1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia dalam beberapa dekade belakangan diwarnai dengan

dinamika sosial dan progres perkembangan hukum semakin pesat, baik di

Indonesia ataupun dalam lingkup internasional. Salah satu progres yang menonjol

adalah perkembangan di bidang hak cipta. Di Indonesia, tatanan pengaturan

hukum di bidang hak cipta sudah cukup berkembang, begitu juga negara lain

seperti Perancis yang sudah jauh lebih maju.

Baik di Indonesia maupun Perancis mengenal adanya sebuah karya cipta

atau lazimnya disebut works. Oxford dictionary mendefinisikannya sebagai suatu

hasil kreatifitas dari pikiran seorang manusia dari tidak ada menjadi ada. Setiap

orang pasti memiliki hak untuk berkarya. Siapapun bisa menciptakan sebuah

karya, baik bangsawan, seniman maupun masyarakat biasa. Orang-orang yang

menghasilkan karya inilah yang disebut sebagai pencipta.

Seorang pencipta berharap agar karya ciptanya dapat dinikmati oleh orang

lain. Tidak jarang pula terdapat keinginan sang pencipta untuk mendapatkan hasil

dari manfaat ekonomis atas karya ciptaannya. Untuk menaikkan nilai ekonomi

sebuah karya biasanya sebuah karya dibuat sedemikian rupa agar lebih indah,

menarik, dan berkualitas. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya jaminan

 

2

perlindungan hukum baik terhadap pencipta maupun atas karyanya agar dapat

dinikmati manfaatnya sesuai dengan hak eksklusif yang dimilikinya.

Di dalam sistem hukum perdata, Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI)

atau Intellectual Property Right melindungi karya cipta dalam kategori hak cipta

(Copyright) atau dalam bahasa Perancis disebut droit l’auteur. Pada dasarnya

hukum yang melindungi karya seni ini melindungi hak-hak dan kreatifitas para

seniman supaya kepentingan dan nilai-nilai makna yang terkandung di dalamnya

tidak disalahgunakan orang lain. Hak-hak seniman inilah yang kemudian

dilindungi oleh hak cipta.

Perdefinisi hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta

atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya

atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.1 Sistem kelahiran hak ini

adalah otomatis, yang akan timbul setelah suatu ciptaan selesai dibuat atau

diwujudkan. Keuntungan atas diberikannya hak cipta kepada seniman diatur

dalam undang-undang hak cipta selanjutnya disebut UUHC No. 19 Tahun 2002

yang telah diperbaharui dengan undang-undang No. 28 Tahun 2014.

Sebagai pembanding, di negara maju seperti Perancis, mengenal lebih

lama sistem hak cipta. Karya-karya besar telah dilahirkan di negara tersebut,

seperti karya lukisan Napoleon I yang sedang bersanding di atas tahtanya oleh

Jean-Aguste Dominique di tahun 1806, atau lukisan “Liberty Leading the People”

oleh Eugène Delacroix. Di Perancis, konsep le droit d’auteur berbeda dengan

                                                                                                               1 Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Cipta (UUHC), no. 19 Tahun 2002,

 

3

Anglo-American copyright, dimana awalnya pada abad ke-16 dan dipopulerkan di

abad-17, hak cipta di Perancis lebih dikenal dengan praktek paten percetakan dan

hak istimewa kerajaan, yaitu hak istimewa yang didapat pencipta lebih difokuskan

untuk hak publikasi daripada hak pencipta per se.2 Undang-undang Hak Cipta

Perancis selanjutnya disebut UUHC dibuat dalam Undang-Undang 11 Maret 1957

dan UU 3 Juli 1985 yang kemudian dikodifikasi dalam Code de la Proptriété

Intellectuelle. Dengan diberikannya hak ekslusif kepada pencipta yang diatur

dalam hukum, maka pencipta memiliki hak untuk melakukan apapun kepada

ciptaannya dan hak tersebut tidak boleh diganggu oleh orang lain tanpa seijin

pemegang hak cipta.3

Salah satu syarat yang diakui Indonesia dan Perancis yaitu sebuah ciptaan

atau karya seni berhak mendapatkan hak ciptanya jika pencipta telah

merealisasikan ide atau gagasan yang mereka punya, ide atau gagasan yang telah

dibuat dan berbentuk wujud (fixation of idea). Dalam tatanan praktis, hak cipta

dapat didaftarkan pada instansi yang berwenang, di Indonesia yaitu Direktorat

Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan di Perancis didaftarkan di Office of

Literacy and Artistic Property. Tetapi, pendaftaran seperti itu tidak wajib untuk

dilakukan. Dengan kata lain, sebuah ciptaan akan tetap memiliki perlindungan

dengan atau tidak adanya pendaftaran.

