Keterbukaan dan Jaminan Keadilan dalam Berbangsa dan Bernegara

Keterbukaan merupakan salah satu syarat terbentuknya mesyarakat

demokratis. Bahkan, keterbukaan merupakan ciri suatu Negara demokratis.

Adanya keterbukaan, rakyat akan merasa mempunyai dan berperan aktif dalam

kehidupan bernegara. Begitu pentingnya keterbukaan sehingga semua Negara

berupaya menumbuhkan keterbukaan dalam kehidupan bernegara. Berikut akan

dijelaskan apa yang dimaksud keterbukaan dalam berbangsa dan bernegara.

1. Pengertian Keterbukaan

Keterbukaan berasal dari kata dasar “terbuka”. Menurut Kamus BesarBahasa

Indonesia terbuka berarti tidak tertutup, tersingkap. Jadi, keterbukaan adalah

suatu keadaan yang tidak tertutupi, tidak ditutupi, keadaan yang tidak rahasia,

sehingga semua pihak mempunyai hak untuk mengetahuinya.

Keterbukaan dimiliki oleh semua pihak, baik keluarga, masyarakat, bangsa

maupun Negara. Keterbukaan berarti kesadaran untuk menjelaskan suatu hal

tanpa rahasia. Dalam kehidupan, keterbukaan selalu berhubungan dengan media

informasi dan berita. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

selalu berhubungan dengan pernyataan dan kebijakan publik.

Keterbukaan sering diartikan transparan. Oleh karena itu, pemerintahan yang

demokratis merupakan pemerintahan yang transparan. Keterbukaan dalam

berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan Negara.

Penyelenggaraan Negara yang terbuka atau transparan sangat diperlukan untung

meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat sudah seharusnya mengetahui

dan mengerti kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah untuk rakyat.Apa

kebijakan itu merugikan atau menguntungkan masyarakat? Apa kebijakan itu

dapat meningkatkan kesejahteraan? Semua hal yang berhak diketahui

masyarakat harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah. Oleh karena itu,

budaya lama dari pemerintahan yang tertutup dan monopoli informasi harus

dihilangkan karena akan mengakibatkan terlambatnya keterbukaan, terciptanya

arogansi pemerintahan, dan terhambatnya pembentukan masyarakat demokratis.

Semua masalah dalam berbangsa dan bernegara hendaknya ditelusuri kembali

pada akar masalahnya. Semua masalah yang muncul sering disebabkan tidak

adanya komunikasi yang sehat atau miscommunication. Oleh karena itu,

keterbukaan dalam komunikasi menjadi hal penting dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara.

Keterbukaan harus dilakukan dalam berbagai bidang. Keterbukaan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicontohkan dalam keterbukaan

pemerintahan.

a. Keterbukaan dalam Pemerintahan yang Baik

Penyelenggaraan pemerintah yang baik “good governance” adalah istilah yang

sangat popular dewasa ini baik pada negara-negara maju atau negara-negara

berkembang termasuk Indonesia. Good governance pada dasarnya adalah

pemerintah demokrasi yang transparan. Agar dapat terlaksana dengan baik

maka good governance perlu pengawasan oleh lembaga perwakilan yang legitimed,

disamping pengawasan langsung dari masyarakat atau pers dan masyarakat

sendiri bahkan oleh suatu lembaga independen yang diakui.

Berdasarkan pengertian tersebut, Pemerintahan yang baik bermuara pada dua hal

berikut:

1) Tujuan Nasional, yaitu masyarakat yang maju, sejahtera, adil, dan makmur.

2) Demikratisasi, yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, efektif, dan

efesiensi, serta otonomi dalam mencapai tujuan nasional.

