*PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHANKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM ASPEK HUKUMpadaPENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

*

A.KENAPA KITA PERLU MEMAHAMIASPEK HUKUM?

Pemahaman PPK/Direksi/ Pengawas/para stake holder atas hukum kontrak lemah, tidak menyadari bahwa konsekwensi tanda tangan kontrak adalah hukum

Penegak hukum yang sering kebablasan,

3. Adanya Perintah ngatur dari atasan ( KKN semakin merajalela ) .

*

Dengan pemahaman hukum yang cukup, diharapkan para Pelaksana tidak gentar lagi menghadapi tekanan, ancaman, gugatan, tuntutan dari pihak manapun

> memahami perbedaan penyimpangan administrasi dan melawan hukum Mengurangi perbedaan interpretasi dengan para auditor / penegak hukum

Perlu sosialisasi Perpres no. 54/2010, Perpres 70/2012,Perpres 4/2015 kepada para penegak hukum,UU ttg Korupsi,UU ttg Pidana,Permen PU terkait pelaksanaan

LANJUTAN

*

Lemahnya SDMBANYAK PPK/Direksi/Pengawas TIDAK MENYADARI BAHWA RISIKO TANDA TANGAN KONTRAK bahwa KONSEKWENSINYA ADALAH HUKUM, KONSEP KONTRAK TIDAK PERNAH DIBACA, LANGSUNG TANDA TANGAN SAJA.BAHKAN KADANG2 PPK TIDAK MENGERTI SAH ATAU TIDAKNYA KONTRAK YANG DITANDATANGANINYA ITU.DEMIKIAN JUGA, DOKUMEN ADA YANG TIDAK DIBACA DULU O, PADAHAL DOKUMEN ADALAH LANDASAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA JASA DALAM MELAKUKAN PELELANGAN ( KUHPER PASAL 1338 ) LANJUTAN

*

BANYAK PPK YANG TIDAK PAHAM ARTI DAN PASAL2 YANG DITUANGKAN DALAM DOKUMEN KONTRAK (APALAGI YANG BER-PHLN) , AKIBATNYA BANYAK MENIMBULKAN KLAIM2 YANG TIDAK DAPAT DIHINDARKAN YANG KEMUDIAN TERPAKSA HARUS DIPENUHI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK NYA.

*

B. BIDANG HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PENGADAAN BARANG / JASA INSTANSI PEMERINTAHHukum Administrasi Negara (HAN)/ Hukum Tata Usaha Negara ( UU No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya UU No. 9 Tahun 2004 ).Hukum Perdata atau BW (Burgerlijke Wetbook) diumumkan 30 April 1847 Staadblad No. 32 berlaku 1948 ) disebut juga Hukum Perdata tertulis atau Hukum Kontinental KUHAPER : Staadblad No.44 tahun 1941Hukum Pidana (KUHP) (Wetbook van Strafrecht, UU No. 73 tahun 1958 menetapkan berlakunya UU No.1 tahun 1946) KUHAP : UU No.8 tahun 1981

*

Bagan Bidang Hukum Terkait Dengan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Persiapan Siap tandatangan Penandatangan Berakhirnya prakontrak Kontrak Kontrak Kontrak

HAN H. Perdata

H. Pidana

*

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN)

Mengatur hubungan hukum antara negara (pejabat negara) dengan masyarakat;Hubungan hukum antara Pengguna jasa dengan penyedia jasa yang terjadi pada proses persiapan pengadaan s/d Kontrak siap di ttd adalah merupakan hubungan hukum yang diatur oleh HAN;Semua Keputusan Pengguna jasa dalam proses ini merupakan keputusan pejabat negara sehingga kalau tidak puas/tidak terima maka penyedia jasa dapat menuntut dengan atau tanpa ganti rugi ke PTUN;

*

PERSYARATAN KEPUTUSAN PEJABAT NEGARA YANG DAPAT DITUNTUT KE PTUN ( UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PTUN ) : Dari Sifat Tuntutan tersebut : > Bersifat final > Sifatnya berupa penetapan, bukan pengaturan; > Sifatnya individuil (bukan untuk umum); > Sifatnya kongkrit /tidak abstrak. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Contoh : > PL Jasa Konsultansi Rp. 200 miliar oleh Menteri

*

2. KETENTUAN UMUM HUKUM PERDATA

Mengatur hubungan hukum privaat (pribadi) masyarakat (sebagai pribadi atau badan hukum) dengan masyarakat lain atau dengan negara sebagai badan hukum publik ;

Hubungan hukum antara Pengguna jasa dengan penyedia jasa yang terjadi dari sejak penandatangan kontrak s/d berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum privaat yang diatur oleh Hukum Perdata;

Semua sengketa yang terjadi dalam hubungan hukum privaat diselesaikan di Peradilan Umum atau Lembaga Arbitrase.

