bab i pendahuluan a. latar · pdf filepelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit; (4)...

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalahSubsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan, merupakan tatanan yangmenghimpun berbagai upaya menjamin ketersediaan, pemerataan, sertamutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukungdalam rangka tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Di dalam RPJMN 2004-2009 kegiatan pokok Program Obat dan PerbekalanKesehatan adalah : (1) peningkatan ketersediaan obat dan perbekalankesehatan; (2) peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan; (3)peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan; (4)peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutamauntuk penduduk miskin dan; (5) peningkatan mutu pelayanan farmasikomunitas dan rumah sakit.

Dengan berpedoman kepada SKN-Subsistem Obat dan PerbekalanKesehatan dan RPJMN 2004-2009 maka Rencana Strategis DepartemenKesehatan Tahun 2005-2009 telah ditetapkan kegiatan pokok dan kegiatanindikatif Program Obat dan Perbekalan Kesehatan meliputi : (1) peningkatanketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalankesehatan; (2) menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhipersyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan; (3) peningkatan mutupelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit; (4) peningkatankerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan No. 1575/Menkes/Per/XI/2005 mempunyaitugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsinya sebagaiberikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina penggunaan obatrasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalankesehatan, serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang bina penggunaan obat rasional,farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan,serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.

2

3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik,obat publik dan perbekalan kesehatan serta bina produksi dandistribusi alat kesehatan.

4. Perumusan kebijakan dan perizinan yang berkaitan dengan obatdan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

B. Visi, Misi, Strategi Utama, Sasaran Departemen Kesehatandan Nilai-Nilai

1. Visi

Visi Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah masyarakat yangmandiri untuk hidup sehat. Yaitu suatu kondisi dimana masyarakatIndonesia menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah, danmengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebasdari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit, termasukgangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yangtidak mendukung untuk hidup sehat.

2. Misi

Misi Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah membuat rakyatsehat. Dimana dalam hal ini Departemen Kesehatan harus mampu sebagaipenggerak dan fasilitator pembangunan kesehatan yang dilaksanakan olehpemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, untuk membuat rakyatsehat, baik fisik, sosial, maupun mental/jiwanya.

3. Strategi Utama

Ada 4 strategi Utama (Grand Strategy) dari Departemen Kesehatan adalah :

a) Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehatb) Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan

yang berkualitasc) Meningkatkan Sistem Surveillance Monitoring dan Informasi

Kesehatand) Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan

3

4. Sasaran Departemen Kesehatan

Departemen Kesehatan memiliki tujuh belas sasaran utama sebagaipenjabaran dari empat strategi utama di atas, yaitu :

a) Seluruh desa menjadi desa siagab) Seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehatc) Seluruh keluarga sadar gizid) Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutue) Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi

terlindung dari penyakitf) Di setiap desa tersedia SDM Kesehatan yang kompeteng) Di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan alkes dasarh) Puskesmas dan jejaring dapat menjangkau dan dijangkau masyarakat

di wilayah kerjanyai) Pelayanan kesehatan disetiap RS, Puskesmas dan jaringannya

memenuhi standar mutuj) Setiap kejadian penyakit dilaporkan secara cepat dan tepat pada

kades/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekatk) Setiap KLB dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat & tepat

sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakatl) Semua sediaan farmasi, makanan & perbekalan kesehatan memenuhi

syaratm) Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar

kesehatann) Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan yang evidence based

diseluruh Indonesiao) Pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran

Pemerintah Pusat dan Daerahp) Anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya

Pencegahan dan Promosi Kesehatanq) Terciptanya Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan terutama bagi

masyarakat miskin

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertanggungjawab langsung terhadap dua diantara tujuh belas sasaran diatas, yaitusasaran ke-tujuh dan ke-dua belas, yaitu:

Sasaran 7 : Di setiap desa tersedia cukup obat esensial & alkesdasar

Sasaran 12 : Semua sediaan farmasi, makanan & perbekalankesehatan memenuhi syarat

4

5. Nilai-nilai

Berdasarkan semangat yang menjiwai Visi dan Misi yang telah dirumuskan,maka nilai-nilai yang diyakini dan ingin dibangun serta diterapkan adalahsebagai berikut :

a) BERPIHAK PADA RAKYAT : memahami dan ikut merasakanmasalah yang dihadapi dan mau berpartisipasi misalnya pengadaanobat-obatan/vaksin yaitu obat buffer stock Provinsi/Kabupaten/Kota,obat buffer stock Pusat, obat flu burung, obat untuk keluarga miskindan obat oseltamivir. Revitalisasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kotase-Indonesia.

b) BERTINDAK CEPAT DAN TEPAT : mengenali harapan masyarakatdan memenuhi janji secara tepat waktu, menunjukkan rasa hormat,komitmen, dan mendorong partisipasi karyawan dalam pelayananmasyarakat.

c) KERJASAMA TIM : bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri.

d) INTEGRITAS YANG TINGGI : bekerja dengan ketulusan hati,kejujuran, berkepribadian yang teguh dan bermoral tinggi.

e) TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS : melaksanakan tugas secaratransparan dan hasil kerja dapat dipertanggung-jawabkan dandipertanggung-gugatkan kepada publik.

C. Susunan Organisasi Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Adapun susunan organisasi di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan adalah:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal2. Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional3. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik4. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan5. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan.

5

BAB II

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1. TujuanProgram ini bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataanketerjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obattradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika.

2. Sasarana) Ketersediaan obat esensial-generik disarana pelayanan kesehatan

menjadi 95%.b) Anggaran untuk obat esensial-generik di sektor publik setara dengan

1 USD/kapita/tahun.

3. Kebijakan Pelaksanaan :a) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk

meningkatkan kualitas sarana pelayanan kefarmasian sampai tingkatdesa.

b) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untukmeningkatkan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan farmasidan alat kesehatan.

c) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untukmeningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan,khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup danmudah diperoleh setiap saat dengan harga terjangkau dan kualitasterjamin.

d) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untukmelaksanakan perizinan dalam rangka perlindungan terhadappenggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhistandar mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

e) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untukmenyelenggarakan pelayanan farmasi yang berkualitas melaluipenerapan jabatan fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker sertapelaksanaan pendidikan berkelanjutan.

f) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untukmenyelenggarakan pembinaan, advokasi, dan promosi penggunaanobat rasional.

g) Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untukmeningkatkan pelaksanaan harmonisasi standar regional maupuninternasional.

6

4. Kegiatan Pokok dan kegiatan indikatif program ini :

a) Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan hargaobat dan perbekalan kesehatan :

1) Menyusun dan menerapkan kebijakan peningkatan ketersediaan,pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan;

2) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalammanajemen suplai dan pengelolaan obat dan perbekalankesehatan sektor publik di pelayanan kesehatan dasar;

3) Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasimanusia;

4) Mengintegrasikan obat tradisional/komplementer dan alternatifyang memenuhi persyaratan, kedalam sistem pelayanankesehatan nasional;

5) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat tradisional/komplementer dan alternatif;

6) Meningkatkan pemerataan obat esensial, termasuk obat-obatuntuk HIV/AIDS, malaria, TB, penyakit anak dan penyakit tidakmenular;

7) Meningkatkan dana publik untuk obat sejalan dengan mekanismesadar biaya (cost containment mechanism);

8) Meningkatkan pemerataan obat;9) Menyusun kebijakan harga obat dan informasi perubahan harga

obat;10) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan kebijakan obat generik;11) Mendorong pengembangan produksi dalam negeri;12) Meningkatkan Cara Pengadaan Obat Yang Baik (Good

Procurement Practices) dan efisiensi pengadaan obat;13) Menjamin ketersediaan dan mencegah penyalahgunaan narkotik

dan psikotropik;14) Melaksanakan dan memonitor regulasi dibidang obat dan

perbekalan kesehatan secara efektif;15) Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi

dibidang obat dan perbekalan kesehatan.

b) Menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi persyaratanmutu, keamanan dan kemanfaatan :

1) Menyusun menerapkan dan memutahirkan kebijakan peningkatanmutu, keamanan dan kemanfaatan obat dan perbekalankesehatan;

2) Melindungi aspek kesehatan masyarakat denganmempertimbangkan kesepakatan internasional, regional, danbilateral;

3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidangproduksi dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan;

4) Meningkatkan sistem jaminan mutu dibidang obat dan perbekalankesehatan;

7

5) Melaksanakan Post-marketing surveillance mengenai keamananobat dan perbekalan kesehatan yang berkesinambungan;

6) Menurunkan peredaran obat-obat substandar dan obat palsu;7) Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi, serta

mengembangkan networking.

c) Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasirumah sakit :

1) Menyusun dan menerapkan kebijakan peningkatan mutupelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit yang terusdiperbaharui dan diimplementasikan serta dimonitor dan dievaluasisecara reguler dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan,pengembangan dan intersektoral;

2) Melindungi aspek-aspek kesehatan masyarakat denganmempertimbangkan kesepakatan internasional, regional, danbilateral;

3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kefarmasianmelalui pelaksanaan jabatan fungsional Apoteker dan AsistenApoteker;

4) Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasimanusia;

5) Menerapkan etika profesi dan mengimplementasikan praktekantikorupsi dalam sektor kefarmasian;

6) Mengintegrasikan obat tradisional/komplementer dan alternatifkedalam sistem pelayanan kesehatan nasional setelah memenuhipersyaratan;

7) Menyusun dan memperbaharui norma, standar, dan pedomanpelayanan kefarmasian di komunitas dan rumah sakit;

8) Melaksanakan dan memonitor regulasi dibidang pelayanankefarmasian secara efektif;

9) Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi;10) Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi, serta

mengembangkan networking;11) Menyelenggarakan pelatihan tentang pelayanan kefarmasian yang

baik.

d) Peningkatan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalankesehatan :

1) Menyusun dan menerapkan kebijakan kerasionalan penggunaanobat dan perbekalan kesehatan yang terus menerus diperbaharuidan diimplementasikan serta dimonitor dan dievaluasi secarareguler, dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan,pengembangan dan intersektoral;

2) Melindungi aspek-aspek kesehatan masyarakat denganmempertimbangkan kesepakatan internasional, regional, danbilateral;

8

3) Melakukan advokasi kerasionalan penggunaan obat oleh profesikesehatan dan konsumen;

4) Menyusun dan mendesiminasikan daftar obat esensial, pedomanklinis, dan formularium;

5) Menyebarluaskan informasi obat yang independen dan dapatdipercaya;

6) Mendorong promosi obat yang bertanggungjawab dan etis kepadaprofesi kesehatan dan konsumen;

7) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen;8) Membentuk komite obat dan terapi di institusi kesehatan tingkat

nasional maupun daerah;9) Menyusun pedoman pencegahan resistensi antibiotika;10)Meningkatkan kerasional penggunaan obat melalui pendekatan

strategi cost-effective

5. Kegiatan Pokok RPJMN 2004-2009

Kegiatan Pokok Program Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuaiRPJMN adalah :

a) Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatanb) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatanc) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatand) Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan

terutama untuk penduduk miskine) Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah

sakit

6. Pembiayaan

Pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dibiayai melalui :

a) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2007 setelah revisi sebesarRp. 907.422.678.000,-. mbilan ratus tujuh milyar empat ratus duapuluh d

ua juta ena

delapan ribu ru

9

Tabel-1: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA

NO Kode Satker Nama Satker AlokasiSetelah Revisi

(Rp)

Realisasi (Rp) %

1 446003Dit. Bina ProdisAlkes 3,420,254,000 3,033,094,412

88.68%

2 465895Set Ditjen Binfardan Alkes 893,668,268,000 566,686,807,553

63.41%

3 465977 Dit. Bina POR3,890,454,000 3,847,927,750

98.91%

4 465983 Dit Bina FarmasiKomunitas danKlinik 3,388,100,000 3,271,707,100

96.56%

5 465992 Dit. Bina ObatPublik danPerbekkes 3,055,602,000 2,468,477,950

80.79%

JUMLAH 907,422,678,000 579,308,014,765 63.84%

b) DIPA DekonsentrasiProgram Bina kefarmasian dan alat kesehatan yang dilaksanakanoleh propinsi dibiayai melalui DIPA Dekonsentrasi semula sebesarRp. 40.000.000.000,-, namun setelah revisi berubah menjadi sebesarRp. 27.909.409.000,-

27.909.409.000c) DIPA Tugas Pembantuan

Untuk rehabilitasi dan sarana Gudang Farmasi Kabupaten/Kotadibiayai melalui DIPA Tugas Pembantuan tidak mengalamiperubahan setelah revisi DIPA yaitu sebesar Rp. 44.000.000.000,-

d) Dana WHO bekerja sama dengan Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007

e) Dana JICA bekerja sama dengan Direktorat Bina Obat Publik danPerbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2007.

10

Tabel -2: Daftar Kegiatan Yang Dibiayai Dana JICA

No Kegiatan

Tempat &Tanggal

PelaksanaanAlokasi (Rp) Realisasi(Rp) %

1 Pelatihan pengenalansoftware pengelolaanobat Kab/Kota

Jakarta9-10 Maret 2007

53.418.400 53.252.400 99,69

2 Pertemuan finalisasimodul pengelolaanobat publik danperbekalan kesehatandi Kab/Kota danmodul TOTpengelolaan obatpublik danperbekalan kesehatandi Puskesmas.

Cimacan,12-16 Maret 2007

70.063.200 64.859.900 92,57

3 Pertemuanpenyusunan modulpengelolaan obat diPustu.

Ciloto24-26 April 2007

56.706.300 54.689.700 96,44

4 Pertemuan TOTpengelolaan obatpublik di Pustu.

Cimacan12-15 Juni 2007

73.152.000 73.118.500 99,95

5 PelatihanPengelolaan Oblikdan Perbekkes diPuskesmasPembantu

Lombok Barat1-3 Agustus 2007

41.199.000 41.199.000 100


Lombok Tengah1-3 Agustus 2007

37.459.000 37.459.000 100


Lombok Timur1-3 Agustus 2007

37.939.000 37.939.000 100

11

No Kegiatan

Tempat &Tanggal

PelaksanaanAlokasi (Rp) Realisasi(Rp) %


Bengkulu7-9 Agustus 2007

26.625.800 26.516.800 99,59


Bengkulu Utara7-9 Agustus 2007

34.715.800 34.715.800 100


Rejang Lebong7-9 Agustus 2007

37.255.800 37.255.800 100

Jumlah 468.534.300 461.005.100 98,39

Tabel - 3: Daftar Kegiatan Yang Dibiayai Dana WHO

No Kegiatan AlokasiAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp.)

% Keterangan /Sumber Dana

1 Training of Trainer forHealth Professionalsand CommunityEmpowermentRegarding RationalUse of Medicine

47.103.200 47.097.960 99,98 WHO /Dilaksanakan olehDit BinaPenggunaan obatRasional

2 Training of Trainer forMTP Technique andTraining of MotherActivities Learning ToPromote Rational Useof Medicine for HealthProfessional

90.113.800 89.895.400 99,75 WHO /Dilaksanakanoleh Dit BinaPenggunaan obatRasional

12

No Kegiatan AlokasiAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp.)