Pemerintahan dikatakan demokratis dan terbuka jika memenuhi unsur:

1. Pelayanan public yang efesien dan transparan.

2. Sistem pengadilan yang dapat diandalkan atau kepastian hukum.

3. Accountable, yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab.

4. Otonomi, yaitu kewenangan daerah untuk mengurus kebijakan sendiri.

5. Partisipasi dalam pengambilan kebijakan secara demokratis.

6. Memihak dan melindungi kepentingan masyarakat.

7. Melaksanakan hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik maka DPR memiliki peranan

penting. Peranan pokok Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu melakukan pengawasan

terhadap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dan menampung serta

menyalurkan aspirasi rakyat. Pemerintah pun dalam menyelenggarakan

pemerintahaan harus sesuai peraturan. Hal ini berarti kekuasaan pemerintah

terbatas, pemerintah harus menyelenggarakan yang ditetapkannya, serta

penggunaan anggaran yang sesuai dengan yang ditetapkan dengan memperlihatkan

pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Suatu pemerintahan dikatakan transparan apabila di dalam pemerintahan

yang dijalankan terdapat iklim kehidupan politik yag ditandai beberapa hal

berikut ini.

1) Kebebasan informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah

diikuti perkembangannya oleh masyarakat.

2) Kebebasan media massa yang memiliki kesempatan luas untu meliput kegiatan

pemerintahan, kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk dalam pengambilan

keputusan (berpartisipasi).

3) Kemerdekaan hukum, yaitu hukum harus ditegakkan dan memberikan kepastian

secara adil terhadap hak asasi manusia tanpa campur tangan penguasa atau pihak

lain.

4) Manajemen yang terbuka, terutama dalam pengelolaan kekayaan negara

(termasuk kekayaan pejabat negara) dan keuangan negara harus transparan.

5) Memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk meningkatkan

kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

6) Meningkatkan upaya pelayanan publik (mendahulukan kepentingan umum)

melalui program-program yang memihak kepada rakyat dan pembangunan yang

merata.

7) Akuntabilitas, yaitu hasil-hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada

rakyat.

b. Keterbukaan Berpartisipasi

Yang dimaksud partisipasi di sini adalah partisipasi politik sebagai kegiatan

warga negara (private citizen) yang bertujuan memengaruhi pengambilan

keputusan/kebijakan oleh pemerintah. Masyarakat berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan politik, artinya masyarakat ikut aktif dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan, yang bisa dilakukan secara individu atau kolektif,

terorganisasi dengan mengartikulasikan kepentingan politiknya melalui organisasi

kemasyarakatan (civil society)atau dengan mengagregasikan kepentingan politik

melalui partai-partai politik atau langsung melalui lembaga perwakilan.

Sekarang tingkat partisipasi rakyat melalui partai politik cukup aspiratif dan

terbuka sehingga tingkat partisipasi politik tinggi, sebagai indikator

dikembangkan system multipartai yang demokratis dan independen sehingga

pelaksanaan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil dalam memilih wakil rakyat dan elit politik seperti pemilu presiden dan wakil

presiden secara langsung benar-benar merupakan partisipasi aktif rakyat dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berlangsung demokratis.

c. Keterbukaan Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan

undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut maka pemerintah bersama Dewan

Perwakilan Rakyat menetapkan perundangan-undangan, seperti Undang-Undang

No. 9 Tahun 1998 yang berisi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di

muka umum, Undang-Undang No.24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, dan Undang-

Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Semua undang-undang tersebut memberikan ruang gerak dan keadilan publik

dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, rakyat juga

diberi kebebasan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta adil dalam

memberikan pendapat (pilihan ) atau dukungan politik untuk meraih

kedudukan/kekuasaan atau jabatan-jabatan politik seperti anggota Dewan

Perwakilan Rakyat.

Dengan diberlakukan berbagai undang-undang tersebut merupakan bukti

jaminan akan peran warga Negara dalam berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat secara adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Kemerdekaan Pers/ Media Massa

Kemerdekaan per dimaksudkan supaya tidak ada campur tangan dari pihak

luar untuk intervensi dalam menentukan standar professional dan kode etik

jurnalistik. Kemerdekaan pers ini diperlukan agar dalam memberitakan dan

memberikan informasi serta pendapat kepada pembaca, pendengar dapat akurat,

tidak ambigu, adil dan tidak memihak, serta objektif, dan komprehensip.

