bab i pendahuluan a. latar belakangrepository.ump.ac.id/7673/2/marisatul h bab i.pdf · laba kena...

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan

pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi

pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu pajak juga menjadi unsur

utama untuk menunjang kegiatan perekonomian, dalam menggerakan roda

pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat.

Sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat (Ardyansah, 2014).

Besarnya peranan penerimaan pajak pada jumlah pendapatan negara,

sesuai dengan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada

rapat badan anggaran tentang realisasi pendapatan dan belanja negara dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Dari sisi

pendapatan dalam negeri, pada semester I tahun 2017, realisasinya sebesar Rp

718 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 571 triliun,

meningkat 9,6% dibandingkan semester I di tahun 2016. Sedangkan realisasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 146,1 triliun, meningkat

26,9% dibandingkan semester I tahun 2016. Sampai dengan bulan Agustus

ini, APBN 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun dengan sekitar 85,6% atau sebesar

Rp 1.498,9 triliun bersumber dari pajak. Dilihat dari postur sumber

pembiayaan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan urat nadi dan

sumber penerimaan negara yang utama. Oleh karena itu, diperlukan peran

Pengaruh Karakteristik Eksekutif..., Marisatul Hidayati, FEB UMP 2018

2

aktif dari seluruh masyarakat dan stakeholders dalam mewujudkan

tercapainya target penerimaan pajak (Indrawati, 2017).

Dari penjelasan Menteri Keuangan tersebut memaparkan bahwa negara

dalam hal ini Direkorat Jenderal Pajak seharusnya mengoptimalkan

penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional. Namun upaya

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala,

salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut

tax avoidance, karena bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan

mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Penghindaran pajak

(tax avoidance) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal

yang tidak melanggar peraturan pajak. Penghindaran pajak ini dapat

dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan,

tetapi tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014).

Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih pada suatu

perusahaan, sedangkan bagi negara pajak adalah sumber pendapatan.

Perbedaan pengertian tersebut sudah terlihat jelas bahwa sangat bertolak

belakang antara kepentingan negara yang menginginkan penerimaan yang

besar dan berkelanjutan, sedangkan perusahaan sendiri menginginkan

pembayaran pajak seminimal mungkin. Upaya meminimalkan beban pajak

yang tidak melanggar Undang-Undang disebut tax planning yaitu memiliki

ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar Undang-

Undang. Sedangkan tax avoidance merupakan pengaturan untuk

meminimumkan atau bahkan menghilangkan beban pajak dengan


3

mempertimbangkan akibat pajak yang akan ditimbulkan (Kurniasih dan Sari,

2013).

Di Indonesia sendiri, fenomena tax avoidance bukan merupakan hal

baru lagi. Dibuktikan dengan adanya tax amnesty yang diikuti oleh 415.053

orang Wajib Pajak (WP) yang menyampaikan 420.977 lembar Surat

Pernyataan Harta (SPH) sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016. Sudah Rp

143 triliun harta luar negeri yang di repatriasi, Rp 982 triliun harta di Luar

Negeri yang dideklarasikan, serta Rp 2.725 triliun harta dalam negeri yang

dideklarasikan, sehingga pengungkapan harta seluruhnya bernilai Rp

3.850.477 triliun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa banyak wajib pajak

yang melakukan praktik tax avoidance yang kemudian diperiksa oleh petugas

Dirjen Pajak dan kemudian dikenakanlah tax amnesty (www.pajak.go.id)

Penghindaran pajak sendiri tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak

orang pribadi. Pada perusahaan yang merupakan wajib pajak badan pun

melakukan tindakan tax avoidance. Hanya saja wajib pajak badan dalam

melakukan tindakan tax avoidance tentu saja harus melalui kebijakan yang

diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri, karena keputusan dan

kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut (Budiman

dan Setiyono, 2012). Penelitian mengenai hal serupa telah banyak dilakukan,

dan salah satunya oleh Dewi dan Jati (2014), untuk membuktikan apakah

karakteristik eksekutif yang bersifat risk taker dalam kebijakan perusahaan

yang diambil oleh pimpinan perusahaan memiliki pengaruh terhadap

penghindaran pajak perusahaan. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa


4

risk taker berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Menunjukkan bahwa apabila eksekutif semakin bersifat risk taker maka akan

semakin besar tindakan tax avoidance yang dilakukan (Dewi dan Jati, 2014).

Untuk mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh seorang eksekutif

atau pimpinan perusahaan dilihat dari besar kecilnya risiko perusahaan yang

diambil oleh pimpinan tersebut. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan

bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat risk taker yang lebih berani

mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan

bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat risk averse yang cenderung untuk

menghindari risiko (Budiman dan Setiyono, 2012).

