tiga ilustrasi struktur perencanaan pajak pada perusahaan multinasional

www.futurumcorfinan.com

Tiga Ilustrasi Struktur Perencanaan Pajak

Pada Perusahaan Multinasional

Pendahuluan

A conversation with Pascal Saint-Amans1

Mr. Saint-Amans told KPMG that the OECD was prompted to tackle BEPS as a result of many

factors:

“Political attention is growing because it is hard to explain why some profitable companies

pay small amounts of tax at a time when taxes on individuals or small and medium-sized

businesses have increased dramatically almost everywhere. For example, VAT rates have

increased in 25 out of 33 OECD countries having a VAT system.”

Mr Saint-Amans further commented that:

1 Wawancara lengkap dengan Mr. Saint-Amans bisa dibaca di www.kpmg.com/taxviews.

Muhammad Putrawal & Sukarnen

DILARANG MENG-COPY, MENYALIN,

ATAU MENDISTRIBUSIKAN

SEBAGIAN ATAU SELURUH TULISAN

INI TANPA PERSETUJUAN TERTULIS

DARI PENULIS

Untuk pertanyaan atau komentar bisa

diposting melalui website



“Because many BEPS strategies take advantage of the interaction between the tax rules of

different countries, it may be difficult for any single country, acting alone, to fully address

the issue. An internationally coordinated approach is needed that will not only facilitate and

reinforce domestic actions to protect tax bases but will also provide comprehensive international

solutions. Unilateral and uncoordinated actions by governments responding in isolation could

produce the risk of double – and possibly multiple – taxation for businesses.”

Catatan: Tulisan ini adalah terjemahan bebas dari pemahaman penulis atas Annex C:

Examples of MNEs’ Tax Planning Structures, halaman 73-82, dari OECD (2013), Addressing

Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. (Dapat diakses dari

http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.)

Setiap perencanaan pajak (tax planning) berskala internasional perlu menggabungkan

beberapa strategi yang saling terkoordinasi. Strategi ini biasanya dapat dibagi menjadi 4

(empat) elemen:

1. Minimalisasi perpajakan baik pada operasi di luar negeri ataupun di negara sumber

(yang seringkali merupakan negara jurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan menengah

hingga tinggi) baik dengan menggeser laba kotor (gross profit shifting) melalui struktur

perdagangan atau mengurangi laba bersih dengan memaksimalkan pengurangan dari

pihak pembayar;

2. Tarif pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) yang nihil atau rendah pada pihak

sumber;

3. Pajak yang nihil atau rendah pada pihak penerima (yang bisa didapat melalui pajak di

Negara jurisdiksi bertarif pajak penghasilan rendah, preferential regimes atau dengan

hybrid mismatch arrangements2) dengan hak atas laba non-rutin berjumlah substansial

yang seringkali diperoleh melalui perjanjian intra-grup; dan

4. Pajak nihil dari laba yang dikenakan pajak rendah (dicapai melalui tiga langkah pertama

di atas) pada tingkat perusahaan induk.

2 Kesepakatan yang dirancang untuk memanfaatkan ketidaksamaan perlakuan atau asimetri hukum pajak

antara satu negara dengan negara lainnya terkait instrumen keuangan hibrid, guna meminimalkan beban

pajak penghasilan badan grup secara keseluruhan.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en


Lebih jauh lagi, strategi repatriasi (=pengiriman kembali) dana kas juga dapat menjadi isu, untuk

mengusahakan tarif pajak tertentu guna bertujuan BEPS (Base Erosion and Profit Sharing)3,

misalnya:

distribusi dividen yang perlu tersedia pembiayaan dana tunai;

penanaman kembali dana asing yang bersifat “permanen” yang dananya berasal dari

kas yang dikenakan pajak rendah akan relevan.

Setiap analisis BEPS perlu memperhatikan interkoneksi dari semua elemen dan keseluruhan

unsur dari strategi perencanaan pajak ini.

Struktur yang akan dijelaskan dalam artikel ini telah memperoleh ulasan yang cukup luas oleh

berbagai media. Struktur yang dijelaskan di sini dipilih karena mereka merangkum sejumlah

peluang perencanaan pajak perusahaan sebagaimana disebutkan dalam ke-empat poin di atas.

Semua struktur dan transaksi yang dilakukan juga tampak diperbolehkan secara legal di bawah

sistem pajak negara-negara tempat transaksi ini berlangsung. Oleh karena itu struktur ini dapat

berguna sebagai paradigma guna mengenali daerah-daerah yang menjadi sorotan utama dari

perspektif [penyusunan] kebijakan pajak.

Struktur 1: Struktur E-Commerce yang Menggunakan Struktur Dua Lapis dan Transfer

Aset Tak berwujud (intangible) yang Diatur dalam Perjanjian Kontribusi Biaya (Cost-

Contribution Arrangement)4

3 BEPS merupakan istilah untuk efek negatif dari strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh

perusahaan multinasional terhadap pajak domestik.

4 CCA (Cost Contribution Agreement) adalah struktur kerjasama antara beberapa entitas bisnis untuk

membagi biaya dan resiko dari proses pengembangan, produksi atau pembuatan suatu asset, jasa,

ataupun hak paten.