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999, sistem pers

diIndonesia diberi kebebasan dalam istilah lain “Kemerdekaan Pres”. Sistem

perizinan yang berbelit dicabut sehingga semua orang berhak menerbitkan surat

kabar, majalah, tabloid, pemberitaan ilmiah lainnya.

Sesungguhnya, bagi bangsa Indonesia yang ideal mengenai system pers adalah

system pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan ideology dan

culture bangsa sendiri, yaitu Pancasila. Berita yang diangkat dan diinformasikan

adalah berita yang berdasarkan fakta dan benar adanya yang mendidik,

memberikan control dan hiburan bagi pembaca sehingga tidak menimbulkan

keresahan dan pembohongan publik yang simpang siur.

2. Pengertian Jaminan Keadilan

Selain keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan negara, jaminan

keadilan pun merupakan hal penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Jamilan keadilan ini berkaitan dengan penghargaan nilai-nilai hak asasi manusia.

Oleh karena itu, jaminan keadilan harus ada dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berarti tidak memihak. Keadilan

berarti perbuatan tidak memihak dan memperlakukan setiap orang pada

kedudukan yang sama. Keadilan juga diartikan sebagai tindakan yang tidak

sewenang-wenang, tindakan berdasarkan norma dan aturan.

Sebagai sikap atau perbuatan tidak berat sebelah, keadilan dapat

dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, bernegara, dan kerja sama

internasional. Oleh karena itu, keadilan menjadi satu keharusan yang diciptakan

atau diwujudkan masyarakat di mana pun berada.

Ada beberapa teori keadilan yang dikemukakan oleh ahli filsafat atau filsuf

seperti Aristoteles, Plato, dan Thomas Hobbes.

a. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Kelima jenis keadilan yang dikemukakan Aristoteles adalah sebagai berikut:

1) Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat

jasa-jasa yang dilakukannya. Contohnya, seseorang yang telah melakukan

pelanggaran tetap dihukum sesuai pelanggaran yang telah dibuat.

2) Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-

jasa yang telah dibuatnya. Contohnya, pegawai memperoleh yang berbeda

berdasarkan masa kerja, golongan kepangkatan, jenjang pendidikan, atau tingkat

kesulitan kerja.

3) Keadilan kodrat alam adalah member sesuatu sesuai dengan yang diberikan

orang lain kepada kita. Contohnya, seseorang yang menjawab salam yang

diucapkan orang.

4) Keadilan konvensional adalah apabila seseorang warga Negara telah menaati

segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.

5) Keadilan menurut teori perbaikan adalah apabila seseorang telah berusaha

memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

b. Teori Keadilan menurut Plato

Keadilan menurut Plato adalah keadilan moral dan keadilan procedural.

1) Keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila

telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.

2) Keadilan procedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara procedural apabila

seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang

telah diterapkan.

c. Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah

didasarkan perjanjian yang disepakati.

Selain tiga filsuf di atas, Notonegoro juga menambahkan adanya keadilan

legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai

ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori di atas, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah

mampu memberikan hak-hak atau jaminan keadilan kepada orang lain sebagaimana

mestinya.

Di Indonesia, jaminan keadilan telah tercantum dalam beberapa peraturan

sebagai berikut

a. Pancasila

1) Sila kedua berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

2) Sila kelima berbunyi “Kadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”

b. Pembukaan UUD 1945

1) Alenia II yang berbunyi, “… negara Indonesia yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil, dan makmur”.

