bab 5 visi misi pembangunan 2010 – 2014

Visi Misi Calon Kepala DaerahKabupaten Tana Tidung Periode Tahun 2015 – 2020

Drs. H.Undunsyah, M.Si, M.H dan Markus Yungking

Visi MisiPasangan Calon Kepala Daerah

Kabupaten Tana TidungPeriode 2016 – 2021

DR. Drs. H. Undunsyah, M.Si, M.H

Dan

Markus Yungking, SE

5-1



VISI-MISI PEMBANGUNAN TAHUN 2016 - 2021

1. DASAR FILOSOFIS

Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah memerlukan satu filosofi pembangunan yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan 5 tahun ke depan.

Filosofi pembangunan daerah Tana Tidung digali dari filosofi luhur nenek moyang masyarakat Tana Tidung yang dikenal dengan Istilah “UPUNTAKA” yang melahirkan Konsep “PINEKINDI” yang secara filosofis merupakan dasar membangun dengan pondasi yang kokoh yang secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

Piawai, berarti bahwa kinerja aparatur yang bekerja cakap, pandai dan mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Indah, berarti bahwa kelestarian dan kebersihan lingkungan bersinergi dengan keindahan alam merupakan faktor pendukung pariwisata.

Ekonomis, berarti bahwa perhitungan matang dengan ketepatan dan keakuratan yang tinggi berdampak positif kepada hasil pembangunan yang tepat sasaran dan dirasakan seluruh kalangan masyarakat.

Intelektual, berarti bahwa pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki akan berjalan optimal dan berkelanjutan tergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas.

Dinamis, berarti bahwa bersemangat dan bergerak cepat memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mandiri, berarti bahwa ketekunan, kerja keras dan motivasi tinggi membawa kehidupan masyarakat yang mampu berpijak di atas kakinya sendiri. Mandiri dimaksudkan berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan.

Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung tersebut dapat diambil kesepakatan bersama selama 5 tahun berupa visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung.

5-2



Rencana Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 - 2021 menyoroti 8 (delapan) aspek yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu : (1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif; (2) pembangunan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana untuk menjangkau daearah - daerah yang masih terisolir; (3) memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, adil dan transparan; (4) pengelolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari; (5) Mengembangkan budaya dan pariwisata berbasis lokal; (6) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; (7) membangun kemitraan antar daerah di wilayah utara Kaltim; (8) pengembangan Agroindustri dan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional, dan internasional;

2. VISI DAN MISI

Pembangunan Kabupaten Tana Tidung untuk kurun waktu 2016 – 2021, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting:

(1) Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah otonomi baru, saat ini merupakan periode awal dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sehingga belum memiliki acuan dan data awal pembangunan periode sebelumnya;

(2) Pembangunan Kabupaten Tana Tidung untuk 5 (lima) tahun ke depan tekanannya diletakkan pada penguatan peningkatan ekonomi berbasis masyarakat dalam dengan memanfaatkan potensi agroindustri, perdagangan dan pertanian dalam rangka mendorong perbaikan kualitas kehidupan masyarakat;

(3) Indikator masyarakat Tana Tidung yang maju terletak pada tatanan kehidupan yang demokratis, berbudaya, religius, sehat dan cerdas, serta memiliki komitmen untuk maju dan berkembang;

(4) Basis dari masyarakat Tana Tidung yang maju terletak pada persatuan dan kerukunan antar umat beragama, antar etnis maupun antar daerah, kesejahteraan yang berkualitas serta menjunjung tinggi kesadaran masyarakat majemuk.

2.1. VISI

Berdasarkan permasalahan dan perspektif di atas, maka Visi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung untuk periode pemerintahan 2016 – 2021 dirumuskan sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANA TIDUNG SEBAGAI SENTRA AGROINDUSTRI PERTANIAN DAN PERIKANAN BERBASIS

MASYARAKAT”

Adapun Visi di atas mengandung pengertian dari beberapa kata kunci antara lain:

5-3



Sentra Agroindustri, berarti bahwa kegiatan dengan ciri: (a) meningkatkan nilai tambah, (b) menghasilkan produk yang dapat dipasarkan, digunakan atau dikonsumsi, (c) meningkatkan daya simpan, dan (d) menambah pendapatan dan keuntungan produsen. Pengembangan agroindustri dengan bahan baku yang tersedia dalam jumlah dan waktu yang sesuai, merupakan syarat kecukupan untuk berproduksi secara berkelanjutan. Optimalisasi nilai tambah dicapai pada pola industri yang berintegrasi langsung dengan usahatani keluarga dan perusahaan pertanian.

Pertanian, berarti bahwa proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumberdaya tumbuhan dan hewan. Cakupan objek pertanian dimaksud meliputi budidaya tanaman (termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), kehutanan dan peternakan.

