bab i pendahuluan a. data umum organisasi · banjarnegara, dinas komunikasi dan informatika...

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

meliputi urusan perumahan, penataan ruang dan pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banjarnegara, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten

Banjarnegara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah

di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Banjarnegara. Struktur organisasi dan tata kerja dinas tersebut

kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10) dan Peraturan Bupati Banjarnegara

Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Banjarnegara.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika

Banjarnegara, Terdiri dari :

I. Kepala Dinas

II. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

III. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi

Seksi :

Seksi Pengelolaan Informasi; dan

Seksi Pelayanan Komunikasi.

IV. Bidang Penyelenggaraan E-Goverment meliputi Seksi :

Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan

Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi.

V. Bidang statistik dan Persandian meliputi Seksi :

Seksi Statistik; dan

Seksi Persandian.

2

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika

statistik dan persandian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas

Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,

statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi Dan Informatika mengacu pada Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10) dan Peraturan Bupati

Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan

Informatika Kabupaten Banjarnegara.

a. Kepala Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabuapaten

Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati

Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banjarnegara, yaitu membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan

informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan

Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan

komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment, statistik dan

persandian;

2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi

dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment, statistik dan

persandian;

3

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan

komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment, statistik dan

persandian;

4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi

dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment, statistik dan

persandian;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan

informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment,

statistik dan persandian;

6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan

perumusan, pengkordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan,

hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen,

keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian,

pelayanan administrasi di lingkungan Dinkominfo.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinkominfo;

2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di

lingkungan Dinkominfo;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,

kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi

dilingkungan Dinkominfo;

4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata

laksana di lingkungan Dinkominfo;

5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan

serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinkominfo;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah (SIPP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinkominfo;

8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

4

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a). Sub Bagian perencanaan dan Keuangan; dan

b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunuai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kibijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan

program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinkominfo.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,


pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan,

kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan

Dinkominfo.

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pembantauan, evaluasi serta

pelaporan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi

publik, saluran komunikasi milik, pemerintah daerah atau media

internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan

informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta

hubungan media dan lembaga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik menyelengarakan fungsi :

1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan informasi,

opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah

daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan

komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral,

media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan

informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik

pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat,

pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas

5

sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan

lembaga;

3. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan

aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau

media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi,

pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media

komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;

4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan informasi,

opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah

daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan

koomunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral,

media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan

informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik

pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat,

pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas

sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan

lembaga; dan

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri

dari :

a). Seksi Pengelolaan Informasi; dan

b). Seksi Pelayanan Komunikasi.

Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilistasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirsai publik,

saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal,

aduan masyarakat.

Seksi Pelayanan Komunikasi mempunyai tugas melakukan


pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan bidang pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik,

konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media

dan lembaga.

6

d. Bidang Penyelenggaraan E-Goverment

Bidang Penyelengaraan E-Goverment melaksanakan tugas

perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan

dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang

pengelolaan e-goverment di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan

nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub

domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data

center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem

teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen

data dan informasi e-goverment, pengelolaan dan pengembangan

aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan serta penyelengaraan goverment chif information office

(GCIO).

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan E-Goverment

menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan

e-goverment di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama

domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub

domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur

data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan

ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sestem komunikasi,

manajemen data dan informasi e-goverment, pengeloalan dan

pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi

layanan publik dan kepemerintahan serta penyelenggaraan

goverment chief information office (GCIO);

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan e-

goverment di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama

domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub

domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur


ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi,

manajemen data dan informasi e-goverment, pengelolaan dan



goverment chief information offica (GCIO);

3. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan e-goverment di lingkup

pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup

7

pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses

internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi

informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data

dan informasi e-goverment, pengelolaan dan pengembangan


kepemerintahan serta penyelenggaraan goverment chief

information offica (GCIO);

4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan e-goverment

di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup

pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses

internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi

informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data

dan informasi e-goverment, pengelolaan dan pengembangan


kepemerintahan serta penyelenggaraan goverment chief

information offica (GCIO);

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

pengelolaane-goverment di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan

nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan

sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur


ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi,

manajemen data dan informasi e-goverment, pengelolaan dan



goverment chief information offica (GCIO);



Bidang Penyelenggaraan E-Goverment terdiri dari :

a). Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan

b). Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi.

Seksi Pengelolaan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan


pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kebijakan bidang pengelolaan e-govermen di lingkup pemerintah

daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh

8

Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah,

pelayanan infrastruktur dana center, akses internet dan intranet,

penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi.

Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,


pelaporan kebijakan bidang pelayanan sistem komunikasi, manajemen

data dan informasi e-goverment, pengelolaan dan pengembangan

aplikasi generik, spesifik dan simpel integrasi layanan publik dan

kepemerintahan serta penyelenggaraan goverment chief information

office (GCIO).

e. Bidang statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan tugas

perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaaan, pembinaan

dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan

penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah,

data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah,

penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah

daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar

perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Statistik dan Persandian

menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan perumusan kibijakan bidang penyelenggaraan dan

pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi

pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan

persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan

penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat

Daerah;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan

dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi




Daerah;

3. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang penyelenggaraan dan

pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi


9



Daerah;

4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang bidang penyelenggaraan

dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi




Daerah;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kibijakan bidang bidang

penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup

Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah,

penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi

sandi antar perangkat Daerah;



Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

a). Seksi Statistik; dan

b). Seksi Persandian.

