bab 4 hubungan dasar negara dengan konstitusi

BAB 4 : HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 1

STANDAR KOMPETENSI :4. Menganalisis hubungan dasar Negara dengan konstitusi

KOMPETENSI DASAR :4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi4.2. Menganalisis substansi konstitusi negara .4.3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara .

MATERI PEMBELAJARAN :A. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

a. DASAR NEGARAb. KONSTITUSI NEGARAc. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

B. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARAa. Sifat dan Fungsi Konstitusib. Kedudukan Konstitusic. Cara Pembentukan dan Cara Mengubah Konstitusi

C. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 NKRIa. Pengertian, Kedudukan, Sifat, Fungsi dan Isi UUD 1945b. Sistem Pemerintahan Negarac. Negara Liberald. Negara Komunis

G. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA

RINGKASAN MATERIA. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Istilah dasar negara memiliki persamaan kata dengan phlilosophische grondslag (Belanda) yangberarti norma dasar yang bersifat filsafati dan weltanschauung (Jerman) yang berarti pandangandasar tentang dunia. Jadi kedua istilah tersebut memiliki kesamaan makna yaitu ajaran atau teoriyang merupakan hasil pemikiran mendalam (filsafati) mengenai dunia dan kehidupan di dunia,termasuk kehidupan bernegara di dalamnya, yang dijad ikan pedoman dasar dalam mengatur danmemilihara kehidupan bersama dalam suatu Negara.

a. Dasar Negara

Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata dasar berarti falsafah, pokok, asal pertama.Dihubungkan dengan negara (dasar negara), kata dasar berarti pedoman dalam mengaturkehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.Jadi, jika digabungkan dengan kata negara, maka dasar negara adalah kaidah fundamental yangberarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraa n ketatanegaraan.

Dalam sidang PPKI (8 Agustus 1945), Pancasila yang rumusannya tercantum dalam dalamPembukaan UUD 1945 ditetapkan sebagai falsafah negara (dasar negara). Secara yuridiskonstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma obyektif dannorma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum terdapat dalamTAP. MPRS No. XX/MPRS/1966, jo. TAP. MAPR No. V/MPR/1973, jo. TAP.MPR No.IX/MPR/1978. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam TAP.MPR No.XVIII /MPR/1998. Dalam Pembukaan UUD 1945 memang tidak terdapat satu kata/istilah Pancasila tetapi dengan penyebutan sila-sila Pancasila, maka dokumen itu memuat dasarnegara Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti Pancasila memiliki kekuatan mengikatsecara hukum, sehingga semua produk hukum atau aturan ketatanegaraan yang bertentangandengan Pancasila harus dicabut . Oleh karena itu, Pancasila dijadikan dasar dalam mengaturpenyelenggaraan negara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang -undanganbersifat mengikat bagi ;


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 2

1) Penyelenggara negara,2) Lembaga Kenegaraan,3) Lembaga Kemasyarakatan,4) Warganegara Indonesia di manapun berada,5) Penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah :1) Dasar berdiri dan tegaknya negara2) Dasar kegiatan penyelenggara negara.3) Dasar partisipasi warganegara4) Dasar pergaulan antara warganegara5) Dasar dan sumber hukum nasional

b. Konstitusi Negara

Konstitusi dari kata constitution (Inggris), berasal dari bahasa Yunani, constituere yangberarti menetapkan, membentukan, constitutie (Belanda) yang berarti UUD. Istilah laincontitution atau verfassung dibedakan dari UUD atau grundgesetz.Jadi, konstitusi berartisebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Secaraumum istilah konstitusi disamaartikan dengan UUD. Namun sesungguhnya konstitusimempunyai arti yang lebih luas dari UUD.

Beberapa pendapat para ahli tentang konstitusi :NO TOKOH ARTI KONSTITUSI1. K.C.

WheareKonsitutisi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatunegara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, ataumemerintah suatu negara.

2. Lasalle Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaanyang terdapat di dalam masyarakat, seperti golongan yang memil ikikedudukan nyata dalam masyarakat, misalnya kepala negara, angkatanperang, partai politik, buruh, tani dan pegawai.

3. OliverCromwell

UUD itu merupakan undang-undang yang dibuat sebagai pegangan untukmemerintah. Menurutnya pengertian konstititsi sam a dengan UUD.

HermanHeller

Konstitusi memiliki tiga pengertian, yaitu:a. UUD (konstitusi yaitu konstitusi yang di tulis)b. konstitusi yang bersifat sosiologis danc. konstitusi yang bersifat politis.

4. CarlSchmitt

Konstitusi memiliki empat pengertian, yaitu :a. Konstitusi dalam arti absolut , terdiri dari :

a) kesatuan organisasi yang nyata (meliputi; semua bangunan hukumdan semua organisasi-organisasi yang di dalam negara)

b) bentuk negara dalam arti keseluruhannya.c) faktor integrasi yang sifatnya abstrak dan fungsionil (meliputi;

hubungan antara bangsa dan negara dengan lagu kebangsaannya,mempersatukan bangsa )

d) sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalamnegara.

b. Konstitusi dalam arti relatif, yaitu konstitusi yang dihubungkan dengankepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat.

c. Konstitusi dalam arti positif, yaitu suatu keputusan politik yang tertinggiberhubungan dengan pembuatan UUD.

d. Konstitusi dalam arti ideal, karena ia merupakan idaman dari kaumborjuis liberal sebagai jaminan bagi rakyat agar hak -haknya dilindungi.

5. Joerniarto Istilah contitution mempunyai dua macam arti, yaitu :a. arti luas, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggam -

barkan sistem ketatanegaraan suatu negara.b. arti sempit, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan -

aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok-pokok atau dasar-dasar dari ketatanegaraan suatu negara.

6. BrianThompson

Konstitusi adalah dokumen yang berisi peraturan -peraturan untukdilaksanakan oleh suatu organisasi (kemasyarakatan, politik, bisnis, dansosial)


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 3

Hukum dasar meliputi hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (convensi).UUD menurut sifat dan fungsinya ialah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas -tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok -pokok carakerja badan-badan tersebut. Sedangkan konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis yaituaturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negarameskipun sifatnya tidak tertulis.

Jadi, konstitusi adalah keseluruhan kaidah atau aturan baik yang tertulis maupun yang ti daktertulis, mengikat setiap warga negara untuk mengatur dan menyelenggarakan negara.

Penggunaan istilah konstitusi menurut teori , dibedakan menjadi dua kategori, yaitu :KATEGORI PENGERTIANpolitik Konsitusi merupakan sebuah dokumen hukum yang berisi pas al-pasal yang

mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, atau antarlembaga negara.

sosial Konstitusi lebih luas dari dokumen hukum karena mengandung cita -cita sosialbangsa, rumusan filosofi tentang negara, sistem sosial, sistem ekonomi, sertasistem politik yang ingin dikembangkan oleh bangsa itu.

c. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dantujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD suatu negara. Dari dasar negara inilahkehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang -undangan.

