bab i pendahuluan a. latar belakangrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/14702/1/t2_322014023_bab...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum seperti
listrik, telekomunikasi, informasi, air, migas dan bahan bakar lain, sanitasi
dan sebagainya. Utilitas didukung oleh bangunan dan jaringan utilitas agar
bisa berfungsi secara baik dan optimal. Sebagai bagian dari kegiatan
pembangunan, berbagai jenis bangunan dan jaringan utilitas banyak dibuat
oleh pemerintah maupun swasta, baik di atas permukaan tanah maupun di
bawah permukaan tanah. Seringkali pula pembangunan bangunan dan
jaringan utilitas harus dilakukan di lahan yang menjadi bagian dari ruang
publik, misalnya jalan raya maupun trotoar.
Di dalam penulisan tesis ini, penulis membatasi lingkup hanya pada
utilitas jaringan kabel fiber optik, dengan pertimbangan yang paling banyak
merusak infrastruktur kota dan efek dampak kerusakannya tidak berbatas
waktu. Beberapa contoh pemasangan bangunan dan jaringan utilitas di atas
antara lain bisa berbentuk:
1. Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik
2. Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi PDAM
2
3. Pemasangan Jembatan Jaringan Perpipaan
4. Pemasangan Iklan / papan reklame/ Baliho
5. Pemasangan Videotron
6. Pemasangan Bando Informasi
7. Pemasangan Jembatan Penyeberangan Orang
8. Pemasangan Tiang dan kabel Listrik
9. Pemasangan Tiang dan kabel telekomunikasi
10. Pemakaian Bagian Jalan untuk usaha
11. Pemakaian Bagian Jalan untuk pemasangan peralatan
12. Pemakaian Bagian Jalan untuk Jalan masuk rumah
13. Pemakaian Bagian Jalan untuk Jalan masuk tempat usaha, dan lain- lain.
Ketika dilakukan di lahan publik, pembangunan bangunan dan jaringan
utilitas tentu perlu diatur agar tidak memunculkan gangguan ketertiban
umum dan kenyamanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah sudah membuat
peraturan yang berkaitan dengan pelaksaan pekerjaan pembangunan
bangunan maupun jaringan utilitas, baik di atas maupun di bawah permukaan
tanah, termasuk juga di bagian-bagian tanah yang merupakan fasilitas umum
seperti jalan dan trotoar. Untuk pembangunan bangunan maupun jaringan
utilitas di bagian-bagian jalan, khususnya yang berkaitan dengan jaringan
fiber optic, peraturan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun
3
2004 Tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi.
Sebagai salah satu kota yang tengah berkembang, Salatiga juga tidak
lepas dari kegiatan pekerjaan pembangunan bangunan dan jaringan utilitas,
termasuk yang dilakukan di bagian-bagian jalan atau trotoar yang merupakan
wilayah publik. Oleh sebab itu, ada kemungkinan pelaksanaan pekerjaan
pembuatan bangunan dan jaringan utilitas itu mengganggu kenyamanan
bahkan hak publik untuk menikmati fasilitas publik seperti jalan dan trotoar.
Pihak pemerintah sebagai pemilik pekerjaan bangunan dan jaringan
utilitas selama ini selalu mengikuti peraturan spesifikasi dan mekanisme yang
berlaku. Sedangkan permasalahan sering timbul jika kepemilikan pekerjaan
publik adalah dari pihak swasta. Hal tersebut dikarenakan antara lain dari
ketidaktahuan pihak swasta terhadap norma yang ada, serta naluri dari
perusahaan/pengusaha yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan
modal sekecil-kecilnya.
