aspirasi publik terkait undang- undang pemilihan …...calon tidak mutlak menentukan kemenangan...

J l . C i s a d a n e N o . 8 , M e n t e n g – J a k a r t a P u s a t

T e l p : ( 0 2 1 ) 3 1 9 2 7 9 9 6 / 9 8 , F a x : ( 0 2 1 ) 3 1 4 3 8 6 7

W e b s i t e : w w w . i n d i k a t o r . c o . i d

ASPIRASI PUBLIK TERKAIT UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA

T e m u a n S u r v e i N a s i o n a l :

1 – 3 F e b r u a r i 2 0 2 1

LATAR BELAKANG

• Setiap akan menyelenggarakan pemilihan umum, biasa dilakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilihan umum. Menjelang pemilihan umum 2024 aspirasi untuk melakukan evaluasi dan melakukan perubahan terhadap Undang-undang pemilihan umum juga sudah muncul.

• Di Komisi II DPR RI yang membidangi masalah ini, sudah diusulkan dan dibahas bagi kemungkinan “perbaikan” UU untuk pemilu 2024 nanti.

• Dalam konteks UU pemilihan umum tersebut yang krusial adalah: Pertama, sejauh mana pemilhan presiden tetap dilakukan menurut asas pemilihan langsung oleh rakyat atau lewat wakil-wakil rakyat di MPR (anggota DPR dan DPD). Isu ini penting karena masih ada aspirasi agar presiden dipilih oleh MPR meskipun hal itu menuntut amandemen UUD 1945.

SURVEI NASIONAL, 1-3 FEBRUARI 2021 2

LATAR BELAKANG

• Kedua, aspirasi yang menghendaki agar sistem pemilihan anggota DPR/DPRD dirubah dari sistem proporsional daftar calon tebuka sebagaimana berlaku sekarang menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Perbedaan dasar kedua varian sistem proporsional ini adalah bahwa dalam sistem proporsional daftar terbuka nomor urut calon tidak mutlak menentukan kemenangan kursi dari satu partai di daerah pemilihan. Yang lebih menentukan dalam perolehan kursi dan mewakili partai di sebuah Dapil adalah perolehan suara terbanyak oleh seorang calon berapapun nomor urutnya. Sementara dalam sistem proporsional dengan daftar calon tertutup nomor urut calon menentukan kemenangan seorang calon bagi partai di sebuah daerah pemilihan tertentu, dan yang menentukan nomor urut adalah petinggi partai.


LATAR BELAKANG

• Ketiga, ada aspirasi untuk merubah terkait keserentakan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Dalam UU yang sekarang pemilihan keduanya dilakukan serentak seperti dilakukan pada pemilu 2019. Berdasarkan evaluasi hasil pemilu 2019 muncul aspirasi agar pemilihan anggota legislatif dan presiden kembali dipisah waktu pelaksanaanya. Salah satu pertimbangannya karena keserentakan tersebut membuat pelaksanaan pemilu kurang terlaksana dengan baik.

• Keempat, ada aspirasi agar Pilkada dalam 4 tahun ke depan tidak diserentakkan tahunnya dengan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2024 nanti. Pertimbangan utamanya adalah mencegah beban berat dalam pelaksanaan pemilu ataupun Pilkada. Pemilu serentak 2019 dinilai berat dilaksanakan apalagi ditambah dengan ratusan Pilkada di seluruh tanah air. Di samping itu, di antara kepala daerah ada yang habis masa jabannya pada 2022 dan 2023, maka kekosongan jabatan yang cukup lama itu akan diisi oleh PLT yang tidak punya mandat dari rakyat, dan membuka peluang bagi kekuasaan pusat memperlemah prinsip otonomi daerah dan demokrasi.


LATAR BELAKANG

• Akuntabilitas kebijakan publik seperti UU terkait pemilu menjadi sebuah ciri yang khas dalam demokrasi: Sejauh mana UU pemilu itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik bahwa UU tersebut mencerminkan keinginan publik atau pemilih? Opsi-opsi mana terkait UU pemilu tersebut yang lebih mencerminkan aspirasi pemilih dan prinsip demokrasi?

• Apakah preferensi-preferensi elite partai di DPR mewakili pandangan pemilih mereka? Semakin pilihan elite partai mendekati aspirasi pemilih mereka maka pilihan elite tersebut semakin accountable kepada publik dan kepada pemilih.

• Untuk mengetahui akuntabilitas pada pemilih mengenai pilihan-pilihan tekait UU pemilu dilakukan survei opini publik atau pemilih secara nasional yang dilakukan pada 1-3 Februari 2021. Survei ini dilakukan dengan biaya CSR Indikator.


METODE


• Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, sulit kita mengetahui secara cepat dinamika

persepsi publik atas isu-isu mutakhir dengan mengandalkan survei tatap muka langsung

dengan responden.

• Oleh karena itu, survei menggunakan kontak telpon kepada responden adalah cara yang

paling mungkin dilakukan.

• Sampel sebanyak 1200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei

tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018

hingga Maret 2020.

• Sebanyak 206.983 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh nusantara pernah

diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 2 tahun terakhir. Secara rata-

rata, sekitar 70% di antaranya memiliki nomor telpon. Jumlah sampel yang dipilih secara

acak untuk ditelpon sebanyak 7.604 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi

survei yaitu sebanyak 1200 responden.

• Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki

toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

FLOWCHART PENARIKAN SAMPEL SURVEI TATAP MUKA

7

Populasi desa/kelurahan (PSU).

Desa/kelurahan (PSU) di tiap Strata dipilih secara random dengan jumlah proporsional.

Di masing-masing RT/Lingkungan terpilih, dipilih secara random dua KK.

Di tiap KK terpilih, dipilih secara random satu orang yang punya hak pilih, laki-laki/perempuan.

PSU-1, PSU-2 … PSU-n

Strata 1 Strata k

RT1

LAKI-LAKI PEREMPUAN

Di setiap PSU terpilih, dipilih sebanyak 5 RT (satuan lingkungan terkecil di atas KK) dengan cara

random.

PSU-1, PSU-2 … PSU-n

Strata ….

PSU-X

RT2 RT3 RT4 RT5

KK-1 KK-2

SURVEI NASIONAL, 1-3 FEBRUARI 2021

POPULASI, SAMPEL & SAMPEL FRAME SURVEI TELPON

8

Populasi Nasional.