*

3 HUKUM PIDANADALAM PROSES PRAKONTRAK DAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA INSTANSI PEMERINTAH

*

Hukum Pidana (Tindak Pidana)Hukum Pidana (Materil) adalah peraturan yang mengatur ttg : perbuatan/tindakan yang diancam pidana. pertanggung jawaban pidana; dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku Tindak Pidana

Hukum Pidana Materiil KUHP.(Wet boek van Strafrecht - WvS) UU no.73 tahun 1958 menentukan berlakunya UU no.1 tahun 1946

*

Hukum Pidana Formil KUHAP ( UU no.8 tahun 1981)

Hukum Pidana (Khusus) UU tersendiri di luar KUHP. Asas : LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS. Contoh: UU No.11/1980 : Suap UU No.5/1999 : LPM PUTS UU No.31/1999 : TPKHukum Pidana (Tindak Pidana)

*

Pertanyaan PPK/Pengawas :

KALAU KAMI DI PERLAKUKAN SEMENA MENA OLEH PENEGAK HUKUM, SIAPA YANG MELINDUNGI KAMI ?

*

Tindak Pidana UmumBuku Kedua ttg Kejahatan1. PENIPUAN (Ps. 372 KUHP)menguntungkan diri sendiri atau orang lain;secara melawan hukum;

dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan; misalnya :

a. Membayar volume pekerjaan fiktif b. Melakukan pengaturan lelang

menggerakan orang lain utk menyerahkan barang;Max 4 th penjara / denda max rp. 60,-

*

2. PEMALSUAN (Ps.263 KUHP)membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak;seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, misalnya :

a. Pemalsuan dokumen dalam pelelangan seperti Bukti pengalaman, Sertifikat Badan usaha, pernyataan tidak black list.Berakibat kepentingan masyarakat lain

dirugikanLanjutan .

*

3. PEMERASAN (Ps. 368 KUHP)menguntungkan diri sendiri atau orang lain;secara melawan hukum;memaksa seseorang dg kekerasan atau ancaman kekerasan (Premanisme dlm lelang)untuk memberikan sesuatu milik orang lain

4.PENYUAPAN (Ps.2 UU 11/1980)memberi atau menjanjikan sesuatu kpd orang lain;untuk membujuk agar orang itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya;yang bertentangan dg kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum;

Lanjutan

*

SUMBER HUKUM ACARA PIDANA 1. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP UU No. 2 tahun 2002 tentang Pokok pokok Kepolisian UU No. 5 tahun 1991 tentang Pokok pokok Kejaksaan UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok pokok kekuasaan Kehakiman yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 43 tahun 1999 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung6. UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

*

*

*

*

K E W E N A N G A N Menerima laporan atau pengaduan ttg adanya TP;Melakukan tindakan pertama di TKP;Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa identitas tersangka;Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;Melakukan sidik jadi dan memotret seseorang;Memanggil orang utk diperiksa sbg tersangka atau saksi;Mendatangkan ahli yg diperlukan dlm hubungan dengan pemeriksaan perkara;Mengadakan penghentian penyidikan;Mengadakan. tindakan lain menurut hukum yg bertg jawab;KEPOLISIAN, selaku Penyelidik / Penyidik (Ps.7 KUHAP)

*

KEJAKSAAN, selaku PU Ps. 14 KUHAP.Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikMengadaan pra-penuntutan dalam hal ada kekurangan pd penyidikanMemberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan mengubah status tahananMembuat surat dakwaanMelimpahkan perkara ke pengadilanMemberitahukan kepada terdakwa tentang waktu persidanganMelakukan penuntutanMenutup perkara demi kepentingan umumMelakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum.Melaksanakan putusan hakim.Lanjutan .

*

*

Melakukan penuntutanMelaksanakan. penetapan dan putusan pengadilanMelaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyaratMelakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UUMelengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.Dalam TP Korupsi KEJAKSAAN BERWENANG :Psl.30 UU 16/2004 tentang Kejaksaan RILanjutan ..

