangunan di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah

kabupaten/kota, dimulai dengan penyerahan sejumlah kewenangan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Pemerintah

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang

menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainya. Hubungannya meliputi

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya

2

alam, sumber daya lainya secara adil dan selaras yang menimbulkan hubungan

administrasi serta kewilayahan antar-susunan pemerintahan.1

Dengan dikeluarkan serta mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut asas desentralisasi,

maka daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur pemerintahan

daerahnya sendiri dan juga mengatur sumber pendapatanya sendiri. Upaya

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan cara

meningkatkan pendapatan daerah serta mengoptimalkan potensi-potensi yang ada

pada daerah dan juga menggali sumber-sumber pendapatan baru terutama dari

jenis-jenis pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut dituangkan melalui

pembuatan berbagai peraturan daerah yang intinya bertujuan meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya biasa disebut PAD. Kunci kemandirian

daerah yaitu ada pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah sebagai

salah satu sumber PAD diaharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar

bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan

pemerintah untuk membiayai belanja daerah yang ditujukan untuk kemajuan

daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur

berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai

rumah tangga daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Magelang melalui Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berupaya untuk

1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 2.

3

meningkatkan PAD Kabupaten Magelang dengan jalan menggali sumber-sumber

pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan

hasil pajak daerah yang sudah ada.

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan

yang terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum dalam penyelenggaraan pemerintahan.2 Sementara itu, yang

dimaksud dengan pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak yang mana sesuai

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.3

Hal ini berbeda dengan pengertian retribusi daerah yaitu pungutan yang

telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau

karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha milik pemerintah daerah yang

bersangkutan. Retribusi daerah bersifat ekonomis serta terdapat imbalan secara

langsung, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan

tertentu tetapi pada umumnya retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian

2 R. Santoso Brotodihardjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 2.

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat

(10).

4

biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi

permintaan anggota masyarakat.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Magelang telah memungut salah satu

jenis pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Penerangan Jalan yang diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah . Peraturan daerah

tersebut memuat ketentuan-ketentuan pokok pajak penerangan jalan yang

memberikan pedoman kebijakan serta arahan dalam pelaksanaan pemungutan

untuk memperoleh pendapatan yang digunakan untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dapat mewujudkan otonomi

daerah yang sehat.

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.4 Pada era

sekarang masyarakat tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap tenaga

listrik. Hampir semua kegiatan membutuhkan tenaga listrik baik kegiatan industri

maupun non industri, seperti penggunaan alat-alat elektronik, mesin-mesin

percetakan, produksi, dan lain-lain. Atas dasar tersebut maka dalam hal

pemungutan Pajak Penerangan Jalan harus benar-benar diperhatikan melalui

peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Penerangan Jalan.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan ini berdasarkan nilai jual tenaga

listrik. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan berdasarkan dua hal yaitu dalam hal

tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran dan dalam hal tenaga

4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

5

listrik dihasilkan sendiri dengan generator listrik genset5. Menurut Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal

55 menyebutkan bahwa Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi

sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan semakin bertambahnya populasi

penduduk dan berkembangnya teknologi di Indonesia saat ini, maka penggunaan

tenaga listrik akan terus mengalami peningkatan berarti peningkatan pula pada

pendapatan pajak penerangan jalan.

Seiring dengan bertambahnya pengguna dan pemakaian tenaga listrik maka

secara otomatis penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga ikut bertambah.

Peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan diharapkan mampu

memberikan kontribusi serta pengaruh yang positif terhadap perkembangan

pembangunan di Kabupaten Magelang. Sementara itu, menurut Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat

sistem baru dalam Pajak Penerangan Jalan yaitu earmarking system. Dengan

adanya sistem ini, sebagian dari hasil pemungutan pajak dialokasikan untuk

membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Hasil pemungutan

Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan daerah sebagian dialokasikan untuk

membiayai penerangan jalan.