Seksi Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah

dan data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

Seksi Persandian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang

penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah

daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi instansi antar

perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas

teknis penunjang di lingkungan Dinkominfo dapat dibentuk Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang

berasa di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

10

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinkominfo dapat

ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. PERSONALIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi

Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 didukung dengan

personil berjumlah 56 (lima puluh enam) orang terdiri dari 32 (tiga puluh

dua) orang PNS, 3 (tiga) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 8 (delapan)

orang THL (Tenaga Harian Lepas), dan 13 (tiga belas) orang Out sourching.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika hingga akhir

bulan Desember 2017 sejumlah 57 orang, terdiri dari 15 orang pegawai

berjenis kelamin perempuan atau sekitar 26,79% dan 41 orang pegawai

berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 73,21%. Kondisi ini memperlihatkan

Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai dinas teknis memiliki sumber

daya laki-laki jauh lebih besar dibandingkan sumber daya perempuan.

Jumlah pegawai yang ada apabila dikategorikan berdasarkan tingkat

pendidikan, dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu tingkat

pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dapat dilihat pada Tabel 1

berikut :

Tabel 1

DATA JUMLAH PERSONALIA MENURUT GOLONGAN KEPANGKATAN

NO GOLONGAN JUMLAH KET

1. Golongan IV 4 orang

2. Golongan III 18 orang

3. Golongan II 10 orang

4. Golongan I 0 orang

5. Pegawai Tidak Tetap 3 orang

6. Tenaga harian Lepas 21 orang

JUMLAH 56 orang

11

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Lingkungan strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi Dan

Informatika Kabupaten Banjarnegara terdiri dari dua lingkungan, yaitu

lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan strategis

tersebut perlu diantisipasi agar tidak mempengaruhi kinerja lembaga, baik

yang bersifat positif untuk terus dikembangkan dan yang bersifat negatif

untuk dihindari.

Isu-isu strategis Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan

Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banjarnegara antara lain :

1. Belum semua perangkat daerah memiliki website yang aktif dan

update. Hingga tahun 2016, hanya terdapat 19 website

perangkat daerah yang aktif dan update.

2. Belum optimalnya pengembangan e-government. Pengembangan

e-government sangat penting di era digital, khususnya dalam

rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Pengembangan SIM merupakan salah satu bagian dari

pengembangan e-government. Saat ini baru terdapat 18 SIM di

lingkungan pemerintah, pengembangan ke depan di arahkan

pada pengintegrasian setiap SIM agar lebih terpadu.

3. Kurang optimalnya kualitas ketersediaan data statistik guna

menunjang perencanaan dan evaluasi pada masing-masing

perangkat daerah.

4. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi dan

telekomunikasi.

E. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Mendasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan

Informatika Kabupaten Banjarnegara mempunyai peran strategis dalam

pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika,

statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah guna mendukung Rencana

Strategis Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022 dan

penyelenggaraan pemerintahan.

Peran Strategis organisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah

dan penyelengaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan

12

transparansi layanan publik dapat kita lihat pada 2 (dua) sasaran yang

hendak dicapai antara lain :

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat;

2. Meningkatnya deseminasi informasi dan keterbukaan informasi public.

Guna mencapai sasaran tersebut diatas didukung dengan

pelaksanaan 29 (dua puluh Sembilan) kegiatan yang terbagi pada :

a. Bidang Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik

: Kegiatan Nilai Rp. 1.408.675.000

b. Bidang Penyelenggaraan

E-Government

: Kegiatan Nilai Rp. 3.555.440.000

c. Bidang Statistik dan Persandian : Kegiatan Nilai Rp. 86.000.000

d. Sekretariat : Kegiatan Nilai Rp. 950.914.000

e. Belanja Gaji : Nilai Rp. 3.004.178.000

F. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah, Dinas

Komunikasi Dan Informatika dilengkapi dengan Stuktur Jabatan

sebagaimana bagan organisasi dan komposisi SDM sebagai berikut :

13

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PERENCANA

AN DAN

KEUANGAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAI

AN

BIDANG

STATISTIK

DAN

PERSANDIAN

BIDANG

PENGELOLAA

N INFORMASI

DAN

KOMUNIKASI

BIDANG

PENYELENGG

AAAN E-

GOVERMENT

SEKSI

PENGELOLAA

N INFORMASI

SEKSI

PELAYANAN

KOMUNIKASI

SEKSI

PELAYANAN

PENGEMBANG

AN

PENGELOLAA

N APLIKASI

SEKSI

PENGELOLAA

N

INFRASTRUKT

UR

SEKSI

STATISTIK

SEKSI

PERSANDIAN

U P T D

14

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj IP :

LKjIP ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

A. Data Umum Organisasi

B. Tugas Pokok dan Fungsi

C. Personalia

D. Linkungan Strategis yang Berpengaruh

E. Peran Strategis Organisasi

F. Stuktur Organisasi

G. Sistematika Penyajian LKj IP

BAB II : Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian/Penetapan Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organiasai

B. Relalisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017;

- Cascading; dan

- Penghargaan Dinas PKP yang diraih kurun waktu tahun 2017.

15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Organisasi Tahun 2017 – 2022

Sesuai tugas, pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi Dan

Informatika Kabupaten Banjarnegara telah menyusun rencana strategis

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima)

tahun yaitu Tahun 2017 - 2022 dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana

strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang

dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan

pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke

depan masa Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Renstra tersusun mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun

2017-2022 dan sekaligus untuk mendukung mewujudkan Visi Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara yaitu menuju Kabupaten “Banjarnegara

Bermartabat dan Sejahtera“.

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara ini diharapkan akan

mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Banjarnegara

dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat

Kabupaten Banjarnegara, selaras dengan RPJM Nasional 2017 - 2022 dan

RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2005 – 2025. Visi Pembangunan

Kabupaten Banjarnegara tersebut harus dapat diukur keberhasilannya

dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang akan datang

masyarakat Kabupaten Banjarnegara memiliki harga diri yang lebih saat

bersanding dengan masyarakat daerah lain baik dilevel regional maupun

nasional.