% Keterangan /Sumber Dana

3 To conduct of Trainersfor HealthProfessionals onAdvocasy AbilityRegarding RationalUse of Medicine

24.598.000 24.577.800 99,95 WHO /Dilaksanakanoleh Dit BinaPenggunaan obatRasional

4 CommunityEmpowermentRegarding The RationalUse of Drug at DesaSiaga

52.250.000 52.243.950 100 WHO /Dilaksanakanoleh Dit BinaPenggunaan obatRasional

5 To conduct Training ofTrainers on MedicineInformation Services inHospital

44.065.800 43.690.000 99,94 WHO /Dilaksanakanoleh Dit BinaKomunitas danKlinik

Jumlah 258.121.800 257.505.100 99,76

13

BAB III

SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan sampai akhir tahun 2007 berjumlah 181orang, dengan perincian pejabat struktural 59 orang, jabatan fungsional 8orang dan tenaga staf sebanyak 114 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel-4 dibawah ini:

Tabel - 4: Distribusi Pegawai Menurut Unit Kerja dan Jabatan Tahun 2007

JABATAN

STRUKTURAL FUNGSIONAL STAFNO UNIT KERJA JUMLAH

1 Setditjen Bina Farmasi dan Alkes 18 8 49 75

2Direktorat Bina Penggunaan ObatRasional

10 14 24

3Direktorat Bina Farmasi Komunitas danKlinik

10 16 26

4Direktorat Bina Obat Publik danPerbekkes

10 19 29

5Direktorat Bina Produksi dan DistribusiAlkes

11 16 27

J u m l a h 59 8 114 181

Jenjang pendidikan masih merupakan indikator yang cukup sensitif untukmenilai kekuatan SDM suatu institusi. Berdasarkan jenjang pendidikan,Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada 36 orang S2, 45 orang Apoteker, 3orang dokter, 1 orang dokter gigi, 24 orang sarjana lainnya serta 12 orangDiploma-3, Asisten Apoteker 5 orang, SMA 53 orang dan SMP 2 orang.Sedangkan Tabel-5 memperlihatkan distribusi pegawai menurut unit kerjadan jenjang pendidikan terakhir.

14

Tabel - 5 : Distribusi Pegawai Menurut Unit Kerja dan Jenjang PendidikanTahun 2007

S-2 APT dr drg SE S.Sos S.Kom ST SH AMDD3

LainAA SMA SMP ∑

NO UNIT KERJA

1Setditjen BinaFarmasi dan Alkes

16 11 2 9 1 1 3 4 2 1 25 75

2Dit. BinaPenggunaan ObatRasional

5 5 3 1 3 5 2 24

3Dit. Bina FarmasiKomunitas danKlinik

6 9 1 1 9 26

4Dit. Bina ObatPublik danPerbekkes

6 9 2 1 3 8 29

5Dit. Bina Produksidan DistribusiAlkes

3 11 1 1 1 1 2 1 6 27

J u m l a h 36 45 3 1 3 13 1 2 5 9 3 5 53 2 181

Adapun distribusi pegawai menurut unit kerja dan golongan kepangkatandapat dilihat pada tabel-6 berikut:

Tabel - 6 : Distribusi Pegawai Menurut Unit Kerja dan Golongan Tahun2007

II III IVNO UNIT KERJA

∑ % ∑ % ∑ %

∑ %

1 Sekretariat Bina Farmasi dan Alkes 8 10.67 60 80 7 9.33 75 41.4

2Direktorat Bina Penggunaan ObatRasional

5 20.83 13 54.2 6 25 24 13.3

3Direktorat Bina Farmasi Komunitas danKlinik

3 11.54 16 61.5 7 26.9 26 14.4

4Direktorat Bina Obat Publik danPerbekkes

3 10.35 21 72.4 5 17.2 29 16

5Direktorat Bina Produksi dan DistribusiAlkes

3 11.11 19 70.4 5 18.5 27 14.9

J u m l a h 22 12.2 129 71.3 30 16.6 181 100

15

Sedangkan distribusi pegawai menurut unit kerja dan jenis kelamin dapatdilihat pada tabel - 7 berikut :

Tabel - 7 : Distribusi Pegawai Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin Tahun2007

Perempuan Laki-lakiNo Unit Kerja

∑ % ∑ %

JumlahPegawai

Persen

1 Setditjen Binfar & Alkes 35 46.67 40 53.33 75 41.44

2 Dit Bina Penggunaan Obat Rasional 13 54.17 11 45.83 24 13.26

3 Dit Bina Farmasi Komunitas & Klinik 18 69.23 8 30.77 26 14.36

4 Dit Bina Obat Publik & Perbekkes 18 62.07 11 37.93 29 16.02

5 Dit Bina Produksi & Distribusi Alkes 19 70.37 8 29.63 27 14.92

JUMLAH 103 78 181 100.00

PERSENTASE 56.91 43.09

B. Keuangan

1. Pelaksanaan Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematandan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatansebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja KementerianNegara/Lembaga.

Rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel - 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi per-Jenis Satuan Kerja

No Uraian AnggaranSemula (Rp)

Anggaran setelahRevisi (%)

RealisasiBelanja (Rp)

Persentase(%)

1 Satuan KerjaPusat

687.343.120.000 907.422.678.000 579.308.014.765 63,84

2 Dekonsentrasi 40.000.000.000 27.909.409.000 22.418.395.812 80,33

3TugasPembantuan

44.000.000.000 44.000.000.000 41.522.389.547 94,37

Jumlah 771.343.120.000 979.332.087.000 643.248.800.124 65,68

16

Dari tabel-8 dapat dijelaskan bahwa dana Dekonsentrasi terealisasi hanya80,33%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan Menteri Keuangan No.S.348/MK.02/2007, tertanggal 30 Juli 2007 tentang penyesuaian BelanjaPerjalanan Dinas tidak mengikat yaitu sisa anggaran yang dapatdipergunakan hanya 30%. Selain itu DIPA Revisi terlambat diterima sehinggasisa anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dana Dekonsentrasi yang masih terlihat realisasinya Rp.0,- (NOL) adalahDinas Kesehatan Propinsi Banten. Hal ini disebabkan karena adanya tandabintang yang diajukan pencairannya tidak turun sampai akhir tahun anggaran(lihat lampiran -2).

Dana Tugas Pembantuan yang masih terlihat realisasinya Rp.0,- (NOL)adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Hal ini disebabkan pada saatpengajuan SPP/SPM oleh KPPN ditolak karena tidak terdapat biayaperencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu dilakukan revisi DIPA, namunpada akhir tahun anggaran revisi DIPA tersebut baru turun (lihat lampiran-3).

Grafik -1 : Rincian Anggaran dan Realisasi per-Jenis Satuan Kerja

0

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

800,000,000,000

900,000,000,000

1,000,000,000,000

Satker Pusat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan

AnggaranSetelah RevisiRealisasi Belanja

17

Tabel -9 : Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja

Kode JenisBelanja

Uraian JenisBelanja

Anggaran setelahRevisi (%)

Realisasi Belanja(Rp)

Persentase(%)

51 BelanjaPegawai

13.289.148.000 9.180.201.846 69,08

52 Belanja Barang 619.387.848.000 290.441.458.656 46,89

53 Belanja Modal 46.655.091.000 44.020.184.109 94,35

57 Belanja Sosial 300.000.000.000 299.573.794.150 99,86

Jumlah 979.332.087.000 643.215.638.761 65,68

Dari tabel -9 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi tersebut berasal dariseluruh satuan kerja dalam lingkup UAPPA-E1 yang tersebar di 33 provinsi.Untuk Belanja Pegawai terserap 69,08% disebabkan karena Belanja Vakasiyang semula dialokasikan sebesar Rp. 200.000,- per bulan ternyatadirealisasikan hanya Rp. 75.000,- per bulan. Begitu pula Belanja Barangterserap 46,89% disebabkan karena pengadaan barang pada SatkerSekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adayang tidak terealisasi yaitu pengadaan vaksin flu burung, obat flu burung,Early Detection Kit, Pembuatan Naskah Akademik RUU tentang Obat danRevisi regulasi per Undang-undangan tentang pangan (naskah akademik &RPP). Hal ini disebabkan pengadaan Barang/Jasa tersebut tidak mungkindilaksanakan dengan waktu yang terbatas karena APBNP Revisi III baruturun pada tanggal 23 November 2007.

Grafik - 2 : Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja

0

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang

Belanja

Modal

Belanja

Sosial

Anggaran SetelahRevisiRealisasi Belanja

18

BAB IV

REALISASI KEGIATAN TAHUN 2007

A. REALISASI KEGIATAN DUKUNGAN DAN OPERASIONAL

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikanpelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkunganDirektorat Jenderal.

b. Fungsi

1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran,penyediaan data dan informasi serta perizinan yang berkaitandengan obat dan makanan;

2) Pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan, rumah tangga,perlengkapan dan kepegawaian;

3) Pengelolaan urusan keuangan;4) Penyiapan bahan penataan organisasi dan jabatan fungsional;5) Penyiapan bahan urusan hukum dan hubungan masyarakat;6) Evaluasi dan penyusunan laporan.

2. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes terdiri dari 4 bagian yaitu :

a. Bagian Umum dan Kepegawaian yang terdiri dari Kasubbag TataUsaha dan Gaji, Kasubbag Rumah Tangga dan KasubbagKepegawaian

b. Bagian Program dan Informasi yang terdiri dari Kasubbag Program,Kasubbag Data dan Informasi dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

c. Bagian Keuangan terdiri dari Kasubbag Anggaran, KasubbagPerbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi & Akuntansi

d. Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari Kasubbag Hukum,Kasubbag Organisasi dan Kasubbag Humas

Sumber daya manusia yang ada di sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan berjumlah 75 orang, terdiri dari pejabat struktural 18 orangtermasuk Dirjen Binfar dan Alkes serta Sekretaris Ditjen Binfar dan Alkes,jabatan fungsional 8 orang dan staf 49 orang.

19

3. Keuangan

Anggaran Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2007 sebesar Rp.893.668.268.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 566.686.807.553,-(63,41%).

4. Regulasi dan Sertifikasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalamhal ini Bagian Hukum dan Organisasi menangani izin Usaha yaitu izinIndustri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar BahanBaku Farmasi (PBBBF), Industri Obat Tradisional dan Industri Kosmetika.Surat Keputusan izin usahanya ditandatangani oleh Direktur Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan. Sampai Bulan Desember tahun 2007.Total usulan 274 buah, izin yang telah diterbitkan 268 buah.

Secara rinci izin PBF yang diterbitkan oleh Bagian Hukum & Organisasisebanyak 197 buah, izin PBBBF yang diterbitkan sebanyak 21 buah, izinIndustri Farmasi yang diterbitkan sebanyak 19 buah, izin Industri ObatTradisional yang diterbitkan sebanyak 15 buah, dan izin Industri Kosmetikayang telah diterbitkan sebanyak 16 buah. Pada prinsipnya semua berkasyang masuk diproses dan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitungsetelah berkas lengkap SK perizinan sudah diterbitkan. Untuk lebih jelasdapat dilihat pada lampiran 3, 4, 5, 6 dan 7.

Grafik - 3 : Realisasi Perizinan PBF, PBBF, Industri Farmasi, ObatTradisional, dan Kosmetika Tahun 2007.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

PBF PBBBF Industri

Farmasi

IOT Industri

Kosmetika

Realisasi

20

Selain izin usaha, Setditjen Binfar dan Alkes juga menerbitkan izinimpor/ekspor prekursor, psikotropika dan narkotika, yang meliputi izinImportir Produsen (IP-Prekursor) 42 buah, Importir Produsen Psikotropika(IP-Psikotropika) 17 buah, Importir Produsen Narkotika (IP Narkotika) 2 buahkhusus untuk PT. Kimia Farma, Importir terdaftar Prekursor 2 (IT-Prekursor)1 buah, Importir terdaftar Psikotropika (IT-Prekursor) 3 buah, EksportirProdusen Prekursor (EP-Prekursor) 4 buah, Eksportir Produsen Psikotropika(EP-Psikotropika) sebanyak 4 buah, Surat Persetujuan Impor/Ekspor(SPI/SPE Prekursor) 232 buah, Surat Persetujuan Impor (SPI) Narkotika 39buah (Lampiran 8, 11, 12,13, 14)

Selama tahun 2007 jumlah total izin yang dikeluarkan sebanyak 344 buah.Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel - 10: Daftar Perizinan Prekursor, Psikotropika, danNarkotika yang Diterbitkan Tahun 2007

KATEGORI PREKURSOR/ JUMLAHPSIKOTROPIKA/NARKOTIKA

IP PREKURSOR 42

IP PSIKOTROPIKA 17

IP NARKOTIKA 2

SPI NARKOTIKA 39

SPI/SPE PREKURSOR 232

EP PREKURSOR 4

EP PSIKOTROPIKA 4

IT PREKURSOR 1

IT PSIKOTROPIKA 3

Jumlah 344

5. Perundang – undangan

Dalam tahun 2007 telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai terobosan di bidang kefarmasian, yaitu :

a. Peraturan Presiden RI Nomor: 94 Tahun 2007 tentang Pengendaliandan Pengawasan Atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obatspesifik dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat

b. Peraturan Presiden RI Nomor: 95 Tahun 2007 tentang PerubahanKetujuh Atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah

c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 208/Menkes/SK/II/2007tentang Pedoman Umum Pengadaan Perbekalan Kesehatan Tahun2007

21

d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 284/Menkes/Per/III/2007tentang Apotek Rakyat

e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional

f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.521/Menkes/SK/IV/2007 tentang Harga Obat Generik

g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:695/Menkes/PER/VI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Kesehatan Nomor: 184/Menkes/Pr/II/1995 tentangPenyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker

h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 696/Menkes/PER/VI/2007 tentang Harga Obat Generik Bernama DagangPada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah

i. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 904/Menkes/SK/VIII/2007tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Kewenangan di LingkunganDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

j. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 955/Menkes/SK/VIII/2007tentang Obat-Obat Tambahan di Luar Formularium pada JaminanPemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007

Sedangkan peraturan perundangan bidang kefarmasian yang masihdalam proses penyelesaian, yaitu :

a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian.

b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Prekursor.

6. Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan di Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kewarganegaraan

1) Telah dilaksanakannya pembayaran kepada pegawai dilingkunganDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yangterdiri dari pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi.

2) Telah terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai sebagaipenunjang dalam pelaksanaan kedisiplinan dan tata tertib pegawaiDitjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

22

3) Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinankel.kerja/konsultasi di dalam dan luar negeri

4) Pengadaan perlengkapan kantor (ATK, Barang cetak, Alat rumahtangga, Langganan majalah) keperluan sehari-hari perkantoran.

