ASPEK HUKUM OBLIGASI PEMERINTAH

oleh

BIRO HUKUM BAPPEBTI

Ketua:

SRI HARIYATI

ANGGOTA:

HIMAWAN PURWADI

YOVIAN ANDRI P

DEAFANI PERDANA

JAKARTA JULI 2014, BIRO HUKUMBAPPEBTI

ASPEK HUKUM OBLIGASI PEMERINTAH

I. Obligasi Pemerintah Pada UmumnyaPemerintah mendapatkan uang atau dana untuk pengeluarannya dengan menerbitkan surat hutang di pasar uang dan pasar modal. Pemerintah memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk membayar bunga dari dana pinjamannya, dan hal itu disebabkan karena pemerintah memiliki sedikit batasan dalam kemampuannya menciptakan uang. Alasan ini yang menyebabkan surat hutang negara (treasury securities) dianggap aman dari default atau ketidakmampuan membayar kewajiban. Keadaan tidak mampu membayar bunga dan pokok tampaknya tidak mungkin terjadi, menimbang pemerintah tidak hanya dapat mencetak uang, tapi juga meningkatkan pajaknya kepada masyarakat. Sebuah pemerintahan dapat menerbitkan beberapa macam surat hutang, dari yang jatuh temponya beberapa hari sejak diterbitkan hingga yang umurnya mencapai tiga puluh tahun.

1. Jenis Surat Hutang NegaraSurat hutang negara yang dikenal khususnya di Amerika, dikelompokan menjadi tiga kelas: Treasury Bills, Notes, dan Bonds.

a. Treasury Bills (T-Bills)

T-Bills merupakan sekuritas jangka pendek, yaitu yang diterbitkan kurang atau sama dengan satu tahun, yang dapat jatuh tempo per tiga bulan, per enam bulan, dan per tahun. Sekuritas ini diterbitkan tanpa adanya kupon, dan diterbitkan dengan diskon, yaitu nilainya dibawah nilai parinya, kemudian ditebus pada saat jatuh tempo sebesar nilai parinya. Diskon disini mengantikan bunga yang biasa diterima dari surat hutang lain seperti obligasi, bahkan penentuan bunga pasar yang berlaku (yield) didasarkan dari perhitungan diskon ini. Sekuritas ini dianggap paling aman sebab dijamin oleh pemerintah yang menerbitkan sekuritas ini.

b. Treasury Notes (T-Notes)

Di Amerika sekuritas ini disebut Treasury notes, jika surat hutang negara itu jatuh temponya antara satu tahun hingga sepuluh tahun. Tidak seperti T-Bills, T-Notes memiliki kupon dan membayar bunga yaitu dua kali setahun, selain itu sekuritas ini tidak dapat ditebus sewaktu-waktu (noncallable).

Sekuritas ini diterbitkan secara berkala dan dalam siklus yang teratur.Di Amerika biasanya sekuritas ini ditebus pada bulan Febuari, Maret, Agustus, dan November.Kemudian biasa diadakan pendanaan kembali (refinancing) sebulan setelah bulan penebusan.

c. Treasury Bonds (T-Bonds)

Di Amerika sekuritas ini disebut T-Bonds, jika jatuh temponya lebih dari sepuluh tahun, yaitu hingga mencapai tiga puluh tahun. Pada dasarnya sekuritas ini sama dengan T-notes, namun salah satu perbedaannya bahwa beberapa obligasi dapat ditarik dan ditebus sebelum jangka waktunya habis pada nilainya parinya. Penarikan obligasi tersebut biasanya terjadi lima tahun sebelum masa jatuh temponya habis. Keduanya T-Notes dan T-Bonds dikategorikan kedalam surat hutang jangka panjang karena jatuh temponya melebihi satu tahun.

2. Resiko Investasi Surat Hutang NegaraResiko kredit dan resiko untuk terjadinya default dapat dikatakan tidak ada, hal ini karena sekuritas ini merupakan langsung tanggung jawab pemerintah. Dengan tingkat resiko yang rendah ini menyebabkan harga pasar obligasi pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar obligasi perusahaan.

Surat utang negara bebas dari resiko keadaan (event risk) dan juga resiko penarikan (call Risk), jika berinvestasi pada obligasi yang bukan merupakan objek untuk ditarik sewaktu-waktu (callable). Walaupun dapat dikatakan obligasi merupakan sekuritas dengan pendapatan yang tetap, namun obligasi pemerintah terpengaruh oleh resiko bunga.Harga obligasi bereaksi atas perubahan tingkat suku bunga dan juga jangka waktu jatuh tempo obligasi. Dimana sesuai dengan pengertian duration, maka semakin lama jangka waktu jatuh tempo sebuah obligasi, semakin berfluktuasi pula tingkat harganya terhadap perubahan bunga, demikian pula jika jangka waktu jatuh temponya pendek, maka fluktuasi akibat tingkat bunga akan semakin rendah. UNTUK ITU PERLU ADANYA LINDUNG NILAI ATAS ADANYA RESIKO BUNGA DIMAKSUD.3. Keuntungan Dan Kelemahan Obligasi PemerintahDalam berinvestasi dalam obligasi pemerintah T-Bonds atau dalam T-Notes ada beberapa keuntungan dan juga kerugian. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian dibawah ini:

a. Keuntungan Obligasi Pemerintah:

Tidak ada resiko kredit dan wanprestasi, karena merupakan kewajiban langsung pemerintah.

Jangka waktu jatuh temponya yang panjang.

Dibeberapa negara bunga yang diterima biasanya bebas dari pajak.

Lancar dan mudah diperdagangkan jika memiliki pasar sekunder yang aktif.

Biaya transaksi dapat dihindari jika membeli langsung dari penerbit yaitu pemerintah.

Selisih markups dari obligasi yang diperdagangkan terendah dibanding sekuritas yang berpenghasilan tetap.

b. Kelemahan Obligasi Pemerintah:

Tingkat bunga pasar obligasi lebih rendah dibanding dengan tingkat bunga pasar obligasi perusahaan.