Survei-survei yang dilakukan dengan wawacara tatap

muka langsung kepada responden.

Sampel gabungan dipilah menjadi dua kelompok,

kelompok yang memiliki nomor telpon kemudian

diacak (stratified random sampling) untuk

diwawancarai melalui kontak telpon.

Sampel gabungan dari seluruh survei yang dilakukan.

Survei-4

Survei-1

Survei-2 Survei-3

Survei-n

Sampel memiliki

nomor telpon

Sampel TIDAK

memiliki nomor

telpon


TEMUAN: VALIDASI SAMPEL

PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

10

KATEGORI POPULASI SAMPEL KATEGORI POPULASI SAMPEL

Laki-laki 50.3 50.1 Islam 87.2 87.8

Perempuan 49.7 49.9 Lainnya 12.8 12.2

Pedesaan 50.1 50.5 Jawa 40.2 41.8

Perkotaan 49.9 49.5 Sunda 15.5 15.2

Batak 3.6 2.8

<= 21 tahun 12.7 12.0 Madura 3.0 3.4

22 - 25 tahun 10.1 9.8 Betawi 2.9 2.7

26 - 40 tahun 37.0 37.0 Minang 2.7 2.9

41 - 55 tahun 25.0 25.4 Bugis 2.7 2.6

> 55 tahun 15.2 15.8 Melayu 2.3 2.8

Lainnya 27.1 25.8

GENDER

DESA-KOTA

USIA

AGAMA

ETNIS


PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

11

KATEGORI POPULASI SAMPEL KATEGORI POPULASI SAMPEL

ACEH 1.8 1.8 NTB 1.9 1.9

SUMATERA UTARA 5.1 5.1 NTT 1.8 1.8

SUMATERA BARAT 1.9 1.9 KALIMANTAN BARAT 1.9 1.9

RIAU 2.0 2.0 KALIMANTAN TENGAH 0.9 0.9

JAMBI 1.3 1.3 KALIMANTAN SELATAN 1.5 1.5

SUMATERA SELATAN 3.1 3.1 KALIMANTAN TIMUR 1.3 1.3

BENGKULU 0.7 0.7 KALIMANTAN UTARA 0.2 0.2

LAMPUNG 3.2 3.2 SULAWESI UTARA 1.0 1.0

KEP. BANGKA BELITUNG 0.5 0.5 SULAWESI TENGAH 1.0 1.0

KEP. RIAU 0.6 0.6 SULAWESI SELATAN 3.2 3.2

DKI JAKARTA 4.1 4.1 SULAWESI TENGGARA 0.9 0.9

JAWA BARAT 17.4 17.4 GORONTALO 0.4 0.4

JAWA TENGAH 14.6 14.6 SULAWESI BARAT 0.5 0.5

D.I . YOGYAKARTA 1.4 1.4 MALUKU 0.7 0.7

JAWA TIMUR 16.2 16.2 MALUKU UTARA 0.4 0.4

BANTEN 4.3 4.3 PAPUA BARAT 0.4 0.4

BALI 1.6 1.6 PAPUA 1.9 1.9

PROVINSIPROVINSI


DEMOKRASI DAN KINERJA PRESIDEN

8.5 6.6

71.9

13.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Apapun sistem

pemerintahan yang kita

anut, demokrasi ataupun

otoritarianisme, tidak ada

bedanya

Dalam keadaan tertentu,

sistem pemerintahan bukan

demokrasi atau

otoritarianisme bisa diterima

untuk negara kita

Walaupun tidak sempurna,

Demokrasi adalah sistem

pemerintahan terbaik untuk

negara kita

Tidak tahu/jawab

DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN

Di antara tiga pernyataan berikut ini, manakah yang paling sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak?… (%)

13 SURVEI NASIONAL, 1-3 FEBRUARI 2021

Sumber: LSI, Desember 2020

TREN DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN


Sumber: Indikator, LSI, SMRC

55.6 54.7 53.8

57.6 55.9

58.1 58.6 58.2 57.3

67.3

63.1 65.1

59.6

67.5

62.9

67.3 68.0

74.4

70.0

64.6

70.3 70.9 72.9 71.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ju

n'1

2

De

s'12

Ma

r'13

Ap

r'13

Okt'13

De

s'13

Ja

n'1

4

Ap

r'14

Ju

l'14

Okt'14

Ja

n'1

5

Ju

n'1

5

Okt'15

De

s'15

Ma

r'16

Ju

n'1

6

Ag

s'16

Se

pt'17

Fe

b'1

8

Ju

n'1

8

Se

pt'18

Fe

b'1

9

Fe

b'2

0

De

s'20

Walaupun tidak sempurna,

demokrasi sistem terbaik

Tidak peduli/tidak ada

bedanya

Dalam keadaan tertentu,

bukan demokrasi bisa

diterima

TT/TJ

1.1

51.9

39.0

3.6 4.4

0

10

20

30

40

50

60

Sangat puas Cukup puas Kurang puas Tidak puas sama

sekali

TT/TJ

KINERJA DEMOKRASI

Seberapa puas atau tidak puaskah Ibu/Bapak terhadap pelaksanaan atau praktik demokrasi di negara kita

sejauh ini?… (%)