5) Terbayarnya langganan daya dan jasa

6) Terlaksananya perawatan gedung kantor dan gedung obat sertabiaya pemeliharaan peralatan dan mesin seperti AC split,peralatan komputer dan barang inventaris lainnya.

7) Telah dilaksanakannya perawatan sarana dan prasarana kantor.

8) Penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan,perpustakaan dan dokumentasi:

a) Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan Ditjen Binfardan Alkes.

b) Terselenggaranya perpustakaan/kearsipan/ dokumentasi

Menghadiri undangan untuk kegiatan TU dari Unit terkaityaitu undangan TU Biro Umum yang dilaksanakan diBapelkes Sukajadi Bandung sebanyak 5 orang.

Menghadiri undangan Arsip Nasional (pelatihanPengawasan Arsip) yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d.10 November 2007 di Diklat Arnas Bogor sebanyak 2 orang.

Menghadiri undangan Arsip Nasional (pelatihan PenilaiJabatan Arsiparis) yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d.17 November 2007 di Diklat Arnas Bogor sebanyak 2 orang.

Terbinanya tata persuratan Ditjen Binfar dan Alkes yangdilaksanakan di Denpasar, Bali pada tanggal 14 s.d. 17 Mei2007 dengan peserta sebanyak 25 orang.

c) Terlaksananya Konsolidasi dalam tata kearsipan dengan ArsipNasional yang dilaksanakan pada tangal 7 s.d. 10 Juni 2007 diBapelkes Cimacan sebanyak 15 orang.

9) Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi.

23

b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

1) Administrasi Kegiatan.

2) Penyusunan naskah buku lainnya.

a) Pembuatan himpunan perundang-undangan dalam bentukbuku

b) Pencetakan buku peraturan jabatan fungsional Apoteker danAsisten Apoteker

3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis

a) Terlaksananya pelatihan manajemen peningkatan SDM dibidang kesekretariatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d.26 April di Bapelkes Cilandak dengan jumlah peserta 2 orang.

b) Terlaksananya pelatihan dan penyempurnaan software gajiDitjen Binfar dan Alkes yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d.26 Agustus 2007 dengan jumlah peserta 7 orang.

c) Terlaksananya pengembangan sumber daya petugas hukumsejumlah 5 orang.

4) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

a) Terlaksananya Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Apotekerdan Asisten Apoteker yang dilaksanakan pada minggu I, II. IIIdan IV di 26 provinsi (31 Kota & 21 Kabupaten)

b) Meningkatnya Kemampuan 35 orang pegawai Ditjen Binfar danAlkes dibidang Perencanaan.

5) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

a) Tersusunnya Pemutakhiran Data Kepegawaian yangdilaksanakan pada tanggal 12 s.d.14 Nopember 2007, di BogorJawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang.

b) Terlaksananya Percepatan penyelesaian Sistem InformasiManajemen Kepegawaian (SIMK) bagi Pegawai Negeri Sipilyang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d.14 Nopember 2007, diBogor Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang.

c) Terlaksananya pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)PNS yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2007 diBogor Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang.

24

d) Tersusunnya formasi pegawai di lingkungan Ditjen Binfar danAlkes yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d.11 Agustus 2007di Bogor Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 30orang.

e) Terlaksananya pembahasan dan penilaian Tim PenilaiJabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker sebanyak12 kali pertemuan yang dilaksanakan di Bogor Jawa Baratdengan jumlah peserta sebanyak 28 orang.

f) Terkoordinasinya administrasi kepegawaian Ditjen Binfar danAlkes sejumlah 4 kali pertemuan

6) Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa.Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi BidangKefarmasian dan Alkes di 33 provinsi (lihat lampiran 15 s.d. 17)

7) Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program

a) Tersusunnya bahan rapat kerja DPR dan Pidato Presiden.

b) Tersusunnya program dan rencana kerja Sekretariat DitjenBinfar dan Alkes yang terdiri dari membahas rencana kerjatahunan, mengevaluasi pembahasan rencana program,menyusun anggaran biaya, persiapan awal menyusunprogram yang diikuti dengan pertemuan lanjutan, menyusunRKAKL, menyusun DIPA dan menyusun programdekonsentrasi.

8) Terbina dan terevaluasinya hasil-hasil pemeriksaan (LHP) dantindak lanjut.

9) Terselenggaranya humas dan protokol untuk meliput kegiatanyang ada di Ditjen Binfar dan Alkes.

10) Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi.

a) Tersusunnya buletin Infarkes Ditjen Binfar dan Alkes.

b) Terlaksananya Press Tour mengikuti kunjungan kerjaMenkes/Dirjen Binfar dan Alkes.

c) Terlaksananya pameran Ditjen Binfar dan Alkes.

d) Terpromosinya Ditjen Binfar dan Alkes melalui media massadengan adanya dialog interaktif TV baik di TVRI maupun TVswasta lainnya.

25

11) Evaluasi/Laporan kegiatan

Terlaksananya konsinyasi penyusunan laporan tentang perijinanPBF, Industri Farmasi, IOT, Kosmetika dan Prekursor.

12) Rapat-rapat koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi

a) Terlaksananya rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan KelompokKerja yang dilaksanakan secara rutin.

b) Terlaksananya Rapat Konsultasi Teknis Program BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan yang diselenggarakan diMedan tanggal 12 s.d. 16 Februari 2007 dan di Surabaya padatanggal 28 s.d. 30 Mei 2007.

13) Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan PelaksanaanAnggaran:

a) Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yangdilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 10 Januari 2007 di BandungJawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang.

b) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan anggarandilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 17 Januari 2007 diBandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 24orang.

c) Tersusunnya petunjuk teknis pertanggungjawaban pengelolaankeuangan dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 April 2007 diBandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 21orang.

d) Tersusunnya harga perhitungan sendiri (HPS)/Owner Estimate(OE) dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Maret 2007 diBandung Jawa Barat, dengan jumlah peserta sebanyak 31orang.

e) Tersusunnya pembukuan dan verifikasi pertanggung jawabankeuangan semester I dan II dilaksanakan pada tanggal 21 s.d.23 Mei 2007 di Bandung Jawa Barat, dengan jumlah pesertasebanyak 9 orang, dan tanggal 17 s.d. 19 September 2007dengan jumlah peserta sebanyak 5 orang.

f) Terlaksananya rekonsilidasi data perhitungan anggaran (PA)semester I dan II dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 April2007 di Bandung Jawa Barat, dengan peserta sebanyak 10

26

orang dan tanggal 16 s.d. 18 Juli 2007 di Ciloto, dengan jumlahpeserta sebanyak 5 orang.

g) Terlaksananya tindak lanjut hasil pembukuan dan verifikasipertanggungjawaban keuangan dilaksanakan pada tanggal 18s.d. 20 Juni 2007 di Bandung Jawa Barat dengan jumlahpeserta sebanyak 11 orang.

h) Terevaluasinya pelaksanaan anggaran dilaksanakan di JawaBarat sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta sebanyak 7orang/pertemuan.

14) Penelitian klasifikasi, registrasi, penerapan sistem kearsipan.

a) Terevaluasinya penerapan kearsipan dilaksanakan padatanggal 10 s.d. 12 Desember 2007 di Bapelkes SukajadiBandung dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang.

b) Tersusunnya petunjuk teknis tentang tata persuratan dilingkungan Ditjen Binfar dan Alkes dilaksanakan pada tanggal23 s.d. 25 Maret 2007 di Bapelkes Sukajadi Bandung denganjumlah peserta sebanyak 23 orang.

15) Terlaksananya pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang/surat.

16) Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan danbantuan hukum

a) Tersusunnya review/inventaris peraturan perundang-undanganbidang obat, bahan obat dan bidang perbekalan kesehatan.

b) Tersusunnya review/inventaris peraturan perundang-undangandi bidang psikotropika dan bahan berbahaya

c) Tersusunnya review/inventaris peraturan perundang-undanganbidang makanan dan minuman serta obat tradisional

d) Terpantaunya penanganan kasus hukum, pengaduanmasyarakat Ditjen Binfar dan Alkes

e) Tersusunnya pembahasan peraturan hak paten obat untukkepentingan masyarakat

f) Tersusunnya review pembahasan perundang-undangantentang praktek kefarmasian

g) Tersusunnya review inventaris peraturan perundang-undangantentang narkotika

27

h) Tersusunnya review pembahasan perundang-undangantentang prekursor.

17) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.

a) Terlaksananya pembinaan perbendaharaan dalam rangkapeningkatan SDM

b) Tersusunnya buku petunjuk tambahan pelaksanaan anggaran

c) Tersusunnya bahan nota keuangan.

d) Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan Ditjen Binfar danAlkes

e) Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan keuangan di 32provinsi

f) Tersusunnya buku laporan realisasi dilaksanakan pada tanggal27 s.d. 29 Desember 2007 di Jawa Barat dengan jumlahpeserta sebanyak 6 orang

g) Terlaksananya penyuluhan bendaharawan di bidangpengelolaan keuangan di Departemen Keuangan

18) Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem AkuntansiPemerintah

a) Terbinanya Sistem Akuntansi Pemerintah dalam rangkapeningkatan SDM dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 29 April diBandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 12orang/pertemuan.

b) Terlaksananya pengolahan data Sistem Akuntansi Pemerintah(SAP) semester I dan II dilaksanakan dua kali pertemuan yaitupada tanggal 18 s.d. 20 Januari 2007 di Bandung yang diikutioleh 11 orang peserta, dan pada tanggal 9 s.d 11 juli 2007 diBandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 10orang.

c) Terlaksananya rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Pemerintah(SAP) semester I dan II dilaksanakan tiga kali pertemuan yaitu :

tanggal 16 s.d. 18 Februari 2007, dilaksanakan diBandung dengan diikuti oleh 11 orang peserta

tanggal 26 s.d. 28 Maret 2007 dilaksananakan Cisarua,Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 5 orang

tanggal 19 s.d. 21 April 2007 bertempat di Cisarua yangdiikuti oleh 7 orang peserta

28

d) Tersusunnya buku laporan realisasi anggaran dan neraca Tk.Eselon I dilaksanakan dua kali pertemuan pada tanggal 16 s.d.18 April 2007, diikuti oleh 10 orang peserta, dan pada tanggal3 s.d. 5 September 2007 diikuti oleh 4 orang peserta, yangsemuanya dilaksanakan di Jawa Barat.

e) Terlaksananya technical assistant Sistem Akuntansi di 20provinsi.

19) Pembinaan penerimaan negara bukan pajak.

a) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan target PNBPdilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Nopember 2007 diBandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 5orang.

b) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancanganpenetapan biaya PNBP untuk pelayanan prodis alkesdilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Januari 2007 diBandung, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 14orang.

c) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besarantarif PNBP untuk pelayanan prodis alkes dilaksanakan padatanggal 29 s.d. 31 Januari 2007 di Bandung, Jawa Baratdengan jumlah peserta sebanyak 14 orang.

d) Terlaksananya rekonsiliasi realisasi PNBP untuk perhitungananggaran semester I dan II dilaksanakan pada tanggal 10 s.d.12 Desember 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlahpeserta sebanyak 9 orang.

e) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancangan tarifPNBP untuk perijinan PBF dilaksanakan pada tanggal 26 s.d.28 Maret 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah pesertasebanyak 14 orang.

f) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besarantarif PNBP untuk perijinan PBF dilaksanakan pada tanggal 30April s.d. 2 Mei 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlahpeserta sebanyak 14 orang.

g) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancangan tarifPNBP untuk perijinan PBBF dilaksanakan pada tanggal 14 s.d.16 Mei 2007 di Bandung, Jawa Barat dengan jumlah pesertasebanyak 14 orang.

29

h) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besarantarif PNBP untuk perijinan PBBF dilaksanakan pada tanggal 28s.d. 30 Mei 2007 di Jawa Barat dengan jumlah pesertasebanyak 14 orang.

i) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancangan tarifPNBP untuk perijinan IOT & kosmetika dilaksanakan padatanggal 11 s.d. 13 juni 2007 di Jawa Barat dengan jumlahpeserta sebanyak 14 orang.

j) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besarantarif PNBP untuk perijinan IOT dan kosmetika dilaksanakanpada tanggal 25 s.d. 27 Juni 2007 di Jawa Barat denganjumlah peserta sebanyak 14 orang.

k) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancangan tarifPNBP untuk perijinan prekusor dan importir prekusordilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2007 di Jawa Baratdengan jumlah peserta sebanyak 11 orang.

l) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besarantarif PNBP untuk perijinan prekusor dan importir prekusordilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2007 di Jawa Baratdengan jumlah peserta sebanyak 11 orang.

m) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan rancangan tarifPNBP untuk perijinan importir narkotika dan psikotropikadilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 Juni 2007 di Jawa Baratdengan jumlah peserta sebanyak 14 orang.

n) Terlaksananya penyusunan dan pembahasan final besarantarif PNBP untuk perijinan importir narkotika dan psikotropikadilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Juli 2007 di Jawa Baratdengan jumlah peserta sebanyak 14 orang.

20) Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan.

a) Tersusunnya/updating hasil pendataan dan penataan barangmilik negara berbasis SABMN dengan jumlah peserta masing-masing 22 orang yang dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitusebagai berikut:

di lingkungan Setditjen Binfar & Alkes pada tanggal 29Januari s.d. 1 Februari 2007 berlokasi di Serang;

di lingkungan Dit. Bina Farkomnik pada tanggal 19 s.d. 22Februari 2007 berlokasi di Serang;

di lingkungan Dit.Bina Oblik dan Perbekkes pada tanggal 26Februari s.d. 1 Maret 2007 berlokasi di Bandung;

30

di lingkungan Dit.Bina Penggunaan Penggunaan ObatRasional pada tanggal 26 s.d. 29 Maret 2007 berlokasi diBandung;

Di lingkungan Dit.Bina Prodis & Alkes pada tanggal 2 s.d. 5April 2007 berlokasi di Bandung.

b) Tersusunnya protap pengelolaan barang habis pakai yangdilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 Juni 2007 di Bandungdengan jumlah peserta 19 orang dan sosialisasinya yangdilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juni 2007 di Bandungdengan jumlah peserta 22 orang.

c) Tersusunnya spesifikasi fisik pengadaan barang milik negaratahun 2007.

d) Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik/ kekayaannegara untuk tahun 2008 dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 26Juli 2007 di Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 26orang.

e) Terlaksananya menghadiri undangan dalam rangka koordinasikegiatan administrasi dan pengelolaan dari provinsi ataupundari Kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d.18 Februari 2007 di Cisarua Bogor dengan jumlah pesertasebanyak 3 orang.

f) Telah tersusunnya laporan kegiatan pembinaan administrasidan pengelolaan perlengkapan per-triwulan yaitu :

triwulan 1 dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2007di Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang;

triwulan 2 dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 19 Juli 2007di Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang;

triwulan 3 dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 November2007 di Banten dengan jumlah peserta sebanyak 13orang.

g) Terinventarisasinya barang milik kekayaan negara bersumberdana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di 21 provinsidengan jumlah peserta masing-masing dari provinsi 2 orang.