Inti dari pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya terdapat dalam alenia IV, sebab di dalamsegala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila. Oleh karena i tu,dalam pembukaan itu secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negaraRI, maka hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik,artinya sebagai berikut :NO HUBUNGAN KETERANGAN1. Secara

FormalDengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam PembukaanUUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasarhukum positif, artinya kehidupan bernegara tidak hanya bertopang padaasas-asas sosial, ekonomi, politik akan tetapi perpaduan asas-asaskultural, relegius dan kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila .Pancasila secara formal dapat disimpulkan:a) Rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945 alenia keempat.b) Pembukaan UUD 1945, merupakan pokok kaidah negara yang

fundamental, yang mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai dasarnegara dan tertib hukum tertinggi .

c) Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagaiMukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,dan berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yanghakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal -pasalnya.

d) Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagaipokok kaidah negara yang fundamental , sebagai dasar kelangsunganhidup negara RI yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

e) Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945 , mempunyai kedudukanyang kuat, tetap, tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsunganhidup negara RI.

2. SecaraMaterial

Secara kronologis proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD1945, oleh BPUPKI, pertama-tama materi yang dibahas adalah dasarfilsafat Pancasila, baru kemudian Pembukaan UUD 1945 . Setelah sidangpertama Pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafatnegara Pancasila berikut tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun olehPanitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945.Jadi berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945adalah sebagai tertib hukum tertinggi , adapun tertib hukum Indonesiabersumber pada Pancasila , atau dengan kata lain, Pancasila sebagaitertib hukum Indonesia .Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai -nilai yang terkandung dalam Pancasi la. Pancasila sebagai tertib hukum


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 4

NO HUBUNGAN KETERANGANIndonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat .

B.SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA

a. Sifat dan Fungsi Konstitusi

Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes) atau rigid (kaku). Konstitusi dikatakanflexible apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu -waktu sesuaiperkembangan masyarakat. Sedangkan konstitusi dikatakan rigid apabila konstitusi itu sulitdiubah kapan pun.

Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah, sehinggapenyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang -wenang. Dengan demikian diharapkan hak -hak warganegara akan terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme.

Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme merupakan gagasan yang melihat pemerintahsebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapidikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yangdiperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untukmemerintah. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang -Undang Dasar (Konstitusi) ,

Fungsi konstitusi menurut Prof. DR. Jimly Asshiddigie, S.H , dalam bukunya Konstitusi danKonstitusionalisme Indonesia adalah:a) penentuan dan pembatasan kekuasaan organ negarab) pengatur hubungan kekuasaan antar organ negarac) pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negarad) pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan

kekuasaan negarae) penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem

demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.f) simbolik sebagai pemersatug) simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.h) simbolik sebagai pusat upacarai) sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit (hanya bidang politik)

maupun dalam arti luas (mencakup bidang sosial dan ekonomi)j) sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit mupun

dalam arti luas.

Subtansi dari konstitusi negara menurut beberapa ahli adalah :NO TOKOH ISI KONSTITUSI/ UUD1. Sri Suman-

tria. Adanya jaminan terhadap HAM dan warga negarab. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamentalc. Adanya perkembangan dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang

bersifat fundamental2. A.A..H.

Struyckena. hasil perjuangan politik pada masa lampaub. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsac. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik masa

sekarang maupun masa yang akan datangd. suatu keinginan tentang perkembangan kehidupan ketatanegaraan

bangsa yang hendak dipimpin.3. Miriam

Budiardjoa. Ketentuan mengenai organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan

antara legislatif, eksekutif, dan yudikatifb. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.c. Prosedur penyelesaian pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan

pemerintah.d. Tata cara perubahan suatu konstitusi

Jadi, setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :a) Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan

yudikatif.b) Hak-hak asasi manusia (Bill of Rights) kalau berbentuk naskah tersendiri.c) Prosedur mengubah UUDd) Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 5

b. Kedudukan Konstitusi

UUD bukan merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara serta penyeleggaraannegara yang baik, namun dalam perkembangan jaman dewasa ini UUD mutlak ada. Sebabdengan adanya UUD baik penguasa negara maupun masyarakatnya dapat mengetahui aturanatau ketentuan yang pokok atau mendasar mengenai ketatanegaraannya. Jadi, kedudukan UUDdalam suatu negara sangat penting artinya dalam rangka mengatur penyelenggaraanketatanegaraan sebaik-baiknya. UUD sebagai hukum tertinggi harus ditaati baik oleh rakyatmaupun oleh alat-alat perlengkapan negara. Untuk menjamin agar ketentuan -ketentuan UUDbenar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata -kata sesuai dengan naskah, maka setiapnegara membentuk lembaga/ badan yang berwenang terhadap UUD.

c. Cara Pembentukan dan Cara Mengubah Konstitusi

1. Cara Pembentukan Konstitusi dan Cara Mengubah Konstitusi , antara lain :NO INDIKATOR KETERANGAN1. Pembentukan a. Pemberian

Raja memberikan kepada warganya suatu UUD, kemudian ia berjanjiakan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas -asas tertentu,dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula.

b. Secara Sengaja,Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu didirikan.

c. Dengan Cara Revolusi,Pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi membuat suatu UUDyang kemudian mendapat persetujuan rakyat, atau pemerintah tersebutdapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan suatumusyawarah yang akan menetapkan UUD itu.

d. Dengan Cara Evolusi,Perubahan-perubahan secara berangsur -angsur dapat menimbulkansuatu UUD, dan secara otomatis UUD yang lama tidak berlaku lagi.

2. Mengubah a. Oleh Badan Legislatif/ Perundangan BiasaDilakukan oleh badan legislatif, dengan syarat yang lebih berat daripadajika badan legislatif ini membuat undang -undang biasa (bukan UUD).

b. ReferendumMelalui pemungutan suara oleh rakyat yang memiliki hak suara.

c. Oleh Badan Khusus,Harus diadakan oleh suatu badan khusus bertugas untuk mengubahUUD.

d. Khusus di Negara FederasiPerubahan UUD baru dapat terjadi jika mayoritas negara -negara bagianmenyetujuinya.

C.KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 NKRI

Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai -nilai yang harus dijunjung tinggi oleh bangsa -bangsayang beradab di seluruh dunia. Selain itu, nil ai-nilai tersebut mampu menampung dinamikamasyarakat sehingga akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsaIndonesia tetap setia kepada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena pentingnyakedudukan Pembukaan UUD 1945, maka Pembukaan UUD 1945 dijadikan norma fundamental.Rumusan kata dan kalimat yang terkandung di dalamnya tidak boleh diubah oleh siapapun , termasukMPR hasil pemilu. Pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah esensi cita-cita moral dancita-cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia.

a. Hakikat Pembukaan UUD 1945

Hakikat Pembukaan UUD 1945 adalah :NO HAKIKAT KETERANGAN1. Sebagai tertib

hukum tertinggiKedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertibhukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu:a) memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum

Indonesia,b) memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib

hukum tertinggi.Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI, padahakekatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 6

NO HAKIKAT KETERANGANaspek penyelenggaraan negara termasuk dalam pe nyusunan tertibhukum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila adalah sebagai sumberdari segala sumber hukum Indonesia .