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan

tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok

visi, yaitu :

1. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti

mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat

kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada kondisi

terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya

16

hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga

menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi

seluruh masyarakat Banjarnegara.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban

negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara

dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding

dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional

secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan

meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-

hak dasar masyarakat Banjarnegara.

2. Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sejahtera dapat

diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung

makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan

serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna

terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual,

ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan

suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran

pada Dinas Komunikasi dan Informatika akan diuraikan dalam bab ini.

Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun

2017 dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Dalam rangka mendukung Visi Misi Bupati Banjarnegara tersebut

ditetapkan tujuan, sasaran, dan program dari Dinas Komunikasi dan

Informatika sebagai berikut :

NO. TUJUAN SASARAN PROGRAM

1.

Meningkatnya

Pendayagunaan

e-Government

menuju

Banjarnegara

Smart City

Meningkatnya

pemanfaatan

teknologi

informasi dan

komunikasi dalam

rangka pelayanan

kepada

masyarakat

1. Program peningkatan kapasits sumber daya

aparatur 2. Program pengembangan

komunikasi, informasi dan media massa

3. Program pengkajian

dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Meningkatnya

deseminasi

informasi dan

keterbukaan

4. Program fasilitasi peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi

5. Program informasi

dengan mass media

17

informasi publik 6. Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

7. Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

8. Program kemitraan

pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya

pelayanan

kesekretaritan

untuk mendukung

kinerja perangkat

daerah dalam

rangka

mewujudkan goo

governance

9. Program pelayanan administrasi

perkantoran 10. Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur 11. Program peningkatan

pengembangan system

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka mendukung mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017-2022 khususnya Misi 2 Mewujudkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik,

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah

menetapkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen

Perencanaan Kinerja pada awal Tahun 2017, dengan Indikator dengan

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.271.639.000,- dan penambahan sebesar

Rp. 1.869.390.000 setelah perubahan menjadi sebesar Rp 6.141.029.000,-

adapun Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagaimana terlampir.

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Tahun Anggaran 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banjarnegara telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai. Ke-2 (dua)

sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Realisasi sampai akhir tahun 2017 menunjukan, sebanyak 2 (dua) sasaran

yang telah dicapai dengan hasil baik atau melebihi target.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017 disajikan dilakukan dengan cara

membandingkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1

RINCIAN TINGKAT CAPAIAN MASING-MASING INDIKATOR

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat

Presentase OPD yang

telah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang

terintegrasi

18% 22% 122

Presentase konektifitas

jaringan e-government di lingkup pemerintah kabupaten Banjarnegara

68% 69% 101,5

Presentase Aduan Masyarakat yang masuk melalui media online

yang dapat didistribusikan tepat

waktu

100% 100% 100

Presentase Fasilitas umum yang memiliki

Wifi

5% 5% 100

Presentase Media / sarana publikasi

informasi desa

20% 20% 100

Presentase OPD yang telah melaksanakan

keterbukaan infromasi publik

100% 100% 100

2. Meningkatnya deseminasi informasi dan

keterbukaan informasi publik

Persentase diseminasi informasi bagi masyarakat

20% 20% 100

19

3. Meningkatnya

indeks kepuasan masyarakat

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat

75,246 75,246 100

8 indikator 102,94

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 Rp. 6.141.029.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan

Tahun 2017

Rp. 5.745.070.679,-

Pengukuran sasaran strategis capaian kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 secara singkat dapat

diuraikan dengan Analisis Capaian Kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 6 (enam) indikator

kinerja dengan pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan

sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Presentase OPD yang telah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan

yang terintegrasi

18% 22% 122

2. Presentase konektifitas jaringan e-government di lingkup pemerintah kabupaten Banjarnegara

68% 69% 101,5

3. Presentase Aduan Masyarakat yang masuk melalui media online yang dapat didistribusikan tepat waktu

100% 100% 100

4. Presentase Fasilitas umum yang memiliki

Wifi

5% 9% 140

5. Presentase Media / sarana publikasi informasi desa

20% 22% 100

6. Presentase OPD yang telah

melaksanakan keterbukaan informasi publik

100% 100% 100

Sasaran Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dicapai melalui

empat (empat) Program dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

NO. PROGRAM KEGIATAN

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pengembangan E-Government

20

2. Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

1. Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

2. Pembinaan dan

Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan

Informasi

3. Pengkajian dan

Pengembangan Sistem

Informasi

3. Pengkajian dan Penelitian Bidang

Informasi dan Komunikasi

1. Pengkajian dan Penelitian

Bidang Informasi dan

Komunikasi

4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi Pemanfaatan Pemanfaatan

Teknologi Informasi

1. Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap

Layanan Publik

2. Pemeliharaan

Software/Program/Sistem

Informasi

Jumlah aplikasi layanan publik yang diintegrasikan pada OPD

se Kabupaten Banjarnegara 15 Aplikasi, sehingga diperoleh persentase

30%. Prosentase aplikasi layanan publik yang diintegrasikan diperoleh

melalui rumus sebagai berikut :

∑

Indikator Prosentase aplikasi layanan publik yang diintegrasikan

pada OPD di Kabupaten Banjarnegara menggambarkan jumlah OPD yang

aplikasi layanan publiknya sudah dan masih aktif atau bisa diakses. Hal

ini mencerminkan keberhasilan pelayanan pemerintah daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Jumlah konektifitas jaringan e-government di lingkup pemerintah

kabupaten Banjarnegara, sehingga diperoleh persentase 30%. Prosentase

konektifitas jaringan e-government di lingkup pemerintah kabupaten

Banjarnegara diperoleh melalui rumus sebagai berikut :