21) Analisis/pengkajian pengembangan organisasi dan tata laksana.

a) Tersusunnya LAKIP Ditjen Binfar dan Alkes

b) Terlaksananya penyempurnaan tata kerja organisasi yaitumembahas rancangan kepmenkes tentang organisasi dan tatakerja.

31

22) Pengembangan kelembagaan

a) Terlaksananya pembekalan pemantapan program NationalHealth Account Ditjen Binfar dan Alkes untuk meningkatkankemampuam SDM serta perjalanan technical assistant ke 30provinsi

b) Terbahas dan tersusunnya materi website Ditjen Binfar danAlkes.

Media website menjadi media komunikasi cepat antarapengelola kesehatan pusat-daerah, akademisi, organisasiprofesi kesehatan dan masyarakat umum serta membukakomunikasi dua arah bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

c) Terlaksananya konsultasi dalam rangka peningkatan kompetisipengelolaan data dan pengembangan SIK

d) Terlaksananya pengembangan rencana program danpenganggaran Ditjen Binfar dan Alkes

e) Terlaksananya pemantapan kinerja program dekonsentrasi didaerah di 33 provinsi dengan perjalanan dinas 66 orangpejabat/staf di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes

f) Terlaksananya peningkatan kemampuan dibidang pengelolaanWebsite tingkat advance dan data lanjut.

g) Terlaksananya implementasi Sistem Pelaporan Narkotikaditingkat Kabupaten/Kota dan Apotik, RS dan Puskesmas ke66 Kabupaten/Kota di 33 provinsi

h) Terlaksananya pengembangan SDM Kehumasan yaitupendidikan dan pelatihan kehumasan, MC, Fotography sertaPublishing, setting dan Advertising

23) Terlaksananya pengadaan Obat-obatan/vaksin meliputi :

a) Pengadaan obat-obatan Buffer Stock Provinsi sebagai bantuanobat Buffer Stock Provinsi yang dikirim ke 33 Instalasi FarmasiProvinsi dan biaya distribusinya

b) Pengadaan obat-obatan Buffer Stock Pusat sebagai bantuanobat Buffer Stock Pusat yang disimpan di Instalasi FarmasiNasional dan biaya distribusinya

c) Pengadaan obat-obatan cadangan bencana sebagai bantuanobat bencana dan biaya distribusinya

32

d) Pengadaan obat program termasuk obat anti Tuberculosis FDCkategori I

e) Pengadaan obat haji termasuk pengadaan tambahan tas paketobat haji

f) Pengadaan obat program gizi

g) Pengadaan obat poliklinik Departemen Kesehatan

h) Pengadaan obat Buffer Stock Kabupaten/Kota sebagai bantuanobat Buffer Stock Kabupaten/Kota yang disimpan di InstalasiFarmasi Kabupaten/Kota dan biaya distribusinya

24) Pembangunan Gudang/Lapangan penumpukan barangTerlaksananya renovasi Instalasi Farmasi Nasional 50mx10m

25) Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasiTerlaksananya penataan jaringan LAN dilingkungan Ditjen Binfardan Alkes

26) Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana Instalasi FarmasiNasional.

27) Terlaksananya pengadaan meubelair yang terdiri dari meja staf,kursi staf dan lemari arsip.

28) Terlaksananya pengadaan alat pengolah data yaitu 10 unitkomputer, 5 laptop dan 10 unit printer.

29) Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak5 unit.

30) Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional khusus yaitu 2unit kendaraan roda 4 untuk distribusi obat.

31) Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan

a) Terlaksananya monitoring dan pemantapan pelaksanaanpembangunan Instalasi Farmasi Daerah di 46 Kabupaten/Kotadi 23 provinsi.

b) Terlaksananya Analisa Program Obat dan Perbekkes dalamrangka keselarasan rencana aksi di 15 provinsi.

c) Terpantau dan teranalisanya data anggaran di 31 provinsi.

d) Terpantau dan terevaluasinya peraturan perundang-undanganbidang farmasi di 22 provinsi.

33

e) Terevaluasinya pelaksanaan kewenangan wajib dan standarpelayanan minimal bidang kefarmasian dan alat kesehatan di11 provinsi.

f) Termonitor dan terevaluasinya hasil kegiatan promosi di 20provinsi.

g) Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan program obat danperbekkes di 24 provinsi.

h) Terverifikasinya data kefarmasian dan alat kesehatan.

i) Terukurnya indikator program obat dan perbekalan kesehatandi 19 provinsi dan tersusunnya laporan tahunan pelaksanaanprogram dan kegiatan.

32) Fasilitas Penguatan Organisasi

a) Tersosialisasinya organisasi Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan di empat provinsi dengantujuan menyebarluaskan keberadaan Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan ke seluruh Dinas KesehatanKabupaten/Kota sehingga dapat tercapai kualitas optimalpengaturan dan pembinaan pelayanan kefarmasian dan alatkesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kefarmasiankepada masyarakat. Adapun empat provinsi tersebut adalah:

Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d.1 Maret 2007 dengan peserta berjumlah 47 orang yangterdiri dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota , Kepala Subdin/Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota,peserta Dinas Kesehatan Provinsi.

Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada tanggal 19s.d. 22 April 2007 dengan peserta berjumlah 42 orang yangterdiri dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, KepalaSubdin/Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, peserta Dinas Kesehatan Provinsi danBalai POM

Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29Maret 2007 dengan peserta berjumlah 60 orang yang terdiridari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Subdin/SeksiFarmasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, pesertaDinas Kesehatan dan Balai POM

Bali dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007dengan peserta berjumlah 58 orang yang terdiri dari KepalaDinas Kabupaten/Kota, Kepala Subdin/Seksi Farmasi Dinas

34

Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, peserta DinasKesehatan, Rumah Sakit, GP Farmasi, KKP Denpasar,Fakultas Farmasi Universitas Udayana, ISFI dan GakeslabBali.

33) Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publi-kasi :

a) Tersosialisasinya sistem pelaporan PBF dengan tujuanmeningkatkan accessibility dan sharing data antara PBF danDitjen Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan untukmengakomodir pendataan dari PBF serta mempermudahmengolah data dan informasi dari setiap unit kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan di 4 provinsi yaitu: Sumatera Selatan pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2007.

Peserta 59 orang yang terdiri dari 40 orang penanggungjawab PBF serta 10 orang dari Dinas Kesehatan Provinsidan 9 orang dari petugas pusat;

Sumatera Utara pada tanggal 9 s.d. 11 Maret 2007.Peserta 61 orang yang terdiri dari 38 orang penanggungjawab PBF serta 13 orang dari Dinas Kesehatan Provinsidan 10 orang dari petugas pusat;

Jawa Tengah pada tanggal 16 s.d. 18 Maret 2007. Peserta102 orang yang terdiri dari 80 orang penanggung jawabPBF serta 12 orang dari Dinas Kesehatan Provinsi dan 10orang dari petugas pusat;

Kalimantan Barat pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2007.Peserta 60 orang yang terdiri dari 40 orang penanggungjawab PBF serta 10 orang darin Dinas Kesehatan Provinsidan 10 orang dari petugas pusat.

b) Tersosialisasinya perundang-undangan Bidang Farmasi di 5provinsi yaitu :

Provinsi Papua dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 21Februari s.d. 25 Februari 2007 dengan peserta berjumlah55 orang yang terdiri dari Kepala Dinas dan pejabat yangmenangani masalah kefarmasian dari Dinas KesehatanKabupaten/Kota se-provinsi Papua dan dari DinasKesehatan Provinsi

Provinsi Sulawesi Tenggara, dilaksanakan pada tanggal 21s.d. 25 Februari 2007 dengan peserta berjumlah 55 orangyang terdiri dari Kepala Dinas dan pejabat yang menanganimasalah kefarmasian dari Dinas Kesehatan

35

Kabupaten/Kota se-provinsi Papua dan dari DinasKesehatan Provinsi

Provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan di Samarinda padatanggal 26 s.d. 29 April 2007 dengan peserta berjumlah 42orang yang terdiri dari Kepala Dinas dan pejabat yangmenangani masalah kefarmasian dari Dinas KesehatanKabupaten/Kota se-provinsi Kalimantan Timur

Sulawesi Selatan, dilaksanakan di Makasar pada tanggal 22s.d. 25 Maret 2007 dengan peserta berjumlah 61 orangyang terdiri dari Kepala Dinas dan pejabat yang menanganimasalah kefarmasian dari Dinas KesehatanKabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Selatan

Bali, dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 24 s.d. 27 Mei2007 dengan peserta berjumlah 57 orang yang terdiri dariKepala Dinas dan pejabat yang menangani masalahkefarmasian dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-provinsi Bali

c) Tersosialisasinya Kebijakan Obat Tradisional Nasional denganmengundang 66 orang peserta dari 33 provinsi.

B. PROGRAM BINA PENGGUNAAN OBAT RASIONAL

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Direktorat Bina penggunaan Obat Rasional mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi,bimbingan teknis dan pengendalian serta evaluasi di bidang penggunaanobat rasional.

b. Fungsi

1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penggunaanobat rasional dan obat esensial nasional;

2) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional;

3) Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian di bidangpenggunaan obat rasional dan obat esensial nasional;

4) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional;

5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

36

2. Tujuan

Untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dan obat essensial nasionaldi setiap fasilitas kesehatan masyarakat, melindungi masyarakat dari resikopengobatan tidak rasional dan meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitaspelayanan farmasi.

Tujuan yang lebih khusus bidang penggunaan obat rasional adalahterlaksananya penggunaan obat secara rasional di stakeholder maupunmasyarakat.

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan penggunaan obat rasionaldan obat essensial nasional, melakukan promosi, pembinaan dan advokasiuntuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penggunaan obatrasional dan obat essensial nasional, menyusun peraturan perundang-undangan dan mengembangkan SDM kesehatan untuk meningkatkanpenggunaan obat rasional dan obat essensial nasional dan sasaran programdititik beratkan pada produsen obat, penjual obat, pemerintah dan daerah,tokoh masyarakat, pembuat iklan serta dengan sektor terkait.

4. Strategi peningkatan Penggunaan Obat Rasional (POR)

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Bina Penggunaan ObatRasional mewujudkan visi dan misinya yang bertujuan untuk :

a. edukasi yang meliputi pembekalan POR tenaga kesehatan, advokasiPOR dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);

b. manajerial yang meliputi penyusunan norma, standar, pedoman dankebijakan;

c. regulasi yang meliputi kebijakan obat nasional, Komite Nasional Farmasidan Terapi (KNFT), Kebijakan Obat Tradisional Nasional (Kotranas),peresepan obat generik, Harga Eceran Tertinggi (HET), serta SpesialAccess Scheme (SAS).


Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional terdiri dari :

a. Subdirektorat Standarisasi Bimbingan Tekhnis Penggunaan ObatRasional yang terdiri dari Seksi Standarisasi Penggunaan Obat Rasionaldan Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional;

b. Subdirektorat Promosi Penggunaan Obat Rasional terdiri dari SeksiMateri Promosi Penggunaan Obat Rasional dan Seksi KerjasamaPromosi Penggunaan Obat Rasional;

37

c. Subdirektorat Bina obat Esensial Nasional yang terdiri dari SeksiStandarisasi Obat Esensial Nasional dan Seksi Bimbingan dan EvaluasiObat Esensial Nasional;

d. Subbagian Tata Usaha;e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia yang ada di Direktorat Bina Penggunaan ObatRasional berjumlah 24 orang, terdiri dari pejabat struktural 10 orang dan staf14 orang.

6. Keuangan

Anggaran Bina Penggunaan Obat Rasional tahun 2007 sebesarRp.3.890.454.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.847.927.750,- (98,91%).


1) Administrasi UmumTujuan :

a) Terlaksananya seluruh kegiatan Direktorat Bina Penggunaan ObatRasional tahun 2007 sesuai dengan rencana yang telahdijadwalkan dengan baik

b) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai agar mampumengatasi masalah di lingkungan kerja

2) Penyusunan naskah buku lainnya.Tersusunya formularium ilmu penyakit kulit dan kelamin dengantujuan khusus meningkatnya penggunaan obat rasional khususnya dibidang kesehatan kulit dan kelamin.Kegiatan ini diselenggarakan di Provinsi DIY pada tanggal 18 s.d 21April 2007 dengan peserta dan undangan 34 orang.

3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis PORTerlaksananya pembekalan Penggunaan Obat Rasional tenagasupervisi di Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka membina tenagakesehatan untuk peningkatan POR yang diadakan di provinsi-provinsiyaitu :

a) Bali yang diadakan pada tanggal 21 s.d. 23 Juni 2007, denganjumlah peserta pusat dan daerah sebanyak 46 orang.

38

b) Kepri yaitu di Batam pada tanggal 12 s.d. 14 Juli 2007 denganmengundang Kepala Dinas Kesehatan wilayah Sumatera yaitu :provinsi Aceh Darusalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,Jambi, Lampung, Riau dan Bangka Belitung dengan jumlahpeserta pusat dan daerah sebanyak 31 orang.

c) Kalimantan Barat yaitu di Pontianak pada tanggal 14 s.d. 16 Juni2007 dengan mengundang Kepala Dinas Kesehatan wilayahKalimantan yaitu : provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan jumlahpeserta pusat dan daerah sebanyak 46 orang.

d) Sulawesi Utara yaitu di Menado pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2007dengan mengundang Kepala Dinas Kesehatan wilayah Sulawesiyaitu : provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, SulawesiTenggara, Sulawesi Barat dan Dinkes Provinsi Gorontalo denganjumlah peserta pusat dan daerah sebanyak 30 orang.

4) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tenaga Farmasi (Dispenser)

Terlaksananya Pembekalan Tenaga Farmasi (Dispenser) sehinggaterciptanya tenaga farmasi yang profesional yang dapat meningkatkanpenggunaan obat secara rasional dengan sasaran ApotekerPuskesmas Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi.Kegiatan ini dilaksanakan di:

a) Jambi, yang diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Mei 2007,dengan jumlah peserta sebanyak 52 orang, sasaran ApotekerPuskesmas Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi

b) Bandung, yang di selenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Juni 2007dengan peserta sebanyak 74 orang, sasaran Apoteker PuskesmasKabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi

c) Bogor, Gelombang I diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Juni2007 dengan peserta sebanyak 50 orang dengan sasaranApoteker pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit di 11Provinsi di Indonesia.

d) Bogor, Gelombang II diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni2007 dengan peserta sebanyak 56 orang Apoteker pada DinasKesehatan Provinsi dan Rumah Sakit di 11 Provinsi di Indonesia.