TREN KEPUASAN ATAS KINERJA DEMOKRASI

16

39.4

43.9

51.0

45.3 44.0

61.8 64.2

66.8

71.8

62.8

58.9

64.6

59.2 60.7

66.2

70.4

66.7 65.6 67.6

64.9

60.9

70.7

52.3 50.2 51.0

46.0

54.8 58.0

62.6 61.9 61.0

69.5

75.5

72.3

58.9 57.1

59.8 58.8

52.9 50.9

43.8 46.5

51.8 50.3

52.7 49.6

51.0

58.2

69.5

60.2

63.5

54.3 52.9

62.5 60.7

64.4 65.1 62.5

64.3

69.9 70.1 68.5

70.6 69.5

75.6

49.5

56.4

68.3

53.0

49.3 50.5

43.1

47.0 50.2

32.8

29.6

23.4 21.0

25.2

29.4

20.0

23.3 22.3 24.3

22.2

25.4 28.1

23.6 26.0

31.3

23.5

38.6 38.5 36.7

44.5

34.3 31.2

25.9 25.2 28.0

24.8

17.3

21.5

30.8 30.9 30.0 30.2

36.2

41.0

48.3

41.0 38.3 38.4 37.8

42.4 39.8

34.7

21.4

33.0

23.1

34.5 36.8

29.0 31.2

26.9 25.7

29.0 28.8 26.7

25.0 26.7

22.9 22.7

16.9

37.2 35.6

28.8

42.6

11.3

5.7 5.9 7.7

5.8 5.4 6.1

9.9 7.1

12.0 11.7

15.4 17.5 17.0

9.6 7.4 7.9

6.3 8.8 9.1

7.8 5.8

9.1 11.4 12.3

9.5 10.9 10.8 11.5

12.9 11.0

5.6 7.2 6.3

10.4 12.0

10.2 10.9 10.9 8.1 7.9

12.5 9.9

11.2 9.5

8.0 9.2 7.1

9.1 6.8

13.4 11.1 10.3

8.5 8.1 8.7 9.2 8.5 6.9

3.4 4.9 4.9

6.5 7.7 7.5

13.2

8.0

2.8 4.4 0

10

20

30

40

50

60

70

80

Apr'04

Jun'0

4

Jul_

04

Aug_04

Sep_04_I

Okt'04

Jan'0

5

Jul'0

5

Sep'0

5

Des'

05

Jan'0

6

Mar'06

Aug'0

6_I

Aug'0

6_II

Sep'0

6

Okt'06

Des'

06

Mar'07_I

Mar'07_II

Apr'07

Jul'0

7

Sep'0

7

Jan'0

8

Mei'0

8_I

Mei'0

8_II

Jun'0

8

Sep'0

8

Okt'08

Des'

08

Feb'0

9

Mar'09

Apr'09Post

Jul'0

9Post

Sep'0

9

Mar'10

Okt'10

Des'

10

Mei'1

1

Jul'1

1

Des'

11

Jun'1

2

Des'

12

Mar'13

Apr'13

Okt'13

Des'

13

Jan'1

4

Apr'14

Jul'1

4

Okt'14

Jan'1

5

Jun'1

5

Okt'15

Des'

15

Jan'1

6

Mar'16

Apr'16

Jun'1

6

Ags'

16

Sept'17

Feb'1

8

Jun'1

8

Sept'18

Feb'1

9

Feb'2

0

Mei'2

0

Juli'

20

Sept'20

Feb'2

1

Sangat+cukup puas Kurang+Tidak puas TT/TJ


Ada kenaikan tingkat ketidakpuasan dengan pelaksanaan demokrasi dalam setahun terakhir

Sumber: Indikator, LSI, SMRC

KINERJA PRESIDEN

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama

sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ?… (%)

17

11.9

57.6

26.1

2.0 2.3

14.3

52.2

27.4

2.3 3.8 5.1

60.0

29.0

2.1 3.7 2.4

66.0

26.4

2.4 2.8 5.1

57.8

33.0

2.6 1.4

0

10

20

30

40

50

60

70

Sangat puas Cukup Puas Kurang puas Tidak puas sama

sekali

TT/TJ

Feb'20 Mei'20 Juli'20 Sept'20 Feb'21


Mayoritas warga puas dengan kinerja Presiden, tapi dalam setahun terakhir ada kenaikan tingkat ketidakpuasan, dari

28% menjadi 35,6%.

TREN KEPUASAN TERHADAP KINERJA PRESIDEN

18

61.7

40.7

53.4 53.0

66.5

59.3 61.7 67.1 67.5 68.3

71.9 71.2 69.8 72.4 72.0

68.1 71.6 71.3 71.0 71.8 69.5

66.5 65.2 68.3

62.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ja

n'1

5

Ju

n'1

5

Okt'15

De

s'15

Ja

n'1

6

Ma

r'16

Ap

r'16

Ju

n'1

6

Ag

s'1

6

Se

pt'17

Fe

b'1

8

Ma

r'18

Ju

l'18

Se

p'1

8

Okt'18

De

s'18

Fe

b'1

9

Mrt

'19

Ju

l'19

Se

pt'19

Fe

b'2

0

Me

i'20

Ju

li'20

Se

pt'20

Fe

b'2

1

Presiden Joko Widodo (Jokowi)


TEMUAN

• Secara nasional 71,9% warga pada Desember 2020 memilih demokrasi sebagai sistem politik terbaik dibanding sistem lainnya. Angka ini konsisten dibanding survei-survei sebelumnya. Ini modal kultural publik untuk memperkuat atau membuat demokrasi stabil.

• Namun demikian, publik Indonesia kritis terhadap pelaksanaan demokrasi. Yang puas dengan pelaksanaan demokrasi tidak setinggi tingkat dukungan pada demokrasi itu sendiri sebagai sistem politik terbaik. Yang sangat puas atau cukup puas hanya 53%. Dalam setahun terakhir tingkat ketidakpuasan mengalami kenaikan tajam dari 16,9% pada Feb 2020 menjadi 42,6% pada Februari 2021

• Di mata pemilih kita punya persoalan dalam pelaksanaan demokrasi, bukan dengan demokrasinya sendiri, dan masalah ini semakin banyak warga yang merasakan.

• Tingkat kepuasan pada kinerja presiden masih tinggi (62,9%), namun dibanding setahun yang lalu (69,5%), tingkat kepuasan tersebut lebih rendah, atau terendah sejak selesai pemilihan umum 2019.


SENTIMEN TERHADAP PARTAI POLITIK

95.4

92.2

81.3

85.6

74.6

74.6

85.5

82.8

74.7

79.4

74.1

63.5

60.1

88.0

79.1

74.7

75.3

68.4

58.5

57.6

89.9

85.8

73.2

72.9

71.3

58.3

89.9

82.0

80.0

74.4

55.7

52.6

47.8

0 20 40 60 80 100 120

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Presiden

Gubernur

Komisi Pemberantasan Korupsi

Polisi

Kejaksaan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Partai Politik

Feb'20

Mei'20

Juli'20

Sept'20

Feb'21

21

TRUST TERHADAP INSTITUSI Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap lembaga berikut: apakah Ibu/Bapak sangat percaya,

cukup percaya, tidak percaya, ataukah tidak percaya sama sekali?… (%)

[sangat+cukup percaya]


Trust pada partai politik (47,8%) kurang dari separuh warga, dan paling rendah dibanding sejumlah lembaga publik lainnya.

