ARTIKEL

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BERSIH DARI KKN(Kolusi,Korupsi,Nepotisme)

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Dan PengelolaanKeuangan Negara Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dosen Pengampu: Dr. I Gusti Ayu Ketut RH., SH., MM

Oleh:

HENDRA SETYADI KURNIA PUTRANIM. S311408007

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUMPROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS

MARET SURAKARTA

2014

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat

Tuhan Yang Maha Esa yang mana atas limpahan, rahmat dan karunia-Nya

sehingga tugas Artikel yang berjudul: “Pengelolaan Keuangan Negara Yang

Bersih Dari KKN (Kolusi,Korupsi,Nepotisme)” dapat terselesaikan. Penulis

menyadari bahwa Artikel ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa

bimbingan, dorongan, dan bantuan dari beberapa pihak baik dalam bentuk materi

maupun non materi.

Dalam penulisan Artikel ini penulis senantiasa dihadapkan berbagai

kesulitan dan hambatan. Oleh karena itu, perkenangkanlah penulis mengucapkan

banyak terima kasih kepada Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut RH., SH., MM selaku

dosen pengampu mata kuliah Hukum Dan Pengelolaan Keuangan Negara, yang

telah membimbing penulis dalam memahami materi pada khususnya.

Harapan penulis semoga Artikel ini membantu menambah pengetahuan

dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk

maupun isi Artikel ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. Oleh kerena itu

penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan

yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Artikel ini.

Surakarta, 10 Oktober 2014

Penulis,

Hendra Setyadi K P

2

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BERSIH DARI KKN(Kolusi,Korupsi,Nepotisme)

Oleh : Hendra Setyadi KP

ABSTRAK

Pada dasarnya kelangsungan pembangunan Indonesia bergantung pada sektor pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan keuangan negara yang efektif dan tepat sasaran bertumpu pada prinsip Pengelolaan Keuangan Yang Baik. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara akan mampu menciptakan Pemerintahan Yang Bersih dari unsur Kolusi,Korupsi,Nepotisme (KKN). Sebagai bentuk penerapan dari asas legalitas dan asas kepastian hukum, maka pengenaan sanksi dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu sanksi tersebut diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah melalui beberapa prosedur pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memegang fungsi budgeting dan fungsi pengawasan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dari Kolusi,Korupsi,Nepotisme (KKN).

________________________________________Kata Kunci : Pengelolaan, Pengawasan, Keuangan Negara, KKN

3

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan yang mana sedang dilaksanakan oleh

pemerintah saat ini mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat kemakmuran

rakyat yang tinggi.1 Hal ini sedasar dengan arah tujuan bangsa Indonesia

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang

mengatur tujuan negara, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan Negara dan pemerintahan

pasti akan membutuhkan dana, yang tidak sedikit. Untuk itu maka diaturlah

tata cara dan proses penerimaan uang dan pengeluarannya untuk kepentingan

jalannya negara dan pemerintahan. Salah satu ketentuan yang mengatur

mengenai masalah pengelolaan keuangan negara ini adalah sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa

“Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai wujud dari pengelolaan

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”.2

Pelaksanaan dari pembangunan tersebut harus bersandar pada sumber

pendanaan yang tersedia yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (yang

selanjutnya disingkat APBN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal ini APBN dimaksud

disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang

1 Indrawati, Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance, Perspektif,Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September, Hlm.2022 Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

4

berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan

yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun berjalan.3

Terwujudnya penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi Kolusi

Nepotisme (KKN), merupakan salah satu tuntutan yang penting di era

reformasi ini. Harapan terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih

setelah era reformasi hingga sekarang belumlah terwujud sepenuhnya.

Pengungkapan berbagai kasus korupsi, utamanya kasus-kasus

penyalahgunaan pengelolaan keuangan yang terjadi di pusat dan didaerah-

daerah menjadi indikasi belum terwujudnya prinsip-prinsip penyelenggaraan

negara yang bersih dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah.

Persoalan konsekuensi yuridis apabila ditemukan penyimpangan pengelolaan

keuangan melalui pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan

pelanggaran hukum adminstrasi atau merupakan tindak pidana korupsi.4

Menurut peneliti The Habibi Center, Adrinof A. Chaniago menyatakan

bahwa munculnya beberapa kasus peyelewengan dalam pengelolaan

keuangan negara merupakan salah satu akibat meningkatnya kekuasaan

legislatif maupun eksekutif di daerah. Hal ini dimungkinkan karena Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dewan memiliki hak

besar untuk mengatur anggaran. Namun undang-undang tersebut tidak

mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang transparan kepada publik.