39

5) Evaluasi/Laporan kegiatan

a) Tersusunnya laporan Akuntabilitas yang diselenggarakan di Bogortanggal 15 s.d. 17 Nopember 2007 peserta dan para undangansebanyak 15 orang yang dihasilkan sebuah buku LaporanAkuntabilitas Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional.

b) Tersusunnya Laporan Tahunan Tahun 2007 yang diselenggarakandi Bandung pada tanggal 12 s.d. 15 Desember 2007 jumlah panitiadan peserta sejumlah 15 orang yang dihasilkan Buku laporanTahunan Tahun 2007 Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional.

c) Terlaksananya Evaluasi dan implementasi penggunaan obattradisional yang diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24Nopember 2007 di Bandung dengan peserta terdiri dari KepalaSub Dinas/Seksi/Pengelola Farmasi, Dinas Kesehatan Provinsi,Lintas sektor/Program terkait, Tim Pakar Profesional terkait, DokterSP3T di Rumah Sakit terpilih, staf terkait Direktorat BinaPenggunaan Obat Rasional.Kegiatan ini menghasilkan data penggunaan obat tradisional diRumah Sakit Pemerintah.

d) Terlaksananya Evaluasi dan Implementasi SAS di Bogor JawaBarat pada tanggal 12 s.d. 15 April 2007 dengan peserta 50 orangantara lain KFT Rumah Sakit, POM, Ditjen Yanmedik, Prodis AlkesKimia farma dan RSCM. Pada pertemuan ini peserta memahamiyang kembali tugas pokok dan fungsi serta mekanisme pengadaanobat dan alat kesehatan, membentuk tim penilai pusat.

Sesuai dengan SK Kepmenkes No. 1379.A/MENKES/SK/XI/2002tentang Pengelolaan dan Penggunaan Obat, Alat Kesehatan danMakanan Khusus maka ditunjuk Rumah Sakit Pendidikan 11(sebelas) RS Pendidikan ditunjuk sebagai PROS dan dari hasilpertemuan kiranya ditambah jumlahnya serta perlu peninjauankembali SK Menkes tersebut sedangkan PRON tetap ditunjukRumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Untuk SAS kategori A aspek hukumnya dapat ditandatangani olehDirektur Rumah Sakit PROS guna mempercepat keluarnya SASdari pabean.

SAS kategori B ditandatangani oleh Dirjen Binfar & Alkes.Diperlukan sosialisasi bahwa pemerintah telah menunjuk PT KimiaFarma sebagai Importir bagi SAS tersebut.

40

e) Terlaksananya Revisi Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmasuntuk menjadi buku baru sebanyak enam kali pertemuan denganjumlah peserta sebanyak 141 orang.

Pertemuan I tanggal 25 April 2007 diperoleh kesepakatan lintasdirektorat dalam Depkes untuk merevisi setelah 20 tahunlamanya tanpa merubah judul dan merupakan dokumenDepkes yang legalitasnya dengan SK Menkes serta disepakatifocal point revisi adalah Direktorat Bina POR.

Pertemuan II tanggal 3 Mei 2007 disepakati penambahan jenispenyakit yang sekarang ini serta adanya perubahan sistimatikapenulisan pedoman.

Pertemuan III tanggal 12 Juni 2007 dan Pertemuan IV tanggal3 Juli 2007. Pada dua pertemuan ini mengundang IDI, KKI,lintas direktorat untuk keseragaman out line monografi danpembahasan jenis tiap penyakit.

Pertemuan V tanggal 18 Juli 2007 mengundang lintasdirektorat, profesi/ahli (IDI, KKI, Perdoski, PAPDI, IDAI) untukmendapatkan masukan sesuai perkembangan IPTEK.

Pertemuan VI adalah rapat pleno yang dihadiri oleh users dari3 puskesmas selain undangan pertemuan sebelumnya dantersusunnya buku revisi ”Pedoman Pengobatan Dasar diPuskesmas” siap cetak.

6) Terlaksananya Rapat Koordinasi/Kerja Dinas/Pimpinan POKJA diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 16 Maret 2007 di Batam jumlahpeserta dari 33 provinsi dan panitia Pusat sebanyak 114 orang sertapanitia daerah 2 orang. Peserta Dinas kesehatan propinsi dan RumahSakit provinsi yang menerapkan berbagai kebijakan teknis DirektoratBina Penggunaan Obat Rasional.

Tujuan pertemuan adalah: Tercapainya kesamaan persepsi dalam rangka pembinaan dan

peningkatan Penggunaan Obat secara Rasional Diperolehnya indentifikasi potensi dan masalah dalam

meningkatkan penggunaan obat rasional. Sinkronisasi program antara pusat dan Daerah.

7) Terselenggaranya Lomba Sayembara dan Festival di selenggarakandi Hotel Sahid Surabaya, pada tanggal 21 Oktober 2007 denganpeserta terdiri dari 7 Provinsi sebanyak 109 poster yang dilombakan.

41

TIM Juri terdiri dari : Dirjen Binfar dan Alkes Ses Ditjen Binfar dan Alkes Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Kasubdit Promosi POR ISFI Pusat YLKI Pusat IKJ Pusat IDI Pusat

Pada lomba tersebut Tim Juri memutuskan sebagai berikut :

a. Kriteria Poster yang diberikan berupa lukisan/gambar oleh tangandan harus mengandung kesan dan pesan yang singkat, padat,jelas dan lugas tentang : Khasiat/mutu dan keterjangkauan dari obat generik Pentingnya memahami informasi obat yang digunakan sebelum

penggunaannya.

b. Kriteria Penilaian berdasarkan : Kesan dan pesan serta informasi yang disampaikan kepada

masyarakat Komposisi warna/nilai estetika dari gambar poster tersebut Segi etnis, seni dan kreatifitas Komunikatif Atraktif

c. Poster tidak boleh menyebutkan nama obat baik nama obatgenerik maupun nama obat bermerek.

8) Terlaksananya Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeriyang dilaksanakan mulai Januari s.d. Desember 2007 dengan jumlahpeserta yang diberangkatkan tiap kegiatan adalah 2 (dua) orang.

Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri bentuknyapertemuan ilmiah atau kerjasama internasional dengan tujuan untukmeningkatkan daya saing dan kompetensi di bidang POR dankefarmasian agar dapat mensejajarkan diri dengan pengetahuannegara maju seperti kegiatan mengikuti seminar, studi banding dankonferensi di negara Asia dan Eropa.

Pesertanya adalah Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional ataupejabat struktural yang ada di lingkungan Dit Bina POR.

42

9) Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a) Terlaksananya Monitoring Penggunaan Obat Rasionaldiselenggarakan di 12 Provinsi. Hasil dari kegiatan ini adalahtersedianya data penggunaan obat esensial dan antibiotika sertapermasalahannya serta terlaksananya pembinaan POR.

b) Terlaksananya Monitoring Penggunaan Obat Esensial danAntibiotik di Rumah Sakit dilaksanakan di 20 Provinsi.

c) Terlaksananya Monitoring Promosi Obat Generik berdasarkanPelabelan Generik di Rumah Sakit yang diselenggarakan di 11Provinsi.Kegiatan ini untuk mengetahui sejauhmana label generik dapatmempengaruhi pola pikir masyarakat dalam penggunaan obatyang diberikan di Rumah Sakit serta agar masyarakat lebihmengenal fungsi obat generik pada label obat paten dan untukmenunjang keberhasilan penggunaan obat secara rasional

10) Meningkatnya Kemampuan SDM diselenggarakan di Surabaya padatanggal 20 s.d. 23 Maret 2007 dengan peserta sebanyak 29 orang.

11) Pemantauan dan Evaluasi

a) Terevaluasinya Hasil Rekapitulasi OT di selenggarakan tanggal24 s.d. 27 Juni 2007 di Bandung. Para undangan terdiri daripejabat struktural dan staf dari Direktorat Bina Penggunaan ObatRasional sebanyak 39 orang. Kegiatan ini menghasilkanpemantauan produsen obat tradisional dan perkembangannyaserta pemetaan dan persebaran produsen obat tradisional yangberizin.

b) Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Evaluasi hasilrencana program.Kegiatan ini di Selenggarakan di Bandung pada tanggal 18 s.d. 22Februari 2007 dengan peserta dan panitia sebanyak 31 orang

c) Terlaksananya supervisi dekon di Jakarta

12) Sosialisasi dan Koordinasi Upaya Kesehatan.

Tersosialisasinya Kebijakan obat generik, antibiotika, obat tradisionalyang menghasilkan untuk lebih berfungsinya peran Dinas Kesehatandan Rumah Sakit dalam memajukan penggunaan obat generik dalamkeberhasilan penggunaan obat secara rasional, tujuan kegiatan inipara peserta lebih memahami kebijakan dan dapat mensosialisasikankepada stakeholder yang lain Kegiatan ini diselenggarakan di tigawilayah Indonesia yaitu :

43

a) Makasar pada tanggal 27 s.d. 30 Mei. Peserta terdiri dari DinasKesehatan Provinsi sebanyak 12 provinsi dengan jumlah pesertasebanyak 47 orang.

b) Yogyakarta pada tanggal 17 s.d. 20 April 2007. Peserta terdiri dariDinas Kesehatan Provinsi dari 12 provinsi dengan jumlah pesertasebanyak 40 orang.

c) Medan pada tanggal 3 s.d 6 Juni 2007. Peserta terdiri dari 10Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 38 orang.

13) Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan

a) Terlaksananya pembekalan tenaga supervisi promosi POR diBandung pada tanggal 15 s.d. 18 Juli 2007. Peserta terdiri dariDinas Kesehatan Provinsi dari 12 Provinsi sebanyak 52 orang.

b) Terlaksananya pembekalan tenaga supervisi promosi POR diMedan pada tanggal 7 s.d. 10 Mei 2007. Peserta terdiri dariDinas Kesehatan Provinsi dari 12 Provinsi dengan jumlah 52orang.

C. PROGRAM BINA FARMASI KOMUNITAS DAN KLINIK

1. Tugas dan fungsi

a. Tugas

Tugas Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik adalahmelaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknisdan pengendalian serta evaluasi di bidang farmasi komunitas danklinik.

b. Fungsi

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik menyelenggarakanfungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan farmasikomunitas, farmasi klinis dan kerjasama profesi;

2) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinis dan kerjasamaprofesi;

3) Bimbingan teknis dan pengendalian di bidang pelayanan farmasikomunitas, farmasi klinis dan kerjasama profesi;

44

4) Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayananfarmasi komunitas, farmasi klinis dan kerjasama profesi;

5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan Direktorat Bina Farmasi Komunitas danKlinik adalah :

1) penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas melaluipenerapan Pharmaceutical Care di rumah sakit dan komunitas;

2) penggalangan kemitraan lintas sektor, masyarakat dan swasta;3) peningkatan peran daerah;4) pengembangan sumber daya tenaga farmasi;5) regulasi yang sejalan dengan era desentralisasi;6) penyelenggaraan pembinaan, advokasi dan informasi.

b. Program

Program pokok Direktorat Direktorat Bina Farmasi Komunitas danKlinik adalah:

1) peningkatan mutu sumber daya manusia;2) peningkatan upaya pelayanan kefarmasian;3) penyusunan kebijakan, norma, pedoman, standar dan modul;4) peningkatan kerjasama/kemitraan lintas sektor, profesi/asosiasi

dan LSM;5) peningkatan peran daerah dalam rangka pengembangan farmasi

rumah sakit dan komunitas, monitoring dan evaluasi.

3. Sasaran

Departemen Kesehatan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik dalammelaksanakan tugas dan fungsinya berfokus pada sasaran sembilan yaitupelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, puskesmas dan jaringannyamemenuhi standar mutu.

Berdasarkan sasaran tersebut, maka Direktorat Bina Farmasi Komunitas danKlinik berfokus pada :

a. Sumber daya manusia,b. Pelayanan kefarmasianc. Sarana dan prasarana.

45

4. Strategi Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik

Dalam rangka mendukung grand strategy Departemen Kesehatan, makaDirektorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik menetapkan strategi sebagaiberikut :

a. Peningkatan profesional tenaga farmasi melalui pengembangan ilmupengetahuan, teknologi, ketrampilan dan etika.

b. Pemeliharaan dan peningkatan mutu sarana farmasi rumah sakit dankomunitas

c. Peningkatan peran farmasi rumah sakit dan komunitas yang optimaldengan mendorong kemandirian dan kemitraan lintas sektor, profesi,institusi pendidikan masyarkat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

d. Pelaksanaan dan pengembangan farmasi rumah sakit dan komunitasdisesuaikan dengan desentralisasi.

e. Regulasi di bidang farmasi rumah sakit dan komunitas.

5. Sumber daya Manusia

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik terdiri dari :

a. Subdirektorat Farmasi Komunitas, yang terdiri dari Seksi StandarisasiPelayanan Farmasi Komunitas dan Seksi Bimbingan dan EvaluasiFarmasi Komunitas;

b. Subdirektorat Farmasi Klinis, yang terdiri dari Seksi StandarisasiPelayanan Farmasi Klinis dan Seksi Bimbingan dan Evaluasi FarmasiKlinis;

c. Subdirektorat Kerjasama Profesi, yang terdiri dari Seksi KerjasamaProfesi Farmasi Komunitas dan Seksi Kerjasama Farmasi Klinik;

d. Subbagian Tata Usaha;e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia yang ada di Direktorat Bina Bina Farmasi Komunitasdan Klinik berjumlah 26 orang, terdirim dari 10 orang pejabat strukturaltermasuk Direktur dan staf 16 orang.

6. Keuangan

Anggaran Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik tahun 2007 sebesarRp. 3.388.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.271.707.100,- (96,56%).

46


1) Administrasi Umum

Telah dilaksanakan administrasi kegiatan Direktorat Bina FarmasiKomunitas dan Klinik

2) Penyusunan naskah buku lainnya

a. Terlaksananya penyusunan buku saku pelayanan kefarmasianuntuk pasien flu burung, yang melibatkan 28 orang yang terdiri dariKlinisi rumah sakit, Apoteker dari apotik dan Rumah Sakit,Akademisi, Sub Direktorat Zoonosis Ditjen P2PL serta lingkunganDitjen Bina Kefarmasian dan Alkes

b. Terlaksananya penyusunan buku saku pelayanan kefarmasianuntuk pasien asma, dengan melibatkan 28 orang dari PraktisiRumah Sakit, Klinisi, Akademisi serta dari lingkungan Dit BinaFarmasi dan Klinik

c. Terlaksananya penyusunan buku saku pelayanan kefarmasianuntuk pasien liver yang melibatkan 30 orang dari Praktisi RumahSakit, Klinisi, Akademisi serta dari lingkungan Dit Bina FarmasiKomunitas dan Klinik

d. Terlaksananya penyusunan buku saku pelayanan kefarmasianuntuk pasien depresi, dalam penyusunan ini melibatkan 25 orangpeserta yang terdiri dari Klinisi dari perguruan tinggi, Dit BinaKesehatan Jiwa Ditjen Yanmedik serta peserta dilingkungan DitjenBina Kefarmasian dan Alkes.