2. Memenuhi sya-rat adanya te-rtib hukum In-donesia

Alenia keempat Pembukaan UUD 1945, memuat unsur -unsur tertibhukum di Indonesia yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan -peraturan hukum.Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah :a) Adanya kesatuan subyek , yaitu penguasa yang mengadakan

peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatuPemerintahan Negara Republik Indonesia.

b) Adanya kesatuan asas kerohanian , yang merupakan suatu dasardari keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang merupakansumber dari segala sumber hukum.

c) Adanya kesatuan daerah , dimana peraturan-peraturan hukum ituberlaku, terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia.

d) Adanya kesatuan waktu , dimana seluruh peraturan-peraturanhukum itu berlaku.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesiaadalah :a) Menjadi dasarnya, karena pembukaan UUD 1945 memberikan

faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia.b) Pembukaan UUD 1945 sebagai ketentuan hukum yang tertinggi,

sesuai dengan kedudukannya yaitu sebagai asas bagi hukum dasarbaik yang tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis(convensi) serta peraturan-peraturan hukum yang lainnya yanglebih rendah.

3. Sebagai pokokKaidah Negarayang funda-mental

Memiliki beberapa unsur mutlak, antara lain :a) Dari segi terjadinya :

Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatupernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara,untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yangdibentuknya.

b) Dari segi Isinya :(1) Dasar tujuan negara (baik tujuan umum maupun khusus).

Tujuan umum adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial.Tujuan khusus yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruhtumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Ketentuan diadakannya UUD negara. Hal ini merupakan suatuketentuan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pad asuatu UUD, dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwanegara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum.

(3) Bentuk Negara. Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat : ... yangterbentuk dalam suatu susunan negara RI yang berkedaulatanRakyat.

(4) Dasar filsafat negara (asas kerohanian negara). Pernyataan initersimpul dalam kalimat ...dengan berdasar kepada KetuhananYang Maha Esa, ...

4. Tetap terlekatpada kelang-sungan hidupNegara Repu-blik Indonesia17 Agustus1945

Hakikat kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai naskah Proklamasiyang terinci, sebagai penjelmaan dari Proklamasi Kemerdekaan 17Agustus 1945, sebagai tertib hukum di Indonesia dan sebagai Pokokkaidah negara yang fundamental, maka pembukaan UUD 1945 memilik ikedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis tidak dapat diubah,terlekat terhadap kelangsungan hidup negara.Hal ini di dasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :a) Menurut tata hukum suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau

dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yang lebih tinggitingkatannya, pada hal Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidahyang fundamental yaitu sebagai pembentuk negara artinya suatulembaga yang menentukan dasar-dasar mutlak negara, bentuk


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 7

NO HAKIKAT KETERANGANnegara, tujuan negara, kekuasaan negara bahkan menentukan dasarfilsafat negara Pancasila.

b) Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum yang tertinggi di negaraRI, jadi suatu ketentuan hukum di bawahnya, secara yuridis tidakdapat meniadakan Pembukaan UUD 1945, sehinggga konsekuen -sinya Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang tetap danterlekat pada negara dan secara hukum tidak dapat diubah.

c) Secara material yaitu isi yang terkandung dalam Pembukaan UUD1945, senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara RI,merupakan perwujudan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus1945.

b. Makna yang Terkandung dalam Pe mbukaan UUD 1945

ALENIA MAKNA YANG TERKANDUNGPertama Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan

penjajah dalam segala bentuk. Pernyataan subyektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus

penjajahan di atas dunia. Pernyataan obyektif bangsa Indonesia bahwa penjajah tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia

untuk berdiri sendiri.Kedua Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan

pergerakkan dalam melawan penjajah. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemer -

dekaannya. Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan

mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil danmakmur.

Ketiga Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmatAllah Yang Maha Kuasa.

Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap s uatukehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual,dan kehidupan di dunia dan di akherat.

Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekaan.keempat Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu :

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia.

Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-

Undang Dasar. Susunan/ bentuk negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat

(demokrasi). Dasar negara Pancasila.

c. Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945, selain mempunyai makna yang sangat mendalam, jugamengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Pokok -pokokpikiran tersebut mewujudkan cita hukum ( rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baikhukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 :1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan

berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/

perwakilan.


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 8

4. Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil danberadab.

d. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia

a). Pengertian UUD 1945UUD 1945 adalah sebuah dokumen yang memuat aturan -aturan dasar kenegaraan RI yangditetapkan tahun 1945, yang dimuat dalam Lembaran Negara RI (LNRI) No. 75 tahun 1959yaitu merupakan lampiran Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

b). Kedudukan UUD 1945UUD berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal -hal yang mendasar dalam kehidupan sua tu negara. Jadi UUD merupakan :(a) sumber keberadaan dan kekuasaan bagi setiap lembaga negara, sehingga UUD

mengatur juga tentang kekuasaan ba dan legislatif(b) dasar adanya atau sumber bagi lahirnya aturan hukum lainnya(c) sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum yang bersangkutan(d) hukum dasar dan hukum tertinggi dalam tata hukum RIHal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dan konstitusi, secara hirarkhis, mempunyaikedudukan lebih tinggi terhadap aturan -aturan lainnya. Oleh karena itu , aturan lain yangdibuat oleh pembentuk hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan UUD.Dalam masa Orde Baru masalah sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang -undangan di negara RI diatur melalui Ketetapan MPR(S) No. XX/MPRS/1966 tentangSumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang -Undangan RI. Melaluiketetapan MPR no. V/ MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/ 1978, ketetapan di atasdiperintahkan untuk disempurnakan. Namun sampai berakhirnya rejim Soeharto perintahpenyempurnaan itu belum pernah dilaksanakan. Baru pada tahun 2000, MPR berhasilmewujudkan kehendak politik di atas, melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/ 2000.

Perbedaan Sumber Hukummenurut Tap.MPR No. XX/MPRS/1966 dengan Tap.MPR No.III/ MPR/2000.

NO PERIHAL Tap. No. XX/MPRS/1966 Tap. No. III/MPR/20001 Istilah Sumber Tertib Hukum Sumber Hukum2. Sumber

HukumSumber dari segala sumberhukum adalah Pancasila

Sumber Hukum dasar Nasionaladalah Pancasila dan BatangTubuh UUD 1945

3. PerwujudanSumberHukum

Proklamasi Kemerdekaan17-8-1945.

Dekrit 5 Juli 1959 UUD Proklamasi Supersemar

Tida ada

Perbandingan Tata Urutan Peraturan Perundangan menurut Tap.MPR No. XX/MPRS/1966 ,Tap.MPR No.III/ MPR/2000 dengan UU No. 10 tahun 2004

NO Tap.MPR No. XX/MPR/1966 Tap. No. III/MPR/2000 UU No. 10 tahun 20041 UUD RI 1945 UUD RI 1945 UUD RI 19452 Ketetapan MPR Ketetapan MPR UU / PERPU3 Undang-Undang Undang-Undang Peraturan Pemerintah4 Perpu Perpu KEPRES5 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah PERDA :

a. Provinsib. Kabupatenc. Desa

6 Keputusan Presiden Keputusan Presiden -7 Peraturan-peraturan pelak-

sanaan lainnya seperti :Peraturan Menteri Instruksi menteri, dll

Peraturan Daerah -

Tabel di atas menunjukkan bahwa UUD 1945 tetap berkedudukan sebagai hukum dasar danhukum tertinggi dalam sistem tata hukum RI. Ini berarti bahwa sesuai pula dengan prinsipnegara hukum, maka setiap peraturan perundangan yang ada di negeri ini harus berdasardan bersumber pada UUD 1945 dan peraturan perundang -undangan yang lebih tinggitingkatnya.