Tidak heran jika wewenang yang besar itu justru melahirkan penyimpangan,

yaitu mengalirkan dana negara ke kantong pribadi.5

Belum tuntasnya agenda mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas

Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), secara tegas diakui dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Untuk menunjang kebutuhan

masyarakat di era reformasi dibentuklah sebuah lembaga khusus yang

3 Indrawati, Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance, Loc.Cit4 Isnawati, Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda5 Indrawati, Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance, Op.Cit, Hlm.203

5

bertugas dalam pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana Undang-

Undang ini memberi kewenangan yang lebih besar kepada KPK sebagai

penyelidik dan penyidik juga penuntutan perkara korupsi dibanding dengan

institusi penyidik lainnya (kejaksaan dan kepolisian), sehingga KPK menjadi

“Super Body” dalam penegakan hukum terhadap korupsi. Hal ini terlihat dari

langkah tegas aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi yang telah

mengalami kemajuan, sedikit-banyak telah menahan laju perilaku korupsi

dari para penyelenggara negara.6

Oleh karena itu pengawasan merupakan instrumen utama dalam hukum

administrasi yang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum preventif.

Dalam konteks hukum administrasi, penegakan hukum tidak selalu bermakna

tindakan responsif dengan diberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

Pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus

menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar dari akibat yang

lebih buruk.

II. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Keuangan Negara.

Dalam sejarah perundang-undangan Republik Indonesia, istilah

keuangan Negara pertama kali dipakai dalam Pasal 23 ayat (5) UUD NRI

1945. Pengertian keuangan Negara dalam Pasal 23 ayat (5) UUD NRI

1945 terkait dengan tanggungjawab pemerintah tentang pelaksanaan

anggaran. Oleh sebab itu, pengertian keuangan negara dalam ayat (5) itu

tidak mungkin mencakup keuangan daerah dan keuangan perusahaan-

perusahaan.7

John F. due menyamakan pengertian keuanga Negara dengan

anggaran (budget) Negara. Mengenai hubungan antara keuangan Negara

dengan anggaran Negara, Muchsan, menyatakan bahwa anggaran Negara

6 Ibid7 Artifin P.Atmadja S, 2009, “Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum”, Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 5

6

merupakan alat penggerak untuk melaksanakan keuangan Negara.

Menurut Gildenhuys, anggaran memiliki enam fungsi, yaitu:8

a. Sebagai kebijakan yang menggambarkan tujuan dan sasaran khusus yang hendak dicapai melalui suatu pengeluaran dalam anggaran (a policy statement declaring the goals and specific objectives an authority wishes to achieve by means of the expenditure concerned).

b. Sebagai sarana redistribusi kekayaan sebagai salah satu fungsi public yang paling utama dari anggaran (redistribution of wealth is one of the most important function of public budget).

c. Sebagai program kerja pemerintah (a work program)d. Sebagai sumber informasi (as a source of information)e. Sebagai sarana koordinasi kegiatan pemerintahan (as a coordinating

instrument)f. Sebagai alat pengawasan legislative terhadap eksekutif (a control

instrument to be used by the legislative authority over the executive authority and by the executive authority over the administrative authority and even for internal control within a single component of the administrative authority).Pada dasarnya pengertian pengelolaan keuangan negara ini sejatinya

hanya bertumpu pada peristilah keuangan negara. Menurut M. Subagio,

keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang, demikian juga segala sesuatu baik berupa uang maupun

barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban itu (M. Subagio, 1991:11). Sedangkan menurut Nisjar

keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang,

demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang mapun barang) yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan hak-hak tersebut (Karhi Nisjar

S., 1998).9

2. Hak dan Kewajiban Negara.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dinyatakan sebagai berikut: Keuangan negara

adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang;

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

8 Riawan Tjandra, 2006, “Hukum Keuangan Negara”, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 19 Indrawati, Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance, Op.Cit, Hlm.204

7

tersebut. Sedangkan ruang lingkup keuangan negara dalam ketentuan

Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

adalah sebagai berikut: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan

dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara

untuk menyelenggarakan tugas.

3. Pengurusan Keuangan Negara.

a. Pengurusan Umum.