3) Pendidikan dan pelatihan Fungsional

a) Terlaksananya Training of Trainer (TOT) pelayanan informasi obatdi rumah sakit untuk pelatihan tenaga farmasi yang diikutisebanyak 74 orang peserta, yang terdiri dari Dinas KesehatanProvinsi dan Kabupaten/kota di lingkungan Provinsi SulawesiSelatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Baratdan Gorontalo, serta Pegawai Depkes Pusat, yangpelaksanaannya pada tanggal 7 s.d. 10 Mei 2007 di Makassar.

b) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi RS tentang penyakitjantung, diabetes militus dan hipertensi regional I. Yangpelaksanaannya diadakan di Banjarmasin pada tanggal 11 s.d. 14Juni 2007 dengan peserta 42 orang, yang terdiri dari 10 orangpeserta dari Pusat dan 32 orang peserta dari rumah sakit Provinsidan Kabupaten/Kota di 11 Provinsi

47

c) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi RS tentang penyakitjantung, diabetes militus dan hipertensi regional II, yangdilaksanakan di Makassar pada tanggal 1 s.d. 4 Juni 2007 denganpeserta 43 orang, yang terdiri dari 10 orang peserta dari Pusat dan33 orang peserta dari rumah sakit Provinsi dan Kabupaten/Kota di11 Provinsi.

d) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi RS tentang penyakitjantung, diabetes Militus dan hipertensi regional III, yangdilaksanakan di Medan pada tanggal 09 s.d. 12 Juli 2007 denganpeserta 43 orang, yang terdiri dari 10 orang peserta dari Pusat dan33 orang peserta dari rumah sakit Provinsi dan Kabupaten/Kota di11 Provinsi.

e) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi dalam rangkapelayanan farmasi komunitas dan klinik regional III.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 10 Mei 2007 diMakassar, dengan peserta 74 orang yang terdiri dari tenagafarmasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota diProvinsi Sulawesi Selatan, Sulteng, Sultra, Sulbar dan Gorontaloserta Pegawai Pusat.

f) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi dalam rangkapelayanan farmasi komunitas dan klinik regional II.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 Februari 2007 diSemarang dengan peserta 49 orang yang terdiri dari 42 orangpeserta tenaga farmasi dari Dinas Kesehatan Provinsi danKabupaten/Kota di Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

g) Terlaksananya pembekalan tenaga farmasi dalam rangkapelayanan farmasi komunitas dan klinik regional I.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 10 Mei 2007 diMakasar dengan peserta 74 orang yang terdiri Dinas KesehatanPropinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan,Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat danGorontalo serta peserta pusat.

4) Pengembangan sistem informasi manajemenTerlaksananya pembuatan software pelayanan informasi obat

5) Terlaksananya penyusunan program dana rencana kerja/teknis/program untuk tahun 2008 dengan menyerap dana sebesar 70,40%dari dana yang disediakan

48

6) Evaluasi/Laporan Kegiatan

a) Tersusunnya Laporan Tahunan Direktorat Bina Farmasi Komunitasdan Klinik tahun 2007.

b) Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik tahun 2007, denganmenyerap dana 100% dana yang disediakan.

7) Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi

a) Terlaksananya Rapat Konsultasi Teknis dalam rangkaPeningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian, yang dilaksanakan diDenpasar pada tanggal 5 s.d. 8 Maret 2007, yang diikuti oleh 88orang peserta, yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan Provinsiyang khusus menangani masalah kefarmasian, Dinas KesehatanKabupaten/Kota, ISFI, Perguruan Tinggi serta dari Pusat.

b) Terlaksananya lokakarya apotek berbasis Pharmaceutical Care.Lokakarya ini dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 27s.d. 30 Juni 2007 dengan diikuti oleh 56 orang peserta dari DinkesProvinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, ISFI, Perguruan Tinggi sertapeserta Pusat.

8) Terlaksananya pencetakan /penerbitan /penggandaan /laminasi,dengan membuat 9 judul buku saku, dicetak yang masing-masing 400eksemplar buku saku.

9 judul buku saku tersebut adalah sebagai berikut :

Pharmaceutical care untuk penyakit Hipertensi Pharmaceutical care untuk penyakit Kardiovaskuler Pharmaceutical care untuk penyakit Artritis Reumatoid Pedoman obat bebas dan obat bebas terbatas Pedoman pelayanan kefarmasian untuk ODHA Pedoman K3 IFRS Pedoman pelayanan kefarmasian untuk ibu hamil dan

menyusui Pedoman konseling pelayanan kefarmasian di Sarana

Kesehatan Pedoman pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

9) Monitoring/pengawasan pelaksanaan program/kegiatan.Terlaksananya monitoring pelayanan farmasi di komunitas dan klinik.

10) Penyusunan standarisasi layanan publik bagi instansi/lembaga publikTerlaksananya bimbingan teknis model percontohan PelayananInformasi Obat di Rumah Sakit Regional I , Regional II.

49

D. PROGRAM BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan adalahmelaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis,penyediaan dan pengelolaan serta evaluasi di bidang obat publik danperbekalan kesehatan.

b. Fungsi

Adapun fungsi dari Direktorat Bina Obat Publik dan PerbekalanKesehatan adalah sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan danpengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, sertapengadaan perbekalan kesehatan;

2) Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria danprosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat publik untukpelayanan kesehatan dasar, serta pengadaan perbekalankesehatan;

3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidangpenyediaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanankesehatan dasar, serta pengadaan perbekalan kesehatan;


2. Tujuan

a. Tujuan kebijakan

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya di sektor publikyang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap saatdengan harga yang terjangkau dan kualitas terjamin. Denganmewujudkan suatu pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalankesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar, sesuai peraturan yangberlaku.

b. Tujuan Program

Menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat danperbekalan kesehatan bagi pelayanan kesehatan.

50

3. Sasaran

Terjaminnya kecukupan obat publik dan perbekalan kesehatan dipelayanan kesehatan dasar dan Instalasi Farmasi diProvinsi/Kabupaten/Kota.

4. Strategi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatkan cakupan dan kualitas ketersediaan Obat Publik danPerbekalan Kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan Instalasi farmasi diProvinsi/Kabupaten/Kota, dengan jumlah yang cukup, jenis yang lengkapdan mudah diperoleh setiap saat, harga terjangkau, serta kualitas terjamin.

5. Sumber daya Manusia

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari :

a. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,yang terdiri dari Seksi Perencanaan Obat Publik dan PerbekalanKesehatan dan Seksi Pengadaan Obat Publik dan PerbekalanKesehatan;

b. Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatanyang terdiri dari Seksi Standarisasi Pengelolaan Obat Publik danPerbekalan Kesehatan dan Seksi Bimbingan Pengelolaan Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan;

c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Obat Publik dan PerbekalanKesehatan terdiri dari Seksi Pemantauan Obat Publik dan PerbekalanKesehatan dan Seksi Evaluasi Obat Publik dan PerbekalanKesehatan;

d. Sub Bagian Tata Usahae. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber daya manusia yang ada di Direktorat Bina Obat Publik danPerbekalan Kesehatan berjumlah 29 orang, terdiri dari pejabat strukturalsebanyak 10 orang dan staf sebanyak 19 orang.

6. Keuangan

Anggaran Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun2007 sebesar Rp. 3.055.602.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.468.477.950,- (80,79 %).

51


a. Pengadaan Barang dan Jasa (Peningkatan pemerataan obat danperbekalan kesehatan).Terlaksananya pengadaan Alat Pengolahan data, yaitu pengadaanLaptop dan LCD

b. Peningkatan ketersediaan obat perbekalan kesehatan.

1) Terlaksananya penyusunan naskah buku lainnya

a) Tersusunnya pedoman pengelolaan obat dan perbekalankesehatan di daerah kepulauan. Kegiatan ini dilaksanakanpada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2007 di Bandung, dengan jumlahpeserta sebanyak 30 orang, peserta dari DinkesProvinsi/Kabupaten/Kota dan Direktorat Bina Obat Publik danPerbekalan Kesehatan.

b) Tersusunnya pedoman pengelolaan obat dan perbekalankesehatan di daerah Perbatasan.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007 diBandung, dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang, pesertadari Dinkes Provinsi dan Direktorat Bina Obat Publik danPerbekalan Kesehatan.

c) Tersusunnya pedoman pengelolaan obat di Pos KesehatanDesa.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 10 Februari 2007di Bandung, dengan peserta dengan jumlah peserta 30 orangyang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota danPusat.

d) Penyusunan profil pengelolaan Obat Publik dan PerbekalanKesehatan di Kabupaten/Kota dan Provinsi.Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya DIPA Revisiterlambat diterima serta terbatasnya waktu untuk mengundangpeserta provinsi/Kabupaten/kota.

2) Rapat-rapat koordinasi/kerja/Dinas/Pimpinan kelompok kerja.

Terlaksananya rapat konsultasi teknis dan pengendalian,pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, yang kegiatannyadilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2007 di Yogyakartadengan jumlah peserta sebanyak 102 orang. Peserta dari DinasKesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Direktorat Bina ObatPublik dan Perbekalan Kesehatan.

52

3) Terlaksananya Peningkatan kemampuan SDM pengelola farmasisaat bencana yang diikuti oleh pegawai Direktorat Bina ObatPublik dan Perbekkes.

a) Terlaksananya pembekalan petugas pengelola obat tentangpengelolaan obat di Pustu.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 28 Juli 2007 diBandung dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang, terdiridari Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatandan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

b) Terlaksananya pembekalan petugas pengelola obat tentangpengelolaan obat di Poliklinik Desa.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 21 Juli 2007 diBandung dengan jumlah peserta sebanyak 51 orang, terdiridari Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatandan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

4) Bimbingan lembaga dan saranaTerlaksananya Bimbingan Teknis pengelolaan obat diKabupaten/kotaKegiatan ini dilaksanakan melalui perjalanan dinas pejabatDirektorat Bina Oblik dan Perbekkes ke 33 provinsi.

5) Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program

a) Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana dan evaluasiprogram Direktorat Bina Obat Publik dan PerbekalanKesehatan, yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 6 April 2007di Bandung, dengan jumlah peserta 25 orang dari DirektoratBina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

b) Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan obat (RKO)dan pengelolahan data, yang dilaksanakan pada tanggal 10s.d. 13 April 2007 di Bandung, dengan peserta sebanyak 90orang yang terdiri dari Direktorat Bina Oblik & Perbekkes,Dinkes Kabupaten dan Dinkes Kota.

6) Evaluasi/laporan kegiatan

a) Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja DitBina Oblik dan Perbekkes.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 Desember2007 di Bandung, Jawa Barat, dengan jumlah pesertasebanyak 20 orang, dan dengan peserta dari Direktorat BinaOblik dan Perbekkes.

53

b) Terlaksananya penyusunan laporan tahunan Direktorat BinaOblik dan PerbekkesKegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 14 Desember2007 di Bandung, Jawa Barat, dengan jumlah pesertasebanyak 20 orang dari Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes.

7) Terlaksananya Peningkatan kemampuan SDMMeningkatkan kemampuan SDM pengelola farmasi saat bencana.

8) Advokasi pengelolaan obat terpadu di provinsi.Terlaksananya advokasi pengelolaan obat terpadu di provinsiGorontalo.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2007, denganjumlah peserta sebanyak 31 terdiri dari Direktorat Bina Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan dan pejabat Kabupaten/Kota yangberkaitan dengan peningkatan anggaran obat se-provinsiGorontalo.

9) Penyusunan buku lainnya

a) Tersusunnya pedoman harga obat generik.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 Februari2007 di Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak 33 orang,terdiri dari Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes dan Pusat.

b) Tersusunnya pedoman harga obat program kesehatan.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari s.d. 3Februari 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak23 orang yang terdiri dari Direktorat Bina Oblik danPerbekkes dan Pusat.

c) Tersusunnya pedoman harga obat pelayanan kesehatandasar .Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 27 Januari2007 di Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak 23 orangyang terdiri dari Direktorat Bina Oblik dan Perbekkes danPusat.

10) Monitoring/ Pengawasan/ Pelaksanaan Program/ KegiatanTerlaksananya monitoring harga obat generik dan pengolahandata.Kegiatan ini dilaksanakan melalui perjalanan dinas pejabatDirektorat Bina Oblik dan Perbekkes ke 33 Provinsi.

11) Terlaksananya sosialisasi Pedoman Pengelolaan Obat Bencanadi Provinsi Bengkulu yang diadakan pada tanggal 30 Juli s.d 2Agustus 2007 di Bengkulu, dengan jumlah peserta 36 orang yangterdiri dari Direktorat Bina Obat Publik dan dari Dinas KesehatanProvinsi.

54

12) Terlaksananya sosialisasi Pedoman Pengelolaan Obat Bencanadi Provinsi NTT yang diadakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli diKupang, dengan diikuti oleh 35 orang peserta yang terdiri dariDirektorat Bina Obat Publik dan dari Dinas Kesehatan Provinsi.

13) Terlaksananya sosialisasi Pedoman Pengelolaan Obat Bencanadi Provinsi Jawa Barat yang diadakan pada tanggal 21 s.d. 24Maret 2007 di Bandung, dengan diikuti oleh 36 orang peserta,yang terdiri dari Direktorat Bina Obat Publik dan dari DinasKesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

14) Terlaksananya sosialisasi software pemantauan ketersediaanobat Kabupaten/Kota di Provinsi kepulauan Riau yang diadakanpada tanggal 26 s.d. 29 juni 2007 bertempat di Tanjung Pinang,dengan jumlah peserta 36 orang yang terdiri dari DinkesProvinsi/Kabupaten/Kota dan Direktorat Bina Obat Publik danPerbekkes.

15) Terlaksananya sosialisasi software pemantauan ketersediaanobat Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat, yangdilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 30 Maret 2007 di Padang,dengan jumlah peserta 49 orang yang terdiri dari DinkesProvinsi/Kabupaten/kota dan Direktorat Bina obat Publik danPerbekkes.

16) Terlaksananya sosialisasi software pemantauan ketersediaanobat Kabupaten/Kota di Prop NTT yang dilaksanakan padatanggal 27 s.d. 30 Maret 2007 di Kupang dengan jumlah peserta49 orang yang terdiri dari Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi NTT dan Direktorat Bina Obat Publik danPerbekkes.

17) Terlaksananya sosialisasi software pemantauan ketersediaanobat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yangdilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2007 di Pontianakdengan jumlah peserta 41 orang yang terdiri dari DinkesProvinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Baratdan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes

55

8. Instalasi Farmasi Nasional

Direktorat Bina Oblik dan Perbekalan Kesehatan mulai tahun 2006mengelola Buffer stock nasional. Dalam rangka mengantisipasiperkembangan kebutuhan sesuai dengan kondisi yang ada, InstalasiFarmasi Nasional mendistribusikan obat untuk kebutuhan menanggulangibencana alam, pendistribusian obat HIV/AIDS(ARV) dan obat flu burung.

Tahun 2007 telah dilakukan pendistribusian obat sebanyak 210 kali dan asetyang dikelola sebanyak 215 item obat.