*

> Kejaksaan dan Polri mempunyai kewenangan melakukan Penyelidikan dan penyidikan.> Bila dilakukan oleh Kejaksaan, maka Surat Perintah Penyelidikan / Penyidikan ditembuskan ke Kapolres / Kapolda.> Penyelidikan : adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang2 ini. > Data awal diperoleh dari Laporan dan atau pengaduan, Tindak pidana korupsi antara lain dari : 1. Menteri / Irjen / Itwilprop / bawasda / bawasko 2. Wapres kotak pos 5000 3. BPKP 4. Aparat intelejen 5. DPR, berasal laporan audit BPK PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAANPsl. 284 AYAT (2) KUHAP

*

> Setelah ada data awal, dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan, untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, dan akhirnya diperoleh Bukti permulaan yang cukup .> Dilakukan pra pemaparan, bila tidak diperoleh Bukti Permulaan yang cukup, maka penyelidikan dinyatakan berakhir, bila diperoleh Bukti Permulaan yang cukup maka ditingkatkan ke tahap Penyidikan, selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan.> Penyidikan : adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.> Bila unsur melawan hukum tidak terbukti, maka diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3)> Bila perkara yang disidik didukung alat bukti, maka penyidikan dilanjutkan ke tahap Penuntutan. PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAANPsl. 284 AYAT (2) KUHAP

*

Dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan KPK berwenangMelakukan penyadapan dan merekam pembicaraanMencekal seseorang pergi ke LNMeminta keterangan kepada Bank ttg keuangan terdakwa Memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik terdakwaMemerintahkan memberhentikan sementara tersangka dari jabatannyaMeminta data kekayaan dan data perpajakan terdakwaMenghentikan sementara transaksi keuangan, perdagangan dan perjanjian lainnya yg berhubungan dengan TP korupsiMeminta bantuan Interpol menangkap dan menyita barang bukti di LNMeminta bantuan polisi / instansi lain untuk menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita dalam perkara korupsi.Lanjutan ..

*

Tugas-Tugas KPKKoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK;Melakukan tindakan pencegahan TPK;Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;Dalam melaksanakan tugas supervisi KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan TPK yang sedang ditangani Kepolisian atau Kejaksaan;

*

Perkara Korupsi yang ditangani KPK: Lanjutan ..Melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, atau orang lain yang terkait dengan TPK yg dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 milyar.

Dalam melaksanakan tugasnya KPK TIDAK BERWENANG mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

*

Hukum Pidana dalam Pengadaan Jasa konstruksi

Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum, seperti :

> Terbukti telah dilakukan Pengaturan lelang > Terbukti harga di mark up, terjadi gratifikasi > Terbukti dilakukan pembayaran fiktif atas pekerjaan yang tidak dikerjakan

*

Hukum Pidana dalam Pengadaan Jasa konstruksib. Hukum pidana bersifat publik : walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut seperti : > Hasil pekerjaan buruk dan rusak pada masa pemeliharaan, jaksa menuntut ke pengadilan ( kasus Lampung, Batam)

c. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan, seperti : > Fiktif pekerjaan yang sulit diprediksi, kontraktor diperlakukan tidak adil, kemudian melakukan penuntutan, namun kemudian membatalkan tuntutannya.

*

Hal2 penting ketentuan2 pidana terkait dengan hukum kontraka. Putusan pidana dapat dijadikan dasar / bukti dalam sengketa perdata , misalnya : > terbukti secara dokumentasi melakukan pengaturan lelang > Pemalsuan dokumen dalam proses prakualifikasib. Bersifat publik , negara tetap berhak menghukum karena pelanggaran tersebut telah merugikan negara c. Seseorang dianggap korupsi, apabila : > menyalahgunakan wewenang > menguntungkan diri sendiri atau orang lain > merugikan negara > Hasil tidak dapat dimanfaatkan sebesar2nya untuk kepentingan masyarakat

*

PASAL-PASAL DALAM UU NO . 31 TAHUN 1999TENTANG PEMBERANTASAN TIPIKOR YANG SERING DIGUNAKAN DI PERADILAN TIPIKOR1 . Pasal 2 (1). Setiap orang secara melawan hukum melaqkukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkiat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit rp. 200 juta dan paling banyak rp. 1 Miliar

2. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, DIPENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PALING SEDIKIT 1 TAHUN DAN PALING LAMA 20 TAHUN atau denda paling sedikit rp. 50 juta dan paling banyak rp. 1 MILIAR

*

> UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 1999TENTANG JASA KONSTRUKSIPASAL PASAL PENTING TERKAIT PIDANA :1 . Pasal 43 ( sanksi pidana ) (1). barang siapa yang melakukan perencanaan tidak memenuhi ketentuan keteknikan mengakibatkan kegagalan pekerjaan / kegagalan bangunan, dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara ata dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai kontrak.