26.8

25.3

16.5

6.6

6.1

5.7

3.8

3.7

2.2

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0 5 10 15 20 25 30

PDIP

GERINDRA

DEMOKRAT

NASDEM

GOLKAR

PKS

PAN

PKB

PPP

PSI

PERINDO

GARUDA

BERKARYA

HANURA

PBB

PKPI

GELORA

Lainnya

TT/TJ

22

PARTY ID Ada orang yang merasa lebih dekat pada partai politik tertentu dan ada yang tidak. Bagaimana dengan Ibu/Bapak sendiri,

apakah ada partai politik yang Ibu/Bapak merasa lebih dekat terhadapnya? … (%)

Kalau ”YA, ada”, sebutkan partai mana itu? ... (%)

Jika “Ya, ada”, seberapa dekat Ibu/Bapak rasakan dengan partai tersebut?… (%)


6.8

92.3

0.9

6.8

50.3

41.6

1.2 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ya, ada Tidak

ada

TT/TJ Sangat

dekat

Cukup

dekat

Sedikit

dekat

TT/TJ

TEMUAN

• Tingkat kepercayaan pada lembaga-lembaga politik/publik adalah ukuran stabilitas sebuah sistem politik termasuk demokrasi yang kita jalani sekarang.

• Secara umum publik percaya pada lembaga-lembaga publik seperti TNI, Presiden, KPK, Polri, Kejaksaan, DPD, DPR, dan gubernur. Tapi kepercayaan pada DPR adalah yang terendah dibanding yang lain, dan apalagi kepercayaan pada partai politik. Kurang dari 50% warga yang percaya pada partai politik. Partai tidak bisa menjadi modal politik untuk membuat sistem stabil kalau tingkat kepercayaan publik menjadi ukuran.

• Rendahnya kepercayaan pada partai ini lebih memprihatinkan lagi kalau dilihat dari tingkat ikatan psikologis pemilih dengan partai. Di survei terakhir hanya 6,8% warga secara nasional yang merasa dekat dengan partai tertentu. Fakta ini menjelaskan bahwa partai belum bisa dijadikan sandaran untuk membangun stabilitas politik.


IDE-IDE TEKAIT UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

5.4

90.3

4.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pendapat pertama Pendapat kedua TT/TJ

PILPRES TIDAK LANGSUNG VS PILPRES LANGSUNG

Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua

pendapat berbeda mengenai hal-hal berikut ini. Pendapat mana yang Ibu/Bapak setujui?

Pendapat pertama: Presiden dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan dipilih langsung oleh rakyat

Pendapat kedua: Presiden dan wakil presiden seperti selama ini tetap dipilih langsung oleh rakyat


Hampir semua warga (90,3%) menginginkan agar pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat

seperti sekarang, bukan oleh anggota MPR.

11.7

78.2

10.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


HANYA PILIH PARTAI VS PILIH PARTAI DAN CALON Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua


Pendapat pertama: Dalam pemilihan umum, warga diminta hanya memilih partai. Calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut

ditentukan oleh pimpinan partai, bukan oleh pemilih langsung

Pendapat kedua: Dalam pemilihan umum, warga diminta memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai

tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai


Hampir semua warga (78,2%) ingin agar sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka yang sekarang dianut

dipertahankan.

46.0

28.1 25.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Lebih merasa diwakili oleh

anggota DPR

Lebih merasa diwakili oleh

partai politik asal anggota

DPR

TT/TJ

DIWAKILI OLEH ANGGOTA DPR VS DIWAKILI OLEH PARTAI

Sebagai pemilih dalam pemilihan anggota DPR, apakah Ibu/Bapak lebih merasa diwakili oleh orang yang Ibu/Bapak pilih sebagai

anggota DPR atau lebih merasa diwakili oleh partai politik asal anggota DPR tersebut? … (%)

27

Lebih banyak pemilih yang merasa lebih diwakili anggota DPR (46%) dari pada oleh partai politik (28,1%).


36.2

54.3

9.5

0

10

20

30

40

50

60


PILEG & PILPRES SERENTAK VS TIDAK SERENTAK



Pendapat pertama: Pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden dilakukan pada waktu bersamaan, baik tanggal, bulan maupun

tahun

Pendapat kedua: Pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden dilakukan pada waktu berbeda tapi pada tahun yang sama


Umumnya warga (54,3%) menginginkan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dilakukan secara terpisah

28.9

63.2

7.9

0

10

20

30

40

50

60

70


PILEG, PILPRES & PILKADA SERENTAK VS TIDAK SERENTAK Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua


Pendapat pertama: Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan datang dilakukan bersamaan waktunya dengan pemilihan

anggota DPR dan pemilihan presiden

Pendapat kedua: Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan berbeda waktunya dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan

presiden


Warga umumnya (63,2%) menghendaki agar pemilihan presiden dan anggota legislatif dipisah waktunya dengan

Pilkada

68.4

31.6

39.5

59.9

0.6

71.8

23.9

4.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ya Tidak Ya, bisa

dimaklumi

Tidak bisa

dimaklumi

TT/TJ Ya,

sebaiknya

dihindari

Tidak perlu TT/TJ

PENGALAMAN PEMILU SERENTAK 2019

Apakah Ibu/Bapak tahu bahwa pada pemilihan umum serentak 2019, memilih presiden dan juga memilih anggota DPR, banyak petugas

pemilihan umum meninggal dunia karena beban kerja yang berat? … (%)

Bila ya, apakah itu bisa dimaklumi atau tidak bisa dimaklumi? … (%)

Bila tidak bisa dimaklumi, apakah sebaiknya pemilihan umum dan pemilihan presiden serentak itu dihindari? … (%)


Warga yang tahu dengan banyaknya korban di pihak pelaksana pemilu 2019 umumnya tidak bisa menerima banyak

korban tersebut (59,9%), dan dari mereka yang tak menerima tersebut 71,8% menginginkan agar penyatuan pemilihan

anggota legislatif dan pemilihan presiden dihindari

54.8

31.5

13.7

0

10

20

30

40

50

60


PILKADA 2022 VS PILKADA SERENTAK 2024 Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua


Pendapat pertama: Ada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota akan habis masa tugasnya pada tahun 2022 dan karena itu pemilihan

gubernur, bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan sebelum masa tugas mereka berakhir pada tahun yang sama

Pendapat kedua: Ada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota akan habis masa tugasnya pada tahun 2022 dan pemilihan gubernur,

bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan

presiden. Untuk sementara gubernur, bupati, atau wali kota ditunjuk oleh pemerintah pusat, bukan dipilih rakyat langsung


Umumnya warga (54,8%) menginginkan agar Pilkada dilakukan pada 2022 untuk daerah yang kepala

daerahnya habis pada 2022

53.7

32.4

14.0

0

10

20

30

40

50

60


PILKADA 2023 VS PILKADA SERENTAK 2024 Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua





bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan pada 2024 bersamaan dengan pemiluhan anggota DPR dan pemilihan



Umumnya warga (53,7%) mengingkan agar Pilkada diadakan pada 2023 yang kepala daerahnya

habis masa jabatannya pada 2023

10.4

79.8

9.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


ANGGOTA KPU DARI PARTAI VS ANGGOTA KPU INDEPENDEN Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua


Pendapat pertama: Partai politik sebagai peserta pemilu juga menjadi penyelenggara pemilu sehingga anggota Komisi Pemilihan Umum

(KPU) adalah orang-orang dari partai politik

Pendapat kedua: Partai politik tetap sebagai peserta pemilu sedangkan penyelenggara pemilu adalah KPU yang anggotanya adalah

orang-orang independen (bukan orang partai) yang dipilih pemerintah dan DPR seperti selama ini


Hampir semua warga (79,8%) menghendaki agar anggota KPU bukan berasal dari partai politik, seperti

sekarang

33.5

60.7

5.8

0

10

20

30

40

50

60

70


PILPRES 2 PASANGAN VS LEBIH DARI 2 PASANGAN



Pendapat pertama: Pasangan calon presiden-wakil presiden sebaiknya dua pasang saja supaya lebih sederhana

Pendapat kedua: Pasangan calon presiden-wakil presiden sebaiknya lebih dari dua pasang untuk menjaring secara lebih terbuka putra-

putri terbaik menurut pilihan rakyat


Warga umumnya (60,7%) menginginkan agar ada lebih dari dua pasangan calon dalam pemlihan presiden

TEMUAN

• Aspirasi rakyat yang mengendaki agar pemilihan presiden tetap langsung oleh rakyat sangat tinggi. Hampir semua warga menginginkan demikian (90,3%). Yang punya pandangan agar presiden dipilih anggota MPR tidak punya dasar pada rakyat.

• Warga pada umumnya (78,2%) menginginkan agar sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional daftar calon terbuka sebagaimana diatur dalam UU sekarang, tetap dipertahankan.

• Jauh lebih banyak warga yang merasa diwakili oleh anggota DPR (46%) dibanding oleh partai politik (28,1%). Karena itu partai tidak bisa mereduksi keterwakilan rakyat sesuai dengan keinginan partai tanpa mempertimbangan hubungan unik antara pemilih dan calon.

• Ini konsisten dengan kehendak rakyat agar tetap diberlakukan sistem proporsional daftar calon terbuka, dan tingkat kepercayaan dan ikatan psikologis pemilih yang rendah pada partai politik.


TEMUAN

• Warga umumnya mengendaki agar bercermin pada pelaksanaan pemilu 2019. Rakyat tidak menerima banyak korban dari pihak pelaksana pemilu serentak 2019 (59,9%). Pemilih berharap pemilu serentak seperti 2019 tidak kembali diulang (71,8%).

• Karena itu publik juga secara umum tidak setuju pemilu legislatif dan pilpres dilakukan bersamaan tahunnya dengan Pilkada serentak pada 2024 (63,2%).

• Secara lebih spesifik mayoritas publik menginginkan Pilkada 2022 (54,8%) dan 2023 (53,7%) ketika kepala daerah terkait selesai masa tugasnya, dan tidak setuju diganti PLT yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.


TEMUAN

• Dua kali pemilihan presiden jumlah pasangan calon sama, hanya dua pasangan. Untuk membuka peluang rekrutmen pemimpin nasional secara lebih terbuka bagi munculnya calon terbaik dari masyarakat maka publik menghendaki agar pasangan calon lebih dari dua pasang, (60,7%). Ini mengindikasikan agar sistem pencalonan presiden dibuat sedemikian agar lebih membuka peluang bagi calon yang lebih banyak. Bentuknya mungkin syarat pencalonan presiden oleh partai dengan persentase kekuatan partai lebih rendah dari yang sekarang (20% dari total kursi di DPR).

• Publik juga menolak aspirasi yang berkembang agar partai politik menjadi pelaksana pemilihan umum (79,8%). Publik menghendaki agar pelaksana pemilu adalah KPU yang isinya orang-orang independen, bukan dari partai politik.


ANALISIS

PILPRES TIDAK LANGSUNG VS PILPRES LANGSUNG MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Presiden dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan dipilih langsung oleh rakyat

Pendapat kedua: Presiden dan wakil presiden seperti selama ini tetap dipilih langsung oleh rakyat


BASE Pendapat pertama Pendapat kedua TT/TJ

BASIS PARTAI 2019

PKB 9.7 8.5 87.2 4.3

Gerindra 12.6 6.9 92.1 1.0

PDIP 19.3 4.5 91.8 3.7

Golkar 12.3 6.0 92.8 1.2

NasDem 9.0 6.1 93.9 0.0

PKS 8.2 4.6 89.2 6.2

PPP 4.5 0.0 100.0 0.0

PAN 6.8 0.0 92.9 7.1

Demokrat 7.8 4.5 94.0 1.5

Lainnya 9.7 9.1 90.9 0.0


KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN

Puas 62.9 3.7 92.1 4.2

Kurang puas 35.6 8.5 87.6 3.9

TT/TJ 1.4 3.5 79.7 16.8

Pemilih partai manapun hampir semuanya menghendaki pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat,

bukan oleh anggta MPR

HANYA PILIH PARTAI VS PILIH PARTAI DAN CALON MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Dalam pemilihan umum, warga diminta hanya memilih partai. Calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut

ditentukan oleh pimpinan partai, bukan oleh pemilih langsung

Pendapat kedua: Dalam pemilihan umum, warga diminta memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai

tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai



BASIS PARTAI 2019

PKB 9.7 12.8 83.0 4.3

Gerindra 12.6 11.8 81.8 6.4

PDIP 19.3 12.4 79.2 8.5

Golkar 12.3 12.0 75.9 12.0

NasDem 9.0 3.0 93.9 3.0

PKS 8.2 15.4 80.0 4.6

PPP 4.5 16.7 83.3 0.0

PAN 6.8 14.3 71.4 14.3

Demokrat 7.8 19.4 77.6 3.0

Lainnya 9.7 25.5 74.5 0.0



Puas 62.9 11.7 77.9 10.3

Kurang puas 35.6 12.3 79.3 8.4

TT/TJ 1.4 0.0 63.5 36.5

Dukungan pada sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang didukung oleh mayoritas

pemilih di semua partai. Artinya ini merupakan aspirasi pemilih lintas partai. Juga ditemukan pada warga baik yang

puas atau tidak puas pada kinerja presiden

DIWAKILI OLEH ANGGOTA DPR VS DIWAKILI OLEH PARTAI MENURUT BASIS PARTAI

Sebagai pemilih dalam pemilihan anggota DPR, apakah Ibu/Bapak lebih merasa diwakili oleh orang yang Ibu/Bapak pilih sebagai

anggota DPR atau lebih merasa diwakili oleh partai politik asal anggota DPR tersebut? … (%)


BASE Oleh anggota DPR Oleh partai politik TT/TJ


Puas 62.9 47.6 26.9 25.5

Kurang puas 35.6 43.8 31.3 24.8

TT/TJ 1.4 30.1 0.0 69.9

BASE Oleh anggota DPR Oleh partai politik TT/TJ

BASIS PARTAI 2019

PKB 9.7 55.3 21.3 23.4

Gerindra 12.6 44.8 37.4 17.7

PDIP 19.3 49.0 23.1 27.9

Golkar 12.3 47.0 31.3 21.7

NasDem 9.0 63.6 24.2 12.1

PKS 8.2 38.5 43.1 18.5

PPP 4.5 58.3 25.0 16.7

PAN 6.8 21.4 50.0 28.6

Demokrat 7.8 50.7 31.3 17.9

Lainnya 9.7 26.3 52.2 21.5

Pemilih di hampir semua partai merasa lebih diwakili oleh anggota DPR dibanding partai politik

PENGALAMAN PEMILU SERENTAK 2019 MENURUT BASIS PARTAI Apakah Ibu/Bapak tahu bahwa pada pemilihan umum serentak 2019, memilih presiden dan juga memilih anggota DPR, banyak petugas

pemilihan umum meninggal dunia karena beban kerja yang berat? … (%)

Bila ya, apakah itu bisa dimaklumi atau tidak bisa dimaklumi? … (%)

Bila tidak bisa dimaklumi, apakah sebaiknya pemilihan umum dan pemilihan presiden serentak itu dihindari? … (%)


BASE Ya Tidak Ya, bisa dimaklumi Tidak bisa dimaklumi TT/TJ Ya, sebaiknya dihindari Tidak perlu TT/TJ

BASIS PARTAI 2019

PKB 9.7 68.1 31.9 40.6 59.4 0.0 89.5 10.5 0.0

Gerindra 12.6 73.4 26.6 30.9 69.1 0.0 63.1 32.0 4.9

PDIP 19.3 69.0 31.0 49.8 49.8 .4 72.1 25.4 2.5

Golkar 12.3 77.1 22.9 39.1 60.9 0.0 82.1 15.4 2.6

NasDem 9.0 75.8 24.2 44.0 52.0 4.0 76.9 23.1 0.0

PKS 8.2 64.6 35.4 33.3 66.7 0.0 64.3 28.6 7.1

PPP 4.5 75.0 25.0 55.6 44.4 0.0 75.0 25.0 0.0

PAN 6.8 71.4 28.6 40.0 60.0 0.0 50.0 50.0 0.0

Demokrat 7.8 70.1 29.9 36.2 61.7 2.1 69.0 31.0 0.0

Lainnya 9.7 60.1 39.9 84.8 15.2 0.0 100.0 0.0 0.0


Puas 62.9 67.9 32.1 42.8 56.5 .7 74.4 23.4 2.1

Kurang puas 35.6 69.8 30.2 33.2 66.4 .4 68.4 23.9 7.7

TT/TJ 1.4 54.0 46.0 59.2 40.8 0.0 44.8 55.2 0.0

Pemilih di hampir semua partai umumya berpandangan bahwa banyaknya korban dalam pelaksanaan pemilu

serentak 2019 tak bisa ditoleransi, dan pemilu serentak itu harus dihindari.

Demikian juga umumnya warga yang menilai positif maupun negatif terhadap kinerja presiden.

PILEG & PILPRES SERENTAK VS TIDAK SERENTAK MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden dilakukan pada waktu bersamaan, baik tanggal, bulan maupun

tahun

Pendapat kedua: Pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden dilakukan pada waktu berbeda tapi pada tahun yang sama



BASIS PARTAI 2019

PKB 9.7 38.3 55.3 6.4

Gerindra 12.6 37.9 57.1 4.9

PDIP 19.3 35.5 54.6 9.9

Golkar 12.3 43.4 50.6 6.0

NasDem 9.0 51.5 48.5 0.0

PKS 8.2 29.2 63.1 7.7

PPP 4.5 50.0 50.0 0.0

PAN 6.8 28.6 57.1 14.3

Demokrat 7.8 41.8 58.2 0.0

Lainnya 9.7 19.5 71.3 9.2



Puas 62.9 37.8 53.0 9.2

Kurang puas 35.6 33.8 57.8 8.5

TT/TJ 1.4 24.1 27.1 48.8

Mayoritas pemilih partai manapun secara umum menolak Pileg dan Pilpres serentak, demikian juga

warga yang puas ataupun tidak puas dengan kinerja presiden

PILEG, PILPRES & PILKADA SERENTAK VS TIDAK SERENTAK MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan datang dilakukan bersamaan waktunya dengan pemilihan