E. PROGRAM BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Tugas Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan adalahmelaksanakan perumusan, kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis,penyediaan dan pengelolaan, serta evaluasi di bidang produksi dandistribusi alat kesehatan.

b. Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut Direktorat BinaProduksi dan Distribusi Alat Kesehatan melaksanakan fungsi-fungsisebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi alatkesehatan diagnostik dan reagensia serta perbekalan kesehatanrumah tangga;

2) Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria danprosedur di bidang produksi dan distribusi alat kesehatandiagnostik dan reagensia serta perbekalan kesehatan rumahtangga;

3) Penyiapan sertifikasi di bidang produksi dan distribusi alatkesehatan diagnostik dan reagensia serta perbekalan kesehatanrumah tangga;


56

2. Tujuan

a. Meningkatkan ketersediaan Alkes dalam jenis yang lengkap, jumlahcukup, harga yang terjangkau, bermutu, digunakan secara tepat dandapat diperoleh saat diperlukan.

b. Meningkatkan mutu, keamanan Alkes, PKRT, kosmetika, reagensia,makanan dan sediaan lainnya.

c. Meningkatkan ketersediaan Alkes melalui optimalisasi industrinasional dengan memperhatikan keanekaragaman produk dankeunggulan daya saing.

3. Sasaran

a. Terjaminnya ketersediaan Alkes sesuai kebutuhanb. Terjaminnya ketersediaan Alkes di sektor publikc. Terjaminnya mutu pengelolaan Alkes di Kabupaten/Kotad. Terjaminnya mutu Alkes yang beredare. Diterapkannya petunjuk pengelolaan Alkes melalui peningkatan

pelayanan perizinan/registrasi yang profesional dan tepat waktu.f. Terjaminnya mutu sarana produksi dan distribusi Alkesg. Tercegahnya resiko atau efek samping dari penggunaan Alkes yang

tidak memenuhi persyaratan.h. Terhindarnya masyarakat dari Alkes yang tidak bermutu serta

mengoptimalkan efektifitas Alkes terhadap biaya dan manfaatterhadap resiko

i. Tersedianya sistem informasi Alkes yang akurat, obyektif dan up todate serta mudah diakses oleh tenaga kesehatan dan masyarakat.

4. Strategi

Strategi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan antara lain :

a. Penggalangan kemitraanb. Peningkatan keterpaduan programc. Pengembangan SDM secara profesionald. Peningkatan dukungan peraturan dan perundangane. Meningkatkan sosialisasi dan advokasif. Mobilisasi sumber dana dan tenagag. Pemberdayaan daerahh. Konsolidasi internali. Melakukan regulasi di bidang Alkes.

57


Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan terdiri dari:

a. Subdirektorat Alkes Elektromedik yang terdiri dari Seksi AlkesElektromedik Resiko Rendah dan Seksi Alkes Elektromedik ResikoTinggi;

b. Subdirektorat Alkes Non Elektromedik yang terdiri dari Seksi AlkesNon Elektromedik Resiko Rendah dan Seksi Alkes Non ElektromedikResiko Tinggi;

c. Subdirektorat Produk Diagnostik & Reagensia yang terdiri dari SeksiProduk Diagnostik dan Seksi Produk Reagensia;

d. Subdirektorat Perbekkes Rumah Tangga yang terdiri dari SeksiPestisida dan Seksi Non Pestisida;

e. Sub Bagian Tata Usaha;f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia yang ada di Direktorat Bina Produksi dan DistribusiAlat Kesehatan berjumlah 27 orang, terdiri dari pejabat struktural 12 orangdan staf 15 orang.

6. Keuangan

Anggaran Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan tahun2007 sebesar Rp. 3.420.254.000,- dengan realisasi sebesarRp.3.033.094.412,- (88,68 %).


Pelaksanaan pelayanan dan kegiatan yang telah dilaksanakan olehDirektorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan yang dibiayai olehDIPA Tahun 2007, adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya pengadaan Alat Pengolah Data yaitu 2 unit laptop dan2 unit printer.

b. Administrasi kegiatan

1) Administrasi UmumTerdiri dari : honor pemegang komitmen, penanggung jawabkegiatan, pemegang uang muka, staf pengelola kegiatan, danpramubakti.

2) Terlaksananya penyusunan naskah buku lainnya

58

a) Tersusunnya pedoman pemantauan iklanKegiatan ini dilaksanakan pada tanggal : 13 s.d.16 Mei 2007 diBandung dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang, terdiridari Pejabat/Staf Dit Bina Prodis Alkes, Panitia dan NaraSumber.

b) Tersusunnya rancangan standar nasional Indonesia alkesKegiatan ini dilaksanakan pada tanggal :

Penyusunan SNI ke I : 2 s.d. 5 April 200 di Bandung Penyusunan SNI ke II : 1 s.d. 4 Mei 2007 di Bandung Penyusunan SNI ke III : 22 s.d. 25 Mei 2007 di Bandung Penyusunan SNI ke IV : 28 s.d. 31 Mei 2007 di Bandung Penyusunan SNI ke V : 3 s.d. 6 Juni 2007 di Bandung Penyusunan SNI ke VI : 11 s.d. 14 Juni 2007 di Bandung Penyusunan SNI ke VII : 11 s.d. 14 Juli 2007 di Bandung

Dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang, terdiri dariPejabat/Staf Direktorat Bina Prodis Alkes, Panitia Teknis(Pantek) dan Panitia.

c) Tersusunnya daftar usulan kegiatan Direktorat Bina ProdisAlkes Tahun 2008Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal : 20 s.d. 23 Maret 2007di Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak 43 orang, terdiridari Pejabat/Staf Direktorat Bina Prodis Alkes dan Panitia .

3) Rapat-rapat koordinasi/ Kerja/ Dinas/ Pimpinan kelompok kerja/KonsultasiTerselenggaranya Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina ProdisAlkes.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d.11 Mei 2007 diManado, dengan jumlah peserta sebanyak 97 orang, terdiri daripeserta pusat, peserta daerah, nara sumber dan panitia.

4) Pengembangan Kelembagaan

a) Terlaksananya pembahasan perkembangan IPTEK AlatKesehatan dalam rangka pemberian perizinan Alat Kesehatan.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 21 Juli 2007 diBatam dengan jumlah peserta sebanyak 64 orang, terdiri daripeserta pusat, peserta daerah, nara sumber dan panitia.

b) Terlaksananya penerapan harmonisasi Alkes pada tingkatASEAN dalam mengantisipasi AFTA.Kegiatan ini dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 3orang dari Pejabat Dit Bina Prodis Alkes.

59

5) Pertemuan Ilmiah/Konferensi/Kunjungan ke Objek pendidikanMeningkatnya sistem pembinaan Alkes dalam rangka antisipasiglobalisasi.

6) Peningkatan kemampuan SDM

a) Meningkatnya kemampuan SDM pusat dalam teknologi AlkesKegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 19 April 2007 diBandung dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang, terdiri daripeserta pusat, panitia dan nara sumber.

b) Meningkatnya kemampuan Industri pada kelengkapan klinikaldata Alkes.

7) Pemantauan dan Evaluasi

a) Terlaksananya Monitoring sarana produksi dan distribusi Alkesdan PKRT.Kegiatan ini dilaksanakan di 29 provinsi dan Kabupaten/kotadengan jumlah peserta sebanyak 116 orang.

b) Terlaksananya Evaluasi kegiatan 2006 dan monitoring kegiatantahun 2007 Direktorat Bina Prodis AlkesKegiatan ini dilaksanakan pada tanggal : 5 s.d. 8 Februari 2007dan 8 s.d. 11 Maret 2007 di Bandung dengan jumlah pesertasebanyak tiga puluh orang, terdiri dari pejabat/staf DirektoratBina Prodis Alkes dan panitia.

c) Terlaksananya penilaian Alkes dan PKRTKegiatan ini dilaksanakan pada tanggal : 26 s.d. 29 Maret 2007dan 3 s.d. 6 Juli 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta 29orang yang terdiri dari peserta Pusat, Tim Ahli dan Panitia.

d) Terlaksananya pertemuan koordinasi dan evaluasipelaksanaan sampling.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 21 Juli 2007 diSurabaya, dengan jumlah peserta 68 orang yang terdiri daripeserta pusat, peserta daerah dan panitia.

60

8) Pembuatan Buku Juknis /Juklak

a) Tersusunnya Juknis Pedoman Cara Produksi Alkes Yang Baik.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2007 s.d.1 Maret 2007 di Bandung dengan jumlah peserta 40 orangyang terdiri dari : peserta pusat, nara sumber dan panitia.

b) Tersusunnya Juknis Pedoman Cara Pembuatan PKRT YangBaikKegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 Februari2007 di Bandung dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiridari peserta pusat, nara sumber dan panitia.

c) Tersusunnya Juknis Pedoman Surveilance AlkesKegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Januari s.d. 1Februari 2007 di Bandung, dengan jumlah peserta 40 orangyang terdiri dari peserta pusat, nara sumber, dan panitia.

d) Tersusunnya Juknis Pedoman Cara Distribusi Alkes Yang BaikKegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8 Maret 2007 diBandung dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri daripeserta pusat, nara sumber dan panitia.

8. Kegiatan Pelayanan Perizinan

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, Direktorat Bina Produksi danDistribusi Alat Kesehatan mengacu pada peraturan perundang-undanganyang berlaku, yaitu :

a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatanb. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerahc. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/MENKES/PER/IX/2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang

Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga.

61

Pelaksanaan kegiatan rutin Direktorat Bina Produksi dan Distribusi AlatKesehatan, meliputi:

a) Sertifikat Produksi

Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan PeraturanPemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1148/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga, bahwa Produksi Alat Kesehatandan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga hanya dapat dilakukanoleh Perusahaan yang memiliki sertifikat produksi.

Produsen hanya diperbolehkan memproduksi dan mengedarkan Alkes diIndonesia bila produsen tersebut telah memiliki sertifikat produksi dariDepartemen Kesehatan dalam hal ini Ditjen Bina Kefarmasian dan danAlat Kesehatan.

Sertifikat produksi diberikan berdasarkan kelayakan suatu pabrikmemproduksi alkes yang ditinjau dari ketersediaan alat dan bangunanserta keamanan karyawan dan lingkungan dalam berproduksi. SertifikatProduksi adalah salah satu tahap sertifikasi Cara Produksi yang Baikyang sangat diperlukan agar produk Indonesia mampu bersaing di eraperdagangan bebas.

Permasalahan yang sering timbul dalam penerapan Cara Produksi yangBaik adalah tidak mampu dan tidak maunya pengusaha/pemilik pabrikdapat menerapkan Cara Produksi yang Baik.

Untuk itu, perlu disusun pedoman dan melakukan pelatihan tentangCara Produksi yang Baik yang ditujukan kepada pemerintah daerahmaupun pengusaha/ pemilik pabrik. Namun demikian tanpa itikad dantanggung jawab pengusaha/pemilik pabrik, segala usaha tersebut tidakakan berhasil.

Pada Tahun 2007, sertifikat produksi yang masuk sejumlah 130sedangkan perizinan yang telah diterbitkan sejumlah 92 naskah.

b) Distribusi

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, PeraturanPemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1148/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga, bahwa penyalur alat kesehatanwajib memiliki izin penyalur alat kesehatan dari Menteri Kesehatan.Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dapat memiliki Cabang dan Sub PenyalurAlat Kesehatan sebagai perwakilan usaha penyalur alat kesehatantersebut di daerah.

62

Untuk menjamin agar produk dapat diterima pasien/pengguna dalamkeadaan baik dan aman, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu diberikan Izin Kelayakan Penyalur AlatKesehatan atau yang kita kenal selama ini sebagai Izin Penyalur AlatKesehatan.

Pada tahun 2007, izin penyalur alat kesehatan yang masuk sejumlah 174naskah sedangkan yang diterbitkan sebanyak 130 naskah.

c) Izin Edar / Registrasi

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, PeraturanPemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga, bahwa alat kesehatan dan atauPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang diedarkan atau dijualdiwilayah Indonesia, harus mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan.

Maka seluruh Alkes dan PKRT yang beredar di Indonesia terlebih dahuluharus mendapatkan Izin edar dari Depkes RI dalam hal ini Ditjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan.

Pemohon yang bermaksud mendapatkan Izin edar, harus mengajukanpermohonan ke Departemen Kesehatan dalam hal ini Ditjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan dengan menggunakan formulir yangtelah disediakan dan melampirkan persyaratan yang yang diperlukan.

Pada tahun 2007, Izin edar (Luar Negeri dan Dalam Negeri) yang masuksejumlah 9811 naskah sedangkan yang telah diterbitkan sejumlah 6.422naskah.

d) Izin Import / export

Pemberian Izin Import : Pemberian izin import ini diberikan sesuai denganpersyaratan dari Bea Cukai terhadap barang yang masuk (alatkesehatan) ke Indonesia. Pada dasarnya produsen cukup menunjukkanizin edar dari Depkes untuk alat kesehatan tersebut namun kadangkaladiperlukan izin import untuk memperjelas status barang tersebut,misalnya untuk penelitian dan bantuan khusus kemanusiaan sehinggatidak untuk diperjualbelikan.

Pemberian izin export : Pemberian izin export ini umumnya berbentuk“Certificate of Free Sale “ yang menyalurkan Alat Kesehatan tersebuttelah mendapat izin edar dan diawasi sesuai dengan sistem yang berlakudi Indonesia.

63

Secara detil, tabel dan grafik berkas yang mengajukan izin ke DirektoratBina Produksi dan Distribusi Alkes dapat dilihat pada tabel -11 dan grafik-5 sebagai berikut:

Tabel - 11 : Jumlah Permohonan Perizinan dan Sertifikat Produksi YangMasuk Ke Direktorat Bina Produksi & Distribusi Alkes

URAIAN DR EL NE PKRTMasuk Realisasi Masuk Realisasi Masuk Realisasi Masuk Realisasi

SERTIFIKASIPRODUKSI

IZIN PENYALURALKES

IZIN EDAR (LN + DN)

JUMLAH

6

30

2126

2166

4

25

1794

1823

10

73

2616

2699

8

55

1566

1629

35

71

3704

3810

28

50

2211

2289

79

1365

1444

52

851

903

Grafik - 4 : Sertifikasi Produksi Alkes 2007 Direktorat Bina Produksi &

Distribusi Alkes

SERTIFIKASI PRODUKSI ALKES 2007

610

35

79

48

28

52

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

DR EL NE PKRT

PERMOHONAN MASUK

REALISASI PERIZINAN

64

Grafik - 5 : Izin Edar Direktorat Bina Produksi & Distribusi Alkes

IZIN EDAR ALKES 2007

2126

2616

3704

1365

17941566

2211

851

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

DR EL NE PKRT

PERMOHONANMASUK

REALISASI PERIZINAN

Grafik - 6 : Izin Penyalur Direktorat Bina Produksi & Distribusi Alkes

IZIN PENYALUR ALKES 2007

30

73 71

0

25

5550

00

10

20

30

40

50

60

70

80

DR EL NE PKRT

PERMOHONAN MASUK

REALISASI PERIZINAN

65

BAB V

KENDALA, PELUANG, DAN UPAYA

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. KENDALA

Dalam pelaksanaan program Obat dan Perbekalan Kesehatan tahun 2007tidak terlepas dari kendala yang mesti diupayakan antisipasi dan solusinyaagar program obat dan perbekalan kesehatan dapat berjalan sebagaimanayang diharapkan. Kendala-kendala yang ada antara lain :

1. Terbatasnya keterjangkauan masyarakat pada Obat Generik Esensialkarena kurang optimalnya pengendalian harga obat. Harga obatdikendalikan oleh mekanisme pasar yang lebih berpihak pada industriyang belum didukung oleh industri bahan baku dalam negeri.