Struktur Perencanaan Pajak

Perusahaan A adalah perusahaan yang dibentuk di Negara A guna untuk mendukung bisnisnya

melalui penelitian/riset yang dilakukan sebagian besar di Negara A. Perusahaan A adalah

perusahaan induk dari sebuah grup multinasional (selanjutnya disebut Grup A).

Di bawah struktur perencanaan pajak untuk Grup A, hak atas teknologi dikembangkan oleh

perusahaan induk (Perusahaan A), atau bisa juga ditransfer ke Perusahaan C dengan

kesepakatan pembagian atau kontribusi biaya (cost sharing or contribution arrangement)5.

Perusahaan C adalah sebuah perseroan tak-terbatas6 yang dibentuk (atau terdaftar)

berdasarkan hukum perseroan di Negara B tetapi dikelola dan dikendalikan di Negara C,

sehingga Perusahaan C menjadi wajib pajak di Negara C.

Di bawah kesepakatan pembagian biaya, Perusahaan C setuju untuk:

6 Unlimited liability company adalah perseroan yang tanggungjawab pemegang saham atau pemilik

perusahaan tidak terbatas pada setoran modal yang telah dilakukan.


(i) melakukan pembayaran buy-in (buy-in payment)7 dengan jumlah yang sesuai

dengan nilai teknologi yang ditransfer sesuai kesepakatan, dan

(ii) turut bersama-sama menanggung biaya tambahan yang akan muncul di masa

depan untuk pengembangan teknologi yang ditransfer.

Buy-in payment yang dapat berbentuk pembayaran 1x dalam jumlah tertentu (lump-sum)

ataupun berupa royalti berjalan (running royalty)8, akan dikenakan pajak penghasilan

sepenuhnya di Negara A.

Biaya penelitian yang sedang berlangsung akan dibagi berdasarkan ekspektasi keuntungan

yang akan diperoleh dari [penggunaan] intangible yang sedang dikembangkan. Kesepakatan

pembagian biaya biasanya telah dibuat sejak awal pendirian Perusahaan A, sebelum adanya

laporan penjualan yang signifkan dalam pasar yang dialokasikan untuk Perusahaan C sesuai

perjanjian.9

7 Buy-in payment adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang muncul belakangan, terhadap CCA

(Cost Contribution Agreement) yang sebelumnya sudah berjalan, sebagai kompensasi guna

mendapatkan keuntungan dari kegiatan CCA yang terdahulu.

8 Yang dimaksud dengan dibayar lump-sum adalah dibayar sekaligus dalam satu waktu saja, sedangkan

royalti berjalan dibayar per periode selama periode pemanfaatan aset tak berwujud (intangibles) atau hak

kekayaan intelektual.

9 Dalam hal Perusahaan A dan Perusahaan C, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arms’ length

principle) dari buy-in payment awal dan rumusan perhitungan untuk pembagian biaya pengembangan

teknologi di masa depan akan ditegaskan melalui Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing

Agreement atau disingkat APA). Meskipun demikian apabila terjadi perubahan hukum dan kebijakan di

Negara A dapat mengakibatkan lebih sulit untuk mencapai APA yang disepakati saat ini.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle/ALP) merupakan prinsip yang

mengatur kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan

istimewa akan sama dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak

mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Harga atau laba dalam transaksi yang

dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada

dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai

hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) adalah perjanjian antara otoritas pajak di

suatu negara dengan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria


Perusahaan C lalu melisensikan semua hak atas teknologi ke Perusahaan D dengan imbalan

berupa royalti berjalan. Perusahaan D sendiri adalah perusahaan yang dibentuk, dikelola dan

dikendalikan di Negara D.

Perusahaan D lalu melakukan sub-lisensi teknologi kepada Perusahaan B. Perusahaan B

dibentuk, dikelola dan dikendalikan di Negara B, dimana Perusahaan B mempekerjakan

beberapa ribu orang dalam kegiatan usahanya di Negara B.

Manfaat Pajak

Negara B mengenakan pajak penghasilan badan atas penghasilan kena pajak Perusahaan B,

namun besarnya penghasilan kena pajak Perusahaan B kurang dari 1% dari pendapatan

kotornya. Rendahnya penghasilan kena pajak Perusahaan B di Negara B terjadi terutama

karena seluruh pembayaran royalty yang dibayarkan oleh Perusahaan B kepada Perusahaan D

untuk usaha pencarian dan pemasaran atas teknologi [oleh Perusahaan D], menjadi pengurang

pendapatan Perusahaan B.

Pembayaran royalti yang dilakukan oleh Perusahaan B ke Perusahaan D tidak terkena

pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) di Negara B.

Negara B akan mengenakan pajak penghasilan (withholding tax) terhadap transaksi

pembayaran yang dilakukan langsung kepada perusahaan wajib pajak yang terdaftar di negara

seperti Negara C. Namun di bawah hukum Negara B, dengan menerapkan EU Interest and

Royalties Directive, mengingat bahwa pembayaran royalti dilakukan untuk sebuah perusahaan

yang dibentuk dan merupakan subjek pajak di negara yang merupakan anggota dari Uni Eropa,

pembayaran royalti memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian dari pengenaan

withholding tax Negara B.