Perikanan, berarti bahwa proses menghasilkan produk-produk perikanan baik tangkap maupun budidaya termasuk peningkatan nilai tambah berbasis teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbasis Masyarakat, berarti bahwa pendeketan pembangunan yang meletakan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya dimana masyarakat tersebut terlibat aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014-2020 menjabarkan lebih lanjut visi di atas menjadi beberapa misi, sebagai berikut :

(1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

(2) Menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial;

(3) Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan;

(4) Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan;

(5) Mengembangkan budaya dan pariwisata yang berbasis lokal;

(6) Menjamin keamanan dan masyarakat yang sadar hukum;

(7) Membangun kemitraan antardaerah di wilayah utara Kalimantan Timur;

5-4



(8) Mengembangkan agroindustri pertanian dan perikanan.

2.2. MISI

Misi Bupati Kabupaten Tana Tidung dapat dirumuskan ke dalam 8 (delapan) misi yaitu :

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

3. Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan;

4. Memanfaatkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana, adil, dan berkelanjutan;

5. Mengembangkan budaya dan pariwisata yang berbasis lokal;

6. Menjamin keamanan, sadar hukum, sebagai dasar tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera;

7. Membangun kemitraan antardaerah di wilayah utara Kalimantan Timur;

8. Membangun dan memberdayakan sentra agroindustri dalam arti luas, yang meliputi : pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Adapun penjelasan masing-masing misi :

Misi kesatu : Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjadikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas pendidikan, serta kualitas kesehatan yang mandiri di segala bidang sebagai modal dasar dan andalan dalam mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat Tana Tidung sebagai kabupaten agroindustri modern. Misi ini juga membuktikan adanya komitmen yang kuat yang menempatkan manusia dan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan dalam arti kepentingan masyarakat secara keseluruhan ditempatkan pada posisi utama dan mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku aktif pembangunan melalui model perencanaan pembangunan partisipatif (Participatory Planning Development Model).

Misi kedua : Menyediakan Sarana dan Prasarana (Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial).

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana minimal wajib (standar prasarana minimum) wajib yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi hak masyarakat) dan Adanya komitmen yang

5-5



kuat untuk menyediakan layanan minimal wajib atas dasar prinsip (standar pelayanan minimum) terhadap semua layanan yang diperlukan masyarakat secara cepat, adil, murah, mudah, merata, dan diberikan dengan ramah.

Misi ketiga : Memberikan Pelayanan Publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan.

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bisa di nikmati seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang merata, cepat, transparan, murah, mudah, dan adil. Artinya pemerintah Kabupaten Tana Tidung menjamin memberikan pelayanan yang menjadi hak masyarakat tanpa harus diminta.

Misi Keempat : Memanfaatkan dan Memberdayakan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Secara Lestari

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan tata ruang secara bijaksana, adil atas dasar pengelolaan lingkungan yang bijaksana dan berkelanjutan sesuai pilar-pilar utama Kabupaten Tana Tidung.

Misi Kelima : Mengembangkan budaya dan pariwisata yang berbasis lokal.

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mendorong berkembangnya pariwisata dan budaya lokal sebagai pilar masyarakat KTT sehingga dapat meningkatkan daya saing wisata dan budaya lokal diera persaingan global seperti sekarang ini melalui kebijakan pemberdayaan potensi wisata dan budaya lokal.

Misi Keenam : Menjamin Keamanan, Sadar Hukum, sebagai dasar tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menciptakan kondisi kehidupan yang aman, tertib, dan sadar hukum sebagai modal untuk mencapai kesejahteran yang berkeadilan, khususnya masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi, produksi, dan modal yang merupakan masalah dasar yang belum terpecahkan sampai sekarang di Kabupaten Tana Tidung.

Misi Ketujuh : Membangun Kemitraan antardaerah di wilayah utara Kalimantan Timur

5-6



Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membangun kemitraan dan kerja sama antardaerah dalam wilayah utara Kaltim pada khususnya dan Kaltim pada umumnya serta daerah-daerah lain yang dapat bekerja sama dengan Kabupaten Tana Tidung dalam membantu memajukan masyarakat Tana Tidung. Komitmen ini juga membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung mendorong masyarakat Kabupaten Tana Tidung untuk berperan serta aktif menjalin kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat antar daerah di wilayah utara Kaltim dan daerah-daerah lain yang dapat membantu memajukan masyarakat Tana Tidung.

Misi Kedelapan : Membangun dan Memberdayakan Sentra Agroindustri dalam arti luas, yang meliputi : pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Misi ini membnuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjadikan Kabupaten Tana Tidung sebagai kabupaten agroindustri modern, perdagangan modern (Modern Business Society) dan jasa (Services), dengan mendorong skala ekonomi, pertumbuhan, investasi, dan pemerataan, serta pemberdayaan ekonomi lokal berupa pemberian peluang dan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.

3. PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi yang perlu dikembangkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

1) Prinsip-prinsip

Demokrasi : Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat.

Partisipasi : Setiap warga memiliki hak yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Transparansi : Keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan pemerintahan yang berupa keterbukaan informasi, komunikasi bahkan dalam hal penganggaran.

Akuntabilitas : Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di bawahnya.

5-7



2) Nilai-nilai

Keadilan : Sikap dan tindakan seseorang yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.

Profesional : Terampil, handal, dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.

Integritas : Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.

Tanggung jawab : Kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan.

Kemandirian : Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain.

Disiplin : Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu.

Kerjasama : Komitmen di antara anggota masyarakat/organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri.

Kesetaraan : Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan.

Kebersamaan dalam keragaman : Sikap dan perilaku yang secara bersamasama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan bersama.

4. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan umum pembangunan 5 tahun ke depan berdasarkan misi yang ditetapkan adalah:

(1) Mengembangkan sentra agroindustri dan pendapatan petani melalui revitalisasi sektor pertanian (peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan), perdagangan, jasa, dan pariwisata untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing daerah, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat;

(2) Meningkatkan produksi perikanan sebesar 25%;

(3) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 30%;

(4) Meningkatkan pemerataan konsumsi ikan masyarakat sebesar 12,5%;

(5) Meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sebesar 15%;

(6) Meningkatkan daya tampung WAJAR sebesar 12 tahun;

5-8



(7) Meningkatkan pemerataan pendidikan dasar dan menengah;

(8) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;

(9) Menegakkan supremasi hukum (law enforcement) serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

(10) Meningkatkan partisipasi pada semua kalangan masyarakat khususnya masyarakat desa dan perempuan dalam seluruh proses pembangunan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

(11) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta pelayanan birokrasi (pelayanan publik) kepada masyarakat;

(12) Menurunkan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran;

(13) Mengurangi disparsitas antarwilayah baik antardesa, kecamatan dan dengan daerah lain;

(14) Memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam secara seimbang dan berkelanjutan serta memperhatikan aspek mitigasi bencana;

(15) Meningkatkan infrastruktur sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Adapun sasaran umum pembangunan 5 tahun ke depan berdasarkan misi yang ditetapkan adalah:

(1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tertib di masyarakat dan penegakan supremasi hukum;

(2) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, religius, sadar politik dan budaya, beretika dan demokratis dengan menjunjung tinggi kearifan lokal;

(3) Terwujudnya ruang partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam penyelengaraan pembangunan;

(4) Terwujudnya pemerataan hasil pembangunan daerah secara seimbang;

(5) Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pelayanan publik;

(6) Terwujudnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;

(7) Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan provinsi;

(8) Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;

(9) Terwujudnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan;

5-9



(10) Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan yang berkelanjutan;

(11) Terwujudnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

(12) Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial;

(13) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas;

(14) Terciptanya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga;

(15) Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi, jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, permukiman, sanitasi, air bersih, sumberdaya energi, telekomunikasi dan ketenagalistrikan;

(16) Terwujudnya sistem transportasi yang handal dan terpadu;

(17) Terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta;

(18) Terwujudnya iklim usaha yang sehat dan kondusif;

(19) Terwujudnya peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM;

(20) Terbukanya peningkatan proporsi usaha kecil formal;

(21) Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis;

(22) Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi” yang saling menguntungkan;

(23) Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;

(24) Terpeliharanya stabilitas harga barang yang didukung oleh meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan distribusi barang dan jasa;

(25) Terciptanya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa;

(26) Terciptanya peningkatan nilai investasi di sektor riil;

(27) Tersedianya industri pengolahan yang berbasis potensi unggulan lokal;

(28) Terwujudnya Peningkatan PAD dari sektor-sektor ekonomi potensial;

5-10



(29) Terkelolanya sumber daya keuangan daerah secara profesional, transparan dan akuntabel;

(30) Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan lokal;

(31) Terwujudnya pengelolaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil terpadu dan berkelanjutan;

(32) Terwujudnya masyarakat yang sadar wisata;

(33) Terwujudnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah;

(34) Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil dan berdaya saing;

(35) Terwujudnya lingkungan yang bersih dan lestari;

(36) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam secara seimbang dan berkelanjutan serta memperhatikan aspek mitigasi bencana;

(37) Terwujudnya masyarakat yang sehat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas;

(38) Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas;

(39) Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan merata;

(40) Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil;

(41) Terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha;

(42) Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;

(43) Terwujudnya penurunan presentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan;

(44) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Sembilan Bahan Pokok (sembako);

(45) Berkembangnya lembaga keuangan dan perbankan di desa.

5-11



5-12

bab 5 visi misi pembangunan 2010 – 2014

Documents