Tidak melindungi terhadap kenaikan inflasi. Kehilangan daya beli dan investasi jika tingkat inflasi melebihi tingkat bunga obligasi.

Untuk obligasi yang jangka waktu jatuh temponya panjang, terdapat resiko bunga. Jika tingkat bunga di pasar meningkat setelah obligasi lama dibeli, maka harga pasar obligasi ini akan turun. Investor akan kehilangan sebagian besar nilai investasinya jika ternyata mereka terpaksa menjual obligasinya sebelum tanggal jatuh tempo.

Bunga pasar yang sangat fluktuatif, dimana tingkat bunga obligasi dapat berubah menjadi lebih tinggi padahal jangka waktu jatuh temponya sama.

4. Pelaku Pasar Dalam Obligasi PemerintahDi Amerika pasar surat berharga pemerintah tidak memiliki tempat sentral dimana perdagangan berlangsung, tetapi pasar yang terjadi adalah pasar yang berupa jaringan dari berbagai partisipan. Lokasi partisipan itu berada hampir diseluruh Amerika dan negara-negara lain yang melakukan jual-beli sekuritas yang dikeluarkan pemerintah Federal Amerika Serikat.

Seperti layaknya yang terjadi pada bursa saham, partisipan yang terkait dengan hal di atas memiliki peran dan kapasitas yang berbeda, serta menaati peraturan yang spesifik dan diterima. Terdapat beberapa pemain dalam pasar obligasi pemerintah, yitu Primary dealer, government securities brokers, government securities customers, dan Federal reserve system.

a. Primary DealersPrimary Dealer adalah perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk memasarkan ke publik semua sekuritas yang dikeluarkan pemerintah, melakukan penawaran dan kesepakatan langsung dengan Federals Reserve Bank of New Yorks Open Market Trading Desk. Dengan kata lain Primary Dealer adalah lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah, untuk secara aktif melakukan penawaran (bid) obligasi pemerintah di pasar perdana, Primary Dealer juga dapat berperan sebagai pengerak pasar (market maker) di pasar sekunder dengan memberikan kuotasi harga dua arah (bid dan offer prices).Perusahaan yang dikategorikan sebagai Primary Dealer harus terdaftar dan merupakan anggota dari Primary Dealer Association.

Perusahaan yang yang menjadi Primary Dealer sangat terkait erat dengan Federal Reserve Banks of New York, hubungan erat itu tercermin dengan adanya sambungan langsung antara meja perdagangan milik primary dealer dengan milik Bank Federal di New York. Dengan itu perusahaan terpilih sebagai salah satu perusahaan dealer yang dapat melakukan kesepakatan langsung dengan Bank Federal dan juga dengan para perantara (brokers).Primary dealer yang ada dapat dibagi menjadi tiga jenis:

Full-service securities firm, yang memiliki kegiatan utama berkaitan dengan sekuritas berpenghasilan tetap, termasuk pula sekuritas milik pemerintah.

Commercial Bank, statusnya sebagai Bank komersial mencegah Bank itu melakukan jual-beli sekuritas yang dikeluarkan perusahaan, jadi jasa yang dapat diberikan terbatas pada sekuritas yang diterbitkan pemerintah.

Specialist Government Dealer, merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya hanya terbatas pada satu pasar yaitu perdagangan sekuritas pemerintah.

b. Government Securities BrokersBrokers merupakan perusahaan yang bertindak sebagai perantara dari dealers, memberikan mereka informasi tentang penawaran terbaik terhadap seluruh sekuritas, dan melakukan perdagangan dengan dealer yang lain. Brokers melayani sebagai saluran antara para primary dealers, dan melakukan bisnis hanya dengan dealers.

Semua brokers mengelola sebuah jaringan yaitu berupa informasi yang ditampilkan dalam sebuah layar yang terdapat pada meja perdagangan dealers. Informasi ini hanya boleh diketahui oleh primary dealers. Dengan melihat layar yang disediakan oleh broker maka dealer dapat menentukan secara akurat dimana pasar dan berapa penawaran yang harus dilakukannya.

c. Government Securities CustomersPada dasarnya pihak manapun yang melakukan perdagangan pada sekuritas pemerintah, yang tidak dapat dikategorikan sebagai primary dealer atau broker, dianggap sebagai customers (pelanggan). Pelanggan dapat berupa bank komersil, pension plan (perusahaan dana pensiun), perusahaan asuransi, yang pasti mereka memiliki kebutuhan yang sama yaitu: mereka memiliki uang dan mereka ingin menginvestasikannya, dan salah satunya kedalam sekuritas pemerintah.

d. Federal Reserve SystemSatu pelaku dalam pasar sekuritas pemerintah adalah Federal Reserve System diwakili oleh Federal Reserve Bank of New York, sebagai implementator kebijakan keuangan, yaitu dengan melakukan penambahan atau penarikan sekuritas pemerintah yang ada dipasar. Kebijakan keuangan ini akan sangat mempengaruhi harga sekuritas yang ada dipasar, sehingga dikenal sebuah komunitas yang menamakan dirinya sebagai Fed watcher, yang menilai kebijakan-kebijakan tersebut serta melakukan analisis dampak kebijakan tersebut kepada pasar.

Institusi lain yang terlibat dalam pasar surat berharga Amerika Serikat (AS) adalah Bureau of the Public Debt, yang berada di lingkungan departemen keuangan AS (US Treasury Department) yang secara organisatoris dibawah Fiscal Assistant Secretary. Tugas dari Bureau of the Public Debt adalah meminjam dana dari masyarakat pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dana Pemerintah Federal dengan biaya minimum dan menatausahakan rekening dari penjualan surat utang, khususnya transaksi retail yang melalui sarana Treasury Direct Electronic Services (TDES). Surat berharga yang diterbitkan oleh intansi ini adalah Bills, Notes, dan Bonds. Biro ini juga mengatur proses lelang dari surat berharga tersebut.