Selain karakteristik eksekutif, corporate governence juga

mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Corporate Governance (CG) menunjukkan perbedaan kepentingan pribadi

antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal) suatu perusahaan yang

berkaitan dengan keadaan baik-buruknya corporate governance dengan

tindakan pengambilan keputusan perpajakannya (Kurniasih dan Sari, 2013).

Corporate governance bertujuan untuk meminimumkan agency cost.

Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen

perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham (pemilik).

Pemegang saham (pemilik) mengharapkan pendapatan dividen yang

maksimal atas dana yang mereka investasikan. Sedangkan pihak manajemen

perusahaan lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan

tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya sebagai laba ditahan.


5

Apabila hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan

selaras, maka akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan

dalam suatu perusahaan tersebut (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Penerapan corporate governance dalam menentukan kebijakan

perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan

pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan

perusahaan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka semakin besar

pula pajak yang akan dikenakan atas laba yang besar tersebut, kemudian

fenomena tersebut akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer

perusahaan untuk berlaku patuh (compliances) atau agresif (aggressive)

dalam keputusan perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan

bahwa corporate governance belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan go publik di Indonesia (Kurniasih dan Sari, 2013). Proksi dari

corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi

dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Proksi pertama dari corporate governance dalam penelitian ini adalah

proporsi dewan komisaris independen. Komisaris adalah organ perseroan

yang bertugas mengawasi secara umum dan atau khusus sesuai dengan

anggaran dasar dan memberi nasehat pada direksi (UU PT No. 40 Tahun

2007). Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak

terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak


6

memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat

sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan

pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Pohan, 2008). Jumlah

komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh

pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan

jumlah dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh

anggota komisaris (Sandy dan Lukviaman, 2015). Tinggi atau rendahnya

variasi penghindaran pajak (tax avoidance) ditentukan oleh variasi variabel

proporsi dewan komisaris independen. Dengan kata lain, apabila semakin

besar proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin rendah tax

avoidance. Namun sebaliknya, apabila semakin kecil proporsi dewan

komisaris independen maka akan semakin tinggi tax avoidance (Sandy dan

Lukviaman, 2015).

Proksi dari corporate governance yang kedua yaitu komite audit.

Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih

anggota komisaris dan keberadaannya terbatas dari pengaruh direksi,

eksternal auditor dan hanya bertanggungjawab kepada dewan komisaris

(Surya dan Yustiavandana, 2008). Perusahaan yang memiliki anggota komite

audit yang banyak akan lebih bertanggungjawab dan terbuka dalam

menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala

kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan, sehingga kecil kemungkinan

untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) (Maharani dan

Suardana, 2014).


7

Proksi berikutnya dari corporate governance adalah kualitas audit.

Dalam penerapan corporate governance, kualitas audit dengan pengungkapan

yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting.

Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan

hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang

saham, alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak

yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil

posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika

mereka mengetahui sebelumnya (Sandy dan Lukviaman, 2015). Laporan

keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four dipercaya lebih

berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh

karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four (Price

Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst &

Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan

dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four. Sebab Auditor

yang memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi akan mempertahankan

reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula, maka dapat

diasumsikan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP

The Big Four memiliki tingkat penghindaran pajak (tax avoidance) yang

rendah (Fadhilah, 2014).

Hal lain yang dapat mempengaruhi tax avoidance yaitu intensitas aset

tetap. Intensitas kepemilikan aset tetap dalam suatu perusahaan juga dapat

memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan


8

menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap

perusahaan. Perusahaan memilih investasi dalam bentuk aset tetap kaitannya

dengan perpajakan adalah dalam hal beban depresiasi. Beban depresiasi yang

melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal

ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak.

Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak

terutang perusahaan (Mulyani dkk, 2014).

Bagi wajib pajak dalam bentuk badan hukum maupun orang pribadi

yang menyelenggarakan pembukuan dan mengalami kerugian, maka kerugian

yang didapatkan dalam satu tahun pajak dapat digunakan untuk menutupi

keuntungan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pada tahun-tahun tersebut

pajak penghasilannya dapat menjadi lebih kecil atau tidak terutang sama

sekali, hal ini dinamakan dengan kompensasi kerugian (carrying loss).

Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat

Keputusan Keberatan (SKK), atau putusan banding sesuai dengan ketentuan

pasal 6 (2) atau pasal 31 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun

2008 tentang Pajak Penghasilan, (www.pajak.go.id).