Negara D mengenakan pajak penghasilan badan pada laba [atau penghasilan kena pajak]

Perusahaan D. Namun, penghasilan kena pajak Perusahaan D menjadi lebih rendah dengan

pembayaran royalty [yang merupakan biaya pengurang penghasilan] yang dilakukan oleh

Perusahaan D ke Perusahaan C. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan

dan/atau menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar di hadapan para pihak yang mempunyai Hubungan

Istimewa.


di Negara D akan berjumlah kecil, karena pajak dikenakan hanya pada “selisih” (spread) royalti

antara:

penerimaan royalti perusahaan D dari Perusahaan B, dengan

pembayaran royalti dari Perusahaan D untuk Perusahaan C.

“Spread” antara penerimaan royalti dan pembayaran royalty pada umumnya jumlahnya sangat

kecil karena Perusahaan D pada dasarnya hanya terlibat dalam transaksi “numpang lewat”

(flow-through transaction)10. Tidak seperti Perusahaan B, Perusahaan D:

tidak melakukan fungsi [signifikan];

tidak memiliki aset; dan

tidak menanggung resiko atau hanya sedikit menanggung resiko yang berkaitan dengan

arus pembayaran/penerimaan royalti.

Berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arms’ length principle), Perusahaan D

tetap berhak memperoleh penghasilan walaupun jumlahnya sangat kecil.

Pada umumnya akan dimintakan surat penegasan (tax ruling) dari kantor pajak di Negara D

terkait berapa jumlah penghasilan yang akan dikenakan di Negara D, sehingga bisa

memberikan kepastian kepada Grup A mengenai hasil dari struktur perencanaan pajak yang

akan dibuat.

Hukum pajak domestik Negara D tidak mengenakan pemotongan pajak atas pembayaran

royalti, dengan demikian pembayaran royalti yang dilakukan oleh Perusahaan D kepada

Perusahaan C tidak dikenakan pemotongan pajak di Negara D.

Terkait Perusahaan C:

Perusahaan C dikelola dan dikendalikan di Negara C, dimana Negara C tidak

mengenakan pajak penghasilan badan.

Perusahaan C tidak dikenakan pajak penghasilan oleh Negara B, karena Negara B tidak

mengenakan pajak pada Perusahaan C mengingat bahwa (a) Perusahaan C tidak

10

Transaksi dimana arus kas hanya melewati (“flow-through”) entitas tersebut. Biasanya tidak ada margin

yang didapat dari transaksi ini, dan kalaupun ada margin, jumlah akan relatif kecil, mengingat ia hanya

merupakan “spread” dari penerimaan dan pengeluaran. Margin yang rendah kemungkinan

menggambarkan peran dan fungsi entitas tersebut memang tidak signifikan.


memiliki kehadiran di negara B dan (b) Perusahaan C dikelola dan dikendalikan secara

terpusat di Negara C serta (c) pendapatan Perusahaan C berasal dari sumber-sumber di

luar jurisdiksi Negara B.

Dengan demikian, pendapatan royalti yang diterima oleh Perusahaan C tidak dikenakan pajak

di:

Negara D,

Negara C ataupun

Negara B.

Dalam kondisi tertentu, aturan CFC (Controlled Foreign Corporation)11 Negara A

memungkinkan pembayaran royalti yang diterima oleh salah satu Perusahaan D atau

Perusahaan C diakui sebagai pendapatan pasif. Namun, besar kemungkinan bahwa

Perusahaan A akan mengajukan check-the-box election12 sehubungan dengan Perusahaan D

dan Perusahaan B. Dalam pemilihan tersebut, kedua perusahaan ini dapat diabaikan untuk

tujuan pengenaan pajak Negara A. Dengan demikian, pendapatan dari Perusahaan B dan

Perusahaan D akan diperlakukan sebagai pendapatan yang diterima langsung oleh

Perusahaan C, dan merupakan pendapatan sepenuhnya Perusahaan C. Karena transaksi

royalti terjadi antara entitas yang diabaikan (Perusahaan D dan Perusahaan B) maka transaksi

tersebut tidak akan dianggap pernah terjadi guna pengenaan pajak di Negara A.

Untuk tujuan penerapan aturan CFC di Negara A, Perusahaan C akan diperlakukan seolah-olah

memperoleh imbalan dan pendapatan secara langsung melalui kegiatan bisnis aktif.

Pendapatan usaha aktif tersebut dapat distrukturisasi sedemikian rupa sehingga bisa tidak

dikenakan pajak di bawah aturan CFC Negara A.

11

Controlled Foreign Company (CFC) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam

negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan tariff pajak penghasilan badan rendah atau

bahkan tidak mengenakan pajak penghasilan badan sama sekali (tax haven country) yang dibentuk

dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (tax

avoidance).

12 Check-the-box” election merupakan aturan yang memperbolehkan perusahaan untuk memilih

bagaimana perlakuan yang ingin diterapkan terhadap entitas perusahaan yang dimilikinya, baik

perusahaan domestik ataupun luar negeri. Aturan ini berlaku di Amerika Serikat, secara umum

peraturan pajak Amerika mengklasifikasi entitas bisnis menjadi korporasi atau flow-through entity

(contohnya partnership).


Hal Yang Perlu Diperhatikan

Dari struktur perencanaan pajak di atas, dapat diperhatikan beberapa hal:

Pertama, Grup A memanfaatkan transaksi pengalihan transfer, lisensi dan sub-lisensi hak

kekayaan intelektual antar perusahaan-perusahaan yang masih dalam kendalinya, dimana

transaksi-transaksi tersebut menimbulkan biaya royalti yang nantinya dapat dijadikan

pengurang atas pendapatan di masing-masing perusahaan di berbagai negara.

