BAB 32 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

BAB 32 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

I. SUMBER DAYA AIR

A. KONDISI UMUM

Pembangunan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia

dan meningkatkan kesejahteraannya. Selama tahun 2004, pembangunan sumber daya air dilakukan melalui empat program, yaitu: (i) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya; (ii) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya; (iii) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; serta (iv) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.

Selama tahun 2004, dalam rangka konservasi air dan mengamankan pasokan air

telah dilakukan operasi dan pemeliharaan 14 bendungan/ waduk/ danau, rehabilitasi 40 embung, dan pembangunan 20 embung. Selain itu telah diselesaikan pembangunan empat bendungan, yaitu Batutegi di Lampung, Pelaperado dan Batu Bulan di NTB, dan Tilong di NTT. Untuk mendukung ketahanan pangan, telah dilakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sekitar 662 ribu hektar, pembangunan jaringan irigasi baru sekitar 138 ribu hektar, pencetakan sawah lebih dari empat ribu hektar, rehabilitasi 56 bendung, pembangunan dua bendung, dan pembangunan jaringan irigasi air tanah lebih dari 10 ribu hektar, dan peningkatan jaringan rawa hampir 100 ribu hektar. Untuk penyediaan air baku, telah dilakukan rehabilitasi tujuh bangunan penyediaan air baku, pembangunan 37 bangunan penyediaan air baku, serta rehabilitasi dan pembangunan saluran pembawa. Untuk menanggulangi banjir dan abrasi pantai telah dilakukan pemeliharaan sungai, normalisasi lebih dari 300 kilometer alur sungai, pembangunan sekitar 400 kilometer tanggul, pembangunan bangunan pengaman pantai sekitar 10 kilometer, dan pembangunan empat chekdam.

Meskipun telah dilakukan upaya-upaya di atas, namun masih terjadi ketidak-

seimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan air pada beberapa daerah baik untuk pertanian maupun air baku bagi kebutuhan masyarakat, bencana banjir dan kekeringan pada sebagian daerah, serta kinerja jaringan irigasi yang belum optimal.

Pada tahun 2005, dalam program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi

sungai, danau, dan sumber air lainnya telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya di beberapa daerah rawan kekeringan. Diharapkan upaya tersebut dapat meningkatkan ketersediaan air dan menambah cadangan air terutama untuk kebutuhan di musim kemarau pada daerah rawan air dan mengurangi banjir di beberapa wilayah. Pendekatan fisik skala besar yang selama ini banyak dilakukan mempunyai tingkat risiko dan kendala lingkungan yang cukup besar sehingga perlu diimbangi dengan pendekatan non-fisik serta memanfaatkan modal sosial yang dimiliki masyarakat.

Di bidang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya telah dilakukan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa di daerah lumbung pangan nasional, antara lain di Sumut, Sumsel, Sumbar, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulsel, dan beberapa daerah lainnya. Upaya mempertahankan kinerja dan fungsi jaringan yang telah dilakukan belum sepenuhnya dapat mengurangi kerusakan jaringan yang masih cukup besar. Dengan demikian dukungan terhadap program ketahanan pangan masih dilakukan melalui pembangunan jaringan irigasi baru. Seharusnya, dukungan masih dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan memfungsikan jaringan irigasi yang telah dibangun dan meningkatkan kinerja jaringan irigasi.

Kegiatan pembanguan dalam program pengembangan dan penyediaan air baku yang

telah dilakukan selama tahun 2005 berupa operasi dan pemeliharaan prasarana air baku di beberapa daerah, rehabilitasi prasarana air baku di Jateng dan beberapa lokasi lainnya, serta pembangunan prasarana air baku di beberapa wilayah. Diharapkan penyediaan air baku dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat dan pertanian rakyat, serta kebutuhan lainnya.