Dalam pengurusan umum pejabat yang melaksanakan pengurusan

anggaran Negara dapat diklasifikasikan atas dua macam, yaitu seperti

berikut :10

1) Otorisator

Otorisator adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk

mengambil tindakan/keputusan yang dapat mengakibatkan uang

Negara keluar sehingga menjadi berkurang atau bertambah karena

pungutan dari masyarakat. Wewenang untuk mengambil

keputusan yang dapat mengakibatkan uang Negara berkurang atau

bertambah disebut otorisasi. Otorisasi dapat diklasifikasikan

menjadi dua macam, yaitu :

a) Otorisasi umum; otorisasi yang berupa keputusan dan tindakan

yang lainnya berbentuk peraturan umum Contohnya: Undang-

Undang Pajak

b) Otorisasi yang berbantuk surat keputusan yang khsuusnya

mengikat orang/publik tertentu, misalnya Surat keputusan

Pegawai negeri Sipil dan otorisasi untuk proyek.

2) Ordonator

Ordonator adalah pejabat yang melakukan pengawasan terhadap

otorisator agar Otorisator tersebut dalam melaksanakan

tindakan/keputusannya selalu demi kepentingan umum. Tugas

utama ordonator adalah melaksanakan pengujian dan penelitian

10 Hendra Karianga, 2011, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi”, PT Alumni Bandung, hlm. 32

8

terhadap penerimaan maupun pengeluaran uang Negara. Oleh

karena itu, ordonator dibedakan sebagai berikut :

a) Ordonator pengeluaran Negara.

Ordonator pengeluaran Negara adalah pejabat yang dalam hal

ini ditunjuk Menteri Keuangan dan sebagai pelaksana adalah

Direktorat Jenderal Anggaran, yang untuk daerah dilaksanakan

oleh kantor perbendaharaan Negara.

Tugas ordonator pengeluaran Negara ialah: Pertama,

Melakukan penelitian dan pengujian terhadap bukti-bukti

penagihan. Kedua, Membukukukan pada pos mata anggaran

yang tepat artinya membukukan pengeluaran uang Negara

tersebut pada pos mata anggaran yang sesuai dengan tujuan

pengeluaran. Ketiga, Memerintahkan membayar uang, hal ini

dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar

(selanjutnya ndisebut SPM).

Pengeluaran yang diperintahkan oleh ordonator ada dua

macam, yaitu : Pertama, Pengeluaran Negara dengan beban

total, artinya pengeluaran Negara yang bukti penagihannya

telah diajukan terlebih dahulu kepada ordonator untuk

diperiksa sehingga dapat dibukukuan kepada pos mata

anggaran artinya apakah kuitansi/berita acara serah terima

barang maupun kontrak perjanjian sudah sesuai dengan

peraturan yang berlaku, dan apakah bukti-bukti itu

kedaluwarsa, yang tetap; tanpa bukti penagihannya,

dikeluarkan terlebih dahulu sehingga oleh ordonator

dibukukan pada pos mata anggaran sementara. Akan tetapi,

pembukuan sementara ini berubah sifatnya menjadi

pembukuan dengan beban tetap setelah bukti penagihannya

dikirimkan kepada ordonator atau setelah ordonator menerima

Surat Pertanggung jawaban (selanjutnya disebut SPJ). Kedua

9

adalah Pengeluaran Negara dengan beban sementara, artinya

uang dikeluarkan.

b) Ordonator penerimaan Negara

Sebagai pelaksana ordonator penerimaan Negara adalah

semua menteri yang menguasai pendapatan Negara. Tugas

utamanya ialah mengawasi apakah penerimaan Negara

tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Ia

juga mengeluarkan surat keputusan yang mengakibatkan

penerimaan bagi Negara. Atas dasar surat keputusan ini, juga

diterbitkan Surat Perintah membayar (SPM).

b. Pengurusan Khusus.

Dalam pengurusan khusus yang ditunjuk untuk menjalankan

pengurusan itu adalah bendaharawan, yang dibebani tugas pengurusan

dan penyimpanan sebagian dari kekayaan Negara berupa uang dan

barang. Dalam praktik, tugas pengurusan uang diwujudkan dalam

penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas perintah ordonator,

Pengurusan barang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran

(penyerahan) dan pemeliharaannya. Bendaharawan dapat ditinjau dari

dua segi, seperti di bawah ini :

1. Ditinjau dari obyeknya, yaitu :

a) Bendaharawan uang, yaitu obyek pengurusannya adalah uang

Negara;

b) Bendaharawan barang, yaitu obyek pengurusannya barang

milik Negara;

c) Bendaharawan uang dan barang, yang obyek pengurusannya

baik uang maupun barang.