Kedua, walaupun hadir transaksi pembayaran royalty, namun pemotongan pajak penghasilan

dapat dihindari dengan memilih secara selektif Negara-negara dimana transaksi tersebut akan

dilakukan. Kemungkinan, dapat dipilih Negara-negara dengan tarif pemotongan pajak yang

rendah atau bahkan dikecualikan.

Ketiga, jika diringkas beberapa transaksi dan manfaat pajak yang diperoleh dari struktur di

atas:

Perusahaan B membayar royalti ke perusahaan D, hal ini mengurangi penghasilan kena

pajak Perusahaan B.

Pembayaran royalti yang dilakukan oleh Perusahaan B ke Perusahaan D tidak terkena

pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) di Negara B.

Perusahaan D membayar royalti ke perusahaan C, hal ini mengurangi penghasilan kena

pajak Perusahaan D.

Perusahaan D hanya membayar pajak penghasilan atas selisih (spread) royalty yang

diterima dari Perusahaan B, dan yang dibayarkan ke Perusahaan D, dimana

kemungkinan, jumlah selisih tersebut akan relatif rendah.

Pembayaran royalti yang dilakukan oleh Perusahaan D kepada Perusahaan C tidak

dikenakan pemotongan pajak penghasilan di Negara D.

Pendapatan royalti yang diterima oleh Perusahaan C tidak dikenakan pajak di Negara D,

Negara C ataupun Negara B.


Struktur 2: Transfer atas Kegiatan Manufaktur Bersama-sama dengan Transfer

[Beberapa] Aset Tak berwujud (intangibles) Pendukung dibawah Kesepakatan Kontribusi

Biaya (Cost-Contribution Arrangement)


Keterangan mengenai Perusahaan A:

Perusahaan yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di pasar modal.

Perusahaan yang berkedudukan di Negara A.

Perusahaan merupakan perusahaan induk dari suatu grup perusahaan multinasional

yang berkegiatan usaha secara global (selanjutnya disebut Grup A).


Grup A ini melakukan investasi dalam jumlah besar dalam bidang riset, desain, dan

pengembangan produk (lihat Bagan C.2)13, namun kegiatan riset dan pengembangan (R&D)

terutama dilakukan oleh perusahaan induk, dalam hal ini Perusahaan A.

Pada awalnya, Perusahaan A memiliki [secara legal] semua hak kekayaan intelektual yang

dihasilkan dari kegiatan R&D. Perusahaan A juga memiliki tanggung jawab atas dan

menanggung risiko yang terkait dengan proses manufaktur produk [yang dihasilkan

menggunakan hak kekayaan intelektual] dan penjualan produk-produk tersebut melalui jaringan

penjualan dan perusahaan distribusi ke pasar-pasar seluruh dunia.

Manajemen Perusahaan A kemudian memutuskan untuk mendirikan Perusahaan B di Negara

B, dimana saham Perusahaan B dimiliki sepenuhnya oleh Perusahaan A. Guna memungkinkan

Perusahaan B memanfaatkan HAKI milik Perusahaan A sebagai perusahaan induk,

Perusahaan A memberikan “assign” kepada Perusahaan B, HAKI dan tanggung jawab untuk

melakukan fungsi produksi dan penjualan produk-produk di luar Negara A.

Perusahaan A tetap mempertahankan HAKI yang berkaitan dengan produksi dan penjualan

produk-produk untuk pasar dalam negeri Negara A, dan tetap menjalankan kegiatan R&D untuk

Grup A.

Pada saat yang sama dengan dibentuknya Perusahaan B, Grup A membentuk lagi 2 (dua) anak

perusahaan asing, yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Perusahaan B, yaitu:

Perusahaan C di Negara C dengan fungsi sebagai perusahaan “principal” yang

bertanggung jawab untuk produksi dan penjualan produk Grup A di luar Negara A (yang

dipegang oleh Perusahaan A untuk pasar domestik). Sebagai catatan, Perusahaan C

tidak mesti memiliki fasilitas produksi, yang penting ia bertanggung jawab memastikan

produk Group A dapat diproduksi dan dipasarkan di negara-negara di luar Negara A.

13

Bagan C.2 menggambarkan versi sederhana dari struktur global grup Perusahaan A. Contohnya,

Perusahaan A, mengacu pada perusahaan induk Negara A bersama dengan perusahaan afiliasi

domestik (bersama-sama, mereka menjadi satu kesatuan, dan melaporkan surat pemberitahuan pajak

penghasilan konsolidasi).


Perusahaan D di Negara D, sebagai entitas perusahaan manufaktur (yang memiliki

fasilitas produksi) yang bertanggung jawab untuk memproduksi produk Grup A untuk

pasar di luar Negara A.

Peran Perusahaan B:

Pertama, ia bertindak sebagai perusahaan induk untuk HAKI Grup A yang dipasarkan di

luar Negara A.

Kedua, ia bertindak sebagai perusahaan induk untuk investasi dalam saham

Perusahaan C dan Perusahaan D.