Pihak swasta yang selama ini sudah melaksanakan perluasan jaringan
di Kota Salatiga sebagai pemohon pemasangan jaringan kabel fiber optik
antara lain :
1. Operator seluler Indosat
2. Operator seluler Telkomsel
3. Operator Telkom Indonesia
4
4. Operator seluler XL
5. Operator seluler 3
Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain
peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai
kewenangannya. Setiap Penerbitan izinnya pun wajib memperoleh
rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
Tugas dan wewenang Penyelenggara Jalan merupakan tanggungjawab
pemerintah, meliputi :1
a. melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan
sesuai dengan kewenangannya
b. memberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan(rumaja) dan ruang
milik jalan (rumija) dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi
c. memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan teknis tentang
penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran
dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi
jalan beserta bangunan pelengkap jalan, serta guna menjamin peruntukan
ruang pengawasan jalan.
Adapun ruas Jalan yang dimohon untuk pemasangan bangunan utilitas
di Salatiga antara lain : Jl. Sukarno-Hatta, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Diponegoro,
Jl. Patimura, Jl. Pahlawan, Jl. Dr. Muwardi, Jl. Veteran, Jl. Osa Maliki, Jl.
1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
5
Merak, Jl. Sentana, Jl. Kyai Hasyim, Jl, Abdul Wahid, Jl. Imam Bonjol, Jl.
Fatmawati , dan lain- lain.
Untuk Penyelenggara Jalan dengan status Jalan Nasional adalah
Menteri, untuk status Jalan Provinsi adalah gubernur, dan untuk status Jalan
Kota/Kabupaten adalah Walikota / Bupati. Sehingga untuk wilayah
administratif Kota Salatiga terdapat Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan
Kota, maka permohonan perizinan menyesuaikan tempat/lokasi di mana
bangunan dan jaringan utilitas dibangun.
Menteri, gubernur dan walikota/bupati dalam wewenangnya sebagai
penyelenggara jalan dalam pemberian izin pemanfaatan rumija dapat
dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. Dalam kewenangan menteri jika
tidak dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk, maka pemberian izin untuk
pemanfaatan ruang milik jalan nasional dilaksanakan oleh Kepala Balai
Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan peraturan Menteri2
dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Menteri dalam wewenangnya sebagai penyelenggara jalan dalam
pemberian rekomendasi pemanfaatan rumija Jalan Nasional dilaksanakan
oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan
2 Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 20/PRT/M/2010 tentang
Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
6
penetapan Menteri3 yang diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor 20
Tahun 2010.
b. Gubernur Jawa Tengah dalam wewenangnya sebagai penyelenggara jalan
dalam pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan rumija Jalan
Provinsi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (UPT PTSP
BPMD Prov Jawa Tengah) yang diatur dalam Peraturan Gubernur
Provinsi Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2010 Nomor 152) , Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Nomor 74) dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 67
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Nomor 67);
c. Untuk Kota Salatiga, Walikota dalam wewenangnya sebagai
penyelenggara jalan dalam pemberian rekomendasi dan izin pemanfaatan
rumija jalan kota dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
3 Ibid
7
Ruang yang diatur di dalam Perwali nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perwali ini adalah yang
terbaru dan mulai berlaku untuk pelaksanaan mulai tahun 2017.
Sedangkan pelaksanaan sebelum terbitnya Perwali nomor 40 Tahun 2016,
sebagai penyelenggara jalan dalam pemberian rekomendasi dan izin
pemanfaatan rumija jalan kota dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan
PSDA yang diatur di dalam Perwali Salatiga No.54 Tahun 2011 4 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas
Daerah Pasal 62 ayat (3) huruf f, tentang uraian tugas kepala dinas
menyelenggarakan manajemen dan pemberian rekomendasi serta
perizinan di bidang pekerjaan umum meliputi bina marga dan sumber daya
air untuk meningkatkan pelayanan. Namun tentang bagaimana tata cara
dan prosedur pelaksanaannya belum jelas diatur.
Pemerintah sebagai penyelenggara Jalan Kota Salatiga dalam hal ini
OPD teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga
disingkat DPU & PR, selama ini tidak dapat mengatasi permasalahan akibat
perizinan yang telah dikeluarkan. Hal tersebut dikarenakan pemegang hak
perizinan tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mereka.