Di samping hal tersebut, penerapan sistem earmarking pajak penerangan

jalan di Kabupaten Magelang berlaku tahun 2010 melalui Perda Kabupaten

Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun, peningkatan

5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

6

penerimaan tersebut tidak sebanding dengan pelayanan pemerintah dalam

pengadaan lampu penerangan jalan di Kabupaten Magelang. Lampu-lampu

penerangan jalan persebaranya tidak merata dan hanya terdapat di jalan-jalan

protocol serta pusat pemerintahan sedangkan distribusi lampu-lampu penerangan

jalan di desa-desa masih jarang bahkan ada yang tidak terdapat lampu

penerangan jalan sama sekali. Pajak Penerangan jalan di Kabupaten Magelang

dibebankan kepada semua orang pribadi maupun badan hukum yang menjadi

pelanggan listrik PLN maupun non PLN (listrik tenaga diesel). Pemungutan

pajak ini dirasa memberatkan dan tidak adil oleh konsumen listrik PLN maupun

non PLN di Kabupaten Magelang terkait pemanfaatan pengelolaan hasil

penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap layanan penerangan jalan.

Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi

kebebasan berpendapat. Dalam hal ini masyarakat mempertanyakan

bagaimanakah realisasi penggunaan serta pengelolaan hasil pungutan Pajak

Penerangan Jalan terhadap layanan penerangan jalan di wilayah Kabupaten

Magelang. Jika dilihat praktiknya dilapangan, maka terdapat indikasi adanya

kejanggalan terhadap penggunaan serta pengelolaan hasil Pajak Penerangan Jalan

di wilayah Kabupaten Magelang serta mengindikasikan adanya ketidaksesuaian

dalam pelaksanaan pengaturan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Magelang

yang mana sesuai dengan Asas Kemanfaatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan

7

judul “Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerangan Jalan

Umum Di Kabupaten Magelang Dalam Kaitannya Dengan Asas

Kemanfaatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu isu

sentral dalam penelitian penulisan hukum ini, yaitu ketidakjelasan pemungutan

dan penggunaan hasil pajak penerangan jalan di Kabupaten Magelang. Isu

tersebut kemudian diungkapkan dalam judul penulisan hukum, yaitu

“Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerangan Jalan Umum Di

Kabupaten Magelang Kaitannya Dengan Asas Kemanfaatan”. Isu sentral di atas

mengandung beberapa permasalahan, yaitu permasalahan hukum empiris dan

permasalahan hukum normatif dengan demikian diajukan permasalahan sebagai

berikut :

1. Permasalahan hukum empiris

Bagaimana manfaat Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerangan Jalan

umum di Kabupaten Magelang dilihat dari segi pengelolaannya ?

2. Permasalahan hukum normatif

Apakah peraturan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Magelang telah

sesuai dengan Asas Kemanfaatan?

8

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan

hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui manfaat Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerangan Jalan

Umum di Kabupaten Magelang dilihat dari segi pengelolaanya.

2. Untuk mengetahui peraturan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Magelang

telah sesuai dengan Asas Kemanfaatan.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian dari penulisan hukum ini penulis telah

melakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada. Setelah dilakukan penelusuran terdapat penelitian

yang dilakukan oleh Rahadian Alvin (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Gadjah Mada, 08/267514/HK/17842) dengan judul “PEMUNGUTAN PAJAK

PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM ASAS

KECERMATAN”. Adapun rumusan permasalahan yang dirumuskan oleh

penulis adalah:

1. Perumusan Masalah Empiris :

Bagaimana realisasi pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten

Banyumas dalam Asas Kecermatan ?

9

2. Perumusan Masalah Normatif :

Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai earmarking pajak penerangan

jalan di daerah ?

Penelitian tersebut lebih memfokuskan permasalahan penelitian yang

membahas mengenai pemungutan pajak penerangan jalan, namun penelitian yang

dilakukan peneliti tersebut membahas tentang pemungutan pajak penerangan

jalan di Kabupaten Banyumas dalam asas kecermatan. Sedangkan yang dibahas

oleh penulis adalah mengenai pengelolaan Pajak Penerangan Jalan terhadap

Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Magelang dalam kaitannya dengan Asas

Kemanfaatan.

Dari perbandingan penulisan di atas dapat diketahui bahwa penulisan yang

berkaitan dengan PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

TERHADAP PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN

MAGELANG DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEMANFAATAN,

belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini

adalah asli.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk

menambah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan bermanfaat untuk

kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu :

10

1. Manfaat Akademis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu hukum pajak.

b. Hasil penelitian ini sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada.

2. Manfaat Praktis

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Magelang dalam

pengelolaan Pajak Penerangan Jalan dan pembentukan produk-produk

hukum, khususnya di bidang pajak penerangan jalan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan terhadap

masyarakat di Kabupaten Magelang, agar lebih mengerti dan memahami

tentang aturan-aturan yang berlaku khususnya aturan-aturan mengenai

Pajak Penerangan Jalan.