21

∑

Indikator Prosentase konektifitas jaringan e-government di lingkup

pemerintah kabupaten Banjarnegara menggambarkan infrastruktur

jaringan menjadi salah satu dimensi penyelenggaraan e-government. Hal

ini mencerminkan keberhasilan pelayanan pemerintah daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Jumlah Aduan Masyarakat yang masuk melalui media online yang

dapat didistribusikan tepat waktu sejumlah 250 aduan terdiri dari Lapor

bupati (Wincin) berupa 92 SMS dan 33 Face Book, Twit Kemala (Ganjar)

berupa 25 Twit, Lapor Gub berupa 50 SMS dan 34 Website,

SP4N/Lapor.go.1d sejumlah 16 aduan dan terdistribusikan semua,

sehingga diperoleh persentase 100%. Prosentase Aduan Masyarakat yang

masuk melalui media online yang dapat didistribusikan tepat waktu

diperoleh melalui rumus sebagai berikut :

∑

Indikator Prosentase Aduan Masyarakat yang masuk melalui media

online yang dapat didistribusikan tepat waktu. menjadi salah satu

pelayanan publik dan sebagai transparansi pemerintah dalam membuat

suatu aturan atau kebijakan dan bagi masyarakat sebagai bentuk

kepedulian terhadap langkah-langkah yg diambil pemerintah baik dalam

bentuk pengawasan , pelaksanaan kebijakan maupun laporan masyarakat

terhadap suatu tindak pelanggaran. Hal ini mencerminkan keberhasilan

pelayanan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dalam pelayanan publik.

22

Jumlah Fasilitas umum yang memiliki 9 Wifi, sehingga diperoleh

persentase 9%. Prosentase Fasilitas umum yang memiliki Wifi diperoleh

melalui rumus sebagai berikut :

∑

Indikator Prosentase Fasilitas umum yang memilik Wifi di Kabupaten

Banjarnegara sebagai salah satu indikator untuk melihat kinerja

pemerintahan dalam menyediakan fasilitas masyarakat di tempat

strategis.

Jumlah Media / sarana publikasi informasi desa 55 domain,

sehingga diperoleh persentase 20%. Prosentase Media / sarana publikasi

informasi desa diperoleh melalui rumus sebagai berikut :

∑

Indikator Prosentase Media / sarana publikasi informasi desa dalam

rangka menindaklanjuti adanya UU Desa tahun 2014 bahwa Pemerintah

wajib menyediakan sarana sistein informasi desa.

Jumlah OPD yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik

56 OPD, sehingga diperoleh persentase 100%. Prosentase aplikasi layanan

publik yang diintegrasikan diperoleh melalui rumus sebagai berikut :

∑

23

Indikator yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik

menggambarkan jumlah OPD melaksanakan keterbukaan informasi

publik. Hal ini sebagai salah satu indikator penilaian OPD di Inspektorat

terkait transparansi secara online dan adanya UU KIP

Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas karena didukung

dengan :

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan

pihak-pihak terkait baik di daerah, provinsi maupun pusat terkait

regulasi yang ada;

2. Sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pendampingan Dinas

Komunikasi dan Informatika dengan OPD se Kabupaten Banjaregara

terkait kegiatan e-goverment yang dilaksanakan;

3. Pemenuhan kebutuhan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Banjarnegara yang memadai sehingga mendukung terlaksananya

kegiatan;

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

1. Belum semua perangkat daerah memiliki website yang aktif dan

update;

2. Belum optimalnya pengembangan e-government. Pengembangan e-

government sangat penting di era digital, khususnya dalam

rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Pengembangan

SIM merupakan salah satu bagian dari pengembangan e-

government. Pengembangan ke depan di arahkan pada

pengintegrasian setiap SIM agar lebih terpadu.

Solusi terhadap permasalahan :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi Dan

Informatika

2. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain

diluar Pemda)

3. Dukungan Anggaran guna pengembangan E-Gogoverment di masing-

masing OPD

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 pada Sasaran 2 dapat

dijelaskan sebagai berikut :

24

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN

2017, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 8 (Delapan)

indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing

indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi

%

Meningkatnya

pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat

Presentase OPD yang

telah menerapkan e-government/aplikasi

pemerintahan yang terintegrasi

18% 22% 122

Presentase konektifitas jaringan e-government

di lingkup pemerintah kabupaten

Banjarnegara

68% 69% 101,5

Presentase Aduan Masyarakat yang

masuk melalui media online yang dapat didistribusikan tepat

waktu

100% 100% 100

Presentase Fasilitas umum yang memiliki

Wifi

5% 9% 140

Presentase Media / sarana publikasi

informasi desa

20% 22% 100

Presentase OPD yang telah melaksanakan

keterbukaan informasi publik

100% 100% 100

6 Indikator 111,06

Berdasarkan tabel dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

indikator kinerja Sasaran 1 yaitu Meningkatnya pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat dengan 6 indikator hanya mencapai realisasi

99,71%, hal ini disebabkan :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi, pada item Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, tidak

dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran.

25

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017, DAN

CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAPAT DILUSTRASIKAN

DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya

diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Presentase OPD yang

telah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang

terintegrasi

- - - - - 22%

2. Presentase konektifitas

jaringan e-government di lingkup pemerintah

kabupaten Banjarnegara

- - - - - 69%

3. Presentase Aduan Masyarakat yang

masuk melalui media online yang dapat didistribusikan tepat

waktu

- - - - - 100%

4. Presentase Fasilitas

umum yang memiliki Wifi

- - - - - 9%

5. Presentase Media / sarana publikasi

informasi desa

- - - - - 22%

6. Presentase OPD yang

telah melaksanakan keterbukaan informasi publik

- - - - - 100

%

6 Indikator - - - - -

Secara kuantitatif, dari 7 Indikator terdapat 1 indikator yang

tidak memenuhi target 100%, karena adanya efisiensi anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA DARI TAHUN 2013 S/D