II. Obligasi Pemerintah Indonesia

Penerbitan Obligasi pemerintah Indonesia pada masa krisis memiliki latar belakang yang berbeda dengan penerbitan obligasi pemerintah pada umumnya, yang biasanya diterbitkan untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang terjadi akibat pembiayaan pembangunan nasional atau untuk membiayai suatu program pembanguan tertentu. Di Indonesia sejarah penerbitan obligasi pemerintah dimulai pada saat krisis moneter 1998, dimana atas saran dari International Monetary Fund (IMF), Pemerintah Indonesia melakukan rekapitalisasi perbankan demi menghindari kebangruktan perbankan nasional. Rekapitalisasi tersebut terpaksa harus dilakukan agar perbankan nasional kembali dapat dipercaya dunia usaha, dan agar dapat kembali melaksanakan fungsi intermediasi dengan baik. Rekapitalisasi perbankan pada waktu itu yang memakan biaya yang sangat besar dilakukan melalui PP Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum.

Dengan kekuatan PP Nomor 84 Tahun 1998 tersebut, Pemerintah menerbitkan Obligasi Rekapitalisasi Perbankan yang kemudian diberikan kepada bank-bank yang akan direkapitalisasi. Perbankan yang menerima Obligasi Rekapitalisasi dimaksud membukukannya sebagai surat berharga di dalam neraca dan tujuan utamanya adalah untuk memenuhi program restrukturisasi dan penyehatan sektor perbankan, termasuk membiayai penyertaan pemerintah pada Bank Umum. Demikian pula obligasi dalam negeri yang pernah diterbitkan antara tahun 1950 hingga tahun 1964, penerbitan obligasi dikedua periode ini memiliki alasan yang tertentu, oleh sebab itu disebut special purposed bond.Obligasi Pemerintah Indonesia Yang Pernah Beredar

Pemerintahan Indonesia sebelumnya juga pernah mengeluarkan obligasi-obligasi negara dalam negeri yaitu antara periode 1950 sampai dengan 1964. Alasan penerbitan obligasi-obligasi dalam negeri tersebut adalah untuk menutup kebutuhan anggaran dalam rangka menata perekonomian negara, karena pemerintah dihadapkan kepada inflasi serta kesulitan anggaran dalam melaksanakan kegiatan perekonomian.

Obligasi-obligasi Negara Dalam Negeri yang pernah diterbitkan dan diedarkan kepada masyarakat ada lima jenis:

a. 3% Pinjaman Obligasi Republik Indonesia 1950;

b. 6% Pinjaman Obligasi Berhadiah;

c. 3,5% Pinjaman Obligasi Konsolidasi;

d. Resepis 6% Pinjaman obligasi Pembangunan 1964;

e. Resepis 15% Pinjaman Obligasi Konfrotasi 1964.

Obligasi Pemerintah Akibat Restrukturisasi Perbankan

Sebagai akibat dari krisis moneter yang dimulai tahun 1997, yang berdampak pada terpuruknya perbankan Indonesia, maka sejak 1998 pemerintah terpaksa menerbitkan berbagai surat hutang terutama obligasi untuk membiayai program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan. Penerbitan obligasi ini menandai era baru dimulainya obligasi negara dalam negeri, dimana setelah sebelumnya era obligasi tahun 1950 sampai dengan 1964 telah telah melalui tahap pelunasan dan pemusnahan.

Obligasi Pemerintah Republik Indonesia untuk rekapitalisasi Bank (Obligasi Pemerintah) merupakan surat utang tanpa syarat (unconditional debts) dari Negara Republik Indonesia dalam denominasi Rupiah, dan pada saat jatuh tempo dilunasi pada nilai par. Obligasi tersebut diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Konsultasi tersebut diperlukan agar penerbitan surat utang negara tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter sehingga pelaksanaan penjualan surat utang tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan yang diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah.

Selain itu sebelum menerbitkan surat utang negara, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan diwajibkan untuk berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu konsultasi dengan komisi yang membidangi Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.

1. Jenis Obligasi Pemerintah Obligasi Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yaitu No. 183/KMK.017/1999Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yaitu No. 183/KMK.017/1999 Obligasi pemerintah diterbitkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: obligasi berkupon tetap, obligasi berkupon variabel, dan obligasi yang diideksasi.

Sedang menurut persyaratan dan penggunaannya, obligasi yang diterbitkan terdiri dari 5 jenis, yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu:

(i) Obligasi yang diterbitkan untuk bank perserta rekapitalisasi, yaitu: Fixed Rate Bond, Variable Rate Bond, dan hedge Bond;

(ii) Obligasi yang diterbitkan untuk Bank Indonesia, yang terdiri dari: Indexed Bond yang terkait dengan program penjaminan dan Obligasi yang terkait dengan kredit program.a. Obligasi Berkupon Tetap (Fixed Rate)

Obligasi berkupon tetap atau fixed rate (FR) adalah obligasi yang memiliki suku bunga tetap dan memiliki jangka waktu jatuh tempo tergantung dari terms and condition dari masing-masing seri obligasi yang diterbitkan. Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan dibelakang yaitu setiap tanggal 15 pada bulan yang telah ditentukan. Harga penawaran adalah 100% (seratus persen) dari nilai pokok obligasi, dengan nilai nominal setiap unit obligasi adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

b. Obligasi berkupon Mengambang (Variable Rate)

Obligasi berkupon variable atau variable rate (VR) adalah obligasi yang memiliki suku bunga mengambang dan memiliki jangka waktu dari 3 hingga 10 tahun, dengan suku bunga kupon yang ditetapkan setiap tiga bulan berdasarkan tingkat bunga hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan.