2. Ditinjau dari sudut tugasnya:

a) Bendaharawan umum, adalah bendaharawan yang mempunyai

tugas untuk menerima pendapatan Negara yang terkumpul dari

masyarakat, kemudian dari persediaan yang ada akan

masyarakat, kemudian dari persediaan yang ada akan

10

dikeluarkannya lagi untuk kepentingan umum. Contohnya,

Kepala Kas Negara, bank Indonesia, Kepala Kantor Pos dan

Bank lin yang ditunjuk Menteri Keuangan.

b) Bendaharawan khusus, adalah bendaharawan yang mengurus

pengeluaran Negara dari persediaan uang yang ada padanya

dan diterima dari bendaharawan umum. Untuk itu, ia

diharuskan membuat pertanggungjawaban atas pengeluaran

yang telah dilakukannya dengan mengirimkan surat

pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat tiap-tiap bulan.11

4. Kedudukan Badan Pengawas Keuangan (BPK)

Dalam Pasal 23 E UUD 1945 menentukan : Ayat (1) “Untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri;”

Ayat (2) “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya;” Ayat (3) “Hasil

pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan da/atau

badan sesuai dengan undang-undang”

Selanjutnya, Pasal 23F juga menentukan : (1) “Anggota Badan

Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan

oleh Presiden;” (2) “Pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih dari

dan oleh anggota”

Sementara itu, Pasal 23G UUD 1945 menentukan : (1) “Badan

Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki

perwakilan perwakilan di setiap provinsi;” (2) “Ketentuan lebih lanjut

mengenai Badan Pemeriksa keuangan diatur dengan undang-undang.

Undang-undang yang mengatur soal BPK saat ini adalah UU Nomor 15

tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.12

11 Ibid12 Republik Indonesia, “Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan”, UU Nomor 15 Tahun 2006, LN Nomor 85 Tahun 2006, TLN Nomor 4654, diundangkan pada tanggal 30 Oktober

11

Menurut Undang-undang tersebut, BPK merupakan lembaga

negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara.13 Artinya, posisi BPK tidak berada

dibawah atau pengaruh lembaga negara lainnya, baik itu eksekutif,

legislatif, maupun yudikatif.

5. Pengertian Korupsi

Korupsi dalam bahasa Latin disebut Corruptio – corruptus, dalam

Bahasa Indonesia disebut corruptie, dalam Bahasa Inggris disebut

corruption, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah

Kuno Negara Kertagama arti harfiah corrupt menunjukkan kepada

perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan

dengan keuangan.14

Korupsi di dalam Black’s Law Dictionary adalah “suatu perbuatan

yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang

tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain,

secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk

mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang

lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.15

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku

tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang

ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat

publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.Hakekat korupsi

berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah ”An Abuse Of Public

Power For Private Gains” , penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan

untuk kepentingan pribadi.16

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah

dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

2006.13 Ibid, Pasal 214 Sudarto, 1996, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, hlm. 115 15 Black, Henry Campbell, 1990, Black’s Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota16 Vito Tanzi, 1994, Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper

12

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya

terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negaara, tetapi meliputi juga

perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan

masyarakat atau orang perseorangan.

III. PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai permasalahan sebagaimana

tersebut di atas dengan menganalisanya berdasarkan teori pendapat sarjana

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang telah

disebutkan di atas pula. Untuk menuju Pengelolaan Keuangan Negara Yang

Bersih Dari KKN (Kolusi,Korupsi,Nepotisme) yang paling penting adalah

bagaimana sektor pengawasan dilakukan dengan baik.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, bahwa kekuasaan Negara, bahwa kekuasaan pengelolaan

keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku kepala Pemerintahan dan

dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/pimpinan lembaga selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat

pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya,

yang mana meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga

pertanggungjawaban (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan, Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Pemeriksaan keuangan dari negara adalah suatu proses identifikasi

masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif,

dan professional berdasarkan dari standar pemeriksaan, untuk menilai

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, juga keandalan informasi meliputi aspek

pengelolaan dan tanggungjawab dari keuangan negara (Pasal 1 angka 1

13

Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

juga Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Sedangkan pemeriksaan akan keuangan negara ini meliputi: Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan,

pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; Pemeriksaan

Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan; Pemeriksaan Kinerja

adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas

pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban akan pelaksanaan APBN dan juga

APBD, Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR setelah diperiksa BPK

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka

selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota menyiapkan Raperda APBD ke

Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut DPRD).