TAHUN 2017 atau RENSTRA OPD DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM

TABEL BERIKUT :

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun ke 5 RENSTRA

Dinkominfo diperoleh gambaran sebagai berikut :

26

Indikator Kinerja Target

s/d 2016

Realisasi Cap s/d

2016 %

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Presentase OPD yang telah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi

- - - - 22% 22% 100

2. Presentase konektifitas jaringan e-government di lingkup pemerintah kabupaten Banjarnegara

- - - - 69% 69% 100

3. Presentase Aduan Masyarakat yang masuk

melalui media online yang dapat didistribusikan tepat waktu

- - - - 100% 100% 100

4. Presentase Fasilitas umum yang memiliki Wifi

9% 9%

5. Presentase Media / sarana publikasi informasi desa

22% 22%

6. Presentase OPD yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik

100% 100%

Berdasarkan tabel dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

indikator kinerja sasaran 1 yaitu dengan 6 indikator capainya secara

kuantitaf dari tahun 2013 s/d 2017 atau tahun 4 RENSTRA SKPD.

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN TAHUN 2017

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH/RENSTRA OPD DAPAT

DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No Indikator Kinerja Target Renstra

2022

Realisasi 2017

Capaian

1 Presentase OPD yang telah menerapkan e-

government/aplikasi pemerintahan yang

terintegrasi

46% 22% 47,83%

2 Presentase konektifitas jaringan e-government di

lingkup pemerintah kabupaten Banjarnegara

100% 69% 69%

3 Presentase Aduan Masyarakat

yang masuk melalui media online yang dapat

didistribusikan tepat waktu

100% 100% 100%

4 Presentase Fasilitas umum yang memiliki Wifi

25% 5% 20%

5 Presentase Media / sarana publikasi informasi desa

56% 20% 35,71%

6 Presentase OPD yang telah

melaksanakan keterbukaan infromasi publik

100% 100% 100%

27

Sasaran 2 : Meningkatnya deseminasi informasi dan keterbukaan

informasi public

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu)

indikator kinerja dengan pencapaian target indikator kinerja dapat

digambarkan sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Persentase diseminasi informasi bagi masyarakat

20% 20% 100

Sasaran Meningkatnya deseminasi informasi dan keterbukaan

informasi public dicapai melalui lima (lima) program dengan 12 (dua

belas) kegiatan yaitu :

NO. PROGRAM KEGIATAN

1.

Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1. Pentas Seni Budaya Dalam

Upaya Peningkatan

Wawasan Kebangsaan

2. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

1. Pelatihan SDM Dalam

Bidang Komunikasi dan

Informasi

3. Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

1. Pembuatan Kalender

Pembangunan

Banjarnegara

2. Penerbitan Media Masa

Majalah DERAP SERAYU

3. Fasilitasi Pembentukan dan

Pembinaan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM)

4. Kerjasama Informasi Dengan Mas

Media

1. Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah


Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah


yang Bersifat Penyuluhan

Bagi Masyarakat

4. Pembuatan Baliho

Sosialisasi Kemasyarakatan

5. Pengelolaan Radio Siaran

Pemerintah Daerah

6. Forum Koordinasi

Kehumasan

28

5. Pengembangan Data / Informasi /

Statistik Daerah

1. Penyusunan Buku

Banjarnegara Dalam Angka

2. Pengukuran Laju Inflasi dan

Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah media informasi/pelaksanaan penyebarluasan informasi

yang dipublikasikan kepada masyarakat sejumlah 20, sehingga

diperoleh persentase 20%. Prosentase aplikasi layanan publik yang

diintegrasikan diperoleh melalui rumus komulatif sebagai berikut :

∑

Indikator Persentase diseminasi informasi bagi masyarakat

Kabupaten Banjarnegara menggambarkan jumlah media/pelaksanaan

penyebebarluasan informasi yang telah dipublikasikan kepada

masyarakat. Hal ini mencerminkan keberhasilan pelayanan pemerintah

daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan

publik.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas karena didukung

dengan :

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika

dengan pihak-pihak terkait baik di daerah, provinsi maupun pusat

terkait regulasi yang ada;

2. Sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pendampingan Dinas

Komunikasi dan Informatika dengan OPD beserta seluruh lapisan

masyarakat se Kabupaten Banjaregara terkait kegiatan

penyebarluasan informasi yang dilaksanakan;

3. Pemenuhan kebutuhan anggaran dari Pemerintah Daerah

Kabupaten Banjarnegara yang memadai sehingga mendukung

terlaksananya kegiatan;

29


1. Kurang optimalnya kualitas ketersediaan data statistik guna

menunjang perencanaan dan evaluasi pada masing-masing

perangkat daerah

2. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.


1. Tersedianya aplikasi pelaporan data sektoral

2. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas bagi SDM

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan

Informatika termasuk pengelola sandi dan telekomunikasi

4. Kerja sama dengan pihak OPD terkait ;

5. Dukungan Anggaran guna penyebarluasan informasi publik di

masing-masing OPD.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 pada Sasaran 2 dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN

2017, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya deseminasi informasi dan

keterbukaan informasi

public

Persentase diseminasi informasi bagi masyarakat

20% 20% 100

Berdasarkan Tabel dan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

Indikator kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatnya deseminasi informasi

dan keterbukaan informasi publik dengan 1 Indikator capainya

100,00 % hal ini disebabkan semua kegiatan dapat dilaksanakan,

dengan ditopang oleh alokasi anggaran yang ada. i

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017, DAN

CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAPAT DILUSTRASIKAN

DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi

(capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

30

Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Persentase diseminasi

informasi bagi masyarakat

- - - - - 20%

Berdarkan Tabel dan uraian diatas capaian Tahun 2017, dapati

mencapai 100%, dikarenakan semua kegiatan dapat dilaksanakan,

dengan ditopang oleh alokasi anggaran yang ada.