Kupon atau bunga dibayarkan setiap tiga bulan pada tanggal 25 pada bulan yang ditentukan, yaitu dilakukan setiap 3 (tiga) bulan di belakang, dibayar pada tanggal 25 Februari, 25 Mei, 25 Agustus dan 25 November setiap tahun. Sama dengan obligasi berkupon tetap obligasi dengan kupon variabel memiliki masa berlaku selama-lamanya 15 (lima belas) tahun sejak tanggal penerbitan.

c. Hedge BondHedge Bond.Hedge bond adalah obligasi yang kuponnya dikaitkan dengan tingkat bunga SIBOR (Singapore interbank offered rate) 3 bulan + 2% pada pokok yang diindeks dengan perubahan kurs rupiah terhadap US$ (dollar Amerika). Obligasi ini dimaksudkan untuk menutupi posisi devisa neto (net open posisition) bank-bank rekap. Hedge bond ini diterbitkan khusus untuk bank Mandiri, dan setelah jatuh tempo obligasi jenis ini akan dikonversikan menjadi obligasi berkupon tetap (FRB) dan obligasi berkupon variabel (VRB).

d. Obligasi Yang Diindeksisasi (Indexed Bond/IB)

Selain tiga jenis obligasi di atas, diterbitkan pula obligasi yang tingkat bunganya ditetapkan pada saat penerbitan atas jumlah pokok utang yang disesuaikan secara periodik dengan tingkat inflasi yang dikenal dengan Indexed Bond.Obligasi yang diindeksisasi memiliki masa berlaku selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerbitan. Merupakan surat utang Pemerintah kepada bank Indonesia atas talangan pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada perbankan dalam kaitannya dengan program penjaminan pemerintah.

Dalam rangka penyediaan dan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Utang, yaitu SU-001 hingga SU-004 (4 seri), yang jatuh temponya antara tahun 2017 dan 2018. Bunga atas surat utang tersebut adalah sebesar 3% (tiga persen) dari pokok yang diindeks dengan inflasi berdasarkan perubahan indeks harga konsumen setiap tahun anggaran dan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan.

Surat utang ini timbul karena pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban bank umum dan bank perkreditan rakyat sesuai dengan Keppres No 26 tahun 1998 dan Keppres 120 Tahun 1998.Dalam rangka pelaksanaan program penjaminan ini, pemerintah mewajibkan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk membayar premi penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu pemerintah juga memerlukan dana cadangan yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi penghentian operasi atau kegiatan usaha bank.

e. Obligasi Dalam Rangka Kredit Program

Surat Utang Kredit Program mulanya berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), yang diberikan untuk membiayai berbagai kredit program pemerintah, disalurkan melalui bank umum dan bank perkreditan rakyat.Kredit Likuiditas ini digunakan terutama untuk pengadaan pangan, dan kegiatan-kegiatan yang menyentuh secara langsung kepada usaha kecil dan masayarakat berpenghasilan rendah.

Dalam rangka itu pemerintah melalui menteri keuangan menerbitkan surat utang kepada Bank Indonesia, sebesar Rp. 9.970.000.000,00 (sembilan trilyun sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah). Surat utang yang diterbitkan yaitu SU-005, yang jatuh temponya tahun 2009, dengan suku bunga kupon yang ditetapkan setiap tiga bulan berdasarkan tingkat bunga hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan. Dengan kata lain obligasi ini adalah obligasi dengan tingkat bunga mengambang (VRB).

Surat hutang dalam rangka program penjaminan dan kredit program bersifat tidak dapat diperdagangkan (non-tradeable), sedangkan obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan (obligasi rekap) dapat diperdagangkan (tradeable), kecuali hedge bonds. Obligasi rekap yang dapat di perdagangkan terbatas pada jenis fixed rate bond yang berseri FR dan jenis variable rate bond berseri VR.

Obligasi Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang NegaraObligasi Negara (ON) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara terdiri atas :

(i) SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon. Obligasi negara dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodic (tiga bulan sekali atau enam bulan sekali). Sementara ON tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo.(ii) Berdasarkan tingkat kuponnya ON dapat dibedakan menjadi : obligasi berbunga tetap, yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap setiap periodenya (Fixed rate bonds) dan obligasi berbunga mengambang (variable rate bonds) yang ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat bunga SBI (sertifikat bank indonesia)(iii) Berdasarkan denominasi mata uangnya (Rupiah atau Valuta Asing)(iv) Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (scripless).

(v) SUN yang saat ini beredar diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat.(vi) SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan.

2. Lembaga-lembaga Yang Terkait Dalam Obligasi Pemerintah

a. Penerbit Obligasi Pemerintah

Penerbit obligasi pemerintah untuk rekapitalisasi bank adalah Pemerintah Republik Indonesia, yaitu melalui Menteri Keuangan yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan Obligasi Pemerintah berdasarkan:

1). Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1998 mengenai Program Rekapitalisasi Perbankan, dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan tentang kewenangan Menteri Keuangan dalam menerbitkan surat utang dalam rangka pembiayaan atas penyertaan modal negara pada bank umum dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2). Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1998 mengenai Pinjaman Dalam Negeri dalam bentuk instrumen surat utang, dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa pada tahap pertama diterbitkan surat utang senilai RP. 80.000.000.000.000,00 (delapan puluh trilyun rupiah). Dan untuk penerbitan surat utang berikutnya kewenangan diberikan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kebutuhan.

3). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 183/KMK.017/1999 mengenai Penerbitan Instrumen Surat Utang dalam rangka Program Rekapitalisasi dan Penyehatan Perbankan, yang telah di amandemen dengan Keputusan Mentri Keuangan No. 564/KMK.017/1999 tertanggal 24 Desember 1999. Dalam Keputusam menteri Keuangan itu disebutkan bahwa Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Menerbitkan Surat Utang, yang selanjutnya disebut dengan obligasi, yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum dan Penyehatan Perbankan.

4). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara,Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintahdimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Menteri. Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara, Menteri terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Pemerintah mengadakan konsultasi dengan Bank Indonesia pada saat merencana-kan penerbitan Surat Utang Negara untuk satu tahun anggaran. Konsultasi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan Surat Utang Negara, agar keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter dapat tercapai. Pendapat Bank Indonesia tersebut menjadi masukan di dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah agar penerbitan Surat Utang Negara dimaksud dapat dilakukan tepat waktu dan dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah.

b. Unit Pengelolaan Obligasi

Untuk mengantisipasi perkembangan obligasi pemerintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan, terutama dengan masalah pengelolaannya, pemerintah pada bulan April 2000 membentuk Tim Debt Management Unit (DMU).Tim DMU inilah yang kemudian menjadi embrio pusat Manajemen Obligasi Negera (PMON) yang secara struktural berada dibawah sekertariat Jendral Departemen Keuangan sejak awal tahun 2001. Terbentuknya DMU berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.017/2000.Selanjutnya, Sesuai dengan Kepeutusan menteri Keuangan No. 2/KMK.01/2001, Pusat Manajemen Obligasi Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengembangan, dan pelaksanaan di bidang manajemen obligasi yang meliputi penerbitan, penjualan, pelunasan, pengadministrasian dan akuntansi obligasi, dan pengendalian risiko portofolio obligasi, serta pengembangan pasar obligasi, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberbagai negara PMON disebut Debt Management Office (DMO) memiliki fungsi utama dalam pengelolaan obligasi pemerintah yaitu:

1) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen obligasi di dalam pelaksanaan manajemen portofolio untuk mendukung tercapainya tujuan meminimalkan biaya utang, pada tingkat risiko yang terkendali

2) pengembangan dan pembinaan pasar obligasi (pasar perdana dan pasar sekunder) yang likuid dan efisien;

3) penyiapan perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan program di bidang manajemen obligasi;

4) pengolahan, pengkajian, dan penyajian data serta informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan dan perdagangan obligasi;

5) perumusan sistem pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Manajemen Obligasi Negara.Sedangkan pada saat ini PMON terdiri dari 4 (empat) bidang, dimana bidang-bidang tersebut dan tugasnya, yaitu:

1) Bidang perencanaan dan Kebijakan Obligasi memiliki tugas: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerbitan dan perdagangan obligasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kerangka kerja hukum dan regulasi perdagangan obligasi.

2) Bidang Analisis Pasar Keuangan, memiliki tugas: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan riset terhadap perkembangan pasar keuangan.3) Bidang Manajemen Portofolio, memiliki tugas: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang manajemen investasi (aset) dan pendanaan (kewajiban), serta akuntansi obligasi

4) Bidang Manajemen Sistem Informasi, mempunyai tugas: melaksanakan program komputerisasi pengolahan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan obligasiSetelah itu PMON berubah menjadi Direktorat Pengelolaan SUN (DPSUN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004. Seiring dengan proses reorganisasi ditubuh Kementerian Keuangan, pada tahun 2006 organisasi ini berkembang menjadi setingkat eselon I berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 dengan nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 143.1/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.Adapun tugas DJPU yang terkait dengan pengelolaan SUN ialah :

1) Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan SUN yang meliputi: perencanaan struktur portofolio yang optimal.

2) Pelaksanaan penerbitan, penjualan, pembelian kembali dan penukaran.

3) Pengelolaan risiko portofolio SUN.

4) Pengembangan infrastruktur dan institusi pasar SUN; dan 5) Publikasi informasi tentang pengelolaan SUN berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.c. Bank Indonesia Sebagai Penatausaha Obligasi Pemerintah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 183/KMK.017/1999, penatausahaan obligasi dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki beberapa kewenangan dalam penatausahaan obligasi pemerintah yaitu:

1) Melakukan pencatatan kepemilikan obligasi pada saat penerbitan, pencatatan perubahan kepemilikan obligasi, dan penerbitan laporan posisi kepemilikan obligasi;

2) Melakukan perhitungan dan pembayaran kupon serta pelunasan pokok obligasi kepada pemilik obligasi atas beban pemerintah;

3) Melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi sebagaimana penatausaha obligasi dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Walaupun demikian kewenangan penatausahaan obligasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana tersebut di atas dilakukan berdasar atas persetujuan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki fungsi dalam penerbitan dan penatausahaan obligasi pemerintah antara lain:

1) Bank Indonesia dapat membantu Pemerintah dalam menerbitkan Obligasi;

2) Penatausahaan obligasi di pasar perdana dan pasar sekunder dilakukan oleh Bank Indonesia;

3) Bank Indonesia dapat mendorong pengembangan pasar obligasi sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/2/PBI/ 2000, Bank Indonesia dalam penatausahaan obligasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengoperasikan sistem BI-SKRIP;

2) Menunjuk Sub-Registry;

3) Melaksanakan kliring dan setelmen obligasi bagi bank, Sub-Registry, Market Maker, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;

4) Memberikan kepastian kepemilikan bagi pemegang obligasi;

5) Melaksanakan pembayaran kupon dan pokok pada saat jatuh waktu;

6) Membeli kembali obligasi untuk kepentingan pemerintah dalam rangka pelunasan atas beban rekening pemerintah.

Obligasi pemerintah yang ada saat ini telah dapat diperdagangkan di pasar sekunder.Untuk memperlancar transaksi di pasar sekunder ini pemerintah menunjuk Bank Indonesia (BI) untuk melakukan fungsi sebagai Central Registry.

1) Bank Indonesia Sebagai Central RegistryCentral Registry adalah lembaga yang melakukan catatan kepemilikan obligasi baik untuk kepentingan Bank, Sub-Registry, Market Maker, maupun pihak-pihak yang ditunjuk Bank Indonesia. Selain pengertian menurut PBI No. 2/2/PBI/2000 di atas, pengertian tentang Central Registry adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyimpan catatan kepemilikan dari obligasi pemerintah, pembayaran kupon, serta menatausahakan perpindahan hak kepemilikan obligasi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, menyatakan bahwa kegiatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tuigasnya sebagai central registry tersebut, BI telah membuat sistem setelmen surat berharga yang disingkat dengan BI-SSSS yaitu Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System. Sistem ini merupakan sistem yang menatausahakan pencatatan dan penyelesaian transaksi SUN secara menyeluruh. Bank Indonesia sebagai central registry bertanggung jawab untuk menyimpan catatan kepemilikan SUN, pembayaran kupon dan pokok yang jatuh tempo, serta menatausahakan perpindahan hak kepemilikan obligasi.2) Sub-RegistryBank Indonesia sebagai Central Registry telah menetapkan sistem penataushaan two-tier terdiri dari Central Registry dan beberapa Sub-Registry. Sub-Registry adalah lembaga yang melakukan pencatatan kepemilikan obligasi untuk kepentingan nasabahnya. Dengan kata lain Sub-Registry adalah lembaga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melakukan seluruh kegiatan kliring, setelmen, termasuk pencatatan, dan pengalihan kepemilikan obligasi pemerintah dan berfungsi sebagai agen pembayar untuk pemilik surat berharga yang tercatat dalam Sub-registry. Melihat pengertian ini maka Sub-Registry secara umum akan lebih berperan dalam administrasi harian.