anggota DPR dan pemilihan presiden

Pendapat kedua: Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan berbeda waktunya dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan

presiden



BASIS PARTAI 2019

PKB 9.7 29.8 66.0 4.3

Gerindra 12.6 27.6 69.0 3.4

PDIP 19.3 28.5 64.5 7.0

Golkar 12.3 26.5 68.7 4.8

NasDem 9.0 45.5 54.5 0.0

PKS 8.2 18.5 73.8 7.7

PPP 4.5 16.7 83.3 0.0

PAN 6.8 35.7 50.0 14.3

Demokrat 7.8 37.3 61.2 1.5

Lainnya 9.7 43.0 57.0 0.0



Puas 62.9 31.0 60.7 8.3

Kurang puas 35.6 25.5 68.6 5.9

TT/TJ 1.4 23.5 36.1 40.4

Mayoritas pemilih di semua partai menolak Pileg dan Pilpres dilakukan serentak dengan Pilkada

pada tahun yang sama. Demikian juga baik warga yang puas ataupun tidak puas dengan kinerja presiden.

Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Pilkada Serentak 2024 berasal dari mayoritas pemilih lintas partai.

PILKADA 2022 VS PILKADA SERENTAK 2024 MENURUT BASIS PARTAI




bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan




BASIS PARTAI 2019

PKB 9.7 63.8 29.8 6.4

Gerindra 12.6 55.7 38.4 5.9

PDIP 19.3 56.1 29.6 14.4

Golkar 12.3 61.4 28.9 9.6

NasDem 9.0 63.6 30.3 6.1

PKS 8.2 61.5 29.2 9.2

PPP 4.5 58.3 41.7 0.0

PAN 6.8 71.4 7.1 21.4

Demokrat 7.8 59.7 35.8 4.5

Lainnya 9.7 22.3 60.6 17.1



Puas 62.9 53.6 31.8 14.6

Kurang puas 35.6 57.9 31.9 10.3

TT/TJ 1.4 34.7 9.9 55.4

Mayoritas pemilih semua partai ingin ada Pilkada 2022. Demikian juga yang puas maupun tidak puas dengan kinerja

presiden.

PILKADA 2023 VS PILKADA SERENTAK 2024 MENURUT BASIS PARTAI




bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan pada 2024 bersamaan dengan pemiluhan anggota DPR dan pemilihan




BASIS PARTAI 2019

PKB 9.7 72.3 21.3 6.4

Gerindra 12.6 52.7 41.4 5.9

PDIP 19.3 54.6 31.0 14.4

Golkar 12.3 61.4 27.7 10.8

NasDem 9.0 60.6 30.3 9.1

PKS 8.2 63.1 29.2 7.7

PPP 4.5 66.7 33.3 0.0

PAN 6.8 64.3 21.4 14.3

Demokrat 7.8 59.7 34.3 6.0

Lainnya 9.7 43.8 39.1 17.1



Puas 62.9 52.2 33.2 14.6

Kurang puas 35.6 57.0 31.8 11.2

TT/TJ 1.4 34.7 9.9 55.4

Mayoritas pemilih semua partai ingin ada Pilkada 2023. Demikian juga yang puas maupun tidak puas dengan kinerja

presiden.

PILPRES 2 PASANGAN VS LEBIH DARI 2 PASANGAN MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Pasangan calon presiden-wakil presiden sebaiknya dua pasang saja supaya lebih sederhana

Pendapat kedua: Pasangan calon presiden-wakil presiden sebaiknya lebih dari dua pasang untuk menjaring secara lebih terbuka putra-

putri terbaik menurut pilihan rakyat




Puas 62.9 36.7 57.8 5.5

Kurang puas 35.6 28.1 65.9 6.0

TT/TJ 1.4 26.1 57.1 16.8


BASIS PARTAI 2019

PKB 9.7 44.7 53.2 2.1

Gerindra 12.6 34.0 63.5 2.5

PDIP 19.3 34.6 59.4 5.9

Golkar 12.3 45.8 49.4 4.8

NasDem 9.0 45.5 54.5 0.0

PKS 8.2 21.5 72.3 6.2

PPP 4.5 50.0 50.0 0.0

PAN 6.8 42.9 50.0 7.1

Demokrat 7.8 31.3 68.7 0.0

Lainnya 9.7 33.8 66.2 0.0

Pemilih partai manapun umumnya menginginkan agar pasangan calon presiden lebih dari dua

ANGGOTA KPU DARI PARTAI VS ANGGOTA KPU INDEPENDEN MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Partai politik sebagai peserta pemilu juga menjadi penyelenggara pemilu sehingga anggota Komisi Pemilihan Umum

(KPU) adalah orang-orang dari partai politik

Pendapat kedua: Partai politik tetap sebagai peserta pemilu sedangkan penyelenggara pemilu adalah KPU yang anggotanya adalah

orang-orang independen (bukan orang partai) yang dipilih pemerintah dan DPR seperti selama ini



BASIS PARTAI 2019

PKB 9.7 12.8 78.7 8.5

Gerindra 12.6 9.4 85.7 4.9

PDIP 19.3 12.1 78.3 9.6

Golkar 12.3 16.9 74.7 8.4

NasDem 9.0 12.1 84.8 3.0

PKS 8.2 7.7 86.2 6.2

PPP 4.5 8.3 91.7 0.0

PAN 6.8 14.3 71.4 14.3

Demokrat 7.8 10.4 83.6 6.0

Lainnya 9.7 15.6 58.9 25.5



Puas 62.9 9.8 80.2 10.0

Kurang puas 35.6 12.0 80.0 8.1

TT/TJ 1.4 0.0 60.0 40.0

Mayoritas pemilih partai manapun menginginkan agar anggota KPU dari independen, bukan orang partai.

Demikian juga warga yang puas atau tidak puas dengan kinerja presiden.

TEMUAN

• Partai punya pandangan berbeda-beda terkait dengan UU pemilihan umum, pemilihan presiden dan Pilkada.

• Ada partai yang cenderung punya pandangan agar presiden dipilih oleh anggota MPR, bukan dipilih oleh rakyat secara langsung. Pandangan ini tak didukung mayoritas pemilih partai manapun, termasuk PDI Perjuangan.