(2). untuk kegagalan pelaksanaan : dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau paling banyak 5% dari nilai kontrak.

(3). untuk kegagalan pengawasan : dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau paling banyak 10% dari nilai kontrak.

*

PP NO 29 TAHUN 2000 TENTANGPENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSIPASAL PASAL PENTING TERKAIT :

2. Pasal 31 ( kegagalan pekerjaan konstruksi ) kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang disepakati dalam kontrak, sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

3. Pasal 32 ayat (4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

*

UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 1999TENTANG JASA KONSTRUKSI( kegagalan bangunan )4. Pasal 25

ayat (1) : pengguna jasa dan atau penyedia jasa bertanggung jawab kegagalan bangunan ayat (2) : tanggung jawab kegagalan bangunan penyedia jasa adalah maksimal 10 tahun sejak FHO. ayat (3) : kegagalan suatu bangunan ditetapkan oleh pihak ketiga selaku PENILAI AHLI.

KETENTUAN LEBIH LANJUT TENTANG KEGAGALAN BANGUNAN DITETAPKAN DALAM PP NO.29 TAHUN 2000 PASAL 34 SAMPAI DENGAN PASAL 48.

*

PASAL-PASAL UU NO 31/1999 DAN UU NO 20/2001 TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.(M. Syamsa Ardisasmita Deputi Bidang Informasi dan Data KPK)

PASAL-PASAL UU NO 31/1999 DAN UU NO 20/2001 TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOTERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSIDALAM PBJ PEMERINTAHUU NO 31/1999 JO UU NO 20/20011MELAWAN HUKUM UNTUK MEMPERKAYA DIRI PASAL 22MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANPASAL33MENYUAP PEGAWAI NEGERIPASAL 5 AYAT 14PEMBORONG BERBUAT CURANGPASAL 7 AYAT 15PEGAWAI NEGERI MENERIMA HADIAH/JANJI BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYAPASAL 116PEGAWAI NEGERI MEMERAS DAN TURUT SERTA DALAM PENGADAAN YG DIURUSNYAPASAL 127GRATIFIKASI DAN TIDAK LAPOR KPKPASAL 12 B, 12C

MELAWAN HUKUM UTK MEMPERKAYA DIRI (1)

(Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

MELAWAN HUKUM UTK MEMPERKAYA DIRI (2)

(Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:Setiap orang atau korporasi;Melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN (1)

(Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 20010) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN (2)

(Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 20010) Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:Setiap orang;Dgn tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

MENYUAP PEGAWAI NEGERI (1)

(Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; ataumemberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

MENYUAP PEGAWAI NEGERI (2)

(Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:Setiap orang;Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;Dgn maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:Setiap orang;Memberi sesuatu;Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

PEMBORONG BERBUAT CURANG (1)

(Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)::pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;...

PEMBORONG BERBUAT CURANG (2)

(Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;Melakukan perbuatan curang;Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;Yang dpt membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;Dilakukan dengan sengaja; Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

PEGAWAI NEGERI MENERIMA HADIAH/JANJI BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA

(Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

PEGAWAI NEGERI MEMERAS DAN TURUT SERTA DALAM PENGADAAN DIURUSNYA

(Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):a. ...

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;f. ...i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

GRATIFIKASI DAN TIDAK LAPOR KPK (1)

(Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut::yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;;yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

GRATIFIKASI DAN TIDAK LAPOR KPK (2)

(Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) (Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:Pegawai negeri atau penyelenggara negara;Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Yang dimaksud gratifikasi dalam Surat Edaran ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilltas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negen maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengendalian GRATIFIKASI bagi Aparatur Sipil Negara pada Kementerian PU(SE 07/29 Aug 2014)

.

**

**

*

*

*

*

**

*

*

*

*

**

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**