Sub-Registry dalam melaksanakan fungsinya melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Hanya dapat melakukan pencatatan kepemilikan dan setelmen pada rekening obligasi untuk kepentingan pemilik obligasi yang menjadi nasabahnya;

Sub-Registry tidak berhak atas kepemilikan obligasi yang tercatat pada Sub-Registry;

Hanya boleh bertindak sesuai dengan ketentuan dan persetujuan dari pemilik obligasi;

Selain itu Sub-Registry juga tidak diperbolehkan untuk memelihara rekening untuk diri sendiri, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.

Pemegang saham disini adalah pemegang saham baik perorangan maupun perusahaan/badan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor.

d. BI-SKRIP

Sedangkan untuk setelmen surat berharga Bank Indonesia telah membuat sistem, yaitu Bank Indonesia-Sistem Kliring, Registrasi, Informasi, dan Penatausahaan Obligasi Pemerintah, disingkat dengan BI-SKRIP. BI-SKRIP terdiri dari central registry yaitu Bank Indonesia dan sejumlah sub-registry yang memperoleh lisensi dari Bank Indonesia. Beberapa sub-registry tersebut adalah:1. Bank CIMBNiaga

2. Deutche Bank

3. Citibank4. Bank Internasional Indonesia

5. Standart Chartered 6. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

7. The Hongkong and Shanghai Bangking Corporation Limited

8. Bank Mega.9. Bank Central Asia.

10. Bank Danamon.

11. Bank Mandiri.

12. Bank Negara Indonesia13. Bank Rakyat Indonesia.

14. Bank Permata15. Bank Panin.Data perdagangan dipasar sekunder diperoleh dari BI-SKRIP.BI-SKRIP memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan data yang digunakan sebagai informasi untuk menghitung dan menetapkan nilai pasar dari setiap seri penerbitan obligasi.Data yang dimaksud memuat uraian serta deskripsi mengenai seri penerbitan, harga, yield, nilai nominal, dan tanggal setelmen. Dengan data yang berasal dari BI-SKRIP maka Pusat Manajemen Obligasi Negera dapat melakukan pengelolaan dan perhitungan yang memadai dalam memberikan arah kebijakan dalam perdagangan obligasi negara.

e. Pemegang Obligasi Pemerintah

Obligasi pemerintah ini dapat dimiliki oleh siapa saja baik penduduk maupun bukan penduduk Indonesia. Obligasi dapat dimiliki oleh Bank, dana pensiun, yayasan, perusahaan, dan masyarakat, baik secara individual maupun lembaga.

Pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Obligasi pada Bank Indonesia dianggap sebagai Pihak yang mempunyai hak atas Obligasi tersebut, sampai dengan adanya instruksi pengalihan hak dari Pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

1) Pemilik Non Bank atau Non Market MakerDalam hal pemilik Obligasi Pemerintah bukan merupakan bank atau market maker, maka registrasi kepemilikan atas nama pemilik obligasi tersebut tidak dapat dilakukan jika pemilik belum menunjuk Sub-Registry. Demikian juga pembayaran untuk pemilik obligasi yang bukan merupakan bank tidak dapat dilakukan hingga pemilik menunjuk bank perserta kliring untuk menerima pembayaran kupon dan pembayaran pelunasan pokok.Setiap bank peserta kliring di wilayah Jakarta dapat ditunjuk untuk melakukan penyelesaian transaksi atas perdagangan obligasi berdasarkan prinsip Delivery Versus Payment (DVP).

2) Investor Bank atau Market MakerUntuk investor bank atau market maker, ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagai Central Registry. Central Registry melakukan penyelesaian untuk transaksi yang dilakukan antar Sub-Registry untuk kepentingan nasabahnya, antar market maker untuk kepentingan diri sendiri, antar bank untuk kepentingan diri sendiri, dan antara market maker dengan Sub-Registry.

Pasar Sekunder Obligasi Pemerintah

Pasar sekunder obligasi pemerintah adalah kegiatan perdagangan obligasi setelah pasar perdana.Pada pertama kali obligasi pemerintah hanya berada pada bank-bank peserta program rekapitalisasi.

Obligasi yang berada pada bank-bank rekap tersebut adalah obligasi yang dapat diperdagangkan, dan untuk melaksanakan perdagangan obligasi tersebut diatur dalam portofolio dan pencatatan obligasi yang dimiliki bank umum peserta program rekapitalisasi.Dalam hal ini Bank Indonesia mengatur ketentuan tentang portofolio obligasi dimaksud.1. Porto folio Perdagangan Obligasi PemerintahPada awalnya bank-bank rekap tidak diperbolehkan memperdagangkan Obligasi yang dimilikinya sampai dengan 31 Januari 2000.Mengenai portofolio ini harus dibedakan antara portofolio investasi dengan portofolio perdagangan.Portofolio investasi (investment portfolio), adalah portofolio Obligasi yang dicatat dalam pembukuan bank yang tidak dapat diperdagangkan.Sedang portofolio perdagangan (trading portfolio), adalah portofolio obligasi yang dicatat dalam pembukuan bank yang dapat diperdagangkan.

Bank Indonesia kemudian mengamandemen peraturan tentang portofolio obligasi pemerintah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/10/PBI/2000. Dimana Bank Indonesia kemudian menetapkan, bahwa pada tanggal 1 Febuari 2000 bank dapat memperdagangkan obligasi setinggi-tingginya 10% dari nilai keseluruhan obligasi yang dibeli pada saat bank menerima peyertaan tunai dari pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi.