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 9

c). Sifat UUD 1945Sifat umum UUD 1945 adalah Singkat dan Supel. Singkat karena hanya terdiri dari 16 Bab,37 Pasal dan 4 pasal Aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Supel berarti jangansampai ketinggalan jaman, jangan sampai membuat undang -undang yang lekas usang,mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.Menurut Padmo Wahyono, dengan sifat seperti itu bukan berarti pasal -pasal UUD 1945mudah diubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, sebaliknya bukan pasal -pasal UUD 1945 yang diubah-ubah, melainkan hanya aturan-aturan pelaksanaan yangdisesuaikan dengan perkembangan jaman.

d). Fungsi UUD 1945UUD 1945 dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara Dan untukmembatasi kekuasaan penguasa dan sekaligus memberikan jaminan atas hak -hak asasiwarganegara di negara RI.

e) Sistem Pemerintahan Negara

Struktur umum organisasi negara pada dasarnya mencakup; bentuk negara, bentukpemerintah dan sistem pemerintahanN0 INDIKATOR KETERANGAN1. Bentuk Ne-

garaPasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalahnegara kesatuan yang berbentuk Republik . Bentuk negara kesatuanIndonesia mengandung arti bahwa hanya ada satu kekuasaan untukmengatur seluruh wilayah negara yaitu pemerintah pusat. Pelaksanaanpemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi denganmemberikan hak otonomi kepada kepala Daerah Tingkat I dan II. Dasarpelaksanaan otonomi daerah sekarang ini adalah UU Otonomi Daerah yaituUU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan PemerintahDaerah.Ciri-ciri negara kesatuan adalah sebagai berikut :1). Daerah-daerah tidak bersifat negara2). Daerah-daerah bisa berbentuk otonom (asas desentralisasi) atau

adminitratif (asas dekonsentrasi)3). Di daerah otonom akan dibentuk DPR4). Hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat5). Hanya ada satu UUD, satu Parlemen (DPR)

2. Bentuk Pe-merintah

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 juga menegaskan bentuk pemerintahan republik.Ciri menonjol dari bentuk pemerintahan republik adalah kepala negara dipiliholeh rakyat melalui pemilu. UUD 1945 hasil amandemen terutama pasal 6 Aayat 1 menyatakan bahwa Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satupasangan secara langsung oleh rakyat . Konsekuensinya adalah presidenbukan sebagai mandataris MPR, ia memerintah karena kekuasaanpemerintahan menurut UUD 1945 pasal 4 ayat 1

3. Sistem Peme-rintahan

Sistem pemerintahan Indonesia adalah kabinet presidensial. Dalampelaksanaannya sistem pemerintahan Indonesia yaitu : Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum Indonesia berdasar sistem konstitusional Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR Menteri negara ialah pembantu presiden Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Menurut Prof. DR. Jimly Asshiddigie, S.H , dalam bukunya Konstitusi danKonstitusionalisme Indonesia, ada sembilan prinsip penyelenggaraan negara d alam rumusanundang-undang ini di masa depan, yaitu :N0 PRINSIP KETERANGAN1. Prinsip Ke-

tuhananYang Ma-ha Esa

Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu setiap manusia Indonesiamerupakan isian beragama berdasarkan Ket uhanan Yang Maha Esa. Jiwakeberagaman sudah tertanam di hati manusia Indonesia yang diwujudkandalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Cita nega- Dalam UUD ditegaskan bahwa negara Indonesia ad alah negara hukum


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 10

N0 PRINSIP KETERANGANra hukumdan Therule of law

(rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). Dari penegasan tersebutterkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasihukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan da n pembatasankekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD, adanyajaminan hak asasi manusia dalam UUD, ada prinsip yang berkeadilan yangbebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negaradalam hukum, serta menjamin keadil an bagi setiap orang termasuk terhadappenyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

3. Paham ke-daulatanrakyat dandemokrasi

Pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat karenadidasari bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rak yat, dan untuk rakyat.Karena itu prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum hend aklahdiselenggarakan secra beriringan seperti dua sisi berbeda dari mata uangyang sama.

4. Demokrasilangsungdan demo-krasi per-wakilan

Hal inimenunjukkan bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia diselenggarakansecara langsung dan melalui sistem perwakilan. Kedaulatan rakyat secaralangsung dapat dibuktikan dengan dilakukannya pemilihan umum,sedangkan melalui sistem perwakilan terlihat pada fungsi pengawasan yangdilakukan oleh DPR dan DPRD.

5. Pemisahankekuasaandan prinsipcheck andbalances

Dalam UUD dicantumkan bahwa kedauatan rakyat itu ditentukan secarahorizontal dengan cara memisahkannya menjadi kekuasaan yang salingmengendalikan berdasarkan prinsip check and balances. Kekuasaanlegislatif di tangan DPR dan pengawasan di BPK. Kekuasaan ekskutif ditangan presiden dan wakil presiden. Kekuasaan yudikatif di tangan MA danMK.

6. Sistem pe-merintahanpresidensiil

Dalam sistem ini, presiden dan wakil pres iden merupakan satu institusipenyelengga kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD.Selain itu, presiden dan wakil presiden dapat dimintakan pertanggung jawabsecara hukum apabila mereka melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.

7. Persatuandan kera-gaman

Prinsip persatuan sangat dibutuhkan dalam keanekaragaman Indonesia.Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan, tetapi tidakboleh disatukan atau diseragamkan.

8. Paham de-mokrasi e-konomi dandemokrasisosial

Kedaulatan rakyat tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga demkorasiekonomi. Penggabungan kedua demokrasi tersebut dapatlah dikatakansebagai paham demokrasi sosial. Dengan demokrasi sosial maka negaraberfungsi sebagai alat kesejahteraan.

9. Cita-citamasyarakatmadani

Pada era globalisasi ini, liberalisme juga bergena ke berbagai negara. Olehkarena itu, penting sekali untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakatmadani atau civil society dalam hubungan antar negara, masyarakat, danpasar.

D. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA

Pembukaan UUD 1945 telah menjiwai proklamasi kemderdekaan 17 Agustus 1945 danbatang tubuh UUD 1945 yang di dalam alinea keempat tercantum dasar negara (Pancasila).Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 mempunyai ked udukan pokok kaidah negara yangfundamental.a. Sebagai hukum dasar, sebab pembukaan UUD 1945 yang memberikan faktor mutlak bagi

adanya tertib hukum di Indonesia.b. Sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dijelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak dapatdiubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil Pemilu selama kita masih tetap patuh dan setia untukmempertahankan negara kesatuan RI dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebabperubahan terhadap pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran negara kesatuan RI.