Walaupun Perusahaan C dan Perusahaan D didirikan sebagai badan hukum berbentuk

korporasi menurut hukum perseroan di Negara C dan Negara D, namun keduanya diperlakukan

sebagai entitas yang diabaikan (disregarded entities)14 berdasarkan check-the-box rules Negara

A. Perlakuan ini membawa beberapa implikasi penting.

Transaksi-transaksi yang terjadi antara entitas yang diabaikan (yaitu Perusahaan C dan

Perusahaan D) dengan Perusahaan B, yaitu termasuk transaksi pembayaran royalti dan dividen

ke Perusahaan B, tidak diakui sebagai objek pajak penghasilan menurut ketentuan perpajakan

Negara A. Hal ini disebabkan transaksi-transaksi ini dipandang sebagai transaksi yang

berlangsung dalam suatu entitas yang sama. Menurut ketentuan check-the-box election di

Negara A, transaksi yang terjadi dengan Perusahaan B-lah yang mendapat pengakuan untuk

tujuan pengenaan pajak, dengan menganggap bahwa Perusahaan B-lah yang melakukan

aktivitas yang ada (yaitu produksi dan penjualan produk-produk Grup A di luar Negara A)

walaupun kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Perusahaan C dan

Perusahaan D.

Manfaat Pajak

Pengalihan HAKI dari Perusahaan A ke Perusahaan B merupakan transaksi yang dikenakan

pajak di Negara A. Seringkali, namun tidak selalu, dalam struktur semacam ini, transfer HAKI

akan berlangsung sesuai dengan Perjanjian Pembagian Biaya (Cost Sharing Agreement/CSA).


Hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut:

Di bawah CSA, Perusahaan C wajib melakukan buy-in payment untuk HAKI yang sudah

ada kepada Perusahaan A. Buy-in payment dapat berbentuk sebagai pembayaran

sekaligus (lump-sum payment) atau royalti berjalan (running royalty).

Perusahaan C kemudian mengambil alih tanggung jawab selanjutnya untuk melakukan

penggantian uang (reimburse) kepada Perusahaan A untuk bagian dari biaya R&D yang

sedang berlangsung, yang mencerminkan porsi Perusahaan C atas ekspektasi manfaat

yang diharapkan Perusahaan C dari pengeluaran biaya R&D tersebut yang sedang

terjadi. Sebagai contoh, jika Perusahaan C memiliki porsi 45% dari pendapatan global

(global revenue) dan untuk menghasilkan 45% dari laba operasional global (global

operating income), Perusahaan C diharapkan turut memberikan penggantian

(reimbursement) kepada Perusahaan A sekitar 45% dari biaya R&D area produk yang

tercakup dalam CSA. Hal ini secara efektif akan menghilangkan pengurangan beban

pajak penghasilan Perusahaan A di Negara A akibat penggantian biaya R&D oleh

Perusahaan C di bawah CSA. Namun terlepas dari kenyataan bahwa Perusahaan C

memberikan penggantian sebesar bagiannya dari biaya R&D, Perusahaan A tetap

berhak untuk mendapatkan pengurangan beban pajak penghasilan di Negara A dimana

jumlah penuh biaya R&D (termasuk bagian yang diganti oleh Perusahaan B) dapat

dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Berdasarkan sifat dari buy-in payment dan pembayaran yang diatur dalam CSA,

Perusahaan B diperlakukan sebagai pemilik atas HAKI Grup A untuk negara-negara di

luar Negara A.

Perusahaan B melisensikan HAKI tersebut kepada untuk Perusahaan C. Berdasarkan

perjanjian, Perusahaan C memikul tanggung jawab untuk memproduksi dan menjual

produk-produk Grup A untuk negara-negara di luar Negara A dan menanggung risiko

yang terkait dengan bisnis.

Perusahaan C menggandeng Perusahaan D untuk terlibat dalam proses “manufaktur

kontrak” (contract manufacturer)15. Sesuai dengan perjanjian manufaktur kontrak,

Perusahaan D memproduksi produk Grup A dengan imbalan yang sama dengan biaya

langsung dan tidak langsung produksi ditambah dengan mark-up 5%.

Perjanjian manufaktur kontrak antara Perusahaan C dan D menyebutkan bahwa

Perusahaan C akan menanggung risiko utama yang terkait dengan produksi produk.

15 Yang mirip jasa maklon.


Kegiatan manufaktur dari produk tersebut dapat terjadi di Negara D atau pada cabang

Perusahaan D di negara yang memiliki biaya manufaktur yang rendah. Perusahaan D

memasukkan imbalan ini dalam perhitungan pendapatan kena pajaknya.

Produk yang diproduksi merupakan milik Perusahaan C, yang nantinya akan menjual

produk tersebut kepada atau melalui pihak distributor (yang menangani penjualan dan

pemasaran) berlokasi di negara-negara dengan yuridiksi tarif pajak penghasilan badan

yang lebih tinggi di seluruh dunia.

Dalam kesepakatan kontrak antara Perusahaan C dengan pihak distributor, ditentukan

bahwa Perusahaan C menanggung risiko utama yang terkait dengan pemasaran

produk. Atas dasar ini, imbalan pihak distributor ditentukan sesuai dengan usaha

mereka yang menggambarkan status resiko terbatas yang mereka tanggung. Imbalan

seperti ini biasanya akan dihitung berdasarkan target return on sales, dimana guna

penetapan harga transfer (transfer pricing) akan digunakan dengan mengacu kepada

return on sales dari perusahaan distributor sebanding dengan tingkat resiko yang

terbatas.