Adapun Obligasi Pemerintah yang dapat dipindahkan ke dalam portofolio perdagangan adalah obligasi dengan seri-seri berikut : FR0001, FR0002, FR0003, FR0004, FR0005, FR0006, FR0007,FR0008, FR0009, VR0001, VR0002, VR0003, VR0004, VR0005,VR0006, VR0007, VR0008, VR0009, VR0010, VR0011, VR0012,VR0013, VR0014, VR0015, dan VR0016 sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia pada :

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/14/DPNP tanggal 27 Juni 2000 tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/16/DPNP tanggal 25 Juli 2000 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003,FR0004 dan FR0005 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/26/DPM tanggal 8 Desember 2000 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008 dan FR0009 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi

Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/6/DPM tanggal 9 Februari 2001 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0003, VR0004, VR0007, VR0009, VR00011, VR0013 dan VR0015 untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan.

Pembatasan prosentase perdagangan didasarkan pada pertimbangan agar bank pemegang obligasi pemerintah tidak menjual obligasi pemerintah yang dimilikinya secara bersamaan sehingga menyebabkan harga obligasi pemerintah menjadi jatuh.Selain itu dengan dicatatnya obligasi pemerintah yang dijual di pasar sekunder atas dasar harga pasar dapat menyebabkan tidak tercapainya ketentuan CAR bank-bank rekap.

BI memiliki peran yang penting dalam perdagangan obligasi ini, seperti bank harus melaporkan kepada BI obligasi yang diperdagangkan, yang ditempatkan pada portofolio perdagangan selambat-lambatnya 5 hari sebelum obligasi tersebut diperdagangakan.BI kemudian memberikan konfirmasi meliputi jenis dan jangka waktu obligasi yang dimaksud di atas kepada bank. BI juga memiliki kewenangan untuk menetapkan persentase perdagangan obligasi pemerintah, dimana dalam perkembangannya batasan penempatan dalam portofio perdagangan secara berangsur-angsur diperlonggar: Pertama, batasan penempatan tersebut diperlonggar menjadi 15%, kemudian menjadi 25%, pada awal tahun 2001 menjadi 35%, pada pertengahan tahun 2001 menjadi 50%, dan pada akhirnya menjadi 100%. Perubahan ketentuan ini ditujukan untuk lebih mengaktifkan kegiatan perdagangan di pasar sekunder.2. Perdagangan Obligasi PemerintahObligasi pemerintah dapat dibeli pada bank-bank yang telah direkapitalisasi, bank umum lainnya, pialang atau perusahaan sekuritas serta pihak-pihak yang bergerak dalam jual beli obligasi pemerintah.Obligasi pemerintah telah tercatat di Bursa Efek Surabaya (BES), dan perdagangan dapat dilakukan di bursa tersebut atau secara bilateral (di luar bursa).

Perdagangan di luar bursa dilakukan secara over the counter.Over the counter (OTC) adalah, transaksi yang dilakukan melalui telepon atau jaringan komputer dealer di luar bursa. Perdagangan obligasi yang dilakukan di dalam dan di luar bursa tunduk pada ketentuan mengenai Pasar Modal, dengan demikian berlaku pula UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berserta peraturan pelaksanaannya.

Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) menentukan seri-seri obligasi yang dicatatkan dalam daftar efek di Bursa Efek Surabaya (BES) serta dikuotasikan/dilaporkan perdagangannya di dalam Sistem Perdagangan dan Informasi OTC-FIS (Over The Counter Fixed Income Service). Sarana ini dikembangkan BES agar para partisipan yang terkait dengan sekuritas bepenghasilan tetap (fixed income securities) dapat melihat kuotasi harga (bids and offer) dalam waktu yang sebenarnya. Dengan demikian mereka dapat mempertimbangkan apakah akan menjual atau membeli sebelum eksekusi dari transaksi.

Bank Indonesia dapat mendorong pengembangan pasar obligasi sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Mengembangkan tata cara perdagangan obligasi;

Melakukan kerja sama dengan otoritas pasar modal;

Menyediakan informasi mengenai keadaan pasar termasuk fluktuasi harga, volume dan frekuensi transaksi obligasi;

Menunjuk market maker.

Dalam penyediaan informasi mengenai keadaan pasar, informasi tersebut disampaikan melalui media elektronik yang antara lain adalah Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).PIPU, adalah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang, yang diatur oleh Bank Indonesia.Dalam perdagangan obligasi Bank Indonesia juga menunjuk bank atau bukan bank yang bertindak sebagi Market Maker.Market maker wajib setiap saat memberikan kuotasi harga jual dan harga beli atas obligasi tertentu dengan kewajiban untuk membeli dan menjual obligasi dimaksud.Berbeda dengan ketentuan diatas sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, pelaksanaan Pembelian dan Penjualan SUN di Pasar Skunder. Dimana terdapat Agen pelaksana pembelian dan penjualan SUN, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder. Bank Indonesia melakukan pembelian dan penjualan SUN di Pasar Skunder berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Selanjutnya, terdapat pihak yang dapat melakukan transaksi, yaitu Pemerintah dengan Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan, secara langsung melalui fasilitas Dealing Room pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia. 3. BI-SKRIPBank Indonesia sebagai penatausaha obligasi pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan dari PBI No. 2/2/PBI/2000, yaitu dengan menetapkan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Tata Cara Penatausahaan Obligasi Pemerintah. SEBI dimaksud memuat tata cara pengoperasian sistem BI-SKRIP. Untuk itu pada bagian ini akan dibahas Bank Indonesia-Sistem Kliring, Registrasi, Informasi, dan Penatausahaan Obligasi Pemerintah atau BI-SKRIP sebagai sistem yang menatausahakan obligasi pemerintah di pasar sekunder, yaitu sebagai sistem yang melaksanakan:

1) Pencatatan Kepemilikan

2) Setelmen Transaksi

3) Pembayaran Bunga dan Pokok Obligasi NegaraFarber, Op. cit., hal. 85.

New York Institute of Finance, Op. cit., hal. 53-61.