                                                                                                               2 Anne Latournerie, Petite histoire des batailles du droit d’auteur, Multitudes no

5, May 2001. 3 Tamotsu Hozumi, Asian Copyright Handbook Indonesian Version,

(Jakarta:Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2006), hal. 34.

 

4

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, diatur berbagai

bentuk karya cipta secara kategoris meliputi karya ilmu pengetahuan, seni, dan

sastra. Salah satu bentuk karya seni adalah gambar, baik berwarna maupun hitam

putih. Seni gambar yang dimaksud antara lain meliputi : motif, diagram, sketsa,

logo dan bentuk huruf indah dan gambar tersebut dibuat tidak untuk tujuan desain

industri.4 Jika suatu lukisan, karikatur atau gambar, berupa satu dimensi maka

lukisan, karikatur atau gambar tersebut dapat dilindungi hak ciptanya.

Beberapa konvensi Internasional yang mengatur hak cipta , yaitu:

1. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/

Persetujuan TRIPs yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7

Tahun 1994;5

2. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works/

Konvensi Bern yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden (

selanjutnya disebut Kepres) No. 18 Tahun 1997;6

3. WIPO Copyright Treaty (WTC) diratifikasi dengan Kepres No. 19

Tahun 1997;7

                                                                                                               4 Pasal 12 Op Cit. dan Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 5 French Act No. 94-1137 of 27 Dec. 1994 authorized the ratification of the

TRIPS Agreement. The Act No. 96-1106 of 18 Dec. 1996 Introduce the necessary adaptation of IP Code. See: L. Masson, la transposition en droit interne de l’Accord relative aux aspecs des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, Gaz. Pal. 1997, 2, doct., 979.

6 Law of 28 March 1887, approving the convention signed by France in Berne on 9 September 1886 relating to the creation of an international union for the protection of literary and artistic works, (Official Journal (hereafter OJ) 30-03-1887 p. 1505); Decree of 12 September 1887 prescribing the promulgation of the convention signed in Berne on 9 September 1886 relating to the creation of an international union for the protection of literary and artistic works, (OJ 16-09-1887 p. 4185-4187).

 

5

Dalam kerangka perlindungannya karikatur dikategorikan sebagai karya

ekseptional baik di dalam hukum hak cipta Perancis maupun Indonesia. Dalam

pembuatannya karikatur lebih sering menggunakan unsur parodi untuk mengkritik

atau berbicara tentang fakta yang sedang terjadi. Dalam kamus Larousse

penjelasan karikatur yaitu:

"grotesque representation in drawing, painting, etc., obtained by exaggeration and distortion of facial features or body proportions, in a satirical intention." Karikatur memiliki penyajian menghibur dengan pangkasan tema serius

yang terkadang pesan yang dibawakan dapat melecehkan atau mempermalukan

satu individu atau suatu instansi tertentu. Dalam sebuah karikatur yang baik,

terdapat perpaduan antara unsur - unsur kecerdasan, ketajaman, dan ketepatan

berpikir secara kritik serta ekspresif melalui seni lukis dalam menanggapi

fenomena permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat luas, secara

keseluruhan, hal itu dikemas secara humoris. Dengan demikian memahami

karikatur juga perlu memiliki referensi - referensi sosial agar mampu menangkap

pesan yang ingin disampaikan oleh karikaturisnya. Metode pengungkapan kritik

yang dilukiskan secara karikatural sangat bergantung pada isu besar yang

berkembang yang dijadikan headline.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7 France signed the Treaty on 9 October 1997. It deposited the instrument of

ratification on 14 December 2009, with entry into force on 14 March 2010. The ratification of the WIPO Copyright Treaty, which was adopted on 20 December 1996, was authorized by Law No. 2008-1574 of 19 June 2008, (OJ of 20 June 2008 text 6/161, p. 9947).

 

6

Dalam kaitan ini apakah timbul kontradiksi mengenai korespondensi

antara prinsip freedom of speech atau kebebasan berbicara dengan konsep hak

cipta. Masalah ini timbul karena dalam suatu karya terdapat kebebasan ide untuk

berkreasi namun seberapa jauh kebebasan ini dilindungi oleh hukum hak cipta

yang berlaku masih menjadi perdebatan di setiap negara. Masalah ini tidak saja

terjadi di Indonesia maupun Perancis, namun juga masalah umum hak cipta secara

internasional.

