aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah (4/4)

25
www.nawasis.com Pengantar Sistem Pengelolaan Sampah Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan dan Peran Masyarakat (4/4) Seri Belajar Mengelola Sampah dengan Efektif Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah

Upload: joy-irman

Post on 21-Jun-2015

3.804 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah

TRANSCRIPT

Page 1: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Pengantar Sistem Pengelolaan Sampah Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan dan Peran Masyarakat (4/4)

Seri Belajar Mengelola Sampah dengan Efektif

Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah

Page 2: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek-aspek Pengelolaan Sampah

Page 3: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

ASPEK KELEMBAGAAN/ORGANISASI Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah

Page 4: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Kelembagaan Kondisi dan permasalahan saat ini (1/2)

• Sebagian besar institusi pengelola adalah berbentuk Dinas, Suku Dinas, Seksi, Sub Seksi dimana belum ada pemisahan antara operator dan regulator;

• Struktur organisasi yang ada belum ditunjang dengan kapasitas (jumlah dan kualitas SDM) yang memadai sesuai dengan kewenangannya;

Page 5: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Kelembagaan Kondisi dan permasalahan saat ini (2/2)

• Tata laksana kerja belum jelas antara bagian administrasi dan pelaksana teknis lapangan, termasuk kewenangan penarikan retribusi serta pengalokasian anggaran untuk pendanaan investasi;

• Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait yang ada di lapangan.

Page 6: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Kelembagaan Kondisi yang diharapkan (1/3)

• Kelembagaan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah adalah kelembagaan yang sesuai dengan amanat – PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

– PP 41/2007 tentang Pemerintahan Daerah,

– PP 23/2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

– Permendagri 61/2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Page 7: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Kelembagaan Kondisi yang diharapkan (2/3)

• Perangkat peraturan tersebut digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kelembagaan pengelolaan sampah, antara lain memisahkan regulator dan operator pengelola sampah, misalnya membentuk UPTD atau kerjasama dengan swasta sebagai operator;

• Peningkatan kualitas SDM melalui training dan rekruitmen SDM untuk jangka panjang sesuai dengan kualifikasi bidang keahlian persampahan/manajemen.

Page 8: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Kelembagaan Kondisi yang diharapkan (3/3)

• Untuk pengelolaan sampah lintas daerah: – lintas kabupaten/kota, dapat dibentuk lembaga pengelola di

tingkat provinsi, sedangkan untuk

– lintas provinsi, dapat dibentuk lembaga pengelola di tingkat nasional.

Page 9: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

ASPEK PEMBIAYAAN Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah

Page 10: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Pembiayaan Kondisi dan permasalahan pembiayaan (1/2)

• Keterbatasan biaya, termasuk sumber pendanaan, untuk investasi dan operasi/pemeliharaan mengakibatkan pelayanan pengelolaan sampah yang tidak optimal;

• Belum terciptanya iklim yang kondusif untuk kerjasama dengan swasta (Berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur);

Page 11: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Pembiayaan Kondisi dan permasalahan pembiayaan (2/2)

• Tarif/retribusi sampah – belum didasarkan pada perhitungan dan pendataan

(klasifikasi wajib retribusi) yang memadai dan

– realisasi penarikan retribusi masih rendah (rata-rata nasional : 20%).

Page 12: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Pembiayaan Pembiayaan yang diharapkan (1/2)

• Investasi yang lebih memadai yang didasarkan pada kebutuhan dan peningkatan sarana prasarana, kapasitas SDM, serta kampanye dan edukasi bidang persampahan;

• Biaya operasi dan pemeliharaan yang mencukupi untuk kebutuhan pengoperasian sarana prasarana persampahan yang perhitungannya didasarkan pada kebutuhan alternatif pengoperasian seluruh kegiatan penanganan sampah dari sumber sampai TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah untuk jangka panjang;

Page 13: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Pembiayaan Pembiayaan yang diharapkan (2/2)

• Tarif atau retribusi yang disusun berdasarkan – struktur/klasifikasi wajib retribusi (cross subsidi),

– kemampuan daerah,

– kemampuan masyarakat

– dapat mencukupi kebutuhan operasional pengelolaan sampah (mengarah pada pola cost recovery);

• Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan persampahan;

Page 14: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Pembiayaan Pembiayaan yang diharapkan (2/2)

• Pendapatan dari penarikan tarif atau retribusi harus terkoordinasi dan tercatat secara baik dan transparan serta diinvestasikan kembali untuk kepentingan pengelolaan sampah.

Page 15: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

ASPEK PERATURAN Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah

Page 16: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Peraturan Kondisi dan permasalahan saat ini

• Beberapa daerah belum memiliki Perda terkait Institusi, Retribusi dan Ketentuan Penanganan Persampahan;

• Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai Perda bidang persampahan;

• Belum adanya penerapan sanksi atas pelanggaran dalam bidang persampahan.

Page 17: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Peraturan Kondisi yang diharapkan (1/2)

• Pemerintah daerah memiliki Perda yang terdiri dari Perda Pembentukan Institusi,

• Perda Ketentuan Penanganan Persampahan dan Perda Retribusi, dimana substansi materi Perda harus cukup menyeluruh, tegas dan dapat diimplementasikan untuk jangka panjang (20 tahun);

Page 18: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Peraturan Kondisi yang diharapkan (2/2)

• Penerapan Perda tersebut – perlu didahului dengan sosialisasi, uji coba dikawasan tertentu dan

penerapan secara menyeluruh.

– perlu kesiapan aparat dari mulai kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;

• Evaluasi Perda perlu dilakukan setiap 5 tahun untuk menguji tingkat kelayakannya.

Page 19: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

ASPEK PERAN MASYARAKAT Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah

Page 20: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Peran Serta Masyarakat Kondisi dan permasalahan saat ini

• Kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah masih rendah;

• Masyarakat belum terinformasikan tentang berbagai peraturan, pedoman, SOP yang ada dalam pengelolaan sampah;

• Kurang mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

• Kurangnya komunikasi

Page 21: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Aspek Peran Serta Masyarakat Kondisi yang diharapkan

• Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui antara lain kampanye, sosialisasi dan edukasi bidang persampahan;

• Mensosialisasikan dan menyebarluaskan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) persampahan yang ada;

• Perlu dibentuk forum komunikasi sebagai media antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Page 22: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Referensi

PERSAMPAHAN Materi Diseminasi dan

Sosialisasi Keteknikan Bidang Penyehatan Lingkungan

Permukiman (PLP), Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum

Page 23: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

www.nawasis.com

Daftar Modul & Materi Sistem dan Manajemen Persampahan

• Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah

• Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah

– Rencana Induk Persampahan

– Studi Kelayakan Persampahan

• Penanganan Sampah di Sumber Sampah

• Pengangkutan Sampah

• Pengolahan Sampah

• Penerapan 3R di Permukiman

• Pemrosesan Akhir Sampah

Dapatkan seluruh modulnya dan ikuti

pelatihannya di :

www.nawasis.com

Page 24: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

Page 24

Websites Pilihan : Nawasis.Com, Sanitasi.Net, Sanitasi.Org PenataanRuang.Com

Page 25: Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)

Page 25

Contact

Joy Irman Indonesian Institute for Infrastructure Studies

[email protected]