TAHUN 2017 DENGAN TARGET RENSTRA OPD DAPAT


Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun ke 4 RENSTRA SKPD

diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja Cap s/d

2017

Realisasi Cap s/d

2017 %

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Persentase

diseminasi informasi bagi masyarakat

20% - - - - 20% 20% 100




No. Indikator Kinerja Target

Renstra

2022

Realisasi 2017

Capaian

1. Persentase diseminasi informasi

bagi masyarakat

100% 20% 20%

Sasaran 3 : Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu)

indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja

dapat digambarkan sebagai berikut :

31

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Persentase nilai survey indeks

kepuasan masyarakat

75,25 75,5 100%

Persentase nilai survey indeks kepuasan masyarakat pada tahun

2017 diperoleh nilai 75,25 dengan pencapaian masing-masing unsur

pelayanan sebagai berikut :

No. Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata

1. Persyaratan 2,958

2. Prosedur 2,875

3. Waktu Pelayanan 2,736

4. Biaya / Tarif 3,611

5. Produk Layanan 2,944

6. Kompetensi Pelaksanaan 3,019

7. Perilaku Pelaksanaan 3,056

8. Penanganan Pengaduan Pengguna

Layanan

3,250

9. Kenyamanan Tempat Layanan 2,667

10. Fasilitas Tempat Tunggu 2,653

11. Penyediaan Sarana Informasi di Tempat

Tunggu

2,806

12. Maklumat Pelayanan 3,042

Pada tabel 18 setelah dikonversi diperoleh nilai sebesar 2968,08

dengan mutu pelayanan Baik. Indeks Kepuasan Masyarakat akan

dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih

perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Capaian nilai

indek kepuasan masyarakat memenuhi target nilai 75,25, namun

masih perlu peningkatan pelayanan khususnya pada unsur pelayanan

sebagai berikut :

1. Persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan

suatu jenis pelayanan perlu disederhanakan sehingga memudahkan

bagi pengguna layanan.

2. Prosedur pelayanan. Tatacara pelayanan yang dibakukan bagi

pemberi dan penerima pelayanan untuk lebih disederhanakan.

32

3. Waktu pelayanan. Jangka waktu yang diperlukan untuk setiap

menyelesaiakan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis

pelayanan untuk lebih diefisiensikan waktunya.

4. Produk Pelayanan. Produk pelayanan yang di hasilkan untuk

dievaluasi agar lebih tepat sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.

5. Kenyamanan Tempat layanan. Belum tersedianya tempat layanan

yang representatif disebabkan masih menumpang di gedung

secretariat Daerah. Sehingga perlu adanya gedung kantor tersendiri

untuk Dinas Komunikasi dan Informatika.

6. Fasilitas tempat tunggu. Belum tersedianya tempat tunggu yang

representatif disebabkan masih menumpang di gedung secretariat

Daerah. Sehingga perlu adanya gedung kantor tersendiri untuk

Dinas Komunikasi dan Informatika

7. Perilaku pelaksana. Sikap petugas dalam memberikan pelayanan

perlu ditingkatkan lebih baik lagi bagi pengguna layanan.

8. Maklumat Pelayanan. Komitmen untuk melaksanakan pelayanan

sesuai dengan standart masih perlu ditingkatkan.

9. Penanganan Pengaduan. Penanganan pengaduan dan tindak lanjut

masih perlu dievaluasi dan diperbaiki lagi agar pengaduan tersebut

bisa segera tertangani.

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari pengukuran secara

kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini

yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

Masyarakat yang memperoleh pelayanan Dinas Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan survey

kepuasan yaitu seluruh OPD dan Instansi terkait.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung

dengan :

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banjarnegara dengan OPD/SKPD beserta instansi

terkait;

2. Komiten dari aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banjarnegara dalam rangka memberikan pelayanan yang baik

kepada masyarakat;

33


1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung karena belum

ada gedung kantor.

2. Kurangnya SDM khususnya di bidang tehnis IT, programer dan

jaringan.


1. Tersedianya sarara dan prasarana gedung kantor yang memadai

sesuai unsur pelayanan;

2. Penambahan SDM dan peingkatan SDM di bidang IT ;


TAHUN 2017 DENGAN TARGET RENSTRA OPD DAPAT


No Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017

1 Persentase nilai survey indeks

kepuasan masyarakat

- - - - 72,5%




No Indikator Kinerja Target

Renstra

2022

Realisasi

2017

Capaian

(4/3)*100

1 2 3 4 5

80 75,25 94,06%

B. Realisasi Anggaran :

Pencapaian Kinerja Akuntabilitas bidang keuangan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 pada

umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk

membiayai operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017 mendapat anggaran sebesar

Rp. 4.271.639.000,- dan setelah mengalami revisi-revisi termasuk

mendapatkan tambahan melalui APBD Perubahan sebesar

Rp. 1.869.390.000 sehingga menjadi Rp. 6.141.029.000,- atau

mengalami kenaikan sebesar 43,76%. Anggaran tersebut telah

direalisasikan sebesar Rp. 5.745.070.679,- atau sebesar 93,55 %

dengan rincian sebagai berikut :

34

No. Program Anggaran Realisasi %

1. Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

150.000.000 137.015.000 91,34

2. Pelayanan Administrasi Perkantoran

598.959.000 563.565.227 94,09

3. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

344.955.000 330.223.299 95,73

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.053.885.000 1.920.701.569 93,52

5. Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

20.000.000 19.822.500 99,11

6. Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

686.055.000 597.005.427 87,02

7. Pengkajian dan

Penelitian Bidang

Informasi dan

Komunikasi

30.000.000 26.925.248 89,75

8. Fasilitasi Peningkatan

SDM Bidang Komunikasi

dan Informasi

30.000.000 28.535.000 95,12

9. Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1.072.675.000 1.032.615.653 96,27

10. Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1.068.500.000 1.003.636.756 93,93

11. Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

86.000.000 85.025.000 98,87

Jumlah 6.141.029.000 5.745.070.679 93,55

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan terdiri

dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No. Program Kegiatan Anggaran

( Rp. )

Realisasi

( Rp.) %

1. Kemitraan

Pengemban

gan

Wawasan

Kebangsaan

1. Pentas Seni Budaya

Dalam Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

150.000.000 137.015.000 91,34

Jumlah 150.000.000 137.015.000 91,34

35

Total anggaran program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan adalah sebesar Rp. 150.000.000 dan terealisasi sebesar

Rp. 137.015.000,- Realisasi keuangan yang hanya sebesar 91,34% ini

disebabkan karena efisiensi anggaran terutama di Belanja Belanja Jasa

Dekorasi dan Sewa Alat Studio, karena dilaksanakan di gedung milik

pemerintah.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 4 (empat)

kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :


( Rp. ) Realisasi

( Rp.) %

1. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Penyed. jasa peralatan

dan perlengkapan

gedung kantor

60.000.000 53.719.202 89,53

2. Penyedian Jasa

Administrasi Keuangan 43.000.000 41.250.000 95,93

3. Penyediaan Bahan

Logistik Kantor 270.000.000 269.224.025 99,71

4. Penyedian Jasa Adm

Perkantoran (PTT dan

THL )

225.959.000 199.372.000 88,23

Jumlah 598.959.000 563.565.227 94,09

Total anggaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah

sebesar Rp. 598.959.000,- dan terealisasi sebesar


disebabkan karena adanya penghematan terutama untuk pembayaran

Rekening Telp dan Listrik, karena pembayarannya di Bulan Januari

Tahun 2018. Dan kegiatan Logistik capaian 99,71% ini disebabkan

karena efisiensi anggaran terutama dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4

(empat) kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :


( Rp. )

Realisasi

( Rp.) %

1. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

221.200.000 219.668.147 99,31

2. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

8.000.000 3.900.000 48,75

3. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

90.755.000 82.035.152 90,39

36

4. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

25.000.000 24.620.000 98,48

Jumlah 344.955.000 330.223.299 95,73

Total anggaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur adalah sebesar Rp. 344.955.000,- dan terealisasi sebesar


disebabkan karena pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor, tidak dapat direalisasikan, dikarenakan saat ini Gedung

Dinkominfo masih menggunakan gedung milik Setda Kabupaten

Banjarnegara.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari

1 (satu) kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :


( Rp. ) Realisasi

( Rp.) %

1. Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

1. Pengembangan

E-Government

2.053.885.000 1.920.701.569 93,52

Jumlah 2.053.885.000 1.920.701.569 93,52

Total anggaran program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur adalah sebesar Rp. 2.053.885.000,- dan terealisasi sebesar


disebabkan karena adanya efisiensi anggaran terutama dalam Belanja

Kawat/Faksimili/Internet, karena masih menggunakan perangkat yang

lama, karena masih layak pakai.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi

keuangan sebagai berikut :


( Rp. ) Realisasi

( Rp.) %

1. Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

20.000.000 19.822.500 99,11

Jumlah 20.000.000 19.822.500 99,11

37

Total anggaran program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sebesar

Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.822.500,- Realisasi

keuangan yang hanya sebesar 99,11% ini disebabkan karena adanya

efisiensi anggaran terutama dalam Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massaa

terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :


( Rp. ) Realisasi

( Rp.) %

1. Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

1. Pembinaan dan

Pengembangan

Jaringan

Komunikasi dan

Informasi

247.055.000 204.305.001 82,70

2. Pembinaan dan

Pengembangan

Sumber Daya

Komunikasi dan

Informasi

128.000.000 103.364.424 80,75

3. Pengkajian dan

Pengembangan

Sistem Informasi

28.000.000 19.025.000 67,95

4. Pembuatan

Kalender

Pembangunan

Banjarnegara

148.000.000 147.437.500 99,62

5. Penerbitan Media

Masa Majalah

DERAP SERAYU

100.000.000 91.691.350 91,69

6. Fasilitasi

Pembentukan dan

Pembinaan

Kelompok

Informasi

Masyarakat (KIM)

35.000.000 31.182.152 89,09

Jumlah 686.055.000 597.005.427 87,02

Total anggaran program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massaa adalah sebesar Rp. 686.055.000,- dan terealisasi sebesar


disebabkan karena Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem

38

Informasi hanya terealisasi sebanyak 67,95% adanya efisiensi anggaran

terutama dalam Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur.

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi keuangan

sebagai berikut :


( Rp. )

Realisasi

( Rp.) %

1. Pengkajian

dan

Penelitian

Bidang

Informasi

dan

Komunikasi

1. Pengkajian dan

Penelitian Bidang

Informasi dan

Komunikasi

30.000.000 26.925.248 89,75

Jumlah 30.000.000 26.925.248 89,75

Total anggaran program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi

dan Komunikasi adalah sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar


disebabkan karena efisiensi dalam Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai

berikut :


( Rp. ) Realisasi

( Rp.) %

1. Fasilitasi

Peningkatan

SDM Bidang

Komunikasi

dan

Informasi

1. Pelatihan SDM

Dalam Bidang

Komunikasi dan

Informasi

30.000.000 28.535.000 95,12

Jumlah 344.955.000 330.223.299 95,73

Total anggaran program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi adalah sebesar Rp. 344.955.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 330.223.299,- Realisasi keuangan yang hanya

sebesar 95,73% ini disebabkan karena efisiensi anggaran pada Sewa

Gedung Kantor dan Tempat, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media terdiri dari 6