Di negara seperti Perancis yang mengenal system kebebasan berpendapat

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen atau dalam bahasa Inggris

diartikan sebagai Declaration of the Right of Man and of the Citizen (DDHC)

yang dibuat tahun 1789 ini mengatur tentang hak-hak seorang individu yang

diakui dan patut dilindungi oleh negara sebagai natural right. Dalam Artikel 11

DDHC disebutkan bahwa:

“The freedom of communication of thoughts and opinions is one of the

most precious rights of man: any citizen may therefore speak, write, and publish

freely, except to respond to the abuse of this liberty in cases determined by law."

Ketentuan ini dengan jelas menyatakan bahwa kebebasan seseorang untuk

menyampaikan atau memaparkan pikirannya dalam bentuk perkataan, tulisan, dan

mempublikasikannya adalah hak individu. Dalam konteks ini timbul issue tentang

hak berparodi dan karikatur yang didasari oleh freedom of speech yang dijadikan

landasan terhadap eksepsi hukum hak cipta Perancis.8

                                                                                                               8Artikel L122-5, French Code de la Propriété Intellectuelle.

 

7

Indonesia juga mengenal konsep fair use sebagai penyeimbang konsep

freedom of speech dan hak cipta. Namun di dalam hukum pemerintah tetap

memegang peranan tertinggi dalam pengaturannya. Jika suatu ciptaan

bertentangan dengan prinsip dan norma yang berlaku, maka pemerintah berhak

melarang atau menghentikan publikasi ciptaan.9

Sebagai contoh instansi majalah karikatur di Perancis yang terkenal

memiliki banyak skandal dikarenakan konten majalah yang kontroversial, Charlie

Hebdo banyak menimbulkan pro dan kontra karena karyanya. Diperkenalkan

pertama kali pada tahun 1970 setelah instansi lamanya, Hara Kiri, ditutup setelah

membuat karya yang menghina presiden Perancis pada waktu itu Presiden Charles

de Gaulle.

Gambar di atas merupakan contoh edisi terakhir Hara Kiri (kiri),

dan edisi pertama Charlie Hebdo (kanan).

Berita terakhir yang dituangkan majalah Hara Kiri yaitu mengenai

kematian Presiden Charles de Gaulle di rumahnya, delapan hari setelah kejadian

                                                                                                               9 Op Cit. Pasal 50 UU No. 28 Tahun 2014.

 

8

mematikan klub malam Colombia yang menelan korban hingga 146 orang.

Bertuliskan “Ball Tragique a Colombey – 1 Mort” yang berarti “Satu Bola Tragis

di Kolombia – 1 Mati,” mengakibatkan majalah ini ditutup setelahnya dan

digantikan dengan Charlie Hebdo.

Prinsip dari majalah ini adalah menampilkan kebenaran dengan unsur

parodi. Charlie Hebdo dikenal sebagai majalah satirik yang menampilkan konten

jujur, berani, dan non diskriminatif melalui pandangan sayap kiri. Tidak

dilimitasikan hanya kepada unsur politik, majalah ini juga mengambil unsur dan

tema permasalahan lainnya seperti artis, tokoh agama, dan lainnya, sebagai konten

materi tulisan majalah.

Dalam perjalanannya, instansi majalah ini memang sering menimbulkan

banyak masalah. Sebut saja di tahun 2007 lalu saat kepala editor majalah Philip

Val dituntut Masjid Agung di Perancis dengan tuntutan secara publik

mempublikasikan umpatan kepada sebuah kelompok karena agamanya.

Dispesifikasikan kepada tiga karya karikatur, salah satunya termasuk gambar Nabi

Muhammad yang memiliki bom di dalam sorbannya, yang dikutip dari majalah

Denmark Jyllands-Posten.

 

9

Contoh gambar Nabi Muhammad yang menjadi kontroversi umat

Islam dunia tahun 2006.

Dalam kasus ini pengadilan Paris (le tribunal de Paris) membebaskan Val dengan

alasan karya menggambarkan kaum fundamentalis bukanlah penghinaan terhadap

agama Muslim per se.10

Kasus terbaru terjadi di awal tahun 2015 tentang penembakan jurnalis

Charlie Hebdo termasuk di dalamnya kepala editor Stephane Charbonnier (Charb)

oleh dua orang teroris kakak beradik Kouachi. Penembakan terjadi di tengah

meeting di kantornya yang menewaskan 12 orang termasuk polisi penjaga, editor

tamu, dan 10 orang lainnya.