Fabozzi, Op. cit., hal. 123.

Duration: Ukuran tingkat responsif harga obligasi berkaitan dengan perubahan tingkat bunga. Semakin panjang durasi, maka semakin besar perubahan relatif persentase dalam harga obligasi sebagai respon dari perubahan persentase dari tingkat bunga. (lihat: Arthur J. Keown, Basic Financial Management, 7th ed., hal. 272).

Farber, Op. cit., hal 93-94.

Di Amerika diperkenalkan sekuritas yang dapat disesuaikan dengan kenaikan inflasi, sekuritas ini dikenal dengan Treasury Inflation Protection Securities (TIPS), (Lihat: Fabozzi, Bond Market Analyasis and Strategies, 4th ed., New Jersey: Prentice Hall, 2000, p. 5).

New York Institute of Finance, Op. cit., hal 97-102.

Pusat Manajemen Obligasi Negara, Daftar Istilah, Berita Triwulanan No.2, (Juni 2001): 8).

FAQ Direktorat Jenderal Piutang, http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/DJPU.pdf

Sesuai dengan ketentuan pada saat penerbitan Obligasi-obligasi Negara Dalam Negeri, Pemerintah sebagai pihak yang berhutang wajib melunasi atau membeli kembali surat-surat obligasi yang diterbitkan.Dari seluruh Undang-undang yang mengatur penerbitan obligasi di atas, belum ada yang mengatur tentang pelunasan sekaligus. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK/.011/1978 tanggal 28 November 1978, pelaksanaan pelunasan obligasi dilaksanakan sekaligus oleh Panitia Pelunasan Sekaligus Obligasi-obligasi Dalam Negeri, Panitia itu kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Moneter Dalam Negeri No. Kep-1938/MD/1978 tanggal 30 Desember 1978. Terhitung sejak tanggal 16 Maret 1979 telah dilaksanakan pelunasan sekaligus terhadap Obligasi-obligasi Negera Dalam Negeri yang masih beredar di masayarakat, sesuai dengan Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia No. PENG-10/MK.011/1979 tanggal 5 Maret 1979.

Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), hal. 2.

Indonesia, Undang-undang Tentang Bank Indonesia, UU No. 23, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, ps. 55 ayat (1).

Ibid., ps. 55 ayat (2).

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penerbitan Surat Utang Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum dan Penyehatan Perbankan Nasional, KMK No. 183/KMK.017/1999, tanggal 28 Mei 1998.ps. 2.

Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Kepres No. 26 , LN No. 29 Tahun 1998.

Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah Untuk Pinjman Luar Negeri, Kepres No. 120 Tahun 1998.

Mengenal SUN, Direktorat Jenderal Pajak, http://www.dmo.or.id/uploads/dmodata/in/6publikasi/5Brosur/Mengenal%20SUN.pdf

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Program Rekapitalisasi Perbankan, PP No. 84, LN No. 197 Tahun 1998, TLN No. 3799. Pasal 8 jo. Psl. 7.

Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang, Kepres No. 55, LN No. 77 Tahun 1998, TLN No. 3799. ps. 3.

Departemen Keuangan, Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penerbitan Surat Utang Dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum Dan Penyehatan PerbankanNasional, KMK No. 183/KMK.017/1999, tanggal 28 Mei 1998, sebagaimana diubah dengan KMK No. 564/KMK.017/1999, Tanggal 24 Desember 1999.

Departemen Keuangan, Op. cit., KMK No. 183/KMK.017/1999, ps. 1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penatausahaan dan Perdagangan Obligasi Pmerintah, PBI No. 2/2/PBI/2000 tanggal 21 Januari 2000, LN.No. 4 Tahun 2000, TLN.No. 3922.ps. 2.

Ibid., ps. 4.

Ibid., ps. 1. btr. 6.

Pusat Manajemen Obligasi Negara, Daftar Istilah, Berita Triwulanan No.1, (Juni 2001: 8).

Bank Indonesia, Op. cit., PBI No. 2/2/PBI/2000, ps. 1.btr. 7.

PMON, Op. cit., hal. 8.

DepKeu, Op. cit., KMK No.183/KMK.017/1999, psl. 5.

Market Maker adalah lembaga yang bertindak sebagai pengerak pasar dalam rangka memelihara pasar sekunder yang likuid dan kompetitif, yaitu yang secara aktif memberikan kuotasi dua arah (bids and offer), (lihat: PMON, Daftar Istilah, Berita Trwulanan No. 2, Oktober 2001: 9).

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi, PBI No. 1/10/PBI/1999, tanggal 3 Desember 1999, ps. 2.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 1/10/PBI/1999 Tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi, PBI No. 2/10/PBI/2000, tanggal 29 Maret 2000, LN No. 39 Tahun 2000, TLN No. 3945.

Ibid., ps. 3.

http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Moneter2001/se-3-18-2001.pdf

Bank Indonesia, Op. cit., PBI No. 2/10/PBI/2000, ps. 3 ayat (3).

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Perserta Program Rekapitalisasi Perbankan, SEBI No. 2/18/DPM, tanggal 19 September 2000.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008, FR0009 Untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Perserta Program Rekapitalisasi Perbankan, SEBI No. 2/26/DPM, tanggal 8 Desember 2000.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0003, VR0004, VR0007,VR0009, VR0011, VR0013, dan VR0019 Untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Perserta Program Rekapitalisasi Perbankan, SEBI No. 3/6/DPM, tanggal 9 Februari 2001.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Perserta Program Rekapitalisasi Perbankan, SEBI No. 3/15/DPM tanggal 5Juli 2001.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0006, VR0008, VR0010,VR0012, VR0014, dan VR0016 Untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Perserta Program Rekapitalisasi Perbankan, SEBI No. 3/18/DPM, tanggal 31 Juli 2001.

Bank Indonesia, Op. cit., PBI No. 2/2/PBI/2000, ps 17 ayat (2).

Ibid, ps. 5.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Tata Cara Penatausahaan Obligasi Pemerintah, SEBI No. 3/24/DPM tanggal 16 November 2001.

1