UUD 1945 yang telah mengalami perubahan melalui Sidang Tahunan MPR RI tetapbersumber pada Pancasila dan menjadi sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunanperaturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, konstitusi merupakan hasil perjanjian masyarakat dengan negara yangdipergunakan untuk membina negara dan pemerintah yang akan mengurus mereka. Konstitusi


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 11

menjamin hak-hak manusia dan warga negara sekaligus batas -batas hak dan kewajiban warganegara dan alat-alat pemerintahannya.

Konstitusi memiliki makna yang sangat penting di dalam suatu negara karena hal -hal berikut :a. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.b. Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan.c. Berfungsi sebagai instrument untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan

asal (dari rakyat/raja) kepada orang -orang kekuasaan negara.d. Sebagai kepala negara simbolik (lambing persatuan, l ambing identitas, keagungan nasional

suatu bangsa, dan pusat kekhidmatan).e. Sebagai kitab suci simbolik dari suatu civil religion (sebagai dokumen pengendali, dokumen

perekayasaan, dan bahkan pembaharuan kea rah masa depan).

Penegakkan pelaksanaan konsti tusi negara dalam kehidupan sehari -hari bukan hanyadilaksanakan oleh pemerintah dan pejabat negara saja, melainkan menjadi kewajiban setiapwarganegara Indonesia. Adapun bentuk dukungan yang dapat dilakukan setiap negara, misalnya:a. Berpartisipasi dalam menegakkan dan pemajuan pelaksanaan konstitusi negara.b. Menyampaikan laporan pada lembaga yang berwenang apabila terjadi pelanggaran

pelaksanaan undang-undang di lingkungan masing-masing.c. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan peraturan a tau konstitusi di

lingkungan masing-masing.d. Melakukan penyebarluasan, baik secara formal maupun informal, kepada masyarakat agar

mereka sadar akan konstitusi dan peraturanlainnya.

Dengan demikian, semua penduduk Indonesia dan warga negara yang berada di Indonesiasudah seharusnya melaksanakan dan menaati konstitusi negara yang berlaku, termasuk aparaturpemerintahannya. Dalam konteks kehidupan bernegara, satu sama lain harus memiliki tanggungjawab dan tidak terjadi penindasan dari yang kuat terhadap yan g lemah sehingga terwujudkekuasaan atau pemerintahan yang demokratis.

PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA

Perubahan UUD 1945Wacana Perubahan Konstitusi Terkait Momentum

Elok Dyah Messwati | Robert Adhi Ksp | Rabu, 9 November 2011 | 13:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana perubahan terhadap konstitusi sangat terkait dengan momentum. Secarahistoris pembentukan UUD 1945 terjadi dalam suasana hiruk -pikuk kemerdekaan, yang bersifat darurat dan mengandungpengertian sementara.

Artinya jika pembahasan terhadap perubahan konstitusi disetujui oleh MPR RI maka akhir 2011 hingga 2012 adalahsaat yang tepat menjelang hiruk pikuk persiapan Pemilihan Umum 2014.

-- Bambang SoerosoIr Soekarno pada 18 Agustus 1945 menyebutnya sebagai "Undang -Undang Dasar Kilat" dan menyatakan bahwa jika

dalam suasana yang lebih tenteram maka tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)untuk membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.

Di masa reformasi, perubahan UUD 1945 terjadi di te ngah situasi politik chaos menyusul runtuhnya rezim Orde Baru.Empat tahap perubahan dilakukan dalam suasana euphoria politik yang sarat dengan luapan emosi dari kekangan

kebebasan, sehingga kebijakan yang muncul cenderung bersifat reaktif. Di banyak negar a, perubahan konstitusi hampirselalu didahului dengan kondisi chaos semacam ini.

Mempertimbangkan hal ini, muncul pemikiran apakah dimungkinkan jika wacana perubahan tidak dilakukan padakondisi chaos. "Sangat naf jika perubahan satu -empat disebut dibuat dalam kondisi tertekan dan tidak dinamis sehinggaisu-isu perubahan tidak sempat disosialisasikan," kata Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah Bambang Soeroso diJakarta, Rabu (9/11/2011).

Ada pandangan bahwa perubahan konstitusi akan menghasilkan kebijakan yang matang ketika terjadi dalam suasanatenteram, tanpa didahului dengan hiruk -pikuk politik. Inilah yang dimaksud dengan "momentum" yang tepat. Persepsiterhadap "momentum" perubahan ini perlu menjadi kesepakatan bersama.

Menilik agenda nasional, bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi pada 2014. Sebuat hajat besaryang akan menyita konsentrasi seluruh masyarakat hingga pemangku kepentingan. Beberapa komponen terlihat telahmelaksanakan pemanasan sebelum kompetisio yang sesungguhnya dilaksanakan.

Diperkirakan tahap-tahap persiapan akan menyita perhatian mulai akhir 2012. Karenanya, jeda waktu antara 2011 -2012 adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan terhadap perubahan konstitusi. DPD RI telah mela kukanstarting point dalam upaya perubahan dimaksud.

Jika perubahan telah menjadi consensus bersama seluruh elemen bangsa, maka diharapkan perwujudandukungannya akan disampaikan kepada pimpinan MPR RI sesuai mekanisme pada medio 2011.

Artinya jika pembahasan terhadap perubahan konstitusi disetujui oleh MPR RI maka akhir 2011 hingga 2012 adalahsaat yang tepat menjelang hiruk pikuk persiapan Pemilihan Umum 2014.

Namun untuk mengantisipasi berbagai bias kepentingan menjelang berlangsungnya pesta demokrasi t ersebut,produk pembahasan terhadap usul perubahan UUD 1945 baru akan dioperasionalkan pada 2014 setelahdiselenggarakannya pemilihan umum.

Pentingnya melakukan penataan kembali terhadap sistem ketatanegaraan harus menjadi agenda konsensusbersama seluruh komponen bangsa.


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 12

Dari pernyataan tersebut diatas, diskusikan dengan kelompokmu tentang :1. Bagaimana contoh perilaku yang harus dilakukan oleh MPR dalam mensikapi wacana

Perubahan UUD 1945 lagi !2. Berikan contoh perilaku yang anda lakukan sebagai pelajar mengenai wacana perubahan UUD

1945 tersebut !3. Berikan contoh bagaimana upaya penerapan sikap positif terhadap UUD 1945 setelah diadakan

amandemen !

EVALUASI KOMPETENSI SISWAI. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c,d, atau e di depan jawaban yang tepat ! !

1. Perhatikan informasi berikut !1) Hukum dasar tertulis2) Kebiasaan ketatanegaraan3) Hukum dasar tidak tertulis4) Himpunan keputusan hakim5) Peraturan tidak tertulisBerdasarkan informasi tersebut di atas yang termasuk pengertian konstitusi adalah .a. 1) dan 2)b. 1) dan 3) ##c. 1) dan 4)d. 1) dan 5)e. 2) dan 6)

2. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik, yaitu dalam ideologi Pancasilamengutamakan keseimbangan antara .a. persamaan pendapatan dan oposisi yang bersifat liberalb. kebebasan partai politik dan pembatasan partai politik.c. kepentingan masyarakat dan kebebeasan individu. ##d. sistem banyak partai dan sistem dua partai politike. sistem persidensial dan sistem parlementer.

