arah kebijakan dan isu strategis nasional 2015-2019
TRANSCRIPT
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
1/24
Kementerian PPN/Bappenas
ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS
NASIONAL 2015-2019
Banda Aceh, 3 Desember 2013
Oleh
Oswar Mungkasa
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Disampaikan dalam
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2015
dengan Kabupaten/Kota se Aceh
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
2/24
Kementerian PPN/Bappenas
1 ARAH KEBIJAKAN DAN ISUSTRATEGIS NASIONAL 2015-2019
2
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
3/24
Kementerian PPN/Bappenas
KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
B
ackground
Study
SDA
SDM
IPTE
K
*Sumber UU 17/2007 tentang
RPJPN Tahun 2005-2025
EVALUASIRPJMN 2
MASUKANSTAKEHOLDERS
1. SosialBudaya dan
KehidupanBeragama
2. Ekonomi3. Iptek4. Sarana dan
Prasarana5. Politik6. Hankam
7. Hukum danAparatur
8. Wilayah danTata Ruang
9. SDA dan LH
9 Bidang:
DAYA SAINGEKONOMI
InclusiveDevelopment
Pengarusutamaan
Tantangan &
Kendala
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
3
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
4/24
Kementerian PPN/Bappenas
PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
RPJMN
2015-2019
EconomicallyFeasible
SociallyAcceptable
EnvironmentallySustainable
4
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
5/24
Kementerian PPN/Bappenas
KRITERIA
ECONOMICALLY FEASIBLE
Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang optimal
Mempunyai nilai tambah yang tinggi
Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional danwilayah
Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai
Berdampak luas terhadap investasi nasional
5
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
6/24
Kementerian PPN/Bappenas
KRITERIA
SOCIALLY ACCEPTABLE
Tidak menimbulkan permasalahan sosial baru
Mengurangi kemiskinan
Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah
Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat luas
Meningkatkan keharmonisan masyarakat
Mendorong tingkat partisipasi masyarakat
Membuka/menyerap lapangan kerja
6
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
7/24
Kementerian PPN/Bappenas
KRITERIA
ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE
Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yangdapat ditoleransi (carrying capacity)
Memperbaiki kualitas lingkungan
Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagigenerasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (sustainable)
7
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
8/24
Kementerian PPN/Bappenas
PRASYARAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
TATA KELOLA
POLHUKAM
8
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
9/24
Kementerian PPN/Bappenas
PRASYARAT 1: TATA KELOLA
Stakeholderpembangunan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat)mempunyai kesamaan visi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
Pelaku pembangunan mematuhi prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pencapaian PembangunanBerkelanjutan
9
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
10/24
Kementerian PPN/Bappenas
PRASYARAT 2: POLHUKAM
Stabilitas politik, keamanan dan demokrasi yang mendukung prosesperencanaan pembangunan
Adanya kepastian hukum bagi para pelaku pembangunan
Peraturan perundangan tidak menyimpang dari tujuan bernegara sepertitercantum dalam UUD 1945
10
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
11/24
Kementerian PPN/Bappenas
ISU-ISU PENTING PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ekonomi Sosial LH Tata Kelola Polhukam
Ekonomi Pertumbuhanekonomi
PenyerapanTenaga Kerja,PenguranganKemiskinan,danPemerataan
Keberlanjutanpembangunan
Efisiensi danefektifitasprogrampembangunan
Kepastianusaha,PenguasaanSDA olehnegara utkkesra
Sosial Percepatankonsolidasidemokrasi
Penanggulanganbencana alam
Penguatankelembagaanmasyarakat
Tertib sosial
LH Konservasi danperbaikanlingkungan
Peningkatandaya dukunglingkungan
Penegakanhukumlingkungan
TataKelola
PenguatankapasitasKelembagaan
Efektifitashukum
Polhukam Tertib hukum
11
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