Perusahaan C akan mendapatkan keuntungan (yang dikenakan pajak penghasilan

badan di Negara C) sebesar pendapatan kotor dari penjualan di negara-negara di luar

Negara A, dikurangi pembayaran untuk:

a) imbalan kepada Perusahaan D sebagai kompensasi atas produksi produk

b) komisi kepada perusahaan pemasaran berbasis komisi, dan

c) royalti kepada Perusahaan B.

Royalti yang dibayarkan kepada Perusahaan B oleh Perusahaan C untuk lisensi (dan

penggunaan) HAKI di luar negara A adalah biaya yang dapat dikurangkan guna

penentuan penghasilan kena pajak Perusahaan C16.

Negara C tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) atas

pembayaran royalti (dari Perusahaan C kepada Perusahan B), dan Negara B tidak

mengenakan pajak penghasilan badan atas penghasilan royalty (yang diperoleh oleh

Perusahaan B dari Perusahaan C). Hal ini mengakibatkan bahwa transaksi royalty

antara Perusahaan C dan Perusahaan B tidak dikenakan pemotongan pajak

16

Pembayaran royalti kepada Perusahaan B dapat ditentukan setiap tahun di bawah Advanced Pricing Agreement

(APA) atau putusan lain antara Perusahaan C dan otoritas pajak di negara C. APA atau kesepakatan dengan pihak

otoritas dapat menetapkan jumlah tertentu penghasilan kena pajak di Negara C. Jumlah ini ditentukan berdasarkan

kegiatan Perusahaan C dan risiko produksi yang terjadi di Negara C. Jumlah royalti adalah jumlah residual yang

dihitung setelah penghasilan kena pajak.


penghasilan pada saat terjadi transaksi pembayaran, dan juga tidak dikenakan pajak

penghasilan badan sebagai pendapatan kena pajak pada saat royalti diterima oleh

Perusahaan B dari Perusahaan C.

Selain itu, ada kemungkinan pengenaan pajak penghasilan di Negara A atas

Perusahaan A terkait penghasilan royalti yang diterima Perusahaan C, menurut

ketentuan Controlled-Foreign-Corporation (CFC) di Negara A, dapat dihindari melalui

penerapan aturan check-the-box, di mana Perusahaan C dapat diperlakukan sebagai

entitas yang diabaikan (disregarded entity). Berdasarkan ketentuan check-the-box di

Negara A, untuk tujuan pengenaan pajak penghasilan badan, Perusahaan C

diperlakukan sebagai cabang dari Perusahaan B. Dengan demikian, pembayaran royalti

dari Perusahaan C kepada Perusahaan B diperlakukan sebagai pembayaran dalam satu

entitas yang sama, sehingga dapat diabaikan (tidak diakui) untuk tujuan pengenaan

pajak penghasilan badan di Negara A. Dengan diperbolehkannya digunakannya

ketentuan check-the-box, hal ini secara efektif memungkinkan Grup A untuk

menurunkan jumlah penghasilan kena pajak di Negara C. Hal ini tampak dari

diperbolehkannya pembayaran royalty sebagai biaya yang dapat dikurangkan guna

penentuan penghasilan kena Pajak di Negara C, dan pada saat bersamaan, dapat

dikesampingkan ketentuan CFC di Negara A. Apabila ketentuan CFC di Negara A tidak

dikesampingkan, pendapatan royalti akan dikenakan pajak penghasilan badan sebagai

pendapatan pasif Perusahaan B.

Begitu pula dengan dividen yang dibayarkan kepada Perusahaan B merupakan

transaksi bebas pajak pada negara sumber. Negara B tidak mengenakan pajak

penghasilan atas pendapatan dividen, dan pembayaran dividen diabaikan untuk

pengenaan pajak penghasilan badan di Negara A.

Manfaat Pajak

Dari struktur di atas terdapat beberapa bentuk manfaat pajak yang timbul sebagai berikut:

Manfaat dari transfer HAKI dan membagi penanggungan atas biaya R&D yang terjadi.

Sebagai contoh, Perusahaan A di Negara A berhak untuk mengurangkan seluruh biaya

R&D, walaupun ada bagian biaya R&D yang mendapatkan penggantian dari

Perusahaan B melalui Perusahaan C. Pada saat yang sama, Perusahaan C dapat

memperlakukan penggantian biaya R&D kepada Perusahaan A sebagai biaya yang


dapat dikurangkan, sehingga penghasilan kena pajak Perusahaan C di Negara C

menjadi lebih rendah.

Manfaat dari ketentuan check-the-box. Sebagai contoh, memanfaatkan ketentuan

check-the-box di Negara A, pembayaran royalti dari Perusahaan C ke Perusahaan B

diperlakukan sebagai pembayaran dalam satu entitas, dan dengan demikian diabaikan

(tidak diakui) untuk pengenaan pajak penghasilan badan di Negara A.

Manfaat dari peraturan pajak di masing-masing negara. Sebagai contoh, Negara C tidak

melakukan pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) atas pembayaran royalty

dari Perusahaan C ke Perusahaan B, dan Negara B tidak mengenakan pajak

penghasilan badan atas royalty yang diterima Perusahaan B. Hal ini berarti royalti

terbebas dari pemotongan pajak penghasilan pada saat pembayaran, dan terbebas dari

pajak penghasilan badan pada saat royalti diterima.