3. Dua cara untuk mengetahui bahwa konstitusi bersifat rigid atau fleksibel adalah ..a. cara penerapan dan keluwesannyab. badan pembentuk dan prosedur perubahannya ##c. prosedur perubahannya dan tingkat keluwesannyad. pembukaan dan batang tubuhnyae. dasar-dasar dan tujuannya

4. Suatu ideologi yang dipaksakan sering dilaksanakan dengan cara -cara otoriter atau totaliter. Halini biasanya pada negara yang menerapkan ideologi .a. komunis ##b. liberalc. islamd. Pancasilae. Sosialis

5. Perhatikan informasi berikut !1) TAP. MPRS No. XX/MPRS/19662) TAP. MPR No. V/MPR/19733) TAP. MPR No. VI/ MPR/ 19784) TAP.MPR No. IX/MPR/19785) TAP. MPR No.XVIII /MPR/1998Berdasarkan informasi tersebut, ketetapan MPR yang menegaskan bahwa Pancasila sebagaidasar negara berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara, sertasebagai sumber segala sumber hukum adalah ....a. 1), 2), 3) dan 4)b. 1), 2), 3) dan 5)c. 1), 2), 4) dan 5) ##d. 1), 3), 4) dan 5)e. 2), 3), 4) dan 5)

6. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam .a. Undang-Undangb. Batang Tubuh UUD 1945


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 13

c. Tap MPR RId. Pembukaan UUD 1945 ##e. UUD 1945

7. Perhatikan informasi berikut !1) Dasar berdiri dan tegaknya Negara2) Dasar kegiatan penyelenggara Negara3) Dasar partisipasi warganegara4) Dasar pergaulan dan hukum warganegara5) Dasar dan sumber hukum nasionalBerdasarkan informasi tersebut, fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah ....a. 1), 2), 3) dan 4)b. 1), 2), 3) dan 5) ##c. 1), 2), 4) dan 5)d. 1), 3), 4) dan 5)e. 2), 3), 4) dan 5)

8. Panitia sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, berhasil menyusun suatu naskah yang kemudiaandisebut .a. ideologi negarab. pandangan hidupc. dasar negarad. tujuan negarae. Piagam Jakarta ##

9. Pendirian-pendirian atau keyakinan mengenai dunia sebaga i keseluruhan dan kedudukanmanusia di dalamnya, dan pendirian -pendirian atau keyakinan-keyakinan tentang nilai-nilai,makna dan tujuan hidup manusia disebut .a. pandangan hidup ##b. tujuan negarac. dasar negarad. ideologi negarae. Piagam Jakarta

10. Segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggisebagai pedoman normative disebut .a. ideologi dalam arti sempitb. ideologi dalam arti luas ##c. pandangan hidupd. filsafat negarae. dasar negara

11. Sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, pancasila dapat berperan sebagai .a. menjadi dasar pembentukan negara Indonesia merdekab. untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan

dalam Pembukaan UUD 1945c. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan ##d. menggunakan hak dan menunaikan kewajibannya itu seluruh warganegara harus

berpedoman kepada dasar negara Pasncasilae. dasar hubungan antar warganegara dengan negara, melainkan juga dasar begi perhubungan

antar warganegara12. Perhatikan informasi berikut !

1) Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang mencakup semuabangunan hukum dan semua organisasi -organisasi yang di dalam negara.

2) Konstitusi sebagai bentuk negara dan yang dimaksud dengan bentuk negara adalah negaradalam arti keseluruhannya.

3) Konstitusi sebagai faktor integrasi.4) Konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam

masyarakat5) Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma -norma hukum yang tertinggi di dalam negara.Berdasarkan informasi tersebut di atas, fungsi dari konstitusi adalah ....a. 1), 2), 3) dan 4)b. 1), 2), 3) dan 5) ##c. 1), 2), 4) dan 5)d. 1), 3), 4) dan 5)e. 2), 3), 4) dan 5)

13. Salah satu unsur pokok dari suatu ideologi .


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 14

a. wujud dari cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesiab. dasar pembentukan negara Indonesia merdekac. Usaha memahami situasi sosial tertentu ##d. pedoman sebagai dasar negarae. dasar begi perhubungan antar warganegara

14. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hubungan antar warganegara dengan negara, melainkanjuga sebagai .a. Usaha memahami situasi sosial tertentub. dasar pembentukan negara Indonesia merdeka ##c. wujud dari cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesiad. dasar begi perhubungan antar warganegarae. pedoman sebagai dasar negara

15. Perhatikan informasi berikut !1) mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah

tercapainya masyarakat komunis dan merupakan pencatatan formil dan legal dari kemajuanyang telah dicapai

2) membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehigga penyelenggaraan kekuasaantidak bersifat sewenang-wenang

3) UUD memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita -citakandalam tahap perkembangan berikutnya.

4) pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untukpemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka

Berdasarkan informasi tersebut di atas, mana yang menjadi fungsi konstitusi di negara -negarayang menganut paham komunis !a. 1), dan 2)b. 1), dan 3) ##c. 1), dan 4)d. 2), dan 3)e. 2), dan 4)

16. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita -cita dantujuan negara yang tertuang dalam .....a. Pembukaan UUD suatu negara ##b. Batang Tubuh UUD 1945c. Penjelasan UUDS 1945d. Pancasila sebagai dasar negarae. Pancasila sebagai ideologi negara

17. Inti dari pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya terdapat dalam ....a. Alenia pertamab. Alenia keduac. Alenia ketigad. Alenia pertama dan keempate. Alenia keempat ##

18. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, makaPancasila memperoleh kedudukan sebagai ....a. Sumber hukum nasionalb. norma dasar hukum positif ##c. Dasar hukum nasionald. Sumber tertib hukume. Landasan konstitusional

19. Urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai ....a. Sumber hukum nasionalb. norma dasar hukum positifc. Dasar hukum nasionald. Sumber tertib hukum tertinggi ##e. Landasan konstitusional

20. Tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain Pancasila sebagai ....a. tertib hukum Indonesia ##b. Sumber hukum nasionalc. ideologi negarad. Pandangan hidup bangsae. dasar negara

21. Perhatikan informasi berikut !


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 15

1) Organisasi negara2) Hak-hak rakyat3) Hak-hak asasi manusia4) Prosedur mengubah UUD5) Hak-hak pemerintah negara6) Larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUDBerdasarkan informasi tersebut, ketentuan -ketentuan yang dimuat dalam konstitusi adal ah ....a. 1), 2), 3) dan 4)b. 1), 3), 4) dan 6) ##c. 2), 3), 5) dan 6)d. 2), 4), 5) dan 6)e. 3), 4), 5) dan 6)

22. Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehigga penyelenggaraan kekuasaan tidakbersifat sewenang-wenang adalah .....a. fungsi pancasilab. Fungsi pokok ideologi negarac. Fungsi pokok konstitusi ##d. Fungsi demokrasie. Fugsi dasar negara

23. Apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu -waktu sesuai perkembanganmasyarakat, berarti konstitusi tersebut bersifat .....a. sempitb. Rigidc. luasd. Mudahe. flexible ##

24. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI adalah seperti yang tercantum dalam PembukaanUUD 1945 alenia .....a. Pertamab. keduac. Ketigad. Keempat ##e. Pertama dan kedua

25. Suatu naskah yang memuat rumusan filsafat, cita -cita, program perjuangan suatu bangsatermasuk hak dan kewajiban warga negara disebut .a. Undang-undangb. Konstitusi ##c. Peraturand. Hukum perdatae. Traktat

26. Setiap manusia memiliki kepentingan dan kebutuhan. Agar kepentingan dan kebutuhan manu siabisa terpenuhi dengan tertib maka perlu dibuat, kecuali .a. Konstitusib. Organisasi #c. Perjanjiand. Peraturane. Kesepakatan

27. Suatu konstitusi memuat beberapa hal pokok yang harus diatur dalam negara antara lain, kecuali.a. Tujuan negarab. Hak-hak asasi manusiac. Lembaga negarad. Sanksi #e. Perubahan negara

28. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara memuat adanya .a. Jaminan hukumb. Pemupukan kekuasan eksekutifc. Jaminan hak asasi manusia ##d. Kebebasan warga negarae. Pembatasan kekuasaan legislatif

29. Dua cara untuk mengetahui bahwa konstitusi bersifat rigid atau fleksibel adalah ..a. cara penerapan dan keluwesannya


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 16

b. badan pembentuk dan prosedur perubahan nya ##c. prosedur perubahannya dan tingkat keluwesannyad. pembukaan dan batang tubuhnyae. dasar-dasar dan tujuannya

30. Menurut UUD 1945, parlemen Indonesia bersifat a. Sad Prajab. Trias Politikac. Tri Prajad. Bi cameral ##e. Mono cameral

31. Dalam liberalisme manusia dipandang sebagai a. mahkluk yang bebas, rasional dan mampu memperbaiki diri sendiri ##b. mahkluk kreatif dan dapat memperoleh kebahagiaanc. memiliki rasa kesetiakawanand. manusia harus saling tergantunge. mahkluk yang dibentuk oleh lingkungan

32. Pengertian konstitusi adalah .a. hukum dasar tertulis dan tidak tertulis##b. kebiasaan ketatanegaraanc. hukum dasar tertulisd. himpunan keputusan hakime. peraturan tidak tertulis

33. Dalam hubungannya dengan Pancasila, istilah sosialisme Pancasila sering diisamakan dengana. liberalismeb. sosialisme relegius ##c. marxismed. chuvinismee. feodalisme

34. Memberi perhatian terhadap isi yang terdiri atas pokok yang sangat penting dar i strukturorganisasi negara merupakan pengertian konstitusi dalam arti .a. Formalb. tidak tertulisc. Material ##d. tertulise. UUD

35. UUD 1945 dimaksudkan sebagai .a. kaidah- kaidah hokumb. hukum tertinggi dalam sistem tata hukum RIc. sumber hukum tertulisd. pedoman kenegaraane. aturan dasar penyelenggaraan bernegara ##

36. Negara yang pemerintahannya tidak mempunyai undang -undang dasar tertulis adalah .a. Thailandb. Inggris ##c. Perancisd. Kanadae. Amerika Serikat

37. Sifat yang melekat pada konstitusi adalah .a. Formal dan materialb. privat dan publikc. Tertulis atau tidak tertulisd. rigid atau fleksibel ##e. Pendek atau panjang

38. Pengertian hukum dasar meliputi dua macam yaitu..a. hukum dasar tertulis dan tidak tetrtulis ##b. hukum dasar tertulis dan konstitusic. undang-undang dasar dan konstitusid. undang-undang dan konstitusie. kebiasaan dan konstitusi

39. Sifat umum UUD 1945 adalah a. padat dan supelb. ringkas dan padat


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 17

c. hukum dasard. pokok-pokok kenegaraane. Singkat dan Supel ##

40. UUD 1945 tetap berkedudukan sebagai hukum dasar dan ..a. kaidah- kaidah hokumb. pedoman kenegaraanc. sumber hukum tertulisd. aturan dasar penyelenggaraan bernegarae. hukum tertinggi dalam sistem tata hukum RI ##

41. UUD 1945 dimaksudkan sebagai .a. kaidah- kaidah hokumb. hukum tertinggi dalam sistem tata hukum RIc. sumber hukum tertulisd. aturan dasar penyelenggaraan bernegara ##e. pedoman kenegaraan

42. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 adalah .a. kemerdekaan Indonesia dicantumkan dalam UUDb. keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan dan melawan penjajah dalam

segala bentukc. motivasi spiritual bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan Yang Mahakuasa ##d. pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan setiap bangsae. pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan43. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka mengandung konsekuensi

bahwa .a. semua peraturan harus mengandung nilai -nilai yang terdapat dalam Pancasilab. semua peraturan yang ada sebelum UUD 1945 (Proklamasi) tidak berlakuc. semua peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ##d. hanya peraturan pemerintah yang harus mengandung nilai -nilai Pancasilae. semua warga negara harus tunduk dan patuh pada Pancasila

44. Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan fungsi negara adalah a. pembuat berbagai norma kemasyarakatan ##b. penentu hukum yang mutlak benarc. pengatur kehidupan ekonomid. pengatur kehidupan ekonomie. pelindung warga negara

45. Pengertian hukum dasar meliputi dua macam yaitu..a. hukum dasar tertulis dan tidak tetrt ulisb. hukum dasar tertulis dan konvensi ##c. undang-undang dasar dan konstitusid. undang-undang dan konstitusie. kebiasaan dan konstitusi

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat !

1. Convensi mempunyai sifat-sifat tertentu, sebutkan dan jelaskan !Jawab :a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan

negara.b. Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan lancar.c. Diterima oleh seluruh rakyatd. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan -aturan dasar yang tidak

terdapat dalam UUD2. Menurut Joeniarto, conctitution mempunyai dua macam pengertian, sebutkan dan jelaskan!

Jawab :a. dalam arti luas yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem

ketatanegaraan suatu negara.b. dalam arti sempit yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan -aturan dan

ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok-pokok atau dasar-dasar dari ketatanegaraan suatunegara.

3. Jelaskan makna yang terkandung dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 !Jawab :


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 18

a. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu :1). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.2). Memjukan kesejahteraan umum3). Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan4). Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkanm kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial.b. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang -Undang Dasar.c. Susunan/ bentuk negara Republik Indonesia.d. Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi).e. Dasar negara Pancasila.

4. Sebutkan Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 !Jawab :a. Negara melindungi segenap bagsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan

berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.c. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kera kyatan dan permusyawaratan/

perwakilan.d. Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab.5. Sebutkan dan jelaskan nilai -nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 !

Jawab :a. Paham negara kesatuanb. Tujuan negarac. Negara yang berkedaulatan yang berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan

perwakiland. Negara berdasarkan atas Ketuhanan YME menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan

beradab.e. Menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanu aiaanm dan poerikeadilan.f. Mencita-citakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.g. Bersemangat perjuangan dalam mencapai cita -citanya.