(enam) kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

39


( Rp. )

Realisasi

( Rp.) %

1. Kerjasama

Informasi

Dengan Mas

Media

1. Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah

310.175.000 304.195.000 98,07

2. Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

355.000.000 342.680.000 96,53

3. Penyebarluasan

Informasi yang

Bersifat

Penyuluhan Bagi

Masyarakat

30.000.000 28.656.700 95,52

4. Pembuatan

Baliho Sosialisasi

Kemasyarakatan

126.500.000 120.633.600 95,36

5. Pengelolaan Radio

Siaran

Pemerintah

Daerah

181.000.000 170.037.853 93,94

6. Forum Koordinasi

Kehumasan

70.000.000 66.412.500 94,88

Jumlah 1.072.675.000 1.032.615.653 96,27

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Total anggaran

sebesar Rp. 1.072.675.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 1.032.615.653,- Realisasi keuangan yang hanya sebesar 96,27% ini

disebabkan karena efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

terutama dalam Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur,

Belanja Transportasi dan Akomodasi, Belanja Sewa Gedung/Tempat,

Belanja Sewa Alat Studio, pada kegiatan Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah pada Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

Selanjutnya untuk kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat

Penyuluhan Bagi Masyarakat ada efisiensi anggaran pada Belanja Jasa

Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur, Kegiatan Pembuatan Baliho

Sosialisasi Kemasyarakatan efisiensi anggaran pada Belanja Cetak.

Sedangkan untuk Kegiatan Pengelolaan RSPD, Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan tidak terealisasi, Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor, serta pada Belanja Modal Peralatan dan

Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Visual masih menggunakan

40

peralatan yang lama, karena masih layak pakai. Untuk Kegiatan Forum

Koordinasi Kehumasan efisiensi anggaran pada Belanja Jasa

Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari

2 (dua) kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :


( Rp. ) Realisasi

( Rp.) %

1. Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Pemanfaatan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

1. Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap

Layanan Publik

775.000.000 710.836.756 91,72

2. Pemeliharaan

Software/Program/

Sistem Informasi

293.500.000 292.800.000 99,76

Jumlah 1.068.500.000 1.003.636.756 93,93

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Total

anggaran sebesar Rp. 1.068.500.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 1.003.636.756,- Realisasi keuangan yang hanya sebesar 93,93% ini

disebabkan karena efisiensi anggaran pada kegiatan Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap Layanan Publik, terutama pada Belanja Honorarium

Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja

Transportasi dan Akomodasi, Belanja Sewa Gedung/Tempat, Belanja

Makan dan Minum Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja

Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur.

Sedangkan kegiatan Pemeliharaan Software/Program/Sistem

Informasi terdapat efisiensi anggaran untuk Belanja Jasa Pihak Ketiga.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah terdiri

dari 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan sebagai berikut :


( Rp. ) Realisasi

( Rp.) %

1. Pengembangan

Data/Informasi/

Statistik Daerah

1. Penyusunan

Buku

Banjarnegara

Dalam Angka

86.000.000 85.025.000 98,87

2. Pengukuran

Laju Inflasi dan

Pertumbuhan

Ekonomi

- - -

Jumlah 86.000.000 85.025.000 98,87

41

Total anggaran program ini sebesar Rp 86.000.000,- dengan

realisasi keuangan sebesar Rp 85.025.000,- atau sebesar 98,87%.

Untuk kegiatan Penyusunan Buku Banjarnegara Dalam Angka

terealisasi sebesar 98,87%, dikarenakan efisiensi anggaran pada Belanja

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan

Pengukuran Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi, tidak direalisasi,

karena diampu oleh OPD lain, yaitu Baperlitbang.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, LKjIP ini baru dapat

menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum

menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini

karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada

belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk

mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh

instansi yang berwenang.

42

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017, dengan 29 Indikator Kinerja capaian rata-rata hampir sesuai

target yang telah ditetapkan/direncanakan, hal ini disebabkan :

a. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas baru, sehingga pada

awal tahun perencanaan masih adanya kegiatan-kegiatan yang belum

maksimal, baik dari segi teknis maupun anggaran keuangannya, akan

tetapi hal ini dapat disesuaikan pada saat penyusunan APBD perubahan.

b. Adanya jalinan kerjasama dan koordinasi dari masing-masing pelaksana

kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan terarah, sesuai dengan apa yang

direncanakan, dengan ditopang oleh alokasi anggaran yang ada.

c. Kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang

mendukung kegiatan di Bidang Pengembangan E-Government, seperti di

Kegiatan Pengembangan E-Government, Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informasi, dan Kegiatan Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap Layanan Publik. Hal ini mendukung peningkatan

kualitas layanan public.

Meskipun secara umum pencapaian memenuhi target namun ada

beberapa kendala dan hambatan yang masih dijumpai antara lain :

a. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan

Informatika

b. Kurangnya pembinaan pada pengelola WEB OPD

c. Kurang dukungan Anggaran yang memadai di tingkat OPD

d. Belum adanya aplikasi pelaporan data sektoral yang terintegrasi secara

terpadu

e. Belum optimalnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan

Kapasitas SDM Pengelola Sandi dan Telekomunikasi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas Dinas

Komunikasi dan Informatika mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan

Informatika.

b. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain di luar

Pemda).

43

c. Dukungan Anggaran guna pengembangan E-Government di masing-masing

OPD.

d. Mengupayakan tersedianya aplikasi pelaporan data sektoral.

e. Mengupayakan adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas bagi SDM

pengelola sandi dan telekomunikasi.

Banjarnegara, Januari 2018

KEPALA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANJARNEGARA

TIEN SUMARWATI, S.Sos,MM NIP. 19680322 198803 2 002

bab i pendahuluan a. data umum organisasi · banjarnegara, dinas komunikasi dan informatika...

Documents