2) Alenia IV yang berbunyi, ” … ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dua landasan jaminan keadilan di atas merupakan landasan utama bagi

bangsa Indonesia dalam membangun masa depan bangsa sesuai dengan cita-cita

proklamasi dan tujuan Negara. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak orang

yang belum mendapat keadilan. Bahkan, keadilan semakin jarang atau sulit

dirasakan oleh golongan masyarakat miskin/rendah. Keadilan sering menjadi alat

bagi golongan penguasa/kaya untuk bertindak sewenag-wenag atau memaksakan

kehendak. Untuk itulah, diperlukan upaya peningkatan jaminan keadilan yang

merata bagi semua golongan.

B. Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara

Masyarakat akan mudah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat jika ada

keterbukaan dan jaminan keadilan. Aspirasi dan pendapat ditampung dan

diseleksi, lalu dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Semua

aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama akan mempermudah bangsa untuk

mencapai keadilan. Aspirasi masyarakat didapat disalurkan melalui lembaga

perwakilan. Selain itu, jaminan untuk mengeluarkan aspirasi dijamin dalam UUD

1945 Pasal 28. Pasal 28 ini memuat hasrat bangsa Indonesia untuk

mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam membangun Negara yang

berdasarkan demokrasi dan hendak menyelenggarakan keadilan.

Selain dalam Pasal 28, jaminan tentang keadilan juga terkandungdalam

pembukaan UUD 1945 Alenia I yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas

dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan

perikeadilan” .

Adanya dua jaminan tersebut, bangsa Indonesia menentang adanya suatu

penjajahan yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa

Indonesia melakukan perjuangan kemerdekaan untuk menegakkan kemanusiaan

dan keadilan social serta demokratisasi.

Untuk menegakkan kemanusiaan, keadilan sosial, serta demokratisasi/

keterbukaan diperlukan partisipasi rakyat. Salah satu partisipasi masyarakat

diwujudkan dalam pembentukan kebijakan public melalui wakil-wakil rakyat.

Semua kebijakan publik memerlukan dukungan masyarakat agar bisa efektif. Jika

masyarakat melalui penentangan terhadap sejumlah kebijakan maka hal itu

disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perumusan

kebijakan. Jika hai itu dibiarkan terus maka makin besar keinginan rakyat untuk

selalu mengadakan pembaruan. Rakyat yang tidak tahu arahnya akan mudah

kehilangan kendali dan emosional sehingga rakyat cenderung ingin membentuk

suatu wadah dengan kebijakan sendiri. Akibatnya, timbul konflik yang mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, jika keterbukaan dan jaminan keadilan

selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan menghasilkan

kebijakan public dan peraturan umum yang mengatur masyarakat dengan baik.

Berdasarkan hal di atas, arti penting dari keterbukaan dan keadilan bagi bangsa

adalah

1. Menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat;

2. menumbuhkan prakarsa dan partisipasi rakyat dalam pembangunan;

3. memperkuat kepercayaan rakyat pada pemerintah;

4. memperkuat dukungan rakyat pada bangsa dan negara;

5. mempererat hubungan antara rakyat dengan pemerintah;

6. memperkuat Negara demokrasi;

7. meningkatkan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa;

8. memperkuat persatuan dan kesatuan.

Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan

1. Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu

upaya untuk memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalamkehidupan

berbangsa dan bernegara, seperti :

a. berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentrang

keterbukaan dan keadilan.

b. Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara.

c. Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan

d. Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip

keterbukaan

e. Mengajukan keritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip

keterbukaan

f. Menumbuhkan danmempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai

dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.

2. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dari lembaga yang

bertugas untuk menjamin keadilan dan prilaku positif masyarakat dalam upaya

meningkatkan jaminan keadilan, seperti :

a. Mengetahui hal-hal yangnmendasar tentang keadilan

b. Mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakat dan kebijakan yang berkaitan

dengan keadilan

c. Memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan

d. Menghargai tindakan berbagai pihak yang memperkuat jaminan keadilan

e. Mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan

keadilan

f. Membiasakan diri bertindak adil dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.