Dengan diterimanya pertanggungjawaban tersebut di forum DPR atau DPRD,

dianggap secara hukum dan politik terpenuhi atau sudah bertanggungjawab

(Pasal 30-31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003).

Oleh karena itu berkaitan dengan pengawasan, di bidang hukum keuangan

negara dilakukan oleh badan atau pejabat yang berwenang. Pihak yang

berwenang melakukan pengawasan haruslah memahami kejelasan norma

yang mengatur, kewenangan diskresi, penerapan norma hukum baik norma

hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun norma hukum tidak

tertulis (AUPB = Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Berdasarkan atas hal

tersebut di atas setiap pengenaan sanksi dalam pengelolaan keuangan negara

maka perlu dilakukan pengawasan terlebih dahulu oleh instansi yang

berwenang.

Berbicara mengenai sanksi hal ini erat kaitannya dengan suatu tindakan

pelanggaran terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Selain itu pengenaan sanksi ini merupakan bagian dari

penegakan hukum represif yang diberikan oleh instansi yang berwenang

karena pelanggaran dari norma hukum administrasi dan peraturan perundang-

14

undangan. Namun demikian dalam pengenaan sanksi ini harus memenuhi

prosedur yang telah ditetapkan yakni sebelumnya dilakukan pengawasan oleh

instansi yang berwenang sebagai bagian dari penegakan hukum preventif.

Dalam hal ini kekuasaan pengawasan terhadap kehidupan masyarakat

yang sangat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan

tugas mengatur, dimana pengawasan kepada masyarakat dilakukan melalui

pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada

aktifitas masyarakat agar masyarakat dapat lebih terarah dalam melakukan

aktifitas, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan atau

perintah yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang

ada.

IV. KESIMPULAN

Mengenai hal ini wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara yang

dewasa ini telah menjadi tolok ukur menuju kemantapan demokrasi adalah

pengelolaan keuangan negara yang bersifat: konsisten, bertanggungjawab,

efisien, dan efektif, serta diselenggarakan secara partisipatif

berkesinambungan. Berkaitan dengan hal tersebut nyatalah ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mana mengatur mengenai pengelolaan

keuangan negara di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip

penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN (Kolusi,Korupsi,Nepotisme)

Pengenaan akan sanksi dalam penyimpangan pengelolaan keuangan

negara harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sesuai dengan karakternya, dan mengedepankan penghormatan

terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu sanksi tersebut diberikan oleh

lembaga yang berwenang bila telah melalui beberapa prosedur pemeriksaan

dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK dan DPR yang memegang fungsi

budgeting dan fungsi pengawasan keuangan negara sebagaimana tertuang

dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun

2006 tentang BPK.

15

Namun dalam penerapannya meskipun Undang-Undang yang mengatur

sudah baik serta aparat penegak hukumnya sudah baik, tetapi pada praktiknya

masih tetap korupsi menjadi budaya oleh para pemegang kekuasaan

khususnya di dalam sektor pengelolaan keuangan Negara. Hal ini

menandakan bahwa budaya hukum masyarakat sangatlah lemah, oleh

karenanya sistem pengawasan yang lebih menyasar yang bersifat independen

yang melibatkan masyarakat. Sistem ini harus ditingkatkan untuk

membangun dari budaya hukum itu sendiri, agar supaya munculnya efek jera

bagi para pelaku korupsi sehingga tidak terjadi hal yang serupa dan supaya

terbentuknya cita bangsa yang bersih dari KKN (Kolusi,Korupsi,Nepotisme)

kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

16

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

6. Indrawati, Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance, Perspektif,Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September

7. Isnawati, Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

8. Artifin P.Atmadja, “Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum”, Jakarta: Rajawali Press, 2009

9. Riawan Tjandra, “Hukum Keuangan Negara”, Jakarta: PT Grasindo, 2006

10. Hendra Karianga, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi”, Penerbit PT Alumni Bandung, 2011

11. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996

12. Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990

13. Vito Tanzi, Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper, Agustus 1994

17