6. Sebutkan hak-hak yang dimiliki oleh DPR !Jawab :a. Hak Inisiatif, yaitu hak DPR untuk menga jukan rancangan undang-undag kepada

presiden/pemerintah (pasal 21)b. Hak angket, yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan

presiden/pemerintah.c. Hak Budget, yaitu hak DPR untuk mengajukan anggaran (RAPBN)d. Hak amandemen, yaitu hak DPR untuk menilai atau mengadakan perubahan atas RUU.e. Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden.f. Hak petisi, yaitu hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakasanaan yang diambil

pemerintah/ presiden.7. Sebutkan wewenang MPR RI !

Jawab :a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lainb. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan -putusan majelis.c. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden.d. memberhentikan presiden dalam masa jabatanya apabila presiden/ mandataris sungguh -

sungguh melanggar UUDe. Mengubah UUDf. Menetapkan Peraturan tata tertib MPRg. Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggotah. Mengambil/ memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah atau janji

anggotai. Melantik presiden dan wakil presiden

8. Sebutkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan IndonesiaJawab :a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukumb. Indonesia berdasar sistem konstitusionalc. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyatd. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negarae. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPRf. Menteri negara ialah pembantu presiden.


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 19

g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas9. Menurut prosedur C.F. Strong perubahan UUD ada empat cara yang disebut the methods of

modern contitutional amandements, sebutkan dan jelaskan !Jawab :a. By the ordinary legislature, but under certain restricti -ons, artinya perubahan diserahkan

kepada lesgilatif atau badan pembuta undanga -undang sehari-hari, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang lebih berat.

b. By the people through a referendum, artinya perubahan diserahkan langsung kepada rakyatdengan jlan referendum.

c. By a majority of all units of a federal state, rtinya perubahan diserahkan kepada keputusansebagian terbesar dari negra-negara bagian.

d. By a special conventions, artinya perubahan diserahkan kepada suatu badan yang secarakhusus dibentuk untuk tugas tersebut.

10. Jelaskan nilai-nilai yang dijadikan landasan etis dalam pelaksanaan demokrasi di negara barat !Jawab :a. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembagab. Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damaic. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teraturd. Membatasi penggunaan kekerasan sampai seminimal mungkine. Mengakui dan menganggap wajar adnya keanekaragaman dalam masyarakat, seperti

keanekaragaman pendapat, keanekaragaman kepentingan.f. Menjamin tegaknya keadilan.

PENGAYAANJawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat !

1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang -undangan bersifat imperatif . jadinilai-nilai tersebut bersifat mengikat. Sebutkan siapa saja yang terikat dengan nilai -nilai Pancasila!Jawab :(a) Penyelenggara negara, (b) Lembaga Kenegaraan, (c) Lembaga Kemasyarakatan, (d)Warganegara Indonesia di manapun berada, (e) Penduduk di seluruh wilayah negara kesatuanRepublik Indonesia.

2. Suatu rechtverfassung memerlukan dua syarat yang harus dipenuhi . Sebutkan dan jelaskan duasyarat tersebut !Jawab :a. syarat mengenai bentuknya. Bentuknya sebagai naskah tertulis yang merupakan undang -

undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.b. syarat menengenai isinya. Isinya merupakan peraturan yang bersifat fundamental artinya

bahwa tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal -halyang bersifat pokok, dasar atau asas -asas saja.

3. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alenia kedua !Jawab :a. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indo nesia adalah melalui perjuangan pergerakkan

dalam melawan penjajah.b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan ke -merdekaannya.c. Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan

negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.4. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ketiga !

Jawab :a. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Maha

Kuasa.b. Keinginan yang didambakan o leh se-genap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan

yang berkesinam-bungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan di duniadan di akherat.

c. Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekaan.5. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat !

Jawab :a. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu :

a). melindungi segenap bangsa Indo-nesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 20

b). Memajukan kesejahteraan umumc). Mencerdaskan kehidupan bangsa, dand). Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer -dekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial.b. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang -Undang Dasar.c. Susunan/ bentuk negara Republik Indonesia.d. Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi).e. Dasar negara Pancasila.

PERBAIKANJawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat !

1. Joerniarto membagi contitution mempunyai dua macam arti , sebutkan dan jelaskan !Jawab :a. dalam arti luas, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem

ketatanegaraan suatu negara.b. Dalam arti sempit, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan -aturan dan

ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok-pokok atau dasar-dasar dari ketatanegaraan suatunegara.

2. Sebutkan dan jelaskan sifat -sifat Konvensi !Jawab :a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan

negara.b. Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan lancar.c. Diterima oleh seluruh rakyatd. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan -aturan dasar yang tidak

terdapat dalam UUD.3. Herman Heller, membagi konstitusi dalam tiga pengertian, Sebutkan dan jelaskan !

Jawab :a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan

dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum, masih merupakan pengertiansosiologis atau politis.

b. Setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakatitu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi disebutrechtverfassung.

c. Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang -undang yangtertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

4. Sebutkan dan jelaskan pembagian konstitusi dalam arti absolut ( Absoluter Verfassungsbegriff )!Jawab :a. Konstitusi dinggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang mencakup semua

bangunan hukum dan semua organisasi -organisasi yang di dalam negara.b. Konstitusi sebagai bentuk negara dan yang dimaksud dengan bentuk negara adalah negara

dalam arti keseluruhannya. Bentuk negara itu bisa demokrasi atau monarkhi. Sendidemokrasi adalah identitas sedangkan sendi pada monarkhi adalah representasi.

c. Konstitusi sebagai faktor integrasi. Faktor integrasi ini sifatnya abstrak dan fungsionil. Abstrakmisalnya hubungan antara bangsa dan negara dengan lagu kebangsaanya, sedangkanfungsionil karena tugas konstitusi mempersatukan bangsa melalui pemilihan umum ,referendum, pembentukan kabinet, debat politik dan sebagainya.

d. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma -norma hukum yang tertinggi di dalam negara.Jadi konstititusi merupakan norma dasar yang merupakan sumber norma -norma lainnya yangberlaku di dalam negara.

5. Jelaskan makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI !Jawab :a. Dasar berdiri dan tegaknya negarab. Dasar kegiatan penyelenggara negarac. Dasar partisipasi warganegarad. Dasar pergaulan antara warganegarae. Dasar dan sumber hukum nasional


BAB 4 : PKN X SEMT 2 / 2011 21

PORTOFOLIO DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER(Nilai karakter : Gemar membaca, nasionalisme, kerjasama, berpikir kritis dan kreatif)

1. Buatlah satu karangan singkat ( 2 -3 halaman) tentang pasal-pasal dalam UUD 1945, yang secarakhusus mengatur salah satu dari tujuan negara RI yang meliputi :a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiab. memajukan kesejahteraan umumc. mencerdaskan kehidupan bangsad. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi

2. Setelah selesai kumpulkan hasilnya kepada gurumu !

bab 4 hubungan dasar negara dengan konstitusi

Documents