2. Keterlibatan Pemda dalam penyediaan dana dan pengadaan obat untukprogram obat dan bencana alam masih kurang/terbatas. Selain itupemerintah daerah juga masih kurang memberi perhatian dalam halpenyediaan obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

3. Adanya perbedaan (disparitas) anggaran obat perkapita yang besarantara masing-masing Kabupaten/Kota (Rp. 515,- s/d Rp. 15.484,-).

4. Ketersediaan tenaga farmasi di pelayanan kesehatan terbagi di RumahSakit dan Puskesmas. Di Rumah Sakit jumlah dan kualitas tenagaapoteker masih terbatas, sedangkan di Puskesmas hanya tersediaAsisten Apoteker sekitar 30% dari total jumlah Puskesmas yang ada.Kondisi ini tentunya mempengaruhi mutu pelayanan kefarmasiandikedua strata pelayanan kesehatan tersebut.

5. Tim Perencanaan Obat Terpadu Kabupaten/Kota belum bekerja secaraoptimal, sehingga rencana kebutuhan obat belum representasi sesuaikebutuhan nyata.

6. Struktur organisasi pengelola obat dan perbekalan kesehatanKabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidangkefarmasian di era otonomi daerah bervariasi bentuk dan keberadaannya(Subdin Farmakmin, Seksi Farmasi, UPTD, GFK, Subdin Kesmas danKefarmasian, Subdin POM).

7. Dengan banyaknya Kabupaten/Kota pemekaran atau bentukan barumenyebabkan kurangnya tenaga terlatih khususnya bidang kefarmasiandan juga gudang farmasi tidak tersedia.

66

8. Kurang memadainya sarana kefarmasian terutama Instalasi Farmasisehingga menyebabkan obat yang diadakan tidak tertampung dengansempurna pada sarana yang ada.

9. Kemajuan di bidang iptek menyebabkan membanjirnya produk alatkesehatan dan PKRT di pasaran, yang apabila tidak dilakukanpenyaringan secara ketat akan berdampak kepada keamananmasyarakat sebagai pengguna. Agar alat kesehatan dan PKRT dijaminkeamanan, kemanfaatan dan mutunya, maka perlu dilakukan evaluasidan penilaian secara lebih ketat terhadap produk yang akan beredar danditerapkan standar mutu serta cara produksi/distribusi yang baik.

10. Penggunaan obat secara rasional belum secara nyata diterapkan. Hal inimemperburuk kondisi kesehatan masyarakat akibat belanja obatmasyarakat meningkat lebih tajam dibandingkan penghasilanmasyarakat yang terus menurun. Untuk mengatasi kondisi ini diperlukanpenanganan lintas sektor, terlebih lagi di era desentralisasi inipengalokasian dana obat untuk pelayanan kesehatan dasar ditentukansendiri oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

B. PELUANG

Dari kendala yang ada dapat dioptimalkan sebagai peluang, selanjutnyadirumuskan untuk pelaksanaan program ke depan, antara lain :

1. Telah disusunnya review/inventaris peraturan peundang-undanganbidang obat, bahan obat dan bidang perbekalan kesehatan; bidangpsikotropika; bidang makanan minuman serta obat tradisional dantentang narkotika.

2. Telah dilaksanakan pengadaan obat di Ditjen Binfar dan Alkes meliputiobat Buffer Stock pusat, Obat Buffer Stock propinsi, obat Buffer StockKabupaten/Kota, obat cadangan bencana, obat haji, obat program gizi,obat program penanggulangan penyakit & penyehatan lingkungan.

3. Tenaga farmasi di semua propinsi telah mendapatkan pembekalanPenggunaan Obat Rasional.

4. Telah dibuat software Pelayanan Informasi Obat dan telahdisosialisasikan ke Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, RSPropinsi, RS Pemerintah/TNI/POLRI dan Perguruan Tinggi.

5. Tersusunnya Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO)untuk Instalasi Farmasi Propinsi/Kabupaten/Kota

67

6. Tersusunnya Juknis Pedoman Cara Produksi Alat Kesehatan Yang Baik;Juknis Pedoman Cara Pembuatan PKRT Yang Baik; Juknis PedomanSurveilance Alkes; Juknis Pedoman Cara Distribusi Yang Baik.

7. Telah dialokasikannya dana dekonsentrasi untuk membiayai kegiatanprogram obat dan perbekalan kesehatan di daerah.

8. Telah dialokasikannya dana tugas pembantuan untuk revitalisasi InstalasiFarmasi di daerah.

C. UPAYA

Dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian diperlukan berbagailangkah-langkah dan upaya antara lain :

1. Pengendalian harga obat generik secara berkala bertujuan menjaminketerjangkauan masyarakat terhadap obat generik. Pada tahun 2007dikeluarkan Kepmenkes Nomor: 521/Menkes/SK/IV/2007 tanggal 24 April2007 menetapkan sebanyak 454 item Obat generik dan 56 Itemdiantaranya diturunkan harganya hingga 10% dibandingkan harga padaKepmenkes Nomor: 720/Menkes/SK/IX/2006 tanggal 11 September2006.

2. Dalam rangka menjamin ketersediaan obat , langkah-langkah yang sudahdilakukan adalah menyediakan obat untuk Buffer Stock Kabupaten/Kota,Propinsi dan Pusat, obat untuk bencana/KLB, obat flu burung, obat untukprogram penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, obatprogram gizi, dan obat haji.

3. Pengadaan obat satu pintu di Ditjen Binfar dan Alkes sehingga bisamenghitung kebutuhan obat secara komprehensif serta meningkatkanakses pengiriman obat dan perbekalan kesehatan dari pusat, propinsimaupun Kabupaten/Kota dengan melibatkan tim teknis lintas program.

4. Program advokasi penyediaan dana obat kepada pemerintah daerahKabupaten/Kota dan Propinsi, revitalisasi Instalasi FarmasiKabupaten/Kota.

5. Untuk peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian dilakukan upaya:TOT, pembekalan, penyediaan standar dan pedoman pelayanankefarmasian, kerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi.

68

6. Untuk mempercepat pengadaan dan pendistribusian bahan obat, obatdan alat kesehatan dapat dilakukan melalui :

a. Menunjuk BUMN, BUMD dan atau Badan Usaha Milik Swasta ataumenugaskan BUMN yang bergerak di bidang farmasi untukmelakukan pengadaan dan penyaluran termasuk operasi pasar bahanobat, obat spesifik dan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obatsesuai ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri.Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor: 94 Tahun 2007tentang Pengendalian dan Pengawasan Atas Pengadaan danPenyaluran Bahan Obat, Obat spesifik dan Alat Kesehatan YangBerfungsi Sebagai Obat.

b. Penetapan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsungdengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku dalampedoman pelaksanaan pengadan barang/jasa pemerintah (Kepres80/2003).Hal ini diatur dalam dan Peraturan Presiden RI Nomor: 95 Tahun 2007tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

7. Dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses masyarakat dalammemperoleh obat dan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian perludibuka kesempatan pengembangan Pedagang Eceran Obat menjadiApotek Rakyat. Apotek Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri KesehatanR.I Nomor: 284/Menkes/Per/III/2007 tanggal 8 Maret 2007. Apotik Rakyatadalah sarana kesehatan tempat dilaksanakan pelayanan kefarmasiandimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidakmelakukan peracikan.

Apotek Rakyat merupakan sarana distribusi obat legal yang lebih dekatke rakyat yang bertujuan untuk :

a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan (pelayanan kefarmasian)kepada masyarakat.

b. Menertibkan peredaran/distribusi obat.c. Memberi kesempatan kepada Apoteker untuk melaksanakan

pekerjaan kefarmasian.d. Mengurangi pengangguran.e. Menggulirkan ekonomi rakyat

8. Program obat rakyat, murah dan berkualitas atau yang lebih dikenaldengan Obat Serba Seribu (harga eceran tertinggi/ HET) dan berlakudiseluruh Indonesia. Obat Serba Seribu dapat diperoleh di Apotektermasuk Apotek Rakyat, toko obat maupun toko atau warung terdiri dari12 jenis obat yaitu: obat penurun panas, obat penurun panas anak, obatsakit kepala, obat flu, obat flu dan batuk, obat batuk cair, obat batuk

69

berdahak, obat maag, obat asma, obat tambah darah, obat cacing danobat cacing anak.

Obat Serba Seribu ini merupakan ide Menteri Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh salah satu BUMN Farmasi dan merupakan obat bebas(lingkaran hijau) atau obat bebas terbatas (lingkaran biru).

Telah diterbitkan pedoman pengelolaan obat poskesdes dan informasiobat poskesdes (informasi obat serba seribu)

9. Melakukan pembinaan terhadap sarana dan produksi Alkes dan PKRTdalam menerapkan Cara dan Produksi Alkes dan PKRT Yang Baik,pembuatan Software Sistem Pelaporan Penggunaan Sediaan JadiNarkotika & Psikotropika Nasional yang terintegrasi mula dari dinasKabupaten/Kota, Dinas Propinsi dan Ditjen Binfar dan Alkes.

10. Sosialisasi organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan dengan tujuan menyebarluaskan keberadaan DirektoratJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ke seluruh DinasKesehatan Kabupaten/Kota sehingga dapat tercapai kualitas optimalpengaturan dan pembinaan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatandalam rangka peningkatan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

11. Revisi secara berkala Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).

70

BAB VI

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2008DAN REKOMENDASI KEGIATAN TAHUN 2009

Ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial telah diupayakan denganrasionalisasi harga obat generik, labelisasi obat generik dan pencantumanharga obat pada periode 2004-2006, sehingga dapat mendorong pemakaianobat terutama bagi kelompok miskin. Upaya ini akan bersinergi denganupaya peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana pelayanankesehatan dasar. Dengan sinergi ini, masyarakat diharapkan akan lebihmudah menjangkau fasilitas kesehatan, mendapatkan pelayanan yangbermutu, dan harga obat yang terjangkau.

A. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2008

1. Kegiatan Pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008adalah:

a. Peningkatan Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat danperbekalan kesehatan;

b. Menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi persyaratanmutu, keamanan, kemanfaatan;

c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumahsakit;

d. Peningkatan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalankesehatan.

2. Rencana Pelaksanaan Tahun 2008

a. Rasionalisasi Harga Obat Generik.b. Penyediaan Obat dan Alkes Dasar di sektor publik sesuai dengan

Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang disusun bersama antara pusatdan daerah.

c. Advokasi pengelolaan obat di daerah.d. Penggerakan penggunaan obat rasional secara komprehensif

(promosi, sosialisasi, advokasi) dengan strategi edukasi manajerialdan regulasi.

e. Revisi Daftar Obat Esensial Nasional.f. Pemantapan sistem penilaian alat kesehatan serta pembaharuan

mekanisme (pedoman, standar) dan regulasi sesuai standarinternasional.

g. Pemantapan analisis berbasis ilmiah dalam operasional denganmeningkatkan kompetensi penilai (SDM).

h. Pemantapan Harmonisasi ASEAN Bidang Alkes dengan melakukanpemetaan kesiapan industri Alkes.

71

i. Peningkatan peran daerah dalam Post Market Surveillance (PMS)Alkes.

j. Penyiapan bahan penataan organisasi dan Jabatan Fungsional.k. Sinkronisasi perizinan dalam Implementasi NSW.l. Penyusunan Farmakope Obat Tradisional (Herbal) Indonesia.

3. Sasaran Program Tahun 2008

a. Tersedianya obat untuk buffer stock di Kabupaten/Kota, Propinsi danPusat untuk 76,4 juta penduduk miskin;

b. Tersedianya obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatandasar mencakup 95 %;

c. Tersedianya obat untuk bencana/KLB;d. Tersedianya obat untuk flu burung sebanyak 33 juta kapsul;e. Tersedianya obat untuk program penanggulangan penyakit dan

penyehatan lingkungan;f. Tersedianya obat untuk program gizi dan haji;g. Revitalisasi unit pengelola obat di Kabupaten/Kota;h. Tersedianya operasional gudang farmasi dan monitoring ketersedian

obat bagi keluarga miskin.

B. Rekomendasi Kegiatan Tahun 2009

Rencana kegiatan yang disusun dalam tahun 2008 akan mengakomodirpermasalahan-permasalahan kesehatan khususnya di bidang kefarmasian diIndonesia. Rencana kegiatan tahun 2009 merupakan kesinambunganprogram tahun 2008 dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kefarmasian sampai tingkatdesa.

2. Peningkatan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi danalat kesehatan.

3. Peningkatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya disektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup, dan mudah diperolehsetiap saat dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin.

4. Pelaksanaan perizinan dalam rangka perlindungan terhadappenggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standarmutu, keamanan dan kemanfaatan.

5. Penyelenggaraan pelayanan farmasi yang berkualitas melalui penerapanJabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker serta pelaksanaanpendidikan berkelanjutan.

6. Penyelenggaraan pembinaan, advokasi dan promosi penggunaan obatrasional.

7. Pelaksanaan harmonisasi standar bidang kefarmasian dan alatkesehatan dengan standar regional maupun internasional.

72

BAB VII

PENUTUP

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanDepartemen Kesehatan tahun 2007 sebagai bentuk evaluasi kegiatan yangtelah dilaksanakan pada tahun anggaran 2007, baik kegiatan yangmenggunakan anggaran APBN yang tercantum dalam DIPA 2007, maupunsumber lain.

Anggaran tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok danfungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalamupaya membuat rakyat sehat, agar terwujud masyarakat yang mandiri untukhidup sehat melalui kegiatan-kegiatan di Sekretariat Ditjen Kefarmasian danAlat Kesehatan dengan realisasi 63,41%, pembinaan Penggunaan ObatRasional dengan realisasi 98,91% pembinaan Farmasi Komunitas dan Klinikdengan realisasi 96,56%, pembinaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatandengan realisasi 80,79% dan pembinaan Produksi dan Distribusi AlatKesehatan dengan realisasi 88,68%. Kegiatan ini sebagai pelaksanaan tugaspokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan sebagaipertanggungjawaban kepada Menteri Kesehatan.

bab i pendahuluan a. latar · pdf filepelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit; (4)...

Documents