12/24
Kementerian PPN/Bappenas
SASARAN RPJMN 2015-2019
Pertumbuhan ekonomi
Pendapatan per kapita
Pemerataan pembangunan
Pengentasan Kemiskinan Keberlanjutan pembangunan
Peningkatan daya saing
Inovasi teknologi SDM berkualitas
Resiliensi berbasis swakarsa
Happiness
12
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
13/24
Kementerian PPN/Bappenas
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Melanjutkan kebijakan ekonomi yangpro-growth,pro-job,
pro-poor danpro-environment
Kebijakan hilirisasi pengelolaan SDA
Pemberian insentif fiskal dan non fiskal utk pengembangan
industri di Luar Jawa
Sinergi SDM, IPTEK dengan industri
Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur
perdesaan
Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM
Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung
Sistem Logistik Nasional
13
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
14/24
Kementerian PPN/Bappenas
ISU-ISU BIDANG UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS UTAMA RPJMN
2015-2019
BidangPrioritas Utama
SDA SDM IPTEK
Sosbud &Agama
Mengurangi konflik sosial dalampengelolaan SDA
Peningkatan kualitas SDM &karakter bangsa
Meningkatkan budayaIPTEK
Ekonomi Penguasaan SDA oleh negarauntuk kesejahteraan rakyat
Mengoptimalkan nilai tambah(hilirisasi)
Peningkatan partisipasimasyarakat dalampembangunan
pengembangan SDM untukmendukung industri
Penelitian danpengembangan untukmendukung perekonomian
Iptek Pengembangan keanekaragamanhayati: darat dan laut
Pengembangan SDM handalberbasis Iptek
Sarpras Mendukung pusat-pusatpengembangan SDA;
Peningkatan sarpras untukSDM berkualitas
Pengembangan industritransportasi: darat, laut,udara
Politik Menghindari intervesi politikdalam pengelolaan SDA
Hankam Memberantas pembalakan liar,pencurian ikan & pertambanganliar
Pengembangan industripertahanan strategis
Hukum &Aparatur
Penegakan hukum dan tata keloladalam pengelolaan SDA
Reformasi birokrasi pusat dandaerah
Wilayah &Tata Ruang
Penetapan kawasan lindung dankawasan budidaya
SDA dan
LH
Kesinambungan pengelolaan SDA
dan LH
Budaya sadar lingkungan Peningkatan kemampuan
Iptek dalam pengelolaanSDA 14
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
15/24
Kementerian PPN/Bappenas
2
ARAH KEBIJAKAN DAN ISU
STRATEGIS BIDANG TATA RUANGDAN PERTANAHAN 2015-2019
15
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
16/24
Kementerian PPN/Bappenas
Isu Strategis Bidang Tata Ruang
PERMASALAHAN :
1 Banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan
2 Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai
3 Kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang
4 Belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan
program sektoral
5 Tingginya variasi kualitas Rencana Tata Ruang
6 Masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi Rencana Tata Ruang
7 Belum operasionalnya perangkat pengendalian yang jelas dan lengkap
8 Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi
ISU STRATEGIS:
1. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang belum efektif; dan
3. RTRW belum dijadikan acuan pembangunan berbagai sektor
16
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
17/24
Kementerian PPN/Bappenas
Arah Kebijakan Bidang Tata Ruang
Tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang (UU 26/2007):
Aman, Nyaman, Produktif, Berkelanjutan
Prioritas Pembangunan:Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang
Arah Strategi & Kebijakan:Efektivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
PenguatanKegiatan
Pengaturan
Penataan
Ruang
PeningkatanPembinaan
Penataan
Ruang
PeningkatanKualitas
Produk
Perencanaan
Ruang
PeningkatanEfektivitas
Pemanfaatan
Ruang
PeningkatanEfektivitas
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Penguatanpengawasan
Pelaksanaan
Penataan
Ruang
Penataan
Regulasi
Peningkatan
Kapasitas SDM
& Kelembagaan
Percepatan
Penyelesaian dan
Peningkatan
Kualitas RTR &
Rencana Rinci
Sinkroni-sasi
RPJM &
Kejelasan
Indikator
Program
Penegakan
Aturan
Zonasi,
insentif,
sanksi
Penguatan
Mekanisme
Audit TR
Sasaran
Pokok
Fokus
Prioritas
Program/
Kegiatan
Sinkronisasi
Perundangan
terkait ruang
NSPK
PPNS
RevitalisasiBKPRN/D
RDTR
Kaw.
Strategis Kaw.
bencana
Kaw.