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu

periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang

merugi. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke

depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah

kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut,


9

perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan

digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian sehingga

perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak. (Kurniasih dan

Sari, 2013)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Budiman dan

Setiyono (2012), Kurniasih dan Sari (2013), Dewi dan Jati (2014), Maharani

dan Suardana (2014), Dharmawan dan Sukartha, 2014, Fadhilah (2014) serta

Sandy dan Lukviarman (2015) yang masih ditemukannya ketidakseragaman

hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali, akan tetapi

dengan proksi dan perhitungan yang berbeda. Sehingga dapat diketahui apa

sajakah yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (tax

avoidance). Selain itu penelitian tentang tax avoidance dan faktor yang

mempengaruhinya sangat menarik dan unik untuk dilakukan, karena untuk

memberikan wawasan bagi perusahaan yang terkait tentang bagaimana cara

meminimalisir atau menangguhkan pengenaan pajak dalam upaya mencapai

bisnis yang diinginkan tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Maharani dan

Suardana (2014) yang menggunakan enam variabel independen yaitu

kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite

audit, return on assets dan risiko perusahaan. Namun terdapat berbedaan

yaitu; pertama, dalam penelitian ini dilakukan pengurangan variabel

independen yaitu kepemilikan institusional dan return on assets, serta

penambahan variabel independen yaitu intensitas aset tetap dan kompensasi


10

rugi fiskal, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris

tentang pengaruh karakteristik eksekutif, corporate governance, intensitas

aset tetap dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance). Variabel intensitas aset tetap merupakan variabel dari penelitian

yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016), dan variabel kompensasi

rugi fiskal merupakan variabel dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih

dan Sari (2013).

Alasan digunakannya variabel intensitas aset tetap dan kompensasi rugi

fiskal yaitu karena kedua variabel tersebut diperkirakan berpengaruh terhadap

tax avoidance, dimana ketika perusahaan mempunyai banyak aset tetap maka

akan menimbulkan banyak beban depresiasi pula sehingga dapat mengurangi

laba usaha yang akan dikenakan pajak, serta dapat dimanfaatkan untuk

melakukan tax avoidance. sedangkan alasan penggunaan variabel kompensasi

rugi fiskal sendiri karena kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan

kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan

yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak sehingga diduga perusahaan

akan melakukan tax avoidance.

Perbedaan kedua adalah sampel penelitian dari penelitian sebelumnya

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2008-2012, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel pada

perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia dengan periode yang diambil yaitu 2013-2016.


11

Alasan penggunaan sektor properti dan real estate sebagai sampel

penelitian yaitu karena sektor properti dan real estate merupakan sektor yang

sedang berkembang dibeberapa tahun terakhir dan kemungkinan akan

semakin berkembang untuk kedepannya seiring dengan berkembangnya

jumlah masyarakat yang semakin besar dan juga memerlukan properti dan

real estate. Perbedaan ketiga, menggunakan proksi yang berbeda dalam

mengukur tax avoidance yaitu CASH ETR.

Pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu karena dengan seiring

berkembangnya ekonomi dan tuntutan perkembangan usaha, maka sering kali

perusahaan semakin meningkatkan laba usaha akan tetapi sebisa mungkin

mengurangi pembayaran pajak karena untuk mengurangi konflik agency di

dalam perusahaan. Penghindaran pajak (tax avoidance) saat ini semakin

mudah dilakukan dengan melakukan skema-skema transaksi keuangan yang

ada di dalam dunia bisnis. Isu kepatuhan perpajakan menjadi penting karena

ketidak patuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran

pajak (tax avoidance). Selain itu praktik penghindaran pajak yang dilakukan

oleh perusahaan tersebut akan berpengaruh juga kepada negara yaitu pada

pendapatan pajak negara.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,

maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :


12

1. Apakah karakteristik eksekutif yang direpresentasikan oleh risiko

perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance)?

2. Apakah corporate governance yang direpresentasikan oleh proporsi dewan

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

(tax avoidance)?

3. Apakah corporate governance yang direpresentasikan oleh komite audit

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)?

4. Apakah corporate governance yang direpresentasikan oleh kualitas audit

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)?

5. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak (tax avoidance)?

6. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran

pajak (tax avoidance)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,

maka tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk menguji karakteristik eksekutif yang direpresentasikan oleh

risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance).


13

b. Untuk menguji corporate governance yang direpresentasikan oleh

proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak (tax avoidance).

c. Untuk menguji corporate governance yang direpresentasikan oleh

komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance).

d. Untuk menguji corporate governance yang direpresentasikan oleh

kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance).

e. Untuk menguji intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap


f. Untuk menguji kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap


2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam

pengambilan keputusan terkait dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi penghindaran pajak secara legal.


14

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti

serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan

referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak

(tax avoidance).


bab i pendahuluan a. latar belakangrepository.ump.ac.id/7673/2/marisatul h bab i.pdf · laba kena...

Documents