Untuk program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, telah dilakukan

kegiatan pembangunan tanggul dan normalisasi sungai pada wilayah rawan banjir. Upaya ini belum dapat mengurangi dampak banjir mengingat curah dan intensitas hujan yang cukup tinggi serta kondisi daerah hulu telah menyebabkan limpasan air yang masih cukup besar. Untuk melindungi daerah pantai dari abrasi juga telah dibangun bangunan pengaman pantai di beberapa daerah terutama pada pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan. Mengingat panjangnya daerah pantai yang harus diamankan dan terus berlangsungnya abrasi pantai akibat perubahan lingkungan, maka berbagai upaya tersebut akan terus dilakukan terutama pada pulau-pulau kecil di daerah perbatasan seperti di Riau Kepulauan, Kalbar, Kaltim, Sulut, Maluku, Papua, Irian Jaya Barat, dan Nusa Tenggara sehingga dapat mempertahankan keutuhan wilayan NKRI.

Selain kegiatan pembangunan fisik, dalam tahun 2005 juga dilakukan pemberdayaan

masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) yang mencakup organisasi, teknis, dan administrasi. Diharapkan masyarakat petani dapat meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan irigasi.

Penyelesaian penyusunan beberapa peraturan pemerintah dan peraturan di bawahnya

sebagai acuan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga dilakukan sehingga dapat lebih memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder dan memperlancar pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air ke depan.

Meskipun selama tahun 2004 dan 2005 telah dilakukan upaya konservasi air,

pengembangan jaringan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta upaya memenuhi perangkat peraturan perundangan dan peningkatan partisipasi masyarakat, namun masih perlu upaya lanjutan agar hasilnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan masih terdapatnya berbagai permasalahan, antara lain :

II.32 2

Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kondisi ini disebabakan antara lain oleh kerusakan daerah hulu yang cenderung terus berlangsung sehingga ketersediaan air permukaan semakin menurun yang mengakibatkan terjadinya penggunaan air tanah yang tidak terkendali.

Lemahnya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Kondisi ini akan mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi sehingga mengakibatkan inefisiensi pemanfaatan air irigasi.

Lemahnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. Peningkatan koordinasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan dalam rangka mengendalikan potensi konflik yang cenderung semakin besar. Hal ini perlu didukung tersedianya peraturan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka menjamin keberlanjutan sumber daya air.

Lemahnya pengelolaan data dan informasi sumber daya air. Data dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, dengan tersedianya data dan informasi yang dapat diakses seluruh stakeholder dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Beberapa hal yang merupakan peluang dalam pengelolaan sumber daya air, adalah (i) adanya dukungan berbagai pihak dalam pembangunan sumber daya air, (ii) masyarakat dan stakeholder lainnya telah makin menyadari bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan tanggung jawab bersama, (iii) meningkatnya partisipasi masyarakat, dan (iv) adanya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Ke depan tantangan dalam pengelolaan sumber daya air adalah menjaga ketersediaan air secara berkelanjutan untuk dialokasikan dan digunakan oleh masyarakat secara produktif, efisien dan adil.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran pembangunan sumber daya air dalam tahun 2006 diprioritaskan pada: (i) meningkatnya pasokan air bagi masyarakat dengan memanfaatkan secara seimbang air permukaan dan air tanah dengan pola conjuctive use bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; (ii) meningkatnya kinerja dan berkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasi dan rawa sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi, dan produktifitas air irigasi, (iii) lebih optimalnya fungsi jaringan irigasi dan tersedianya lahan beririgasi produktif untuk mendukung program ketahanan pangan, serta mengurangi alih fungsi lahan pertanian beririgasi; (iv) meningkatnya ketersediaan air baku bagi masyarakat perdesaan, masyarakat miskin perkotaan, dan kebutuhan lain di wilayah strategis secara tepat waktu, kualitas, dan kuantitas; (v) meningkatnya kapasitas aliran sungai, berfungsinya bangunan prasarana pengendali banjir, dan berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; (vi) terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; (vii) meningkatnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; (viii)

II.32 3

meningkatnya koordinasi vertikal maupun horinzontal baik di antara pemerintah dan masyarakat, antar-tingkatan pemerintahan, maupun antar-instansi pemerintah dan berkurangnya potensi konflik air; serta (ix) terbentuknya sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang cepat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stakeholder untuk mendukung perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air.