Reaksi masyarakat mengecam keras kasus terorisme tersebut. Sekitar 3.5

juta orang turun ke jalan-jalan di Perancis termasuk di Paris bersama dengan para

                                                                                                               10 Janssen, Esther, "Limits to Expression on Religion in France" (8 March

2012). Agama & Religiusitas di Eropa, Journal of European Studies, Vol. V, No. 1, pp. 22–45, 2009. Produced in cooperation between the University of Indonesia and the Delegation of the European Commission.; Amsterdam Law School Research Paper No. 2012–45; Institute for Information Law Research Paper No. 2012–39.

 

10

pemimpin negara guna menunjukkan solidaritas terhadap korban penembakan

majalah Charlie Hebdo dengan menyertakan slogan yang berbunyi ”je suis

Charlie.” Total korban yang tewas pada penembakan tersebut mencapai 17 orang.

Selebihnya, merupakan korban beruntun terhadap kasus penyanderaan di

supermarket di Paris. Tidak hanya di Perancis, orang-orang di belahan negara

seperti Inggris, Australia, Jerman, Spanyol dan Amerika Serikatpun ikut

berpartisipasi dengan turun ke jalan-jalan dan menyertakan slogan yang sama di

negara mereka.

Sebagai gambaran betapa seriusnya kasus penembakan ini beberapa

pemimpin negara termasuk Perdana Mentri Inggris David Cameron, Konselor

Jerman Angela Merkel, Perdana Mentri Istrael Benjamin Netanyahu, Presiden

Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Malian Ibrahim Boubacar Keita, Presiden

Persekutuan Eropa (EU) Donald Tusk, dan Raja Yordania Abdullah II ikut

bepartisipasi dalam Paris Marche.

Dapat dilihat secara nyata bagaimana seriusnya perlindungan hak cipta

tidak lepas dari prinsip kebebasan berpendapat yang memiliki dampak besar ke

masyarakat. Dengan latar belakang seperti itu, penulis akan melakukan studi

perbandingan hukum hak cipta dalam perlindungannya kepada ciptaan karikatur

Charlie Hebdo dari perspektif hukum Indonesia dan Perancis.

 

11

1.2 Rumusan masalah

1.2.1 Bagaimana sistem perlindungan hak cipta Indonesia menyikapi

karya karikatur Charlie Hebdo?

1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum hak cipta Perancis terhadap karya

karikatur Charlie Hebdo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui perlindungan hak cipta Indonesia dalam

menyikapi karya karikatur Charlie Hebdo.

1.3.2 Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta Perancis

terhadap karya karikatur Charlie Hebdo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Keilmuan

Manfaat penelitian yang dilihat dari segi keilmuan adalah untuk

memperluas ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya

dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual dalam hak cipta suatu

karya seni yang memiliki unsur kritik terhadap suatu golongan

tertentu.

1.4.2 Segi Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang

berhubungan dengan Hukum Kekayaan Intelektual.

 

12

2. Sebagai informasi secara umum kepada masyarakat mengenai

hak-hak yang diperoleh dan dilindungi oleh seorang seniman.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah dengan pokok

permasalahan mengenai sejauh mana hak cipta dapat

melindungi sebuah karya, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai beberapa pengertian

tentang Hukum Kekayaan Intelektual secara general,

pengertian Hukum Kekayaan Intelektual dan hak cipta di

Indonesia, pengertian Hukum kekayaan Intelektual dan hak

cipta di Perancis, perbedaan standar kebebasan suatu gagasan

dan ide di Indoensia dan Perancis, dan perindungan yang

didapat oleh suatu karya.

 

13

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yang

didalamnya yaitu dengan menggunakan metode penelitian

normatif dengan analisis kualitatif dan menguraikan mengenai

pengertian metode penelitian, jenis penelitian yang akan

digunakan cara memperoleh bahan penelitian, yaitu ruang

lingkup hukum primer, ruang lingkup hukum sekunder, ruang

lingkup hukum tersier, sifat analisis penelitian, dan hambatan

dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana hak-hak

yang diperoleh oleh seniman atas karyanya yang mengandung

kritik terhadap suatu golongan serta dibahas mengenai

bagaimana perlakuan terhadap penulis karikatur Charlie

Hebdo dilindungi berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual

atas hak cipta di Indonesia dan Perancis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pokok

permasalahan yang dikaji.