4 Dalam konteks penelitian ini masih dengan menggunakan Perwali Salatiga No.54
Tahun 2011, karena Perwali Salatiga No.40 Tahun 2016 d isusun dari menindaklanjuti
terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU No.32
Tahun 2004 dan Perwali Salatiga No.40 Tahun 2016 mulai berlaku sejak tahun 2017
8
Sehingga setiap pelaksanaan perizinan berdampak kerusakan-kerusakan
infrastruktur di mana lokasi perizinan dikeluarkan. Sedangkan mengacu pada
Permen PU nomor 20 Tahun 2010 pasal 14 ayat (3) bahwa Pemegang izin
wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung
jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan
jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan, namun hal tersebut selalu
diabaikan. Selama ini kerusakan akibat yang timbul dari pelaksanaan
perizinan menjadi “Pekerjaan Rumah” terbesar bagi Pemerintah Kota
Salatiga.
Sedangkan klaim kerusakan yang terjadi akibat pelaksanaan yang
menyimpang, pihak pemerintah kota tidak mempunyai daya, karena
disamping pihak pelaksana adalah kontraktor pelaksana yang melakukan
perjanjian kontrak dengan pihak pemegang perizinan juga di dalam petunjuk
pelaksanaan pengaturan perizinan tersebut belum diatur secara rinci
mengenai standar teknis kebinamargaan dengan jelas. Sehingga menjadikan
tidak jelas mengenai tata cara pelaksanaan dan terkesan bahwa kontraktor
pelaksana dianggap sudah mengetahui standar teknis kebinamargaan.
Dari fakta- fakta tersebut di atas, bagaimanakah bentuk
pertnggungjawaban perdatanya? Padahal dalam hal ini masyarakatlah yang
dirugikan, karena beberapa fasilitas umum tidak dapat termanfaatkan dan
membahayakan keselamatan pengguna jalan dan trotoar. Terlebih banyak
9
aset negara yang menjadi rusak sehingga harus dianggarkan perbaikan dari
kerusakan tersebut.
Bentuk-bentuk kerusakan bangunan di dalam Rumija antara lain
sebagai berikut :
1. Pendodosan buis beton drainase menyebabkan ketiadaan fungsi drainase
dan banjir.
2. Kerusakan trotoar dan lubang – lubang yang menganga di jalur pedestrian
dan bahu jalan sangat membahayakan bagi pejalan kaki.
3. Kekacauan pemasangan guiding block yang mengakibatkan pejalan kaki
tuna netra tidak dapat mengikuti petunjuk kode arah guide pola.
4. Pelaksanaan kegiatan yang lama dan berlarut-larut dan mengabaikan K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sehingga mengakibatkan pejalan kaki
terpaksa berjalan di badan jalan, sehingga membahayakan
keselamatannya.
5. Galian yang dibiarkan di sepanjang lokasi menyebabkan kemacetan.
6. Pengurugan dengan sampah membuat ambles dan membahayakan
keselamatan pejalan kaki.
7. Penanaman jaringan utilitas yang terlalu dangkal (kurang dari 1,5 m)
menyebabkan jaringan terpengaruh beban lalu lintas sehingga menjadi
rusak.
10
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang masalah terjadinya
wanprestasi kegiatan pemanfaatan utilitas di Pemerintah Kota Salatiga, maka
dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
a. Bagaimana realita hukum di dalam pemasangan jaringan kabel fiber optik
di Kota Salatiga?
Realita hukum yang dimaksud adalah mengenai pengaturan / normanya,
penerapan aturan dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum.
b. Bagaimana pertanggungjawaban perdata (pemegang surat izin) terkait
dengan pemasangan jaringan kabel fiber optik di bagian-bagian jalan?