Struktur 3: Akuisisi yang Didanai Sebagian Besar dengan Hutang/Pinjaman (Leveraged

Acquisition) melalui Hutang/Pinjaman Dicatat di Perusahaan yang Diakuisisi (debt-push

down)17 dan Penggunaan Perusahaan Holding yang Dibentuk di antara Perusahaan yang

Diakuisisi dan Perusahaan Pengakuisisi.

17

Debt Pushdown dapat diartikan sebagai kegiatan mengubah hutang dari perusahaan induk kepada anak

perusahaan. Hal ini biasa digunakan ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain.



Suatu perusahaan multinasional (selanjutnya disebut MNE Group sebagai Perusahaan

Pengakuisisi) berkantor pusat di Negara P dan memiliki kegiatan usaha di sejumlah negara,

termasuk Negara L. Perusahaan ini berencana mengakuisisi perusahaan manufaktur yang

berhasil, dimana perusahaan target terdaftar di Negara T (Target Co.). Nilai akuisisi adalah

EUR 1 miliar, dengan komposisi pendanaan:

60% : fasilitas pinjaman yang diperoleh dari perbankan.

40% : menggunakan dana internal MNE Group sebagai Perusahaan Pengakuisisi (yang

diambil dari saldo laba perusahaan tersebut).

Guna melaksanakan akuisisi di atas, MNE Group, sebagai Perusahaan Pengakuisisi

mendirikan perusahaan holding di Negara L, bernama L Hold. Co. (catatan: Hold. = Holding,

dan Co. = Company)

Selanjutnya,

L Hold. Co. memperoleh fasilitas pinjaman dari perusahaan lain dalam MNE Group

(intra-grup) sebesar EUR 400 juta.

L Hold. Co. mendirikan sebuah perusahaan di Negara T (T Hold. Co.).

Komposisi pendanaan T Hold. Co. adalah sebagai berikut:

a) 40% : dibiayai oleh L Hold. Co. dimana T Hold. Co. menerbitkan instrumen keuangan

hibrid sejumlah EUR 400 juta (catatan: jumlah yang sama dengan EUR 400 yang

sebelumnya diperoleh oleh L. Hold. Co. dari pinjaman intra-group di atas), dan

instrumen keuangan hibrid tersebut dibeli oleh L Hold. Co. Dengan kata lain, L Hold. Co.

memberikan “pinjaman” kepada T Hold Co.

b) 60%: T Hold. Co. memperoleh fasilitas pinjaman dari bank eksternal sejumlah EUR

600 juta.

T Hold. Co. mengakuisisi Target Co. dan masuk ke dalam satu kelompok pajak yang

sama (tax grouping) untuk tujuan pengenaan pajak dengan T Hold. Co. Artinya bahwa

T Hold. Co. dan Target Co. diperlakukan sebagai satu kesatuan untuk tujuan

perpajakan.


Manfaat Pajak

Teknik Debt Push-Down ini memastikan bahwa T Hold. Co. dapat memanfaatkan beban bunga

dari pinjaman bank eksternal sebagai pengurang dari laba usaha perusahaan yang diakuisisi

(Target Co.) untuk tujuan penentuan penghasilan kena pajak yang lebih rendah.

L Hold. Co. membiayai T Hold. Co. melalui pembelian instrumen keuangan hibrid yang

diterbitkan oleh T Hold. Co., misalnya melalui redeemable preference share (saham preferen

yang diterbitkan dengan opsi saham ini bisa ditebus kembali oleh perusahaan di kemudian

hari)18.

Yang penting di perhatikan, bahwa manfaat pajak ini diperoleh dari perbedaan perlakuan atas

instrumen keuangan hibrid yang diterbitkan oleh T Hold. Co. yang dibeli oleh L Hold. Co.,

dimana diperlakukan:

sebagai pinjaman (bagian dari Liabilitas di neraca) di Negara T, dan

18 Instrumen keuangan tertentu diperlakukan sebagai instrumen keuangan ekuitas padahal mereka juga

memiliki fitur sebagai pinjaman. Sejak IAS 32 “Financial Instruments : Presentation” direvisi, IAS 32 lebih melihat pada substansi ekonomis dari instrumen keuangan dan bukan pada “nama”-nya. Misalnya, sebelum adanya perubahan dalam International Financial Reporting Standards, merupakan praktik umum untuk institusi keuangan “menyembunyikan” tingkat pinjaman mereka dengan memperlakukan instrumen yang bersifat “perpetual” (tidak memiliki tanggal jatuh tempo) dan saham preferen sebagai instrumen keuangan ekuitas. Namun berdasarkan IAS 32, redeemable preference share dan efek yang tidak memiliki tanggal jatuh tempo, dimana memiliki kewajiban kontraktual untuk membayar bunga, akan masuk sebagai efek pinjaman, dan pembayaran periodik akan diperlakukan sebagai pembayaran bunga, sehingga dapat dikurangkan dari laba usaha, dan bukan sebagai dividen. Khusus terkait redeemable preference share, saham preferen ini dapat memiliki:

tanggal penarikan kembali (redemption) yang telah ditentukan atau disepakati kedua belah pihak, atau opsi penarikan kembali tersebut justru ada pada pihak pemegang saham preferen.

