aspek hukum perpanjangan kontrak karya/perjanjian karya ......menteri sampai dengan jangka waktu...
TRANSCRIPT
Aspek HukumPerpanjangan KontrakKarya/PerjanjianKarya PengelolaanBatubara (KK/PKP2B)
M I L H A M P U T U H E N AMateri ini disampaikan oleh : M Ilham Putuhena, SH., MH.Pada Acara : FGDTanggal : 21 April 2020Diselenggarakan oleh : Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)
22
KK dan PKP2B
•Sejarah
•Konstitusionalitas
•Perpanjangan KK/PKP2B
PENGUSAHAAN PERTAMANGAN
ciri khusus Pengusahaan pertambangan, yaitu :
a. Padat modal b. Padat teknologic. Beresiko tinggid. Pengembalian modal lambate. Sensitif terhadap perubahan situasi
44
Sejarah
Sejarah Awal Penemuan Tambang Batu Bara
• 1846, Pengaron Kalimantan Timur, (NV Oost Borneo Maatschappij).
• 1880, Sungai Durian, ombilin, sawahlunto, Sumatera Barat
• 1888, Pelarang Samarinda, Kalimantan Timur.
• 1919, tanjung enim, bukit asam, Sumatera Selatan.
55
Sejarah
Orde Lama
ZamanKolonial
• Pasal 5 yang bersifat Publik(Konsesi) dengan Pasal5 A dariIndische MijnWet 1899 tersebut, yang bersifatKontrak(Perdata).
• Pasal 33 ( 3 ) UU DASAR 1945/ Pasal 38 ayat (3) UU DASAR EMENTARA 1950
• surat DPR RI No.Agd.1446/RM/DPRRI/1951
• Undang-undang No.78 Tahun 1958 tentangPenanaman modal Asing ( UU PMA ).
• Undang-undang No.10 Tahun 1959 tentangpembatalan Hak-HakPertambangan
• Undang-UndangNomor 37 Prp.Tahun1960 tentangPertambangan
Orde Baru• Pasal 33 ( 3 ) UU
DASAR 1945
• Tap MPRS Nomor XXIII-/MPRS/1966
• Undang-UndangNomor 1 Tahun 1967 tentang PenanamanModal Asing
• Undang-undangNo.11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan PokokPertambangan
Pe
rub
ah
an
sela
nju
tny
a?
• Pasal 33 ( 3 ) UU DASAR 1945
• Putusan MK nomor 01-021-022/PUU-I/2003 danPutusan MK lainnya.
• Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal
• Undang-Undangtentang Pemerintahandaerah. UU Nomor 22 Tahun 1999/ UU Nomor32 Tahun 2004.
• Undang UndangNomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara
Reformasi
66
Sejarah
• Generasi I 1981-1990
• Generasi II 1994
• Generasi III 1997-2000
• Generasi I Tahun 1967
• Generasi II Tahun 1968-1983
• Generasi III Tahun 1983-1986
• Generasi IV Tahun 1986-1994
• Generasi V Tahun 1994-1996
• Generasi VI Tahun 1996-1998
• Generasi VII Tahun 1998-2004
• Generasi VIII Tahun 2004-2008
Tahapan/GenerasiPKP2BTahapan/generasi KK
UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945
Pasal 1 ayat (3)
“Negara Indonesia adalah negarahukum”.
Pasal 33 ayat (3)
“Bumi dan air dan kekayaan alamyang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dandipergunakan sebesar-besarnyauntuk kemakmuran rakyat”
• Putusan MK nomor 01-021-022/PUU-I/2003Pasal 1 ayat (3), 5 bentukpenguasaan Negara tersebut yaitu:
1. Fungsi kebijakan (beleid).
2. Fungsi pengurusan (bestuursdaad), perizinan (vergunning), lisensi(licentie), dan konsesi (consessie).
3. Fungsi pengaturan (regelendaad), kewenangan legislasi dan regulasi.
4. Fungsi pengelolaan (beheersdaad), pemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai instrumenkelembagaan. dan
5. Fungsi pengawasan(toezichthoudensdaad), mengawasidan mengendalikan pelaksanaanpenguasaan oleh Negara
Salah Satu Dampak Menghapus KonsepKontrak dalam Pengelolaan SDA
Dalam UU Minerba merubah KontrakMenjadi Izin
diberlakukansampai jangka waktu berakhirnyakontrak/perjanjian.
Penyesuaian Perjanjian KK dan PKP2B
peningkatanpenerimaan negara.
Kewajiban KK melakukan pemurnian
menyampaikan rencana kegiatan sampaidengan jangka waktu
luas wilayah pertambangandisesuaikan
Permohonan KK/PKP2B yang telahdiajukan
BagaimanaPerpajanganKK/PKP2B?
1010
Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
Dan Batubara
Peraturan PemerintahRepublik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2010
Peraturan PemerintahNomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Kedua Atas PeraturanPemerintah Nomor 23
Tahun 2010
Peraturan PemerintahNomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 23
Tahun 2010
Peraturan PemerintahNomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Kempat Atas PeraturanPemerintah Nomor 23
Tahun 2010
Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Kelima Atas PeraturanPemerintah Nomor 23
Tahun 2010
1111
Perpanjangan KK/PKP2B
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan KetigaAtas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 112
• 1a. Pemegang KK/PKP2B dapat memiliki luas wilayahkontrak/perjanjian sesuai dengan rencana kegiatanpada wilayah kontrak/perjanjian yang telah disetujuiMenteri sampai dengan jangka waktu berakhirnyakontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalamPasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
• 2. a. diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksiperpanjangan pertama.
• 2.b. yang telah memperoleh perpanjangan pertamadapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksiperpanjangan kedua
• sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 112
1. KK/PKP2B yang belum memperoleh perpanjanganpertama dan/atau kedua
2. dapat diperpanjang
3. menjadi IUP perpanjangan
4. tanpa melalui lelang
5. kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai denganketentuan PP ini
6. kecuali mengenai penerimaan negara yang lebihmenguntungkan.
1212
Perubahan Wilayah Menjadi Pencadangan Negara
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
Dan Batubara
• Pasal 112A
• Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sisa wilayah
kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara yang tidak diakomodir dalam IUP perpanjangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2, diusulkan untuk
ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
PERPANJANGAN ATAU KELANJUTAN KK/PKP2B
Pasal 111 Dalam rangka menjamin efektivitaspelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral danBatubara serta menjamin iklim usaha yang kondusif, Menteri dapat menetapkan ketentuan lain bagipemegang IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutanoperasi KK atau PKP2B, dengan mempertimbangkan: a. skala investasi;
b. karakteristik operasi;
c. jumlah produksi; dan/atau
d. daya dukung lingkungan.
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERIMA KASIH
Materi ini disampaikan oleh : M Ilham Putuhena, SH., MH.Pada Acara : FGDTanggal : 21 April 2020Diselenggarakan oleh : Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)