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan diadakannya penelitian Tanggungjawab Perdata Dalam
Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik Di Kota Salatiga ini adalah untuk
menemukan realita hukum di dalam pemasangan jaringan kabel fiber optik di
Kota Salatiga dan bagaimanakah bentuk tanggung jawab perdata terkait
dengan pemasangan jaringan kabel fiber optik di bagian-bagian jalan secara
11
normatif. Sehingga ke depannya hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan
untuk menentukan bentuk pengaturan semua hal perizinan utilitas di Kota
Salatiga.
D. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Praktis.
Bagi penulis : manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa
seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat
memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan
mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum yang diperoleh selama
mengikuti kegiatan perkuliahan pada Magister Ilmu Hukum UKSW.
Bagi aparat pemerintah : manfaat hasil penelitian dapat diterima
sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat melalui
peningkatan pelayanan public, etos kerja dan pola kerja yang efektif
dan produktif sehingga dapat lebih menjaga fasilitas umum sebagai
asset milik Negara serta dengan menawarkan perbaikan demi kemajuan
dan kepastian hukum di Indonesia.
b. Manfaat Teoritis.
Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa :
12
1) Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan
Ilmu Hukum
2) Sebagai dasar dalam melindungi fasilitas umum (fasum) sebagai
aset milik negara.
E. LANDASAN TEORI
Dari seluruh pelaksanaan perizinan utilitas, bahwa permasalahan
tentang pertanggungjawaban perdata dalam pemasangan jaringan kabel fiber
optik di Kota Salatiga belum pernah terselesaikan. Hal tersebut terjadi oleh
karena tidak adanya pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan kegiatan
perizinan. Sedangkan ketiadaan pengawasan disebabkan belum
dimasukannya uraian tentang tugas, pokok dan fungsi pengawasan pekerjaan
yang bersumber dari dana non pemerintah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif. Berangkat dari
fakta- fakta yang ada di dalam bungkus kerangka normatif yang lahir dari
rekomendasi dan perizinan, memeriksa realitas empirik terhadap bekerjanya
hukum di masyarakat Kota Salatiga. Penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis tersebut terdiri
dari analisis norma dari Undang-undang Jalan dan Peraturan Menteri PU &
PR, Perizinan dari dinas terkait serta Perwali Tupoksi DPU & PR. Kemudian
bagaimanakah prakteknya dalam penerapan hukumnya yang berlaku di Kota
13
Salatiga? Maka diharapkan dapat ditemukan bagaimana realita hukum di
dalam pemasangan jaringan kabel fiber optik di Salatiga sehingga perlu
diurai tentang tanggung jawab perdata, bagaimana seharusnya hukum
berperan/ berkontribusi agar tercapai keadilan sosial sebagaimana dengan
konsep teori Welfare State.
Tanggung jawab perdata menjadi unsur penting dalam penulisan tesis
ini untuk digunakan agar dapat menganalisis dan menjawab rumusan masalah
yang ada. Di dalam Prinsip tanggung jawab perdata di dalam hukum dapat
dibedakan sebagai berikut:
a. Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Unsur Kesalahan (Liability based on
fault)
b. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of liability)
c. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (Presumption of non-liability)
d. Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)
e. Pembatasan Tanggung Jawab (limitation of liability)
F. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini
terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau
das sollen, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini
menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun
14
hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “empirik” yang berarti
hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein, karena dalam
penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Oleh
karenanya penelitian ini melihat dari fakta-fakta persoalan rumit yang ada
di Kota Salatiga berkaitan dengan keluarnya atau bahkan tiadanya
perizinan dalam pemasangan jaringan kabel fiber optik dengan
melakukan analisa normatif dari produk-produk hukum pada tingkat
pusat sampai pada tingkat daerah Salatiga yang berkaitan dengan jalan
dan pemanfaatan badan-badan jalan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik. Karena
berangkat dari fakta-fakta yang ada di dalam bungkus kerangka normatif
yang lahir dari ada dan tiadanya rekomendasi dan perizinan, memeriksa
realitas empirik terhadap bekerjanya hukum di masyarakat Kota Salatiga.