Perdesaan
Sinkronisasi
RTR - RPJM
Sinkronisasi
Indikator
program
Kerjasama
Pembiayaan
PPP
Perizinan
Aturan Zonasi
Insentif/dis
Sanksi
Mekanisme
Penertiban
Audit TR
Monitoring &
Evaluasi
Penyelenggara
an Penataan
Ruang
17
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
18/24
Kementerian PPN/Bappenas
Isu Strategis Bidang Pertanahan
PERMASALAHAN :
1 Tingginya Konflik Pertanahan
2 Berlarut-larutnya Penyelesaian Kasus Pertanahan
3 Rendahnya Cakupan Peta Dasar Pertanahan
4 Belum Semua Bidang Tanah Tersertipikat
5 Kurangnya SDM Bidang Pertanahan Khususnya Juru Ukur danBelum Semua Kantor Pertanahan Memiliki Fasilitas
Memadai
6 Sulitnya Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
7 Sebagian Besar Masyarakat (Petani) Hanya Menguasai Tanah Dengan Luasan yang Kecil
(
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
19/24
Kementerian PPN/Bappenas
Arah Kebijakan Bidang Pertanahan
Isu Strategis Rancangan Kebijakan
Kepastian hukum hak masyarakat
atas tanah
Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah:
- Percepatan pembuatan peta dasar pertanahan
- Percepatan sertifikasi tanah
Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Pertanahan
- Pembentukan pengadilan khusus pertanahan
Kepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Adat- Pemetaan Tanah Adat Ulayat
Ketimpangan Pemilikan,
Penguasaan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah (P4T) dan
Kesejahteraan Masyarakat
Redistribusi Tanah dan Access Reform
Meningkatkan PelayananPertanahan
Peningkatan Kualitas dan Proporsi SDM BidangPertanahan
Penyediaan Tanah Untuk
Pembangunan Bagi Kepentingan
Umum
Pencadangan Tanah Untuk Pembangunan
Kepentingan Umum
- Pembentukan Bank Tanah
19
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
20/24
Kementerian PPN/Bappenas
3 ISU PENATAAN RUANGDI PROVINSI ACEH
20
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
21/24
Kementerian PPN/Bappenas
STATUS PENETAPAN PERDA (QANUN) RTRW DI
PROVINSI ACEH
KABUPATEN KOTANO. KABUPATEN STATUS NO. KOTA STATUS
1 Aceh Selatan Belum Perda 1 Sabang Perda 6/20122 Aceh Tenggara Perda 1/2013 2 Lhokseumawe Belum Perda3 Aceh Timur Belum Perda 3 Langsa Perda 12/20134 Aceh Tengah Belum Perda 4 Subulussalam Belum Perda5
Aceh Barat
Perda 1/2013
5
Banda Aceh
Perda 4/2009
6 Aceh Besar Belum Perda7 Pidie Belum Perda8 Aceh Utara Belum Perda9 Simeuleu Belum Perda10 Bireun Belum Perda11 Aceh Barat Daya Belum Perda12 Gayo Lues Belum Perda13 Aceh Jaya Belum Perda14 Nagan Raya Belum Perda15 Aceh Tamiang Perda 14/201316 Bener Meriah Perda 4/201317 Aceh Singkil Belum Perda18
Pidie Jaya
Belum Perda
Mayoritas Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh belum menyelesaikan Perda
(Qanun) RTRW
21
Status 22 November 2013, Sekretariat BKPRN
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
22/24
Kementerian PPN/Bappenas
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI PROVINSI ACEH
Berdasarkan PP 26/2008 tentang RTRWN, ditetapkan 5 KSN di Provinsi Aceh,
namun kelimanya belum selesai penyusunan RTR-nya.
22
NO. KSN STATUS RTR1 Kawasan Industri
Lhokseumawetahap Kesepakatan Gubernur/Bupati/Walikota
untuk mendapatkan kesepakatan BKPRN
eselon I2 KPBPB Sabang tahap Kesepakatan Gubernur/Bupati/Walikota
untuk mendapatkan kesepakatan BKPRN
eselon I3 KAPET Banda Aceh
Darussalamtahap Kesepakatan Gubernur/Bupati/Walikota
untuk mendapatkan kesepakatan BKPRN
eselon I4 Kawasan Ekosistem Leuser tahap Kesepakatan BKPRN eselon II5 Kawasan Perbatasan
Negara (termasuk 2 pulau
kecil terluar P. Rondo dan
Berhala) dengan
India/Thailand/Malaysia
tahap Kesepakatan Gubernur/Bupati/Walikota
untuk mendapatkan kesepakatan BKPRN
eselon I
Status 22 November 2013, Sekretariat BKPRN
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
23/24
Kementerian PPN/Bappenas
ISU KEHUTANAN
Pembahasan RTRW Provinsi Aceh telah dilakukan
semenjak tahun 2010. Pada tahun 2012, RaperdaRTRW Provinsi Aceh telah mendapatkan persetujuan
substansi Menteri PU.
Namun demikian, karena masih dalam proses
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
(Timdu) maka hingga saat ini RTRW Aceh belum di-
Perdakan.
Salah satu alternatif percepatan penyelesaian RTRW
adalah melalui penerapan mekanisme Holding Zone.
23
-
8/13/2019 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS NASIONAL 2015-2019
24/24
Kementerian PPN/Bappenas
TERIMA KASIH
24