• Pemilih pada umumnya, apapun partai yang dipilihnya, ingin mempertahankan sistem pemilihan anggota DPR dengan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti dalam UU yang sekarang, termasuk pada umumnya pemilih PDI Perjuangan.

• Pemilih pada umumnya, partai manapun yang mereka pilih pada pemilu 2019, tidak membenarkan pelaksanaan pemilu 2019 yang banyak menimbulkan korban meninggal maupun sakit karena beban petugas yang berlipat, dan berharap pemilu serentak itu tidak diulang lagi.


TEMUAN

• Berkaca dari pengalaman pemilu serentak 2019 itu pula pemilih partai pada umumnya, apapun partainya, tidak mendukung Pileg, Pilpres, Pilkada serentak pada tahun yang sama 2024. Pemilih PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, PPP, dan PAN umumnya menolak keserempakan tersebut.

• Pemilih partai manapun pada pemilu 2019 umumnya menginginkan pasangan calon presiden-wakil presiden lebih dari dua pasang, supaya ada kesempatan lebih terbuka untuk mendapat pasangan yang lebih baik.

• Di samping itu, anggota pemilih patai manapun ingin agar anggota KPU bukan dari partai politik.


KESIMPULAN

KESIMPULAN

Preferensi publik terhadap demokrasi cukup tinggi (71,9%), namun ada penurunan kinerja demokrasi sebagaimana terlihat dari penurunan kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi dalam setahun terakhir.

Untuk memperbaiki kinerja demokrasi dalam prakteknya sebagian ditentukan oleh UU pemilu yang mendukung bagi perbaikan kinerja tersebut: Sejauh mana UU itu mencerminkan rasa keterwakilan pemilih di tingkat elite politik? Sejauh mana pandangan dan kebijakan-kebijakan yang diinginkan anggota DPR dan pemerintah mencerminkan keinginan dari pemilih nasional pada umumnya?

Di DPR pembuatan UU terkait pemilu sangat ditentukan oleh pandangan dan sikap partai politik. Sementara itu partai merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya dibanding lembaga-lembaga publik lainnya. Terlalu sedikit warga yang punya ikatan psikologis yang positif dengan partai politik. Setelah partai, DPR dan DPD adalah lembaga yang juga kurang dipercaya publik. Ini merupakan sumber bagi tidak stabil dan tidak baiknya kinerja demokrasi kita.


KESIMPULAN

Karena tingkat kepercayaan pada partai dan pembuat UU di DPR rendah maka UU yang dibuat harus memperhatikan apa yang publik inginkan. Tidak cukup hanya bersandar pada pertimbangan teknokratik para legislator karena di antara mereka sendiri tidak ada konsensus untuk isu-isu strategis terkait UU pemilihan umum. Dalam situasi perbedaan pandangan elite ini maka pandangan publik nasional menjadi mendesak diperhatikan untuk sejumlah isu dasar dan strategis terkait UU pemilihan umum dan Pilkada.

Paran legislator harus memperhatikan bahwa:

1. Ide di sebagian elite politik agar presiden dipilih MPR bertentangan dengan aspirasi hampir semua rakyat Indonesia (90,3%).

2. Ide agar sistem pemilu dirubah dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup ditentang oleh sebagian besar pemilih nasional (78,2%)

3. Rakyat umumnya lebih merasa terwakili orang (anggota DPR) (46%) dari pada partai politik (28%). Ini mengindikasikan bahwa hubungan pemilih dengan orang (anggota DPR) lebih kuat daripada dengan partai.


KESIMPULAN

4. Rakyat umumnya tidak bisa memaklumi banyak korban di pihak penyelenggara pemilu serentak 2019 lalu, dan karena itu pemilih umumnya menolak pemilu memilih anggota legislatif dan pemilihan presiden dilakukan serentak (54,3%).

5. Pemilih pada umumnya (63,2%) tidak setuju pemilu, pilpres, dan Pilkada dilakukan serentak dalam tahun yang sama pada 2024

6. Pemilih nasional umumnya (54,8%) ingin ada Pilkada 2022 untuk daerah yang kepala daerah yang berakhir masa tugasnya pada tahun tersebut.

7. Pemilih nasional umumnya (53,7%) ingin ada Pilkada 2023 untuk daerah yang kepala daerahnya berakhir pada tahun tersebut.

8. Pemilih pada umumnya (60,7%) berharap pasangan calon presiden lebih dari dua pasang untuk memperbesar peluang rekrutmen pemimpin nasional lebih baik. Karena itu threshold sebagai syarat pencalonan untuk menjadi calon presiden oleh partai harus dibuat sesuai dengan tujuan tersebut.

9. Publik umumnya (79,8%) tidak setuju anggota KPU sebagai penyelenggara Pemilu berasal dari partai politik.


KESIMPULAN

Sembilan sikap pemilih nasional tersebut di dukung oleh mayoritas pemilih di semua partai, baik di partai-partai koalisi pendukung pemerintah maupun partai-partai di luar koalisi tersebut. Artinya semua sikap itu tidak partisan, melainkan multipartisan.

Kesembilan sikap pemilih itu didukung baik oleh pemilih yang merasa puas ataupun tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Ini mengindikasikan bahwa sikap itu tidak dipengaruhi oleh dukungan atau penolakan terhadap presiden Jokowi.

Dalam kondisi hubungan psikologis antara pemilih dan partai tidak erat, dan dalam keadaan tingkat kepercayaan pada patai rendah, UU pemilu harus memperhatikan unsur orang (anggota DPR atau presiden) bukan institusi (partai) untuk memperkuat keterwakilan rakyat di politik nasional. Bila tidak demikian, rakyat akan merasa tidak diwakili.

Sumber ketidakpercayaan publik pada partai akibat dari kinerja masing-masing partai, terutama lemahnya demokrasi di hampir semua internal partai politik.


J l . C i s a d a n e N o . 8 , M e n t e n g – J a k a r t a P u s a t

T e l p : ( 0 2 1 ) 3 1 9 2 7 9 9 6 / 9 8 , F a x : ( 0 2 1 ) 3 1 4 3 8 6 7

W e b s i t e : w w w . i n d i k a t o r . c o . i d

TER IMA KAS IH

aspirasi publik terkait undang- undang pemilihan …...calon tidak mutlak menentukan kemenangan...

Documents