Jumlah penarikan kembali yang telah ditentukan (misalnya sebesar jumlah nominal saham preferen), atau bahkan bersifat continent yang akan disesuaikan dengan jumlah saldo laba pihak penerbit saham preferen.

Baik bagi pihak penerbit dan pembeli instrumen keuangan redeemable preference share:

Bagi pihak penerbit: hak untuk menarik kembali saham preferen tersebut guna mengamankan stabilitas perusahaan dan juga memastikan perlindungan baik kepentingan grup pengendali pemegang saham dan kemungkinan adanya usaha pengambilalihan yang ditentang oleh pemegang saham;

Bagi pihak pembeli : efek ini memungkinkan jalan keluar dari investasi, karena berarti dari awal, sudah dapat dimiliki minimal 1 cara untuk memperoleh kembali uang investasi mereka.

Sumber: Barsch, Sven-Eric. Taxation of Hybrid Financial Instruments and the Remuneration Derived Therefrom in an International and Cross-border Context: Issues and Options for Reform. Dissertation Universita¨t Mannheim. New York (USA): Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012. Bab 5: Classification Conflicts and Options for Reform.


sebagai investasi saham preferen (sehingga diperlakukan sebagai investasi pada Ekuitas

pada T Hold. Co.) di Negara L.

Dengan demikian,

Dalam laporan laba rugi T Hold. Co., timbul beban bunga dari redeemable preference

share, sebagai pengurang laba usaha Target Co., sehingga penghasilan kena pajak

akan lebih rendah.

Pada saat yang sama, pembayaran “bunga” atas redeemable preference share, akan

diperlakukan sebagai dividen (dan bukan sebagai pendapatan bunga) dari sudut

pandang L Hold. Co., dan oleh karena itu dibebaskan pengenaan pajak berdasarkan

hukum pajak Negara L.

Selanjutnya, beban bunga yang dibayarkan oleh L Hold. Co. terkait pinjaman intra-grup sebesar

EUR 400 juta tetap dapat dikurangkan terhadap laba perusahaan dalam MNE Group yang

beroperasi di negara yang sama, yaitu Negara L (dengan beberapa pembatasan) melalui aturan

“masuk ke dalam satu kelompok pajak yang sama (tax grouping)” untuk tujuan pengenaan

pajak yang sama dengan L Hold. Co. Hal ini akan mengurangi beban pajak penghasilan MNE

Group di Negara L.

Struktur ini juga memungkinkan MNE Group untuk:

memanfaatkan keuntungan dari perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty)

antara Negara T dan Negara L,

menihilkan atau mengurangi pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) oleh

Negara T atas bunga redeemable preference share yang dibayarkan oleh T Hold. Co.

kepada L Hold. Co.

Investasi saham di T Hold. Co. bisa dilepas kepada pihak investor lainnya tanpa terkena pajak.

Negara L (dimana L Hold. Co. melepas kepemilikan sahamnya di T Hold. Co.) kemungkinan

tidak dapat mengenakan pajak atas laba pelepasan saham berdasarkan ketentuan pajak

domestik, dan pada saat yang sama, Negara T, sebagai negara sumber, berdasarkan

perjanjian penghindaran pajak berganda, juga tidak memiliki wewenang untuk mengenakan

pajak atas transaksi pelepasan saham T Hold. Co. oleh L Hold Co.


Dari struktur di atas terlihat yang menonjol adalah:

Pertama, Negara di mana L Hold. Co. dan T Hold. Co akan didirikan ditentukan atau

diputuskan secara seksama dengan menganalisis ketentuan perpajakan domestik di Negara L

dan Negara T, dan dengan memanfaatkan ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda

(tax treaty) antara Negara L dan Negara T. Ini guna memperoleh manfaat penurunan beban

pajak penghasilan badan maupun pemotongan pajak penghasilan (withholding tax) yang paling

rendah bagi MNE Group.

Kedua, pembentukan dan pembiayaan akuisisi atas Target Co. dilakukan tidak secara

langsung, namun melalui beberapa perusahaan “pengantara” (intermediate) yang dibiayai

sebagian besar dengan fasilitas pinjaman atau bentuk instrumen keuangan hibrid, dimana:

bentuk pinjaman dipilih karena adanya beban bunga yang merupakan pengurang dari

laba usaha sehingga dapat menurunkan beban pajak penghasilan;

bentuk instrumen keuangan hibrid dipilih guna memanfaatkan adanya perlakuan

berbeda di Negara T (sebagai pinjaman) dan di Negara L (sebagai investasi saham dan

bukan sebagai pemberian pinjaman).

~~~~~~ ####### ~~~~~~


Disclaimer

This material was produced by and the opinions expressed are those of FUTURUM as of the date of

writing and are subject to change. The information and analysis contained in this publication have been

compiled or arrived at from sources believed to be reliable but FUTURUM does not make any

representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from

the use hereof. This material has been prepared for general informational purposes only and is not

intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors

for specific advice.

This document may not be reproduced either in whole, or in part, without the written permission of the

authors and FUTURUM. For any questions or comments, please post it at www.futurumcorfinan.com

© FUTURUM. All Rights Reserved

tiga ilustrasi struktur perencanaan pajak pada perusahaan multinasional

Economy & Finance