Analisis tersebut terdiri dari analisis norma dari Undang-undang Jalan
dan Peraturan Menteri PU & PR, Perizinan dari dinas terkait serta Perwali
Tupoksi DPU & PR. Kemudian bagaimanakah prakteknya dalam
penerapan hukumnya yang berlaku di Kota Salatiga? Maka diharapkan
bagaimana seharusnya norma/ peraturan yang berlaku dan kepada tujuan
hukum dibuatnya suatu norma / peraturan tersebut atau bagaimanakah
15
seharusnya hukum berperan / berkontribusi agar tercapai keadilan sosial
sebagaimana dengan konsep teori Welfare State.
Tahapan selanjutnya penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan
bagaimana realita hukum di dalam pemasangan jaringan kabel fiber optik
di Kota Salatiga kelemahan, sehingga dari permasalahan tersebut
diharap dapat untuk mengurai permasalahan mengenai tanggung jawab
perdata.
2. Jenis Pendekatan
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
eksploratif. Metode empirik dilihat dari fakta bagaimana hukum / norma
dilaksanakan dalam praktek pelaksanaan pemasangan jaringan kabel fiber
optik. Suatu penelitian yang secara induktif dimulai dari pengamatan
pada tingkat empiris, menghasilkan konsep, memodifikasi model
hipotesis pengambilan kesimpulan menjadi teori dari khusus menjadi
umum, dengan membenturkan hal-hal yang normatif seperti berlakunya
undang-undang, penggunaan teori-teori hukum, asas-asas dan doktrin
yang berlaku terhadap permasalahan di atas. Ketidakpaduannya antara
keadaan yang diharapkan (das sollen) dengan fakta yang terjadi di
lapangan/kenyataan (das sein) tentang tanggungjawab perdata
pemasangan jaringan kabel fiber optik di Kota Salatiga tersebut
16
menimbulkan pencarian sumber hukum apa yang berlaku untuk
permasalahan tersebut.
3. Sumber Data
1) Data Primer
Data Primer merupakan bahan yang didapat dari wawancara
langsung dan observasi, yaitu informan dan foto hasil pengamatan.
2) Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari hukum
primer dan studi pustaka, yaitu :
1. UUD Negara Republik Indonesia 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
3. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria,
4. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
5. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
7. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
8. PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan,
9. Per Men PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis
Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan,
17
10. Per Men PU Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman
Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan,
11. Per Men PU No. 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem
Pengelolaan Jalan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Per Men PU No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara
Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
13. Per Men PU No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis
Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas
Daerah,
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
16. Dokumen perizinan : sample no.620/148/103 tentang Persetujuan
Izin (galian FO)
17. Kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan
internet.
4. Unit Amatan dan Unit Analisa
1) Unit amatan
18
a. Pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan
pemasangan jaringan telekomunikasi fiber optik.
b. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/ Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian
Jalan.
2) Unit Analisa
Tanggung Jawab Perdata dalam Pemasangan Jaringan Kabel
Fiber Optik di Kota Salatiga
G. SISTEMATIKA Dalam penelitian ini akan terdiri dari beberapa bab yaitu Bab I
penelitian ini menjelaskan latar belakang masalah yang kemudian
memunculkan isu-isu hukum yang dijabarkan dalam rumusan masalah.
Selain itu juga memuat tentang tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori,
dan metode penelitian yang digunakan. Bab II berisikan 2 (dua) sub bab
yaitu: kerangka teori dan Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Perizinan
Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik. Bab III penelitian ini berisi 3 (tiga)
sub bab, yaitu : Gambaran Umum, Temuan Data dan Analisis terhadap
rumusan masalah yang ada. Bab IV akan memberikan kesimpulan terhadap
penelitian ini dan saran agar ke depannya masalah seperti ini tidak terjadi lagi
ke depan dan kebijakan yang dapat diambil untuk masalah yang ada.