Upload File

jdih.kpu.go.id · ayat (3) peraturan komisi pemilihan umum nomor 16 tahun 2017 tentang penataan...

  • Home
  • Documents
  • jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
30

Upload: lyngoc

Post on 15-Aug-2019

232 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 2: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 3: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 4: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 5: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 6: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 7: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 8: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 9: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 10: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 11: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 12: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 13: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 14: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 15: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 16: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 17: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 18: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 19: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 20: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 21: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 22: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 23: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 24: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 25: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 26: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 27: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 28: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 29: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Page 30: jdih.kpu.go.id · ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA DAERAH YANG

jdih.kpu.go.id 22... · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - jdih.kpu.go.id Nomor 12 Tahun 2015.pdf · Pemilu tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 pada tanggal 13 Juli 2015, telah

jdih.kpu.go.id...KEP BARAT KEPULAU BANGKA BELITUNG (10 Kursi) BELITUNG 1 6 KEPI-J I-JAN B GKAB BELITUNG TWUR KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI

jdih.kpu.go.id 32 Th 2008 - Pokja Pengembalian... · a. Menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan pengembalian logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN …jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Rancangan Peraturan KPU tentang... · KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ... 6. Panitia Pemilihan Kecamatan,

jdih.kpu.go.id Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

SALINAN - jdih.kpu.go.id · Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 (Berita

jdih.kpu.go.id · Palangka Raya KALIMANTAN TIMUR 6 (12 Kursi) KUTAI KALIMANTAN TIMUR 4 KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN

2 - jdih.kpu.go.id 82_final.pdf · DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. ... KPU RI, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat . . . - 3 - bersifat nasional, tetap,

KOMISI PEMILIHAN UMUM - jdih.kpu.go.id No. 02 ttg... · Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara

jdih.kpu.go.id Peresmian Ketua Panitia Pemilihan... · Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Urnum, Sekretariat Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id KPU / Tahun 2016, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Urnum Daerah Istimewa Periode 2013-2018; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Urnum Republik

jdih.kpu.go.id Utara.pdf · di wilayah provinsi kalimantan utara ... batas provinsi daerah pemilihan: malinau 1 malinau kota malinau utara mentarang mentarang hulu sunga tubu 2 barat

jdih.kpu.go.id 09 Th 2008 - Pokja distibusi... · 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

SALINAN - jdih.kpu.go.id 023 PEDOMAN TEKNIS...Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat

TINJAUAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERSIH …/Tinjauan... · proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Sumber data penelitian ... hukum yang berjudul ”TINJAUAN PEMILIHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - jdih.kpu.go.id 1066 THN 2018.pdf · - 3 - 12. H. RUSLAN ABDUL GANI Tidak Memenuhi Syarat karena Daerah Pemilihan tidak memenuhi persentase 30% perempuan

jdih.kpu.go.id No. 55 Tahun 2019.pdf · payakumbuh kab. limapuluh kota 33,3 % keterwakilan erem uan dan memenuhi enem atann a daerah pemilihan sumatera barat 6 mumaizer dt.gamuak,

jdih.kpu.go.id Kepri.pdf · di wilayah provinsi kepulauan riau dalam pemilihan umum tahun 2019 ketua komisi pemilihan umum republik indonesia, salinan menimbang mengingat

jdih.kpu.go.id · DAN HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI, Menimbang ... Republik Indonesia

BAHAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN …jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/6._draft_pkpu_badan_ad_hoc_uji... · KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ... pedoman teknis KPU

jdih.kpu.go.id 06 Th 2008 - Tim Pemeriksa... · Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dengan Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang

jdih.kpu.go.id SK No...Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pernilihan Umum Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Sistem Pemilihan Kepala Daerah

KPU - Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2017 · KPU - Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2017

S A L I N A N - jdih.kpu.go.id · Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan K

jdih.kpu.go.id SK DATA... · bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa secara transparan dan akuntabel, perlu diselenggarakan pemenuhan

2 - jdih.kpu.go.id 51 THN 2018.pdf · 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum ... keserentakan Pemilu Legislatif dan

jdih.kpu.go.id · Membentuk Panitia Rapat Kerja Teknis Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sumedang Tahun

2 - jdih.kpu.go.id PKPU 6 2016 BARU.pdf · Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan: 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum

jdih.kpu.go.id · nomor tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota di

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI … all.pdf · penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam pemilihan umum tahun 2014

jdih.kpu.go.id · 2017-06-20 · SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ... 082/Kpts/SesDIY.013/111/2017, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di

jdih.kpu.go.id QðHAN U KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: 04/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN