annual+report+pln+2008

light for a greener future

2008Laporan TahunanAnnual Report

Electricity for a Better Life

Laporan Tahunan 2008 Annual Report PT PLN (Persero) 2

01 PrawacanaCover Story 68 Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

02 Peristiwa Penting 2008Event Highlights 2008

75 Kinerja ManajemenManagement Performance

10 Ikhtisar KeuanganFinancial Highlights

77 Tinjauan KeuanganFinancial Performance

12 Laporan Dewan KomisarisBoard of Commissioners Report 100 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

18 Laporan Direktur UtamaPresident Directors Report

100 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)General Meeting of Shareholders (RUPS)

26 Pernyataan Komisaris dan DireksiRemarks on BOC and BOD

102 Dewan KomisarisBoard of Commmissioners

28 Profil PerusahaanCompany Profile

105 DireksiBoard of Dirctors

32 Profil Dewan KomisarisBoard of Commmissioners Profiles 108 Satuan Manajemen Risiko (SMR)

Management Risk Unit (SMR)

36 Profil DireksiBoard of Directors Profiles 110 Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

40 Kegiatan UsahaBusiness Sector 111 Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of Board of Commmissioners

50 Sumber Daya ManusiaHuman Resources 112 Komite-komite

Committees

61 ObligasiBonds 126 Sistem Pengawasan & Pengendalian Internal (SPI)

Internal Supervisory Unit (SPI)

128 Daftar Istilah KhususList of Spesific Terms

131 Laporan KeuanganFinancial Report

Daftar IsiTable of Content

1Laporan Tahunan 2008 Annual Report PT PLN (Persero)

PrawacanaCover Story

MENCIPTAKAN KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK DI MASA DEPAN DALAM LINGKUNGAN ALAM YANG HIjAU LESTARI MERUPAKAN KOMITMEN PERSEROAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KESEjAHTERAAN MASYARAKAT. PROFESIONALISME DAN PENGALAMAN PANjANG MEMBENTUK KEYAKINAN BAHWA PERSEROAN AKAN MAMPU MENCIPTAKAN HIDUP YANG BERKUALITAS DAN NYAMAN, MELALUI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LISTRIK NASIONAL YANG MENjANGKAU SELURUH WILAYAH NUSANTARA DARI UjUNG BARAT HINGGA UjUNG TIMUR.KETERSEDIAAN LISTRIK NASIONAL MERUPAKAN jAMINAN KELANCARAN PROSES PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG, MENCIPTAKAN HARAPAN CERAH DAN NYAMAN, UNTUK MERAIH KEBERHASILAN DEMI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP BAGI SEGENAP LAPISAN MASYARAKAT INDONESIA. SETITIK CAHAYA MERUPAKAN PENERANG BAGI PENCIPTAAN KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK SELARAS DENGAN ALAM.

PT PLN (PERSERO) IS FULLY COMMITTED TO THE ENHANCEMENT OF COMMUNITY WELL-BEING BY CREATING A BETTER LIFE IN A GREEN AND SUSTAINED ENVIRONMENT IN THE FUTURE. PLN WITH ITS PROFESSIONALISM AND EXPERIENCE HAS BEEN ABLE IT BUILDS CONFIDANCE TO CREATE BETTER QUALITY OF LIFE THROUGH THE IMPROVEMENT OF SERVICE QUALITY TO ITS CUSTOMERS AND OTHER STAKEHOLDERS ACROSS THE COUNTRY.THE AVAILABILITY OF ELECTRIC SUPPLY IS NECESSARY TO SPEED UP THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY, TO CREATE HOPES FOR PEOPLE IN REACHING OUT SUCCESS IN EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF INDONESIAN SOCIETY.A RAY OF LIGHT WILL BRIGHTEN UP AND BRING THE LIFE TO NATURE IN HARMONY.

light for a greener future

2008Laporan TahunanAnnual Report


Peristiwa Penting 2008Event Highlights 2008

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)

PLN telah melaksanakan RUPS pada tanggal 8 januari 2008 untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2008 dan memutuskan pembentukan anak-anak perusahaan PLN Distribusi dan anak perusahaan PLN P3B jawa-Bali yang telah disempurnakan melalui surat Menteri BUMN No. S-71/MBU/2008 tanggal 25 januari 2008, perihal Keputusan RUPS PT PLN tentang RKAP 2008 sebagai berikut:

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) Tahun buku 2008 yang mencakup penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aktiva tetap, penghapusan aktiva lainnya, penarikan kredit, pemberian pinjaman kepada pegawai dan kerjasama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga.Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun buku 2008 dialokasikan dan dibiayakan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility).

PLN juga telah melaksanakan RUPS pada tanggal 25 juni 2008 untuk membahas Laporan Perhitungan Tahunan Perusahaan tahun buku 2007, dengan keputusan rapat sebagai berikut:

Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun buku 2007 mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris selama tahun buku 2007.Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2007.Mengesahkan Laporan Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Tahun buku 2007.Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun buku 2007.Menetapkan komposisi gaji/honorarium Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Komisaris Utama dan Komisaris.Menetapkan insentif tahun buku 2007 untuk Direksi dan Dewan Komisaris namun insentif tersebut tidak diberikan.RUPS menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2008 dan Laporan Pelaksanaan Pogram Kemitraan untuk tahun 2008.

•

•

•

••

••

•

•

PLN held a General Meeting of Shareholders on January 8, 2008 to discuss Corporate Budget Plan (RKAP) for the year 2008. It also decided to establish subsidiaries of PLN Distribution and PLN P3B Java-Bali to comply with the SOE Minister’s Letter No.S-71/MBU/2008 dated January 25, 2008 concerning the GMS decisions on the RKAP 2008 as follows: • Approved the RKAP 2008 that covered receivables’, logistic’s, fixed and other assets’ write-off, credit

withdrawals, employee loans facilities and third parties’ medium/long term partnership.• Approved the RKAP concerning 2008 partnership and environmental program in which the budget has

been allocated as the implementation of corporate social responsibility and environment preservation programs.

PLN also held a General Meeting of Shareholders on June 25, 2008 to discuss Annual Corporate Performance Report for the 2007 calendar year, with the following decisions :• Aprroved 2007 annual corporate performance report concerning corporate situation and activities

including the 2007 Board Of Commissioners’ supervisory report.• Approved the 2007 partnership and environment preservation program report.• Approved the 2007 financial report.• Approved the financial report for the 2007 partnership and environment preservation programs.• Approved remuneration of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners.• Deciding not to distribute the 2007 incentives for the Directors and the Board of Commissioners.• The GMS approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Office to

audit the 2008 company financial report and the 2008 Partnership Programs financial report .

Pergantian Direksi Replacement of Directors

Pada tanggal 10 Maret 2008 terjadi pergantian jajaran Direksi PT PLN (Persero) sesuai keputusan Menteri Negara BUMN No.Kep-58/MBU/2008, dengan susunan :

Direktur Utama : Fahmi MochtarWakil Direktur Utama : RudiantaraDirektur Konstruksi Strategis : Moch. Agung NugrohoDirektur Perencanaan & Teknologi : Bambang PraptonoDirektur jawa-Madura-Bali : Murtaqi SyamsuddinDirektur Luar jawa-Madura-Bali : Hariadi SadonoDirektur SDM dan Umum : SupriadiDirektur Keuangan : Setio Anggoro Dewo

••••••••

On 10 March 2008, there has been a replacement of the Board of Directors in PT PLN (Persero) in accordance with Minister of SOE Decision No.Kep-58/MBU/2008 as follows:

President Director : Fahmi MochtarVice President Director : RudiantaraDirector of Strategic Construction : Moch. Agung NugrohoDirector of Planning & Technology : Bambang PraptonoDirector of java-Madura-Bali : Murtaqi SyamsuddinDirector of Outer java-Madura-Bali : Hariadi SadonoDirector of Human Resources and General Affairs : SupriadiDirector of Finance : Setio Anggoro Dewo

••••••••


Peristiwa Penting Event Highlights

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)

PLN telah melaksanakan RUPS pada tanggal 8 januari 2008 untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2008 dan memutuskan pembentukan anak-anak perusahaan PLN Distribusi dan anak perusahaan PLN P3B jawa-Bali yang telah disempurnakan melalui surat Menteri BUMN No. S-71/MBU/2008 tanggal 25 januari 2008, perihal Keputusan RUPS PT PLN tentang RKAP 2008 sebagai berikut:

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) Tahun buku 2008 yang mencakup penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aktiva tetap, penghapusan aktiva lainnya, penarikan kredit, pemberian pinjaman kepada pegawai dan kerjasama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga.Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun buku 2008 dialokasikan dan dibiayakan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility).

PLN juga telah melaksanakan RUPS pada tanggal 25 juni 2008 untuk membahas Laporan Perhitungan Tahunan Perusahaan tahun buku 2007, dengan keputusan rapat sebagai berikut:

Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun buku 2007 mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris selama tahun buku 2007.Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2007.Mengesahkan Laporan Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Tahun buku 2007.Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun buku 2007.Menetapkan komposisi gaji/honorarium Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Komisaris Utama dan Komisaris.Menetapkan insentif tahun buku 2007 untuk Direksi dan Dewan Komisaris namun insentif tersebut tidak diberikan.RUPS menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2008 dan Laporan Pelaksanaan Pogram Kemitraan untuk tahun 2008.

•

•

•

••

••

•

•

PLN held a General Meeting of Shareholders on January 8, 2008 to discuss Corporate Budget Plan (RKAP) for the year 2008. It also decided to establish subsidiaries of PLN Distribution and PLN P3B Java-Bali to comply with the SOE Minister’s Letter No.S-71/MBU/2008 dated January 25, 2008 concerning the GMS decisions on the RKAP 2008 as follows: • Approved the RKAP 2008 that covered receivables’, logistic’s, fixed and other assets’ write-off, credit

withdrawals, employee loans facilities and third parties’ medium/long term partnership.• Approved the RKAP concerning 2008 partnership and environmental program in which the budget has

been allocated as the implementation of corporate social responsibility and environment preservation programs.

PLN also held a General Meeting of Shareholders on June 25, 2008 to discuss Annual Corporate Performance Report for the 2007 calendar year, with the following decisions :• Aprroved 2007 annual corporate performance report concerning corporate situation and activities

including the 2007 Board Of Commissioners’ supervisory report.• Approved the 2007 partnership and environment preservation program report.• Approved the 2007 financial report.• Approved the financial report for the 2007 partnership and environment preservation programs.• Approved remuneration of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners.• Deciding not to distribute the 2007 incentives for the Directors and the Board of Commissioners.• The GMS approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Office to

audit the 2008 company financial report and the 2008 Partnership Programs financial report .

Pergantian Direksi Replacement of Directors

Pada tanggal 10 Maret 2008 terjadi pergantian jajaran Direksi PT PLN (Persero) sesuai keputusan Menteri Negara BUMN No.Kep-58/MBU/2008, dengan susunan :

Direktur Utama : Fahmi MochtarWakil Direktur Utama : RudiantaraDirektur Konstruksi Strategis : Moch. Agung NugrohoDirektur Perencanaan & Teknologi : Bambang PraptonoDirektur jawa-Madura-Bali : Murtaqi SyamsuddinDirektur Luar jawa-Madura-Bali : Hariadi SadonoDirektur SDM dan Umum : SupriadiDirektur Keuangan : Setio Anggoro Dewo

••••••••

On 10 March 2008, there has been a replacement of the Board of Directors in PT PLN (Persero) in accordance with Minister of SOE Decision No.Kep-58/MBU/2008 as follows:

President Director : Fahmi MochtarVice President Director : RudiantaraDirector of Strategic Construction : Moch. Agung NugrohoDirector of Planning & Technology : Bambang PraptonoDirector of java-Madura-Bali : Murtaqi SyamsuddinDirector of Outer java-Madura-Bali : Hariadi SadonoDirector of Human Resources and General Affairs : SupriadiDirector of Finance : Setio Anggoro Dewo

••••••••



Subsidi Subsidy

Berdasarkan UU No.15/1985, PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) berkewajiban melaksanakan tugas Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum (Public Service Obligation-PSO). Sesuai UU No.19/2000, PLN sebagai BUMN dituntut melaksanakan tugas PSO tersebut dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

Dengan demikian, bagi pelanggan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, maka Pemerintah akan mengkompensasi kekurangan BPPnya dalam bentuk pemberian subsidi untuk pelanggan. Subsidi listrik tersebut semakin bertambah besar sejak tahun 2004 sejalan dengan keputusan Pemerintah untuk tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Pemberian subsidi untuk pelanggan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.111/PMK.01/2007 tanggal 14 September 2007 dan revisi PMK No.162/PMK.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 mengenai Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik maka subsidi listrik yang berhasil dicairkan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 78,6 Trilyun.

As the representative of the government in charge of the electricity (PKUK) based on Regulation No.15/1985, PLN as an Authorized Agency of Electricity Business (PKUK) is in charge of providing electricity for public interest (Public Service Obligation-PSO). In compliance with Regulation No.19/2000, PLN is compelled to fulfill the PSO by focusing on Company’s objectives to maximize profit as a State Owned Enterprise.

Therefore, the Government will compensate low tariff customers with lower electricity price compared with the Cost of Electricity Supplies (BPP) by subsidizing the BPP shortage to the customers. The electricity subsidy has been growing since 2004 in line with the Government decision not to increase Electricity Basic Tariff (TDL).

The provision of subsidy for the customers was held on December 14, 2007 based on the Decree of the Minister of Finance (PMK) No.111/PMK.01/2007 and the PMK was then revised under the Decree No.162/PMK.02/2007 dated December 17, 2007 with regards to Provision of Budget Procedure, Calculation, Payment and Electricity Subsidy Accountability. Hence, the approved electrical subsidy reached Rp 78.6 trillion in year 2008.

Program Percepatan 10.000 MW Fast Track Program

Dalam upaya meningkatkan kapasitas pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan akan listrik yang terus meningkat serta dalam upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berbasis batubara sebesar Rp 25 hingga 30 trilyun per tahunnya, Pemerintah telah mengeluarkan ketetapan untuk membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara (non BBM) melalui Ketetapan Presiden No.71 tahun 2006. Program Percepatan 10.000 MW atau biasa dikenal dengan Proyek 10.000 MW dibangun di 35 lokasi yang terbagi menjadi 10 lokasi di jawa-Bali berkapasitas total 7.520 MW dan 25 lokasi di luar jawa berkapasitas total 2.045 MW.

Pendanaan Proyek – Proyek pembangkit listrik dalam Program Percepatan 10.000 MW ini dibiayai oleh sumber dana yang berasal dari penerbitan Obligasi Global dan pinjaman Bank. Obligasi Global digunakan untuk membiayai sebesar 15% dari biaya Engineering Procurement and Construction/EPC dan pinjaman bank digunakan untuk membiayai sebesar 85% dari biaya EPC. Terkait dengan perkembangan dan status dari 15% pendanaan tersebut, PLN menerbitkan Obligasi Global di tahun 2006 dan 2007 sejumlah 2 milyar dollar AS per tahunnya, sementara 85% pendanaan lainnya sejumlah 4,9 milyar dollar AS dan Rp 19,2 trilyun berasal dari pinjaman bank. PLN juga telah menandatangani perjanjian pinjaman sebesar 1,9 milyar dollar AS dengan pihak bank Cina dan internasional, ditambah dengan pinjaman bank lokal sebesar Rp 15,3 trilyun. Saat ini, pinjaman sebesar kira-kira 2,1 milyar dollar AS dan Rp 2.0 trilyun sedang dalam proses dokumentasi dan negosiasi. Di tahun mendatang, rencana pendanaan sebesar 0,9 milyar dollar AS dan Rp 1,9 trilyun juga telah ditetapkan. Berkaitan dengan proyek-proyek transmisi, sebagian besar dari sumber pembiayaan berasal dari anggaran Pemerintah, obligasi lokal serta pendanaan bank lokal dan internasional.

Perkembangan Konstruksi – Dari 35 lokasi yang akan dikembangkan, PLN telah menandatangani kontrak EPC untuk 32 lokasi, sementara untuk 3 lokasi lainnya di luar jawa masih dalam proses pembuatan Nota Kesepakatan dan masih dalam proses tender. Secara keseluruhan, beberapa proyek konstruksi (dari total 10.000 MW) berjalan sesuai rencana, sementara beberapa lainnya masih menunggu kesiapan pendanaan, sehingga di akhir 2009 diharapkan unit pembangkit PLTU Rembang (2x315 MW), PLTU Indramayu (2x330 MW) dan PLTU Labuhan (2x315 MW) akan disinkronisasikan terhadap Sistem jawa-Bali.

In the attempt to increase the power plants’ capacity to meet electricity demand while reducing oil fuel consumption by Rp 25 to 30 trillion per financial year, the Government mandated PLN through Presidential Decree No.71 Year 2006 to construct coal based power plants (non-oil fuel power plant). The Fast Track Program or commonly referred to as the 10,000 MW Project is to be built in 35 locations in total, consisting of 10 locations in Java-Bali areas with a total capacity of 7,520 MW and 25 locations outside of Java with total capacity 2,045 MW.

Project Funding - The power plants’ project of the Fast Track Program is funded through Global Bonds issuance and bank loans. The Global Bonds’ fund is allocated to finance 15% of the Engineering Procurement and Construction/EPC costs, while the bank loan is allocated to finance 85% of the EPC costs. Related to progress and status, PLN has issued Global Bonds in 2006 and 2007 amounting to USD 2 billion each year through the 15% financing, while the other 85% portion was sourced through bank financing and split into USD 4.9 billion and Rp 19.2 trillion. PLN has signed a USD 1.9 billion loan agreement with China and international banks, in addition to the local banks’ financing amounted to Rp 15.3 trillion. To date, USD 2.1 billion and Rp 2.0 trillion are currently in the process of loan documentation and negotiation. In upcoming year, USD 0.9 billion and Rp 1.9 trillion have been also set into further financing plan. With regards to the transmission related projects, most of the financing sources are acquired from the Government budget, local bonds, local banks and international banks financing.

Construction progress - Out of 35 locations to be developed, PLN has signed EPC contracts for 32 locations, while for the other 3 outside Java locations are still in the Letter of Intent stage and bidding process. Overall, some of the constructions (out of the total 10,000 MW) are running on schedule, while some others are awaiting the fund availability and therefore, by end of 2009 it is expected that the steam generator unit of Rembang SPP (2x315 MW), Indramayu SPP (2x330 MW) and Labuan SPP (2x315 MW) will be synchronized to the Java-Bali System.



Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Cooperation with Various Parties

PLN telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menunjang kelancaran bisnis perusahaan yaitu:1. Kerjasama dengan sesama BUMN Kerjasama dengan sesama BUMN baik yang dilakukan oleh Perusahaan unit PLN dan anak perusahaan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Kerjasama tersebut dengan:a. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam bidang layanan melalui Call Center 123.

juga dilakukan upaya pengembangan kerjasama dalam bidang usaha telekomunikasi baik dengan Telkom maupun PT Indosat (Persero) Tbk melalui jaringan listrik dan fiber optik Perusahaan.

b. Perum Otorita jatiluhur (PLTA jatiluhur) dan PT Pusri (Persero) untuk pembelian tenaga listrik.c. PT Pertamina (Persero) untuk pemenuhan seluruh kebutuhan bahan bakar dan dengan

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk pemenuhan sebagian kebutuhan gas.d. PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk untuk pemenuhan kebutuhan sebagian besar

batubara.e. Bank-bank milik negara untuk penyimpanan sebagian besar kas dan deposito, perolehan fasilitas

pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek serta layanan pembayaran rekening listrik, pelaksanaan payment point dan pembayaran gaji pegawai Perusahaan.

f. PT Semen Tonasa (Persero) untuk operasi dan pemeliharaan PLTU milik PT Semen Tonasa Persero dan sedang dirintis untuk pembangkit-pembangkit milik BUMN lainnya.

g. Kerjasama dalam pemanfaatan dan pengoperasian aset Perusahaan seperti dermaga (PLTU Gresik dan PLTU Grati) Right of Way di PLN UB Sulselra, UBD jatim dengan Telkom dan PT Indovision.

h. Otorita Pengembangan Kawasan Daerah Industri Pulau Batam yaitu kerjasama untk membentuk sebuah perusahaan yang akan membiayai, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau Batam.

2. Kerjasama dengan mitra usaha lainKerjasama dengan mitra usaha non BUMN terus dilanjutkan baik yang dilakukan oleh Perusahaan, unit PLN dan anak perusahaan. Kerjasama tersebut adalah:a. Kerjasama pengembangan pembangkit-pembangkit di daerah kritis dengan perusahaan yang

memiliki kemampuan dalam bidang investasi dan pembangkitan.b. Kerjasama bidang penunjang dengan koperasi pegawai PLN.c. Lembaga-lembaga pendidikan untuk pelatihan, pengembangan SDM dan rekrutmen pegawaid. Pembelian tenaga listrik berupa excess power maupun memikul atau memenuhi pertumbuhan

kebutuhan sesuai dengan kontrak jual-beli dengan:PT RPE dan PT Inalum di SumatraPT Kaltim Prima Coal dan PT Aji Ubaya di KalimantanPT Inco Tbk di Sulawesi

e. Kerjasama dengan bank swasta dan KUD dalam pembayaran rekening listrik di Payment Point dalam meningkatkan layanan.

f. Kerjasama penyempurnaan dan pengembangan sistem penagihan rekening listrik.

3. Kerjasama Luar NegeriKerjasama dengan pihak luar negeri masih berlanjut baik yang dilakukan oleh Perusahaan, unit PLN dan Anak Perusahaan dengan:a. Head of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA). Kerjasama meliputi 8 proyek yaitu: Generation,

Transmission, Distribution, Renewable Energy and Environment, ESI Services, Resource Development, Power Reliability and Quality, Human Resource.

b. The Association of Electricity Supply Industry East Asia and Western Pacific (AESIEAP) dengan 4 Technical Sub Committee yaitu: Deregulation, Privatization and Competition, Power Quality, Performance Benchmarking dan Customer Relation Management.

•••

PLN has partnered with various parties in supporting the corporate business implemented through:

1. Cooperation with other State-Owned Enterprises (SOE) This cooperation will be constantly maintained and built by either PLN units or the subsidiaries with:a. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) in providing service through Call Center 123

and also in the telecommunication service either with Telkom and PT Indosat (Persero) Tbk through corporate electricity network and fiber optic.

b. Perum Otorita Jatiluhur (PLTA Jatiluhur) and PT Pusri (Persero) for electricity purchase.c. PT Pertamina (Persero) to meet overall fuel demand and with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

to meet some portion of gas demand.d. PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk to meet most of the coal demand.e. State Banks in subsequent parts of deposits and cash, long term and short term borrowing facilities,

electricity billing service, payment point and the corporate employees’ salary payment.f. PT Semen Tonasa (Persero) in operation and maintenance of PT Semen Tonasa (Persero) PLTU. Other

SOE-owned power plants are in progress.g. Right of Way (RoW) docks in corporate assets’ utilization and operations (PLTU Gresik and PLTU Grati)

in PLN UB Sulselra, UBD Jatim with Telkom and PT Indovision.h. Batam Industrial Development Authority/Bureau by cooperating in developing a corporation that will

pay, build and operate the power plants in fulfilling the society demand in Batam.

2. Cooperation with other Business PartnersThis cooperation built with non-SOE business partners will be continually developed by the Corporate, the business units and subsidiaries through the following cooperations:a. Development of power plant in critical areas with companies credible in investment and power plant

businessb. Working together with the PLN employee’s cooperatives in the supporting areas.c. Partnering with educational institutions in organizing training, human resource (HR) development

and employee’s recruitment.d. Electricity purchase in the form of excess power, the share or fulfillment of the increased demand in

accordance with the trading contracts with:PT RPE and PT Inalum in SumatraPT Kaltim Prima Coal and PT Aji Ubaya in KalimantanPT Inco Tbk in Sulawesi

e. Cooperation with private banks and Village Unit Cooperatives in electricity billing payment at the payment points in order to improve service.

f. Improvement and development of electricity billing system.

3. Foreign PartnershipThe foreign partnerships will still be initiated by either the corporate , the PLN Units and Subsidiaries with:a. Head of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA). The cooperation covers 8 aspects namely:

Generation, Transmission, Distribution, Renewable Energy and Environment, ESI Services, Resource Development, Power Reliability and Quality, Human Resource.

b. The Association of Electricity Supply Industry East Asia and Western Pacific (AESIEAP) and 4 Technical Sub Committees comprised of Deregulation, Privatization and Competition, Power Quality, Performance Benchmarking and Customer Relation Management.

•••



Independent Power Producers Independent Power Producers

PLN telah terlibat dalam kegiatan dengan Independent Power Producers (IPP) dalam hal pasokan listrik kepada sistem PLN melalui Power Purchase Agreement (PPA). Tahap-tahap yang dilalui dalam pengembangan IPP terangkum sebagai berikut: • Tahap Pertama IPP (1992–1998): dari 27 pihak pengembang IPP yang telah menandatangani

PPA, 17 pihak pengembang telah berhasil dalam penerapan proyek sampai tahap operasi. Rasio keberhasilan tercatat sekitar 63%.

• Periode 1998–2004: sebagai akibat dari krisis finansial yang dialami oleh Perusahaan, pihak-pihak pengembang IPP yang baru telah menandatangani PPA dengan PLN.

• Tahap Kedua IPP (2005-2009): pada periode ini, 45 pihak pengembang telah menandatangani PPA dengan PLN, 17 pihak pengembang telah berhasil menerapkan dan memulai proyek-proyek yang direncanakan dengan rasio kesuksesan mencapai 38%. Penyebab utama figur rasio kesuksesan yang rendah ini disebabkan oleh hambatan yang dialami oleh para pengembang dalam mendapatkan persetujuan pendekatan pembiayaan dari pihak bank/peminjam. Sejauh ini, sebanyak 19 IPP sudah berada dalam tahap operasi dengan kapasitas total sebesar 4.309 MW, dimana 10 IPP beroperasi di sistem jawa-Bali dengan kapasitas total sebesar 3.737 MW, 3 IPP beroperasi di Sumatera dengan kapasitas total sebesar 240 MW, 1 IPP beroperasi di Kalimantan dengan kapasitas total sebesar 45 MW dan 5 IPP beroperasi di Sulawesi dan kawasan Indonesia Timur dengan kapasitas total sebesar 209 MW. Di samping itu, 15 IPP berkapasitas total sebesar 1.028 MW berada dalam tahap konstruksi, di mana 2 IPP di antaranya berlokasi di sistem jawa-Bali dengan kapasitas sebesar 240 MW, 7 IPP di Sumatera dengan kapasitas total sebesar 252 MW, 3 IPP di Kalimantan dengan total kapasitas sebesar 76 MW, ditambah 3 IPP lainnya di Sulawesi dan kawasan Indonesia Timur dengan kapasitas total sebesar 209 MW. Sementara itu, 33 IPP telah melaksanakan proses pembiayaan dengan kapasitas total sebesar 4.968 MW.

PLN has been engaged with Independent Power Producers (IPP) to PLN electricity supply system through Power Purchase Agreement (PPA). Phases of the IPP development can be summarized as follows: • IPP first generation (1992–1998): among 27 IPP developers have signed PPA, 17 developers have

succeeded in implementing the project up to operation stage. The success ratio is about 63%. • Period of 1998 – 2004: due to the financial crisis experienced by the Corporation, the new IPP developers

signed the PPA with PLN. • IPP second generation (2005-2009): 45 developers have recently signed the PPA with PLN, 17 developers

have succeeded in implementing and starting the projects that represent 38% of success ratio. The low success ratio is mainly due to difficulties experienced by the developers in obtaining a financial closing approach from banks/lenders. So far, 19 IPPs are already in the operational stage with total capacity of 4,309 MW, in which 10 IPPs are operating in Java-Bali system with 3,737 MW total capacity, 3 IPPs are operating in Sumatra with 240 MW total capacity, 1 IPP is operating in Kalimantan with 45 MW total capacity and 5 IPPs are operating in Sulawesi and East Indonesia region with 209 MW total capacity. Besides, 15 IPPs with 1,028 MW total capacity are under construction stage, in which 2 IPPs are located in Java-Bali system under the capacity of 240 MW, 7 IPPs in Sumatra with 252 MW total capacity, 3 IPPs are in Kalimantan with 76 MW total capacity, plus other 3 IPPs in Sulawesi and Eastern Indonesia region with 209 MW total capacity. Meanwhile, 33 IPPs have been in the financing process with the total capacity of 4,968 MW.

c. Conference on Electric Power Supply Industry (CEPSI) diadakan tiap 2 tahun.d. General Planing Managers of Southeast and Northeast Asian Electric Utilities Meeting yang diadakan

tiap tahun.e. Tenaga Nasional Berhad (TNB) Malaysia dalam rangka interkoneksi Sumatera/Peninsular dalam

kajian persiapan implementasi.

c. Conference on Electric Power Supply Industry (CEPSI) held every 2 years.d. General Planning Managers of Southeast and Northeast Asian Electric Utilities Meeting held each

year.e. Tenaga Nasional Berhad (TNB) Malaysia through interconnection in Sumatra/Peninsular in pre-implementation assessment.


Uraian Unit 2008 2007 2006 2005 2004 Description

Pengusahaan Development

Daya Terpasang MW 25.571 25.222 24.846 22.515 21.470 Installed Capacity

Penjualan GWh 129.018 121.246 112.609 107.032 100.097 Sales

Produksi Production

Produksi Sendiri GWh 113.339 107.984 101.664 98.177 93.113 Own Production

Sewa Diesel GWh 4.706 3.257 2.804 3.105 3.154 Diesel Rental

Pembelian GWh 31.389 31.199 28.639 26.088 23.978 Purchase

Total Produksi GWh 149.434 142.440 133.108 127.370 120.244 Total Production

Susut jaringan % 10.46 11.07 11.45 11.54 11.29 Losses

Mutu dan Keandalan Quality and Reliability

SAIDIjam/Plg/ThnHrs/Cust/Year

80.90 28.90 27.01 15.77 9.43 SAIDI

SAIFIKali/Plg/Thn

Num/Cust/Year13.33 12.77 13.85 12.68 11.78 SAIFI

jumlah Pelanggan Ribu Plg Thousand of Cust

38,844 37.334 35.751 34.559 33.366 Number of Customers

Daya Tersambung MVA 60,085 56.549 53.317 50.717 47.852 Connected Capacity

Panjang Transmisi kms 32,472 31.612 31.195 30.945 30.793 Transmission Length

Kapasitas Gardu Induk MVA 55,989 54.649 54.409 53.976 54.128 Sub-station Capacity

Keuangan Finance

Neraca Balance

Total Aktiva Milyar Rp / Billion Rp 290,718 273.479 247.917 220.843 211.793 Asset

Modal Kerja Bersih Milyar Rp / Billion Rp -9,578 2,937 1,123 -8,291 -4,512 Net Working Capital

Total Ekuitas Milyar Rp / Billion Rp 126.986 136.412. 139.837 139.753 142.439 Total Equity

Total Kewajiban Milyar Rp / Billion Rp 163.732 137.067 101.827 75.224 64.292 Total Expenses

Kewajiban jangka Panjang

Milyar Rp / Billion Rp 123.078 96.790 74.129 49.333 47.108 Liability

Laba / Rugi Profit / Loss

Pendapatan Usaha Milyar Rp / Billion Rp 164.209 114.042 104.726 76.543 62.273 Revenues

Beban Usaha Milyar Rp / Billion Rp 160.598 111.506 105.228 76.023 59.710 Operating Expenses

Laba (rugi) Usaha Milyar Rp / Billion Rp 3.611 2.536 (501) 520 2.562Income (Loss) from

Operations

Laba (rugi) Bersih Milyar Rp / Billion Rp (12.303) (5.645) 1.928 (4.920) (2.021) Net Profit (loss)

Laporan Arus Kas Milyar Rp / Billion Rp Statement of Cash Flows

Arus Kas Dari Operasi Milyar Rp / Billion Rp 7.780 16.890 11.058 12.702 15.097Cash Flows from Operating

Activities

Arus Kas Dari Investasi Milyar Rp / Billion Rp (21.952) (20.760) (5.285) (7.674) (10.313)Cash Flows from Investing

Activities

Arus Kas Dari Pendanaan Milyar Rp / Billion Rp 4.268 7.192 1.834 7.912 4.268Cash Flows from Financing

Activities

Rasio - Rasio Ratios

ROA % (4.23) (2.06) 0.78 (2.23) (0.95) ROA

ROE % (9.69) (4.14) 1.38 (3.52) (1.42) ROE

Current Ratio % 76.44 107.29 104.05 68.06 73.75 Current Ratio

Likuiditas % 76.44 107.29 104.05 67.55 73.75 Liquidity

Solvabilitas % 53.72 47.59 41.07 34.07 30.36 Solvability

Debt Equity Ratio % 122.99 95.41 72.82 53.83 45.17 Debt to Equity Ratio

Operating Ratio % 97.8 97.78 100.48 99.32 95.89 Operating Ratio

Ikhtisar KeuanganFinancial Highlights


Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

‘05 ‘06 ‘07 ‘08

‘04

95.89

99.32

100.48

97.78

Operating Ratio

97.8

‘05 ‘06 ‘07 ‘08

‘04

(0.95) | (1.42)

(2.23) | (3.52)

0.78 | 1.38

(2.06) | (4.14)

ROA / ROE

(4.23) | (9.69)

: ROA: ROE

‘05 ‘06 ‘07 ‘08

‘04

73.75

68.06

104.05

107.79

Current Ratio

76.44

‘05 ‘06 ‘07 ‘08

‘04

73.75

68.06

104.05

107.79

LikuiditasLiquidity

76.44

‘05 ‘06 ‘07 ‘08

‘04

30.36

34.07

41.07

47.59

SolvabilitasSolvability

53.72

‘05 ‘06 ‘07 ‘08

‘04

45.17

53.83

72.82

95.41

Debt Equity Ratio

122.99

EBITDA

‘05‘06‘07‘0

8

‘04 13.3

11

10.7

13.4

15.8


Alhilal HamdiKomisaris Utama

President Commissioner

Laporan Dewan KomisarisBoard of Commissioners’ Report


PADA TAHUN BUKU 2008 TELAH DILAKUKAN PENGKAjIAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DENGAN HASIL KUALIFIKASI BAIK, NAMUN KEBANGGAAN TERSEBUT HARUS MENjADI TITIK AWAL UNTUK MENjADI LEBIH BAIK SEHINGGA DI TAHUN MENDATANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK AKAN SEMAKIN MENINGKAT.

DURING THE FISCAL YEAR 2008, STUDIES ON THE APPLICATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE WERE FINALIZED, THE RESULTS OF WHICH WERE CATEGORIZED GOOD, HOWEVER THE PRIDE SHALL BE MERELY OUR INITIAL STEP TO PROGRESS IN THE UPCOMING YEARS FOR IMPROVED APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES.


Dewan Komisaris menyambut gembira dengan diselesaikannya Laporan Tahunan PT PLN (Persero) tahun buku 2008.

Laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) dalam melakukan pengelolaan perusahaan selama tahun buku 2008 di tengah-tengah situasi dan kondisi per-ekonomian dunia yang cukup sulit.

Laporan Tahunan PT PLN (Persero) menunjukkan pen-capaian kinerja dalam mengelola Perusahaan dan juga sebagai bukti kerjasama yang baik dari seluruh organ Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar maupun keputusan dan arahan Pemegang Saham.

Kinerja PerusahaanKegiatan Perusahaan sepanjang tahun 2008 menentu-kan pencapaian kinerja perusahaan dalam menjalankan misi sesuai dengan tugas kewajiban yang dipercayakan oleh Pemerintah, antara lain ditandai dengan upaya maksimum yang terus menerus dilakukan oleh seluruh jajaran PT PLN (Persero) sehingga Perusahaan dapat mencapai penurunan susut jaringan, pertumbuhan pen-jualan tenaga listrik dan peningkatan laba operasi.

Prestasi yang dapat dicapai Perusahaan pada tahun buku 2008, antara lain penurunan susut jaringan dari 11,07% di tahun 2007 menjadi 10,46% di tahun 2008. Demikian juga, tingkat Susut Distribusi dapat ditekan menjadi 8,50% lebih rendah dari angka susut tahun 2007 se-besar 9,05%, namun pencapaian SAIDI dan SAIFI masih besar sebagai akibat pemadaman karena terjadi krisis pasokan tenaga listrik di beberapa wilayah antara lain di Sumatera Utara sehingga terjadi beberapa kali pemadaman dalam waktu yang cukup lama.

Sementara itu, tingkat pertumbuhan penjualan energi listrik mengalami peningkatan sebesar 6,41% yaitu dari 121,24 TWh di tahun 2007 menjadi sebesar 129,01 TWh di tahun 2008, sedangkan pertambahan pelanggan men-capai 1.510.357 pelanggan sehingga jumlah pelanggan pada tahun 2008 meningkat menjadi 38.844.086 pe-langgan atau 4,05% lebih besar dibandingkan dengan tahun 2007 yang sebesar 37.333.729 pelanggan.

Pada tahun 2008, Perusahaan berhasil mendapatkan laba operasi sebesar Rp 3,6 trilyun atau 42,34% lebih besar dari laba operasi pada tahun 2007 yang diperoleh antara lain dari pencapaian penurunan susut jaringan dan pertumbuhan penjualan tenaga listrik.

The Board of Commissioners happily welcomes the completion of PT PLN (Persero) Annual Report of 2008 fiscal year.

The report serves an accountability of the Board of Commissioners and Directors of PT PLN (Persero) in managing the company during the year 2008 amid the turbulent global economic condition.

This Annual Report also presents the business performance in directing the company as well as evidence of good cooperation of all company’s organs pursuant to provisions of the Articles of Association or decisions and guides of shareholders.

Business Performance Business operations 2008 has determined the company’s performance in conducting its mission in accordance with tasks confided in by the government, among others, marked by continual maximum efforts exercised by all PT PLN (Persero) company members in reducing network losses, increasing energy selling and increasing operating profits.

Achievements of the company in 2008 included the decrease of transmission losses from 11.07% in 2007 to 10.46% in 2008. Also, the level of distribution losses turned to 8.50 % lower than the losses figure of 9.05% in the previous year, but the SAIDI and SAIFI were still large as the consequence of electricity outage due supply shortage in some regions of North Sumatera, resulting in relatively longer black-out.

Meanwhile, the rate of electrical energy selling underwent an increase of 6.41%, meaning from 121.24 TWh in 2007 to 129.01 TWh in 2008, whereas subscribers increased by 1.510.357 to make total 38.844.086 customers or 4.05% larger compared to year 2007, which was 37.333.729 customers.

In 2008, the company was able to earn an operating profit of Rp 3.6 trillion or 42.34% higher than that of year 2007, accumulated, among others, from the decrease of transmission losses and the increase of electrical energy selling.

Laporan Dewan Komisaris Board of Comissioner’s Report


Berkenaan dengan penugasan Pemerintah sesuai Keputusan Presiden No.71 Tahun 2006, PT PLN (Persero) dengan segala keterbatasannya telah diberi ke-percayaan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) melalui Program Percepatan 10.000 MW (Fast Track Program), yaitu di luar pulau jawa se-banyak 25 (dua puluh lima) unit dan di pulau jawa se-banyak 10 (sepuluh) unit. Dalam mewujudkan penugasan Pemerintah dimaksud terdapat beberapa per-masalahan yang harus diatasi dan yang paling utama adalah keterbatasan pendanaan karena biaya yang diperlukan untuk pembangunan PLTU tersebut bernilai sangat besar. Menghadapi kenyataan tersebut, dengan tekad yang keras dan komitmen yang kuat serta dukungan dari Pemerintah sampai saat ini per-masalahan tersebut masih dapat teratasi antara lain dengan menerbitkan obligasi baik dalam lingkup nasional maupun global.

Dalam upaya menjaga keamanan pasokan dan ketersediaan batubara, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kekurangan persediaan batubara antara lain pengoperasian PLTU dalam Fast Track Program, Direksi telah mengambil inisiatif yang tepat dengan mendiri-kan anak perusahaan yang bergerak di bidang pasokan batubara. Berkenaan dengan pembangunan PLTU di-maksud telah dibentuk 4 (empat) unit bisnis baru di pulau jawa dan 2 (dua) unit bisnis di luar pulau jawa yang akan mengelola PLTU dalam program percepatan yang telah selesai pembangunannya. Dengan pembentukan unit bisnis baru tersebut diharapkan pengelolaan PLTU yang bersangkutan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Pandangan Prospek Usaha PerusahaanBerdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetap-kan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa dengan kerja keras dari seluruh jajaran PT PLN (Persero), kinerja Perusahaan di masa mendatang akan semakin baik dan prospek di bidang ketenagalistrikan juga sangat men-janjikan berkaitan dengan kebijakan Pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang baik sehingga akan mendatangkan investor yang akan mendorong semakin meningkatnya kehidupan sosial ekonomi dan daya beli masyarakat.

Iklim investasi yang baik tersebut tentunya harus disertai dengan meningkatnya ketersediaan infrastruktur, antara lain di bidang ketenagalistrikan untuk menunjang kegiatan usaha sebagai salah satu bagian dari roda ekonomi nasional.

In connection to the government assignment pursuant to Presidential Decree No 71/2006, PT PLN Persero with its limitations has been assigned to build steam generated power plants (PLTU) through the 10.000 MW Accelerated Program (Fast Track Program), meaning 10 (ten) plants in Java and another 25 (twenty-five) plants outside Java. In carrying out tasks delegated by the government, a number of issues have to be surmounted, most importantly, the budget constraints as plant construction requires excessively large funding. In order to solve the problems, with determination, strong commitment and support from the government, the problems are manageable by the issuance of national and international bonds.

In an attempt to safeguard supply and stock of coal for the operations of steam generated power plants (PLTU) within the framework of Fast Track Program, the Board of Directors has introduced a proper initiative by establishing a subsidiary company operating in the supply of coal. Related to the construction of PLTU, four new business units in Java and another 2 business units outside Java have been set up in order to handle the accelerated program of PLTU, which construction has been completed. The new business units are expected to be able to assist with the maximum capacity of operations.

Prospect of Business Based on the stipulated long-term business plan, the Board of Commissioners considers that backed up by hard work of all PT PLN (Persero) staff members, the Company’s performance will be increasingly better in the coming years, whereas electricity business is also particularly promising under the determination of the government to create favorable investment mode, thereby attracting investors to increase social economic life and purchasing power of citizens.

The conducive investment fashion has to be endorsed by the increased expediency of infrastructure, among other in the field of electricity to support business activity as part of national economic drive.



Komite dan Tenaga AhliBeberapa aspek yang berhasil dicapai oleh Perusahaan tentunya tidak lepas dari peran Dewan Komisaris dan oleh karena itu agar dapat berperan secara optimal sesuai dengan tugas dan kewajibannya Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa staf, antara lain terdiri dari tenaga ahli dan 4 (empat) komite yang terdiri dari Komite Good Corporate Governance (KGCG), Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Audit (KA) dan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR).

Tenaga ahli dan anggota komite tersebut memiliki latar belakang beragam, dari birokrat dan akademisi serta beberapa diantaranya adalah mantan pejabat PT PLN (Persero) yang mempunyai pengetahuan tentang PT PLN (Persero) dengan segala aspeknya. Seluruh staf tersebut diangkat berdasarkan kompetensi masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan harus berperan aktif antara lain dalam kegiatan rapat Dewan Komisaris baik rapat internal maupun rapat konsultasi Dewan Komisaris dan Direksi, bahkan apabila dipandang perlu mereka melakukan peninjauan lapangan dalam upaya untuk melihat kenyataan yang sebenarnya.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan upaya menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 juni 2008 telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”.

Kami bangga bahwa pada tahun buku 2008 telah dilaku-kan pengkajian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan hasil kualifikasi BAIK, namun ke-banggaan tersebut harus menjadi titik awal untuk men-jadi lebih baik sehingga di tahun mendatang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik akan semakin meningkat.

Dalam Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris memberi-kan penghargaan kepada Direksi dan seluruh jajarannya yang telah berusaha sekuat tenaga dan dengan segala upaya yang ada, mengemban seluruh tugasnya secara bertanggung jawab sehingga Perusahaan dapat mencapai kinerja yang baik, namun demikian Dewan Komisaris juga mengingatkan agar seluruh jajaran PT PLN (Persero) tidak cepat berpuas diri dengan pen-capaian kinerjanya.

Committee and Expertise A number of aspects accomplished by the Company are not inseparable from the role of the Board of Commissioners and therefore in order to play its best function through its duties and bonds, the Board of Commissioners is assisted by several staff members, including experts and four committees composed of the Committee on Good Corporate Governance (KGCG), the Committee on Risk Management (KMR), the Committee on Audit (KA) and the Committee on Nomination and Remuneration (KNR).

The experts and committee members are characterized by different backgrounds, government bureaucrats and academics alike, some of whom are former PT PLN (Persero) executives who are competent in terms of knowledge and aspects of the company. All staff members are appointed based on their individual expertise following the company’s needs and shall play an active role in the Board of Directors’ meetings, internal meetings or consultative meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. If deemed necessary, they are to conduct field surveys to grasp the real picture of business.

Good Corporate Governance (GCG)As an expression to the compliance of regulation and application of good corporate governance principles, the Board of Directors with the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 28, 2008 made some modification to the company Articles of Association based on Law No 40/2007 on “Limited Liability Company”.

We are proud that during the fiscal year 2008, studies on the application of Good Corporate Governance were finalized, the results of which were categorized GOOD, however, the pride shall be merely our initial step to progress in the upcoming years for improved application of Good Corporate Governance principles.

In this Annual Report, the Board of Commissioners offers appreciation to all Directors and staff members who have made the best attempts and shared contribution in undertaking duties in a responsible manner for the ultimate performance of the company, nonetheless, the Board of Commissioners also reminds all staff members not to be content with their current performance.



Dengan prestasi tersebut Direksi beserta seluruh jajarannya diminta selalu mawas diri serta tidak terlena dan bahkan harus lebih meningkatkan kinerjanya dengan terus mengupayakan agar indikator yang belum terwujud sesuai dengan target/sasaran akan dapat dicapai pada kesempatan mendatang, sehingga Perusahaan akan mencapai kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2008.

Akhir kata, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi dan Karyawan PT PLN (Persero) serta staf di lingkungan Dewan Komisaris yang telah bekerja keras sehingga Laporan Tahunan Perusahaan PT PLN (Persero) tahun buku 2008 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

jakarta, Mei 2009

Under this achievement the Board of Directors and staff members are required to be alert and cautious, also to keep enhancing their performance to enable the realization of unfulfilled target in the future, in all, the company is expected to secure better attainments compared to year 2008.

Finally, the Board of Commissioner is grateful and highly appreciates all Directors and employees of PT PLN (Persero) and staff members of the Board of Commissioners themselves who have made the relentless effort in the completion of this rewarding 2008 Annual Report within the prescribed timeline .

Jakarta, May 2009


Atas nama Dewan KomisarisOn behalf of Board of Commissioners of PT PLN (Persero)

Alhilal HamdiKomisaris Utama



Laporan Direktur UtamaPresident Directors’ Report

Fahmi MochtarDirektur Utama

President Director


SECARA KESELURUHAN KINERjA OPERASIONAL PERSEROAN DITUNjUKKAN DARI REALISASI PRODUKSI TENAGA LISTRIK SEBESAR 149,44 TWH ATAU TUMBUH 4,9 % DIBANDING TAHUN 2007. SEDANGKAN REALISASI PENjUALAN TENAGA LISTRIK TUMBUH 6,41 % DIBANDING TAHUN 2007 MENjADI 129,01 TWH DI TAHUN 2008.

PROGRAM PENEKANAN SUSUT YANG MERUPAKAN SALAH SATU PROGRAM EFISIENSI YANG DILAKSANAKAN SEPANjANG TAHUN 2008 TELAH BERHASIL MENURUNKAN SUSUT jARINGAN MENjADI SEBESAR 10,46%, LEBIH BAIK DI-BANDINGKAN SUSUT TAHUN 2007 YANG SEBESAR 11,7% DAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI PENGHEMATAN BIAYA SETARA RP 900 MILYAR.

THE SUCCESSFUL OPERATIONAL PERFORMANCE IS SHOWN BY THE REALIZATION OF ELECTRICITY PRODUCTION AT 149.44 TWH OR INCREASED BY 4.9% COMPARED TO YEAR 2007, WHILE THE REALIZATION OF ELECTRICITY SALES INCREASED BY 6.41% FROM YEAR 2007 TO 129.01 TWH IN YEAR 2008.

IN THE ATTEMPT TO CUT LOSSES, THE 2008 NETWORK LOSSES FIGURE HAS BEEN REDUCED TO 10.46%, COMPARED TO 2007 FIGURE THAT WAS 11.7% AND IT WAS CONTRIBUTING ON COST SAVING EQUAL TO RP 900 BILLION.


Tahun 2008 merupakan perjalanan yang penuh tantangan bagi PT PLN (Persero), namun merupakan landasan yang kuat bagi perusahaan untuk menatap ke depan dengan penuh optimisme untuk menciptakan nilai maksimal bagi pemegang saham, investor dan pelanggan.

Meskipun terus didera krisis, PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetap mampu bertahan dengan pertumbuhan penjualan energi listrik sebesar 6,4% dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2009 PLN berencana untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan listrik sebesar 7%. Pada tahun buku 2008, perusahaan berhasil membukukan laba operasi sebesar Rp 3,6 trilyun, dengan EBITDA yang secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kemampuan Perusahaan yang sangat besar dalam memperoleh pendapatan.

KINERJA PERUSAHAAN

Kebijakan StrategisKebijakan strategis yang diterapkan PT PLN (Persero) antara lain melalui optimalisasi bauran energi dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Di lain pihak, perusahaan meningkatkan pemakaian bahan bakar non BBM (batubara, gas, panas bumi dan energi terbarukan lainnya) serta melalui program Demand Side Management (DSM) dan program pertumbuhan yang sengaja ditekan (suppressed demand) karena keterbatasan kapasitas pembangkit.

Upaya untuk memenuhi proyeksi kebutuhan tenaga listrik yang sangat tinggi dilaksanakan melalui Program Percepatan 10.000 MW (Fast Track Program) dengan membangun pembangkit berbahan bakar batu bara yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan mem-buka kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta yang memenuhi syarat untuk menanamkan modalnya di bidang ketenagalistrikan melalui Independent Power Producers (IPP) .

Program Percepatan 10.000 MW (Fast Track Program)Strategi PT PLN (Persero) untuk mencapai sasaran fuel mix antara lain adalah dengan membangun pem-bangkit berbahan bakar batubara melalui Program Percepatan 10.000 MW sesuai Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006. Disamping itu, mengamankan pasokan batubara melalui strategi integrasi ke hulu dengan membentuk anak perusahaan di bidang pengadaan batubara dan mengakusisi perusahaan transportasi pengangkut batubara.

The year 2008 was full of challenges for PLN, but it offers a strong foundation to move forward with optimism, creating maximum value for shareholders, investors and our customers.

Although affected by crisis, PLN that has been acting as PKUK can maintain an average growth of selling electricity 6.4% compares last years.

In 2009, we are planning to increase the growth to 7%. In the 2008 fiscal year, we have successfully gained business profit amounting to Rp 3.6 billions with EBITDA consistently increasing from year to year. This condition shows a tremendous capability of the Company in creating its revenue.

CORPORATE PERFORMANCE

Strategic PolicyThe strategic policy we have been implementing is conducted through fuel mix optimization by reducing oil fuel consumption and by increasing non-oil fuel consumption (coal, gas, geothermal and other renewable energy), Demand Side Management (DSM) program and development program which are deliberately suppressed due to limitation of power plants’ capacity.

To meet the projected excessive electricity needs, PLN introduces the 10.000 MW Fast Track Program by developing coal-based power plants across Indonesia and by providing opportunities to private sectors that are qualified to invest their capitals in the electricity sector through Independent Power Producers (IPP) initiative.

Fast Track ProgramOur strategy implementation in achieving the targeted fuel mix target, among others is coal-based power plant development of the 10,000 MW fast track program to conform with the Presidential Decree No.71 Year 2006, securing coal supply through backward integration strategy by establishing coal supply subsidiaries and by acquiring coal transportation companies.

Laporan Direktur Utama President Director’s Report


Diharapkan dengan penerapan kebijakan ini, peng-gunaan bauran bahan bakar (fuel mix) ini dapat memproduksi listrik dengan biaya yang lebih efisien. Dengan demikian, konsumsi BBM yang semula 23%, akan berkurang menjadi sekitar 5% pada saat seluruh pembangkit proyek Program percepatan 10.000 MW beroperasi.

Dari 35 lokasi Program Percepatan yang direncanakan, 3 lokasi dalam proses pengadaan sedangkan 32 lokasi dalam proses pembangunan dengan total kapasitas sebesar 9.383 MW yang terdiri dari 10 lokasi di jawa, dengan total kapasitas 7.520 MW dan 22 Lokasi di Luar jawa dengan total kapasitas 1.863 MW. Secara umum, kemajuan pekerjaan Program Percepatan 10.000 MW masih berjalan sesuai rencana dan diharapkan dapat beroperasi secara komersial di bulan September 2009 yaitu PLTU Rembang (2 x 315 MW), PLTU Indramayu (2 x 330 MW) dan PLTU Labuan (2 x 315 MW).

Komposisi dan sumber pendanaan untuk proyek-proyek Program Percepatan 10.000 MW ini adalah 15 persen berasal dari penerbitan obligasi internasional di tahun 2006 dan 2007 dan 85% berasal dari pinjaman bank dalam dan luar negeri. Total pendanaan untuk Program Percepatan tersebut adalah sebesar USD 5,8 milyar dan Rp 32,4 trilyun.

Independent Power Producers (IPP)Dari 27 pengembang IPP generasi I (1992-1998) yang menandatangani PPA, sebanyak 17 pengembang ber-hasil merealisasikannya dan saat ini telah beroperasi, dengan tingkat keberhasilan mencapai 62,96 %.

Untuk IPP generasi II (2005-2009), dari 45 pengem-bang yang menandatangani PPA, hanya sebanyak 17 pengembang, atau 37,78% yang berhasil merealisasi-kannya. Rendahnya tingkat keberhasilan pada umumnya disebabkan karena pengembang gagal dalam mem-peroleh pendanaan (Financial Support).

Untuk memitigasi risiko kegagalan pengembang dalam memenuhi kontrak dan memperoleh pengembang yang kredibel, sejak awal PT PLN (Persero) telah berupaya untuk memperketat persyaratan bagi pengembang yang ingin berinvestasi. Sebagai perwujudan komitmen kami dalam upaya mempercepat proses pengadaan, maka pengadaan IPP dengan kapasitas sampai dengan 50 MW didelegasikan kepada Unit PLN setempat, sedangkan pengadaan IPP dengan kapasitas > 50 MW masih dilakukan secara terpusat.

It is expected that the fuel mix policy concerning electricity production would be more favorable, so that the oil fuel consumption can shift from 23% to around 5% after all the power plant projects of the 10,000 MW Fast Track Program are officially running.

From 35 planned Fast Track Program, 3 locations are in procurement process and 32 locations are in progress with total capacity of 9,383 MW, comprising of 10 locations in Java with capacity totaling at 7,520 MW and 22 locations outside Java with total capacity of 1,863 MW. In general, progress of the fast track program is still on schedule and is expected to operate commercially in September 2009 with projects of PLTU Rembang (2 x 315 MW), PLTU Indramayu (2 x 330 MW) and PLTU Labuan (2 x 315 MW).

Regarding funding composition of the Fast Track 10,000 MW projects, 15% of the funds comes from international bonds issuance in 2006 and 2007 and the other 85% comes from domestic and international bank loans. Total funding for those Fast Track Program 10,000 MW projects is altogether US$ 5.8 billion and Rp 32.4 trillion.

Independent Power Producers (IPP)Out of 27 developers of the 1st Generation of IPP (1992-1998) signing the PPA, 17 developers have been successful, as they are currently in operation, with their success level of 62.96 %.

For the 2nd Generation of IPP (2005-2009), out of 45 developers signing PPA, 17 developers have been successful, with their success level is of 37.78 %. The low successful level is generally caused by the developers’ failure in obtaining the funds (Financial Close).

As to mitigate the developers’ failure risk in meeting with the contract and in outsourcing a credible developer, PLN has initially imposed stricter requirements for developers that are interested in investing. To express our commitment in expediting the procurement process, the IPP procurement with maximum capacity up to 50 MW was delegated to local PLN units while the IPP procurement with capacity > 50 MW is still currently centralized.



Kinerja OperasionalKinerja operasional yang berhasil kami capai ditunjukkan dari realisasi produksi tenaga listrik sebesar 149,44 TWh atau tumbuh 4,9% dibanding tahun 2007. Sedangkan realisasi penjualan tenaga listrik tumbuh 6,41% dibanding tahun 2007 menjadi 129,01 TWh di tahun 2008.

Program penekanan susut yang merupakan salah satu program efisiensi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menurunkan susut jaringan sebesar 10,46%, lebih baik dibandingkan tahun 2007 sebesar 11,7% dan memberikan kontribusi penghematan biaya setara Rp 900 milyar.

Penambahan pelanggan di tahun 2008 sebesar 1.510.357 pelanggan, lebih rendah 21,05 % dibandingkan tahun 2007. Sehingga total jumlah pelanggan pada tahun 2008 mencapai 38.844.086 pelanggan atau tumbuh sebesar 4,05% dibanding tahun 2007.

Penambahan daya tersambung tahun 2008 mencapai 3.535,75 MVA atau meningkat sebesar 9,39% dibanding tahun 2007, sehingga daya tersambung di tahun 2008 menjadi 60.085,53 MVA atau mengalami peningkatan sebesar 6,25% dibanding tahun 2007. Pendapatan penjualan tenaga listrik tahun 2008 sebesar Rp 84,25 trilyun atau meningkat sebesar 10,44% dibanding tahun 2007, sebagai akibat meningkatnya penjualan tenaga listrik dan diterapkannya program tarif non subsidi untuk pelanggan ≥ 6600 VA.

Kinerja KeuanganKinerja keuangan yang telah kami capai ditandai dengan keberhasilan Perusahaan mendapatkan Laba Operasi sebesar Rp 3,6 trilyun atau 42,34 % lebih tinggi dibanding tahun 2007.

EBITDA naik menjadi Rp 15,8 trilyun atau 13,4% lebih tinggi dibandingkan tahun 2007. EBITDA yang meningkat secara konsisten selama periode 3 tahun terakhir menggambarkan kemampuan PT PLN (Persero) dalam menghasilkan pendapatan. Namun demikian, akibat dari adanya rugi selisih kurs (non cash) sebesar Rp 9,3 trilyun, maka Perusahaan mengalami rugi bersih sebesar Rp 12,3 Trilyun.

Realisasi subsidi pemerintah yang merupakan kompensasi atas penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kewajiban layanan masyarakat (Public Sercive Obligation / PSO) mengacu pada UU

Operational PerformanceThe successful operational performance is shown by the realization of electricity production at 149.44 TWh or increased by 4.9% compared to year 2007, while the realization of electricity sales increased by 6.41% from year 2007 to 129.01 TWh in year 2008.

In the attempt to cut losses, the 2008 network losses figure has been reduced by 10.46%, compared to 2007 figure that was 11.7% and it was contributing on cost saving equal to Rp 900 billion.

Additional number of customers in year 2008 was 1,510,357 customers or 21.05% lower than year 2007 and this resulted in the total number of customers to reach 38,844,086 customers or growing by 4.05% from year 2007.

Additional connected capacity in 2008 reached 3,535.75 MVA or increased 9.39% compared to year 2007, resulting the connected capacity of 60,085.53 MVA or increased 6.25% in 2008 compared to previous year of 2007.In year 2008, the revenue gained from electricity sales amounted to Rp 84.25 trillion or increased by 10.44% compared to year 2007, as a result of the increased sales of electricity and the implementation of non subsidy tariff program for customers of ≥ 6600 VA.

Financial PerformanceOur financial performance achieved by the corporate is marked by the achievement of operating profit amounting to Rp 3.6 trillion or 42.34% higher than in 2007.

EBITDA rose into Rp 15.8 trillion or 13.4% higher than that in 2007. The stable and consistently increasing EBITDA within the last 3 years has shown the Corporate internal cash capability and indicated PLN capability in generating revenue. However, as a result of the loss due to exchange rate difference (non-cash) at Rp 9.3 trillion, hence the Company experienced loss amounted to Rp 12.3 trillion.

Realization of government subsidy as compensation on assignment given to PLN to conduct Public Service Obligation (PSO) as referred to Law No.19/2003 amounting to Rp 78.6 trillion gave confidence to the



No. 19 Tahun 2003 sebesar Rp 78,6 trilyun, cukup me-yakinkan Perusahaan dalam menjalankan roda usaha. Besarnya realisasi subsidi tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar Rp 86,0 trilyun, sebagai akibat dari turunnya harga BBM dan hasil kontribusi Perusahaan dalam menekan biaya usaha melalui program penekan-an susut, Gasifikasi PLTGU Muara Tawar, MFO–nisasi dan peningkatan pendapatan melalui penerapan tarif non-subsidi untuk daya lebih besar dari 6.600 VA.

Program penekanan biaya usaha tersebut telah mem-berikan kontribusi setara Rp 4,6 trilyun yang terdiri dari program MFO-nisasi setara Rp 0,5 trilyun, program percepatan gasifikasi setara Rp 1,2 trilyun dan program penekanan susut jaringan setara Rp 0,9 trilyun serta penerapan tarif non subsidi ≥ 6.600 VA sebesar Rp1,98 trilyun.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)Kami berkomitmen dan bertekad untuk me-ngelola Perusahaan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), mengacu kepada azas Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Adil dan Independen yang diterapkan secara menyeluruh untuk menunjang pencapaian visi dan misi Perusahaan serta mendukung upaya pengembangan Perusahaan ke depan.

Pada dasarnya penerapan GCG di PLN menyangkut 5 (lima) hal yaitu struktur perusahaan, proses bisnis, kepatuhan pada regulasi, penerapan manajemen risiko dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR). Sesuai dengan Road Map Penerapan GCG di PT PLN (Persero), pada tahun 2007 kami telah menyusun kerangka kerja implementasi dan penerapan GCG, melalui evaluasi terhadap penerapan GCG dan perbaikan terhadap infrastruktur GCG. Perbaikan infrastruktur GCG meliputi kegiatan revisi GCG Code, Penyusunan Board Manual dan Penyusunan GCG Self Assessment Checklist.

Penerapan GCGEvaluasi Penerapan GCG berupa pengukuran dan pengujian (assessment) penerapan GCG dilakukan secara berkala oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan konsultan independen, dengan menggunakan kerangka acuan dari Kementerian BUMN.

Company in running its business activity. The subsidy realization amount was less than it was targeted at Rp 86.0 trillion, as a result of the oil fuel price decrease (BBM) and due to PLN contribution in pressing operating expenses through losses program, Gasification of PLTGU Muara Tawar, usage of MFO instead of HSD and income improvement through implementation of non-subsidy tariff for those above 6600 VA capacity.

The initiative of pressing the operating expenses has an equivalent of Rp 4.6 trillion contribution deriving from the usage of MFO instead of HSD program, that was equivalent to Rp 0.5 trillion, gasification fast track program equivalent to Rp 1.2 trillion and compressed network losses program equivalent to Rp 0.9 trillion as well as non-subsidy tariff implementation to ≥ 6600 VA equivalent to Rp 1,98 trillion.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)We have high commitment and determination to manage the Corporation based on Good Corporate Governance principles and by upholding the principles of transparency, accountability, responsibility, fairness and independence entirely applied to support the Corporate vision and mission achievement and future development efforts.

In principal, GCG implementation in PLN includes 5 (five) of the followings, Corporate structure, business process, compliance with regulations, risk management implementation and corporate social responsibility (CSR). Based on the GCG Implementation Road Map in PLN, we have designed an implementation framework and GCG implementation in 2007, through evaluation on the GCG implementation and improvement to the GCG infrastructure. The GCG infrastructure improvement covers activities such as producing GCG Code revision, Board Manual blueprint and GCG Self Assessment Checklist.

GCG ImplementationGCG Implementation Evaluation through measurement and assessment of GCG implementation is conducted periodically by the State Development and Budget Supervisory Agency (BPKP) and an independent consultant by adopting reference from the SOE Ministry.



Hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Evaluasi BPKP pada tahun 2002 dan 2004 menunjukkan nilai pencapaian GCG (score) masing-masing sebesar 73,67% dan 75,33% dari bobot maksimal 100% (best practice), sedangkan hasil assessment penerapan tata kelola perusahaan pada tahun 2007 oleh konsultan independen PT PLN (Persero), memperoleh nilai 62,50 atau 84,47% dari nilai maksimal yang ditetap-kan sebesar 74,25. Pada tahun 2008 kembali dilakukan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, dengan perolehan nilai 86,75 atau mencapai kualifikasi BAIK.

PROSPEK USAHA Rasio elektrifikasi Indonesia saat ini yaitu sebesar 62,42% yang berarti masih terdapat 37,58% Rumah Tangga Indonesia yang belum menikmati listrik. Kondisi faktual tersebut telah mendorong PLN untuk bersikap optimis bahwa industri ketenagalistrikan akan terus berkembang dan tumbuh secara signifikan serta menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia.

Perhatian Pemerintah yang sangat besar terhadap industri ketenagalistrikan, khususnya terhadap PT PLN (Persero) tercermin dari meningkatnya Subsidi Pemerintah di tahun 2008 sebesar 2,14 kali dibanding-kan tahun sebelumnya. Peningkatan subsidi tersebut menunjukkan konsistensi dukungan pemerintah kepada PLN.

Tantangan yang sedang kami hadapi adalah ke-terbatasan kapasitas pembangkit sehingga be-berapa daerah di luar jawa masih harus mengalami pemadaman. Namun kami optimis dengan akan ber-operasinya beberapa proyek pembangkit dari Program Percepatan 10.000 MW di tahun 2009, tantangan tersebut akan dapat diatasi. Disamping itu, kami juga harus mengatasi kendala pendanaan untuk membangun pembangkit proyek-proyek Program Percepatan 10.000 MW dan jaringan transmisi /distribusi terkait.

PERGANTIAN DIREKSIPada tanggal 10 Maret 2008, sesuai keputusan Menteri Negara BUMN No.Kep-58/MBU/2008, telah dilakukan pergantian jajaran Direksi dengan perubahan komposisi, yaitu dari 6 Direksi (terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Pembangkitan & Energi Primer, Direktur Transmisi & Distribusi, Direktur Niaga &

The result of evaluation shows an improvement every year. The BPKP evaluation in 2002 and 2004 showed GCG achievement scores of 73.67% and 75.33% respectively, out of 100% maximum weight (best practice), meanwhile the assessment result on GCG implementation in 2007 as conducted by an independent consultant scored at 62.50 or 84.47% out the set maximum value of 74.25. In 2008, GCG assessment was also conducted with a score of 86.75 or achieved GOOD qualification.

BUSINESS PROSPECTCurrent Indonesia’s electrification ratio is currently 62.42% and this defines that there is still 37.58% of Indonesian residentials which have not yet benefited from electricity. The fact has encouraged PLN to be optimistic that the electricity power industry will continually develop and grow significantly as to becoming the sector driving the Indonesian economy.

The Government’s significant attention toward electricity industry, especially toward PLN, is reflected from the increased Government’s subsidy in 2008 that was 2.14 times higher compared to previous year. This increased subsidy shows the Government is consistent in supporting PLN.

The challenge that we have been facing is the lack of the power plants’ capacity so that some territories outside Java are now still experiencing power outage. However, we are positive that some power plants will operate soon and thus the challenge can be surmounted. Besides, we must also handle funding issues in building the power plants projects of 10,000 MW Fast Track Program and its corresponding transmission/distribution networks.

APPOINTMENT OF NEW DIRECTORSOn March 10, 2008, PLN (Persero) appointed its new Directors following Decree of State-Owned Enterprises Minister (SOE) No.Kep-58/MBU/2008, with a change in composition from 6 Directors consisting of President Director, Director of Finance, Director of Generating Plants and Primary Energy, Director of Commercial and



Pelayanan Pelanggan dan Direktur SDM & Organisasi) menjadi 8 Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Konstruksi Strategis, Direktur Perencanaan & Teknologi, Direktur jawa-Madura-Bali, Direktur Luar jawa-Madura-Bali, Direktur SDM & Umum dan Direktur Keuangan.

Akhir kata, Direksi mengucapkan terima kasih dan peng-hargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran PT PLN (Persero) yang telah bekerja keras, bekerja sama bahu-membahu dan mencurahkan seluruh pemikiran-nya untuk keberhasilan pencapaian PLN di tahun 2008 serta kepada semua pihak yang telah mendukung perusahaan sehingga berhasil melalui tahun 2008 dengan baik.

Direksi percaya bahwa di tahun 2009 Kinerja PLN akan lebih baik lagi dalam meningkatkan nilai-nilai bagi para Pemegang Saham dan dalam meningkatkan mutu layanan kepada seluruh Pelanggan PT. PLN.

Customer Services, Director of Transmission & Distribution and Director of Human Resources and Organization, to become 8 Directors composed of President Director, Vice President Director, Director of Strategic Construction, Director of Planning and Technology, Director of Java-Madura-Bali, Director of Outer Java-Madura-Bali, Director of Human Resources & General Affairs and Director of Finance.

Finally, we would like to express our gratitude and highest appreciation to all PLN employees at all levels who have worked very hard, worked together and for those who contributed towards PLN successful achievement in 2008 as well as to all parties who have supported us and enabled us to successfully pass the year 2008.

We surely believe that in 2009, PLN performance shall become better in improving the values for Shareholders and service quality for all of our respected customers.


Atas nama Direksi PT PLN (Persero),On behalf of Board of Directors of PT PLN (Persero)


President Director


Dengan ini, kami Komisaris dan Direksi PT PLN (persero) menyatakan bahwa:1. Laporan Tahunan PLN tahun 2008 memuat: a. Laporan Keuangan b. Laporan Manajemen c. Ikhtisar Data Keuangan Penting d. Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen 2. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan pada

tanggal 31 Desember 2008 disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan telah

diaudit.3. Laporan Tahunan menyajikan informasi terbuka

mengenai keadaan dan kegiatan Perusahaan selama tahun 2008.4. Ikhtisar Data Keuangan Penting menyajikan informasi tentang indikator keadaan keuangan Perusahaan selama lima tahun terakhir.5. Analisis dan Pembahasan Umum oleh manajemen

membahas dan menganalisis Laporan Keuangan dan informasi lain, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan materiil yang terjadi sejak Laporan Tahunan sebelumnya.

The Board of Commissioners and Directors of PT PLN (Persero) hereby certify that:1. The 2008 PLN Annual Report of PLN consists of: a. Financial Report b. Management Report c. Summary on Important Financial Highlights d. Management Analysis and Discussion 2. Consolidated Corporate Financial Statement as of

December 31, 2008 is presented in accordance with accounting principles generally applied and already audited.

3. Annual Report presents a transparent information on conditions and activities of the Company for the year 2008.

4. Summary of Important Financial Highlights presents information on indicators of the Company’s financial condition for the last 5 years.

5. Management Analysis and General Discussion that discuss and analyze Financial Statements and other

information, especially those related to material changes occurrring since previous Annual Report.

jakarta, juni 2008 / Jakarta, June 2008

DEWAN KOMISARISBoard of Commissioners

Alhilal HamdiPresiden Komisaris


IsnuwardiantoKomisaris

Commissioner

Komara DjajaKomisaris

Commissioner

Rahmat Waluyanto Komisaris

Commissioner

Lutfi HamidKomisaris Independen

Independent Commissioner

Bambang Permadi Soemantri BrodjonegoroKomisaris Independen


Pernyataan Komisaris dan DireksiRemarks on BOC and BOD


DIREKSIBoard of Directors

Moch. Agung NugrohoDirektur Konstruksi Strategis

Director of Strategic Construction

Bambang PraptonoDirektur Perencanaan dan TeknologiDirector of Planning and Technology

Murtaqi SyamsuddinDirektur jawa-Madura-Bali

Director of Java-Madura-Bali

Hariadi SadonoDirektur Luar jawa-Madura-Bali

Director of Outer Java-Madura-Bali

SupriadiDirektur SDM dan Umum

Director of HR and General Affairs

Setio Anggoro DewoDirektur KeuanganDirector of Finance

RudiantaraWakil Direktur UtamaVice President Director


President Director


VISIONTo be an ever-growing, excellent and credible World Class Company supported by competent human resources.

MISSION1. To operate electricity business and other related sectors, orientated to customer satisfaction, corporate

members and shareholders.2. To make electric power as a media to improve quality

of life of the people.3. To strive making electricity as driving force of the

economy4. To operate environmentally friendly businesses .

MOTTOElectricity for a Better Life

TARGET “75 - 100 VISION”To achieve ”75 – 100 Vision”, meaning that on the 75th Republic of Indonesia’s Independence Day, the electrification ratio (the comparison between the residential sector to the total residential number in Indonesia) reaches 100%.

Profil PerusahaanCompany Profile

VISI Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

MISI1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang

terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

MOTOListrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

SASARAN “VISI 75 - 100”Mewujudkan ”Visi 75 - 100” yang berarti pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, angka rasio elektrifikasi yaitu perbandingan antara jumlah pelanggan listrik sektor rumah tangga terhadap total rumah tangga di Indonesia mencapai 100%.


NILAI-NILAI PERUSAHAANSejak awal berdiri, Perusahaan telah menanamkan nilai-nilai budaya yang kuat dalam menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan para pemangku ke-pentingan. Hal ini tidak lepas dari falsafah kami yang berlandaskan:

Saling percaya, integritas, peduli dan pembelajaran

Peka-tanggap terhadap kebutuhan PelangganSenantiasa berusaha untuk tetap memberikan layanan yang dapat memuaskan kebutuhan Pelanggan secara cepat tepat dan sesuai.

Penghargaan pada harkat dan martabat manusiaMenjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnis.

IntegritasMenjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas dan obyektifitas dalam pengelolaan bisnis.

•

•

•

•

CORPORATE VALUESSince its establishment, the company has embedded a strong Corporate values to all employees in an attempt to build long-term relationships with the stakeholders. It is inseparable from our philosophy based on:

Trust, integrity, care and learning

Customer responsivenessStriving for service excellence to meet customer needs promptly, accurately and appropriately.

Respect for human dignity and valuesRespect human dignity and values, acknowledge and protect human rights in running a business.

IntegrityRespect honesty, integrity and objectivity in managing a business.

•

•

•

•


Kualitas ProdukMeningkatkan kualitas dan keandalan produk secara terus-menerus dan terukur serta men-jaga kualitas lingkungan dalam menjalankan perusahaan.

Peluang untuk majuMemberikan peluang yang sama dan seluas-luasnya kepada setiap anggota perusahaan untuk berprestasi dan menduduki posisi sesuai dengan kriteria dan kompetensi jabatan yang ditentukan.

InovatifBersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama anggota perusahaan, menumbuh-kan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan karya inovatif.

Mengutamakan kepentingan perusahaanKonsisten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menjamin bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil, kepentingan perusahaan selalu diutamakan.

Pemegang SahamDalam pengambilan keputusan bisnis akan ber-orientasi pada upaya meningkatkan nilai investasi Pemegang Saham.

PLN meyakini bahwa Visi, Misi dan nilai-nilai luhur Perusahaan, harus diwujudkan secara bersama-sama berdasarkan nilai-nilai Budaya Perusahaan, di-komunikasikan dan disosialisasikan ke seluruh jajaran perusahaan dan seluruh unit-unit PLN serta diajarkan pada para pegawai baru pada masa orientasi oleh Tim Sosialisasi PLN Kantor Pusat. Pada Oktober 2005 telah diterbitkan Pedoman Perilaku (Code of Conduct/CoC) sebagai pedoman untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG di lingkungan PT PLN (Persero). Pedoman Perilaku/Code of Conduct tersebut memuat pedoman tentang tata cara perilaku yang baik dan profesional di lingkungan PLN serta mengatur aspek kepemimpinan dan keanggotaan PLN yang bertanggung jawab, termasuk hubungan profesional antar anggota maupun hubungan dengan pihak luar.

SEJARAH PERSEROANBerawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenaga-listrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

•

•

•

•

•

Product QualityContinually improve product quality and benefits as well as maintain environment quality while operating the Company.

Opportunity to GrowProvide equal opportunity to grow for all employees based on company selection criteria.

InnovativeEager to share knowledge and experience with fellow Corporate members, promote learning process and appreciate ideas and innovation.

Prioritise Corporate InterestsConsistently preventing conflict of interest and ensure every decision is made for the sake of the Corporate interests.

Shareholders’ Value OrientedBusiness decision making is oriented to maximizing Shareholders’ value.

PLN believes that the Corporate values, vision and mission should be simultaneously implemented together, based on the Corporate Culture values that are being implemented in all corporate divisions, communicated and disseminated to all PLN units by the Head Office’s Socialization Team and inducted for the new recruits during their orientation period. In October 2005, a code of conducts was produced as the Corporate Culture and GCG development and improvement initiatives as an ethical code of conducts to all PT PLN (Persero) employees. The code of conducts contains good behavior and professional ethical conducts in PLN, in which the guidelines oversee the aspects of PLN leadership, responsible membership and internal and external professional relationship.

CORPORATE HISTORYBeginning in the late 19th century, the development of electricity in Indonesia was intensified in several Dutch Companies operating in sugar and tea plantation that developed power plant to meet their personal needs.

•

•

•

•

•

Profil Perusahaan Company Profile


Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaat-kan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 januari 1961, jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetap-kan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi ke-pentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberi-kan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Between 1942-1945, there was a great shift from these Dutch manufacturing companies by the Japanese after the Dutch surrendered to the Japanese army in the beginning of World War II.

The shift reoccurred at the end of World War II in August 1945 when the Japanese surrendered to the Allied Forces. This opportunity was taken over by the youths and electricity labourers through Labour/Employee Electricity and Gas delegation together with the Management of KNI Head Office to meet President Soekarno to ask the handover of the Companies to the Government of the Republic of Indonesia. On October 27, 1945, President Soekarno established Electricity and Gas Bureau under the Departement of Public Works and Energy with power plant capacity of 157.5 MW.

On January 1, 1961, Gas and Electricity Bureau was changed to BPU-PLN (Board of General Administration of the State Electricity Company) that focused on electricity, gas and coke sectors. On January 1, 1965 BPU-PLN was dismissed and 2 (two) state owned enterprises were formalised, namely Perusahaan Listrik Negara (PLN), a state-owned electricity company, to manage electrity power and Perusahaan Gas Negara (PGN) to manage gas power.

In 1972, in accordance with Government Regulation No. 17, the State-owned Electricity Company was enacted as a State-owned General Electricity Company and as PKUK responsible to provide electricity to meet public needs.

While the Government policy was giving opportunity to the Private Sectors to focus on the provision of electricity, the status of PLN was changed from a General Company to Corporation’ as well as PKUK in providing electricity for public needs until the present.



Profil Dewan KomisarisBoard of Commissioners Profiles

Isnuwardianto

Alhilal Hamdi

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Komara Djaja

Rahmat Waluyanto

Lutfi Hamid


Profil Dewan Komisaris Board of Commissioner Profiles

Alhilal Hamdi

Komisaris Utama

Alhilal Hamdi lahir di Cilacap, pada tanggal 28 Maret

1954. Lulusan Sarjana Teknik Perminyakan, ITB pada

tahun 1980 ini menduduki jabatan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi RI periode 1999-2001, Staf Khusus

Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada

tahun 2004-2005 dan Staf Khusus Meneg BUMN Bidang

Kebijakan Publik dari tahun 2006-2007. Disamping

menjabat sebagai Komisaris Utama di PT PLN (Persero),

Alhilal Hamdi juga menjabat sebagai Ketua Tim Nasional

Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) dari tahun

2006 sampai dengan sekarang.

Isnuwardianto

Komisaris

Isnuwardianto lahir di Malang, pada tanggal

13 September 1958. Lulusan Sarjana Teknik Elektro, ITB

pada tahun 1983 ini juga memperoleh Programme 1ere

degree de La Langue Francaise, Universite Grenoble III

pada tahun 1986, DEA en Genie Electique, ECL – France

pada tahun 1987 dan Doktor en Electrotechnique,

ECL – France pada tahun 1991. Isnuwardianto men-

jabat sebagai Ketua jurusan Teknik Elektro ITB pada

tahun 2001-2005, dosen Teknik Elektro – ITB sejak tahun

1983, Sekretaris Laboratorium Tegangan Tinggi dan

Pengukuran Listrik ITB sejak tahun 1998, Rektor ITI

(Institut Teknologi Indonesia) sejak tahun 2007 dan

Komisaris PT PLN (Persero) sejak tahun 2004 hingga

sekarang.

Komara Djaja

Komisaris

Komara Djaja lahir di jakarta, pada tanggal 11 April

1951. Lulusan Sarjana Ekonomi UI pada tahun 1979

ini melanjutkan studinya dan memperoleh gelar

Pasca Sarjana dari University of Birmingham, U.K pada

tahun 1984 serta Pasca Sarjana (Ph.D) Iowa State

University, USA pada tahun 1992. Komara Djaja men-

jabat sebagai Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro &

Keuangan Menko Perekonomian pada tahun 2001-2005.

Selain sebagai staf pengajar FEUI mulai tahun 1978,

Komara Djaja juga menjabat sebagai Komisaris

PT PLN (Persero) sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat

sebagai Sekretaris Menko Perekonomian.


Alhilal Hamdi was born in Cilacap, March 28, 1954. He

graduated from Faculty of Oil and Gas Engineering,

Bandung Institute Technology (ITB) in 1980. He was

Minister of Labor & Transmigration of Republic of Indonesia

from 1999-2001, Special Envoy in Poverty Affair at the Office

of Ministy of Welfare from 2004-2005 and Special Envoy in

Public Policy at the Office of SOE Ministry from 2006-2007.

Since 2006, he has been the President Commissioner of

PT PLN (Persero), while he is also the Head of National Team

of Bio Fuel Energy (BBN).

Commissioner

Isnuwardianto was born in Malang, September 13, 1958.

He graduated from Electrical Engineering, Bandung

Institute of Technology (ITB) in 1983, Programme 1ere degree

de La Langue Francaise from Universite Grenoble III in 1986,

obtained DEA degree in Genie Electrique, ECL – France

in 1987 and obtained Doctorate degree in Electrical

Engineering (Electrotechnique), ECL – France in 1991. He

was Head of ITB Technical Engineering from 2001-2005. He

has been teaching in Electrical Engineering, ITB since 1983,

Secretary of ITB Laboratory of High Voltage and Electric

Measurement since 1998, Head of ITI (Institut Teknologi

Indonesia) since 2007. Isnuwardianto has been a

Commissioner of PT PLN (Persero) since 2004.

Commissioner

Komara Djaja was born in Jakarta, April 11, 1951.

He graduated from the Faculty of Economics, University of

Indonesia in 1979, a Master’s Degree from University of

Birmingham, U.K in 1984 and a Doctorate Degree from

Iowa State University, USA in 1992. He was Deputy of Macro

Economics & Finance Coordination at the office of

Economics Ministry from 2001-2005. He has been a Lecturer

at the Faculty of Economics, University of Indonesia since

1978 and Secretary of Minister of Economics since 2005.

Komara Djaja has been a Commissioner of PT PLN (Persero)

since 2002.


Profil Dewan Komisaris Board of Commissioner Profiles

Commissioner

Rahmat Waluyanto was born in Metro, Lampung, October

3, 1956. He obtained Bachelor Degree in Accounting from

Faculty of Economics, University of Gajah Mada in 1983, Post

Graduate Program in Business Administration in Finance,

University of Denver, Colorado, USA, in 1992 and Doctorate

Degree in Accounting & Finance, University of Birmingham,

England, U.K. in 1997. He has been a Member of Indonesian

Audit Committee Association (IKAI) since 2004, a

Commissioner of PT Polytama Propindo, Jakarta since 2005,

Directorate General of Debt Management, Department

of Finance since 2006, a Commissioner of PT Kliring

Penjaminan Efek Indonesia, Jakarta and Alternate Governor

of International Monetary Fund (IMF) since 2008. Rahmat

Waluyanto has been a Commissioner of PT PLN (Persero),

Jakarta since 2007.


Lutfi Hamid was born in Jakarta, October 28, 1952.

He obtained Bachelor degree from Civil Engineering,

Bandung Institute of Technology (ITB) in 1974. He was

Project Manager of PT Handara Graha, Bandung from

1977-1991. From 1978-1986, Lutfi Hamid was a Chief

Designer of LIPI Office, Bank Exim, Reservoir Putat Gege,

Transmission 70 Km, Pipe Bridge, Umbulan Complex, Villa

Abdullah Al Syai, Office Building of Kodya Bandung, IPP

Office and Guest House of PT IPT Nurtaino. He has been a

Consultant of PT Relasindo Citra Graha since 1991 and an

Independent Commissioner of PT PLN (Persero) since 2004.

Rahmat Waluyanto

Komisaris

Rahmat Waluyanto lahir di Metro, Lampung pada

tanggal 3 Oktober 1956. Lulusan Sarjana Akuntansi,

Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada pada tahun

1983 ini memperoleh gelar Pasca Sarjana, Master of

Business Administration (Finance), Universitas Denver,

Colorado, USA pada tahun 1992 dan Pasca Sarjana, Ph.D

(Accounting & Finance), Universitas Birmingham,

England, U.K pada tahun 1997. Sejak tahun 2004 Rahmat

Waluyanto menjadi anggota Ikatan Komite Audit

Indonesia (IKAI), Komisaris PT Polytama Propindo,

jakarta sejak tahun 2005, Direktur jenderal

Pengelolaan Utang di Departemen Keuangan sejak

tahun 2006, Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek

Indonesia dan Komisaris PT PLN (Persero) sejak

tahun 2007, disamping sebagai Alternate Governor of

International Monetary Fund (IMF) sejak tahun 2008

sampai sekarang.

Lutfi Hamid

Komisaris Independen

Lutfi Hamid lahir di jakarta, 28 Oktober 1952. Lulusan

Sarjana Teknik Sipil ITB pada tahun 1974 ini menjabat

sebagai Manajer Proyek PT Handara Graha, Bandung

sejak tahun 1977 hingga 1991. Sejak tahun 1978-

1986, Lutfi menjabat sebagai Chief Designer Kantor

LIPI, Bank Exim, Reservoir Putat Gege, Transmisi 70 Km,

jembatan Pipa, Komplek Umbulan, Villa Abdullah Al Syai,

Gedung Kantor Kodya Bandung, Kantor IPP, Guest House

of PT IPT Nurtaino. Lutfi Hamid menjadi Konsultan

PT Relasindo Citra Graha sejak tahun 1991 dan Komisaris

Independen PT PLN (Persero) sejak tahun 2004 hingga

sekarang.



Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro was born in

Jakarta, October 3, 1966. He obtained Bachelor of

Economics from University of Indonesia in 1990, Post

Graduate Degree in Urban Planning from University of

Illinois in 1995 and Doctorate Degree in Urban & Regional

Planning from University of Illinois in 1997. He took place

as a President Committee of Visi Indonesia 2030 Program,

Indonesian Forum Foundation from 2007-2008.

He has been a Senior Researcher, Laboratory of Economic

and Development Study since 2002, Deputy of ISEI

since 2003, Dean of the Faculty of Economics, University of

Indonesia since 2005, Head of Regional Autonomy

Watch (KPPOD) since 2005, Full Professor at the

Faculty of Economics University of Indonesia since 2005, an

Independent Commissioner of PT Adira Insurance and

Deputy of Indonesian Forum Foundation since 2006.

Bambang Permadi has been an Independent Commissioner

of PT PLN (Persero) since 2004.

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Komisaris Independen

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro lahir di

jakarta, pada tanggal 3 Oktober 1966, lulus Sarjana

Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1990, Pasca

Sarjana, Master of Urban Planning, Universitas Illinois

pada tahun 1995 serta Pasca Sarjana, Ph.D in Urban &

Regional Planning, Universitas Illinois pada tahun 1997.

Bambang Permadi menjadi Ketua Panitia Acara Visi

Indonesia 2030, Forum Foundation pada tahun 2007-

2008, Peneliti Senior, Laboratorium Ekonomi Indonesia

dan Studi sejak tahun 2002, Wakil Ketua ISEI sejak tahun

2003 dan Komisaris Independen PT PLN (Persero) sejak

tahun 2004. Saat ini Bambang Permadi juga menjabat

sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,

Ketua Regional Autonomy Watch (KPPOD) dan Guru

Besar Fakultas Ekonomi UI sejak tahun 2005 serta

Komisaris Independen PT Adira Insurance, sejak tahun

2006 hingga sekarang.


Profil DireksiBoard of Directors Profiles

Rudiantara

Supriadi

Hariadi Sadono

Setio Anggoro Dewo

Moch. Agung Nugroho

Murtaqi Syamsuddin

Fahmi Mochtar

Bambang Praptono


Profil Direksi Board of Director Profiles


Fahmi Mochtar lahir di Plaju, 2 januari 1957, lulus Sarjana Teknik Elektro, ITB pada tahun 1980 dan Pasca Sarjana Magister Manajemen (MM), UNTAG, Surabaya pada tahun 1996. Fahmi Mochtar menjabat Pemimpin PLN Wilayah Sumatera Bagian Selatan, pada tahun 2000-2001, General Manager PT PLN (Persero) Distribusi jawa Timur pada tahun 2001-2003 dan General Manager PT PLN (Persero) Distribusi jakarta Raya dan Tangerang pada tahun 2003-2008. Saat ini Fachmi Mochtar menjabat Direktur Utama PT PLN (Persero) sejak tahun 2008.

RudiantaraWakil Direktur Utama

Rudiantara lahir di Bogor, pada tanggal 3 Mei 1959, lulus Sarjana Statistik, Universitas Padjajaran pada tahun 1984 dan Pasca Sarjana Manajemen MBA, IPPM pada tahun 1988. Rudiantara bekerja di PT Indosat dan Telkomsel pada tahun 1985-1996, di PT Excelcomindo Pratama pada tahun 1996-2006, Wakil Direktur Utama di PT Semen Gresik Tbk pada tahun 2006-2008 dan di PT PLN (Persero) sejak tahun 2008.

Moch. Agung NugrohoDirektur Konstruksi Strategis

Moch. Agung Nugroho lahir di Salatiga, 21 Agustus 1955, lulus Sarjana Teknik Sipil, Universitas Diponegoro pada tahun 1982. Moch. Agung Nugroho menjabat se-bagai Kepala Proyek Pembangkit dan jaringan Sulawesi PT PLN (Persero) pada tahun 1987-1999, Kepala Proyek PLTA Tulis PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan jawa Tengah pada tahun 1999-2004, Pemimpin Proyek Induk Pembangkit dan jaringan jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) pada tahun 2004-2008. Sejak tahun 2008, Moch. Agung Nugroho menjabat sebagai Direktur Konstruksi Strategis PT PLN (Persero).

President Director

Fahmi Mochtar was born in Plaju, January 2, 1957. He obtained Bachelor Degree in Electrical Engineering from ITB in 1980 and Masterate Degree in Management (MM) from UNTAG, Surabaya in 1996. He was Head of PLN for Southern Sumatera Region from 2000-2001, General Manager of PT PLN (Persero) East Java Distribution from 2001-2003 and General Manager PT PLN (Persero) Jakarta and Tangerang Distribution from 2003-2008. He has been the President Director of PT PLN (Persero) since 2008.

Vice President Director

Rudiantara was born in Bogor, May 3, 1959. He obtained Bachelor Degree in Statistics from University of Padjajaran in 1984 and MBA in Management from IPPM in 1988. He worked at PT Indosat and Telkomsel from 1985-1996, at PT Excelcomindo Pratama from 1996-2006 and at PT Semen Gresik Tbk from 2006-2008. He has been the Vice President of PT PLN (Persero) since 2008.


Moch, Agung Nugroho was born in Salatiga, August 21, 1955. He obtained Bachelor Degree in Civil Engineering from University of Diponegoro in 1982. He was Head of Power Plant and Network Project for Sulawesi of PT PLN (Persero) from 1987-1999, Project manager of PLTA Tulis, PLN Main Power Plant and Network Profect for Central Java 1999-2004 and Head of PLN Project Main Office of Power Plant and Network for Java, Bali and Nusa Tenggara of PT PLN (Persero) in 2004-2008. Moch. Agung Nugroho has been the Director of Strategic Construction PT PLN (Persero) since 2008.



Bambang PraptonoDirektur Perencanaan dan Teknologi

Bambang Praptono lahir di Ujung Pandang, 19 Mei 1956, lulus Sarjana Teknik Elektro, ITB pada tahun 1980. Bambang Praptono menjabat sebagai Direktur Proyek Pembangkit PT Delta Rekadaya Mandiri pada tahun 2002, Direktur Utama PT Delta Rekadaya Mandiri pada tahun 2002-2003 dan Direktur Utama PT Rekadaya Elektrika pada tahun 2003-2008. Sejak tahun 2008, Bambang Praptono menjabat sebagai Direktur Perencanaan & Teknologi PT PLN (Persero).

Murtaqi SyamsuddinDirektur jawa-Madura-Bali

Murtaqi Syamsuddin lahir di Solo tanggal 24 Agustus 1956, lulus Sarjana Teknik Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia pada tahun 1981 dan Pasca Sarjana (MBA in Corporate Finance), University of Oregon pada tahun 2003. Murtaqi Syamsuddin menjabat Kepala Dinas Kepegawaian PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 1999-2000, Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) pada tahun 2000-2001 dan General Manager PT PLN (Persero) Distribusi jawa Barat dan Banten pada tahun 2003-2008. Saat ini Murtaqi Syamsuddin menjabat sebagai Direktur jawa-Madura-Bali PT PLN (Persero) sejak tahun 2008.

Hariadi SadonoDirektur Luar jawa-Madura-Bali

Hariadi Sadono lahir di jakarta pada tanggal 7 April 1952, lulus Sarjana dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia pada tahun 1979 dan Pasca Sarjana Manajemen (MM) Universitas Diponegoro pada tahun 1997. Hariadi Sadono menjabat sebagai Ahli Pengembangan Usaha, Direktorat Pemasaran dan Distribusi PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2001, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Lampung selama tahun 2001-2003 dan General Manager PT PLN (Persero) distribusi jawa Timur pada tahun 2003-2008. Sejak tahun 2008, Hariadi Sadono men-jabat sebagai Direktur wilayah luar jawa-Madura-Bali.

Director of Planning and Technology

Bambang Praptono was born in Ujung Pandang, May 19, 1956. He obtained Bachelor Degree in the Faculty of Electrical Engineering, ITB in 1980. He was the Director of Power Plant Project PT Delta Rekadaya Mandiri in 2002, the President Director of PT Delta Rekadaya Mandiri from 2002-2003 and the President Director of PT Rekadaya Elektrika from 2003-2008. Bambang Praptono has been the Director of Planning & Technology PT PLN (Persero) since 2008.

Director of Jawa-Madura-Bali Area

Murtaqi Syamsuddin was born in Solo, August 24, 1956. He obtained Bachelor Degree in the Faculty of Electrical Engineering, University of Indonesia in 1981 and Masterate Degree in Corporate Finance (MBA) from University of Oregon in 2003. He was Head of Employment Agency of PT PLN (Persero) Head Office from 1999-2000, Corporate Secretary of PT PLN (Persero) from 2000-2001 and General Manager of PT PLN (Persero) Distribution for West Java and Banten from 2003-2008. Murtaqi Syamsuddin has been the Director of PT PLN (Persero) for Java-Madura-Bali since 2008.

Director of Outer Jawa-Madura-Bali Area

Hariadi Sadono was born in Jakarta, April 7, 1952. He graduated from the Faculty of Electrical Engineering, University of Indonesia in 1979 and Masterate Degree in Management (MM), University of Diponegoro in 1997. He was a Specialist in Business Development of Marketing Directorate and Distribution of PT PLN (Persero) Head Office in 2001, General Manager PT PLN (Persero) Lampung Region from 2001-2003 and General Manager PT PLN (Persero) East Java Distribution from 2003-2008. Hariadi Sadono has been the Director of PT PLN (Persero) for Outer Java-Madura-Bali since 2008.



SupriadiDirektur SDM dan Umum

Supriadi lahir di Bandung pada tanggal 22 Desember 1955, lulus Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1978, Pasca Sarjana Manajemen (MM) Universitas Sriwijaya pada tahun 2000, Pasca Sarjana (MBA) bidang SDM, (MA) Bidang Manajemen Lainnya dan (DR) Bidang Manajemen Lainnya dari University of Missoury pada tahun 2003. Supriadi men-jabat sebagai Pemimpin Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Sumatera Bagian Selatan PT PLN (Persero) pada tahun 1990-1999, Kepala Divisi SDM dan Organisasi PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 1999-2001 dan Ahli Utama Pengembangan Organisasi, Direktorat SDM dan Orga-nisasi PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada 2007-2008. Sejak tahun 2008, Supriadi menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum PT PLN (Persero).

Setio Anggoro DewoDirektur Keuangan

Setio Anggoro Dewo lahir di jakarta pada tanggal 11 juli 1961, lulus Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1986, Pasca Sarjana, MBA dalam bidang Ekonomi dari Catholic University of Leuveun, Belgium pada tahun 1990 dan Doktor dalam bidang Ekonomi dari University of Melbourne, Australia pada tahun 2003. Setio Anggoro Dewo menjabat sebagai Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia tahun 2003-2007, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak tahun 1990, Ketua Dewan Pengawas IICD, anggota Komite Audit PT Indosat Tbk, Komisaris PT Indonesia Power, Peneliti LPEM Universitas Indonesia sejak tahun 2008 hingga sekarang. Setio Anggoro Dewo menjabat sebagai Direktur Keuangan PT PLN (Persero) sejak tahun 2008.

Director of Human Resources and General Affairs

Supriadi was born in Bandung, December 22, 1955. He graduated from Bachelor Degree Program of Electrical Engineering, ITB in 1978, Masterate Degree in Management (MM) from University of Sriwijaya in 2000 and Masterate Degree in Management (MBA), Masterate Degree in Management Science (MA) and Doctorate Degree in Human Resource Management (DR), University of Missoury in 2003. He was Head of PLN Project Main Office of Power Plant for Southern Sumatera from 1990-1999, Head of Human Resources Division and Organizational of PT PLN (Persero) Head office from 1999-2001 and Senior Specialist of Organization Development, Human Resource and Organizational Directorate of PT PLN (Persero) Head Office from 2007-2008. Supriadi has been the Director of Human Resources and General Affairs PT PLN (Persero) since 2008.

Director of Finance

Setio Anggoro Dewo was born in Jakarta, July 11, 1961. He obtained Bachelor Degree from the Faculty of Economics, University of Indonesia in 1986, MBA in Economics from Catholic University of Leuveun, Belgium in 1990 and Doctorate Degree in Economics from University of Melbourne, Australia in 2003. He was Head of Post Graduate of Accounting Program, University of Indonesia from 2003-2007. He has been a Senior Lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia since 1990, Head of Supervisory Board of IICD. He was a member of Audit Committee at PT Indosat Tbk, a Commissioner at PT Indonesia Power and a Researcher at LPEM, University of Indonesia. Setio Anggoro Dewo has been the Director of Finance of PT PLN (Persero) since 2008.


Sesuai Undang-undang No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, berikut adalah rangkaian kegiatan usaha Perusahaan:

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:• Pembangkitan tenaga listrik.• Penyaluran tenaga listrik.• Distribusi tenaga listrik.• Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.• Pengembangan penyediaan tenaga listrik.

2. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup:• Konsultasi ketenagalistrikan.• Pembangunan dan pemasangan peralatan

ketenagalistrikan.Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:• Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya

untuk kepentingan tenaga listrik.• Pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, transmisi,

distribusi serta retail tenaga listrik.• Kegiatan perindustrian perangkat keras dan lunak di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain terkait dengan tenaga listrik.• Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan.• Usaha jasa ketenagalistrikan.

•

In accordance with Regulation No.15 Year 1985 with regards to Electric Power and based on the Company’s Articles of Association, the Corporate business sectors are as follows:

1. To operate in power supply consisting of the following:

Generating electrical powerSupplying electrical power.Distributing electrical power.Planning and constructing facilities for electrical power provision.Developing electrical power provision.

2. To operate as supporting energy business consisting of:• Electricity Consultation.• Power construction and installation of electrical

equipment.• Developing technology of electrical support

equipment.

3. Other activities include:• Managing natural resources utilization as well as other

sources for electrical power necessities.

• Managing operational service utilization and load dispatcher on power plant, transmission, distribution

and electricity retail.• Managing hardware and software industrial activities

in electricity power and other instruments related to electricity power.

• Cooperating with other parties or electricity power operator both from local and abroad in electricity related construction, operations, telecommunications

and electricity update.

• Electricity services.

••••

•


Kegiatan UsahaBusiness Sector


Kegiatan usaha Perusahaan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Kegiatan PerencanaanKegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai induk perusahaan termasuk diantaranya perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi secara umum) dan penunjangnya, rencana pen-danaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi dan SDM.

Kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan jaringan distribusi dan listrik pedesaan dilakukan oleh induk Perusahaan yang mencakup pokok-pokok kebijakan makro, sedangkan detilnya dilaku-kan oleh satuan organisasi wilayah atau distribusi.

2. Kegiatan PembangunanKegiatan pembangunan yang mencakup konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pem-bangkitan, transmisi dan gardu induk merupakan tugas dari satuan organisasi konstruksi Proyek Induk, sementara itu pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi dilakukan oleh masing-masing unit organisasi wilayah dan distribusi. Kegiatan pembangunan proyek kelistrikan desa yang berasal dari pendanaan APBN adalah merupakan tugas Pemerintah melalui Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi.

3. Kegiatan Usaha/OperasiKegiatan usaha berupa produksi tenaga listrik di-hasilkan oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari beberapa jenis pembangkit, yaitu Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara, gas alam atau bahan bakar minyak (BBM), Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin, Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine) berbasis gas alam atau BBM, Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berbasis tenaga uap panas bumi dan Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis BBM.

Selain itu, Perusahaan juga melakukan pem-belian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta yang juga merupakan gabungan dari beberapa jenis pem-bangkit, yaitu PLTU berbahan bakar batubara, Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU-combined cycle) berbasis gas alam atau BBM, PLTA berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin, PLTP berbasis tenaga uap panas bumi dan PLTD berbasis BBM.

In addition to that, the Corporate business sectors are categorized as follows:

1. PlanningThe Corporate activity as a holding company includes electricity facillities planning and development (power plant, transmission and general distribution) and its supports, financing planning, business development, organizational development and human resources.

Planning activities related to distribution network and rural electricity will be carried out by the holding company in regards to macro policy, while other implementation policies will be carried out by the regional organizational units or distribution.

2. Development activitiesThe development activities including infrastucture construction of power plants’ energy supply, transmission and sub-relay stations are duties of the Main Project’s construction organizational unit. Meanwhile, implementation of the distribution lines development is carried out by each district organizational and distribution units. The rural development project activity supported by the State Budget funding is the Government’s duty as executed by the Directorate General of Electricity and Energy Consumption.

3. Operational ActivitiesThe activities consist of electricity power production generated by electricity power plant centres comprising of several power plants, namely coal, natural gas or oil fuel (BBM) based Steam Power Plant (PLTU), Hydro Power Plant (PLTA) with hydro power as the main drive of the turbin, natural gas or oil fuel based Gas Power Plant Centre (PLTG-gas turbine), Geothermal Power Plant (PLTP), as well as oil fuel based Diesel Power Plant (PLTD).

In addition to that, the Company will also purchase electricity power produced by private power plant centres as a collaboration of several power plant units, such as coal fuel based power plant (PLTU), Gas Steam Power Plant (PLTGU-combined cycle) using natural gas or oil fuel (BBM), PLTA with hydro turbin as a prime mover, geothermal power plant (PLTP) and diesel power plant (PLTD).



Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pusat pem-bangkit disalurkan ke gardu induk melalui jaringan transmisi dengan berbagai tingkat tegangan seperti Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV) dan Tegangan Tinggi (150 dan 70 kV). Semakin besar daya yang akan disalurkan melalui kawat transmisi berukuran sama, semakin tinggi tegangan yang diperlukan. Tingkat tegangan di gardu induk yang berkapasitas 500 kV atau 150 kV akan diturunkan untuk tujuan distribusi kepada pelanggan.

Kategori pelanggan besar dilayani dengan jaringan tegangan tinggi sebesar 150 dan 70 kV dan jaringan menengah sebesar 20 kV, sementara untuk pelanggan kecil, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi melalui jaringan Tegangan Menengah (jTM) 20 kV dan selanjutnya di gardu distribusi tegangan diturunkan ke tingkat 380/220 volt untuk kemudian disalurkan melalui jaringan Tegangan Rendah (jTR) ke sambungan rumah (SR).

4. Kegiatan Riset dan PenunjangKegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi penunjang mencakup hal-hal berikut:• jasa Pendidikan dan Latihan PT PLN (Persero)

yang bertugas untuk menyelenggarakan ber-bagai pendidikan dan latihan di bidang teknik, manajemen, keuangan dan administrasi umum.

• jasa Enjiniring PT PLN (Persero) yang bertugas memberikan dukungan dalam studi kelayakan, desain dan supervisi konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik.• Penelitian dan Pengembangan Ketenaga- listrikan PT PLN (Persero) yang bertugas untuk memberi dukungan dalam standarisasi,

kalibrasi dan pengujian peralatan listrik serta instrumen lainnya.

• jasa Sertifikasi PT PLN (Persero) yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam sertifikasi produk peralatan listrik, sistem

manajemen mutu dan lingkungan bidang ke-tenagalistrikan serta kelayakan instalasi tenaga listrik dan tera meter.

• jasa Manajemen Konstruksi PT PLN (Persero) yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam manajemen konstruksi lapangan untuk konstruksi dan layanan perbaikan terutama pada sektor kelistrikan.

• jasa dan Produksi PT PLN (Persero) yang ber-tugas untuk memberikan dukungan terhadap produksi dan layanan perbaikan terutama pada sektor kelistrikan.

The electricity power produced by the main power plant is distributed to the sub-station through trans-mission network with various of voltage level such as Extra High Voltage (500 kV) and High Voltage (150 and 70 kV). The higher power capacity that is distributed through the same-size capacity transmission cable, the higher voltage will be needed. The voltage level in the sub-station with the capacity of 500 kV or 150 kV will be reduced prior to distribute to the customers.

Our major customers will be served with high voltage of 150 and 70 kV as well as medium networks of 20 kV capacity. For smaller customers, the electricity energy will be transmitted to distribution sub-station through Medium Voltage Distibution Lines (JTM) of 20 kV and the voltage will subsequently be reduced to 380/220 volts at the distribution sub-station to be transmitted to residential connection (SR) through Low Voltage Distribution Lines (JTR).

4. Research and Support ActivitiesThe activities of organizational support units include:

• PT PLN (Persero) Education and Training Services responsible for organizing various education and trainings in engineering, management, finance and general administration.

• PT PLN (Persero) Engineering Service responsible for providing support in feasibility study, design and energy infrastructure construction supervision.• PT PLN (Persero) Electricity Research and Development responsible for giving support

in standardization, calibration and testing of electric gear and other instruments.

• PT PLN (Persero) Certification Service responsible for giving support in electric gear product certification, electrical quality management and environmental system as well as feasibility of

electric installation and calibration.

• PT PLN (Persero) Construction Management Service responsible for giving field construction management support for construction and reparation services particularly in electricity sector.• PT PLN (Persero) Service and Production is responsible for giving support to production

and reparation services particularly in electricity sector.




Struktur OrganisasiOrganization Structure

Komite Manajemen Resiko

Risk ManagementCommittee

Komite AuditAudit Committee

Komite Remunerasi &Nominasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite GCGGCG Committee

Wa.Dir EDP & KinerjaVP EDP and Performance

Wa.Dir Hubungan International

VP International Relations

Wa.Dir ManajemenPengetahuanVP Knowledge Management

Wa.Dir Energi AlternatifVP Alternative Energy

Wa.Dir Lingkungan & Keselamatan Kerja

VP LKLVP Environment and

Work Safety

Wa.Dir TanggungJawab Sosial

VP Corporate SocialResponsibility (CSR)

Wa.Dir Manajemen Properti

VP Property Management

PT PLN (Persero) JASDIK

PT PLN (Persero)Education Service

PT PLN (Persero)LITBANG

PT PLN (Persero)Research andDevelopment

PT PLN (Persero) Jasa EnjiniringPT PLN (Persero)

Engineeing Services

PT PLN (Persero)Proyek Induk

PT PLN (Persero)Main Projects

PT PLN (Persero)JMK

PT PLN (Persero)JMK

Unit - UnitPT PLN (Persero)

Distribusi diJawa - Madura - Bali

PT PLN (Persero)Distribution Units

in Java - Madura - Bali

PT PLN (Persero)P3B Jawa - BaliPT PLN (Persero)P3B Java - Bali


Pembangkitan di Jawa - Madura - Bali

PT PLN (Persero)Generation Units

in Java - Madura - Bali

PT Indonesia Power &

PT PJBPT Indonesia Power

&PT PJB

Unit - UnitPT PLN (Persero)Wilayah di Luar

Jawa - Madura - BaliPT PLN (Persero)

Distribution Unitsin Outer Java -

Madura - Bali

PT PLN (Persero)P3B SumateraPT PLN (Persero)

P3B Sumatera


Pembangkitan di Luar Jawa - Madura - Bali

PT PLN (Persero)Generation Units

in Outer Java - Madura - Bali

PT Indonesia Power &

PT PJBPT Indonesia Power

&PT PJB

PT PLN (Persero) Jasa - Jasa

PT PLN (Persero)Services

Anak PerusahaanPT PLN (Persero)

Subsidiaries of PT PLN (Persero)

Usaha - UsahaPatungan

Join Ventures

Management Consultant Group

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Satuan Pengawas InternInternal Audit Unit

Satuan Manajemen Resiko

Risk Management Unit

Satuan Energi Primer

Primary Energy Unit

Shared Service Unit

Satuan Pelayanan Hukum Korporat

Corporate Legal Services Unit

DD. SupervisiKonstruksi Jaringan

DD. Supervision ofNetwork Construction

DD. SupervisiKonstruksi

PembangkitDD. Supervision of

Power Plant Construction

DD. SupervisiPengadaan Konstruksi

DD. Supervision ofConstructionProcurement

DD. AdministrasiKonstruksi

DD. ConstructionAdministration

DD. PembangkitanDD. Power Generation

DD. TransmisiDD. Transmission

DD. DistribusiDD. Distribution

DD. Niaga &Pelayanan Pelanggan

DD. Commerceand Customer Service

DD. PembangkitanDD. Generation

DD. TransmisiDD. Transmission

DD. DistribusiDD. Distribution

DD. PengembanganOrganisasi

DD. OrganizationDevelopment

DD. PengembanganSistem SDM

DD. Development of Human

Resources System

DD. PengembanganSDM & Talenta

DD. Development of Human Resources

and Talents

DD. Pendidikan &Latihan

DD. Education & Training

DD. KeuanganKorporat

DD. CorporateFinance

DD. PerencanaanPengendalian

Anggaran & KinerjaDD. Budget Planning,

Monitoring andPerformance

DD. AkuntansiDD. Accounting

DD. PerbendaharaanDD. Treasury

DD. Perencanaan Strategi Korporat

DD. CorporateStrategic Planning

DD. Perencanaan Sistem

DD. System Planning

DD. IPP StrategisDD. Strategic IPP

DD. Proses Bisnis &Sistem Informasi

DD. Business Processand Information System

DD. TeknologiDD. Technology

DD. EnjiniringDD. Engineering

Direktur Konstruksi Strategis /


Direktur Jawa - Madura - Bali /

Director ofJava - Madura - Bali

Direktur LuarJawa - Madura - Bali /

Director of OuterJava - Madura - Bali

Direktur Keuangan /

Finance Director

Direktur Perencanaan &

Teknologi /Director of Planning

and Technology

Direktur Utama /President Director

Wakil Direktur /Vice President Director

Dewan Komisaris /Board of Commissioner

KeteranganDD : Deputi DirekturVP : Vice President

RUPSSGM

Keterangan / NoteDD : Deputi DirekturVP : Vice President



No. Unit Bisnis | Business Unit

1 PLN Wilayah Nangroe Aceh Darussalam / PLN Nangroe Aceh Darussalam Region

2 PLN Wilayah Sumatera Utara / PLN North Sumatera Region

3 PLN Wilayah Sumatera Barat / PLN West Sumatera Region

4 PLN Wilayah Riau / PLN Riau Region

5 PLN Wilayah Sumatera Selatan, jambi dan Bengkulu / PLN South Sumatera, Jambi, Bengkulu Region

6 PLN Wilayah Bangka Belitung / PLN Bangka Belitung Region

7 PLN Wilayah Lampung / PLN Lampung Region

8 PLN Wilayah Kalimantan Barat / PLN West Kalimantan Region

9 PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah / PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region

10 PLN Wilayah Kalimantan Timur / PLN East Kalimantan Region

11 PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo / PLN North and Central Sulawesi and Gorontalo Region

12 PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat / PLN South, South-east and West Sulawesi Region

13 PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara / PLN Maluku and North Maluku Region

14 PLN Wilayah Papua / PLN Papua Region

15 PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat / PLN West Nusa Tenggara Region

16 PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur / PLN East Nusa Tenggara Region

17 PLN Distribusi jawa Timur / PLN Distribution of East Java

18 PLN Distribusi jawa Tengah dan Yogyakarta / PLN Distribution for Central Java and Special Region of Yogyakarta

19 PLN Distribusi jawa Barat dan Banten / PLN Distribution for West Java and Banten

20 PLN Distribusi jakarta Raya dan Tangerang / PLN Distribution for Greater Jakarta and Tangerang

21 PLN Distribusi Bali / PLN Distribution of Bali

22 PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / PLN North Sumatra Power Plant

23 PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan / PLN South Sumatra Power Plant

24 PLN Pembangkitan Sumatera 1 / PLN Sumatera 1 Power Plant

25 PLN Pembangkitan Sumatera 2 / PLN Sumatera 2 Power Plant

26 PLN Pembangkitan Indramayu / PLN Indramayu Power Plant

27 PLN Pembangkitan Lontar / PLN Lontar Power Plant

28 PLN Pembangkitan Sulawesi, Maluku dan Papua / PLN Sulawesi, Maluku and Papua Power Plant

29 PLN Pembangkitan Kalimantan dan Nusa Tenggara / PLN Kalimantan and Nusa Tenggara Power Plant

30 PLN Pembangkitan Tanjung jati B / PLN Tanjung Jati B Power Plant

31 PLN Pembangkitan Muara Tawar / PLN Muara Tawar Power Plant

32 PLN Pembangkitan PLTGU Cilegon / Cilegon Combined Cycle Power Plant

33 PLN Pikitring Sumatera Utara, Aceh dan Riau / PLN Pikitring North Sumatera, Aceh and Riau

34PLN Pikitring Sumsel, jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Utara / PLN Pikitring South Sumatera, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung and Sumatera

35 PLN Pikitring jawa, Bali dan Nusa Tenggara / PLN Pikitring Java, Bali and Nusa Tenggara

36 PLN Pikitring Kalimantan / PLN Pikitring Kalimantan

37 PLN Pikitring Sulawesi, Maluku dan Papua / PLN Pikitring Maluku and Papua

38 PLN Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan / PLN Electricity Research and Development

39 PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan / PLN Education and Training Service

40 PLN jasa Enjiniring / PLN Engineering Service

41 PLN jasa dan Produksi / PLN Service and Production

42 PLN jasa Manajemen Konstruksi / PLN Construction Management Service

43 PLN jasa Sertifikasi / PLN Sertification Service

44 PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) jawa-Bali / PLN Transmission and Load Dispatching of Java and Bali

45 PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Sumatera / PLN Transmission and Load Dispatching of Sumatra

Unit Bisnis (UB) PerusahaanCompany’s Business Unit


PT Indonesia Power (IP)Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18Jakarta Selatan 12950, Indonesia

PT Indonesia Power (IP) berdiri pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PjB I dan kemudian berubah menjadi PT Indonesia Power pada tanggal 1 September 2000 dan bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait.

PT Indonesia Power (IP) memiliki anak perusahaan berikut:• PT Cogindo Daya Bersama yang bergerak di bidang

usaha cogeneration, distribute generation dan jasa operation & maintenance.

• PT Artha Daya Coalindo yang bergerak di bidang usaha trading dan jasa transportasi batubara.

• PT Indo Pusaka Berau dengan kegiatan usaha penyediaan listrik dari produksi PLTU Lati di Berau,

Kaltim.

PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)Jl. Ketintang Baru No.11Surabaya 60231, Indonesia

PT Pembangkitan jawa Bali (PT PjB) berdiri tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PjB II dan berubah menjadi PT PjB pada tanggal 1 September 2000 dan bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait.

PT PjB memiliki anak perusahaan PT Pembangkitan jawa Bali Services berdomisili di Surabaya yang bergerak pada bidang operasi dan pemeliharaan.

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam)Jl. Engku Putri No.3Batam Center, Batam 29432, Indonesia

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) berdiri tanggal 3 Oktober 2000 dan bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Batam.

PT Prima Layanan Nasional EnjiniringJl. Aipda K.S Tubun 1/2Jakarta 11420

Bergerak dalam bidang konsultan enjiniring. Berdiri tanggal 3 Oktober 2002.

PT Indonesia Power (IP)Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18South Jakarta 12950

Established on October, 3, 1995 under the name of PT PJB I and changed its name to PT Indonesia Power on September, 1, 2000. Operating in power plants and other related sectors.

Subsidiaries of PT Indonesia Power are:

• PT Cogindo Daya Bersama operating in cogenera-tion sector, distributing generation and operation &

maintenance service.• PT Artha Daya Coalindo operating in trading sectors

and coal transportation service.• PT Indo Pusaka Berau operating in power supply from Steam Power Supply (PLTU) Lati at Berau, East Kalimantan.

PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)Jl. Ketintang Baru No.11Surabaya 60231

Operating in power plants and other related sectors. Established on October, 3, 1995 under the name of PT PJB II and changed its name to PT PJB on 1 September 2000.

PT PJB owns a subsidiary that operates in operational and maintanance sectors, namely PT Pembangkitan Jawa Bali Services, located in Surabaya.

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam)Jl. Engku Putri No.3Batam Center, Batam 29432

Established on 3 October 2000 and operates in the power supply in providing electric power for the public in the region of Batam Island.

PT Prima Layanan Nasional EnjiniringJl. Aipda K.S Tubun 1/2Jakarta 11420

It operates in the business of engineering consultant. The company was established on October 3, 2002.


Anak PerusahaanSubsidiaries


PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON +)Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18Jakarta 12950, Indonesia

PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON +) berdiri tanggal 3 Oktober 2000 dan berperan sebagai penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi berbasis serat optik dalam upayanya memenuhi kebutuhan sistem jaringan dan layanan telekomunikasi serta layanan teknologi informasi bagi sektor ketenagalistrikan dan publik.

PT Pelayanan Listrik Nasional TarakanJl. P.Diponegoro No.1 Tarakan, Kalimantan Timur, Indonesia

PT Pelayanan Listrik Nasional (PT PLN Tarakan) didirikan pada tanggal 15 Desember 2003 dan bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Tarakan.

PT PLN BatubaraJl. Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru Jakarta 12160

PT PLN Batubara didirikan pada tanggal 3 September 2008 dan merupakan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tambang batubara sebagai bahan utama dari Pembangkit Lisrik Tenaga Uap (PLTU).

PT PLN GeothermalJl. Wijaya I No. 61Kebayoran Baru, Jakarta 12170

PT PLN Geothermal adalah anak perusahaan PLN dengan bidang usaha yang terfokus pada usaha penyediaan tenaga listrik terbarukan, melalui kegiatan pengembangan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik panas bumi yang ekonomis dan bermutu tinggi.

PT Geo Dipa Energi (PT GDE)Jl. Karawitan No.32Bandung 40264, Indonesia

PT Geo Dipa Energi (PT GDE) merupakan perusahaan patungan PLN-PERTAMINA yang bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik terutama yang menggunakan energi panas bumi.

Majapahit Holding BVHerengracht 450, 1017 CA AmsterdamThe Netherlands

Majapahit Holding BV yang didirikan tanggal 3 Oktober 2006 merupakan suatu lembaga keuangan yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda.

PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON +)Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18Jakarta 12950

Established on October 3, 2000 to provide a fiber-optic telecommunications networks and services in meeting the needs of the telecommunications network and services as well in providing information technology to electricity sectors and the public.

PT Pelayanan Listrik Nasional TarakanJl. P.Diponegoro No.1 Tarakan, East Kalimantan, Indonesia

Established on December 15, 2003 to focus on energy supply business in providing electric power for the public in the region of Tarakan Island.

PT PLN BatubaraJl. Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru Jakarta 12160

Established on September 3, 2008 as a subsidiary that focuses on coal mining business, as coal is the primary material used by the Steam Power Plant (PLTU).

PT PLN GeothermalJl. Wijaya I No. 61Kebayoran Baru, Jakarta 12170

A subsidiary of PLN that focuses on renewable energy supply through development and operation of economical and high quality geothermal energy.

PT Geo Dipa Energi (PT GDE)Jl. Karawitan No.32Bandung 40264

A Joint Cooperation between PLN-PERTAMINA, focusing on geothermal power plant.

Majapahit Holding BVHerengracht 450, 1017 CA AmsterdamThe Netherlands

Majapahit Holding BV was established on October 3, 2006 and is a financial institution headquartered in Amsterdam, the Netherland.



Induk PerusahaanPT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dengan Menteri Negara BUMN sebagai Pemegang Saham.

Holding CompaniesPT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise, therefore, its entire shares are owned by the Government under the SOE Ministry.


Nama PerusahaanCompany Name

Persentase Kepemilikan

Ownership Percentage

Tahun Penyertaan

Subscription Year

PT Indonesia Power Pembangkit Tenaga Listrik | Power Plant

99,99% 1995

PT Pembangkitan jawa Bali Pembangkit Tenaga Listrik | Power Plant

99,99% 1995

PT Indonesia Comnets Plus jasa Penyedia jaringan Telekomunikasi |Telecommunication Network Supplier

99,99%2000

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Penyedia Tenaga Listrik | Energy Supply

99,99% 2000

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring Enjiniring Sektor Ketenagalistrikan dan Non Ketenagalistrikan |Electrical Engineering and Non Electrical Sectors

99,33% 2002

PT Pelayanan Listrik Nasional TarakanPenyedia Tenaga Listrik | Energy Supply

99,97% 2003

PT PLN BatubaraPenyedia Batubara | Coal Supply

99.99% 2008

PT PLN GeothermalPenyedia Tenaga Listrik Terbarukan | Renewable Energy Supply

99.99% 2009

PT Geo Dipa Energi (PT GDE)Pertambangan, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Panas Bumi, Khususnya Dieng & Patuha | Mining, Geothermal Management, particularly in Dieng & Patuha

33,00% 2002

Majapahit Holding BVLembaga Keuangan | Financial Institution

100% 2008

Kepemilikan SahamShares’ Ownership


Penghargaan dan SertifikasiRewards and Certification

ISO 14001 : 2004

PLN Wilayah NAD / PLN NAD Region 2

PLN Wilayah Riau / PLN Riau Region 3

PLN Wilayah Sumatera Selatan, jambi dan Bengkulu / PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region

1

PLN Wilayah Kalimantan Barat / PLN West Kalimantan Region 1

PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah / PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region

6

PLN Wilayah Kalimantan Timur / PLN East Kalimantan Region 1

PLN Wilayah Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat / PLN South, South-east and West Sulawesi Region

5

PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara / PLN Maluku & North Maluku Region

1

PT Indonesia Power 8

PLN Wilayah Papua / PLN Papua Region 1

PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / PLN North Sumatra Power Plant

9

PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan / PLN South Sumatra Power Plant

23

TOTAL 61

ISO 9001 : 2000

PLN Wilayah Sumatera Barat / PLN West Sumatera Region 28


PLN Wilayah Bangka Belitung / PLN Bangka Belitung Region 1


10

PLN Wilayah Kalimantan Barat / PLN West Kalimantan Region 2


11


3

PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara / PLN Maluku & North Maluku Region

3

PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat / PLN West Nusa Tenggara Region

5

PLN Distribusi jakarta Raya & Tangerang / PLN Distribution for Jakarta Raya and Tangerang

41

PLN Distribusi jawa Tengah / PLN Distribution for Central Java Region

11

PLN Distribusi jawa Timur / PLN Distribution of East Java 10

PLN Distribusi Bali / PLN Distribution of Bali 13

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban jawa Bali / PLN Transmission and Load Dispatching of Java and Bali

45



PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur / PLN East Nusa Tenggara Region

2

PLN Distribusi jawa Barat / PLN Distribution for West Java 22

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera / PLN Transmission and Load Dispatching of Sumatra

2

PLN jasa & Produksi / PLN Service and Production 6

PLN jasa Enjiniring / PLN Engineering Service 1

PLN jasa Sertifikasi / PLN Sertification Service 1


17


23

TOTAL 276

ISO 14001 : 1996


1


TOTAL 5

ISO 17205:2005

PLN Penelitian & Pengembangan / PLN Research and Development

1

SNI 19-17205:2009

PLN Penelitian & Pengembangan / PLN Research and Development

2

SMK3



3

PLN Wilayah Kalimantan Selatan Tengah / PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region

6


3

PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat / PLN West Nusa Tenggara Region

4

PLN Distribusi jawa Tengah / PLN Distribution for Central Java Region

3



PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur / PLN East Nusa Tenggara Region

1

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera / PLN Transmission and Load Dispatching of Sumatra

2


11


23

TOTAL 68

SMT


Kecelakaan Nihil | Zero Accident



1


3

PLN Wilayah Kalimantan Barat / PLN Kalimantan Region 1


1

PLN Distribusi jawa Timur / PLN Distribution of East Java 1

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban jawa Bali / PLN Transmission and Load Dispatching of Java and Bali

2


PT PLN Tarakan 1

TOTAL 18

OHSAS 18001 : 1999


PLTD Terbaik | Best PLTD

PLN Wilayah NAD / PLN NAD Region 1


Sumber Daya ManusiaHuman Resources

JUMLAH SDM PT PLN (Persero)jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) PT PLN (Persero) pada tahun 2008 adalah 38.532 pegawai, dengan komposisi SDM menurut tingkat pendidikan mulai SLTP sampai dengan sajana S3 adalah sebagai berikut:

TOTAL NUMBER OF HUMAN RESOURCES (HR) In 2008, the total number of HR of PT PLN (Persero) was 38,532 employees, which comprised of Junior High School graduates up to Doctoral levels with the composition as below:

UNIT SATUANUNITS

Jumlah Pegawai

Number of Employees

TINGKAT PENDIDIKAN | EDUCATION LEVEL

SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3

KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE 671 2 15 100 - 1 55 355 137 6

TUGAS KARYA / SECONDMENT 399 - 4 219 - - 12 125 38 1

DISTRIBUSI jAYA & TGR / DISTRIBUTION FOR JAKARTA RAYA AND TANGERANG

2.912 42 172 1.877 74 5 274 423 45 -

DISTRIBUSI jABAR & BANTEN / DISTRIBUTION FOR WEST JAVA AND BANTEN

3.643 41 263 2.204 185 2 331 560 57 -

DISTIRBUSI jATENG & DIY / DISTRIBUTION FOR CENTRAL JAVA AND SPECIAL DISTRICT OF YOGYAKARTA

2.474 13 251 1.143 321 3 268 429 46 -

DISTRIBUSI jATIM / DISTRIBUTION OF EAST JAVA 3.272 51 288 1.860 82 2 146 773 70 -

DISTRIBUSI BALI / DISTRIBUTION OF BALI 892 3 27 456 28 6 173 181 18 -

WILAYAH NAD / NAD REGION 1.028 2 37 720 3 1 97 165 2 1

WILAYAH SUMUT / NORTH SUMATERA REGION 1.604 47 101 1.141 19 1 83 209 3 -

WILAYAH SUMBAR / WEST SUMATERA REGION 985 - 14 675 1 - 160 128 7 -

WILAYAH RIAU / RIAU REGION 819 2 8 656 - - 66 83 4 -

WILAYAH S2jB / S2JB REGION 1.195 12 62 788 36 - 119 172 6 -

WILAYAH BANGKA BELITUNG / BANGKA BELITUNG REGION

271 5 5 133 9 - 71 45 3 -

WILAYAH LAMPUNG / LAMPUNG REGION 475 - 13 254 22 - 48 126 12 -

WILAYAH KALBAR / WEST KALIMANTAN REGION 818 5 18 559 3 14 72 134 13 -

WILAYAH KALSELTENG / SOUTH KALIMANTAN AND CENTRAL KALIMANTAN REGION

1.297 8 42 765 130 4 109 227 12 -

WILAYAH KALTIM / EAST KALIMANTAN 708 13 32 449 1 3 75 126 9 -

WILAYAH SULUTTENGGO / NORTH AND CENTRAL SULAWESI AND GORONTALO REGION

1.253 6 84 845 1 2 121 186 8 -

WILAYAH SULSERA / SOUTH, SOUTH-EAST AND WEST SULAWESI REGION

1.964 12 37 1.207 66 2 178 432 30 -

WILAYAH MALUKU & MALUT / MALUKU AND NORTH MALUKU REGION

693 2 30 508 5 7 41 91 9 -

WILAYAH PAPUA / PAPUA REGION 765 5 18 563 5 2 56 109 7 -

WILAYAH NTB / WEST NUSA TENGGARA REGION 645 1 9 434 6 52 50 91 2 -

WILAYAH NTT / EAST NUSA TENGGARA REGION 615 2 15 493 8 1 40 49 5 2

P3B SUMATERA / P3B SUMATERA 1.057 12 33 699 27 - 102 178 6 -

P3B jAWA BALI / P3B JAVA BALI 4.324 185 503 2.431 368 - 234 544 59 -

PIKITRING SUMUT & ACEH / MAIN OFFICE OF POWER PLANT AND NETWORK PROJECT FOR NORTH SUMATERA & ACEH

151 - 5 72 5 - 13 48 8 -

PIKITRING SUMBAGSEL / MAIN OFFICE OF POWER PLANT AND NETWORK PROJECT FOR SOUTHERN SUMATERA

143 2 9 46 - - 19 53 14 -

Komposisi SDM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008 | Human Resource Composition According to Educational Level in 2008


UNIT SATUANUNITS

Jumlah Pegawai

Number of Employees

TINGKAT PENDIDIKAN | EDUCATION LEVEL

SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3

PIKITRING SULAWESI / MAIN OFFICE OF POWER PLANT AND NETWORK PROJECT FOR SULAWESI

103 - - 47 - 9 40 7 -

PIKITRING KALIMANTAN / MAIN OFFICE OF POWER PLANT AND NETWORK PROJECT FOR KALIMANTAN

48 - - 23 1 - 4 18 2 -

PIKITRING jAWA BALI & NUSRA / MAIN OFFICE OF POWER PLANT AND NETWORK PROJECT FOR JAVA BALI & NUSA TENGGARA

238 1 19 73 33 - 30 71 11 -

KIT TANjUNG jATI B / TANJUNG JATI B POWER PLANT 32 - - 4 - - 8 17 3 -

KIT MUARA TAWAR / MUARA TAWAR POWER PLANT 27 - - 3 - - 6 12 6 -

KIT SUMBAGUT / NORTH SUMATERA POWER PLANT 651 2 9 397 4 - 76 155 8 -

KIT SUMBAGSEL / SOUTH SUMATERA POWER PLANT 1.179 15 27 787 6 6 178 160 5 -

KIT PLTGU CILEGON / CILEGON POWER PLANT 87 - - 11 8 - 29 36 3 -

jASDIK / EDUCATION AND TRAINING SERVICE 336 15 26 132 1 2 53 78 29 -

jASA ENjINIRING / ENGINEERING SERVICE 184 - 3 33 - - 15 102 31 -

jASA & PRODUKSI / SERVICE & PRODUCTION 248 11 24 134 6 - 27 40 6 -

jASA SERTIFIKASI / SERTIFICATION SERVICE 55 - - 9 1 - 2 33 10 -

jMK / CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICE 123 1 7 44 - 1 14 54 2 -

LITBANG KETENAGALISTRIKAN / ELECTRICITY RESEARCH AND DEVELOPMENT

148 3 3 62 - - 7 56 17 -

TOTAL 38.532 521 2.213 1.465 112 3.471 6.914 770 10

During 2008, PLN has recruited a total of 2,588 employees of various education backgrounds starting from Diploma (D1 and D3) to Undergraduate.

Moreover, HR composition based on competency level can be referred in the table below.

Total rekrutmen yang telah dilakukan selama tahun 2008 untuk rentang tingkat pendidikan dari D1, D3, hingga S1 adalah sejumlah 2.588 orang.

Dan komposisi SDM menurut tingkat kompetensi tampak dalam tabel di bawah ini.

UNIT SATUAN UNITS

Jumlah Pegawai

Number of Employees

JUMLAH PEGAWAI TIAP LEVEL KOMPETENSI NUMBER OF EMPLOYEES OF EACH COMPTENCE LEVEL

Integration Advanced Optimization System Specific Basic

1 s.d.3 4 s.d.6 7 s.d.10 11 s.d.14 15 s.d.18 19 s.d.26

KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE

671 65 175 136 74 184 36

TUGAS KARYA / SECONDMENT

399 20 42 68 45 65 159

DISTRIBUSI jAYA & TGR / JAKARTA RAYA AND TANGERANG DISTRIBUTION

2,912 1 23 84 240 1,754 810

DISTRIBUSI jABAR & BANTEN / WEST JAVA AND BANTEN DISTRIBUTION

3,643 - 19 93 264 2,027 1,240

DISTRIBUSI jATENG & DIY / CENTRAL JAVA AND SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA DISTRIBUTION

2,474 1 15 102 233 1,059 1,064


UNIT SATUAN UNITS

Jumlah Pegawai

Number of Employees



1 s.d.3 4 s.d.6 7 s.d.10 11 s.d.14 15 s.d.18 19 s.d.26

DISTRIBUSI jATIM / EAST JAVA DISTRIBUTION

3,272 1 17 85 283 1,257 1,629

DISTRIBUSI BALI / BALI DISTRIBUTION

892 1 8 36 95 496 256

WILAYAH NAD / NAD REGION 1,028 - 2 30 129 579 288

WILAYAH SUMUT / NORTH SUMATERA REGION

1,604 - 2 33 124 819 626

WILAYAH SUMBAR / WEST SUMATERA REGION

985 - 2 18 56 527 382

WILAYAH RIAU / RIAU REGION

819 - 1 17 65 374 362

WILAYAH S2jB / S2JB REGION

1,195 - 2 35 101 621 436

WILAYAH BANGKA BELITUNG / BANGKA BELITUNG REGION

271

- - 5 25 139 102

WILAYAH LAMPUNG / LAMPUNG REGION

475

- 1 20 30 215 209

WILAYAH KALBAR / WEST KALIMANTAN REGION

818

- 3 20 60 476 259

WILAYAH KALSELTENG / SOUTH KALIMANTAN AND CENTRAL KALIMANTAN REGION

1,297

1 4 25 137 756 374

WILAYAH KALTIM / EAST KALIMANTAN REGION

708

- 1 21 85 406 195

WILAYAH SULUTTENGGO / NORTH AND CENTRAL SULAWESI AND GORONTALO REGION

1,253

1 - 41 115 528 568

WILAYAH SULSELRA / SOUTH, SOUTH-EAST AND WEST SULAWESI REGION

1,964

- 7 53 195 958 751

WILAYAH MALUKU & MALUT / MALUKU AND NORTH MALUKU REGION

693

- 2 9 73 299 310

WILAYAH PAPUA / PAPUA REGION

765

- 2 9 56 257 441

WILAYAH NTB / WEST NUSA TENGGARA REGION

645

1 - 7 46 280 311

WILAYAH NTT / EAST NUSA TENGGARA REGION

615

- 2 13 36 219 345

P3B SUMATERA / / P3B SUMATERA

1,057

- 2 29 68 510 448

P3B jAWA BALI / P3B JAVA BALI

4,324

3 28 139 297 1,592 2,265

PIKITRING SUMUT & ACEH / MAIN OFFICE OF POWER PLANT AND NETWORK PROJECT FOR NORTH SUMATERA & ACEH

151

- 2 17 17 93 22


UNIT SATUAN UNITS

Jumlah Pegawai

Number of Employees



1 s.d.3 4 s.d.6 7 s.d.10 11 s.d.14 15 s.d.18 19 s.d.26

PIKITRING SUMBAGSEL / MAIN OFFICE OF POWER PLANT AND NETWORK PROJECT FOR SOUTH SUMATERA

143

- 1 16 24 72 30

PIKITRING SULAWESI / MAIN OFFICE OF POWER PLANT AND NETWORK PROJECT FOR SULAWESI

103

- 1 13 9 70 10

PIKITRING KALIMANTAN / MAIN OFFICE OF POWER PLANT AND NETWORK PROJECT FOR KALIMANTAN

48

- - 9 7 22 10

PIKITRING jAWA BALI & NUSRA / MAIN OFFICE OF POWER PLANT AND NETWORK PROJECT FOR JAVA BALI & NUSA TENGGARA

238

- 6 43 31 86 72

KIT TANjUNG jATI B / TANJUNG JATI B POWER PLANT

32

- 3 12 8 8 1

KIT MUARA TAWAR / MUARA TAWAR POWER PLANT

27

- 2 10 11 3 1

KIT SUMBAGUT / NORTH SUMATERA POWER PLANT

651

- 3 17 80 281 270

KIT SUMBAGSEL / SOUTH SUMATERA POWER PLANT

1,179

- 5 20 77 575 502

KIT PLTGU CILEGON / CILEGON POWER PLANT

87

- 2 8 15 28 34

jASDIK / EDUCATION AND TRAINING SERVICE

336

3 24 61 51 83 114

jASA ENjINIRING / ENGINEERING SERVICE

184

6 39 44 21 62 12

jASA & PRODUKSI / SERVICE & PRODUCTION

248

- 2 18 42 125 61

jASA SERTIFIKASI / SERTIFICATION SERVICE

55

1 5 17 12 17 3

jMK / CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICE

123

1 3 35 15 48 21

LITBANG ETENAGALISTRIKAN / ELECTRICITY RESEARCH AND DEVELOPMENT

148

- 15 23 12 72 26

TOTAL 38,532 106 473 1,491 3,364 18,042 15,055


As part of the chain connecting man and nature, PLN relies on competent and skillful human resources in achieving fine results

Sebagai bagian dari mata rantai yang menghubungkan manusia dan alamnya, PLN mengandalkan sumber daya manusia yang cakap dan terlatih dalam upaya mencapai hasil terbaik

Inspiration of harmony

in fulfilling life

Inspirasi keserasian dalam mengisi kehidupan


HUMAN RESOURCES TRAININGTo consistently support the implementation of HR Competency Based Management System and in line with the efforts in structuring the HR transformation initiatives concerning the corporate strategy and financial condition, PLN therefore has implemented the strategy of executive development through HR competency development upon every terms and conditions given for every level and to also develop future leaders through talent management.

To succeed the strategy implementation, PLN has carried out trainings and educational programs and executive development programs. The training and education programs consisted of seminars and courses located in the country and abroad, with the aim of enhancing the employee’s competencies. PLN has also conducted similar programs internally at the PLN (Persero) Education and Training Center.

The Executive Development Program is a study assignment program for selected employees in continuing their study at local and overseas universities.

Other activities performed to support the HR competency based program is to carry out Core Competency Assessment to gain a more in-depth understanding of the employee’s competencies.

Training and Educational Programs that will be undertaken in future years are:1. Local and overseas Competency Based Training and

Educational Program. These programs comprise of core competency trainings, leadership trainings, technical trainings and others. The trainings will be organized by PT PLN (Persero) Training and Educational Center with another party.

2. The Executive Development Program is a study assignment program for employees who have passed the selection test to continue their study in the universities located domestic or abroad. The Universities chosen for this program are: Bandung Institute of Technology, Sampoerna Bandung Institute of Technology, University of Indonesia, University of Gajah Mada, Bandung State Polytechnique, Sekolah Tinggi

Teknik PLN, University of Missoury St Louis USA,

PELATIHAN SDMDalam rangka menunjang pelaksanaan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi secara konsisten dan seiring dengan upaya menyusun langkah-langkah menuju perubahan pola pikir SDM yang terkait dengan strategi dan kondisi keuangan korporat, maka strategi pengembangan eksekutif dilakukan melalui pe-ningkatan kompetensi SDM sesuai persyaratan yang ditentukan untuk setiap level, dengan pengelolaan calon-calon pemimpin masa depan melalui talent.

Demi kesuksesan strategi tersebut, PLN telah me-laksanakan program pendidikan dan pelatihan serta program pengembangan eksekutif. Program pendidikan dan pelatihan meliputi seminar dan kursus dilaksanakan baik di dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Di samping itu PLN juga melaksanakan program serupa yang dilaksanakan sendiri oleh PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Program pengembangan eksekutif adalah program tugas belajar untuk pegawai yang lulus seleksi untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di berbagai per-guruan tinggi yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung program SDM berbasis kompetensi adalah me-laksanakan “Assesment Kompetensi Inti” yang bertujuan untuk lebih memahami kompetensi pegawai secara lebih pasti dan terarah.

Adapun program pendidikan dan pelatihan berikut akan terus dijalankan pada tahun mendatang:1. Diklat berbasis kompetensi di dalam dan luar negeri. Diklat ini mencakup pelatihan kompetensi

inti, pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis dan lainnya. Diklat ini dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan maupun

Pihak Lainnya.2. Program Pengembangan Eksekutif adalah program

tugas belajar untuk pegawai yang telah lulus selek-si untuk melanjutkan pendidikannya di berbagai Perguruan Tinggi yang berada di dalam dan luar

negeri. Perguruan tinggi yang dipilih untuk pro-gram yang dimaksud adalah Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Bandung Sampoerna, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Polik-teknik Negeri Bandung, Sekolah Tinggi Teknik PLN,

University of Missoury St Louis USA, University Tenaga


National Malaysia, University of Technology Curtin, University Abertay Dundee Inggris, RWTH Aachen Jerman, Technology University Nanyang Singapore, Technology University Delft Belanda, American

University of Sharjah UEA dan Asian Institute of Management Filipina.3. Soft Competency Assessment bagi para Deputi Direktur, Direktur Proyek, Asisten Deputi Direktur

dan Manajer.

Pada tahun 2008, PLN Pusdiklat telah melaksanakan program-program pelatihan bagi 72.734 pegawai PT PLN (Persero), dengan realisasi Hari Orang Pelatihan (HOP) sebesar 426.280 dan realisasi biaya pendidikan pelatihan sebesar Rp 196,7 milyar.

KESEJAHTERAAN KARYAWANSistem pembayaran gaji bagi karyawan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain gaji karyawan dimaksud, PLN juga memberikan tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, tunjangan kesetiaan kerja/winduan, tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan iuran pemberi kerja, tunjangan jaminan kesehatan dan asuransi pegawai untuk seluruh karyawannya.

University Tenaga National Malaysia, Curtin University of Technology, University Abertay Dundee England, RWTH Aachen German, Nanyang Technology University Singapore, Technology University Delft Holland, American University of Sharjah UEA and Philippines Asian Institute of Management.3. Soft Competency Assessment for Director Deputies,

Project Directors, Deputy Assistants and Managers.

In year 2008, PLN Pusdiklat has organized training programs for 72,734 PT PLN (Persero) employees, withPeople’s Training Day (HOP) realization of 426,280 and training fees expenditure of Rp 196.7 billion.

EMPLOYEE’S WELFAREEmployees’ payroll system has met the Province’s Minimum Wage (UMP) and the Regional Minimum Wage (UMK) requirements as stated in the Regulation of the Minister of Labor and Transmigration. In addition, PLN also provides annual paid leave, substantial paid leave, employee’s loyalty allowance, religious ceremonial allowance, employer contribution allowance, heath allowance and insurance for every employee.

JENIS PELATIHAN / TYPES OF TRAINING BIDANG PELATIHAN / TRAINING SCOPE

A. Pelatihan / Training 1. Pembangkitan / Power Plant2. Transmisi / Transmission3. Distribusi / Distribution4. Pelayanan Pelanggan / Customer Service5. Kepegawaian / Staffing6. Keuangan & Akuntansi / Finance & Accounting7. Administrasi Umum / General Administration8. Perbekalan dan Logistik / Procurement and Logistics9. Penyelia (Dasar, Cabang, Sektor) / Supervisor (Base, Branch, Sector)

B. Pengembangan Manajemen / Development Management

1. Studi/Kajian Manajemen / Study/Management Assessment2. jasa Konsultasi Manajemen / Consultation Service Management3. Seminar, Lokakarya Manajemen / Seminar, Workshop Management

C. Kursus Manajemen / Management Course

1. Manajer / Manager2. Operasional Staf / Operational Staff3. Cabang / Branch4. Sektor / Sector5. Dasar / Basic Level6. Menengah / Medium Level7. Atas / High Level


Dalam rangka memantapkan dan menunjang semangat, etos, motivasi dan produktivitas kerja, perusahaan senantiasa mengupayakan peningkatan ke-sejahteraan pegawai, antara lain melalui :

• Perbaikan program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) yang dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan.• Perbaikan program pensiun yang dikelola oleh

Dana Pensiun PLN.• Perbaikan jaminan kesehatan.• Menerbitkan seperangkat peraturan dan ketentuan

mengenai Pedoman dan Petunjuk Keselamatan Kerja serta Pengamanan Fisik sejak tahun 1971.

• Mendorong pengembangan Koperasi Karyawan.• Memberikan fasilitas pinjaman uang muka kepemilikan karyawan.• Mengadakan penyesuaian imbal jasa karyawan ber-

dasarkan sistem merit dengan mempertimbang-kan tingkat ekonomi dan tingkat daya beli yang

memadai.• Memberikan tunjangan lain seperti tunjangan

transportasi, listrik dan perumahan.• Menyediakan fasilitas olahraga, kesenian dan ke-

agamaan.

DANA PENSIUNPerusahaan dan Anak Perusahaan menyelenggarakan program Pensiun Manfaat Pasti untuk semua karyawan sesuai haknya. Program pensiun ini memberikan manfaat pensiun yang ditentukan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Berdasarkan keputusan Direksi No.035/076/DIR/1993, Perusahaan telah mendirikan Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 19 Desember 1989 di hadapan Notaris Asian Yulizar, S.H., berlokasi di jakarta dan telah diumum-kan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 18 Mei 1990. Pembentukan dananya di-setujui oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat ke-putusan No.S.049/MK.13/1992 tanggal 10 januari 1992.

Seiring dengan peralihan bentuk hukum Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perusahaan(Persero), Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara diubah menjadi Dana Pensiun PT PLN (Persero) atau disebut juga Dana Pensiun PLN (DP-PLN). Dana Pensiun PLN mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan No.KEP-

In order to officially strengthen and support working enthusiasm, ethics, motivation and productivity, the company will constantly strive to increase employees’ welfare, through:

• Employee social welfare (Jamsostek) amelioration program performed directly by the Company.

• Pension program amelioration managed by the PLN Pension Fund.

• Health assurance amelioration.• A set of rules and regulations regarding Manual and

Work Safety Guidelines and Physical Safety, published since 1971.

• The development of Employee Cooperative Enterprise.• Provision of ownership loan for employee.

• Employee service repayment based on merit system by considering the employee’s economic level and

purchasing power.

• Provision of other allowances such as transportation, electrical and housing allowance.

• Provision of sports, arts and religious facilities.

PENSION FUNDThe Company and all Subsidiaries have run a Pension Benefit Program in accordance with every employee’s rightful authority. This program provides pension benefits based on basic pension income and the employee’s tenure period.

According to the Board of Directors’ Decree No.035/076/DIR/1993, the Company formed PLN Pension Fund to conform with the Notary Deed No. 65, dated December 19, 1989 in front of a Notary Public officer, Asian Yulizar, S.H., located in Jakarta and had been announced in Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 40 on May 18th, 1990. The formation of this fund had already been approved by the Decree of Minister of Finance No.S.049/MK.13/1992 on January 10, 1992.

Along with the corporate legal form transition from State Electrical Public Company into a Limited Company, the Pension Fund of State Electrical Public Company had changed into Pension Fund of PT PLN (Persero) or known as PLN Pension Fund. PLN Pension Fund had received authentication from the Minister of Finance based on Decree No. KEP-284/KM.17/1997 had changed with the


284/KM.17/1997 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-144/KM.6/2001 tanggal 16 juli 2001. Sumber utama pendanaan DP-PLN berasal dari kontribusi karyawan dan pemberi kerja.

Peraturan DP-PLN yang berlaku saat ini adalah Keputusan Direksi No.205104.K/010/DIR/2007 tanggal 23 juni 2006 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) yang mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-078/KM.12/2006, terdaftar dalam Buku Daftar Umum Dana Pensiun No.06.04.00249 DPPK tanggal 31 Agustus 2006 dan diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2006, pada lampiran tambahan Nomor 36.

Untuk memberikan pedoman tentang tata cara pe-laksanaan administratif berkaitan dengan Program Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun PLN dan untuk menyamakan persepsi antara Unit Organisasi Pendiri, Mitra Pendiri dan Peserta Dana Pensiun PLN, telah disusun Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun PLN berdasarkan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.010.E/012/DIR/2003 tanggal 23 juni 2003 tentang Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun PLN.

SERIKAT PEKERJAKaryawan PLN secara bersama-sama membentuk wadah organisasi serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) disingkat SP-PLN berkedudukan di jakarta, jl. Trunojoyo, Blok MI/135, jakarta Selatan.

Anggota dari SP-PLN adalah seluruh karyawan PT PLN (Persero), Pensiunan PT PLN (Persero) dan tenaga kerja bukan pegawai yang terikat Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Decree of Minister of Finance No.KEP-144/KM.6/2001, July 16th, 2001. The main source of PLN Pension Fund came from the employees and employers contribution.

PLN Pension Fund regulation currently valid is the Director Decree No.205104.K/010/DIR/2007, on June 23rd, 2006 regarding the Pension Fund Regulation from Pension Fund of PT PLN (Persero) which had been authorized by the Indonesian Republic Minister of Finance by the Ministry Decree of Minister of Finance No.KEP-078/KM.12/2006, registered in the List of General Pension Fund Book No.06.04.00249 DPPK dated August 31, 2006 and promulgated in the Official Gazette of Republic of Indonesia No. 77, Year 2006, in Appendix No.36.

To provide the manual guideline of the administrative implementation which relates to the Pension Fund based on the PLN Pensiun Fund Regulation and synchronize the perception among Founders Organizational Unit, Founders’ Partners and the PLN Pension Fund Participants, a set of PLN Pension Fund Guideline and Implementation Procedure was set on the base of Circulation Letter from the Director of PT PLN (Persero) No.010.E/012/DIR/2003 on June 23, 2003 regarding PLN Pension Fund Guideline and Implementation Procedure.

PLN LABOR UNIONTogether, the PLN employees have set up a labor union organization, namely Serikat Pekerja PLN (SP-PLN), located in Jakarta, Jl. Trunojoyo, Blok MI/135, South Jakarta.

Members of SP-PLN are the entire PT PLN (Persero) employees, PT PLN (Persero) retirees and non-employee workers bound under Company’s Cooperation Agreement across Indonesia.


SP PLN telah disetujui pendaftarannya dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya jakarta Selatan No.KEP-8964/W.26-K3/04/K/XII/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja di Perusahaan pada tanggal 10 Desember 1999. Perusahaan juga telah mendaftarkan SP-PLN Kantor Pusat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya jakarta Selatan yang diatur dalam surat No.105/SP/XII/1999. Dengan telah terdaftarnya Serikat Pekerja, maka Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan dan SP-PLN telah mengadakan Ke-sepakatan Kerja Bersama (KKB) No.005.Pj/061DIR/2002 tanggal 25 November 2005 untuk periode 2002-2004 berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.67/BW/PKPP/2002 tanggal 23 Desember 2002 dan telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktorat jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan di bawah surat keputusan No.111/Pdf.2/KKB/XII/2002. KKB tersebut mengatur hal-hal pokok pada bidang ketenagakerjaan.

Selain itu, Perusahaan dan Serikat Pekerja telah menan-datangani Kesepakatan Bersama Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Kesepakatan Kerjasama Periode 2002-2004 yang menyatakan bahwa KKB 2002-2004 diper-panjang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan 24 November 2005. Oleh karena sampai dengan masa berakhirnya perpanjangan tersebut pada tanggal 24 November 2005 tetap tidak tercapai ke-sepakatan, maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Pasal 123, KKB 2002-2004 berlaku sampai dengan paling lama tanggal 24 November

SP-PLN registration approval was based on the Decree of the Head of Labor Department of South Jakarta Region No.KEP-8964/W.26-K3/04/K/XII/1999 regarding Labor Union Registration in the Company dated December 10th, 1999. The Company had also registered SP-PLN Head Office to the Labor Department Office in South Jakarta as described in Letter No.105/SP/XII/1999. With the Labor Union registration, then the Company may carry out activities with regards to labor in accordance with the prevailing regulations.

The Company and SP-PLN have conducted a Joint Working Agreement, namely Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), No.005.PJ/061DIR/2002 on December 25th, 2005 for the period of 2002-2004 based on the Decree of General Director of Industrial Relationship Development and Labor Monitoring of the Department of Labor and Transmigration of the Republic of Indonesia No.67/BW/PKPP/2002 dated December 23rd, 2002 that has been registered to the Department of Labor and Transmigration through Directorate General of Industrial Relation and Labor Monitoring Decree No.111/Pdf.2/KKB/XII/2002. The Joint Working Agreement regulates the substantial matters pertaining to Labor.

Moreover, the Company and Labor Union had signed an Agreement Concerning the Extension of the Joint Agreement Period 2002-2004, which stated that the 1 (one) year extension of the Joint Working Agreement will be expired on November 24th, 2005. Should no agreement has been achieved until the end of the extension period which was due on November 24th, 2005 therefore, by-law of the Republic of Indonesia No. 13 Year 2003 Section 123, the Joint Working Agreement 2002-2004 would become effective up to November 24th, 2006.


2006. Oleh karena itu, pada 24 November 2006 Perusahaan dan Serikat Pekerja telah menandatangani Kesepakatan Bersama Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Kesepakatan Kerjasama Periode 2006-2008.

KOPERASIKoperasi Pegawai Perusahaan Kantor Pusat (KP PLN) didirikan dengan Akta pendirian Perkumpulan Koperasi Konsumsi dan Simpan Pinjam PLN Pusat pada 21 September 1963 yang terdaftar pada jawatan Koperasi Daerah Khusus Ibu Kota jakarta-Raya pada 21 September 1963 di bawah surat keputusan No.574/B.H/I.Selanjutnya Anggaran Dasar KP PLN telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 24 Agustus 1995 yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum pada Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil pada tanggal 26 Mei 1996 melalui surat keputusan No.166/BH/PAD/KWK.9/VI/1996.Adapun jenis usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan Perusahaan antara lain:• Menerima simpanan dari anggota.• Melakukan perdagangan barang dan jasa.• Melakukan usaha simpan pinjam.• Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota.

• Melakukan usaha lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor dan alat-alat yang berhubungan

dengan Perusahaan.• Meningkatkan pengetahuan anggota tentang

perkoperasian.

KESETARAAN KESEMPATAN Pada tahun 2008, PLN telah melaksanakan program diklat kaderisasi manajerial meliputi manajemen cabang, manajemen sektor, manajer dasar, manajer menengah dan General Manager.Program diklat tersebut dimaksudkan untuk kaderisasi karyawan yang akan menduduki posisi manajer cabang, manajer sektor, manajer bidang dan General Manager. Uji kelayakan dan kepatutan juga telah dilaksanakan untuk mengisi setiap level jabatan seperti Deputi Direktur, General Manager dan Manajer PLN dengan tujuan untuk memilih karyawan yang terbaik dari calon yang diusulkan.

KESEHATAN & KESELAMATAN KERJASistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja telah memperoleh sertifikasi ISO 27000 dengan sasaran ‘zero accident’ pada tahun 2010.

As a result, the Company and Worker Union had signed the Agreement Concerning the Extension of the Joint Agreement for Period 2006-2008.

COOPERATIVE ENTERPRISEEmployee Cooperative Enterprise Head Office (KP-PLN) was established under the Establishment Certificate of Consumption and Loan-Savings Cooperative Association registered at the Cooperative Office of DKI Jakarta on September 21, 1963 under Decree No.574/B.H/I.

Furthermore, as KP PLN Articles of Association were being amended several times, the last amendment done to the Amendment Certificate of the Cooperative Articles of Association, dated August 24, 1995 and was registered to the Public List of the Department of Cooperative and Small Business Development on May 26, 1996 through Decree No.166/BH/PAD/KWK.9/VI/1996.The type of business conducted by the Employee’s Cooper-ative Enterprise, are as follows:• Receiving employee’s savings• Carrying out services and commodities trade.• Performing savings and loan business.• Supplying household needs for the cooperative members.• Performing other businesses such as office materials and equipment supply related to the Company’s routines.• Enhancing member’s knowledge about the cooper-

ative business.

EQUAL OPPORTUNITY In 2008, PLN carried out a managerial forming of cadres, which included subdivision management, sector management, basic management, middle level management and General Manager.The aim of this training program was to prepare employees who will be placed as subdivision manager, sector manager, field manager and General Manager. Fit and proper test has been executed to fill in every level of function such as Deputy Director, General Manager and PLN Manager with the objective was to select the best employees out of several proposed candidates.

WORK HEALTH AND SAFETY Health and Work Safety Management System has obtained the ISO 27000 certification with the objective of ‘zero accident’ in year 2010.


ObligasiBonds

Sejak 1992 PLN memanfaatkan pendanaan dari Pasar Modal dengan menerbitkan obligasi yang sampai akhir tahun 2008 telah melakukan penawaran umum obligasi lokal dengan total emisi sebesar Rp 11.600.130.000.000,- sebanyak 10 (sepuluh) kali dan penawaran umum obligasi internasional dengan total emisi sebesar USD 2.000.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali.

Obligasi yang telah diterbitkan Perusahaan adalah :1. Obligasi PLN I Seri A Tahun 1992 senilai Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah

jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 23 Oktober 1997. Bunga obligasi untuk 6 (enam) bulan

pertama adalah sebesar 19,50% per tahun, selanjutnya diberlakukan tingkat bunga mengambang dengan perhitungan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka waktu 6 (enam)

bulan pada Bank-Bank Umum Milik Negara Republik Indonesia ditambah premi sebesar

0,975%.

2. Obligasi PLN II Tahun 1993 senilai Rp 600.000.000.000 (enam ratus milyar rupiah)

dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun yang telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 29 Oktober 2000. Bunga obligasi untuk tahun pertama dan kedua sebesar 15,5% per tahun, selanjutnya

diberlakukan tingkat bunga mengambang dengan perhitungan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka waktu 6 (enam) bulan pada

Bank-Bank Umum Milik Negara Republik Indonesia ditambah premi sebesar 1%.

3. Obligasi PLN III Tahun 1995 senilai Rp 318.430.000.000 (tiga ratus delapan belas milyar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 7 April 2000.

Bunga obligasi untuk 6 (enam) bulan pertama adalah sebesar 16% per tahun, selanjutnya diberlakukan tingkat bunga mengambang dengan perhitungan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka waktu 6 (enam) bulan pada

Bank-Bank Umum Milik Negara Republik Indonesia ditambah premi sebesar 1%.

4. Obligasi PLN IV Tahun 1995 senilai Rp 680.000.000.000 (enam ratus delapan puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun yang telah jatuh tempo dan telah dilunasi

Since 1992, PLN has maximized the Equity Market funding through bonds issuance and up to the end of year 2008 has organized local bond’s public offerings with the bonds issuance cost totaling at Rp 11,600,130,000,000, for 10 (Ten) times and international bond’s public offerings with a total release of USD 2,000,000,000, twice.

The Corporate Issued Bonds are :1. PLN I Bond Series A Year 1992 valuing Rp 300,000,000,000 (three hundred billion rupiah), with

terms of 5 (five) years has been expired and paid on October 23, 1997. The bond interest for the first 6 (six) months was charged at 19.50% per annum and will next be charged at a floating interest rate calculated in an average Rupiah deposit figure of 6 (six) months, as announced by the Public Banks of the Republic of Indonesia plus 0,975% premium on top.

2. PLN II Bond Year 1993 valuing Rp 600,000,000,000 (six hundred billion rupiah), with terms of 7 (seven) years has been expired and paid on October 29, 2000. The bond interest for the first and second year was charged at 15.5% per annum and will next be charged at a floating interest rate calculated in an average Rupiah deposit figure of 6 (six) months, as announced at the Public Banks of the Republic of Indonesia plus 1%

premium on top.

3. PLN III Bond Year 1995 valuing Rp 318,430,000,000 (three hundred eighteen billion four hundred and

thirty million rupiah), with terms of 5 (five) years has been expired and paid on April 7, 2000. The bond

interest for the first 6 (six) months was charged at 16% per annum and will next be charged at a floating

interest rate calculated in an average Rupiah deposit figure of 6 (six) months, as announced at Public Banks of the Republic of Indonesia plus 1% premium on top.

4. PLN IV Bond Year 1995 valuing Rp 680,000,000,000 (six hundred and eighty billion rupiah), with terms of 4 (four) years has been expired and paid on August 25, 1999. The bond interest for the first year was charged at


pada tanggal 25 Agustus 1999. Bunga obligasi untuk tahun pertama adalah sebesar 18% per tahun, selanjutnya diberlakukan tingkat bunga

mengambang yang akan ditetapkan bersama oleh Perusahaan dan Wali Amanat setiap 6 (enam)

bulan.

5. Obligasi PLN V Tahun 1996 senilai Rp 1.000.000.000.000 (satu trilyun Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah

jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 21 Agustus dan 15 Nopember 2001. Bunga untuk seri A ditetapkan dengan tingkat bunga tetap atas dasar Indonesia rupiah Currency Swap offer Rate (‘IRSOR”) 5 (lima) tahun ditambah premi sebesar 1% per tahun. Bunga untuk seri B ditetapkan ber-dasarkan rata-rata bunga deposito dalam valuta Rupiah berjangka 6 (enam) bulan ditambah premi tetap sebesar 1,25%. Bunga untuk seri C ditetapkan berdasarkan IRSOR 6 (enam) bulan ditambah premi tetap sebesar 1,25%.

6. Obligasi PLN VI Tahun 1997 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai Rp 600.000.000.000 (enam ratus milyar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan jatuh tempo 8 Agustus 2007. Bunga

obligasi terdiri dari bunga tetap dan mengambang. Bunga Obligasi Seri A ditetapkan dengan tingkat bunga tetap selama 10 (sepuluh) tahun atas dasar swap Rupiah 10 (sepuluh) tahun dari Asean Interest Rate Swap dari Reuter page EROT, ditambah premi sebesar 1,4%. Bunga Obligasi Seri B ditetapkan berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah ber-jangka 6 (enam) bulan ditambah premi tetap se-

besar 1,4%. Perusahaan membayar tambahan premi bunga sebesar 0,25% untuk satu kali pembayaran bunga yang akan dibayarkan sesudah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

7. Obligasi PLN VII Tahun 2004 dengan nilai pokok sebesar Rp 1.500.000.000.000 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dengan jangka waktu 10

(sepuluh) tahun. jatuh tempo tanggal 11 November 2014. Bunga Obligasi sebesar 12 pada

25% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi PLN VII tahun 2004 memperoleh peringkat ”Aa2id/Stable” dari PT Moody’s Indonesia.

18% per annum and will next be calculated at a float-ing interest rate and will be collaboratively fixed by the Corporate and Trustee for every 6 (six) months.

5. PLN V Bond Year 1996 valuing Rp 1,000,000,000,000 (one trillion Rupiah), with terms of 5 (five) years has been expired and paid on August 21 and Nopember 15, 2001. The interest charged for Series-A has been set by a fixed interest rate, on the base of Indonesia Rupiah Currency Swap ORate (‘IRSOR”) for 5 (five) years plus an annual 1% premium on top. The interest charged for Series-B bond has been calculated in average

deposit interest in Rupiah currency for 6 (six) months plus 1.25% fixed-premium on top. The interest for

C-series bond has been fixed on the base of IRSOR 6 (six) months plus 1.25% fixed-premium on top.

6. PLN VI Bond Year 1997 Series-A, Series-B and Series-C valuing Rp 600,000,000,000 (six hundred billion

rupiah), with terms of 10 (ten) years has been expired on August 8, 2007. The bonds’ interest consisted of fixed and floating interest rates. The Series-A bond interest has been set in a fixed interest rate for 10 (ten) years on the base of Rupiah swap rate for 10 (ten) years by the Asean Interest Rate Swap of Reuter page EROT, plus 1.4% premium on top. The Series-B bond interest rate calculated in average Rupiah deposit interest for 6 (six) months plus 1.4% premium on top. The Corporate paid an additional interest premium at 0.25% for one time interest payment that will be paid after General Meet-ing of Bondholders (RUPO) implementation.

7. PLN VII Bond year 2004 valuing Rp 1,500,000,000,000 (one trillion five hundred billion rupiah), with terms of 10 (ten) years. The bond is due on November 11, 2014. The bond interest is charged at 12 on 25% per annum.

As of December 31, 2008, PLN VII bond year 2004 was rated ”Aa2id/Stable” by PT Moody’s Indonesia.


8. Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan nilai pokok sebesar Rp 2.200.100.000.000 (dua ratus trilyun dua ratus milyar seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan 15 (lima belas) tahun.

Bunga Obligasi seri A ditetapkan dengan suku bunga sebesar 13,60% yang jatuh tempo pada

tanggal 21 juni 2016 dan Bunga Obligasi seri 3 dengan suku bunga sebesar 13,75% yang jatuh

tempo pada tanggal 21 juni 2012.

Bersamaan dengan penawaran umum Obligasi tersebut, Perusahaan juga melakukan penawaran umum Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 (Obligasi Syariah). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya serta didaftarkan di KSEI, dengan nilai nominal Obligasi Syariah Ijarah se-besar Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan Cicilan Fee Ijarah sebesar Rp 2.720.000.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun. Obligasi Syariah Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Fee Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pem-bayaran Cicilan Biaya Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2006 sedangkan pem-bayaran Cicilan Biaya Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 21 juni 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi PLN VIII tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I tahun 2006 memperoleh peringkat ”idA+” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

9. Obligasi TerjaminPada tanggal 16 Oktober 2006, Majapahit Holding B.V., Belanda, anak perusahaan yang bertujuan khusus dan sepenuhnya dimiliki Perusahaan menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1 milyar yang terdiri dari:Nilai nominal US$ 550 juta dengan harga jual 98,97%, tingkat bunga 7,75% per tahun dan jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2016.

Nilai nominal US$ 450 juta dengan harga jual 99,38%, tingkat bunga 7,25% per tahun dan jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2011.

Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 17 April 2007 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Obligasi Terjamin ini dijamin oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan dan

8. PLN VIII Bond Year 2006, with a principal value of Rp 2,200,100,000,000 (two trillion two hundred billion

and a hundred million rupiah), with validity period of 10 (ten) tahun and 15 (fifteen) years. The Series-A bond has been set in 13.60% interest due on Juni 21, 2016 while Series-B bond interest at 13.75% interest rate due on Juni 21, 2012.

In conjuction with the bonds’ public offerings, the Corporate has also conducted PLN-I Syariah Ijarah Bond Year 2006 (Syariah Bond). The bond has been listed in the Surabaya Stock Exchange and alsoregistered in KSEI, with Syariah Ijarah Bond nominal value of Rp 200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah) with terms of 10 (ten) years and with Ijarah installment fee of Rp 2,720,000,000 (two billion seven hundred and twenty million Rupiah) per annum. The Ijarah Syariah Bond was released at 100% value (one hundred percent) out of the remaining Ijarah fee paid every 3 (three) months, as the first Ijarah installation started on September 21, 2006 and the last one closed on Juni 21, 2016.

As of December 31, 2008, PLN VIII bond year 2006 and the PLN I Syariah Ijarah Bonds year 2006 were rated ”idA+” by PT Pemeringkat Efek Indonesia.

9. Guaranteed NotesOn October 16, 2006, Majapahit Holding B.V.,Holland, a PLN subsidiary formed for specific purpose and is fully owned by the Corporate issued Guaranteed Notes amounting at US$ 1 billion, comprising of:

Nominal value of US$ 550 million with 98.97% selling price, at an interest rate of 7.75% per annum and is due payable on October 17, 2016.

Nominal value of US$ 450 million with 99.38% selling price, at an interest rate of 7.25% per annum and is due payable on October 17, 2011.

The interest rate is due payable every six months commencing on April 17, 2007 and will conclude on the same due date as the Guaranteed Notes. The Guaranteed Notes is secured by the Corporate and its


diterbitkan berdasarkan Perjanjian Wali Amanat tanggal 16 Oktober 2006 antara penerbit, penjamin dan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat.

Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi terjamin ini memperoleh peringkat ”Ba3 Stable” dari Moody’s Investor Service, Inc. dan ”BB-” dari Standard and Poor’s.

10. Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan nilai pokok sebesar Rp 2.700.000.000.000 (dua trilyun tujuh ratus milyar Rupiah) yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri A sejumlah Rp 1.500.000.000.000 (satu trilyun lima ratus milyar Rupiah) dengan

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tingkat bunga sebesar 10,4% per tahun.

2. Obligasi Seri B sejumlah Rp 1.200.000.000.000 (satu trilyun dua ratus milyar Rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan tingkat bunga sebesar 10,9% per tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan se-suai dengan tanggal pembayaran bunga triwulan yang ditawarkan pada nilai nominal. Pembayaran bunga Obligasi pertama telah di-lakukan pada tanggal 10 Oktober 2007 sedang-kan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan di-lakukan pada tanggal 10 juli 2017 untuk seri A dan 10 juli 2022 untuk Obligasi Seri B yang merupakan tanggal pelunasan pokok Obligasi.

Bersamaan dengan penawaran Obligasi PLN IX tahun 2007, Perusahaan juga menawarkan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dengan jumlah nominal sebesar Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar Rupiah). Sukuk Ijarah ini berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan Imbalan Ijarah sebesar Rp 31.200.000.000 (tiga puluh satu milyar dua ratus juta Rupiah) per tahun. Sukuk Ijarah ter-sebut dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya serta didaftarkan di KSEI,. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan jatuh tempo pada tanggal 10 juli 2007. Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pembayaran Imbalan Ijarah pertama di-lakukan pada tanggal 10 Oktober 2007 sedangkan pembayaran Imbalan Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal 10 juli 2017.

Subsidiaries and are issued on the base of the Trustee agreement dated October 16, 2006 between the issuing party, guarantor and Deutsche Bank Trust Company Americas as the Trustee.

As of December 31, 2008, the guranteed notes was rated ”Ba3 Stable” by Moody’s Investor Service, Inc. and ”BB-” by the Standard and Poor’s.

10. The PLN Bond IX Year 2007 valuing at a principal value of Rp 2,700,000,000,000 (two trillion seven hundred

billion Rupiah), comprising of:1. Series A Bond of Rp 1,500,000,000,000 (one trillion

five hundred billion Rupiah) with terms of 10 (ten) years and with interest at 10.4% per annum.

2. Series B Bond totaling at Rp 1,200,000,000,000 (one trillion two hundred billion Rupiah), with terms of 15 (fifteen) years and interest rate at 10.9% per annum.

The bond interest is due payable in every 3 (three) months in accordance with the quarterly interest payment, offered at a nominal value. The first bond interest payment was done on October 10, 2007 and the last bond interest is due payable on July 10, 2017 for Series A Bond and on July 10, 2022 for Series B Bond, at the same payment due date as the bond principal.

Parallel with the issuance of PLN IX Bond year 2007, the Corporate also offered Sukuk Ijarah PLN II Year 2007 with nominal value of Rp 300,000,000,000 (three hundred billion Rupiah). The Sukuk Ijarah is valid for 10 (ten) years with Ijarah Bonus amounted to Rp 31,200,000,000 (thirty billion two hundred million Rupiah) per annum. The Sukuk Ijarah will be listed on the Surabaya Stock Exchange and will be registered in KSEI. The Sukuk Ijarah will be offered at 100% (one hundred percent) of the remaining Ijarah Bonus and was due on July 10, 2007. The Ijarah bonus is due payable in every 3 (three) months, with first Ijarah Bonus payment would due on October 10, 2007 while the last payment for Ijarah bonus will be due on July 10, 2017.


Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi PLN IX tahun 2007, Sukuk Ijarah PLN II tahun 2007 mem-peroleh peringkat ”idA+” dari badan pemeringkat efek, PT Pemeringkat Efek Indonesia.

11. Obligasi TerjaminPada tanggal 28 juni 2007, Majapahit Holding B.V., Belanda, anak perusahaan yang bertujuan khusus dan sepenuhnya dimiliki Perusahaan menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1 milyar yang ter-diri dari :Nilai nominal US$ 500 juta dengan harga jual 99,127%, tingkat bunga 7,25% per tahun dan jatuh tempo tanggal 28 juni 2017.

Nilai nominal US$ 500 juta dengan harga jual 98,586%, tingkat bunga 7,875% per tahun dan jatuh tempo tanggal 29 juni 2037.

Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sejak 28 juni 2007 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Obligasi Terjamin ini dijamin oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan dan diterbit-kan berdasarkan perjanjian wali amanat antara penerbit, penjamin dan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat.

Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi terjamin ini memperoleh peringkat ”Ba3 Stable” dari Moody’s Investor Service, Inc. dan ”BB-” dari Standard and Poor’s.

Kronologis pencatatan obligasi PLN IX dan obligasi syariah (SUKUK) IjARAH PLN II adalah sebagai berikut:16 Mei 2007: Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam24 Mei 2007: Hasil peringkatan efek28 Mei 2007: Due Diligence Meeting & Public Expose20 juni 2007: Penandatanganan Addendum Perjanjian, Prospektus14 juli 2007: Pencatatan di Bursa Efek Surabaya

As of December 31, 2008, PLN IX year 2007 bonds, PLN II Sukuk Ijarah year 2007 were rated ”idA+” by a rating agency, PT Pemeringkat Efek Indonesia.

11. Guaranteed NotesOn June 28, 2007, Majapahit Holding B.V., Holland, a PLN subsidiary formed on specific purpose and is fully owned by the Corporate issued Guaranteed Notes amounting at US$ 1 billion, comprising of:

Nominal value of US$ 500 milllion, with 99.127% selling price, an interest rate at 7.25% per annum and will be due on June 28, 2017.

Nominal value of US$ 500 million with 98.586% selling price, an interest rate at 7.875% per annum and will be due on June 29, 2037.

The interest rate is due payable in every 6 (six) months commencing on June 28, 2007 and will conclude on the same due date as the Guaranteed Notes. The Guaranteed Notes is secured by the Corporate and its Subsidiaries and is issued by on the base of the Trustee agreement between the issuing party, guarantor and Deutsche Bank Trust Company Americas as the Trustee.

As of December 31, 2008, the guaranteed notes was rated ”Ba3 Stable” by Moody’s Investor Service, Inc.and ”BB-” by the Standard and Poor’s.

The followings are the recording chronologies of the PLN Bond-IX and of PLN-II syariah bond (SUKUK) IJARAH:16 May 2007: Statement of Registration to Bapepam24 May 2007: Rating result by Indonesia Rating Agency28 May 2007: Due Diligence Meeting & Public Expose20 June 2007: Signing of Agreement Addendum, Prospectus14 July 2007: Listed on the Surabaya Stock Exchange


Kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh PLN untuk melakukan audit Laporan Keuangan adalah Osman Bing Satrio dan Rekan dengan lisensi KMK No.758/Km.12/2007 yang berkantor di Wisma Antara Lantai 12, jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 17, jakarta 10110, Indonesia.

PLN menunjuk PT Moodys Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) untuk melakukan pemeringkatan terhadap obligasi dalam negeri PLN, sedangkan pemeringkatan obligasi internasional PLN dilakukan oleh Moodys Investors Service dan Standard and Poor’s Rating Group, McGraw-Hill Company.

Obligasi dalam negeri PLN tercatat di Bursa Efek Indonesia sedangkan obligasi luar negeri PLN tercatat di The Singapore Exchange Securities, Singapore.

Akuntan PerusahaanPenunjukan audit akuntan Laporan Keuangan di-lakukan untuk setiap periode 1 (satu) tahun yang harus mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan.

Akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:1. Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, untuk Laporan

Keuangan Perusahaan tahun 20042. Osman Ramli Satrio & Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 20053. Osman Ramli dan Rekan, untuk Laporan Keuangan

Perusahaan tahun 20064. Osman Bing Satrio dan Rekan, untuk Laporan

Keuangan Perusahaan tahun 2007 5. Osman Bing Satrio dan Rekan, untuk Laporan

Keuangan Perusahaan tahun 2008

Akuntan Publik : Osman Bing Satrio dan RekanWisma Antara lt.4jln Merdeka Selatan No. 17jakarta 10110

Pada tahun 2008, biaya untuk general audit/financial audit adalah sebesar Rp5.674.582.000. Selain jasa general audit/financial audit dan laporan keuangan, KAP OBS juga melakukan beberapa jasa audit, meliputi audit kepatuhan (PSA 62), audit evaluasi kinerja, audit laporan pekerjaan dalam pelaksanaan, audit project account loan ADB (1982-1983) dan audit laporan keuangan Proyek Percepatan Pembangunan 10.000 MW.

The public accountant office appointed by PLN to carry out auditing for the Financial Report is Osman Bing Satrio and Partners, with licence KMK No.758/Km.12/2007 addressed in Wisma Antara 12th Floor, Jl. Medan Merdeka Selatan Number 17, Jakarta 10110, Indonesia.

PLN appointed PT Moodys Indonesia and PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) to conduct rating on PLN local bonds, while the international bond rating is conducted by Moodys Investors Service and Standard and Poor’s Rating Group, McGraw-Hill Company.

The PLN local bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange while the PLN international bonds are listed on the Singapore Exchange Securities, Singapore.

Corporate Accountant The appointment of audit accountant for the Financial Report is carried out every 1 (one) year period as approved by the Annual Shareholders’ General Meeting.

The Public Accountant offices that conduct the Corporate financial report audit are as follows:1. Hans Tuanakotta Mustofa & Halim, for the Corporate

Financial Report 2004.2. Osman Ramli Satrio & Partners, for the Corporate Financial Report 2005.3. Osman Ramli & Partners, for the Corporate Financial

Report 2006.4. Osman Bing Satrio & Partners, for the Corporate Financial Report 2007.5. Osman Bing Satrio & Partners, for the Corporate Financial Report 2008.

Public Accountant Office : Osman Bing Satrio dan RekanWisma Antara 4th FloorJln Merdeka Selatan No. 17Jakarta 10110

In year 2008, the cost spent for the general audit/financial audit purpose was Rp 5,674,582,000. Beside the general audit/financial audit and financial report, KAP OBS also carried out some auditing services including proper audit (PSA 62) of performace evaluation audit, construction in progress audit report, ADB project account loan audit (1982-1983) and financial report audit for project of the 10,000 MW Fast Track project.

Lembaga Penunjang PerusahaanCorporate Supporting Body


Wali Amanat : PT CIMB Niaga TbkGedung Graha Niaga Lt 20jln jend. Sudirman Kav. 58jakarta 12190

Notaris : Imas Fatimah, SHGraha MIK Lt 5Taman Perkantoran Kuningan jln Setiabudi SelatanKav. 16-17jakarta 12920

Konsultan Hukum : Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law OfficeSampoerna Strategic Square South Tower lt. 24jln jend. Sudirman Kav. 45-46jakarta 12930

Trustee Office : PT CIMB Niaga TbkGedung Graha Niaga 20th FloorJln Jend. Sudirman Kav. 58Jakarta 12190

Notary Office : Imas Fatimah, SHGraha MIK 5th FloorTaman Perkantoran Kuningan Jln Setiabudi Selatan Kav. 16-17Jakarta 12920

Legal Consultant Office: Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law OfficeSampoerna Strategic Square South Tower 24th FloorJln Jend. Sudirman Kav. 45-46Jakarta 12930


PRODUKSI DAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIKAdalah kewajiban PLN selaku PKUK untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang mana terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik sebagai akibat dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di-iringi juga oleh perkembangan industri di Indonesia, sementara PLN memiliki keterbatasan dalam memenuhi peningkatan akan kebutuhan listrik tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa sistem kelistrikan di luar jawa – Bali mengalami kekurangan pasokan daya dan men-dorong Perseroan berinisiatif memproduksi listrik tidak hanya dari pembangkit listrik milik PLN sendiri melain-kan dengan menyewa pembangkit dan melakukan pembelian listrik dari pihak swasta.

ELECTRICITY PRODUCTION AND PURCHASINGAs a PKUK, PLN is obliged to supply electricity power in order to fulfill the ever increasing public demand every year. The increase in electricity needs is due to improved society’s wealth level that is also followed by the industry’s development in Indonesia, in line with the PLN limitation on meeting the increasing demand for electricity. This has become the ground of the lack of electricity supply outside Java-Bali areas and has triggered the Corporate to not only initiate electiricity production through PLN own power plants but also through power plant’s rental as well as purchasing electricity from private institutions.

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis


Data rinci produksi selama periode 5 (lima) tahun ter-akhir terdapat pada tabel Produksi di bawah ini :

Details of the production data for the last 5 (five) years period can be consulted in the following Table :

Produksi (GWh) | Production (GWh)

Produksi 2004 2005 2006 2007 2008 Production

Produksi Sendiri 93.113 98.177 101.664 107.984 113.340Company’s Own

Production

Pembelian Tenaga Listrik

23.978 26.088 28.639 31.199 36.097 Electricity Purchase

Sewa Diesel 3.154 3.105 2.804 3.257 4.707From Leased

Generator

Total Produksi 120.244 127.370 133.108 142.440 149.437 Total Production


Penggunaan bauran energi selama periode 5 tahun ter-akhir, dari Tahun2004 sampai dengan Tahun 2008, dapat dilihat pada Tabel berikut:

PERTUMBUHAN DAN KOMPOSISI PENJUALAN TENAGA LISTRIKPada tabel Komposisi Penjualan Tenaga Listrik di bawah terlihat bahwa komposisi penjualan tenaga listrik ter-besar adalah pada kelompok pelanggan rumah tangga dan industri yang mencapai 76,1% dari jumlah ke-seluruhan penjualan tenaga listrik.

Tingkat pertumbuhan dan komposisi penjualan tenaga listrik untuk periode 5 (lima) tahun terakhir adalah se-bagai berikut:

While the mixed energy data for the last 5 (five) years period can be referred in the following Table

GROWTH AND COMPOSITION OF ELECTRICITY SELLING

On the Table below we can see that the largest electricity selling composition is shown by the residential and industrial sectors, that reached 76.1% out of the total electricity selling figure.

Level of growth and selling of the electricity power for the last 5 (five) years period are as follows:


Bauran Energi (%) | Energy Mix (%)

Sumber Energi 2004 2005 2006 2007 2008 Energy Resources

Bahan Bakar Minyak 29.9 30.6 27.7 25.5 27.7 Oil fuel

Non Bahan Bakar Minyak Non-oil fuel

Air 7.4 7.7 6.6 7.5 7.2 Water

Batu Bara 25.9 26.1 28.8 29.3 27.6 Coal

Panas Bumi 2.6 22.4 2.4 2.2 2.3 Geothermal

Gas Alam 14.3 12.7 13.0 13.5 14.2 Natural Gas

Beli 19.9 20.5 21.5 22.0 20.9 Purchase

Komposisi Penjualan Tenaga Listrik (GWh) | Composition of Electricity Sales (GWh)

Kelompok Pelanggan 2004 2005 2006 2007 2008 Customer Segment

Rumah Tangga 38.588 41.182 43.754 47.324 50.184 Household

Usaha/Bisnis 15.258 15.980 18.415 20.608 22.926 Business

Industri 40.324 42.453 43.615 45.802 47.969 Industry

Umum 5.927 7.417 6.825 7.510 7.940 General

Jumlah 100.097 107.032 112.609 121.246 129.019 Total

‘07

38%

6%

39%

17%

‘08

37%

6%

39%

18%

: Rumah Tangga | Household

: Usaha / Bisnis | Business

: Industri | Industry

: Umum | General


Dari tabel di bawah terlihat bahwa bidang usaha/bisnis memiliki persentase perubahan komposisi tenaga listrik terbesar.

Berdasarkan data pada tabel Total Pertumbuhan Pen-jualan Tenaga Listrik di atas, penjualan tenaga listrik baik menurut komposisi maupun secara total memiliki tren yang meningkat dengan rata-rata 7,4% dalam lima tahun terakhir.

Pelaksanaan program Demand Side Management (DSM) juga dilakukan dengan cara: (i) memangkas dan atau mengalihkan beban puncak melalui penggunaan lampu hemat energi dan (ii) mekanisme tarif yaitu mengalih-kan beban pelanggan konsumen industri dan komersial besar dari Waktu Beban Puncak (WBP) ke Luar Waktu Beban Puncak (LWBP).

PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIKPendapatan penjualan tenaga listrik sebagian besar di-peroleh dari kelompok tarif industri dan rumah tangga. Pada tahun 2008 pendapatan dari rumah tangga dan industri ini mencapai 76,08% dari seluruh pendapatan penjualan tenaga listrik. Hasil penjualan tenaga listrik se-cara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Referring to the table below, we can see that the biggest percentage of composition gap lies on the business sector.

Based on the above table, the electricity selling (either from composition or in overall) shows an increasing trend by an average of 7.4% within the last 5 (five) years period as shown by table.

Such selling increase is resulted from Demand Side Management (DSM) undertakings conducted by: (i) reducing and/or transmitting peak capacity through energy-saving-lamp usage and (ii) tariff mechanism that is through capacity transmission of the industrial and huge commercial customers from Peak Load Time (WBP) to Off-peak Load Time (LWBP).

REVENUE FROM ELECTRICITY SALESMost of electricity sales revenue is derived from a group of industrial and residentials. In year 2008, residentials’ and industry’s revenues reached 76.08% out of the totalelectricity selling. Details of the result of electricity selling can be consulted in the table below.


Total Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik | Growth of Electricity Sales

UraianSatuan |

Units2004 2005 2006 2007 2008 Description

Pertumbuhan (GWh) 9.657 6.935 5.577 8.637 7.773 Growth

Pertumbuhan (%) 10.7 6.9 5.2 7.7 6.4 Growth

Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik (Milyar Rp ) | Income from Electricity Sales (in Million Rupiah)





Umum 3.638 4.041 4.446 4.844 5.188 General

Jumlah 58.232 63.246 70.735 76.280 84.358 Total

Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik per Kelompok Pelanggan (%) |Growth of Electricity Sales as per Customer Segment (%)

Kelompok Pelanggan2004-2005

2005- 2006

2006- 2007

2007- 2008

Average2004- 2008

Customer Segment




Umum 25.14 -7.98 10.04 5.73 8.23 General


PELANGGAN DAN DAYA TERSAMBUNGDari tahun ke tahun, jumlah pelanggan PLN terus mengalami peningkatan yang sebagian besar berasal dari kelompok tarif rumah tangga seperti ditampilkan oleh tabel di bawah ini :

Sementara tabel Daya Tersambung di bawah, menunjuk-kan data perkembangan daya tersambung untuk setiap kelompok tarif.

SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIKSarana penyediaan tenaga listrik yang dimiliki dan di-kelola PLN meliputi pembangkit, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Pembangkit tenaga listrik terbesar berasal dari PLTU, sedangkan sejalan dengan kebijakan untuk menambah kapasitas pembangkit dan mengurangi ketergantungan pemakaian bahan bakar minyak maka PLN sedang membangun PLTU ber-bahan bakar Batubara melalui proyek Program Percepatan 10.000 MW yang akan mulai beroperasi pada tahun 2009. Data perkembangan rinci dari sarana penyediaan tenaga listrik selama periode 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CUSTOMER AND CONNECTED CAPACITYEvery year, PLN customers have been continuously growing mostly from the residential group as shown by table below :

While data of connected power capacity for each tariff group is summarized in the following Table.

ELECTRICITY POWER SUPPLY FACILITYThe electricity power supply facilities owned and managed by PLN cover power plant, transmission lines and distribution lines. The largest electricity power is generated from Steam Power Plant (PLTU). In line with the policy to increase the generator’s capacity and to reduce dependency on oil fuel consumption, PLN is currently developing coal based PLTU through Fast Track Program 10,000 MW that will start operating in 2009. Detailed progress of the electricity supply facilities for the last 5 (five) years period can be consulted in the following table :


Jumlah Pelanggan (Ribu Pelanggan) | Number of Customers (in Thousand)




Industri 47 46 46 47 48 Industry

Umum 841 896 931 992 1.055 General

Jumlah 33.366 34.559 35.751 37.334 38.844 Total

Daya Tersambung (MVA) | Connected Power Capacity (MVA)





Umum 3.213 3.582 3.669 3.952 4.291 General

Jumlah 47.852 50.717 53.317 56.549 60.086 Total



Untuk menyalurkan tenaga listrik terutama dari pem-bangkit Proyek Percepatan 10.000 MW, maka PLN telah menandatangani 29 kontrak untuk peningkatan pem-bangunan transmisi baru dan gardu induk di jawa dan luar jawa.

SUSUT JARINGANRealisasi susut jaringan tahun 2008 mencapai 10,46%. Pencapaian susut jaringan tersebut telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan susut jaringan tahun 2007 sebesar 11,07%. Perbaikan susut jaringan ini telah berhasil memberikan kontribusi terhadap peng-hematan biaya operasi setara Rp 900 milyar.

In transmitting electricity power, which is mainly generated by the Fast Track 10,000 MW project, PLN signed 29 contracts to increase new transmission development and sub station in Java and outside Java areas.

NETWORK LOSSESThe realization of the network losses reached 10.46% in year 2008. The network losses accomplisment has indicated a significant progress compared to that of year 2007 at 11.07%. This progress in network losses has suc-cessfully contributed to operation cost effiency, which was equivalent to Rp 900 billion.

Penyaluran | Transmission

2004 2005 2006 2007 2008

Transmisi (kms) 30.793 30.945 31.195 31.612 32.472 Transmission (kms)

Gardu Induk (MVA) 54.128 53.976 54.409 54.649 55.989 Sub Station (MVA)

Kapasitas Pembangkit (MW) | Power Plant Capacity (MW)

Jenis Pembangkit 2004 2005 2006 2007 2008 Power Plants

PLTA 3.199 3.221 3.529 3.501 3.504 Hydro Power Plant

PLTD 2.933* 2.994* 2.954* 2.968* 3.020Diesel Generated Power

Plant

PLTG 1.481 2.724 2.727 2.783 2.496 Gas Fired Power Plant

PLTGU 6.561 6.281 7.021 7.021 7.370Gas Steam Fired Power

Plant

PLTP 395 395 395 415 415 Geothermal Power Plant

PLTU 6.900 6.900 8.220 8.534 8.764Coal Steam Fired Power

Plant

Jumlah 21.470 22.515 24.846 25.222 25.571 Total

2004

2005

2006

2007

2008

PLTA

3.199

3.221

3.529

3.501

3.504

PLTD PLTG PLTGU PLTP PLTU

2.933

2.994

2.954

2.968

3.020

1.481

2.724

2.727

2.783

2.496

6.561

6.281

7.021

7.021

7.370

395

395

395

415

415

6.900

9.600

8.220

8.534

8.764


Beberapa upaya terus dilakukan dalam menurunkan susut teknis jangka pendek, antara lain:• Melakukan investasi yang tidak memerlukan dana

relatif besar dengan memasang trafo sisipan dan menambah jumlah jTR sehingga arus penghantar lebih kecil dan tegangan ujung menjadi lebih baik.

• Meningkatkan akurasi pengukuran titik transaksi energi PLN.

• Membentuk organisasi di cabang dan wilayah/ distribusi yang bertanggung jawab atas akurasi

pengukuran tenaga listrik. Berupaya mendapatkan sertifikasi mutu ISO 9001 pada proses bisnis Penge-lolaan Alat Pencatat Pemakaian (APP) tenaga listrik.

• Mengintensifkan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) dan penertiban Penerangan jalan Umum (PjU) ilegal.

TINGKAT PELAYANAN – MUTU DAN KEANDALANSebagai komitmen perusahaan dalam meningkatkan layanan kepada konsumen dan sejalan dengan UU perlindungan konsumen, program peningkatan mutu layanan telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan perusahaan melalui kegiatan-kegiatan berikut:• Mengembangkan komunikasi mutu layanan kepada publik secara transparan.• Melakukan klasifikasi tingkat mutu layanan secara

nasional.• Menjadikan tingkat mutu layanan sebagai dasar

penyusunan kegiatan investasi.

Mutu layanan selalu diukur dengan mempertimbang-kan batasan teknis yang ada yang ditetapkan di setiap daerah sesuai dengan keadaan setempat. Tingkat ke-andalan mutu layanan diukur melalui jumlah frekuensi pemadaman yang dialami pelanggan selama setahun yang dinyatakan dalam System Average Interuption Frequency Index (SAIFI) dan berapa lama waktu pemadaman yang dialami pelanggan tersebut yang dinyatakan dalam System Average Interuption Duration Index (SAIDI).

Saat ini Perseroan sedang dalam proses peningkatan mutu layanan untuk menurunkan angka SAIDI dan SAIFI yang pada tahun 2008 sebesar 4.854 menit/pelanggan dan 13,33 kali/pelanggan. Angka SAIDI dan SAIFI ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

Pemadaman bergilir akibat kurangnya cadangan daya disebabkan krisis daya dan krisis energi primer pada sistem jawa-Bali, sehingga mengharuskan di-lakukannya Planning Load Shelding.

1.

Some efforts that are still underway in decreasing technical losses are as follows:• Conducting low cost investment through installation

of additional distribution transformer and by adding low voltage distribution lines to improve voltage quality. • Improving measurement accuracy on transaction

point.• Formalizing an organization in a branch and region/

distribution that is responsible in measuring energy accuracy.• Striving to obtain ISO 9001 quality certification in the

process of electricity meter reading management.• Controlling illegal Electricity Usage (P2TL) and illegal

Public Street Lighting (PJU).

SERVICE LEVEL – QUALITY AND RELIABILITYAs the corporate commitment to improve customer service and in line with the Law on Consumer Protection, customer service quality improvement program has been carried out in accordance with the corporate financial capability through the following efforts:

• Enhancing service quality communication to the public in a transparant manner.• Classifying service quality level in a national scale.

• Making service quality level as a fundamental part of investment planning activity.

Service quality is always being measured by taking existing tehcnical limitation into account, which is set accordingly to every local condition. While reliability level of service quality is measured on the basis of how frequent the customer experiences outage each year, as stated in the System Average Interuption Frequency Index (SAIFI), also on the basis of how long the customer experiences outage as stated in System Average Interuption Duration Index (SAIDI).

Currently the Corporate is in the process of improving service quality in order to lower the SAIDI and SAIFI figures in year 2008, which was recorded to reach 4,854 minutes/consumer and 13.33 times/consumer, respectively. The SAIDI and SAIFI figures resulted from: 1. Regular outage caused by lack of power reserve, due to

power and primary energy crisis experienced by Java-Bali system, which eventually requires Planning Load Shelding.



Pemadaman pada sumber tenaga (pembangkit tenaga listrik) terutama pada sistem Sumatera Utara.

Untuk memperbaiki mutu layanan dan keandalan pasokan tenaga listrik, PT PLN (Persero) telah melaku-kan pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi distribusi ke pelanggan melalui percepatan pembangunan proyek pengadaan listrik berkapasitas 10.000 MW.

EFISIENSIUpaya peningkatan efisiensi telah dilakukan sejak tahun 1999 melalui program-program berikut:• Penurunan susut jaringan.• Peningkatan efisiensi investasi.• Penyempurnaan sistem pemeliharaan.• Peningkatan efisiensi produksi pembangkit dengan

menekan konsumsi bahan bakar/SFC pembangkit.• Penurunan tingkat persediaan dan penurunan siklus penagihan.

Implementasi program peningkatan efisiensi ter-sebut dilakukan melalui Efficiency Drive Program (EDP) dengan target perolehan Net Gain & Saving/peng-hematan EDP Konsolidasi tahun 2008 (berdasarkan Master Action Plan/MAP) sebesar Rp 8.428,78 milyar yang disusun oleh masing-masing unit. Realisasi EDP tersebut mencapai Rp 13.271,88 milyar atau 157,46% dari target yang ditetapkan. Dalam bentuk intangible, realisasi EDP tersebut terlihat berupa perubahan budaya perusahaan seperti meningkatnya keinginan untuk menekan biaya/anggaran tanpa mengurangi manfaat yang diperoleh, meningkatnya persepsi pendekatan secara bisnis/komersial dalam penyelesaian masalah di lapangan dan bertumbuhnya semangat inovasi dan kompetisi dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan.

KINERJA MANAJEMENMengacu pada Kep.Men.BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 juni 2002, tentang penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, PT PLN (Persero) tergolong dalam kelompok BUMN infrastruktur. Pencapaian nilai tingkat ke-sehatan PT PLN (Persero) sepanjang tahun 2008 men-cakup 3 aspek, yaitu aspek keuangan senilai 23,50 dari bobot maksimal 50,00, seperti terlihat pada Tabel Indikator Aspek Keuangan aspek operasional senilai 23,55 dari bobot maksimal 35,00 seperti terlihat pada Tabel Indikator Aspek Operasional dan aspek administrasi senilai 15,00 dari bobot maksimal 15,00 seperti terlihat pada Tabel Indikator Aspek Administrasi. Total nilai se-besar 66,20 seperti terlihat pada Tabel Total Nilai, masuk pada golongan perusahaan yang sehat dengan klasifikasi A (terletak antara 65 < Total Nilai ≤ 80).

2. 2. Power plant shutdown mainly in North Sumatra system.

In the attempt to improve service quality and electricity supply realiability, PT PLN (Persero) has performed development of central electricity power plant and distribution transmission lines to customers through the fast track project 10,000 MW.

EFFICIENCYSince 1999, eficiency initiatives have been conducted through the following programs:• Reduction of network losses.• Improvement of investment efficiency.• Aptness of maintenance system.• Better power plant’s production efficiency by reducing

the fuel/SFC plant consumption.• Reduction of supply level and billing cycle.

The implementation of better efficiency program was done through Efficiency Drive Program (EDP) with Net Gain & Saving/Consolidated EDP saving targeted at Rp 8,428.78 billion in 2008 (source from Master Action Plan/MAP), composed by each unit. The EDP realization reached Rp 13,271.88 billion, or 157.46% from the set target. Intangibly, the EDP realization is seen in the changing of corporate culture such as an increase in willingness to cut costs/budget without reducing the benefits gained, an increase of business/commercial perception in on-site problem solving and a stronger innovation and competition spirits in giving contribution to the company.

MANAGEMENT PERFORMANCEAccording to the SOE Minister Letter No.KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 regarding SOE Performance Credibility level, PT PLN (Persero) categorized as infastructure SOE. The accomplishment of PT PLN (Persero) performance throughout 2008 covered 3,aspects –financial aspect scoring at 23.50 out of 50.00 (as be referred to in Table Financial Indicator), operational aspect scoring at 23.55 out of 35.00 maximum value(as be referred to in Table Operational Indicator) and administration aspect scoring at 15.00 out of 15.00 (as be referred to in Table Administration Aspect). Total score of 62.20 as can be referred in Table Total Score, is defining that the company is classified GOOD in ‘A’ classification (between 65 < Total Score ≤ 80).




Aspek Keuangan/Financial Aspect

No Indikator/Indicator NilaiScore

BobotValue

NilaiScore

1 ROE (9.14) 1 1

2 ROI 2.4 1 2.5

3 Cash Ratio 28.52 3 2.5

4 Current Ratio 76.44 4 0

5 Collection Period (Hari/Day) 7.4 4 4

6 Perputaran Persediaan (Hari) / Inventory Cycling (Day) 17.63 4 4

7 TATO 69.11 4 4

8 Total Modal Sendiri/Total Asset / Total Own Equity/Total Assets 46.28 6 5.5

Total 5 23.5

Aspek Operasional/Operational Aspect

No Indikator/Indicator TargetRealisasi/

RealizationPencapaian

/ResultKategori/ Category

Bobot/ Value Nilai/Score

1SAIDI menit/pelanggan

SAIDI minute/customer95 4.845 (310.9) K 3 0.

2SAIFI menit/pelanggan

SAIFI minute/customer1 13.33 97.5 B 3 2.4

3 CSF 91.71 84.85 92.5 B 4 3.2

4

Rasio Produksi HSD/Total

Modal Sendiri (%)

HSD Production Ratio/Total

Own Equity (%)

19.66 23.52 80.4 B 1 1

5 Ga Competency (%) 5 6 12 B 2.5 2.5

6

Komposisi SDM D-1 ke

bawah (%)/HR below D-1

level (%)

7 7 105.3 B 1.25 1.25

7HR Composition above D-3

level (%)2 2 11 B 1.25 1.25

8 Employee Engagement Index 6 5 8 B 2. 2

9 Score Malcom Baldrige 37 39 106.2 B 2. 2.

Total 35 27.7

Aspek Administrasi/Administration Aspect

No Indikator/IndicatorPencapaian

ResultBobotValue

NilaiScore

1 Laporan Perhitungan Tahunan (bulan)/Annual Calculation Report (month) 0 3 3

2 Rancangan RKAP (bulan)/Proposed Company budget and financial

planning (month)

2 3 3

3 Laporan Periodik (hari)/Periodic Report (day) 0 3 3

4 Kinerja PKBL & P3L (skor)/PKBL & P3L Performance (score) 6 6 6

Total 15 15

Total Score

No Aspek/Aspect Bobot/Value Nilai/Score %

1 Keuangan/Finance 50 23.50 47.00

2 Operasional/Operational 35 27.70 79.14

3 Administrasi/Administration 15 15.00 100

Total 66.20 66.20


TINJAUAN KEUANGANLaba Rugi

Pendapatan UsahaPendapatan usaha Perusahaan di tahun 2008 sebesar Rp 164.208.510 juta mengalami peningkatan sebesar 44% dari pendapatan usaha tahun 2007 sebesar Rp 114.042.687 juta. Pendapatan usaha tersebut berasal dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp 84.249.730 juta, penyambungan pelanggan sebesar Rp 589.620 juta, subsidi listrik pemerintah sebesar Rp 78.577.390 juta dan pendapatan usaha lainnya sebesar Rp 791.770 juta.

Peningkatan pendapatan usaha ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan tenaga listrik dan subsidi listrik untuk kompensasi kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation/PSO).

Pendapatan penjualan tenaga listrik diperoleh dari kelompok pelanggan Industri, Rumah Tangga, Bisnis dan Umum, seperti terlihat dalam grafik dibawah ini :

FINANCIAL PERFORMANCEProfit and Loss

RevenueThe Corporate Revenue in 2008 amounted to Rp 164,208,510 million, experiencing an increase by 44% from Rp 114,042,687 million in year 2007. The revenue was mainly generated from sales of electricity amount-ing to Rp 84,249,730 million, customers’ connection fee of Rp 589,620 million, government subsidy of Rp 78,577,390 million and others of Rp 791,770 million.

The increase of operating revenue was mainly due to increase in sales of electricity and electricity subsidy to compensate Public Service Obligation (PSO).

The sales of electricity are generated from Industries, Residentials, Businesses and Other/Public Sector, as shown in the following Graphic :


IndustriIndustry

28505 | 29838

Rumah Tangga

Household

BisnisBusiness

UmumGeneral

27063 | 29508

15861 | 19500

4855 | 5402 : 2007

: 2008

TotalTotal

76286 | 84249Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik Per Kelompok PelangganSales Of Electricity as per Customer Segment.

Laporan Laba Rugi 2008 Income Statement 2008

Pendapatan Usaha Revenues

- Penjualan Tenaga Listrik 84,249,726 - Sale of Electricity

- Subsidi Listrik Pemerintah 78,577,390 - Government’s Electricity Subsidy

Beban Usaha Operating Expenses

- Bahan Bakar dan Pelumas 107,782,838 - Fuel and Lubricants

- Pembelian Tenaga Listrik 20,742,905 - Purchased Electricity

- Pemeliharaan 7,619,854 - Maintenance

- Kepegawaian 8,344,224 - Personnel

- Penyusutan 11,372,849 - Depreciation

Laba (Rugi) Operasi 3,610,759 Income (Loss) From Operations

Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Charges)

- Beban Bunga dan Keuangan (6,738,465) - Interest Expense and Financing Charges

- Kerugian Kurs Mata Uang Asing (9,295,731) - Loss on Foreign Exchange


Realisasi subsidi pemerintah yang merupakan kompensasi atas penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kewajiban layanan masyarakat (Public Sercive Obligation/PSO) mengacu pada UU No. 15 Tahun 1985 sebesar Rp 78.577.390 juta mengalami peningkatan sebesar 115% dibandingkan subsidi listrik tahun 2007 sebesar Rp 36.604.751 juta. Kenaikan subsidi listrik ini disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga beban pembelian bahan bakar mengalami peningkatan.

Beban UsahaBeban usaha pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 160.597.751 juta. Beban usaha meningkat sebesar 44% dari beban usaha pada tahun 2007 yang terutama disebabkan oleh:• Kenaikan beban bahan bakar dan pelumas dari Rp 65.559.977 juta pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp 107.782.838 juta pada tahun 2008.• Kenaikan beban pembelian tenaga listrik dari Rp 16.946.723 juta pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp 20.742.905 juta pada tahun 2008.• Kenaikan beban pemeliharaan dari Rp 7.269.142

juta pada tahun 2007 menjadi Rp 7.619.854 juta pada tahun 2008 dengan rincian pemakaian material sebesar 50,78% dan biaya yang diguna-

kan untuk jasa/borongan 49,22% dari total beban pemeliharaan. Realisasi beban pemeliharaan tahun 2008 belum sepenuhnya selesai dilakukan akibat

kebijakan unit setempat bahwa pasokan listrik tidak boleh padam.• Kenaikan beban pegawai dari Rp 7.064.316 juta

pada tahun 2007 menjadi Rp 8.344.224 juta pada tahun 2008, Kenaikan beban penyusutan dari Rp 10.716.237 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 11.372.849 juta pada tahun 2008. Peningkatan

ini antara lain karena penerapan PSAK 16 (revisi 2007) yang mengharuskan reklasifikasi pencatatan biaya major overhaul sebagai penambahan aktiva tetap bukan sebagai biaya pemeliharaan sehingga akan menambah biaya penyusutan dan Kenaikan beban lain-lain/administrasi dari Rp 3.949.560 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 4.735.081 juta pada tahun 2008 terutama disebabkan oleh kenaikan tarif penyisihan piutang ragu-ragu.

Realization of government subsidy as compensation on assignment given to PLN to conduct Public Service Obligation (PSO) as referred to Law No.15/1985 amounting to Rp 78,577,390 million or increased by 115%, compared to year 2007 that was Rp 36,604,751 million. The increase in subsidy was caused by an increase in oil fuel price that eventually increased fuel purchasing.

Operating ExpensesIn year 2008, operating expenses amounted to Rp 160,597,751 million. The operating expenses have increased by 44% from year 2007, that was mainly caused by:• Increased expenses of fuel and lubricating oil from Rp 65,559,997 million in 2007 to Rp 107,782,838 million in 2008. • Increased expenses of electricty purchase from Rp 16,946,723 million in 2007 to Rp 20.742.905 million

in 2008.• Increased expenses of maintenance from Rp 7,269,142

million in 2007 to Rp 7.619.854 million in 2008 under detailed material usage of 50,78% and cost spent for service/lumpsum of 49,22% out of total maintenance costs. Maintenance costs for 2008 have

not been fully paid due to local unit policy that power supply is not allowed to be shutdowned.

• Increased employee spending from Rp 7,064,316 million in 2007 to Rp 8,344,224 million in 2008. Increased losses cost of Rp 10,716,237 million in

2007 to Rp 11,372,849 million in 2008. The increase is, among others, due to the application of PSAK 16

(revision 2007), which necessitates recategorization of recording of major overhaul cost as additional fixed assets instead of maintenance cost so as to increase losses cost and Increased administration cost/other costs from Rp 3,949,560 in

2007 to Rp 4,735,081 in 2008, was particularly caused by the accumulation of bad debts.



EBITDAEBITDA pada tahun 2008 sebesar Rp 15,8 trilyun mengalami peningkatan dari EBITDA tahun 2007 sebesar Rp 13,9 trilyun. Selama 5 tahun terakhir, EBITDA cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan pen-dapatan usaha.

Laba Usaha Laba usaha tahun 2008 sebesar Rp 3.610.759 juta. Laba usaha mengalami peningkatan sebesar 42% dari Rp 2.536.732 juta pada tahun 2007. Kenaikan laba usaha terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha meskipun pada saat bersamaan juga telah terjadi ke-naikan beban usaha.

Pendapatan/(Beban) Lain-lainBeban lain-lain – total pada tahun 2008 sebesar Rp 15.801.927 juta. Beban lain-lain mengalami ke-naikan sebesar 180% dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 5.634.798 juta. Kenaikan Beban lain-lain ini terutama disebabkan terutama adanya kerugian kurs mata uang asing dan kenaikan beban bunga dan keuangan.

Laba/Rugi Periode BerjalanPada tahun 2008, Laba/Rugi Periode Berjalan menunjukkan angka negatif Rp 12,3 triliun yang terutama di-akibatkan adanya selisih kurs yang bersifat non cash sebesar negatif Rp 9,3 triliun.

Neraca

EBITDAEBITDA in 2008 underwent an increase of Rp 15.8 trillion from EBITDA in 2007 amounting to Rp 13.9 trillion. For the last five years, EBITDA has inclined to show an increase. This has shown company’s potential in generating business revenue.

Operating IncomeThe 2008 operating income amounted to Rp 3,610,759 million. The operating income has increased by 42% from Rp 2,536,732 million in year 2007. The increase was mainly due to an increase in revenue, although the operating expense has also increased at the same time.

Other Income/(Charges)Other expenses in year 2008 totalled at Rp 15,801,927 million, which increased by 180% or Rp 5,634,798 million compared to year 2007. The increase was mainly due to loss on foreign exchange and an increase in interest expenses and financial charges.

Net Profit and Loss In 2008, Profit and Loss stated at negative Rp 12.3 trillion which predominantly caused by forex loss that recorded at negative Rp 9.3 trillion.

Balance Sheet


10

15

20

‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08

13.3

11

10.7

13.0

15.8

EBITDA (Rp Triliun)

Neraca 2008 Balace Sheet 2008

Harta Assets

- Harta Tidak Lancar 259,643,313 - Noncurrent Assets

- Harta Lancar 31,075,630 - Current Assets

Kewajiban dan Ekuitas Liabilities and Equity

Ekuitas 126,986,567 Equity

Kewajiban Tidak Lancar 123,078,686 Noncurrent Liabilities

Kewajiban Lancar 40,653,690 Current Liabilities


Hartajumlah harta Perseroan pada akhir tahun 2008 se-besar Rp 290.718.944 juta. jumlah tersebut meningkat 6,3% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 273.479.935 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan bertambahnya pekerjaan dalam pe-laksanaan. Namun selama tahun 2008 juga terjadi penurunan harta lancar sebesar 28% dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh penurunan kas, investasi sementara, piutang dan aktiva lancar lainnya.

Ekuitasjumlah Ekuitas pada akhir tahun 2008 adalah sebesar Rp 126.986.567 juta. jumlah tersebut menurun sebesar 6,9% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 136.412.740 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan revaluasi aktiva tetap dan kerugian dalam periode ber-jalan.

Kewajiban Jangka PanjangKewajiban jangka panjang pada akhir tahun 2008 adalah sebesar Rp 123.078.686 juta atau mengalami pe-ningkatan sebesar 29% dibandingkan tahun sebelum-nya yang sebesar Rp 96.790.941 juta. Kenaikan kewajiban jangka panjang terutama disebabkan oleh meningkat-nya pinjaman jangka panjang PT PLN (Persero) terhadap pihak luar.

Kewajiban LancarKewajiban lancar pada tahun 2008 sebesar Rp 40.653.690 juta atau mengalami peningkatan sebesar 0,9% di-bandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup wajar ini disebabkan oleh bertambahnya pinjaman jatuh tempo dan hutang lainnya, namun diimbangi dengan dilunasinya hutang pajak dan hutang usaha.

Arus KasKas selama tahun 2008 mengalami penurunan sebesar Rp 9.903.155 juta atau 61% dari saldo kas awal tahun sebesar Rp 16.290.782 juta menjadi Rp 6.387.627 juta pada akhir tahun 2008. Penurunan jumlah kas tersebut disebabkan oleh penurunan arus kas dari aktivitas pen-danaan.

AssetsThe Corporate total assets at the end of 2008 amounted to Rp 290,718,944 million. The amount increased by 6.3% compared to previous year that was Rp 273,479,935 million. The increase was mainly due to an increase of construction in progress. Moreover, PT PLN (PERSERO) also experienced a decreasing current assets in year 2008 by 28% compared to previous year, which was mainly due to a decrease in cash, short-term investment, receivables and other current assets.

EquityOther equity at the end of 2008 was Rp 126,986,567 million or decreased by 6.9% from the previous year at Rp 136,412,740 million. The decline was mainly caused by fixed assets revaluation and loss during the period.

Non Current LiabilitiesNon current liabilities at the end of 2008 totalled at Rp 123,078,686 million or increased by 29% compared to the previous year, amounted to Rp 96,790,941 million. The increase was mainly due to an increase in long term liabilities of PT PLN (Persero) to external parties.

Current LiabilitiesTotal current liability in year 2008 was Rp 40,653,690 million or decreased by 0.9% compared to the previous year. This appropriate increase was caused by current maturities of liabilities and other payables, however, it has been overcome by the paid tax payable and account payable.

Cash FlowThe cash flow in year 2008 experienced a decline by Rp 9,903,155 million or 61% of the cash balance at beginning year from Rp 16,290,782 million to Rp 6,387,627 million at the end of year 2008. The decline in total cash was dominated by financing activities.


Laporan Arus Kas 2008 Statement of Cash Flows 2008

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 7,780,481 Cash Flow from Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (21,952,056) Cash Flow from Investing Activities

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 4,268,420 Cash Flow from Financing Activities

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (9,903,155) Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

Kas dan Setara Kas Awal Tahun 16,290,782 Cash and Cash Equivalents at The Beginning of The Year

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 6,387,627 Cash and Cash Equivalents at The End of The Year


Arus Kas dari Aktivitas KoperasiArus kas masuk dari aktivitas usaha pada akhir tahun 2008 sebesar Rp 7.780.481 juta. Arus kas tersebut mengalami penurunan 53,93% dibandingkan tahun se-belumnya yang sebesar Rp 16.890.143 juta. Penurunan arus kas dari aktivitas usaha ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kas kepada pemasok dari Rp 65.744.413 juta menjadi Rp 128.651.527 juta pada tahun 2008.

Arus Kas dari Aktivitas InvestasiArus kas keluar dari aktivitas investasi pada akhir tahun 2008 sebesar Rp 21.952.056 juta. Arus kas tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,74% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 20.759.837 juta. Hal ini di-karenakan PT PLN (Persero) mulai membangun proyek fast track 10.000 MW.

Arus Kas dari Aktivitas PendanaanArus kas masuk dari aktivitas pendanaan pada akhir tahun 2008 sebesar Rp 4.268.420 juta. Arus kas tersebut mengalami penurunan sebesar 40,65% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7.192.056 juta. Hal ini disebabkan penarikan kredit dari Bank of China dan Bank Mega untuk proyek fast track 10.000 MW belum dapat dilakukan sampai akhir tahun 2008 karena pinjaman belum efektif.

Rasio Keuangan/Financial Ratio

Cash Flow from Operating ActivitiesThe cash inflows generated from the business activity at the end of 2008 amounted to Rp 7,780,481 million. The cash flow declined by 53.93% compared to the previous year, which amounted to Rp 16,890,143 million. The declining cash flow from operating activities was mainly resulted by subsequent increase in cash paid to supplier from Rp 65,744,413 million to Rp 128,651,527 million in year 2008.

Cash Flow from Investment ActivitiesThe cash outflows from investment activities at the end of 2008 was Rp 21,952,056 million. The cash outflows increased by 5.74% million compared to the previous year, which ammounted to Rp 20,759,837 million. This was caused by the development of PT PLN (Persero)) 10,000 MW fast track projects.

Cash Flow from Financing Activities The cash inflows from the financing activities at the end of 2008 was Rp 4,268,420 million. The cash inflows have declined by 40.65% compared to the previous year that accounted at Rp 7,192,056 million. The decline was caused by the credit withdrawals by the Bank of China and Bank Mega for the 10,000 MW Fast Track Projects that have not been started up to the end of 2008 because the loan has not been disbursed.


Rasio/Ratio 2008 2007 2006 2005 2004

Likuiditas/Liquidity

Cash Ratio (%) 15,71 40,45 46,82 20,66 35,33

Acid Test Ratio (%) 37,86 70,22 55,35 27,88 45,94

Current Ratio (%) 76,44 107,29 104,05 68,60 73,75

Net Working Capital to Sales (%) (5,83) 2,58 1,07 (10,83) (7,25)

Aktivitas/Activity

Inventory Turnover (kali) 1,56 1,29 4,29 4,78 4,18

Receivable Turnover (kali) 21,74 16,84 33,40 34,20 31,70

Collection Period (days) 8,39 10,83 10,93 10,67 11,51

Current Asset Turnover (kali) 1,13 1,06 4,51 5,04 4,62

Fixed Asset Turnover (kali) 0,21 0,19 0,37 0,35 0,32

Total Asset Turnover (kali) 0,15 0,15 0,30 0,29 0,28

Sales/Net Working Capital (kali) (8,80) 25,98 63,00 (7,63) (12,91)


LikuiditasSumber likuiditas perseroan terutama diperoleh dari arus kas masuk aktivitas usaha dan pendanaan. Likuiditas Perusahaan dinilai dengan current ratio (perbandingan antara harta lancar dengan kewajiban lancar) pada tahun 2008 sebesar 76,44%. Likuiditas pada tahun 2008 tersebut mengalami penurunan dalam ke-mampuannya membayar hutang lancarnya sebesar 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini di-sebabkan oleh penurunan arus kas masuk dari aktivitas usaha dan pendanaan.

SolvabilitasRasio solvabilitas Perusahaan dinyatakan dalam debt to total assets pada tahun 2008 sebesar 53,72% atau me-ningkat sebesar 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan harta lancar perusahaan serta kenaikan kewajiban lancar PT PLN (Persero).

RentabilitasRasio rentabilitas Perusahaan dinyatakan dalam ROI (perbandingan antara laba bersih dengan total harta) dan ROE (perbandingan antara laba bersih dengan total ekuitas). Pada tahun 2008, ROI adalah sebesar minus 4,23% dan ROE sebesar minus 9,69%. Nilai negatif dari ROI dan ROE terutama disebabkan oleh timbulnya kerugian Perusahaan sehubungan dengan meningkat-nya rugi selisih kurs.

INVESTASI DALAM PROYEK PERCEPATANPEMBANGUNANSaat ini PLN sedang melaksanakan Program Percepatan 10.000 MW Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik mencakup investasi pembangkit dan investasi jaringan. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pembangkit

LiquiditySources of the corporate liquidity was mainly obtained from the cash inflow from operating and funding activities. The Corporate liquidity was valued by the current ratio (current assets and current liabilities). The current ratio (comparison of current assets to current liabilities) in 2008, that was 76.44%. In 2008, the liquidity ratio was declining by 29% compared to the previous year. The decline was resulted from the declining cash inflows from operating and funding activities.

SolvabilityThe Corporate solvability ratio that was stated in the debt to total assets in year 2008 was 53.72% or increased by 13% compared to the previous year. The increase was caused by the declining corporate current assets and increasing current liabilities of PT PLN (Persero)

RentabilityThe Corporate rentability ratio that was stated in the Return on Investment/ROI (a comparison of net income to total assets) and Return on Equity/ROE (a comparison of net income to total equity). During year 2008, the ROI was minus 4.23% and ROE was minus 9.69%. The negative value of ROI and ROE was caused by the corporate loss resulted from an increase in exchange rate loss.

INVESTMENT IN THE ACCELERATION DEVELOPMENT PROJECTCurrently PT PLN (Persero) is conducting the 10,000 MW fast track program. The power plant development covers power plant and network investment. In the attempt to increase the power plants’ capacity to meet electricity demand while


Solvabilitas/Solvability

Debt to Total Asset (%) 53,72 47,59 41,07 34,07 30,36

Time Interest Earned (%) (80,92) 35,68 56,36 (31,01) 168,81

Debt to Equity Ratio (%) 122,99 95,41 72,82 53,83 45,17

Rentabilitas/Rentability

Gross Profit Margin (%) 4,29 3,33 (0,71) 0,82 4,40

EBITDA Margin (%) 3,61 10,90 11,03 12,03 22,16

NPM (%) (14,60) (7,40) (5,74) (7,78) (3,47)

ROI (%) (4,23) (2,06) 0,78 (2,23) (0,95)

ROE (%) (9,69) (4,14) (2,90) (3,52) (1,42)


listrik untuk memenuhi kebutuhan akan listrik yang terus meningkat serta dalam upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 25 - 30 trilyun per tahunnya, Pemerintah telah mengeluarkan ketetapan untuk membangun pem-bangkit listrik batubara (non BBM) melalui Ketetapan Presiden No.71 tahun 2006. Program Percepatan 10.000 MW atau biasa dikenal dengan Proyek 10.000 MW ini ter-diri dari total 35 lokasi yang terbagi menjadi 10 lokasi di jawa berkapasitas total 7.520 MW dan 25 lokasi di luar jawa berkapasitas total 2.045 MW.

Pendanaan Proyek – sumber pendanaan untuk proyek-proyek Program Percepatan 10.000 MW, 15 % berasal dari penerbitan obligasi internasional tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar USD 1 milyar serta 85% berasal dari pinjaman bank dalam dan luar negeri se-besar USD 4,9 milyar dan Rp 19,2 trilyun. Total pen-danaan untuk Program Percepatan tersebut adalah sebesar USD 6,9 milyar dan Rp 19,2 trilyun.

Status dari pendanaan untuk porsi USD sudah pasti sebesar USD 3,2 milyar dana dalam proses sebesar USD 0,76 milyar, sedangkan sisanya sebesar USD 0,86 milyar belum ada kepastian pendanaannya. Sedangkan Status pendanaan untuk porsi Rupiah yang sudah pasti sebesar Rp 17,1 trilyun, dana dalam proses sebesar Rp 2,059 milyar, sedang sisanya sebesar Rp 2,13 trilyun belum ada kepastian pendanaannya.Sumber pembiayaan proyek-proyek transmisi dan Gardu Induk yang terkait dengan pembangkit Proyek Percepatan 10.000 MW, sebagian besar berasal dari anggaran Pemerintah, obligasi lokal serta pendanaan bank lokal dan internasional.

Perkembangan konstruksi – Dari 35 lokasi yang akan dikembangkan, PLN telah menandatangani kontrak EPC untuk 32 lokasi, sementara untuk 3 lokasi lainnya di luar jawa masih dalam proses pembuatan Nota Kesepakatan dan masih dalam proses tender. Secara ke-seluruhan, beberapa proyek konstruksi (dari total 10.000 MW) telah berjalan sesuai rencana, sementara beberapa lainnya masih menunggu kesiapan pendanaan. Di-harapkan pada akhir tahun 2009 unit pembangkit SPP Rembang (2x315 MW), SPP Indramayu (2x330 MW) dan SPP Labuan (2x315 MW) akan disinkronisasikan ter-hadap Sistem jawa-Bali.

reducing coal-based oil fuel consumption by Rp 25 to 30 trillion per financial year, the Government mandated PT PLN (PERSERO) through Presidential Regulation No.71 Year 2006 to construct coal fired power plants (non-oil fuel power plant). The acceleration program or commonly referred as the 10,000 MW Fast Track Program comprises of 35 locations in total, consisting of 10 locations in Java with a total capacity of 7,520 MW and 25 locations outside of Java with total capacity 2,045 MW.

Project Funding - The source of the power plants’ financing compositon of the Fast Track Program comprises of 15% from Global Bonds’ issuance in year 2006 and 2007 each of which accounted for USD 1 billion and the other 85% is from local and foreign bank loans totaling to USD 4.9 bil-lion and Rp 19.2 trillion respectively. Total funding for the accelerated program is USD 6,9 billion and Rp 19.2 trillion.

The funding status in USD portion definetly amounts to USD 3.2 billion, while the fund in progress amounts to USD 0.76 billion and the remaining USD 0.86 billion is not yet decided. In Rupiah portion, the fixed funding status amounts to Rp 17.1 trillion, funding in progress is Rp 2.059 billion and the remaining Rp 2.13 trillion is not yet decided.

Most of the financing sources for the transmission and main relay station projects, which relate to the 10,000 MW Fast Track Projects, are acquired partly from the Government budget, local bonds, local banks and international banks financing.

Construction in progress - Out of 35 locations to be developed, PT PLN (PERSERO) has signed EPC contracts for 32 locations, whereas for the other 3 outside Java locations are still in the Letter of Intent stage and bidding process. Overall, some of the constructions (out of the 10.000 MW projects) have run as scheduled, while some others are awaiting the funding availability. It is expected that by the end of 2009 the generator unit of Rembang SPP (2x315 MW), Indramayu SPP (2x330 MW) and Labuan SPP (2x315 MW) will be synchronized to the Java-Bali System.




No. Lokasi/LocationKapasitasCapacity

Kontraktor/Contractor

1 PLTU / Steam Power Plant 2 Banten - Labuan 2 x 300 MW Kons. Chengda + Truba jurong

2 PLTU / Steam Power Plant 1 jateng - Rembang 2 x 315 MW Kons. Zelan + Tronoh + Priamanara

3 PLTU / Steam Power Plant 1 jabar – Indramayu 3 x 330 MW Kons. Sinomash + CNEEC + PT Penta Adi Samudra

4 PLTU / Steam Power Plant 2 jatim – Paiton 1 x 660 MW Kons. Harbin Power Engineering + Mitra Selaras Hutama Energi

5 PLTU / Steam Power Plant 1 Banten – Surabaya 1 x 625 MW Kons. CNTIC + Rekayasa Industri

6 PLTU / Steam Power Plant 1 jatim – Pacitan 2 x 315 MW Kons. Dongfang Electric + Dalle Energy

7 PLTU / Steam Power Plant 2 jabar – Pelabuhan Ratu 3 x 350 MW Kons. Shanghai Electric + Maxima Infrastruktur

8 PLTU / Steam Power Plant 3 Banten – Teluk Naga 3 x 315 MW Kons. Dongfang Electric + Dalle Energy

9 PLTU / Steam Power Plant 3 jatim – T.j. Awar-awar 2 x 350 MW Kons. Sinomash + CNEEC + PT Penta Adi Samudra

10 PLTU / Steam Power Plant 2 jateng – Adipala 1 x 600 MWKons. CNTIC + Shanghai Electric Group Comp, Ltd + PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi + Bairagraha Sentranusa

11 PLTU / Steam Power Plant Sumut- Pangkalan Susu 2 x 220 MWKons. Guangdong Power Eng. Corp. + PT Nincec Multi Dimensi + PT Bagus Karya

12 PLTU / Steam Power Plant Kepri – Tj. Bale Karimun 2 x 7 MW Kons. Shangdong Machinary Import/Export Corp. + PT Rekadaya Electrika

13 PLTU / Steam Power Plant NAD – Meulaboh 2 x 110 MW Synohydro Corporation, Ltd.

14 PLTU / Steam Power Plant 1 Riau – Bengkalis 2 x 10 MWKons. PT Modaco Enersys + PT Kelsri + PT Angkasa Buana Cipta + Guan-dong Machinery I & E Co. Ltd.

15 PLTU / Steam Power Plant 2 Riau – Selat Panjang 2 x 7 MW PT Boustead Maxitherm Industries

16 PLTU / Steam Power Plant 2 Kalbar – Bengkayang 2 x 27,5 MWKons. PT Indo Fuji Energi + Guandong Machinery I & E Co. Ltd + PT Persada Inti Energi + PT Advance Technology Indonesia

17 PLTU / Steam Power Plant Kalsel – Asam-asam 2 x 65 MWKons. PT Wijaya Karya (Persero) + Chengda Engineering Coorporation of China

18 PLTU / Steam Power Plant 1 Kalteng – Pulang Pisau 2 x 60 MWKons. China National Heavy Machinery, Corp + PT Shangdong Electric Power Construction + PT Mega Power Mandiri

19 PLTU / Steam Power Plant Sumbar – Teluk Sirih 2 x 112 MW Kons. CNTIC + Rekayasa Industri

20 PLTU / Steam Power Plant Lampung – Tarahan Baru 2 x 100 MW Kons. PT Adi Karya (Persero) + jiangxi Electrical Power Design Institute

21 PLTU / Steam Power Plant 3 Babel – Belitung 2 x 30 MWKons. PT Truba Alam Manunggal Engineering + China Shanghai (Group) Corporation for Foreign Economic & Technological Coorporation

22 PLTU / Steam Power Plant 4 Babel – Belitung 2 x 16,5 MW Kons. PT Poeser Indonesia + Shangdong Machinery & Equip I/E Group Corp

23 PLTU / Steam Power Plant Gorontalo 2 x 25 MW PT Meta Epsi

24 PLTU / Steam Power Plant 2 Sulut - Amurang 2 x 25 MW PT Wijaya Karya (Persero)

25 PLTU / Steam Power Plant Sulteng - Kendari 2 x 10 MW Kons. Shangdong Machinary Import/Export Corp + Rekadaya Electrika

26 PLTU / Steam Power Plant Sulsel - Bamu 2 x 50 MW Kons. Hubei Hongyuan Engineering Co. Ltd. + PT Bagus Karya

27 PLTU / Steam Power Plant 1 NTB - Bima 2 x 10 MWKons. PT Modaco Enersys + PT Kelsri + PT Angkasa Buana Cipta + Guan-dong Machinery I&E Co. Ltd.

28 PLTU / Steam Power Plant 2 NTB - Lombok 2 x 25 MW PT Barata Indonesia (Persero)

29 PLTU / Steam Power Plant 1 NTT - Ende 2 x 7 MW Kons. Shangdong Machinary Import/Export Corp. + Rekadaya Electrika

30 PLTU / Steam Power Plant 2 NTT - Kupang 2 x 16,5 MW Kons. PT Poeser Indonesia + Shandong Machinery & Equip I/E Group Corp.

31 PLTU / Steam Power Plant Maluku Utara - Tidore 2 x 7 MW Kons. Shandong Machinary I&E Corp. + PT Rekadaya Electrika

32 PLTU / Steam Power Plant 2 Papua - jayapura 2 x 10 MW Kons. PT Modern Widya Technical + PT Boustead Maxitherm Industries


KAPITALISASIDalam mengembangkan kemampuan usahanya, Perusahaan telah berupaya meningkatkan sarana penyediaan tenaga listrik dengan pendanaan dari berbagai sumber. Sejak tahun 1992 Perusahaan telah memanfaatkan pendanaan dari Pasar Modal dengan menerbitkan obligasi. Sampai akhir tahun 2008 Perusahaan telah melakukan penawaran umum obligasi lokal sebanyak 9 (sembilan) kali dan 1 (satu) kali dengan total emisi sebesar Rp 11.600.130.000.000 dan penawaran umum obligasi internasional sebanyak 2 (dua) kali dengan total emisi sebesar USD 2.000.000.000.

CAPITALIZATIONIn developing the corporate ability the Corporate has strived to improve the Corporate electricity supply infrastructures with various sources of funding. Since year 1992, the Corporate has utlized the Capital Market funding through bonds’ issuance. Up to end of 2008, the Corporate has conducted local bonds’ public offerings for 9 (nine) times and one (1) time after 2008 calendar year with total issuance cost amounted to Rp 11,600,130,000,000 and international bonds’ public offerings for 2 (two) times with total issuance cost amounted to USD 2,000,000,000.


Obligasi Lokal PLN | Local PLN Bonds

Nama ObligasiName of Bonds

Tanggal PencatatanListing Date

BungaInterest

Jumlah Obligasi (Rp 000)Value of Bond (Rp 000)

Jatuh TempoMaturity Date

Obligasi PLN VII Tahun 2004/PLN VII Year 2004 Bonds

12 November 2004November 12, 2004

TetapFixed 1.500.000.000 11 November 2014

November 11, 2014

Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A/PLN VII Year 2004 Bonds

22 juni 2006June 22, 2006

TetapFixed 1.355.100.000 21 juni 2016

June 21, 2016

Obligasi PLN VIIITahun 2006 Seri B/PLN VII Year 2004 Bonds

22 juni 2006June 22, 2006

TetapFixed 865.000.000 21 juni 2021

June 21, 2021

Obligasi Syariah Ijarah I Tahun 2006/PLN VII Year 2004 Bonds

22 juni 2006June 22, 2006

TetapFixed 200.000.000 21 juni 2016

June 21, 2016

Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri A/PLN VII Year 2004 Bonds

11 juli 2007July 11, 2007

TetapFixed 1.500.000.000 10 juli 2017

July 10, 2017

Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B/PLN VII Year 2004 Bonds

11 juli 2007July 11, 2007

TetapFixed 1.200.000.000 10 juli 2022

July 10, 2022

Obligasi Syariah Ijarah II Tahun 2007/PLN VII Year 2004 Bonds

11 juli 2007July 11, 2007

TetapFixed 300.000.000 10 juli 2017

July 10, 2017

Obligasi Internasional PLN | International PLN Bonds

Nama ObligasiName of Bonds

Tanggal PencatatanListing Date

BungaInterest

Jumlah Obligasi (US$ 000)

Quantity of Bond (US$ 000)

Jatuh TempoMaturity Date

Obligasi Internasional PLN Tahun 2006 Seri A/ PLN International Bond of 2006, A Series

18 Oktober 2006 October 18, 2006

TetapFixed 450,000


Obligasi Internasional PLN Tahun 2006 Seri B/ PLN International Bond of 2006, B Series


TetapFixed 550,000


Obligasi Internasional PLN Tahun 2006 Seri A/ PLN International Bond of 2006, A Series

29 juni 2007 June 29, 2007

TetapFixed 500,000

28 juni 2017 June 28, 2017

Obligasi Internasional PLN Tahun 2006 Seri B/ PLN International Bond of 2006, B Series

29 juni 2007 June 29, 2007

TetapFixed 500,000

28 juni 2037 June 28, 2037


Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi lokal PLN I sampai dengan PLN VII serta obligasi internasional I dan II telah digunakan untuk ekspansi usaha, sedangkan dana hasil penawaran umum obligasi lokal PLN VIII dan IX telah digunakan untuk modal kerja. Realisasi penggunaan dana dari Obligasi PT PLN (Persero) tampak dalam tabel dibawah ini :

All funds acquired from the PLN I to PLN VII local bonds’ public offerings as well as from international bonds I and II have been used for business expansion, while the funds acquired from PLN VIII and PLN IX local bonds’ public offerings have been used for working capital. Fund realization of PT PLN (Persero) bonds is shown in the following table :


Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Internasional PLN | Fund Realization of PLN International Bonds

Jenis ObligasiTypes of Bonds

Hasil Penawaran UmumPublic Offering Results

Biaya PenawaranOffering Fees

Hasil BersihNet Gain

Proyek Projects

JumlahTotal

Obligasi International PLN I tahun 2006PLN I International Bonds year 2006

1.000.000 13.200 988.565

Program Percepatan 10.000 MW PLTU Berbahan bakar batubaraFast Track Program 10.000 MW for CSFPPs

988.565

Obligasi International PLN II tahun 2007PLN II International Bonds year 2007

1.000.000 13.379 991.587

Program Percepatan 10.000 MW PLTU Berbahan bakar batubaraFast Track Program 10.000 MW for CSFPPs

991.587

Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Lokal PLN | Fund Realization of PLN Local Bonds

Jenis ObligasiTypes of Bonds

Hasil Penawaran UmumPublic Offering Results

Biaya PenawaranOffering Fee

Hasil BersihNet Gain

ProyekProjects

JumlahTotal

PLN VII tahun 2004PLN VII year 2004

1.500.000 9.896 1.490.104Refinancing PLTG Muara Tawar

1.490.104

PLN VIII tahun 2006PLN VIII year 2006

2.200.100 11.914 2.188.186Modal KerjaWorking Capital

2.188.186

Syariah Ijarah PLN I tahun 2006Syariah Ijarah PLN I year 2006

200.000 1.071 198.929Modal KerjaWorking Capital

198.929

PLN IX tahun 2007PLN IX year 2007

2.700.000 3.791 2.696.209Modal KerjaWorking Capital

2.696.209

Sukuk Ijarah PLN II tahun 2007Sukuk Ijarah PLN IIyear 2007

300.000 421 299.579Modal KerjaWorking Capital

299.579


ANAK PERUSAHAANBerikut ini adalah data finansial Anak Perusahaan pada tahun 2008.

PROSPEK USAHAPertumbuhan konsumsi listrik yang tumbuh pesat mem-butuhkan tambahan pembangkit sekitar 3.000 MW setiap tahunnya. Hal ini mendorong PLN membuat keputusan cepat untuk membangun infrastruktur sistem kelistrikan mulai dari pusat pembangkit, jaringan transmisi dan distribusinya dengan jadwal yang lebih singkat. Berdasarkan kebutuhan tersebut PLN me-rencanakan pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik untuk lima tahun ke depan dengan menyediakan 60% dari kebutuhan nasional dan sisanya disediakan melalui partisipasi pihak swasta. Di samping pem-bangunan pusat pembangkit, PLN masih memerlukan investasi untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi. Diperkirakan dalam 5 tahun mendatang PLN membutuhkan dana investasi sebesar 16 milyar Dollar AS. Dalam rangka pengadaan pembangunan infrastruktur sistem kelistrikan ini, PLN telah menerbitkan obligasi internasional maupun obligasi nasional serta Sukuk Ijarah pada tahun 2006 dan tahun 2007. Selain sumber-sumber dana tersebut di atas, pembiayaan investasi juga dilakukan melalui kredit ekspor dan pinjaman komersial perbankan.

Untuk memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik di masa depan, perusahaan akan melakukan investasi tambahan dengan memanfaatkan dukungan pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003.

PEMASARANKinerja pemasaran PLN pada tahun 2008 menunjukkan pencapaian penjualan sebesar 129,02 TWh atau

SUBSIDIARIESInformation on the Subsidiaries’ financial data for the year 2008 is shown in the following table.

BUSINESS PROSPECTThe rapid growth of electricity consumption requires an additional power of 3,000 MW every year. This triggered PT PLN (Persero) in making a prompt decision for electricity infrastructure system starting from central generator, transmission lines and distribution in a shorter time period. Based on that, PT PLN (Persero) is planning to further develop power plants’ projects for the next five years period by supplying 60% of the nation’s demand while the rest is being supplied through private sector participation. It is estimated that in the next 5 (five) years, PT PLN (Persero) will need investment fund of USD 16 billion. In line with the supply of electricity system infrastructure development, PT PLN (Persero) has issued international and local bonds as well as Sukuk Ijarah in years 2006 and 2007. Besides the above funding sources, the investment funding has also been made through export credits and bank commercial loan.

In meeting a growing demand of future electricity, the corporate wil carry out further investment by maximizing the government’s support through Regulations No.19 Year 2003.

MARKETINGPT PLN (Persero) marketing performance in year 2008 achieved sales performance that reached 129.02 TWh or


Uraian/Description PT IP PT PJB PT ICON+PT PLN Batam

PT PLN Tarakan

PT PLN E

Neraca / Balance Sheet

Aktiva/Assets 56.379.944 40.204.136 797.689 1.771.969 220.645 91.770

Ekuitas/Equity 44.089.669 34.686.968 548.633 385.764 70.053 64.507

Kewajiban/Liabilities 12.290.275 5.517.168 249.056 1.386.205 150.592 27.263

Laba/Rugi/Profit/Loss

Pendapatan Usaha/Operating Income 43.318.596 29.731.372 494.271 1.194.832 128.476 115.988

Beban Usaha/Operating Expenses 41.864.913 29.030.105 263.757 1.295.207 150.192 87.799

Laba/Rugi Operasi/ Operating Profit/Loss

1.453.683 701.267 230.514 (100.375) (21.715) 28.188

Laba/Rugi Bersih/Nett Profit/Loss 971.452 712.048 164.627 (251.198) (32.116) 20.957


meningkat 6,41% dibanding tahun dan jumlah pelanggan sebanyak 38.844.086 pelanggan meningkat 4,05% dibanding tahun 2007.

Pemasaran dilakukan secara aktif dan selektif dengan tetap mempertahankan mutu, keandalan dan efisiensi melalui program-program sebagai berikut :1. Program penekanan beban puncak (peak load)

dengan cara:• Untuk daerah-daerah yang daya mampu pem-

bangkitnya masih kritis, maka permintaan sambungan baru bagi pelanggan tarif industri dapat diberikan dengan catatan tidak meng-gunakan listrik pada waktu beban puncak (WBP).

• Melakukan kampanye pengurangan beban listrik pada waktu beban puncak.• Melaksanakan promosi yang lebih intensif untuk menyukseskan pemotongan atau

pergeseran beban pada waktu beban puncak untuk pelanggan industri melalui pemberian kompensasi.

• Mengupayakan pemberian intensif kepada konsumen industri untuk pemakaian listrik pada pukul 04.00-08.00.

2. Dalam rangka pengamanan penjualan listrik kepada pelanggan tegangan tinggi (TT) dan tegangan menengah (TM), maka seluruh pelanggan TT dan TM diupayakan menggunakan

automatic meter reading (AMR).3. jika dalam hal teknis memungkinkan, unit- unit akan melaksanakan peningkatan produksi pemasaran melalui kualitas dan keandalan dengan harga di atas harga yang berlaku. Untuk

mengurangi jumlah sambungan liar, unit-unit akan membuat program penertiban sambungan listrik.

KEBIJAKAN PERUSAHAANBidang Pembangkitan dan Energi Primer• Peningkatan kapasitas pembangkitan dengan prioritas pengembangan pembangkit non BBM.• Penggunaan batubara kalori rendah (low rank coal)

untuk pembangkit batubara dan pengembangan pembangkit mulut tambang.

• Peningkatan keandalan sistem dan kualitas pemeliharaan pembangkit melalui time–based

maintenance dan condition-based (predictive) maintenance serta penerapan realibility-center

maintenance.

increased by 6.41% compared to year 2007 and total number of customers 38,844,086 customers or increased by 4.05% compared to year 2007.

Effective and selective marketing initiatives by pertaining the good service quality, the benefits and efficiencies through the following programs:1. The peak load stress program is conducted through:

• For regions having power plant with limited capacity, the request for new connection for industrial segment can be served on condition that

it does not operate during the peak load hours.

• To conduct campaigns on the reduced uses of electricity during the peak load.

• To conduct more intensive promotion to introduce successful cut or shift during the

peak load hours for industrial segment through compensation.

• To offer incentives to industrial consumers with regard to the uses of electricity from 04:00- 08:00.

2. In order to safeguard power selling to customers with

high and middle tension, all customers under both categories are advised to apply automatic meter readers.

3. If technically possible, the units shall conduct increased marketing production through quality and reliability

by charging above the prevailing prices. To reduce illegal connection, the units will introduce stern measures to illegal users.

CORPORATE POLICIESPower Plants and Primary Energy Division• Increasing electrical generator capacity with a priority

in non-fuel generating plants development.• Use of low rank coal for coal generating power plant

and development of opening pit generating power plant.

• Improvement of system reliability and quality of generator maintenance through time–based maintenance and condition-based (predictive) maintenance as well as the implementation of realibility-center maintenance.



• Pemanfaatan suku cadang Original Equipment Manufacture (OEM) maupun non-OEM terpilih.• Pengupayaan secara optimal ketersediaan energi primer melalui tambang batubara, lapangan Geothermal dan LNG terminal.• Pembelian excess power yang memenuhi keekonomian dan pengembangan distributed generators untuk menekan investasi sarana kelistrikan.• Pengupayaan proxy reserve margin (non-BBM) relatif besar untuk menghadapi risiko keterlambatan listrik swasta.• Penyediaan tanah lokasi pembangkit oleh PT PLN

(Persero) setidak-tidaknya empat tahun sebelum Commercial Operation Date (COD).

• Optimalisasi penggunaan energi terbarukan.• Pelaksanaan program retirement pembangkit yang

sudah sangat tidak efisien dan mengalami derating yang signifikan.

• Peningkatan efisiensi pembangkitan melalui upaya perbaikan tara kalor dan penekanan derating pem-bangkit.

• Pengupayaan minimalisasi dampak lingkungan operasi pembangkitan.• Pemanfaatan potensi energi setempat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah, swasta, koperasi dan lembaga swadaya masyarakat untuk

penyediaan listrik bagi komunitas/masyarakat yang sulit terjangkau oleh jaringan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

Bidang Transmisi dan Distribusi• Intensifikasi upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan secara terus menerus (continous improvement). • Pengelolaan aset sistem jaringan tenaga listrik yang

meliputi perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan dilakukan dengan praktek-praktek terbaik-best practice.

• Penggunaan tegangan 66 kV untuk jaringan distribusi.• Kerjasama dengan pihak yang memiliki ROW, antara lain kereta api dan jalan tol.• Pemanfaatan lahan dan bangunan GIS untuk kantor dan kegiatan komersial lainnya.• Penerapan teknologi otomasi dalam operasi transmisi dan distribusi tenaga listrik misalnya Gardu Induk Tanpa Orang (GITO).• Pemanfaatan SCADA untuk manajemen operasi

sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik.• Pembangunan jaringan distribusi menggunakan

• Utilization of spare-parts of Original Equipment Manufacture (OEM) and selected non-OEM.• Optimal efforts for primary energy availability through

coal mining, geothermal division and LNG terminal.

• Purchase of excess power fulfilling the economic purposes and development of distributed generators

to suppress investment of electricity means.

• Optimal efforts for proxy reserve margin (non-BBM) relatively huge to deal with private electricity delay risk.

• Land for generator location is provided by PT PLN (Persero) at least 4 years before Commercial Operation

Date (COD).• Optimization of the use of renewable energies.• Implementation of generator retirement program

which is really not efficient and having significant derating.• Improvement of generating power efficiency through

an effort of calorie tare improvement and suppressing the derating generator.

• Optimize efforts for minimizing the environmental impact caused by the power plants’ operation.• Utilization of local energy potency in collaboration with District Government, private, cooperation and society self-supporting institution to provide

electricity power for communities/societies who are difficult to reach by networks, as one of the efforts to increase electrification ratio.

Transmission and Distribution Division• Intensification of increasing continuous management

quality (continuous improvement) efforts.

• Asset management in electrical power network system covering planning, construction, operation and maintenance conducted accordingly with best practices standards.• The use of 66 kV voltage for distribution network.

• Cooperation with parties having ROW, such as trains and highways.

• Land and building use of GIS for offices and other commercial activities.• Automatic technology implementation in transmission operation and electricity power distribution, such as Non-Person Relay Station (GITO).• Usage of SCADA for transmission system operation

management and electricity power distribution.• Distribution network construction using ground cables



kabel tanah dan menerapkan system spindle untuk kota-kota besar.

• Penerapan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) untuk pekerjaan perbaikan, predictive maintenance, penyambungan baru dan penambahan daya untuk memperbaiki SAIDI dan

SAIFI. • Kerjasama dengan Pemda untuk pembangunan jaringan dalam rangka elektrifikasi pedesaan.• Penyediaan tanah lokasi gardu induk oleh PT PLN

(Persero) setidak-tidaknya 3 (tiga) tahun sebelum Commercial Operation Date (COD).

• Pembangunan interkoneksi antarwilayah untuk meningkatkan sekuritas, fleksibilitas dan keekonomian.• Pengarahan Pusat Kontrol Automatic Meter Reading

(AMR) yang dapat memanfaatkan fitur-fitur AMR terpasang.

• Pengupayaan minimalisasi dampak lingkungan pembangunan dan pengoperasian jaringan transmisi dan distribusi.• Perluasan grid untuk memasok daerah terisolasi

dengan beban diatas 5 MW dan jarak < 100 km.• Modernisasi pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan jaringan untuk meminimalisasi dampak sosial pembangunan jaringan.• Penerapan standar perencanaan dan konstruksi

jaringan secara konsisten dalam upaya menekan susut teknis dan peningkatan kualitas layanan.

• Pengembangan jaringan untuk mendukung elektrifikasi transportasi nasional.• Penerapan sistem pemeliharaan predictive maintenance/condition-based maintenance untuk

efisiensi dan keandalan jaringan.

Bidang Niaga dan Layanan Pelanggan• Peningkatan ketertiban administrasi dan data

pelanggan.• Pengendalian pertumbuhan penjualan tenaga listrik (kWh) dengan melakukan penambahan pelanggan berbasis intensifikasi jaringan. Ekstensifikasi jaringan dilakukan dengan mengacu

pada Masterplan. • Pengarahan pembangunan dan pengembangan sistem SCADA distribusi terutama untuk memperbaiki SAIDI.• Peningkatan layanan sambungan baru dengan mekanisme niaga reguler untuk semua golongan

tarif sepanjang sistem kelistrikan masih mampu.• Pengendalian pertumbuhan beban puncak dan

memperbaiki load factor dengan penerapan

and spindle system implementation for big cities.

• Implementation of Work in Voltage Condition (PDKB) for repair work, predictive maintenance, new installation and additional power to improve SAIDI

and SAIFI.

• Cooperating with the District Government for network construction in the efforts of village electrification.

• Land provision for main relay station location by PT PLN (PERSERO), at least 3 (three) years before Commercial Operation Date (COD).• Development of interconnection among territories in

order to increase security, flexibility and economy.

• Direct the Control Center of Automatic Meter Reading (AMR) that can utilize the installed AMR features.

• Optimizing efforts for minimizing environmental impact caused by constructions and transmission and

distribution network operations.• Extension of grid to supply isolated areas with more

than 5 MW load and within less than 100 km distance.• Modernization of construction implementation and

network maintenance to minimize social impact of network constructions.

• Consistent Implementation of standard planning and network construction in the effort to suppress

technical losses and improve service quality.• Network development to support national transportation electrification.• Implementation of maintenance system - predictive

maintenance/condition-based maintenance - for efficiency and network reliability purpose.

Commercial and Customer Service Division • Improvement of proper administrative and customer

data.• Controlling electrical power sales growth (kWh) by adding network-intensification-based customers.

Network extensification/reduction can be conducted in conforming with Masterplan guidance.

• Direct the development and extension of SCADA system distribution, especially to improve SAIDI.

• Improvement of new installation services with regular commercial mechanism for all tariffs’ categories, as long as within the electricity system capacity.

• Controlling peak load growth and improving load factor through Demand Side Management (DSM)



Demand Side Management (DSM) dan produk pemasaran 2005 dan 2006 yang telah berhasil.

Optimalisasi kampanye konservasi energi.

Bidang Keuangan• Pemberlakuan tarif regional.• Pendanaan sendiri untuk investasi skala kecil.• Optimalisasi lindung nilai (hedging) yang bersifat

cost-efficient terhadap risiko nilai tukar dan suku bunga.

• Pendanaan investasi barang impor dengan pinjaman luar negeri dan investasi local content

yang tinggi dengan pendanaan sendiri dan/atau pinjaman dalam negeri.

• Persiapan kondisi keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk menggali dana dari pasar modal dan pasar uang.

• Partisipasi Pemda dalam pendanaan elektrifikasi dan dalam menurunkan BPP regional.

• Pengupayaaan optimalisasi dan efisiensi pajak.• Perhitungan dampak rencana kegiatan operasi dan

investasi terhadap kondisi keuangan perusahaan di masa datang melalui pengujian Proyeksi Keuangan berdasarkan model yang akuntabel.

• Penerapan konsep kepemilikan aset terpusat dengan pembebanan antara pusat dan unit yang

mendukung efisiensi.• Penerapan On-line Payment Point untuk Revenue

Protection dan mendukung ERP.• Manajemen kas terpusat.

Bidang SDM dan Organisasi• Desentralisasi kewenangan operasional dan sentralisasi kebijakan yang bersifat strategis.• Optimalisasi struktur organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif dan adaptif terhadap tuntutan bisnis.• Sistem SDM yang mendorong peningkatan kompetensi SDM dan kinerja korporat.• Penyusunan job description tiap jabatan secara jelas dan aturan baku lainnya tentang penggunaan tenaga outsourcing.• Pengembangan SDM dan pemimpin yang profesional berlandaskan tata nilai perusahaan.• Penyusunan komposisi bidang keahlian, tingkat keahlian yang ideal dengan memerhatikan kenaikan jumlah pelanggan tiap unit agar tercapai

Visi 75-100.• Hubungan industrial yang mendukung pencapaian

sasaran perusahaan.

•

implementation and successful product marketing benchmark from year 2005 and 2006.

• Optimization of energy conservation campaign.

Finance Division• Applying regional tariff.• Self-funding for small scale investment.• Optimization of cost-efficient hedging toward exchange rate and interest rate risks.

• Funding the investment of imported goods through foreign loans and high local content investment through self-funding and/or foreign loans.

• Preparation of the Corporate’s and its Subsidiaries’ financial condition in obtaining funds from the capital

and money markets.• Participation of the District Government in funding

electrification and decreasing regional BPP.• The efforts of optimization and tax efficiency.• Calculation of impact on operational activity plan and investments toward the Corporate’s future financial condition by examining Financial Projection

accordingly to an accountable model. • Implementation of centralized asset ownership with

expense allocation spread between the central and associating units that support the efficiency initiative.• Implementation of On-line Payment Point for Revenue

Protection as well as supporting ERP.• Centralized cash management.

Human Resources and Organization Division• Decentralization of operational authority and strategic centralized policies.• Optimization of organization structure to create effective and adaptive organization toward business

demand.• HR system that supports the improvement of HR competences and corporate performance.• Composing a clear job description for each position

and other standard regulations concerning the use of outsourcing workforces.

• Development of HR and professional leaders based on the Corporate core values.

• Making composition of expertise divisions and ideal expertise level by considering the increasing number of customers per unit as to achieve the ‘75-100 Vision’.

• Industrial relationship that supports the Corporate target achievement.



• Sistem pembelajaran yang mendukung manajemen SDM berbasis kompetensi dengan memanfaatkan TI.

Rasionalisasi biaya kesehatan.

Bidang Korporat• Investasi yang berdasarkan skala prioritas terutama bagi proyek-proyek yang berdampak

terhadap peningkatan efisiensi, antara lain untuk mengurangi kebutuhan BBM.

• Pelaksanaan manajemen aset agar pemanfaatan-nya dapat dimonitor dengan baik dan optimal.

• Penetapan ketentuan mengenai lingkungan dan program Pengembangan Komunitas serta keselamatan ketenagalistrikan pada seluruh instalasi.• Optimalisasi perbaikan citra perusahaan dalam

membangun corporate brand Perusahaan.• Komunikasi yang harmonis dengan pemangku kepentingan perusahaan.• Penerapan program teknologi informasi guna mendukung layanan pelanggan serta layanan korporat berkelas dunia (Industrial Best Practice/

IBP).• Penerapan e-procurement.• Optimalisasi upaya mitigasi risiko dominan perusahaan.• Peningkatan internalisasi tata nilai (budaya) perusahaan dan code of conduct.• Peningkatan implementasi Good Corporate Governance secara menyeluruh.• Pengembangan sistem manajemen kinerja dengan

menggunakan balanced scorecard.

RISIKO KORPORATDalam menjalankan usahanya, PLN tidak terlepas dari risiko yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha perseroan. Risiko-risiko utama yang dihadapi perseroan mencakup:

A. Risiko Terhadap Pencapaian Kesehatan KeuanganRisiko Dampak Fluktuasi Nilai Tukar Valuta Asing

Seluruh pendapatan Perseroan diterima dalam mata uang Rupiah, sementara biaya operasional,

antara lain : pembelian energi listrik dari pembangkit swasta, pembelian gas alam, bahan bakar minyak, uap panas bumi, pemeliharaan dan kegiatan investasi dalam bentuk mata uang

asing, maka fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan perusahaan.

•

1.

• Learning system that supports competence-based HR Management through Information and Technology (IT) utilization.

• Rationalization of health cost.

Corporate Division• Priority-based investment, mainly for projects having

impact on efficiency improvement, such as in reducing fuel need.

• Implementation of asset management so that its usage can be monitored well and in optimal manner• Determination of requirements on environment and Community Development Program as well as electricity safety in all installations.

• Optimization of Corporate image improvement in building its corporate brand.

• Harmonious communication with the Corporate Stakeholders.

• Implementation of information technology program in order to reinforce a world-class customer service and corporate service (industrial best practice/IBP).

• Implementation of e-procurement.• Optimization of the Corporate dominant risk mitigation efforts.• Improvement of Corporate values (cultures) and code

of conducts internalization.• Implementation of Good Corporate Governance at all

levels.• Development of performance management system

through balanced scorecard.

CORPORATE RISKSIn exercising its business, PT PLN (Persero) is not immune from risks potential to affect company’s revenues. The major risks faced by the company includes:

A. Risks on the Financial Health Achievements 1. Risks on the Fluctuated Impacts on Exchange Rate

All receivables are in Indonesian rupiah, whereas operational costs, such as the purchase of power from private plants, the purchase of natural gas, fuel, geothermal steam, maintenance and investment activities are all in foreign currency. In this respect, the fluctuation of rupiah values will largely determine the company’s financial health.



2. Risiko Dampak Fluktuasi Suku Bunga Pinjaman Suku bunga pinjaman yang digunakan dalam beberapa pinjaman menggunakan metode suku bunga mengambang, dimana besaran-

nya disesuaikan dengan kondisi pasar uang atau makro ekonomi. Dengan memperhitungkan beban

pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun 2008 sebesar Rp 4.345 milyar atau sebesar

3,25 % dari total ekuitas, maka fluktuasi suku bunga cukup mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan.

3. Risiko Dampak Fluktuasi Harga Energi Primer Ketersediaan energi primer seperti bahan bakar minyak, batubara dan gas alam merupakan hal strategis bagi kelanjutan lebih dari 76,10 % kapasitas pembangkit yang dimiliki oleh perusahaan. Hingga saat ini masih terdapat persoalan sehubungan dengan ketersediaan energi primer terutama pada faktor harga, yaitu :

• BBM, pemerintah secara bertahap akan mengurangi subsidi BBM dan perusahaan harus membeli BBM sesuai harga pasar. Harga

BBM, jika mengikuti harga pasar cenderung berfluktuasi yang disebabkan oleh dinamika pasar dunia. Di sisi lain kontrak pengadaan BBM dengan pemasok didenominasi dalam mata uang rupiah, tetapi acuan harga yang dipakai dalam denominasi USD. Dengan demikian fluktuasi kurs mata uang rupiah terhadap USD juga berdampak pada harga pembelian BBM.

• Batubara, harga batubara juga berfluktuasi mengikuti pergerakan harga pasar dunia.

Kontrak pengadaan batubara adalah kontrak jangka panjang dengan volume yang tetap, tetapi harga pembelian dimungkinkan berfluktuasi yang diatur dalam kontrak pembelian.• Gas Alam, kontrak pembelian gas alam di-

lakukan secara jangka panjang dengan batasan nilai tertentu pada kurun waktu tertentu dan pada periode berikutnya dilakukan negosiasi untuk harga baru. Mekanisme ini

memungkinkan adanya fluktuasi harga dalam masa kontrak pembelian. Pada pembelian gas alam juga dikaitkan dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD dan juga fluktuasi

harga pasar dunia.

2. Risks on Fluctuated Impacts of Loan Interest Rate The loan interest rate applied for a number of loans is the floating interest rate, the rate of which is adjusted to capital market or macro economic conditions. By calculating the long term costs due in 2008 amounting to Rp 4.345 billion or 3.25% of total equity, the fluctuation of interest rate will reasonably affect the company’s financial health.

3. Risks on Fluctuated Risks of Primary Energy Price.The supply of primary energy resources such as fuel, coal and natural gas is particularly strategic for the sustainability of more than 76.10% of power plants owned by the company. Currently, there are still problems related to the supply of primary energy especially related to price, namely:

• Fuel, the government will gradually reduce fuel subsidy and the company has to buy fuel

by market price. The price of fuel which sticks to the market will tend to fluctuate due to the dynamics of global price. On the other hand,

the supply of fuel from suppliers is made under rupiah but price is referenced under the US dollar. Therefore, fluctuation of currency in rupiah to US

dollar also affects the purchase of fuel.

• Coal, the price of coal also fluctuates following the movement of global price. The contract of coal supply is a long term one under the fixed volume, the purchasing price of which is subject to

fluctuation regulated in the purchasing contract.

• Natural gas, the purchasing contract of natural gas is conducted in the long-term agreement, under special value limitation and time and in the

next period, it will be negotiated under the special price. For the purchase of natural gas, it is also connected to the fluctuation of rupiah to the US dollar, but it also fluctuates in the global market.



Mitigasi:• Melakukan mekanisme lindung nilai (hedging) dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi dan kemampuan perusahaan termasuk menyiapkan mekanisme proses pengambilan keputusan untuk melakukan hedging pada perusahaan. Penyiapan mekanisme proses pengambilan keputusan

penting untuk dilakukan mengingat miti-gasi risiko dengan melakukan hedging meng-hasilkan secondary risks antara lain potensi

kehilangan secara finansial yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian pada perusahaan. Mengingat kepemilikan saham Perseroan adalah 100% milik Negara, maka kerugian tersebut berpotensi untuk di- kategorikan sebagai tindakan merugikan keuangan negara walaupun kepemilikan saham negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

• Untuk fluktuasi harga energi primer dalam kaitannya terhadap kepastian ketersediaan energi primer untuk pembangkit-pembangkit milik PT PLN (Persero) diperlukan juga upaya untuk mendorong Pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten agar menyiapkan regulasi yang mendukung penggunaan energi primer pada pasar domestik terutama untuk kepentingan pembangkitan tenaga listrik. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat listrik sudah menjadi faktor penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga ketidakpastian ketersediaan energi primer akan memicu kenaikan harga energi primer yang berujung pada meningkatnya biaya

pokok produksi penyediaan (BPP) tenaga listrik dan jika pun tidak dilakukan perbaikan tarif

listrik, selisih biaya tersebut akan menjadi beban Negara berupa subsidi listrik.

4. Risiko Dampak Proses Pencairan Pinjaman Dari Kreditor Untuk Pendanaan Investasi Yang Tersendat Tersendatnya proses pencairan pinjaman dari kreditor untuk pendanaan kegiatan pem-bangunan instalasi ketenagalistrikan yang sedang dalam tahap konstruksi yaitu Program Percepatan Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW memaksa perusahaan untuk menggunakan dana tidak sesuai rencana alokasi anggaran. Untuk mengatasi hal

Mitigation:• Hedging mechanism and the operating tools

available in the market must be chosen carefully by the management taking into consideration

macro economic condition including the Corporate capability to take decision for the hedging. Comprehensive preparation for the

decision making mechanism is very important for the company considering that risk mitigation

of the hedging itself may create and incur secondary risk in terms of huge potential in financial loses to the company. Considering that

100% of PLN shares are state-owned shares, therefore such losses might be categorized as

inflicting losses to the country, although the country’s shares in BUMN is treated separately

from the country’s wealth.

• To cope with the fluctuating prime energy price as well as the supply availability of the PT PLN

(Persero) power plants, special efforts must be taken to urge the government, association and every competence party to prepare regulations needed to support the prime energy utilization

for the domestic market, particularly for the electric power plants. The issues must be seriously considered and taken into account since electricity has become an important factor in

driving the society’s economy. Uncertainty of the availability of prime energy supply inflicts energy

price increase and will eventually result in increasing the energy production basic price.

moreover, it will raise the government’s subsidy to compensating the cost difference in the case where no improvement initiative has been done to the increased electricity price.

4. The Risk On Delayed Loan Disbursement Processing The Creditor To Finance The InvestmentDelay in the loan processing by the creditor to finance the ongoing electricity installation development, that is through the Fast Track 10,000 MW projects, has urged the Corporate to use different sources of funds that are not allocated in the budgeting plan. To overcome this problem, the Corporate has to use its cash reserves previously allocated and budgeted for operational



ini dilakukan penggunaan kas perusahaan yang sebelumnya dianggarkan untuk kegiatan operasional maupun investasi lainnya. Konsekuensi dari penundaan atau penjadwalan ulang terhadap program kegiatan operasional dan investasi adalah tertundanya implementasi program yang berujung pada tidak tercapainya target efisiensi untuk penguatan kesehatan keuangan perusahaan.

Mitigasi:Melaksanakan langkah koordinasi dengan Pemerintah, mengingat Perusahaan ditugaskan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 71 tahun 2006 sebagai pelaksana Program Percepatan Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW, untuk dapat menyelesaikan hambatan yang berkaitan dengan pencairan pinjaman terutama dari pihak asing. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan perbankan nasional termasuk asosiasi bank pembangunan daerah untuk membantu pem-biayaan Program Percepatan Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW.

5. Risiko Dampak Kepastian jumlah Subsidi dan Waktu Pencairan yang tidak sesuai dengan Kebutuhan PLN

Pendapatan usaha Perusahaan sebagian besar masih mengandalkan subsidi PSO dari Pemerintah dikarenakan masih terdapatnya perbedaan antara harga biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) di sebagian wilayah Indonesia dan tarif dasar listrik (TDL). Sebagai informasi, pada akhir tahun 2008 tercatat subsidi PSO yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan sebesar Rp 78,58 trilyun atau sebesar 47,85% dari total pendapatan usaha perusahaan. Di sisi lain kepastian jumlah subsidi dan waktu pencairannya tidak sesuai dengan kebutuhan PLN sangat berpengaruh pada kesehatan dan kemampuan keuangan perusahaan.

Mitigasi:Melaksanakan tindakan proaktif untuk hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk proses pencairan subisidi, antara lain penyiapan laporan keuangan yang dapat membuktikan selisih biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) dengan tarif dasar listrik (TDL) menurut segmen pelanggan dan wilayah untuk kemudian dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

activities and other investment programs. Consequently, the delay and rescheduling of other operational activities and investment program shall impact programs’ implementation, which consequently results in unaccomplished efficiency target, in order to strengthen the Corporate financial soundness.

Mitigation:Coordinating with the government, with regards to the Corporate assignment given by the government as stipulated in the Presidential Regulation No.71–2006 that obliged the Corporate as the operator of the Fast Track 10,000 MW power plant projects, to be able to resolve all issues concerning foreign loan imbursements. Besides, initiative such as cooperation with the local national banking has also been conducted, including with the Regional Development Bank Association in supporting the Fast Track 10,000 MW coal-based power plant projects.

5. Risk on reliability of total subsidy and imbursement schedule not conforming with PLN requirements.

The majority of Corporate revenue still relies on PSO subsidy from the government due to differences and disparity of electricity production cost in many regions and Electricity Basic Tariff (TDL) imposed to the public. In the year of 2008 the total PSO subsidy from the government to the company is recorded at the amount of Rp 78.58 trillion or about 47.85 % of the Corporate total revenues. Obviously, the unreliability of total amount of PSO subsidy from the government and the reimbursement schedule that is not conforming with the Corporate cash flow and requirements was strongly affecting PLN financial conditions.

Mitigation:Implemented a proactive action to fulfill the Corporate prerequisite of subsidy disbursement, among others was preparing financial report to verify the disparity between electricity production cost (BPP) and Basic Electricity Tariff (TDL) based on customers segmentation and region followed by financial audit by the State Financial Auditor (BPK).



B. Risiko Terhadap Pencapaian Kemampu-labaan dengan Return on Operating Assets before Corporate Tax (ROA)Risiko Penolakan terhadap Kenaikan tarif dasar listrik (TDL)TDL tidak pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2003. Sesuai dengan undang-undang yang menyatakan bahwa tarif dasar listrik (TDL) harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden maka Perusahaan tidak memiliki keleluasaan dan kewenangan untuk menetapkan tarif dasar listrik sesuai dengan beban operasi perusahaan yang mengikuti dinamika harga pasar terutama untuk pengadaan energi primer. Dalam hal fluktuasi harga pasar yang mengakibatkan peningkatan beban operasi dan biaya investasi, sedangkan disisi lain perusahaan tidak serta merta dapat menaikkan TDL dapat berakibat pada menurunnya kemampuan keuangan perusahaan. Untuk mencegah penurunan kemampuan keuangan yang lebih drastis maka Perusahaan telah mengajukan usulan kenaikan tarif dasar listrik kepada Pemerintah.

Mitigasi:• Meminta subsidi PSO kepada Pemerintah yang

disesuaikan dengan kenaikan beban operasi.• Meminta proteksi/keberpihakan Pemerintah berupa perbaikan regulasi untuk harga pembelian energi primer yang dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan pembangkit listrik seperti batubara, gas dan BBM.• Melakukan diversifikasi energi atau komposisi energi untuk pembangkit-pembangkit milik PT PLN (Persero) dan perluasan jaringan transmisi sehingga dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) listrik. Walau-

pun perlu dicatat, program ini memerlukan dana yang tidak sedikit.

C. Risiko terhadap Pencapaian Peningkatan Pendapatan Usaha 1. Risiko Penurunan Penggunaan Energi Listrik

Krisis ekonomi membawa dampak pada menurun-nya kemampuan pelanggan dalam mengkonsumsi listrik. Untuk pelanggan rumah tangga berkurang-nya atau hilangnya pendapatan berakibat pada penghematan penggunaan listrik. Hal yang sama terjadi pada dunia industri dimana penurunan daya beli masyarakat mempengaruhi tingkat produksi yang berujung pada pengurangan penggunaan energi listrik.

B. Risk on Profitability Achievement indicated by the Return on Operating Assets before corporate tax.

Risk on Basic Electricity Tariff Rejection (TDL)

Basic Electricity Tariff (TDL) has not been adjusted since 2003. In accordance with government regulation that stated that Basic Electricity Tariff should be decided through Presidential Decree, the Corporate does not possess any chances and authority to impose Basic Electricity Tariff based on the Corporate operational cost based on the Corporate operational cost following the volatile market price, particularly in the primary energy supply. As the market price fluctuates, the operational expenses and investment cost increase, while the company has no authority to increase TDL that will eventually reduce the Corporate financial performance. In order to prevent a more drastic decrease in the Corporate financial ability, the Corporate has proposed to increase Basic Electricity Tariff to the government.

Mitigation• To request PSO subsidy to the government that is adjusted to the increase in operational cost. • To request for Government protection on regulation

improvement in primary energy purchasing price that is being adopted by the Company in meeting coal, gas and petrol oil fuel power plants’ needs.

• To apply energy diversification or energy mixed for PT (Persero) PLN power plants and extend transmission network to reduce basic cost of electricity

utilization, despite the requirement of large capital for the program.

C. Risk on the Achievements to Increased Corporate Revenue 1. Risk on Decreased Energy Consumption

The economic crisis results in the decrease in electronic consumption. For household consumption, the decrease or loss of income shall affect the decrease of electric consumption. Similar thing also takes place in the industrial sector, when the people’s buying power affects the level of production, thereby resulting in the decrease in the electric consumption.



Mitigasi:• Melakukan kajian ulang atas besaran sasaran

yang ingin dicapai seiring dengan menurun-nya penggunaan energi listrik secara nasional.

• Melakukan inovasi untuk proses bisnis sehingga dapat menekan biaya operasi yang berujung pada meningkatnya rasio

pendapatan terhadap biaya operasi.

2. Risiko Peningkatan Tunggakan Tunggakan yang meningkat mempengaruhi jumlah uang kas yang diterima perusahaan dan berpotensi menjadi piutang ragu-ragu yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan perusahaan.

Mitigasi:Meningkatkan pola pelayanan yang berhubungan dengan pembayaran tagihan listrik seperti penerapan sistem pembayaran secara on-line, mem-perbanyak jumlah payment point dan pengenalan pola pembelian listrik dengan pre-paid.

3. Risiko Pengurangan Susut jaringanSebagaimana energi listrik yang dihasilkan pembangkit tidak dapat dijual atau hilang dalam bentuk susut jaringan yang mencapai nilai 10,46% pada tahun 2008. Susut jaringan merupakan fenomena teknis yang besarnya dapat dikurangi dengan melakukan investasi berupa rehabilitasi jaringan distribusi sedangkan susut yang disebab-kan oleh pencurian energi listrik oleh pelanggan maupun bukan pelanggan Perusahaan dapat di-kurangi melalui Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Susut jaringan ini akan mengurangi pendapatan Perusahaan.

Mitigasi:• Melakukan program terpadu pengurangan susut teknis yang implementasinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dengan sasaran penurunan susut

teknis dirancang dilakukan secara gradual.• Membentuk Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang didukung oleh aparat penegak hukum, sehingga tindakan hukum dapat dilakukan segera dan menimbulkan efek jera pada para pelakunya.

Mitigation• Re-assessing target following the country’s decrease of electric consumption.

• Creating innovation in business process to cut operational cost that will increase income ratio against operational cost.

2. Risk on Increased Liabilities Increase in liabilities will affect the total earnings received by the Company and constitute doubtful receivables that will eventually reduce the Corporate earnings.

Mitigation:To increase service pattern related to electricity billing such as through online payment system, more payment points and introduction of pre-paid electricity purchase.

3. Risk on Transmission LossesUnsold or depreciating power plants’ energy reached 10.46% in year 2008. Such transmission losses is considered as technical phenomenon that can be minimized through investment in the form of distribution network rehabilitation, while the reduction caused by illegal electricity use by the customers or non-customers can be cut through Compliance to Electricity Consumption Rules and Regulations (P2TL). This transmission losses will eventually reduce the Corporate income.

Mitigation:• To implement an integrated technical losses program adjusted to the Corporate financial capability and the technical reduction target.

• To form a team of Compliance to Electricity Consumption Rules and Regulation (P2TL), supported by legal officials, so that legal actions

can be taken immediately as a deterrent to illegal actors.



D. Risiko Pencapaian Penurunan Biaya Operasi Risiko Kegagalan Diversifikasi Energi (Bauran Energi)Pada tahun 2008 tercatat bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi unsur biaya terbesar dengan 83,32% dari seluruh biaya pembelian energi primer untuk produksi tenaga listrik. Padahal jika diteliti biaya BBM tersebut hanya berkorelasi dengan 27,72% dari total produksi GWh. Sebagai langkah penghematan, Perusahaan melakukan program diversifikasi berupa perbaikan komposisi energi (energy mixed) untuk seluruh pembangkitan milik Perusahaan dengan antara lain melakukan penggantian pembangkit yang menggunakan BBM dengan pembangkit non-BBM ataupun mengusahakan sumber energi primer selain BBM. Risiko kegagalan implementasi program diversifikasi energi ini dapat meningkatkan biaya operasional Perusahaan, sehingga sasarn pencapaian kinerja keuangan yang memuaskan dapat tidak tercapai.

Mitigasi:Melaksanakan pengadaan gas untuk PLTG yang selama ini dioperasikan menggunakan BBM, pemanfaatan Marine Fuel Oil (MFO) yang memiliki harga lebih rendah sebagai pengganti High Speed Diesel ( HSD) di pembangkit diesel (PLTD) dan mendorong program pembangunan dan pengembangan pembangkit yang menggunakan energi primer selain BBM, seperti: pembangunan pembangkit PLTU, pemanfaatan pembangkit dengan energi primer setempat seperti air, panas bumi, gas alam, angin (bayu) dan lain-lain.

CATATAN KEJADIAN SETELAH TAHUN BUKU 2008 1. Penerbitan Obligasi PLN• PLN telah menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007

dan Obligasi Syariah (Sukuk) Ijarah PLN II Tahun 2007. Kedua obligasi ini akan jatuh tempo pada 2017 dan 2022 dan dicatatkan pada Bursa Efek

Indonesia.

• PLN telah menerbitkan Obligasi X Tahun 2009 pada 9 januari 2009 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 1.440.000 juta yang terdiri dari:a. Obligasi Seri A sebesar Rp 1.015.000 juta dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat

bunga 14.75% per tahun. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 9 januari 2014.

b. Obligasi Seri B sebesar Rp 425.000 juta dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan tingkat

D. Risk on Decreasing Operational Cost Risk of Failure in Energy DiversificationIn 2008, BBM became the highest cost component reaching 83.32% of the total purchase of primary energy to produce electricity. On the contrary, the cost of BBM only took about 27.72 % of the total GWh production. To reduce cost, the Corporate implemented a diversification program of energy mixed improvement for all the Corporate power plants by changing them from BBM to non-BBM or to other primary energy sources to replace BBM. The failure risk in the implementation of the diversification program might increase the Corporate operational cost, resulting in the failure to meet satisfactory financial performance, as targeted.

MitigationTo provide gas supply utilization for the PLTG operated on BBM, Marine Fuel Oil (MFO) , the prices of which are lower than High Speed Diesel (HSD) for the PLTD (diesel oil generated plants) and encourage power plants’ development and expansion program based on other primary fuels such as PLTU development and by making use of other primary energy power plants such as water, geothermal, wind and others.

HIGHLIGHTS OF EVENTS AFTER 2008 CALENDAR YEAR1. Bonds’ Issuance• PLN has issued PLN IX Bonds Year 2007 and Syariah

(Sukuk) Ijarah PLN II Bonds Year 2007. These bonds will be due between 2017-2022 and are listed on the

Indonesian Stock Exchange.

• The issuance of PLN X Bonds Year 2009 on January 9, 2009 with a complete nominal value of Rp 1,440,000 million consisting of :a. Series A of Rp 1,015,000 million, with terms of 5 (five) years and interest rate of 14.75% per annum. The interest is payable on a quarterly

basis, starting from April 9, 2009 until January 9, 2014.

b. Series B of Rp 425,000 million, with terms of 7 (seven) years and interest rate of 15% per




bunga 15% per tahun. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 9 April 2009 sampai

dengan 9 januari 2016.

• PLN telah menerbitkan Sukuk Ijarah PLN III tahun 2009 pada 9 januari 2009, dengan nilai nominal sebesar Rp 760.000 juta dengan PT Bank CIMB Niaga bertindak sebagai Wali Amanat. Obligasi ini terdiri dari:a. Seri A sebesar Rp 293.000 juta dengan jangka

waktu 5 (lima) tahun dengan imbalan ijarah sebesar Rp 43.217.5 juta per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal 9 januari 2014.

b. Seri B sebesar Rp 467.000 juta dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan imbalan ijarah sebesar Rp 70.050 juta per tahun yang dibayar-kan setiap 3 (tiga) bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal 9 januari 2016.

c. Sisa dari imbalan ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 87,000,000,000 (delapan puluh tujuh milyar Rupiah) secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).

Pada tanggal 31 Desember 2008, Obligasi Syariah Ijarah PLN III tahun 2009 memperoleh peringkat ”idAA-” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

2. Pendirian Anak Perusahaan PT PLNPT PLN Geothermal didirikan pada tanggal 28 januari 2009, dengan kegiatan :A. Usaha penyediaan tenaga listrik yang berupa kegiatan pengembangan dan pengoperasian pem-

bangkit tenaga listrik panas bumi yang ekonomis bermutu tinggi dengan keandalan yang baik.

B. Usaha yang berkaitan dengan penyajian tenaga listrik meliputi kegiatan:

a. Usaha jasa survei, studi, operasi dan pemeliharaan peralatan survei dalam pengembangan geothermal.b. Usaha dan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang terkait dengan penyediaan ke-

tenagalistrikan.c. Usaha dan pemanfaatan sumber daya alam

dan energi terbarukan seiring dengan perkembangan teknologi.d. Pengembangan dan aplikasi teknologi yang

menunjang penyediaan tenaga listrik.e. Usaha yang berkaitan dengan seluruh kegiatan perseroan dalam rangka memanfaat-

kan potensi yang dimiliki perseroan.

annum. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 9, 2009 until January 9,

2016.

The issuance of PLN III Bonds Year 2009 on January 9, 2009 with a total nominal value of Rp 760,000 million, whereas PT Bank CIMB Niaga Tbk was acting as the Trustee. The bond consisted of:

a. Series A of Rp 293,000 million, with terms of 5 (five) years and ijarah fee of Rp 43,217.5 million per

annum. The ijarah fee is payable on a quarterly basis, starting from April 9, 2009 until January 9, 2014.

b. Series B of Rp 467,000 million, with terms of 7 (seven) years and ijarah fee of Rp 70,050 per annum. The ijarah fee is payable on a quarterly

basis, starting from April 9, 2009 until January 9, 2016.

c. The difference of the ijarah fee is Rp 87,000,000,000 (eighty seven billion Rupiah) at the maximum and is payable at the Best Effort basis.

As of December 31, 2008, the PLN III Syariah Ijarah Bonds year 2009 was rated ”idAA-” by PT Pemeringkat Efek Indonesia.

2. The establishment of PT PLN (Persero) SubsidiaryPT PLN Geothermal was founded on January 28, 2009, focusing on the following activities:A. Supplying electricity power through geothermal power plants’ development and operation, that are

economical, high quality and excellent.

B. Providing range of electricity servicesthat includes:

a. Survey, study, operation and survey equipment maintenance for geothermal development.

b. Efforts and uses of the renewable energy in relation to electricity energy supply.

c. Efforts and uses of the natural resources and renewable energy in line with the recent technological development.d. Technological development and application that

support electric energy supply.e. To conduct all corporate activities in maximizing

the corporate’s potentials.

•


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS)Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasan tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan. Selama tahun 2008 telah dilaksanakan dua kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. RUPS Tahunan pertama untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2008 diselenggara-kan pada tanggal 08 januari 2008 dan telah memutus-kan hal-hal berikut:1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2008 yang meliputi: i) penghapusan piutang, ii) penghapusan persediaan, iii) penghapusan aktiva tetap, iv) penghapusan aktiva lainnya, v) penarikan kredit, vi) pem-

berian pinjaman kepada pegawai, vii) kerjasama jangka menengah/panjang dengan pihak ketiga.

2. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) tahun buku 2008.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua yang membahas laporan perhitungan tahunan tahun 2007 yang diselenggarakan pada tanggal 25 juni 2008 dan telah memutuskan hal-hal berikut:

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (RUPS)The General Meeting of Shareholders is the highest authority in the Corporate management structure. In 2008, there were two General Meetings of Shareholders. The first Annual General Meeting of Shareholders discussed the 2008 Corporate Budget Plan (RKAP) and was held on January 8, 2008. The following matters were decided:

1. Approval of the 2008 Corporate Budget Plan (RKAP), which included: i) removal of debts, ii) removal of supplies’ iii) removal of fixed assets, v) collections of

debts, vi) giving of loans to employees, vii) medium and long term cooperation with third parties.

2. Approval of the 2008 book year Partnership and Environmental Conservation Corporate Budget Plan

(RKA-PKBL).

The second General Meeting of Shareholders discussed the 2007 accounting report. It was held on June 25, 2008 and decided the following:

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance


1. Menyetujui Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2007 dan Laporan Program Kemitraan tahun buku 2007. RUPS juga

memberikan arahan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk mematuhi ketentuan dan

peraturan perundangan, melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsekuen dan konsisten ber-dasarkan etika profesional.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan PT PLN (Persero) tahun buku 2007 yang telah diaudit oleh

Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan yang berafiliasi dengan Deloitte dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2007 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Riza Wahono dan Rekan.

3. Menyetujui Gaji/Honorarium dan insentif anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008.

4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penunjukkan dan penetapan kondisi dan syarat-syarat Kantor Akuntan Publik

(KAP).

1. Approval of the 2007 book year Directors Report on the progress of the Corporation and the 2007 book year Report on the Partnership Program. The Meeting also directed the Board of Commissioners and the Board of Directors to apply the principles of GCG in a away that is consequential and consistent based on professional ethics.

2. Ratification of the 2007 book year PT PLN (Persero) Financial Report that had been audited by Public

Accountants Osman Bing Satrio and partners (affiliated with Deloitte) and ratification of the book year 2007 Partnership and Environmental Conservation Financial Report, which had been audited by Public Accountants Riza Wahono and Partners.3. Approval of the Salaries/Stipends and incentives for members of the Board of Directors and Board of

Commissioners effective from March 1, 2008.4. Approval of the extension of authority of the Board of

Commissioners to determine and set conditions and prerequisites for the Public Accounting Firm.


Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure

DEWAN KOMISARISProsedur Penetapan Dewan KomisarisDewan Komisaris ditetapkan dan diangkat oleh RUPS dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan oleh RUPS.

Tugas Dewan KomisarisSesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maka tugas Komisaris Perseroan adalah:1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus Perseroan yang di lakukan Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk

mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan,

pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam

Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.3. Untuk melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada

Rapat Umum Pemegang Saham.4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan termasuk

Laporan Keuangan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

Dalam hubungan dengan tugas Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Program, maka Komisaris berkewajiban:1. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat

Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan

anggaran tahunan Perseroan serta perubahan dan tambahannya. Laporan berkala dan laporan-

laporan lainnya dari Direksi.2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum

Pemegang Saham.3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan

dalam hal ini Perseroan menunjukan gejala ke- munduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum

Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

4. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap

BOARD OF COMMISSIONERS Board of Commissioners Appointment Procedure The Board of Commissioners is decided and appointed by the General Meeting of Shareholders for a five-year term of office and can be reappointed by the General Meeting of Shareholders for one further term.

Duties of the Board of Commissioners In accordance with the Corporate Statutes, the duties of the Board of Commissioners are: 1. To carry out oversight of the Corporate management

policy implemented by the Directors and to give advice to the Directors including concerning the Corporate development plan, work plan and annual Corporate budget, the implementation of the stipulations of

the Corporate Statutes and decisions of the General Meeting of Shareholders and laws in effect.

2. To execute its duties, authority and responsibilities in accordance with the stipulations of the Corporate Statutes and decisions of the General Meeting of Shareholders as well as laws in effect.

3. To pursue the interests of the Corporation taking into account the interests of Shareholders and with responsibility to the General Meeting of Shareholders.

4. To scrutinize and analyze the annual reports including financial reports prepared by the Directors and sign these reports.

In their relationship with the duties of the Commissioners as referred to in the Corporate Statutes, the Commissioners are obliged :1. To give opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders concerning Corporate development plans, work plans and the Corporation’s

annual budget as well as changes and additions to regular reports and other reports from the Directors.

2. To oversee the implementation of work plans and the Corporate budget as well as report on the results of evaluations and their opinions to the General Meeting of Shareholders.

3. To follow developments in the activities of the Corporation and if the Corporation shows signs of decline, immediately report to the General Meeting of Shareholders and make suggestions for improvements.4. To provide opinions and suggestions to the General

Meeting of Shareholders concerning other matters



persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris dibantu oleh:• Sekretaris Dewan Komisaris• (empat) komite terdiri dari Komite Audit, Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi• Beberapa Tenaga Ahli

Berdasarkan kewenangan di AD dan penugasan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Laporan Manajemen 2007 dan RUPS, RKAP 2008, Dewan Komisaris telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

• Memberikan rekomendasi maupun persetujuan sesuai permohonan Direksi

• Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan PT PLN (Persero)• Membahas hasil audit BPK bersama dengan BPK• Membahas hasil audit KAP bersama dengan KAP

• Melalui Direksi menugaskan SPI untuk melakukan audit khusus terhadap suatu kejadian yang signifikan.• Bersama dengan Direksi membahas & menentukan

pengisian formasi jabatan satu tingkat di bawah Direksi.

Sesuai Peraturan Presiden No.71 Tahun 2006, Dewan Komisaris telah melakukan beberapa tindakan pengawasan sebagai berikut:

Memberikan rekomendasi dan persetujuan kepada Direksi dalam pengadaan barang dan jasa.Memantau pelaksanaan Keputusan Presiden No.71 antara lain dengan meminta laporan tertulis dari Direksi setiap 3 (tiga) bulan sekali.Melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan dan kemajuan proyek tersebut.

Dewan Komisaris telah melakukan beberapa tindakan pengawasan sebagai berikut:

Ikut serta dalam pembahasan penyusunan RjP, RKAP, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan 2007.

•

•

•

•

that are seen as important for the management of the organization.

5. To carry out other oversight duties as stipulated by the General Meeting of Shareholders.

In carrying out its duties the Board of Commissioners is assisted by:• The Secretary to the Board of Commissioners• 4 (four) committees, comprising the Audit committee, the Good Corporate Governance Committee, the Risk Management Committee and the Nomination & Remuneration Committee• Expert Staff

Based on the authority from the Corporate Statutes/articles of association and tasking from the 2007 General Meeting of Shareholders Management Report and the General Meeting of Shareholders 2007 Corporate Budget Plan (RKAP) 2008, the Board of Commissioners takes the following actions:• Recommending and giving approval according to requests from the Directors.• Appointing a Public Accounting Firm to carry out a financial audit of PT PLN (Persero)

• Discussing the results of the Audit with the BPK.• Discussing the results of the Public Accounting Firm audit with the Public Accounting Firm.• Tasking the Internal Supervisory Unit (SPI) to carry out

a special audit of any significant incidents through the Directors.

• Discussing with the Directors and determining the filling of posts one level below the Director level.

In accordance with Presidential Regulation No.71/2006, the Board of Commissioners has carried out the following oversight measures:• Recommending and agreeing with the Directors concerning the supply of goods and services.• Assisting with the implementation of Presidential Regulation No.71, including by asking for written reports from the directors every 3 (three) months).• visiting the field to see directly the implementation and

progress of the project.

The Board of Commissioners has carried out the following oversight measures:• Participating in the discussions related to the drawing

up of the Long Term Plan (RJP), the RKAP, the Quarterly Reports and the 2007 Annual Book Report.



• Melakukan pembinaan penerapan manajemen risiko salah satunya dengan memberikan Risk

Management Award.• Memberikan persetujuan penghapusan aktiva

tetap tidak beroperasi.• Memberikan persetujuan penghapusan dari pembukuan Piutang Ragu-Ragu.• Memberikan persetujuan Penghapusan Rumah Dinas serta pinjaman kepada karyawan untuk pembayaran uang muka rumah.• Memberikan persetujuan atau rekomendasi dan catatan/pendapat/saran berkaitan dengan

transaksi jual beli tenaga listrik.• Melakukan pengawasan terhadap pasokan bahan

bakar batubara dan gas.• Melakukan kunjungan kerja ke beberapa unit kerja

PT PLN (Persero).

Rapat Rutin Dewan KomisarisRapat rutin terdiri dari rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan rapat konsultasi Direksi-Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris secara rutin diadakan 4 kali dalam 1 bulan yaitu setiap hari Rabu di samping rapat yang diadakan khusus apabila ada hal-hal khusus yang perlu dibahas. Kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat tersebut bersifat forum. Disamping rapat rutin Dewan Komisaris, Rapat Konsultasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan secara rutin antara 1-4 kali dalam 1 bulan.

Remunerasi Dewan KomisarisBesaran remunerasi Dewan Komisaris ditentukan dalam RUPS dengan rincian sebagai berikut Komisaris Utama 40% dari Direktur Utama sedang Komisaris lainnya 90% dari Komisaris Utama. Selain remunerasi tersebut, Dewan Komisaris juga memperoleh fasilitas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2008 total remunerasi Dewan Komisaris adalah Rp 1.686.250.000 dengan perincian sebagai berikut :

• Developing the implementation of risk management, including presenting Risk Management Awards.

• Agreeing the removal of Non-operational Fixed Assets.

• Agreeing the removal of uncertain credits.

• Agreeing the removal of Official Residences and loans to employees for the payment of housing down

payments.• Agreeing to/recommending and noting/expressing

an opinion/made suggestions concerning electricity sales.

• Monitoring the supply of coal and gas fuel.

• Visiting to several PT PLN (Persero) work units.

Routine Meetings of the Board of Commissioners Routine meetings include Directors meetings, Board of Commissioners meetings and Directors-Board of Commissioners consultative meetings. Board of Commissioners meetings are held routinely 4 (four) times a month every Wednesday as well as other meetings specially arranged if there are special matters to be discussed. The Board of directors is present as a forum. Besides the routine meetings of the Board of Commissioners, consultation meetings between the Board of Commissioners and the Directors take place routinely 1-4 times a month.

Remuneration of Commissioners The remuneration for the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders. The Chief Commissioner receives 40% of the remuneration of the Managing Director, while the other Commissioners receive 90% of this sum. As well as this remuneration, the Board of Commissioners also receives other facilities according to regulations in force. Throughout 2008, total remuneration of the Board of Commissioners are as follows :

TABEL PENGHASILAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2008Table of The Board of Commissioners Income in Year 2008

No. Bulan / MonthPenghasilan /

IncomeNo. Bulan / Month

Penghasilan / Income

1 januari / January 124.750.000 7 juli / July 124.750.000

2 Februari / February 124.750.000 8 Agustus / August 124.750.000

3 Maret / March 124.750.000 9 September / September 124.750.000

4 April / April 124.750.000 10 Oktober / October 232.300.000

5 Mei / May 392.500.000 11 November / November 128.000.000

6 juni / June 124.750.000 12 Desember / December 203.200.000

Jumlah Penghasilan / Total Income 1.686.250.000



DIREKSIProsedur Penetapan DireksiDireksi ditetapkan dan diangkat oleh RUPS dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan oleh RUPS.

Tugas DireksiTugas pokok dan kewajiban Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah:1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Perseroan.2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan

Perseroan.

Tugas Direksi Periode Maret 2008-Maret 2013

1. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Direksi berpedoman pada Pasal 11 dan 12 Anggaran Dasar PT PLN (Persero).2. Direktur Utama dibantu oleh Wakil Direktur

Utama mengkoordinasi kegiatan para Direktur penanggung jawab sumber daya (Direktorat Perencanaan dan Teknologi, Konstruksi Strategis, Sumber Daya Manusia dan Umum dan Keuangan) dan kegiatan operasional para Direktur penanggung jawab pengusaha regional (Direktorat

jawa-Madura-Bali dan jawa Luar jawa-Madura-Bali).

3. Tanpa mengurangi peran Direksi, Anggota Direksi melaksanakan tugas sebagai berikut:a. Membina fungsi Deputi Direktur (DD) dalam

hal penyusunan kebijakan Perseroan, sebagai berikut:• Direktur Perencanaan dan Teknologi mengkoordinir Sub-Direktorat di lingkungan Direktorat Perencanaan dan Teknologi.• Direktur Konstruksi Strategi Meng- koordinir Sub-Direktorat di lingkungan

Direktorat Konstruksi Strategis.• Direktur jawa-Madura-Bali mengkoordinir Sub-Direktorat di lingkungan

Direktorat jawa-Madura-Bali.• Direktur Luar jawa-Madura-Bali meng-

koordinir Sub-Direktorat di lingkungan Direktorat Luar jawa-Madura-Bali.

• Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum mengkoordinir Sub-Direktorat di lingkungan Direktorat Sumber Daya

Manusia dan Umum.

THE BOARD OF DIRECTORS Board of Directors Appointment Procedure Directors are decided and appointed by the General Meeting of Shareholders for a five-year term of office and can be reappointed by the General Meeting of Shareholders for one further term. Duties of the Board of Directors The main duties and board of the Directors as laid down in the Corporate Statute are:1. Leading and managing the Corporation in accordance with the intentions and aims of the Corporation and always strive to improve the efficiency and effectiveness of the Corporation.2. Controlling, maintaining and managing the Corporation’s assets.

Duties of the Directors for the March 2008 – March 2013 Term1. In executing out their duties and authority, to be guided

by Articles 11 and 12 of the PT PLN (Persero) Corporate Statutes.

2. The President Director assisted by a Vice President Director coordinates activities with all Directors responsible for resources (the Directorates of Planning and Technology, Strategic Construction, Human Resources and General Affairs and Finance)

and the operation activities of all the Directors responsible for regional corporations (Directorates of

Java-Madura-Bali and Outside Java-Madura-Bali).

3. Without detracting from the role of the Board of Directors, Directors carry out the following duties:

a. Developing the function of the Deputy Director is drawing up Corporate policies as follows:

• The Director of Planning and Technology coordinates the Sub-directorates of the Directorate of Planning and Technology.

• The Director of Strategic Construction coordinates the Sub-directorates of the Directorate of Strategic Construction. • The Director of Java-Madura-Bali coordinates the Sub-directorates of the Directorate of Java-Madura-Bali.• The Director of Outer Java-Madura-Bali coordinates the Sub-directorates of the Directorate of Outer Java-Madura-Bali.• The Director of Human Resources and General Affairs coordinates the Sub- directorates of the Directorate of Human Resources and General Affairs.



Direktur Keuangan mengkoordinir Sub-Direktorat di lingkungan Direktorat Keuangan.

b. Membina fungsi satuan, Sekretaris Perusahaan, Shared-Service Unit dan MCG.

c. Mengkoordinir penugasan Tim Manajemen yang dipimpin oleh Vice President (VP).

d. Mengkoordinir penugasan Tim Manajemen Proyek yang dipimpin oleh Project Director (PD).

e. Membina fungsi General Manager (GM) Unit-Unit bisnis.

f. Membina fungsi komisaris anak perusahaan.

Rapat Rutin DireksiRapat rutin terdiri dari rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan rapat konsultasi Direksi-Dewan Komisaris.

Rapat DireksiRapat Direksi dilaksanakan secara rutin 4 kali dalam 1 bulan yaitu setiap Selasa yang dihadiri oleh Direksi berikut jajaran pejabat level 1 dan pejabat lainnya yang terkait. jumlah pertemuan tersebut bertambah apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan segera. Kehadiran Direksi dalam rapat tersebut bersifat forum. Disamping rapat rutin Dewan Direksi, Rapat Konsultasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan secara rutin antara 1-4 kali dalam 1 bulan.jumlah Rapat Direksi pada tahun 2008 sebanyak 41 kali, terdiri dari:Rapat Direksi periode lama : 10 kaliRapat Direksi periode baru : 31 kali

Rapat Konsultasi Dekom-DireksiBerikut adalah tabel jumlah kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Konsultasi di tahun 2008, dengan total Rapat Konsultasi sebanyak 17 kali.

• • The Director of Finance coordinates the Sub-directorates of the Directorate of Finance.

b. Developing the functions of units, the Corporate Secretary, Shared Service Units and Management Consulting Groups (MCG).c. Coordinating the tasking of the Management Team led by the Vice-President.d. Coordinating the tasking of the Project Management Team led by the Project Director.

e. Developing the functions of the Business Unit General Managers.f. Developing the functions of the commissioners of subsidiaries.

Routine Meetings of the Board of Directors (BOD)Routine meetings include Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings and Board of Directors-Board of Commissioners consultative meetings.

BOD’s MeetingsBoard of Directors Meetings are held routinely 4 times every month every Tuesday and are attended by Directors along with level 1 officials and other related officials. The number of meetings increases if there are pressing matters requiring immediate decisions. The Directors attend as a forum. Besides the routine meetings of the Directors, Consultation Meetings between the Board of Commissioners and the Directors take place routinely 1-4 times a month.

The number of BOD’s Meetings in 2008 is as many as 41 times consisting of: Meetings of former Board of Directors : 10 timesMeetings of new Board of Directors : 31 times

Consultation Meeting BOD-BOCThe following table shows frequency of consultation meetings between Board of Commissioners and Board of Directors during 2008.

KEHADIRAN DIREKSI PERIODE BARUThe Attendance of New Board of Directors

1 Direktur Utama / President Director 87%

2 Wakil Presiden Utama / Vice President Director 97%

3 Direktur Konstruksi Strategis / Director of Strategic Construction 67%

4 Direktur Perencanaan dan Teknologi / Director of Planning and Technology 87%

5 Direktur jawa-Madura-Bali / Director of Java-Madura-Bali 100%

6 Direktur Luar jawa-Madura-Bali / Director of Outer Java-Madura-Bali 90%

7 Direktur SDM dan Umum / Director of Human Resources and Affair 87%

8 Direktur Keuangan / Director of Financial 90%



Remunerasi DireksiBesaran remunerasi Direksi ditetapkan oleh RUPS dan remunerasi Direktur Utama sebesar Rp 45 juta, Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari Direktur Utama, sedangkan Direktur lainnya sebesar 90% dari Direktur Utama. Selain remunerasi tersebut, Direksi juga mem-peroleh fasilitas lain sesuai dengan ketentuan yang ber-laku. Selama tahun 2008, total remunerasi Dewan Direksi adalah Rp 4.737.000.000 dengan perincian sebagai berikut.

Remuneration of Directors The remuneration for the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders at Rp 45 million, Vice President Director receive 95% of this sum, while the other Directors receive 90% of this sum. As well as this remuneration, the Directors also receive other facilities according to regulations in force. Throughout year 2008, total remuneration of the Directors are as follows:

TABEL PENGHASILAN DIREKSI TAHUN 2008Table of the Board of Directors Income in Year 2008

No. Bulan / MonthPenghasilan /

IncomeNo. Bulan / Month

Penghasilan / Income

1 januari / January 295.500.000 7 juli / July 392.500.000

2 Februari / February 247.000.000 8 Agustus / August 392.500.000

3 Maret / March 247.000.000 9 September / September 392.500.000

4 April / April 392.500.000 10 Oktober / October 785.000.000

5 Mei / May 392.500.000 11 November / November 392.500.000

6 juni / June 392.500.000 12 Desember / December 415.000.000

Jumlah Penghasilan / Total Income 4.737.000.000

NO. NAMA / NAME JABATAN / POSITION

JUMLAH KEHADIRAN

TOTAL ATTENDANCE

%

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

1 Alhilal HamdiKomisaris Utama / President Commissioner

16 94

2 Lutfi HamidKomisaris Independen /Independent Commissioner

14 82

3 Komara Djaja Komisaris / Commissioner 7 41

4 Isnuwardianto Komisaris / Commissioner 16 94

5 Bambang PS BrodjonegoroKomisaris Independen /Independent Commissioner

11 65

6 Rahmat Waluyanto Komisaris / Commissioner 1 6

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

1 Fahmi Mochtar Direktur Utama / President Director 10 59

2 RudiantaraWaktil Direktur Utama / Vice President Director

14 82

3 Moch. Agung NugrohoDirektur Konstruksi Strategis / Director of Strategic Construction

9 53

4 Bambang PraptonoDirektur Perencanaan dan Teknologi / Director of Planning and Technology

10 59

5 Murtaqi SyamsuddinDirektur jawa-Madura-Bali / Director of

Java-Madura-Bali13 76

6 Hariadi SadonoDirektur Luar jawa-Bali-Madura /

Director of Outer Java-Madura-Bali9 53

7 SupriadiDirektur SDM dan Umum / Director of

Human Resources and General Affair11 65

8 Setio Anggoro DewoDirektur Keuangan /

Director of Finance14 82



SATUAN MANAJEMEN RISIKO (SMR)PLN telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik yang diterbitkan di jakarta pada 31 Desember 2003 yang mengatur pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan.

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko di PLN berjalan dengan baik maka Perusahaan telah membentuk Satuan Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi pengelolaan risiko serta kecenderungan risiko yang tidak diper-hitungkan dan melaporkannya kepada Direksi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.29.K/010/DIR/2004 tanggal 2 November 2004 tentang pengelolaan Manajemen Risiko, maka Perseroan me-wajibkan Manajemen PLN meliputi Deputi Direktur, Sekretaris Perusahaan, KSPI, General Manajer Unit Bisnis dan seluruh jajarannya untuk melengkapi kajian risiko bagi Perusahaan dari setiap usulan/saran/perubahan yang terkait dengan pengelolaan Perseroan.

Kajian Risiko ini meliputi: i) identifikasi risiko, ii) penilaian/analisis dampak risiko, iii) kuantifikasi dampak risiko, iv) metode pengelolaan risiko.Pedoman Proses Sasaran melalui Penerapan Enterprise Risk Management di Perusahaan ditetapkan dalam Surat Edaran Direksi No.004.E/DIR/2006 tertanggal 6 Februari 2006.Sepanjang tahun 2008 PLN telah melaksanakan Program Enterprise Risk Awareness di seluruh Unit Bisnis PLN, untuk selanjutnya akan mulai ditetapkan Program Kepatuhan Manajemen Risiko pada Anak Perusahaan Perusahaan.Dengan ditetapkannya Surat Edaran Direksi No.004.E/DIR/2006 tanggal 6 Februari 2006 maka seluruh kegiatan investasi di Perseroan harus dilengkapi dengan: i) kajian kelayakan operasi, ii) kajian kelayakan keuangan, iii) analisa risiko dan mitigasi.

Program kerja Satuan Manajemen Risiko pada tahun 2008 mengacu kepada visi PT PLN (Persero) yaitu PLN menjadi perusahaan kelas dunia dan misi Satuan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) yaitu generate migration from present Risk Management Level to World Class Management Level.

Secara umum Program Kerja Satuan Manajemen Risiko 2008 dibagi menjadi:1. Risiko Stratejik

Melaksanakan Enterprise Risk Awareness di seluruh Unit Bisnis dan Risk Management Compliance di seluruh Anak Perusahaan PT PLN (Persero). Melaksanakan Pertemuan/Rapat berkala dengan Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT PLN (Persero). Mengumpulkan Pemetaan Risiko Data Proses Bisnis Distribusi bersama Tim Manajemen dari PLN Distribusi jakarta Raya & Tangerang, PLN Distribusi jawa

MANAGEMENT RISK UNITPT PLN (PERSERO) has a Good Corporate Governance Guideline, which was published in Jakarta on December 31, 2003 and which regulates the implementation of Corporate Risk Management.

To guarantee that Risk Management at PT PLN (Persero) is properly implemented, the Corporation established a Risk Management Unit, which is responsible for overseeing and evaluating the management of risk as well as risk tendencies not covered in the reports to the Directors.

Based on Directorate Decision No.29.K/010/DIR/2004 dated November 2, 2004 on Risk Management, the Corporation obliges the PT PLN (Persero) Management including the Deputy director, Corporate Secretary, KSPI, Business Unit General Managers and all staff to complete a study of risks to the Corporation from every proposal/suggestion/change related to the management of the Corporation.

This risk study includes: I) risk identification, ii) assessment/analysis of the risk impact, iii) qualification of the risk impact and iv) a method of managing the risk. Guidelines for the Targeting Process through the implementation of Enterprise Risk Management are laid down in Circulation Letter from Board of Director No.004.E/DIR/2006 dated February 6, 2006. Throughout 2008, PT PLN (Persero) organized an Enterprise Risk Awareness Program at every PT PLN (Persero) Business Unit and this was followed by the implementation of a Risk Management Compliance Program in Corporate Subsidiaries. With the issuing of Circulation Letter from Board of Director No.004.E/DIR/2006 dated February 6, 2006, all investment activities in the Corporation must be accompanied with: i) an operational feasibility study, ii) a financial feasibility study and iii) a risk and mitigation analysis.

The Management Risk Unit work program in 2008 referred to the PT PLN (Persero) Vision, namely that PT PLN (Persero) will become a world class company and the mission of the PT PLN (Persero) Risk Management Unit, namely to generate migration from the present Risk Management Level to a World Class Management Level.

The 2008 Work Program of the Risk Management Unit was divided into: 1. Strategic Risks

Implementing Enterprise Risk Awareness in every Business Unit and Risk Management Compliance in PT PLN (Persero) Subsidiaries. Organizing Regular Meetings with the PT PLN (Persero) Board of Commissioners Risk Management Committee. Putting together a Risk Map of the Distribution Business Data Process with the Management Team from PT PLN (Persero) Distribution Jakarta & Tangerang, PT PLN (Persero) Distribution West Java and Banten, PT PLN



Barat & Banten, PLN Distribusi jawa Tengah & DI Yogyakarta dan PLN Distribusi jawa Timur dalam rangka pembuatan Peta Kegiatan dan Identifikasi Risiko Proses Bisnis Distribusi.

2. Risiko FinansialMelaksanakan dan memastikan Financial Risk Awareness dan Compliance di seluruh kegiatan Perusahaan PLN.Memastikan bahwa RKAP dan RjPP Perusahaan telah disiapkan dengan baik dan berbasis risiko.Menyusun TOR pembuatan SOP dalam pengelolaan Risiko Valuta Asing PT PLN (Persero).

3. Risiko OperasiMemastikan semua usulan sasaran/kegiatan/investasi yang sedang diusulkan ke Direksi telah dilengkapi Analisa Risiko sesuai SE 006.E/DIR/2006 dalam rangka pelaksanaan tugas SMR.Melaksanakan Capacity Building bagi pegawai yang ditempatkan di SMR.Melaksanakan tugas-tugas sesuai Piagam Komite Manajemen Risiko.Melaksanakan evaluasi dan menyiapkan kebutuhan Risiko Infrastruktur dari seluruh Unit PLN.

Kegiatan Satuan Manajemen Risiko pada tahun 2008 adalah meliputi:• Melakukan sosialisasi dan mentoring Enterprise Risk

Management (ERM) seluruh organ perusahaan, ter-masuk memberikan program pelatihan di Pusdiklat PLN.

• Meyusun Buku Pedoman Proses Pencapaian Sasaran Melalui Penerapan ERM di PT PLN (Persero). Buku ini berisi panduan mengenai tahapan- tahapan identifikasi, pengelolaan, pengawasan

risiko-risiko PT PLN (Persero) secara terstruktur dengan jelas, baku dan standar.• Menyusun buku Peta Kegiatan dan Identifikasi

Risiko Proses Bisnis Distribusi sebagai panduan penyusunan analisa risiko yang dihadapi perusahaan. • Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala

dengan Komite Manajemen Risiko dan membantu Komite Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan penghargaan Manajemen Risiko yang diberikan ke-pada unit bisnis PT PLN (Persero) yang telah men-jalankan kaidah manajemen risiko dengan baik se-lama kurun waktu satu tahun berjalan.

• Melakukan penilaian dan mentoring dalam rangka menjamin terlaksananya RKAP berbasis Risiko di Perusahaan sejak tahun anggaran 2007.

• Menjalankan tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh Perusahaan berdasarkan Surat

Keputusan Direksi No.180.K/DIR/2008, Surat Edaran Direksi No.004.E/DIR/2006 dan Surat Edaran Direksi No.006.E/DIR/2006 yang meliputi proses penilaian risiko pada level korporat, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan penyiapan risiko

infrastuktur di Perusahaan.

(Persero) Distribution Central Java and Yogyakarta and PT PLN (Persero) Distribution East Java in order to produce a map of activities and Identification of the Risk in the Distribution Business Process.

2. Financial Risk:Implementing and ensuring that Financial Risk Awareness and Compliance is in place in all activities of the the PT PLN (Persero) Corporation. Ensuring that the Corporation’s RKAP and Long-term of Corporate Planning (RJP) are properly prepared and are based on the risk. Drawing up the terms of reference for the producing of Standard Operating Procedures in the management of the PT PLN (Persero) Foreign Currency Risk.

3. Operational Risks:Ensuring that all proposals for suggestions/activities/investments sent to the Directors are accompanied with a Risk Analysis in accordance with SE 006.E/DIR/2006 as part of the execution of the task of the Management Risk Unit. Implementing Capacity building for all staff in the Management Risk Unit. Carrying out duties in accordance with the Risk Management Committee Charter. Evaluating and preparing the requirements for Infrastructure Risk in all PT PLN (Persero) Units.

Activities of the Risk Management Unit in 2008 included:

• Conducting socialization and mentoring the Enterprise Risk Management in all Corporate organs, including

giving training programs at the PT PLN (Persero) Training Center.• Producing of an Achieving Targets Through the Implementation of ERM Guideline Book. This book contains guidance about the identification, management and risk monitoring stages at PT PLN

(Persero) in a clearly structures, fixed way.

• Producing book of the Map of Activities and Identification of Distribution Process Business Risks as

a guide to analyzing the risks face by the Corporation.

• Organizing regular coordination meetings with the Risk Management Committee and assisting the Risk Management Committee with the Risk Management awards, which are given to PT PLN (Persero) Business Units which have applied risk management norms well over the period of a year.

• Assessing and mentoring to ensure the RKAP is implemented based on Risks to the Corporation since

the 2007 fiscal year.• Carrying out the duties responsibly tasked by the

Corporation based on Directors Decision No.180.K/DIR/2008, Circulation Letter from Board of Director No.004.E/DIR/2006 and Circulation Letter from Board of Director No.006.E/DIR/2006 which cover the process of risk assessment at the corporate level, compliance with regulations in effect and the preparedness of risk infrastructure in the Corporation.


Supriyanto Supriyanto lahir di Nganjuk pada tanggal 13 November 1953, lulus Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Surabaya pada tahun 1980. Supriyanto menjabat se-bagai Deputi Perencanaan PT PLN (Persero) Distribusi jawa Tengah dari tahun 1996-2001, Pemimpin PT PLN (Persero) Wilayah Papua dari tahun 2001-2003 dan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara selama tahun 2003-2008. Sejak tahun 2008, Supriyanto menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero).

Tugas Sekretaris PerusahaanMemastikan terlaksananya komunikasi korporat, hubungan investor dan hubungan masyarakat, ke-patuhan atas ketentuan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam lingkup hubungan Direksi-Komisaris-Pemegang Saham, rapat-rapat Direksi dan penata-usahaan serta terselenggaranya kegiatan RUPS dan atau RUPSLB.

Secara rinci tugas dari Sekretaris Perusahaan adalah:a. Memastikan tersusunnya strategi, kebijakan dan

program komunikasi korporat.b. Membina pengelolaan komunikasi korporat.

c. Membina hubungan yang harmonis dan kondusif baik dengan internal, eksternal, maupun dengan kelembagaan dan mengoordinir kegiatan protokoler perusahaan.d. Membina hubungan dengan investor termasuk penyiapan laporan manajemen dan laporan tahunan bagi pemangku kepentingan.e. Mengatur dan membina penyelenggaraan acara-

acara perusahaan yang berhubungan dengan tata kelola korporat termasuk mengkoordinir kegiatan protokoler perusahaan.

f. Menyusun kebijakan dan panduan pengelolaan keamanan serta membina pengelolaan keamanan korporat.

g. Membina pengelolaan arsip secara korporat.h. Mengendalikan pengembangan dan implementasi

budaya perusahaan.

Supriyanto was born in Nganjuk, on November 13, 1953. He graduated from the Surabaya Institute of Technology in Electrical Engineering in 1980. He was Deputy of Planning at PT PLN (Persero) of Central Java Distribution from 1996-2001, Head of PT PLN (Persero), Papua Region from 2001-2003 and General Manager PT PLN (Persero), North Sumatra Region from 2003-2008. Supriyanto has been the Corporate Secretary of PT PLN (Persero) since 2008.

Duties of the Corporate Secretary Ensuring the smooth functioning and implementation of corporate communication, relations with investors and public relations, compliance with the stipulations of good corporate governance (GCG) within the Directors-Commissioners-Shareholders sphere, Directors meetings and administration as well as the organization of General Meeting of Shareholders and/or Extraordinary Meeting of Shareholders. In detail, the duties of the Corporate Secretary are: a. Ensuring that strategies, policies and corporate communication programs are properly compiled.b. Developing the management of corporate communication. c. Building harmonious and conducive relationships both

internal and external as well as with organizations and coordinating corporate protocolular activities.

d. Building relationships with investors including the provision of management reports as well as annual report to the stakeholders. e. Organizing and developing corporate events related to

corporate management including the coordination of corporate protocolular activities.

f. Drawing up policies and safety management guidelines as well as developing the management of

corporate security. g. Developing the management of corporate archives. h. Controlling the development and implementation of

the corporate culture.

SEKRETARIS PERUSAHAANTHE CORPORATE SECRETARY

SupriyantoSekretaris Perusahaan

The Corporate Secretary



Yosa Sulistyo Yosa Sulistiyo lahir di Malang pada tanggal 10 Februari 1947, lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tahun 1978. Yosa Sulistiyo bekerja di PT PLN (Persero) sejak tahun 1978 dan me-masuki masa purna bakti pada tahun 2003. Yosa Sulistyo menjabat Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dan menjabat Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN (Persero) sejak tahun 2006.

Tugas Sekretaris Dewan KomisarisUntuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna mem-perlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris.b. Mengkoordinir penyediaan informasi yang di- butuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala

dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI)

serta laporan atau informasi lainnya mengenai Perusahaan.c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah

rapat serta tugas-tugas lain yang terkait.d. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil rapat kepada pihak-pihak yang ber- kepentingan.

Yosa Sulistiyo was born in Malang, on February 10, 1947. He graduated from Faculty of Law, Gajah Mada University in 1978. Yosa Sulistyo has been working at PT PLN (Persero) since 1978 and has got into early retirement period in 2003, the Administration and Finance Assistance of Board of Commissioners PT PLN (Persero) from 2003 to 2006. Yosa Sulistiyo has been the Secretary of Board of Commissioners PT PLN (Persero) since 2006.

Duties of Secretary of Board of Commissioners To support their work Board of Commissioners could be supported by Secretary of Board of Commissioners that appointed by Board of Commissioners by using company budget.Secretary of Board of Commissioners has functional tasks to give supports on administration and secretarial tasks to foster the Board of Commissioners’ tasks.Secretary of Board of Commissioners do the followings:

a. Perform secretarial duties in the area of Board of Commissioners tasks.

b. Coordinate the information needs of Board of Commissioners, such as regular reports from directors

(Monthly, Quarterly and annual reports, Internal Audit Report) and other reports and information on the corporation.

c. Arrange Board of Commissioners’ meetings, preparation and submission of invitation, submission

of meeting materials, write minutes of meeting and other related tasks.

d. Organize the Administration of minutes of meeting and other Board of Commissioners’ documents and sending the meeting results to related parties.

Yosa SulistyoSekretaris Dewan Komisaris

BOC’s Secretary

SEKRETARIS DEWAN KOMISARISSECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS



KOMITE-KOMITECOMMITTEES

KOMITE-KOMITETahun 2005, Dewan Komisaris PT PLN (Persero) telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite GCG (KGCG), Komite Audit (KA), Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) dan Satuan Pengawasan dan Pengendalian Internal (SPI).

Tugas dari komite-komite tersebut adalah:• Satuan Manajemen berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko Perusahaan untuk mengevaluasi hasil kajian risiko terhadap kegiatan baru

yang diusulkan manajemen di bidang investasi, kerjasama dengan pihak ketiga, kontrak pem-

belian listrik swasta, jual beli bahan bakar serta mengevaluasi masalah-masalah strategis perusahaan yang memiliki potensial risiko bagi Perusahaan.• Komite GCG mengemban tugas untuk menyusun

pembagian tugas Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris serta memantau pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

• Komite Nominasi dan Remunerasi harus berkoordinasi dengan Direktorat SDM & Umum dan

Organisasi perusahaan dalam mengevaluasi peraturan kepegawaian dan perubahan struktur organisasi serta dalam menentukan besaran honorarium staf Dewan Komisaris.• Komite Audit bekerjasama dengan Satuan Pengawasan dan Pengendalian Internal (SPI) dalam

mengevaluasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP), penghapusan aset dan piutang ragu-ragu.

COMMITTEES In 2005, the PT PLN (Persero) Board of Commissioners established a Management Risk Committee (KMR), a GCG Committee (KGCG), an Audit Committee (KA), a Nomination and Remuneration Committee (KNR) and an Internal Supervisory Unit (SPI).

The duties of these committees are as follows:• The Management Unit coordinates with the Corporate

Management Risk Committee to evaluate the results of risk studies of new activities proposed by management

in the fields of investment, cooperation with third parties, private electricity purchase contracts and the

sale and purchase of fuel as well as the evaluation of strategic corporate problems that have the potential for risk to the Corporation.

• The GCG committee works to plan the division of labor of the Commissioners and Commission Secretary as well as oversee the implementation of GCG within the Corporation.

• The Nomination and Remuneration Committee must coordinate with the Human resources Directorate in evaluating employee regulations and changes to the organizational structure, as well as determining the stipend for the Board of Commissioners staff.

• The Audit Committee works with the Internal Supervisory Unit (SPI) in evaluating the appointment

of the Public Accounting Firm, the removal of assets and uncertain credits.



KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)Susunan KMR untuk periode januari 2007-Maret 2013

Ketua : IsnuwardiantoWakil Ketua : Lutfi HamidSekretaris : Bambang SudjatmikoAnggota : Ronny K. Muntoro Edward H. Gultom Faizul Ishom

PROFIL KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Bambang SudjatmikoSekretaris

Bambang Sudjatmiko lahir di Solo pada tanggal 18 April 1947, lulus Sarjana Teknik Sipil Universitas Indonesia pada tahun 1975 dan Magister Manajemen Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia pada tahun 1988. Bambang Sudjatmiko menjabat sebagai Senior Engineer di Malaysia selama tahun 1979-1981 dan Koordinator Bidang Teknik PT PLN (Persero) selama tahun 2003-2004. Sejak tahun 2004, Bambang Sudjatmiko menjabat sebagai Sektretaris Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero).

Ronny K. MuntoroAnggota

Ronny K. Muntoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 April 1953, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1979, Pasca Sarjana, MBA dari University of California Berkeley pada tahun 1982 dan Doktor dalam Bisnis Administrasi/Sistem Informasi Akuntansi dari University of Southern California, Los Angeles pada tahun 1987. Ronny K. Muntoro men-jabat sebagai Komisaris dan Ketua Komite Audit

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (KMR) Composition of the Risk Management Committee for the January 2007-March 2013 term Chairman : IsnuwardiantoVice Chairman : Lutfi Hamid Secretary : Bambang Sudjatmiko Members : Ronny K. Muntoro Edward H. Gultom Fauzi Ishom

RISK MANAGEMENT COMMITTEE PROFILE

Secretary

Bambang Sudjatmiko was born in Solo, on April 18, 1947, graduated from University of Indonesia in Civil Engineering in 1975 and Masterate degree in Management (MM) from Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia in 1988. He was Senior Engineer in Malaysia from 1979-1981, Coordinator of Engineering in PT PLN (Persero) from 2003-2004. Bambang Sudjatmiko has been the Secretary of Risk Management Committee since 2004.

Member

Ronny K. Muntoro was born in Yogyakarta, on April 29, 1953. He graduated from Faculty of Economics, University of Indonesia in 1979, MBA degree from University of California Berkeley in 1982 and received his Ph.D. in Business Administration/Accounting Information System from University of Southern California, Los Angeles in 1987. He was a Commissioner and the Chairman of Audit Committe of Bank BRI from 2000-2002, Oversight Committe and the

Isnuwardianto Lutfi Hamid Bambang Sudjatmiko

Ronny K. Muntoro Edward H. Gultom Fairul Ishom



Bank BRI selama tahun 2000-2002, Anggota Oversight Committe, Ketua Komite Audit dari Indonesia Banking Restructuring Agency (IBRA) selama tahun 2000-2004 dan Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) dari tahun 2004-2007. Sejak tahun 2007, Ronny K. Muntoro men-jabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero).

Edward H. GultomAnggota

Edward H. Gultom lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada tanggal 28 April 1950, lulus Sarjana Teknik Elektro dari ITB pada tahun 1974, Pasca Sarjana pada Bidang Teknik Elektro dari University of Manchester Institute of Science and Technology, United Kingdom pada tahun 1987 dan Magister Hukum dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2004. Edward Gultom melaksanakan berbagai bidang pekerjaan di PT PLN (Persero) selama periode tahun 1975-2006. Sejak tahun 2006, Edward Gultom menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero).

Faizul IshomAnggota

Faizul Ishom lahir di Demak pada tanggal 28 januari 1970, lulus Fakultas Kimia Universitas Diponegoro di tahun 1993 dan Doktor dalam bidang Kimia/Batubara dari University of Kyushu, japan pada tahun 2004. Faizul Ishom menjabat sebagai Peneliti dalam bidang Energi Fosil, BPPT selama tahun 1993-2006, Staf Khusus Bidang Energi Menko Kesra selama periode 2006-2007 dan ASDEP urusan Sumber Daya Energi dan Mineral Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sejak tahun 2007. Sejak tahun 2006, Faizul Ishom men-jabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero).

Tugas dan Tanggung Jawab KMR

• Melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan

• Melakukan penilaian terhadap penerapan kegiatan Enterprise Risk Management (ERM) yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh jajaran di PT PLN (Persero)

Chairman of Audit Committe of Indonesia Banking Restructuring Agency (IBRA) from 2000-2004 and a member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) from 2004-2007. Ronny K. Muntoro has been a member of Risk Management Committee of PT PLN (Persero) since 2007.

Member

Edward H. Gultom was born in Tebing Tinggi, North Sumatra, on April 28, 1950. He graduated from ITB in Electrical Engineering in 1974, received his Master Degree in Electrical Engineering, University of Manchester Institute of Science and Technology, United Kingdom in 1987 and Masterate Degree in Law, Pelita Harapan University in 2004. He was involved in several activities at PT PLN (Persero) from 1975-2006. Edward H. Gultom has been a member of Risk Management Committee of PT PLN (Persero) since 2006.

Member

Faizul Ishom was born in Demak, on January 28, 1970. He graduated from Faculty of Chemical, Diponegoro University in Chemistry in 1993 and received Doctorate Degree in Chemistry/Coal from University of Kyushu, Japan in 2004. He was a Researcher in the field of fossil Energy, BPPT from 1993-2006, Special Envoy for Energy Affairs at the office of Coordinating Ministy of Social Affairs from 2006-2007. He has been working as ASDEP of Mineral and Energy Resources in the State Ministry for Underdeveloped Regions since 2007. Faizul Ishom has been a Member of the Risk Management Committee since 2006.

Tasks and Responsibilities of the Risk Management Committee• Carrying out the oversight and development functions.• Assessing the implementation of Enterprise Risk Management by Directors and all levels of PT PLN (Persero) staff.



Rincian tugas dari Komite KMR antara lain terkait kegiatan Dewan Komisaris:• Menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan

Komite.• Memberikan pendapat Komite atau rekomendasi

kepada Dewan Komisaris berdasarkan penilaian terhadap dokumen kajian risiko dan dokumen

lain yang disampaikan oleh Direksi, kegiatan perencanaan perusahaan, operasi perusahaan yang

bersifat stratejik dan memiliki potensi risiko.• Melaporkan kendala dan hambatan di dalam

melaksanakan proses pengawasan dan pembinaan penerapan ERM.

• Memberikan pendapat atau rekomendasi perihal langkah-langkah yang harus dilakukan sehubungan adanya potensi risiko pada masalah- masalah stratejik Perusahaan.• Memberikan masukan dalam perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko

apabila dipandang perlu.

Rincian tugas dari Komite KMR antara lain terkait kegiatan Dewan Direksi:• Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perusahaan sesuai dengan Rencana jangka Panjang (RjP) dan Rencana Kegiatan dan

Anggaran Perusahaan (RKAP).• Memantau dan memastikan bahwa RjP dan RKAP

telah disusun berdasarkan ERM.• Memastikan Surat Edaran Direksi dan instruksi lain terkait dengan penerapan ERM dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten.• Menyiapkan rekomendasi kepada Direksi untuk senantiasa melaksanakan dan memutakhirkan rancangan kebijakan manajemen risiko.• Menyiapkan saran kepada Direksi mengenai berbagai hal yang dianggap dapat meningkatkan

kelancaran dan efektifitas proses kajian risiko.• Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris agar Direksi memelihara dan menjaga independensi serta profesionalitas Satuan Manajemen Risiko.• Memberikan rekomendasi dan persetujuan penggantian Kepala Satuan Manajemen Risiko.• Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja Satuan Manajemen Risiko.

Details of the Risk Management Committees duties related to the Board of Commissioners:• Making regular reports on the activities of the Committee.• Giving the Committees opinion or recommendation to

the Board of Commissioners based on its assessment of the risk study and other documentation given by the Directors of operational plans and corporate operations that are strategic or that have the potential

for risk.• Reporting constraints or obstacles in the execution of the oversight and development of ERM implementation.• Giving opinions or recommendations concerning the

necessary measures in the event of a potential risk to strategic Corporate issues.

• Giving input and making changes to improve the Risk Management Committee Charter if deemed necessary.

Details of the Risk Management Committees duties related to the Board of Directors:• Monitoring and ensuring that all Corporate activities

are in accordance with the long Term Plan (RJP) and the corporate Budget Plan (RKAP).

• Monitoring and ensuring that the RJP and the RKAP have been drawn up based on ERM.

• Ensuring Circulation Letter from Board of Directors and other instructions related to the implementation of ERM are complied with and executed consistently.

• Making recommendations to the Directors to constantly execute and update proposed risk management policies.• Giving suggestions to the Directors concerning issues that it is believed will improve the efficiency and effectiveness of the risk study process.• Asking the Directors to maintain and preserve the independence and professionalism of the Risk Management Unit.

• Recommending and approving the replacement of the head of the Risk Management Unit.

• Approving the Risk Management Unit Work Plan.



Rapat Komite KMRSepanjang tahun 2008, komite telah melakukan 20 kali pertemuan atau rapat baik intern maupun rapat koordinasi dengan Satuan Manajemen Risiko dan tercatat tingkat kehadiran dari setiap peserta adalah sebagai berikut:

Independensi AnggotaSalah satu dari kriteria menjadi anggota Komite Manajemen Risiko adalah independen dan bebas dari interest sehingga dapat bersikap objektif di dalam mem-berikan pendapat terhadap permasalahan yang di-hadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam me-laksanakan tugas dan di dalam memberikan pendapat kepada dewan Komisaris.

Risk Management Committee Meetings In 2008, there were 20 meetings of the Risk Management Committee between the intern members of the committee on the coordination meetings with Risk Management Unit with Level of Attendance of each participant is as follows :

Independence Of The MembersOne of the criteria to be a member of Risk Management Committee is that he or she must be independent, avoidance of conflicting interests and objective in his or her decesions in dealing with problems encountered. The members of the committee must be professional in exercising their duties and responsibilities in providing suggestions to Board of Commissioners.

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Manajemen Resiko Tahun 2008 Meeting Attendance of Risk Management Committees in 2008

ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKOMembers of Risk Management Committee

JABATANPosition

TINGKAT KEHADIRAN (%)Attendance (%)

Isnuwardianto Ketua / Chairman 85%

Lutfi Hamid Wakil Ketua / Deputy Chairman 45%

Bambang Sudjatmiko Sekretaris / Secretary 100%

Ronny Kusuma Muntoro Anggota / Member 80%

Faizul Ishom Anggota / Member 75%

EH Gultom Anggota / Member 95%


KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN (KGCG)Susunan Komite GCG Ketua : Bambang PS BrodjonegoroWakil Ketua : Komara DjajaSekretaris : - Devy S. Nazahar - Marlindah j. Adriansz SumampowAnggota : - Micca S. Situmorang

- Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar

- Sri Bagus Guritno - Sophia Prabaningpuri

PROFIL KOMITE GCG

Marlindah J. Adriaansz SumampowSekretaris

Marlindah j. Adriaansz Sumampow lahir di jakarta pada tanggal 23 April 1964, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, jawa Barat pada tahun 1988, Pasca Sarjana Magister Humaniora Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan Lex Legibus Magister di Utrecht University, Netherlands pada tahun 2006. Marlindah menjabat sebagai Konsultan Hukum di jusuf Indradewa & Partners selama tahun 2001-2005, Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan sejak tahun 2005, Wakil Sekretaris jendral Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) sejak tahun 2005. Sejak tahun 2008, Marlindah menjabat sebagai Sekretaris Komite GCG PT PLN (Persero).

Sylvia V.N.P Siregar

GCG COMITTEE Composition of the GCG Committee Chairman : Bambang PS Brodjonegoro Deputy Chairman : Komara Djaja Secretary : - Devy S. Nazahar - Marlindah J. Adrianz SumampowMembers : - Micca S. Situmorang - Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar - Sri Bagus Guritno - Sophia Prabaningpuri

GCG COMMITTEE PROFILE

Secretary

Marlindah J. Adriaansz Sumampow was born in Jakarta, on April 23, 1964. He graduated from Faculty of Law, Parahyangan Catholic University, Bandung, West Java in 1988, received Masterate Degree in Humaniora, University of Indonesia, Jakarta in 1996 and Masterate Degree in Lex Legibus Magister from Utrecht University, Netherlands in 2006. She was Law Consultant in Jusuf Indradewa & Partners from 2001-2005. She has been a Senior Lecturer at the Faculty of Law, Parahyangan University since 2005, Deputy of Secretary General of National Associated Committee of Indonesian Mediators since 2005. Marlindah J. Adriaansz Sumampow has been the Secretary of GCG Committee in PT PLN (Persero) since 2008.

Sophia PrabaningpuriDevy S. Nazahar


Micca S. Situmorang Sri Bagus Guritno

Komara Djaja Bambang P.S Brodjonegoro Marlindah j. A Sumampow



Micca S. SitumorangAnggota

Micca Sahala Situmorang lahir di jakarta pada tanggal 14 juli 1956, lulusan Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980, menjabat sebagai Direktur Teknik PT Eskapindo Matra Consulting Engineers pada tahun 1980-1992, Direktur Teknik PT Bhineka Yudha pada tahun 1992-1996 dan Direktur Utama PT Dayasakti Insan Pertiwi sejak tahun 1996. Saat ini Micca S. Situmorang menjabat sebagai Anggota Komite GCG PT PLN (Persero).

Sri Bagus GuritnoAnggota

Sri Bagus Guritno lahir di Malang pada tanggal 15 April 1967, lulus Sarjana Fakultas Akuntansi Universitas Brawijaya, Malang, jawa Timur pada tahun 1991, Pasca Sarjana Master of Science, University of Illinois, USA pada tahun 1998 dan Lex Legibus Magister di Utrecht University, Netherlands pada tahun 2006. Sejak tahun 2006, Sri Bagus Guritno menjabat sebagai Anggota Komite GCG di PT PLN (Persero) serta aktif di Kementrian BUMN.

Sophia PrabaningpuriAnggota

Sophia Prabaningpuri, lahir di Bandung pada tanggal 30 Oktober 1980, lulus Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, jawa Barat pada tahun 2005 dan Pasca Sarjana Magister Lex Legibus di Utrecht University, Netherlands tahun 2005. Sejak tahun 2007, Sophia Prabaningpuri menjabat sebagai Anggota Komite GCG PT PLN (Persero) dan aktif sebagai in-house counsel di Para Group.

Sylvia Veronica Nalurita Purnama SiregarAnggota

Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Oktober 1976, lulus Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan predikat Cum Laude pada tahun 1998 dan Doktor dari Universitas Indonesia dengan predikat Cum Laude pada tahun 2005. Sejak tahun 2008, Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar menjabat sebagai Anggota Komite GCG PT PLN (Persero) dan aktif sebagai pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Member

Micca Sahala Situmorang was born in Jakarta, July 14, 1956, obtained Bachelor Degree from Civil Engineering at Bandung Institute Technology in 1980. He was the Director of Engineering PT Eskapindo Matra Consulting Engineers from 1980-1992, the Director of Engineering PT Bhineka Yudha from 1992-1996 and the President Director of PT Dayasakti Insan Pertiwi since 1996. Micca S. Situmorang has been a member of GCG Committee at PT PLN (Persero).

Member

Sri Bagus Guritno was born in Malang, April 15, 1967. He graduated from the Faculty of Economics University of Brawijaya, Malang, East Java in Accounting in 1991, he received Master of Science from University of Illinois, USA in 1998 and Masterate Degree in Lex Legibus Magister in Utrecht University, The Netherlands in 2006. Sri Bagus Guritno has been a member of GCG Committee in PT PLN (Persero) since 2006 and active at the Office of SOE Minister.

Member

Sophia Prabaningpuri was born in Bandung, on October 30, 1980, graduated from the Faculty of Law, Parahyangan Catholic University, Bandung, West Java in 2005 and Masterate Degree in Lex Legibus Magister, Utrecht University, Netherlands for the same year. She has been active as in-house counsel in Para Group. Sophia Prabaningpuri has been a member of the GCG Committe in PT PLN (Persero) since 2007.

Member

Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar was born in Banjarmasin, on October 31, 1976. She graduated from the Faculty of Economics University of Indonesia with Cum Laude notation in 1998 and received her Doctorate degree in University of Indonesia with Cum Laude notation in 2005. She has been teaching at the Faculty of Economics, University of Indonesia since 2008. Sylvia Veronica has been a member of GCG Committee at PT PLN (Persero) since 2008.



Tugas Komite GCGMembantu Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi GCG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SK Meneg BUMN No. 117/2003.Mendorong dan mengingatkan PT PLN (Persero) untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Komite GCG sepanjang 2008 antara lain:• Menunjuk konsultan independen dalam rangka

pelaksanaan restrukturisasi keuangan Perseroan.• Memberikan rekomendasi untuk Pakta Integritas

Direksi bagi permohonan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk kegiatan-kegiatan

yang bersifat material dan mempengaruhi keuangan Perseroan.• Membuat prosedur investasi dan melaksanakan se-

cara konsisten serta tepat waktu (bersama dengan Direksi).

• Membuat laporan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit Kepatuhan oleh Direksi dan Evaluasi Kinerja Direksi.

• Komite GCG telah turut berpartisipasi dalam menelaah: rancangan Laporan Manajemen Triwulanan, rancangan RKAP, rancangan RjP, tindak

lanjut dari tinjauan Self Assessment yang dilakukan oleh BPKP atas penerapan prinsip-prinsip GCG.

• Merekomendasikan kepada manajemen PLN untuk memutakhirkan Pedoman GCG PT PLN (Persero).

• Melakukan pengawasan implementasi prinsip- prinsip GCG melalui mekanisme: rapat-rapat konsultasi Komisaris dan Direksi, rapat Komite Dewan Komisaris, rapat internal antara Komisaris

dengan komite dan tenaga ahli, rapat internal dari masing-masing komite.

• Mengingatkan Direksi untuk mempersiapkan konsep perubahan atas Anggaran Dasar dan Rumah

Tangga PT PLN (Persero).• Melakukan kunjungan lapangan bersama Komite

Audit ke PLN Distribusi jakarta Raya dan Tangerang serta PLN Distribusi jabar dan Banten mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Customer

Information System (CIS) dengan hasil keluaran berupa informasi mengenai besarnya Piutang

Ragu-ragu, Susut jaringan, Persediaan dan Aktiva Tetap yang dimiliki oleh masing-masing PLN Distribusi.

Duties of the GCG CommitteeAssisting the Board of Commissioners in overseeing the implementation of GCG in accordance with the stipulations in accordance with SOE Ministerial Decision No. Kep-117/M-MBU/2002.Encouraging and remind PT PLN (Persero) to always comply with laws in effect.

Duties carried out by the GCG Committee in 2008 included:• Appointing an independent consultant to assist with

the Corporate financial restructuring.• Recommending a Directors Integrity Pact for requests

for approval from the General Meeting of Shareholders for activities involving materials that could affect the Corporation’s finances.

• Producing an investment procedure and implementing it in a consistent and timely manner (together with the Directors).• Producing a report about the oversight and follow up from the results of the Compliance Audit by the Directors and the Directors Performance Evaluation.• Participating in and studying: the draft Quarterly Management Reports, the proposed RKPA and RJP and

the follow-up from the Self Assessment review of the implementation of the principles of GCG carried out by the BPKP.

• Recommending the PT PLN (PERSERO) management update the PT PLN (Persero) GCG Guidelines.

• Overseeing the implementation of GCG principles using a mechanism: consultation meetings with the

Commissioners and Directors, meetings of the Board of Commissioners Committees, internal meetings

between Commissioners and committees and expert staff and internal meetings of each committee.

• Reminding the Directors to prepare concepts for changes to the PT PLN (Persero) Corporate Statutes and Rules of Association.

• Making field visits with the Audit Committee to the Jakarta and Tangerang and the West Java and Banten PT PLN (Persero) Regions in connection with

the implementation of GCG principles to the Customer Information System, which resulted in the issuing of

information regarding the size of uncertain debts, Network Losses, Supplies and Fixed Assets owned by

each PT PLN (Persero) Distributor.


GCG Committee Meetings In 2008, there were 12 meetings including meetings between the secretary and members of other committees and Corporate expert staff.

AUDIT COMMITTEE (KA) Audit Committee Composition Chairman : Lutfi Hamid Deputy Chairman : Bambang PS Brodjonegoro Secretary : Elok Tresnaningsih Members : Maman Suparman Samsul Arifin Lilik Safrudin Ismail Sugianto Erman Jayakusuma

AUDIT COMMITEE PROFILE

Rapat Komite GCGSepanjang tahun 2008 telah dilaksanakan 12 kali rapat termasuk rapat antara sekretaris dan anggota komite-komite lainnya dan tenaga ahli Perusahaan.

KOMITE AUDIT (KA)Susunan KA Ketua : Lutfi HamidWakil Ketua : Bambang PS BrodjonegoroSekretaris : Elok TresnaningsihAnggota : Maman Suparman Samsul Arifin Lilik Safrudin Ismail Sugianto Erman jayakusuma

PROFIL KOMITE AUDIT

Bambang P.S Brodjonegoro Elok TresnaningsihLutfi hamid


TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE GCG TAHUN 2008 | Meeting Attendance of GCG Committee in 2008

ANGGOTA KOMITE GCGGCG Committee Member

JABATANPosition

TINGKAT KEHADIRAN (%)Attendance (%)

Bambang PS Brodjonegoro Ketua / Chairman 33%

Komara Djaja Wakil Ketua / Deputy Chairman 8%

Devy S Nazahar* Sekretaris/Anggota / Secretary/Member 100%

Marlindah j Adriaansz Sumampow** Sekretaris/Anggota / Secretary/Member 8%

Sri Bagus Guritno Anggota / Member 100%

Sophia Prabaningpuri Anggota / Member 66%

Micca Sahala Situmorang* Anggota / Member 66%

Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar** Anggota / Member 8%

*) Hingga Tahun 2008 / Up to Year 2008**) Mulai Tahun 2008 / Starting Year 2008

Maman Suparman

Samsul Arifin Sugianto Lilik Safrudin Ismail Erman jayakusuma



Elok TresnaningsihSekretaris

Elok Tresnaningsih lahir di Denpasar pada tanggal 5 Oktober 1959, lulus Sarjana Akuntansi dan Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi dari Universitas Indonesia. Sejak tahun 1983 sampai 1998, sebagai Konsultan dan Auditor pada Kantor Akuntan Publik, Dosen Akuntansi FE UI dan Wakil Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sejak tahun 2006, Elok Tresnaningsih men-jabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero).

Maman SuparmanAnggota

Maman Suparman, lahir di Sukabumi pada tanggal 17 Mei 1947, lulus Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran. Maman Suparman menjabat sebagai Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung selama tahun 1992-1999, Direktur Utama PDAM Kota Bandung selama periode 1999-2000, Dewan Pengawas Dana Pensiun Bersama PDAM Seluruh Indonesia selama tahun 1999-2002 dan Sekretaris Daerah Kota Bandung selama tahun 2002-2006. Sejak tahun 2006, Maman Suparman menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero).

Samsul ArifinAnggota

Samsul Arifin , lulus Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya. Samsul Arifin menjabat sebagai Pimpinan PT PLN (PERSERO) Wilayah I Aceh selama tahun 1992-1995, PT PLN (PERSERO) Wilayah IV Sumatera Bagian Selatan selama periode 1995-2000 dan Inspektur Bidang Pengusahaan pada Satuan Pengawas Internal PT PLN (Persero) selama periode 2000-2005. Sejak tahun 2008, Samsul Arifin menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero).

Lilik Safrudin IsmailAnggota

Lilik Safrudin Ismail, lulus Sarjana Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Lilik Safrudin Ismail menjabat sebagai Kepala Cabang PT PLN (Persero) Manado selama tahun 1976-1981, Kepala Cabang PT PLN

Secretary

Elok Tresnaningsih was born in Denpasar, on October 5, 1959, received Bachelor Degree in Accounting and Masterate Degree in Accounting Science from University of Indonesia. From 1983 until 1998, she was a Consultant and Auditor in the Public Accounting Office, Accounting Lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Deputy Chairman of Center of Development in Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia. Elok Tresnaningsih has been a member of Audit Committee in PT PLN (Persero) since 2006.

Member

Maman Suparman was born in Sukabumi, on May, 17, 1947, received Bachelor Degree in law from the University of Padjajaran. He was Managing Director in Cleanliness Service Company of Bandung City from 1992-1999, Managing Director of PDAM Bandung from 1999-2000, Board of Supervisory at the Pension Fund PDAM Indonesia from 1999-2002 and Secretary of Local Government, Bandung from 2002-2006. Maman Suparman has been a member of Audit Committee in PT PLN (Persero) since 2006.

Member

Samsul Arifin received Bachelor Degree in Mechanical Engineering from the University of Brawijaya. He was Head of PT PLN (PERSERO) Sector I Aceh from 1992-1995, Head of PT PLN (PERSERO) Sector IV South Sumatera from 1995-2000, Inspector of Procurement of the Internal Supervisory Unit of PT PLN (Persero) from 2000-2005. Samsul Arifin has been a member of Audit Committee in PT PLN (Persero) since 2008.

Member

Lilik Safrudin Ismail received Bachelor Degree in Electrical Engineering from Institut Teknologi Bandung. He was Head Office of PT PLN (Persero) Manado from 1976- 1981, Head Office of PT PLN (Persero) Cimahi from 1981-1986 and



(Persero) Cimahi selama tahun 1981-1986 dan juga sebagai Ahli Pemeriksa pada Satuan Pengawas Internal PT PLN (Persero) selama tahun 1993-2005. Sejak tahun 2008, Lilik Safrudin Ismail menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero).

SugiantoAnggota

Sugianto lahir di Tegal pada tanggal 2 Februari 1969, lulus Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sugianto menjabat sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik dan BPKP selama tahun 2006-2008. Sejak tahun 2008, Sugianto menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) disamping sebagai Auditor Ahli dan Wakil Ketua Tim Monitoring dan Koordinasi GCG pada Kementrian Negara BUMN.

Erman Jaya KusumaAnggota

Erman jaya Kusuma lahir di jakarta pada tanggal 8 Maret 1960, lulus Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan Pasca Sarjana Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Erman jaya Kusuma menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero), selain sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Direktorat jendral Anggaran, Menteri Keuangan.

Tugas dan tanggung Jawab KA• Mengkaji rencana, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan audit internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal.• Mengkaji temuan dan laporan keuangan Perseroan

tahun 2008 yang dibuat oleh auditor eksternal.• Mengawasi proses pemilihan dan penetapan auditor eksternal untuk laporan keuangan Perseroan tahun 2008.• Mengkaji laporan manajemen tahun 2008 dan

laporan manajemen kuartal I, II dan III tahun 2009.• Mengkaji Rencana Kegiatan dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahun 2009.• Mengkaji penghapusan piutang ragu-ragu, material cadangan dan aktiva tetap non operasional.

Upaya-upaya yang dilakukan Komite Audit dalam pelak-sanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:• Menelaah program audit tahunan yang dibuat oleh

SPI.

Investigator Specialist in Internal Oversight Unit PT PLN (Persero) from 1993-2005. Lilik Safrudin Ismail has been a member of Audit Committee in PT PLN (Persero).

Member

Sugianto was born in Tegal, on February 2, 1969, received Bachelor Degree in Accounting from State Accounting College. From 1986 until 2008, he was Auditor at Public Accounting Office and BPKP. Sugianto has been a Senior Auditor and Vice Chairman of Monitoring and Coordination Team for Good Corporate Governance at the office of Ministry of State Owned Enterprises. Sugianto has been a member of Audit Committee in PT PLN (Persero).

Member

Erman Jaya Kusuma was born in Jakarta, on March 8, 1960. He received Bachelor Degree in Accounting from University of Indonesia in 2002 and Masterate Degree in law from Faculty of Law, University of Indonesia. He has been a public servant at the General Directorate Budgeting, Department of Finance. Erman Jaya Kusuma has been a member of Audit Committee of PT PLN (Persero).

Duties and Responsibilities of the Audit Committee• Studying plans and the implementation and reporting of the internal audit carried out by the Internal Supervisory Unit.• Studying findings and the 2008 Corporate Financial

Report produced by the external auditor.• Overseeing the selection and appointment of the external auditor for the 2008 Corporate Financial Report.• Studying the 2008 management reports and the 2009

first, second and third quarterly management reports.• Studying the 2009 Corporate Budget Plan (RKAP).

• Studying the removal of uncertain debts, spare materials and non-operational fixed assets.

During 2008, the Audit Committee had done the following duties and responsibilities:• To review annual audit programs done by internal auditor (SPI)



• Membahas kelancaran proses audit.• Mengevaluasi hasil pemantauan tindak lanjut audit

dan efek.• Menelaah kerangka acuan kerja audit atas laporan

keuangan PT PLN (Persero).• Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), membahas rencana kerja audit.

Rapat Komite KASepanjang tahun 2008 telah dilaksanakan 26 kali rapat KA termasuk pertemuan antara sekretaris dan anggota komite-komite lainnya serta tenaga ahli Perseroan. Rapat dihadiri rata-rata 78% dari anggota Komite.

• To discuss the results of internal audit• To monitor follow-up of internal audit results and the

impact• To review internal audit frame of refference on financial report of PT PLN (Persero)• To review the implementation Strategic Partnership

programs and Environmental Care Programs (PKBL) and to discuss audit action plans.

Audit Committee MeetingsIn 2008, there were 26 meetings of the Audit Committee including meetings between the secretary and members of other committees and Corporate expert staff. Average attendance was 78% of the Committee members.

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2008 | Meeting Attendance of the Audit Committee in Year 2008

ANGGOTA KOMITE AUDITAudit Committee Members

JABATANPosition

TINGKAT KEHADIRAN (%)Attendance

Lutfi Hamid Ketua / Chairman 93%

Bambang P.S. Brojonegoro Wakil Ketua / Deputy Chairman 40%

Elok Tresnaningsih Sekretaris/Anggota / Secretary / Member 100%

Maman Suparman Anggota / Member 80%

Samsul Arifin Anggota / Member 96%

Lilik Safrudin Anggota / Member 83%

Erman jayakusuma* Anggota / Member 27%

Sugianto** Anggota / Member 82%

*) Hingga 1 Agustus 2008 / Up to August 1, 2008**) Mulai 1 Agustus 2008 / Starting August 1, 2008


NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE (KNR)

Nomination and Remuneration Committee Composition

Chairman : Komara Djaja Deputy Chairman : Isnuwardianto Secretary : Soetomo Siswowidjono Member : Luizah Lalu Rusmiady

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFILES

Secretary

Soetomo Siswowidjono was born in Yogyakarta, on July 8, 1941. He graduated from University of Diponegoro in Civil Engineering in 1967 and received Masterate Degree in International Studies, Institute of Hydraulic and Environmental Science, Delft, Netherland in 1976. He was involved in a number of activities at PT PLN (Persero) from 1968-1998. He was Secretary for a Negotiation Team Private Electricity of PT PLN (Persero) from 1998-2000, Special Staff at the office of Board of Commissioner of PT PLN (Persero) from 2000-2004 and Secretary of GCG Committee PT PLN (Persero) from 2004-2006. Soetomo Siswowidjono has been the Secretary of Nomination and Remuneration Committee of PT PLN (Persero) since 2006.

Member

Luizah was born in Jakarta, on April 21, 1964. She graduated from STA LAN-RI in State Administration in 1985. She was a staff at the office of Board of Commissioner at PT PLN

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI (KNR)

Susunan KNR

Ketua : Komara DjajaWakil Ketua : IsnuwardiantoSekretaris : Soetomo SiswowidjonoAnggota : Luizah Lalu Rusmiady

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI (KNR)

Soetomo SiswowidjonoSekretaris

Soetomo Siswowidjono lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 juli 1941, lulus Sarjana Teknik Sipil Universitas Diponegoro pada tahun 1967 dan Post Graduate Study International dari Institute of Hydraulic and Environmental Science, Delft, Netherland pada tahun 1976. Soetomo Siswowidjono melakukan berbagai bidang pekerjaan di PT PLN (Persero) selama periode 1968-1998. Soetomo Siswowidjono menjabat sebagai Sekretaris Tim Negosiasi Listrik Swasta PT PLN (Persero) selama periode 1998-2000, Tenaga Ahli Dewan Komisaris PT PLN (Persero) pada tahun 2000-2004 dan Sekretaris Komite GCG PT PLN (Persero) selama periode 2004-2006. Sejak tahun 2006, Soetomo Siswowidjono menjabat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero).

LuizahAnggota

Luizah lahir di jakarta pada tanggal 21 April 1964, lulus Sarjana jurusan Administrasi Negara dari LAN-RI pada tahun 1985. Luizah menjabat sebagai Staf Dewan

Luizah

Isnuwardianto Komara DjajaSoetomo

Siswowidjono

Lalu Rusmiady


Komisaris Bidang Korporasi PT PLN (Persero) selama periode 2003-2006. Sejak tahun 2006, Luizah menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero).

Lalu RusmiadyAnggota

Lalu Rusmiady lahir di Selong pada tanggal 21 May 1947, lulus Sarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Mataram. Lalu Rusmiady menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram selama tahun 1985-2001, Pembantu Rektor III Universitas 45 Mataram selama tahun 1990-1995 dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi NTB, Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Propinsi NTB, Tenaga Ahli Menteri Bidang Penyiaran dan Widyaiswara Utama dan juga Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) selama tahun 1995-2004. Sejak tahun 2004, Lalu Rusmiady menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero).

Tugas dan Tanggung Jawab KNR

• Menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang sistem pensiun, sistem kompensasi dan manfaat lainnya

dalam hal pengurangan karyawan.• Mengkaji usulan gaji untuk pegawai PT PLN (Persero).• Mengkaji usulan gaji untuk Direksi, Komisaris PLN

dan Anak Perusahaannya.

• Memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai gaji pegawai, Direksi dan Komisaris PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaannya.

• Menyusun kriteria dan prosedur Nominasi Komisaris, Direksi dan Eksekutif lainnya.

• Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah Komisaris dan Direksi.

Rapat Komite KNRSepanjang tahun 2008 telah dilaksanakan 8 kali rapat KNR, dimana 5 kali merupakan rapat intern KNR, sedangkan 3 kali merupakaan rapat bersama dengan Direktru Sumber Daya Manusia & Umum. Tingkat kehadiran anggota komite secara umum adalah 80-100% dari anggota komite.

(Persero) from 2003-2006. Luizah has been a member of Nomination and Remuneration Committee at PT PLN (Persero) since 2006.

Member

Lalu Rusmiady was born in Selong, on May 21, 1947. He graduated from Faculty of Law, University of Mataram and received Masterate Degree in Management (MM) from University of Mataram. He was Dean of Faculty of Law, University of 45 Mataram from 1985-2001, Vice Rector III University of 45 Mataram from 1990-1995 and Head of Information Department NTB Province, Head of Regional Information and Communication of NTB Province, Senior Staff at the office of Department of Information and Communication and Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) from 1995-2004. Lalu Rusmiady has been a member of Nomination and Remuneration Committee at PT PLN (Persero) since 2004.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee• Drawing up a salary and allowances system as well as making recommendations concerning the pension system, the compensations system and other beneficial matters concerning employee finances. • Studying salary proposals for PT PLN (persero) employees.• Studying the proposed remuneration of the Board of

Directors, Board of Commissioner and the company’s subsudiaries.

• Making recommendations to the Board of Commissioners concerning salaries of employees of

PT PLN (PERSERO) and its Subsidiaries, Directors and Commissioners.

• Drawing up criteria and procedures for the Nomination of Commissioners, Directors and other

Executives.• Producing an assessment system and making recommendations concerning Commissioners and Directors.

Nomination and Remuneration Committee Meetings In 2008, there were 8 meetings of the Nomination and Remuneration Committee, 5 meetings were among the intern members of the committee and 3 meetings with Director of HR and GA. Average attendance was 80-100% of the committee members.


Independensi Anggota KomiteRekomendasi dari KNR yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam rangka menjawab per-masalahan yang disampaikan oleh direksi PT PLN (Persero) telah dirumuskan di dalam rapat-rapat KNR yang merupakan rangkuman dari pendapat anggota KNR melalui diskusi yang menghormati pendapat pribadi atau independensi dari masing-masing anggota KNR.

SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)PT PLN (Persero) memiliki organ yang berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian internal yaitu Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Satuan Manajemen Risiko.

Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan dan standar audit Perseroan menuju Tata Kelola Perusahaan yang Baik, menyusun rencana dan mengelola aktivitas audit serta memberikan rekomendasi audit kepada Direktur Utama.

Tugas Pokok SPI• Mengelola pengembangan kebijakan dan standar

audit sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

• Menyusun rencana audit operasional dan keuangan serta audit lain.• Mengelola aktivitas audit secara keseluruhan ber-

dasarkan rencana audit korporat. • Memberikan rekomendasi audit kepada Direktur

Utama dan pihak terkait lainnya.• Membangun jejaring dan counterparting dengan

auditor eksternal dan pihak terkait lainnya.• Melakukan pembinaan audit kepada unit bisnis dan

anak perusahaan.

Aspek-aspek Pemeriksaan SPIPermeriksaan tersebut dibagi menjadi aspek-aspek sebagai berikut:1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.2. Kepatuhan terhadap prosedur dan tata kerja yang

ditetapkan.3. Kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran.4. Keandalan dan keakuratan informasi/laporan.5. Pengamanan aset.

Committee’s IndependenceKNR recommendations that are to be communicated to the board of commissioners in response to the issues reported by the directors of PT PLN (Persero) have been formulated in the KNR meetings in which summarizing the KNR members opinions through discussions that respect individual opinion or each of the KNR member’s independency.

INTERNAL SUPERVISORY UNIT (SPI)

PT PLN (Persero) has organs with internal oversight and control functions, namely the Internal Supervisory Unit (SPI) and the Risk Management Unit.

The Internal Supervisory Unit is responsible for developing Corporate audit policies and standards to help realize Good Corporate Governance, drawing up plans and managing audits as well as making audit recommendations to the President Director.

Main Duties of the SPI• Managing the development of audit policies and standards in accordance with good corporate governance practices.• Drawing up plans for operational and financial audits

and other audits.• Managing audits as a whole based on the Corporate

audit plan.• Making recommendations concerning audits to the

Managing Director and other related parties.• Building networks and counterparting between the external auditor and other related parties.• Developing the audits of the Business Units and Subsidiaries.

SPI Investigating AspectsThe investigation is itemized into the following aspects:

1. Compliance to the prevailing regulations.

2. Compliance to the stipulated working mechanism and procedure.

3. Compliance to budget implementing guide.

4. Reliability and accuracy of information/reports.5. Security of asset.


6. Pemanfaatan sumber daya manusia.7. Pemanfaatan sumber daya material dan peralatan.8. Pemanfaatan sumber daya uang9. Pencapaian tujuan dan sasaran program10. Kewajiban penyetoran kepada negara.

Pengangkatan dan pemberhentian KSPI

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) dilakukan oleh Direktur Utama dan KSPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Hubungan SPI dengan Komite AuditSesuai Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) PT PLN (Persero) maka hubungan kemitraan dengan Komite Audit sebagai berikut :1. Membantu Komite Audit untuk memastikan bahwa

Charter, Aktivitas dan Tugas Komite Audit adalah memadai.

2. Memastikan bahwa Charter, Peranan dan Aktivitas dari Pengawasan Intern dapat dipahami dan men-jawab kebutuhan Komite Audit/Komisaris dan

Direksi/Direktur Utama.3. Memelihara komunikasi yang terbuka dan efektif dengan Komite Audit/Komisaris dan Direksi/ Direktur Utama.

Kondisi SDM SPIPada akhir tahun 2008 jumlah Auditor SPI sebanyak 26 orang dari formasi yang ada sebanyak 42 orang. Dari 26 orang Auditor tersebut 17 orang sudah memiliki sertifikat QIA (Qualified Internal Auditor)

Pengendalian Internal di lingkungan PLNPengendalian Internal di lingkungan PLN mengacu kepada aturan-aturan yang ada berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, Intruksi, Kebijakan Akuntansi dan, praktek-praktek bisnis yang sehat. Dalam melakukan Audit di lingkungan PLN, SPI mempunyai Pedoman Pengawasan Intern sesuai Keputusan Direksi PLN No.030.K/DIR/2005 tanggal 2 Februari 2005.

Dalam tahun 2008, SPI telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terhadap 38 unit bisnis PLN. Program tersebut adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan yang bersifat operasional dan dilaksanakan dalam 6 periode.

6. Utilization of human resources.7. Utilization of material resources and equipment.8. Utilization of financial resources.9. Achievements of goal and objectives of program.10. Obligatory transfer of deposit to the state.

Installment and termination of KPSI (Internal Oversight Unit Chief) The installment and termination of KPSI is administered by the Chief Director and he/she reports directly to the Chief Director.

Relationship of SPI with the Audit Committee In accordance to the Internal Audit Charter of PT PLN (Persero), partnership relationship with the audit committee is as follows:1. To assist with the Audit Committee in ensuring that

charter, activity and tasks of the Audit Committee are sufficient.

2. To ensure that charter, role and activity of internal oversight are understandable and responsive to the needs of the audit committee/ commissioners and

directors/chief director.3. To sustain open and effective communication with the

audit committee/commissioners and directors/chief director.

Status of SPI human resourceAt the end of 2008, the number of auditors was 26 personnel out of officiated target of 42 auditors. Among the 26 auditors, 17 had been awarded with QIA (Qualified Internal Auditor) certificate.

Internal Control at PLN office Internal control of PLN office refers to the existing provisions in the form of decision letters, circulars, instructions, accounting policies and sound business practices. In conducting audit at PLN office, SPI has referred itself to internal oversight guide pursuant to PLN Director Decision No.030.K/DIR/2005 dated February 2, 2005.

In 2008, SPI successfully conducted the Annual Oversight Working Program to 38 business units at PT PLN (Persero). The program was investigation procedure on operational implementation and made in 6 successive periods.


ISTILAH / TERMSDESKRIPSI / DESCRIPTION

BAHASA INDONESIA ENGLISH

AMR : Pencatatan Pemakaian Listrik Secara Otomatis Automatic Meter Reading

BBM : Bahan Bakar Minyak Oil Fuel

BPKP : Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanState Development and Budget Supervisory Agency

BPP : Biaya Pokok Penyediaan Cost of Electricity Supply

BPU-PLN : Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik NegaraBoard of General Administration of the State Electricity Company

BUMN : Badan Usaha Milik Negara State Owned Enterprises

CoC : Kode Etika Code of Conduct

COD : Tanggal Mulai Beroperasi Secara Komersial Commercial Operation Date

CSR : Tanggung jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

DP-PLN : Dana Pensiun PT PLN (Persero) Pension Fund of PT PLN (Persero)

DSM : Program Pengelolaan Beban Dari Sisi Permintaan Demand Side Management

EPC : Proyek Enjiniring, Pengadaan dan Konstruksi Engineering, Procurement and Construction

Fuel Mix : Bauran Bahan Bakar/Energi Fuel Mix

IDR : Indonesian Rupiah Indonesian Rupiah

IMF : International Monetary Fund International Monetary Fund

IPP : Independent Power Producers Independent Power Producers

ITB : Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Bandung

jamsostek : jaminan Sosial Tenaga Kerja Employee Social Welfare

jawatan Listrik dan Gas : jawatan Listrik dan Gas Electricity and Gas Bureau

jTM : jaringan Tegangan Menengah Medium Voltage Distribution Lines

jTR : jaringan Tegangan Rendah Low Voltage Distribution Lines

KA : Komite Audit Audit Committee

KGCG : Komite Good Corporate Governance Good Corporate Governance Committee

KKB : Kesepakatan Kerja Bersama Joint Working Agreement

KMR : Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee

KNR : Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Koperasi : Koperasi Cooperative Enterprise

KP-PLN : Koperasi Pegawai PLN PLN Employee Cooperative Enterprise

Daftar Istilah KhususList of Spesicfic Terms


ISTILAH / TERMSDESKRIPSI / DESCRIPTION

BAHASA INDONESIA ENGLISH

MM : Magister Manajemen Master of Management

Obligasi : Obligasi Bonds

Obligasi Terjamin : Obligasi Terjamin Guranteed Notes

PKUK : Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Authority Holder of Electricity Business

PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air Water Power Plant

PLTG : Pembangkit Listrik Geothermal Geothermal Power Plant

PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap Steam Power Plant

PMK : Peraturan Menteri Keuangan Letter of the Minister of Finance

PPA : Power Purchase Agreement Power Purchase Agreement

PSO : Penawaran Obligasi Publik Publis Service Obligation

RKAP : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Corporate Budget Plan

ROE : Return on Equity Return on Equity

ROI : Return on Investment Return on Investment

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham General Shareholders‘ Meeting

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary Meeting of Shareholders

SDM : Sumber Daya Manusia Human Resources

SR : Sambungan Rumah Residential Connection

Syariah Ijarah : Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah Bond

TDL : Tarif Dasar Listrik Electricity Basic Tariff

UI : Universitas Indonesia Universitas Indonesia

UMK : Upah Minimum Kabupaten Regency’s Minimum Wage

UMP : Upah Minimum Propinsi Province’s Miminum Wage

USD : US Dollar US Dollar

Wali Amanat : Wali Amanat Trustee


Untuk menjamin

pembangunan kualitas hidup

yang sempurna

Upholding transparency and accountability in carrying out its duties is bringing success to PLN even in every difficult decision making,like the flowing water through the rocks and yet it stays clear and is able to secure the continuity of life on earth.

Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas membuat PLN berhasil dalam setiap pengambilan keputusan yang tersulit sekalipun, layaknya air yang mengalir melewati bebatuan tetapi tetap jernih dan mampu menjamin berlangsungnya kehidupan di bumi ini.

to assure for a sustainable excelent life quality

Laporan KeuanganFinancial Report

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN/ AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 DAN 2007/

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/

AND INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN/AND ITS SUBSIDIARIES DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

Halaman/

Page

SURAT PERNYATAAN DIREKSI/DIRECTORS’ STATEMENT LETTER LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT 1

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI - Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – As of December 31, 2008 and 2007 and for the years then ended

Neraca Konsolidasi/Consolidated Balance Sheets 3

Laporan Laba Rugi Konsolidasi/Consolidated Statements of Income 5

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi/Consolidated Statements of Changes in Equity 6

Laporan Arus Kas Konsolidasi/Consolidated Statements of Cash Flows 7

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi/Notes to Consolidated Financial Statements 9

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES

NERACA KONSOLIDASI CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

31 DESEMBER 2008 DAN 2007 DECEMBER 31, 2008 AND 2007

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) (Figures in tables stated in millions of Rupiah)

Catatan/

2008 Notes 2007

ASET ASSETS

ASET TIDAK LANCAR NONCURRENT ASSETS

Aset tetap - setelah dikurangi Property, plant and equipment -

akumulasi penyusutan net of accumulated depreciation of

sebesar Rp 78.636.561 juta tahun 2008 Rp 78,636,561 million in 2008 and

dan Rp 67.982.406 juta tahun 2007 197.014.713 3e,5 198.763.391 Rp 67,982,406 million in 2007

Pekerjaan dalam pelaksanaan 53.120.352 3g,6 23.430.262 Construction in progress

Properti investasi 138.442 3h,7 138.442 Investment properties

Investasi jangka panjang 526.644 3j,8 694.660 Long-term investments

Aset pajak tangguhan 8.767 3y,49 44.869 Deferred tax assets

Aset tidak digunakan dalam operasi 1.331.105 3i,9 886.815 Assets not used in operations

Piutang pihak hubungan istimewa - Receivables from related parties -

setelah dikurangi penyisihan piutang net of allowance for doubtful

ragu-ragu sebesar Rp 68.988 juta accounts of Rp 68,988 million

tahun 2008 dan nihil tahun 2007 1.756.932 10,52 1.340.478 in 2008 and nil in 2007

Rekening dan deposito berjangka dibatasi Restricted cash in banks and

penggunaannya 4.313.731 11,29,55 3.710.788 time deposits

Aset tidak lancar lain 1.432.627 3k,3l,3w,12 1.257.244 Other noncurrent assets

Jumlah Aset Tidak Lancar 259.643.313 230.266.949 Total Noncurrent Assets

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas 6.387.627 3m,13 16.290.782 Cash and cash equivalents

Investasi jangka pendek 5.207.014 3j,14 7.214.609 Short-term investments

Piutang usaha - setelah dikurangi Trade accounts receivable - net of allowance

penyisihan piutang ragu-ragu sebesar for doubtful accounts of

Rp 625.222 juta tahun 2008 dan Rp 625,222 million in 2008 and

Rp 370.688 juta tahun 2007 1.708.320 3n,15 2.166.974 Rp 370,688 million in 2007

Piutang subsidi listrik 7.294.364 3v,16 9.823.175 Receivables on electricity subsidy

Piutang lain-lain 473.030 3n,17 173.534 Other receivables

Persediaan - setelah dikurangi penyisihan Inventories - net of allowance for decline

penurunan nilai sebesar Rp 79.123 juta in value of Rp 79,123 million in 2008

tahun 2008 dan Rp 63.325 juta tahun 2007 9.091.138 3o,18 6.774.205 and Rp 63,325 million in 2007

Pajak dibayar dimuka 129.924 3y,19,49 45.184 Prepaid taxes

Biaya dibayar dimuka dan uang muka 784.213 3l,3w,20 724.523 Prepaid expenses and advances

Jumlah Aset Lancar 31.075.630 43.212.986 Total Current Assets

JUMLAH ASET 290.718.943 273.479.935 TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan See accompanying notes to consolidated financial statements

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi. which are an integral part of the consolidated financial statements.

- 3 -



NERACA KONSOLIDASI CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

31 DESEMBER 2008 DAN 2007 DECEMBER 31, 2008 AND 2007

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued

Catatan/

2008 Notes 2007

KEWAJIBAN DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

EKUITAS EQUITY

Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham Capital stock - par value of Rp 1 million per share

Modal dasar - 63.000.000 saham Authorized - 63,000,000 shares

Modal ditempatkan dan disetor penuh -

46.107.154 saham 46.107.154 21 46.107.154 Subscribed and paid-up - 46,107,154 shares

Tambahan modal disetor 30.965.460 22 28.087.917 Additional paid-in capital

Revaluation increment on property, plant

Selisih penilaian kembali aset tetap - 2a,3e,5,23 77.640.558 and equipment

Selisih transaksi perubahan ekuitas Difference due to change of equity in

anak perusahaan - 2a,3b,5,24 59.915.695 subsidiaries

Saldo laba (defisit) Retained earnings (deficit)

Ditentukan penggunaannya 1.894.149 1.894.149 Appropriated

Tidak ditentukan penggunaannya 48.019.804 (77.232.733) Unappropriated

Jumlah Ekuitas 126.986.567 136.412.740 Total Equity

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR NONCURRENT LIABILITIES

Pendapatan ditangguhkan 7.556.638 3r,25 6.916.376 Deferred revenue

Uang jaminan langganan 5.401.137 26 4.440.923 Customers' security deposits

Kewajiban pajak tangguhan 8.273.883 3y,49 8.847.457 Deferred tax liabilities

Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi

bagian jatuh tempo dalam satu tahun Long-term liabilities - net of current maturities

Penerusan pinjaman 18.929.074 3q,27 13.775.538 Two-step loans

Hutang kepada Pemerintah 3.231.719 28 3.525.512 Government loans

Hutang sewa pembiayaan 18.563.764 3f,29 13.641.679 Lease liability

Hutang bank dan surat hutang

jangka menengah 10.192.011 30 23.426 Bank loans and medium term notes

Hutang obligasi 28.508.458 3s,31 25.454.093 Bonds payable

Hutang listrik swasta 7.754.912 32 6.825.445 Electricity purchase payable

Kewajiban imbalan kerja 12.968.866 3w,51 12.398.984 Employee benefit obligations

Hutang lain-lain 226.594 36 220.117 Other payables

Hutang pihak hubungan istimewa 97.932 33,52 155.290 Payable to related parties

Hutang biaya proyek 1.373.698 34 566.101 Project cost payable

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 123.078.686 96.790.941 Total Noncurrent Liabilities

KEWAJIBAN LANCAR CURRENT LIABILITIES

Hutang usaha Trade accounts payable

Pihak hubungan istimewa 354.634 35,52 228.602 Related parties

Pihak ketiga 23.538.716 35,55 30.223.180 Third parties

Hutang pajak 685.784 3y,37 1.309.752 Taxes payable

Biaya masih harus dibayar 3.489.396 38 2.076.024 Accrued expenses

Kewajiban jangka panjang jatuh

tempo dalam satu tahun Current maturities of long-term liabilities

Penerusan pinjaman 2.287.600 3q,27 1.894.497 Two-step loans

Hutang kepada Pemerintah 293.793 28 305.293 Government loans

Hutang sewa pembiayaan 1.344.518 3f,29 858.508 Lease liability


jangka menengah 2.508.315 30 18.986 Bank loans and medium term notes

Hutang listrik swasta 194.708 32 159.404 Electricity purchase payable

Kewajiban imbalan kerja 1.398.355 3w,51 1.284.001 Employee benefit obligations

Hutang lain-lain 4.557.871 36 1.918.007 Other payables

Jumlah Kewajiban Lancar 40.653.690 40.276.254 Total Current Liabilities

JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN 290.718.943 273.479.935 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES



- 4 -



LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007


Catatan/

2008 Notes 2007

PENDAPATAN USAHA REVENUES

Penjualan tenaga listrik 84.249.726 3t,39 76.286.195 Sale of electricity

Subsidi listrik Pemerintah 78.577.390 3v,40 36.604.751 Government's electricity subsidy

Penyambungan pelanggan 589.622 3r,25 535.269 Customer connection fees

Lain-lain 791.772 41 616.472 Others

Jumlah Pendapatan Usaha 164.208.510 114.042.687 Total Revenues

BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES

Bahan bakar dan pelumas 107.782.838 42 65.559.977 Fuel and lubricants

Pembelian tenaga listrik 20.742.905 3u,43,52 16.946.723 Purchased electricity

Pemeliharaan 7.619.854 44 7.269.142 Maintenance

Kepegawaian 8.344.224 45 7.064.316 Personnel

Penyusutan 11.372.849 3e,5 10.716.237 Depreciation

Lain-lain 4.735.081 46 3.949.560 Others

Jumlah Beban Usaha 160.597.751 111.505.955 Total Operating Expenses

LABA USAHA 3.610.759 2.536.732 INCOME FROM OPERATIONS

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (CHARGES)

Penghasilan bunga 465.400 530.218 Interest income

Beban bunga dan keuangan (6.738.465) 47 (4.817.015) Interest expense and financing charges

Kerugian kurs mata uang asing - bersih (9.295.731) 3d,53 (857.908) Loss on foreign exchange - net

Lain-lain - bersih (233.131) 48 (490.093) Others - net

Beban Lain-lain - Bersih (15.801.927) (5.634.798) Other Charges - Net

RUGI SEBELUM PAJAK (12.191.168) (3.098.066) LOSS BEFORE TAX

BEBAN PAJAK (112.548) 3y,49 (2.547.041) TAX EXPENSE

RUGI BERSIH (12.303.716) (5.645.107) NET LOSS

RUGI PER SAHAM DASAR 3z,50 BASIC LOSS PER SHARE

(Dalam Rupiah penuh) (266.850) (122.435) (In full Rupiah amount)



- 5 -



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY



Selisih penilaian Selisih transaksi

Modal ditempatkan kembali aset tetap/ perubahan ekuitas Saldo laba (defisit)/

dan disetor penuh/ Tambahan modal Revaluation anak perusahaan/ Retained earnings (deficit)

Subscribed and disetor/ increment in Difference due to Ditentukan Tidak ditentukan

Catatan/ Paid-up capital Additional property, plant and change of equity penggunaannya/ penggunaannya/ Jumlah ekuitas/

Notes stock paid-in capital equipment in subsidiaries Appropriated Unappropriated Total equity

Saldo per 1 Januari 2007 46.107.154 25.868.016 77.640.558 59.915.695 1.894.149 (71.587.626) 139.837.946 Balance as of January 1, 2007

Penambahan tahun berjalan 22 - 2.219.901 - - - - 2.219.901 Additions during the year

Rugi bersih tahun berjalan - - - - - (5.645.107) (5.645.107) Net loss for the year

Saldo per 31 Desember 2007 46.107.154 28.087.917 77.640.558 59.915.695 1.894.149 (77.232.733) 136.412.740 Balance as of December 31, 2007

Penambahan tahun berjalan 22 - 2.877.543 - - - - 2.877.543 Additions during the year

Reklasifikasi selisih penilaian Reclasification of revaluation

kembali aset tetap sehubungan increment in property, plant, and

dengan penerapan PSAK 16 equipment caused by implementation

(Revisi 2007) 2a,5,23,24 - - (77.640.558) (59.915.695) - 137.556.253 - of PSAK 16

Rugi bersih tahun berjalan - - - - - (12.303.716) (12.303.716) Net loss for the year

Saldo per 31 Desember 2008 46.107.154 30.965.460 - - 1.894.149 48.019.804 126.986.567 Balance as of December 31, 2008



- 6 -



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS



2008 2007

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelanggan 87.671.563 79.376.841 Cash receipts from customers

Pembayaran kas kepada pemasok (128.651.527) (65.744.413) Cash paid to suppliers

Pembayaran kas kepada karyawan (7.287.201) (5.994.436) Cash paid to employees

Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi (48.267.165) 7.637.992 Cash generated from (used in) operations

Penerimaan subsidi listrik 64.693.962 15.038.343 Government subsidy received

Pembayaran bunga (7.707.000) (5.281.612) Interest expense paid

Penerimaan bunga 510.572 648.624 Interest received

Penerimaan restitusi pajak penghasilan - 18.138 Income tax restitution received

Pembayaran pajak penghasilan (1.449.888) (1.171.342) Income tax paid

Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi 7.780.481 16.890.143 Net Cash Provided by Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi 30.111 33.594 Proceeds from sale of assets not used in operations

Perolehan aset tetap (3.178.255) (1.346.491) Additions to property, plant and equipment

Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan (21.732.709) (12.915.065) Additions to construction in progress

Penambahan piutang pihak hubungan istimewa (375.273) (47.572) Increase in receivables from related parties

Perolehan investasi jangka panjang (125.186) (114.455) Acquisition of long-term investments

Pencairan (penempatan) rekening dan deposito Withdrawal (placement) in restricted cash in bank and

yang dibatasi penggunaannya 728.381 (1.282.523) time deposits

Pembayaran hutang penyertaan saham (1.395) (1.440) Payment of payable on acquisition of shares of stock

Pencairan (penempatan) investasi jangka pendek 2.702.270 (5.086.385) Withdrawal (placement) in short-term investments

Penerimaan dividen - 500 Dividends received

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (21.952.056) (20.759.837) Net Cash Used in Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Hasil emisi obligasi - 12.054.000 Proceeds from issuance of bonds

Pembayaran biaya emisi obligasi (5.232) (159.301) Payment of bonds issuance costs

Pembayaran obligasi - (600.000) Payment of bonds

Pembayaran penerusan pinjaman (2.054.943) (2.284.984) Payment of two-step loans

Pembayaran hutang kepada pemerintah (305.293) (316.793) Payment of Government loans

Perolehan hutang bank 7.794.236 20.900 Proceeds from bank loans

Pembayaran hutang bank (18.986) (14.866) Payment of bank loans

Pembayaran hutang listrik swasta (152.003) (731.300) Payment of electricity purchase payable

Pembayaran angsuran sewa pembiayaan (989.359) (775.600) Payment of lease installment

Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan 4.268.420 7.192.056 Net Cash Provided by Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND

SETARA KAS (9.903.155) 3.322.362 CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 16.290.782 12.968.420 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 6.387.627 16.290.782 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR



- 7 -



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS


(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued

2008 2007

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN SUPPLEMENTAL DISCLOSURES

Aktivitas investasi dan pendanaan yang Noncash investing and financing activities :

tidak mempengaruhi kas :

Aktivitas normal Ordinary activities

Perolehan aset tetap melalui : Additions to property, plant and equipment through:

Reklasifikasi pekerjaan dalam pelaksanaan Reclassification of construction in progress to

ke aset tetap 7.224.669 7.604.156 property, plant and equipment

Reklasifikasi aset tidak digunakan dalam Reclassification of assets not used in operations

operasi ke aset tetap 166.410 74.180 to property, plant and equipment

Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui: Addition of construction in progress through :

Penarikan pinjaman dan hutang biaya proyek 4.951.032 1.888.083 Drawdown of loans and project cost payable

Bantuan Pemerintah 2.877.543 2.219.901 Government equity participation

Kapitalisasi biaya pinjaman 4.039.022 2.246.902 Capitalization of borrowing costs

Kapitalisasi beban penyusutan 11.043 11.618 Capitalization of depreciation expense

Hutang lain-lain 3.303.411 450.212 Other payables

Reklasifikasi aset tetap ke aset tidak digunakan Reclassification of property, plant and equipment to

dalam operasi 650.391 172.536 assets not used in operations

Reklasifikasi deposito berjangka dibatasi Reclassification of restricted time deposits to

penggunaannya ke investasi jangka pendek - 941.900 short-term investments

Subsidi diperhitungkan dengan hutang usaha 16.412.239 19.004.442 Offsetting electricity subsidy with accounts payable

Konversi hutang usaha ke surat hutang jangka Conversion of trade accounts payable to medium

menengah 5.000.000 - term notes



- 8 -

- 9 -

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND

ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

(Figures in tables stated in millions of Rupiah)

1. UMUM

1. GENERAL

a. Pendirian dan Informasi Umum

a. Establishment and General Information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“Perusahaan”) didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambilalih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01 Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6731.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (the Company) was established in 1961 as a unit of the Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies taken over by the Government of the Republic of Indonesia. The Dutch electricity companies include among others: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the Company’s status was changed to that of a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum (Perum). Based on notarial deed of Sutjipto, SH, notary in Jakarta, No. 169 dated July 30, 1994, the Company’s status was changed to a limited liability company and was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No. 6731.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan akta No. 2 tanggal 1 Juli 2008 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-46951.AH.01.02 Th 2008 tanggal 1 Agustus 2008.

The articles of association of the Company was recently amended by notarial deed No. 2 dated July 1, 2008 of Lenny Janis Ishak S.H., notary in Jakarta, to conform with Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Companies. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-46951.AH.01.02 Th 2008 dated August 1, 2008.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan




(Figures in tables stated in millions of Rupiah) - Continued

- 10 -

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

In accordance with article 3 of the Company’s articles of association, the scope of its activities is to operate the business of adequate supply of electricity for public use, both in terms of quantity and quality also to earn profit, and perform assignment from Government as electricity power business in order to support development by applying the principles of Limited Liability Company.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 40 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

The Company is domiciled in Jakarta, with 40 business unit offices spread all over Indonesia. The Company’s head office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang “Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 40).

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, jumlah karyawan Perusahaan dan anak perusahaan masing-masing 44.750 karyawan dan 45.225 karyawan.

Based on Law No. 19 year 2003, regarding “State-Owned Enterprises (BUMN)”, the Government is obliged to provide compensation to these BUMN, which were appointed to perform special assignment, for all expenses which they have incurred, including expected return (margin). The Company is a BUMN, which performs a special assignment of providing electricity power with subsidy to the public (Note 40). As of December 31, 2008 and 2007, the Company and its subsidiaries had total number of employees of 44,750 and 45,225, respectively.

b. Penawaran Umum Efek Hutang Perusahaan

b. Public Offering of Bonds of the Company

Majapahit Holding B.V., Belanda, anak perusahaan yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin (Guaranteed Notes) jatuh tempo tahun 2017 dan 2037 pada tanggal 28 Juni 2007, dan Guaranteed Notes jatuh tempo 2011 dan 2016 pada tanggal 16 Oktober 2006. Guaranteed Notes ini dicatatkan pada Bursa Efek Singapura.

Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes due 2017 and 2037 in June 28, 2007 and Guaranteed Notes due 2011 and 2016 in October 16, 2006. These Guaranteed Notes are listed in the Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Perusahaan juga telah beberapa kali menerbitkan Obligasi PLN, terakhir Obligasi PLN IX Tahun 2007 dan Obligasi Syariah (Sukuk) Ijarah PLN II Tahun 2007. Obligasi ini akan jatuh tempo antara tahun 2017 – 2022 dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (Catatan 31).

The Company also issued PLN Bonds, most recently, PLN IX Bonds Year 2007 and Syariah (Sukuk) Ijarah PLN II Bonds Year 2007. These bonds will be due between 2017 – 2022 and are listed in the Indonesian Stock Exchange (Note 31).






- 11 -

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain

c. Management and Other Information

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut :

As of December 31, 2008 and 2007, the Company’s management consisted of the following :

2008 2007

Komisaris Utama Alhilal Hamdi Alhilal Hamdi President Commissioner

Komisaris Isnuwardianto Isnuwardianto Commissioners

Komara Djaja Komara Djaja

Rahmat Waluyanto Rahmat Waluyanto

Komisaris Independen Bambang PS Brojonegoro Bambang PS Brojonegoro Independent Commissioners

Lutfi Hamid Lutfi Hamid

Direktur Utama Fahmi Mochtar Eddie Widiono Suwondho President Director

Wakil Direktur Utama Rudiantara - Vice President Director

Direktur Konstruksi Strategis Moch. Agung Nugroho - Director of Strategic Construction

Direktur Perencanaan & Teknologi Bambang Praptono - Director of Planning & Technology

Direktur Jawa-Madura-Bali Murtaqi Syamsuddin - Director of Java-Madura-Bali

Direktur Luar Jawa-Madura-Bali Hariadi Sadono - Director of Outside Java-Madura-Bali

Director of Human Resource &

Direktur SDM & Umum Supriadi Djuanda Nugraha Ibrahim General Affairs

Direktur Keuangan Setio Anggoro Dewo F. Parno Isworo Director of Finance

Direktur Pembangkitan dan Energi Director of Generation and Primary

Primer - Ali Herman Ibrahim Energy

Direktur Niaga dan Pelayanan Director of Commerce and

Pelanggan - Sunggu Anwar Aritonang Customer Services

Director of Transmission and

Direktur Transmisi dan Distribusi - Herman Darnel Ibrahim Distribution

Komite Audit Audit Committee

Ketua Lutfi Hamid Lutfi Hamid Chairman

Wakil Ketua Bambang PS Brojonegoro Bambang PS Brojonegoro Vice Chairman

Anggota Elok Tresnaningsih Elok Tresnaningsih Members

Maman Suparman Maman Suparman

Sugianto Erman Jaya Kusuma

Syamsul Arifin Lalu Rusmiady

Lilik Safrudin Ismail -

Perusahaan membayar kompensasi kepada dewan komisaris dan direksi Perusahaan berupa gaji sebesar Rp 6.423 juta tahun 2008 dan Rp 6.137 juta tahun 2007.

Total compensation of the Company’s commissioners and directors including salaries amounted to Rp 6,423 million in 2008 and Rp 6,137 million in 2007.






- 12 -

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR

AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) REVISI

2. ADOPTION OF REVISED STATEMENTS OF

FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

(PSAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun

berjalan

Pada tahun berjalan, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK revisi berikut ini yang efektif untuk laporan keuangan dimulai atau setelah 1 Januari 2008:

a. Standards effective in the current period

In the current year, the Company and its subsidiaries adopted the following revised PSAK which are effective for financial statements beginning on or after January 1, 2008:

PSAK 13 (Revisi 2007), Properti Investasi PSAK 13 revisi tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan anak perusahaan. Perubahan mendasar pada standar ini, yang mengijinkan penggunaan model nilai wajar atau model biaya dalam mengukur properti investasi setelah pengukuran awal tidak mempunyai pengaruh pada laporan keuangan konsolidasi ini karena kebijakan Perusahaan dan anak perusahaan mengukur properti investasi setelah pengakuan awal telah menggunakan model biaya. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasi, tanah dengan nilai tercatat sebesar Rp 138.442 juta telah direklasifikasi di neraca konsolidasi dari aset tetap ke properti investasi (Catatan 7).

PSAK 13 (Revised 2007) Investment

Property

The revisions to PSAK 13 have had no significant impact on the Company and it’s subsidiaries’ accounting policy. The principal change to the standard, which allows the use of fair value or cost model in measuring investment property subsequent to initial recognition, has no impact on these consolidated financial statements because it has always been the Company’s and its subsidiaries’ policy to measure investment property subsequent to initial recognition using the cost model. However for presentation purposes, land with a carrying amount of Rp 138,442 million is reclassified in the consolidated balance sheet from property, plant and equipment to investment property (Note 7).

Rincian akun dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2007 yang telah direklasifikasi sehubungan dengan PSAK No. 13 (Revisi 2007) adalah sebagai berikut :

Details of accounts in the 2007 consolidated financial statements reclassified in relation to PSAK No. 13 (Revised 2007) are as follows :

2007

Sebelum Setelah

reklasifikasi/ reklasifikasi/

Before After

reclassification reclassification

Aset tetap - bersih 198.901.833 198.763.391 Property, plant and equipment - net

Properti investasi - 138.442 Investment properties






- 13 -

PSAK 16 (Revisi 2007), Aset Tetap PSAK 16 revisi dapat menggunakan model revaluasi (revaluation model) atau model biaya (cost model) dalam mengukur aset tetap setelah pengakuan awal dan mengharuskan antara lain pendekatan komponen (component approach) dalam menyusutkan aset serta mereview nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap. Pada penerapan awal, manajemen memilih untuk menggunakan model biaya. Namun manajemen menentukan bahwa tidak praktis mengestimasi dampak pendekatan komponen dan perubahan nilai residu aset baik secara retroaktif maupun prospektif dari tanggal yang lebih awal. Karenanya penerapan standar ini tidak berdampak terhadap nilai tercatat aset tetap sebelumnya. Untuk aset tertentu yang telah direvaluasi pada tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan Pemerintah, nilai revaluasi tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (deemed cost) untuk tujuan penerapan PSAK 16 revisi dan saldo selisih nilai revaluasi sejumlah Rp 77.640.558 juta dan selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan sebesar Rp 59.915.695 juta, yang sebelumnya disajikan terpisah pada akun ekuitas, direklasifikasi ke saldo laba pada saat penerapan awal standar ini (Catatan 23 dan 24).

PSAK 16 (Revised 2007) Property, Plant and Equipment

The revised PSAK 16 permits the use of fair value or cost model in measuring property, plant and equipment subsequent to initial recognition, and requires among other things the component approach in depreciating the asset and a review at least annually of the residual value and useful life of the asset. On initial adoption the management has chosen to continue using the cost model. However, management has determined that it was not practicable to estimate the effect of the component approach and the changes in residual value of the asset either retroactively or prospectively from any earlier date. Accordingly, the adoption of this standard has not resulted in a change in the prior year carrying amount of the property, plant and equipment. For certain assets that have been revalued in prior year in accordance with government regulation, the revaluation amount is considered as deemed cost for the purpose of applying the revised PSAK 16, and the balance of revaluation increment on property, plant and equipment of Rp 77,640,558 million and difference due to change of equity in subsidiaries of Rp 59,915,695 million, previously presented as separate items in equity, were reclassified to retained earnings on initial adoption of the standard (Notes 23 and 24).

PSAK 30 (Revisi 2007), Sewa Penerapan PSAK 30 revisi berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi sewa. Perubahan mendasar dari standar ini, dimana klasifikasi dari sewa pembiayaan (finance lease) atau sewa operasi (operating lease) tergantung dari pengalihan secara substantial seluruh risiko dan manfaat, tidak berdampak terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. Manajemen menetapkan tidak terdapat sewa operasi yang signifikan pada awal penerapan yang diklasifikasi sebagai sewa pembiayaan menurut standar revisi.

PSAK 30 (Revised 2007), Leases

The adoption of the revised PSAK 30 resulted in a change in accounting policy for leases. The principal change to the standard, which is the finance or operating lease classification of the arrangement depending on the transfer of substantially all the risks and rewards, had no impact on prior year financial statements. Management has determined that there are no significant operating leases on initial adoption that would have been classified as finance lease under the revised standard.

Selanjutnya pada tanggal 16 September 2008, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8, tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (Revisi 2007). Interpretasi ini memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa yang harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2007). Interpretasi ini diterapkan untuk laporan keuangan periode yang berakhir setelah tanggal dikeluarkannya interpretasi ini.

Furthermore, on September 16, 2008, the Financial Accounting Standard Board (DSAK) issued Interpretation of Financial Accounting Standard (ISAK) 8, regarding Determining Whether an Arrangement Contains a Lease and Further Discussion Clarifying Transition of PSAK 30, (Revised 2007). This interpretation provides guidance for determining whether an arrangement is or contains lease that should be accounted for in accordance with PSAK 30 (Revised 2007). This interpretation is applicable for financial statements with period ending after the date this interpretation was issued.






- 14 -

Penyelenggaraan usaha tenaga listrik di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan setiap pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus memastikan ketersediaan tenaga listrik di setiap wilayah operasinya.

The electric power business in Indonesia is controlled by the Government and carried-out by the Company as a state-owned enterprise, which serves as the holder of Electricity Business Proxy. The holder of Electricity Business Proxy and each holder of Electricity Business License for public use must ensure the adequacy of electric power supply in each of their operating areas.

Perusahaan dan anak perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA dan ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements (PPA) and energy sales contracts (ESC) with Independent Power Producers (IPPs). Those IPPs that supply electricity to the Company are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.

Berdasarkan evaluasi manajemen, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan ketersediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh Pemerintah melalui Perusahaan, yang dikecualikan dalam ruang lingkup interpretasi tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No. S-2366/BL/2009 tanggal 30 Maret 2009.

Based on management assessment, those Power Supply Contracts were entered into to enable the Government, through the Company, to carry out its undertaking of supplying electricity as a public service, which is exempted under the scope of the interpretation as confirmed in a letter No. S-2366/BL/2009 dated March 30, 2009 from the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK).

b. Standar ini telah diterbitkan tetapi belum

diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, pernyataan standar berikut telah diterbitkan namun belum berlaku:

b. Standards in issue not yet adopted

At the date of authorization of these financial statements, the following standards were in issue but not yet effective:

PSAK 14 (Revisi 2008), Persediaan PSAK 14 (Revised 2008), Inventories

Pada bulan September 2008, DSAK mengeluarkan standar akuntansi untuk persediaan, yang mengganti PSAK 14, Persediaan.

In September 2008, DSAK issued the revised accounting standard for inventories, which supersedes PSAK 14, Inventories.






- 15 -

Perubahan mendasar pada standar ini termasuk antara lain Perusahaan harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama, dan pembelian persediaan dengan persyaratan penyelesaian tangguhan (deferred settlement terms), perbedaan antara harga beli untuk persyaratan kredit normal dan jumlah yang dibayarkan diakui sebagai beban bunga selama periode pembiayaan.

The principal changes to the standard include among other things the requirement to use the same cost formula for all inventories having similar nature and use to the Company, and for purchase of inventories with deferred settlement terms, the difference between the purchase price for normal credit terms and the amount paid is recognized over the period of financing.

Standar ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini dianjurkan.

This standard is effective for financial statement beginning on or after January 1, 2009. Earlier application is encouraged.

Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasi.

Management is evaluating the effect of this standard on the consolidated financial statements.

PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan:

Penyajian dan Pengungkapan Pada bulan Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, menggantikan ketentuan penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 50 (1998), Akuntansi Investasi Efek Tertentu, dan PSAK 55 (Revisi 1999), Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

PSAK 50 (Revised 2006), Financial

Instruments: Presentation and

Disclosures In December 2006, DSAK issued PSAK 50 (Revised 2006), Financial Instruments: Presentation and Disclosures, which supersedes the presentation and disclosure requirements of PSAK 50 (1998), Accounting for Investments in Certain Securities, and PSAK 55 (Revised 1999), Accounting for Derivatives and Hedging Activities.

Tujuan standar revisi ini adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan kewajiban keuangan. Standar ini berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan, dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. Prinsip-prinsip dalam standar ini melengkapi prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan dalam PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Standar ini diterapkan secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasi.

The objective of the revised standard is to establish principles for the presentation and disclosures of financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities. It applies to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of the related interests, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset. The principles in this standard complement the principles for recognizing and measuring financial assets and financial liabilities in PSAK 55 (Revised 2006), Financial Instruments: Recognition and Measurement. This standard should be applied prospectively for periods beginning on or after January 1, 2010. Management is evaluating the effect of this standard on the consolidated financial statements.






- 16 -

PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen

Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Pada bulan Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

PSAK 55 (Revised 2006), Financial

Instruments: Recognition and

Measurement

In December 2006, DSAK issued PSAK 55 (Revised 2006), Financial Instruments: Recognition and Measurement.

Standar ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan. Standar ini juga menetapkan pedoman untuk penghentian pengakuan; jika aset dan kewajiban keuangan dinilai pada nilai wajar, bagaimana menentukan nilai wajar dan mengevaluasi penurunan nilai; serta akuntansi lindung nilai.

This standard establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. The standard also provides guidance on derecognition, when financial assets and liabilities may be measured at fair value, how to determine fair value and assess impairment, as well as hedge accounting.

Standar ini menggantikan ketentuan pengakuan dan pengukuran yang diatur dalam standar akuntansi tertentu yang telah diterbitkan sebelumnya.

This standard supersedes the principles of financial instruments recognition and measurement prescribed in certain previously issued accounting standards.

Entitas harus menerapkan standar ini secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Penerapan standar lebih dini diperkenankan. Dalam ketentuan transisi, entitas dapat melakukan penyesuaian perlakuan akuntansi instrumen keuangan yang ada pada akhir periode laporan keuangan sebelum tanggal efektif dengan ketentuan yang ada dalam standar ini dan dampak penyesuaian tersebut diakui dalam laba rugi atau ekuitas periode berjalan. Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasi.

Entities shall apply this standard prospectively for financial statements covering the periods beginning on or after January 1, 2010. Early application is permitted. Among the transitional provisions on initial application, entities are allowed to recognize either in profit or loss or in equity the effect of the recognition and measurement prescribed by the standard to financial instruments existing before the effective date of the standard.

Management is evaluating the effect of this standard on the consolidated financial statements.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

a. Consolidated Financial Statement Presentation

Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tanggal 13 Maret 2000.

The consolidated financial statements have been prepared using accounting principles and reporting practices generally accepted in Indonesia, which are Statements of Financial Accounting Standards and Bapepams Rule No. VIII.G.7 dated March 13, 2000. Such consolidated financial statements are not intended to present the financial positions and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.






- 17 -

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan konsolidasi tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah, while the measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

b. Prinsip Konsolidasi

b. Principles of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan anak perusahaan (termasuk entitas bertujuan khusus). Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional dari investee untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Pengendalian juga dianggap ada apabila Perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% hak suara, kecuali pengendalian atas anak perusahaan tersebut bersifat sementara atau terdapat pembatasan jangka panjang yang mempengaruhi kemampuan anak perusahaan untuk memindahkan dana ke Perusahaan.

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities controlled by the Company and its subsidiaries (including a special purpose entity). Control is achieved where the Company has the power to govern the financial and operating policies of the investee entity so as to obtain benefits from its activities. Control is presumed to exist when the Company owns directly or indirectly through subsidiaries, more than 50% of the voting rights, except where control on the subsidiary is intended to be temporary or the subsidiary operates under severe long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer fund to the Company.

Hasil akuisisi atau penjualan anak perusahaan selama tahun berjalan dari tanggal efektif akuisisi atau sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasi.

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statements of income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan. Saldo dan transaksi material termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan usaha.

Where necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company. Intercompany balances and transactions, including unrealized gains or losses on intercompany transactions, are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Company and its subsidiaries as one business entity.






- 18 -

Perubahan nilai investasi akibat perubahan ekuitas anak perusahaan berasal dari transaksi modal antara anak perusahaan dengan perusahaan lain diakui sebagai bagian dari ekuitas pada akun “Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan”, dan diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan.

Changes in the value of investments due to changes in the equity of subsidiaries arising from capital transactions of such subsidiaries with other parties are recognized in equity as “difference due to changes of equity in subsidiaries”, and recognized as income or expenses in the period when the investments are disposed of.

c. Penggunaan Estimasi

c. Use of Estimates

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from these estimates.

d. Transaksi, Saldo dan Penjabaran Laporan

Keuangan Dalam Mata Uang Asing

d. Foreign Currency Transactions, Balances and Translation

Pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan, kecuali Majapahit Holding B.V. (MH) dan Majapahit Finance B.V. (MF) diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman. Kegiatan usaha MH dan MF merupakan bagian integral dari kegiatan usaha Perusahaan, dengan demikian pembukuan MH dan MF yang diselenggarakan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan prosedur yang sama dengan Perusahaan.

The books of accounts of the Company and its subsidiaries, except for Majapahit Holding B.V. (MH) and Majapahit Finance B.V. (MF), are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to current operations, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs. Operating activities of MH and MF are an integral part of the Company’s activities, hence the books of accounts of MH and MF, which are maintained in foreign currency, are translated into Rupiah using the same procedures adopted by the Company.






- 19 -

e. Aset Tetap

e. Property, Plant and Equipment

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap termasuk material cadang utama dan peralatan siap pakai dengan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang diperuntukkan untuk menjaga kelangsungan, kestabilan operasi instalasi dan mesin pembangkit listrik dalam rangka memproduksi serta mendistribusikan tenaga listrik.

Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Property, plant and equipment include major spare parts and stand-by equipment, with economic benefits of more than one year, which are used to ensure the continuity and stability of the power plant operations and electricity installations necessary to produce and distribute electricity.

Aset tetap perolehan sebelum tahun 2002, telah dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. Pada penerapan awal PSAK 16 (Revisi 2007), nilai aset yang dinilai kembali pada periode sebelumnya sesuai dengan standar sebelumnya dianggap sebagai biaya perolehan (deemed cost) dan selisih penilaian kembali yang disajikan secara terpisah dalam akun ekuitas direklasifikasi ke saldo laba.

Property, plant and equipment acquired before 2002 were revalued in accordance with Government regulation. In line with the initial adoption of PSAK 16 (Revised 2007), the previous revalued amount of certain assets under the previous standard is considered as deemed cost, and the balance of the revaluation surplus previously reported as separate line item in equity is reclassified into retained earnings.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

Depreciation is computed using the straight-line method based on their estimated economic useful lives as follows :

Tahun/Years

Bangunan umum, waduk dan prasarana 10 – 47 Buildings, reservoir and infrastructure Instalasi dan mesin pembangkit 13 – 30 Installations and power plant Perlengkapan transmisi 37 Transmission equipment Perlengkapan distribusi 15 – 37 Distribution equipment Perlengkapan umum 4 – 8 General equipment Kendaraan bermotor 3 – 5 Motor vehicles Material cadang 10 – 25 Spare parts Perlengkapan pengolahan data dan

telekomunikasi

5 – 10 Telecommunication and data processing

equipment

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Aset sewaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap – pemilikan langsung atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Leased assets are depreciated over their expected useful lives on the same basis as property, plant and equipment – direct acquisitions or where shorter, depreciated over the term of the relevant lease.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai penilaian kembali dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost or revalued amount and is not depreciated.






- 20 -

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun yang bersangkutan.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the current operations.

f. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

f. Leases Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Aset yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar aset sewaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Kewajiban kepada lessor disajikan di dalam neraca konsolidasi sebagai kewajiban sewa pembiayaan.

Assets held under finance leases are initially recognized as assets at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated balance sheet as a finance lease obligation.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari kewajiban sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo kewajiban. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.






- 21 -

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai kewajiban. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

g. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

g. Construction in Progress

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan dan beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Biaya pinjaman termasuk beban bunga, selisih kurs serta amortisasi biaya emisi obligasi, dikurang hasil investasi atas dana pinjaman yang belum terpakai. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction and depreciation of property and equipment that were used in the construction. Borrowing costs include interest expense, foreign exchange differences and amortization of debt issuance costs, less any investment income on the unused proceeds from the borrowings. Capitalisation of borrowing cost ceases when the assets are ready for its intended use. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

h. Properti Investasi

h. Investment Properties

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Properti investasi diukur sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan setiap akumulasi kerugian penurunan nilai.

Investment properties are properties (land or a builing - or part of building – or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both. Investment properties are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

i. Aset Tidak Digunakan Dalam Operasi

i. Assets Not Used In Operations

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dan aset yang akan dihapuskan. Sebelum tanggal 1 Januari 2008, aset tidak digunakan dalam operasi tidak disusutkan sampai digunakan kembali. Aset yang akan dihapuskan dinyatakan sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat dan nilai realisasi bersih.

This account comprised of property, plant and equipment which are temporarily not used in operations and assets which are held for disposal. Prior to January 1, 2008, assets not used in operations are not depreciated until these assets are used and held in service again. Assets for disposal are stated at the lower of carrying amount or net realizable value.






- 22 -

Efektif tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK 16 (Revisi 2007), Aset Tetap, yang menggantikan PSAK 16, Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17, Akuntansi Penyusutan. Aset tetap yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Effective January 1, 2008, the Company and its subsidiaries adopted PSAK 16 (Revised 2007), Property, Plant and Equipment, which supersedes PSAK 16, Fixed Assets and Other Assets and PSAK 17, Accounting for Depreciation. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful life of the property, plant and equipment.

j. Investasi

j. Investments

Investasi pada perusahaan asosiasi

Investments in associates

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan dimana induk Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional investee.

An associate is an entity over which the Company and its subsidiaries are in a position to exercise significant influence, but not control or joint control, through participation in the financial and operating policy decisions of the investee.

Penghasilan, aset dan kewajiban dari perusahaan asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasi dengan mengunakan metode ekuitas. Investasi pada perusahaan asosiasi dicatat di neraca sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan anak perusahaan atas aset bersih perusahaan asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Perusahaan dan anak perusahaan atas kerugian perusahaan asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi tidak diakui kecuali jika Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai kewajiban atau melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya, dalam hal demikian, tambahan kerugian diakui sebesar kewajiban atau pembayaran tersebut.

The assets and liabilities and results of operations of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting. Investments in associates are carried in the consolidated balance sheet at cost as adjusted by post-acquisition changes in the Company and its subsidiaries’ share of the net assets of the associate, less any impairment in the value of the individual investments. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiaries’ interest in those associates are not recognized except if the Company and its subsidiaries have incurred obligations or made payments on behalf of the associates to satisfy obligations of the associates that the Company and its subsidiaries have guaranteed, in which case, additional losses are recognized to the extent of such obligations or payments.

Investasi lainnya

Other investments

Investasi dalam saham dengan pemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Investments in shares of stock with ownership interest of less than 20% that do not have readily determinable fair values and are intended for long-term investments are stated at cost. The carrying amount of the investments is written down to recognize a permanent decline in the value of the individual investments. Any such write-down is charged directly to current operations.






- 23 -

Deposito berjangka

Time deposits

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijaminkan dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

Time deposits with maturities of three months or less which are pledged as loan collateral and time deposits with maturities of more than three months that are realizable within one year from balance sheet date are presented as short-term investments and are stated at their nominal values.

k. Beban Ditangguhkan

k. Deferred Charges

Biaya perolehan perangkat lunak dan pengurusan hak legal tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

Costs of software and legal processing of landrights are deferred and amortized using the straight-line method over their beneficial periods.

l. Biaya Dibayar Dimuka

l. Prepaid Expenses

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

m. Kas dan Setara Kas

m. Cash and Cash Equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

n. Piutang

n. Accounts Receivable

Piutang dinyatakan dalam jumlah bersih setelah dikurangi penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Penyisihan piutang tersebut dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang pada akhir periode. Piutang dihapuskan dalam periode piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

Accounts receivable are stated at their nominal value less allowance for doubtful accounts. Allowance for doubtful accounts is provided based on a review of the status of the individual receivable accounts at the end of the year. Receivable is written off when the account is determined to be uncollectible.

o. Persediaan

o. Inventories

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the moving average method.

p. Penurunan Nilai Aset p. Impairment of Assets Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai. Penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset dan dibebankan sebagai kerugian tahun berjalan.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use. Impairment of asset is recognized as loss on impairment of asset which is charged to current operations.






- 24 -

q. Penerusan Pinjaman

q. Two-step Loans

Penerusan pinjaman diakui berdasarkan otorisasi penarikan (Withdrawal Authorization) atau dokumen lain sejenis.

Two-step loans are recognized based on the Withdrawal Authorization (WA) or other similar documents.

r. Pendapatan Ditangguhkan

r. Deferred Revenue

Penerimaan atas biaya penyambungan listrik dari pelanggan ditangguhkan dan diamortisasi sebesar 5% per tahun sejak listrik sudah tersambung.

Connection fees received from customers are deferred and amortized at the rate of 5% per annum starting from the connection date.

s. Biaya Emisi Obligasi

s. Issuance Costs of Bonds

Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan biaya emisi obligasi yang diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan dengan metode garis lurus.

The difference between the net proceeds and the nominal value is amortized using the straight-line method over the term of the bonds.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

t. Revenue and Expense Recognition

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh), sedangkan beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis).

Revenue from sale of electricity is recognized based on electricity usage (kWh). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

u. Pembelian Tenaga Listrik

u. Purchase of Electricity

Perusahaan dan anak perusahaan memiliki sejumlah perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA dan ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP). Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan dan anak perusahaan membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh IPP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya berbeda yaitu komponen kapasitas dan energi untuk PPA, komponen sumberdaya dan pembangkitan untuk ESC, dan pembayaran untuk komponen operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

The Company and its subsidiaries have various Power Purchase Agreements (PPA) and Energy Sales Contracts (ESC) with Independent Power Producers (IPP). Under those contracts, the Company and its subsidiaries pay IPP for the supply of energy at an amount determined in accordance with the payment formula in which payment for different cost components, such as capacity and energy components for the PPA, resource and generation components for the ESC, as well as payment for operations and maintenance components, depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

Biaya pembelian tenaga listrik dari IPP diakui pada saat terjadinya berdasarkan ketentuan kontrak dan disajikan sebagai beban pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi konsolidasi.

The costs of energy purchased from IPP are recognized as incurred based on the terms of the contracts, and presented in the consolidated statements of income as purchased electricity.






- 25 -

v. Subsidi Pemerintah

v. Government Subsidy

Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perbedaan antara jumlah subsidi listrik yang telah diakui sebagai pendapatan dan hasil perhitungan final subsidi listrik dicatat pada saat perhitungan final subsidi listrik diperoleh.

Government subsidy of electricity is recognized as revenue on accrual basis which is computed in accordance with the provisions stipulated in the Rule of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The difference between the amount of electricity subsidy recognized as revenue and the final result of electricity subsidy computation is recorded when the final result of electricity subsidy computation is obtained.

w. Imbalan Kerja

w. Employee Benefits

Imbalan Pasca-Kerja

Post-employment benefits

Perhitungan imbalan pasca-kerja ditentukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari jumlah yang lebih besar diantara nilai kini kewajiban imbalan pasti atau nilai wajar aset program diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung, apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Post-employment benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. The accumulated unrecognized actuarial gains and losses that exceed 10% of the greater of the present value of the defined benefit obligations and the fair value of plan assets, is recognized on straight-line basis over the expected average remaining service years of the participating employees. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasca-kerja di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasca-kerja disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial belum diakui dan biaya jasa lalu belum diakui, dan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Aset yang diakui akibat perhitungan ini, terbatas pada jumlah kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu belum diakui, ditambah dengan nilai kini dari manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa datang.

The employee benefits obligation recognized in the balance sheet represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognized actuarial gains and losses and unrecognized past service cost, and reduced by the fair value of plan assets. Any asset resulting from this calculation is limited to unrecognized actuarial losses and past service cost, plus the present value of available refunds and reductions in future contributions to the plan.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Long-term Benefits

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan Projected Unit Credit. Biaya jasa lalu dan keuntungan (kerugian) aktuarial diakui langsung pada tahun yang bersangkutan.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service cost and actuarial gains (losses) are recognized immediately to the current operations.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan kerja jangka panjang di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan kerja pasti.

The long-term employee benefit obligation recognized in the consolidated balance sheets represents the present value of the defined benefit obligation.






- 26 -

x. Kewajiban Diestimasi x. Provisions Kewajiban diestimasi diakui bila Perusahaan dan anak perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Perusahaan dan anak perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah diakui sebagai kewajiban diestimasi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan kewajiban pada tanggal neraca, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada kewajiban. Kewajiban diestimasi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut. Bila beberapa atau keseluruhan dari manfaat ekonomis mengharuskan penyelesaian kewajiban diestimasi diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian tagihan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the balance sheet date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

y. Pajak Penghasilan

y. Income Tax

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences and tax losses can be utilized.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Deferred tax is charged or credited in the consolidated statement of income, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.






- 27 -

Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca konsolidasi, kecuali aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated balance sheet, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

z. Rugi per Saham

z. Loss per Share

Rugi per saham dasar dihitung dengan membagi rugi bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar pada tahun yang bersangkutan.

Basic loss per share is computed by dividing net loss by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Rugi per saham dilusian dihitung dengan membagi rugi bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Diluted loss per share is computed by dividing net loss by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

aa. Informasi Segmen

aa. Segment Information

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen Perusahaan dan anak perusahaan adalah segmen geografis sedangkan bentuk sekunder pelaporan segmen adalah segmen usaha.

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements. The Company and its subsidiaries’ primary reporting segment information is based on geographical segment, while their secondary reporting segment information is based on business segment.

Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

A geographical segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing products or services within a particular economic environment and that is subject to risks and returns that are different from those of components operating in other economic environments.

Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

A business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing an individual product or service or a group of related products or services and that is subject to risks and returns that are different from those of other segments.






- 28 -

4. ANAK PERUSAHAAN 4. SUBSIDIARIES

Perusahaan memiliki saham anak perusahaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries :

Tahun

Operasi

Komersial/ sebelum eliminasi/

Jenis Usaha/ Year of

Anak Perusahaan/ Domisili/ Nature of Commercial

Subsidiaries Domicile Business 2008 2007 Operations 2008 2007

PT Indonesia Power (IP) dan Jakarta Pembangkitan tenaga listrik/ 100,0 100,0 1995 55.544 60.876

anak perusahaan/ Power generation

and its subsidiaries

PT Cogindo Dayabersama Jakarta Cogeneration, pemasok energi, 99,9 99,9 1999 475 71

(CDB) *) jasa pelayanan,

dan manajemen/Cogeneration,

energy distribution,

energy service and

management

PT Artha Daya Coalindo Jakarta Perdagangan batu bara/ 60,0 60,0 1999 50 50

(ADC) *) Coal trading

PT Indo Pusaka Berau Berau Pembangkitan tenaga listrik/ 50,0 50,0 2005 158 155

(IPB) ***) Power generation

PT Indo Ridlatama Power (IRP) *) Kutai Pembangkitan tenaga listrik/

Power generation 55,0 - ****) 2 -

PT Pembangkitan Jawa Bali Surabaya Pembangkitan tenaga listrik/ 100,0 100,0 1995 40.204 42.011

(PJB) dan anak perusahaan/ Power generation

and its subsidiaries

PT PJB Service (PJBS) *) Surabaya Jasa/Service 95,0 95,0 2001 99 49

PT Rekadaya Elektrika (RDE) *) Jakarta Jasa listrik dan enjiniring/ 92,1 68,1 2004 180 37

Electricity and engineering

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Penyediaan tenaga listrik/ 100,0 100,0 2000 1.772 1.746

Batam (PLN Batam) Electricity supplier

PT Indonesia Comnets Plus Jakarta Jasa penyediaan jaringan 100,0 100,0 2000 798 572

(ICON) telekomunikasi/

Telecommunication provider

PT Prima Layanan Nasional Jakarta Jasa enjiniring, pengadaan 99,3 99,3 2003 92 80

Enjiniring (PLNE) dan konstruksi/Engineering,

procurement and construction

PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan Penyediaan tenaga listrik/ 100,0 100,0 2004 221 233

Tarakan (PLN Tarakan) Electricity supplier

Majapahit Holding B.V. (MH) Belanda/ Lembaga keuangan/ 100,0 100,0 2006 22.224 18.918

dan anak perusahaan/ The Netherlands Finance

and its subsidiary

Majapahit Finance B.V. (MF) *) Belanda/ Lembaga keuangan/ 100,0 100,0 2006 22.439 19.828

The Netherlands Finance

PT PLN Batubara (PLN Batubara) Jakarta Perdagangan batubara/ 100,0 - ****) 25 -

Coal trading

*) Pemilikan tidak langsung/Indirect ownership

**) Dalam miliaran Rupiah/stated in billions of Rupiah

***) IP mempunyai hak mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi IPB, sehingga laporan keuangan IPB

dikonsolidasikan/IP has the power to govern IPB's financial and operating policies, hence its financial statements

have been consolidated

****) Dalam tahap pengembangan/Under development stage

Ownership elimination **)

Persentase Jumlah aset

pemilikan/

Percentage of Total assets before






- 29 -

Pada tahun 2008, RDE meningkatkan modal disetor sebesar Rp 75.369 juta. PJB dan IP melakukan penyetoran atas seluruh peningkatan modal disetor tersebut.

In 2008, RDE increased its paid-up capital amounting to Rp 75,369 million. PJB and IP subscribed all of such increase in paid-up capital.

Pada tahun 2007, IP dan PT Ridlatama Bangun Mandiri mendirikan IRP. IP melakukan penyetoran modal pada tahun 2008 sebesar Rp 605 juta atau 55% dari modal IRP. Pada tahun 2008, Perusahaan mendirikan PT PLN Batubara.

In 2007, IP and PT Ridlatama Bangun Mandiri established IRP. In 2008, IP subscribed IRP’s capital stock amounting to Rp 605 million or 55% of IRP’s capital.

In 2008, the Company established PT PLN Batubara.

5. ASET TETAP

5. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

1 Januari/ 31 Desember/

January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ December 31,

2008 Additions Deductions Reclassifications 2008

Biaya perolehan At cost

Pemilikan langsung Direct acquisitions

Tanah 7.541.520 14.316 3.669 158.809 7.710.976 Land

Bangunan umum, waduk Buildings, reservoir and

dan prasarana 28.112.142 47.006 31.239 283.960 28.411.869 infrastructure

Instalasi dan mesin Installation and power

pembangkit 94.496.547 916.028 880.690 2.435.869 96.967.754 plant

Perlengkapan transmisi 50.522.104 55.707 177.214 2.303.567 52.704.164 Transmission equipment

Perlengkapan distribusi 63.273.061 899.275 209.100 2.539.508 66.502.744 Distribution equipment

Perlengkapan umum 3.309.620 160.544 11.689 185.716 3.644.191 General equipment

Kendaraan bermotor 595.037 8.108 21.689 20.521 601.977 Motor vehicles

Material cadang 480.204 36.306 119.864 - 396.646 Spare parts

Perlengkapan pengolahan Telecommunication and

data dan telekomunikasi 2.589.789 63.353 3.186 235.224 2.885.180 data processing equipment

Sub-jumlah 250.920.024 2.200.643 1.458.340 8.163.174 259.825.501 Subtotal

Aset sewaan Leased assets

Tanah 58.591 - - - 58.591 Land


pembangkit 15.767.182 - - - 15.767.182 plant

Sub-jumlah 15.825.773 - - - 15.825.773 Subtotal

Jumlah 266.745.797 2.200.643 1.458.340 8.163.174 275.651.274 Total

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation





pembangkit 29.724.681 4.975.884 568.148 - 34.132.417 plant

Perlengkapan transmisi 9.457.233 1.777.288 55.584 28.244 11.207.181 Transmission equipment

Perlengkapan distribusi 18.296.709 2.445.066 127.594 28.975 20.643.156 Distribution equipment

Perlengkapan umum 2.236.135 395.656 11.338 687 2.621.140 General equipment

Kendaraan bermotor 426.420 59.591 16.542 856 470.325 Motor vehicles

Material cadang 128.581 16.631 8.774 - 136.438 Spare parts


data dan telekomunikasi 1.365.106 217.103 739 965 1.582.435 data processing equipment

Sub-jumlah 67.276.776 10.799.922 807.949 78.212 77.346.961 Subtotal



pembangkit 705.630 583.970 - - 1.289.600 plant

Jumlah 67.982.406 11.383.892 807.949 78.212 78.636.561 Total

Jumlah Tercatat 198.763.391 197.014.713 Net Carrying Value






- 30 -

1 Januari/ 31 Desember/

January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ December 31,

2007 Additions Deductions Reclassifications 2007

Biaya perolehan atau

penilaian kembali At cost or revalued amount


Tanah 7.433.357 36.814 9.889 81.238 7.541.520 Land




pembangkit 91.490.256 185.796 167.209 2.987.704 94.496.547 plant

Perlengkapan transmisi 48.855.340 9.535 35.634 1.692.863 50.522.104 Transmission equipment

Perlengkapan distribusi 60.190.299 664.343 63.364 2.481.783 63.273.061 Distribution equipment



Material cadang 422.316 118.559 27.494 (33.177) 480.204 Spare parts



Sub-jumlah 241.731.600 1.442.697 358.779 8.104.506 250.920.024 Subtotal


Tanah 58.591 - - - 58.591 Land


pembangkit 15.767.182 - - - 15.767.182 plant

Sub-jumlah 15.825.773 - - - 15.825.773 Subtotal

Jumlah 257.557.373 1.442.697 358.779 8.104.506 266.745.797 Total

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation





pembangkit 25.132.752 4.573.306 117.889 136.512 29.724.681 plant

Perlengkapan transmisi 7.718.217 1.739.774 4.473 3.715 9.457.233 Transmission equipment

Perlengkapan distribusi 15.991.070 2.324.425 16.741 (2.045) 18.296.709 Distribution equipment



Material cadang 137.694 23.868 8.784 (24.197) 128.581 Spare parts



Sub-jumlah 57.190.818 10.143.966 186.243 128.235 67.276.776 Subtotal



pembangkit 121.741 583.889 - - 705.630 plant

Jumlah 57.312.559 10.727.855 186.243 128.235 67.982.406 Total

Jumlah Tercatat 200.244.814 198.763.391 Net Carrying Value

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut : Depreciation expense was allocated to the following :

2008 2007

Beban usaha 11.372.849 10.716.237 Operating expenses

Pekerjaan dalam pelaksanaan 11.043 11.618 Construction in progress

Jumlah 11.383.892 10.727.855 Total

Reklasifikasi aset tetap pemilikan langsung terutama berasal dari pemindahan pekerjaan dalam pelaksanaan dan aset tidak digunakan dalam operasi masing-masing sebesar Rp 7.224.669 juta dan Rp 166.410 juta tahun 2008 dan sebesar Rp 7.604.156 juta dan Rp 74.180 juta tahun 2007 (Catatan 6 dan 9).

Reclassifications of property, plant and equipment – direct acquisitions arise from transfer of construction in progress and assets not used in operations amounting to Rp 7,224,669 million and Rp 166,410 million, respectively, in 2008 and Rp 7,604,156 million and Rp 74,180 million, respectively, in 2007 (Notes 6 and 9).

Pengurangan aset tetap pemilikan langsung termasuk pemindahan aset tidak digunakan dalam operasi dengan jumlah tercatat sebesar Rp 650.391 juta tahun 2008 dan Rp 172.536 juta tahun 2007.

Deductions of property, plant and equipment include transfer of assets not used in operations with net carrying value of Rp 650,391 million in 2008 and Rp 172,536 million in 2007.






- 31 -

Perusahaan dan anak perusahaan memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hak pakai tidak mempunyai jangka waktu. Hak guna bangunan berjangka waktu antara 20 tahun sampai dengan 30 tahun yang jatuh tempo antara tahun 2016 sampai dengan 2036. Perusahaan dan anak perusahaan juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan dan anak perusahaan.

The Company and its subsidiaries own several pieces of land with Rights to Use (Hak Pakai), Building Use Rights (Hak Guna Bangunan). Rights to Use have no expiration date while Building Use Rights will expire between 20 to 30 years until 2016 to 2036. The Company and its subsidiaries also have several pieces of land, which are still being processed for extension and transfer of the certificate in the name of the Company and its subsidiaries.

Pada tanggal 31 Desember 2008, instalasi dan mesin pembangkit serta perlengkapan transmisi diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi dengan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai penanggung utama terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US$ 12.520 juta dan Rp 677.941 juta, serta aset sewaan diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US$ 1.400 juta. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perusahaan dan anak perusahaan tidak mengasuransikan aset tetap selain instalasi dan mesin pembangkit serta perlengkapan transmisi.

As of December 31, 2008, installation and power plant and transmission equipment were insured to several insurance companies in which PT Asuransi Tugu Kresna Pratama acted as lead underwriter against fire and other possible risks with insurance coverage of US$ 12,520 million and Rp 677,941 million, and leased assets were insured to PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of US$ 1,400 million. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. The Company and its subsidiaries do not cover insurance protection for assets other than installation and power plant and transmission equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2008, perlengkapan distribusi dengan biaya perolehan sebesar Rp 45.745 juta digunakan sebagai jaminan hutang pada Bank Bukopin (Catatan 30).

As of December 31, 2008, distribution equipment with cost amounting to Rp 45,745 million are used as collateral for loans to Bank Bukopin (Note 30).

Aset sewaan merupakan pembangkit PLTU Tanjung Jati B 2x660 MW.

Leased assets represent the PLTU Tanjung Jati B 2x660 MW power plant.

Perusahaan dan anak perusahaan melakukan penilaian kembali aset tetap untuk posisi 1 Januari 2002, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002. Pada tahun 2002, Perusahaan dan anak perusahaan telah memperoleh persetujuan penilaian kembali aset tetap dan penetapan pajak penghasilan final selisih penilaian kembali aset tetap dari Direktur Jenderal Pajak dalam beberapa surat keputusan.

The Company and its subsidiaries revalued property, plant and equipment as of January 1, 2002. The revaluation was made in accordance with Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 486/KMK.03/2002 dated November 28, 2002 and Decision Letter of the Directorate General of Taxes No. KEP-519/PJ/2002 dated December 2, 2002. In 2002, the Company and its subsidiaries obtained approval on the revaluation and received decision letters concerning the final income tax on the revaluation increment of such assets from the Directorate General of Taxes.






- 32 -

Penilaian kembali aset tetap Perusahaan dan anak perusahaan tersebut dilakukan oleh PT Sucofindo Appraisal Utama, penilai independen dengan laporannya No. 124-REV/SAU-APP/PST/XII/02 tanggal 28 Pebruari 2003. Penilaian kembali aset tetap menggunakan metode pendekatan biaya dan harga pasar.

The revaluation of the Company and its subsidiaries’ property, plant and equipment was conducted by PT Sucofindo Appraisal Utama, an independent appraiser, in its report No. 124-REV/SAU-APP/PST/XII/02 dated February 28, 2003. The revaluation was determined using the cost and market approach method.

Selisih penilaian kembali aset tetap Perusahaan dicatat dalam akun “Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap” sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 23). Selisih penilaian kembali aset tetap anak perusahaan dicatat oleh Perusahaan berdasarkan persentase pemilikan Perusahaan pada anak perusahaan dan disajikan dalam akun “Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan” sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 24). Pada awal penerapan PSAK 16 (Revisi 2007) nilai penilaian kembali aset tetap dianggap sebagai biaya perolehan (deemed cost) dan saldo selisih penilaian kembali aset tetap dan selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan yang sebelumnya dicatat sebagai bagian dari ekuitas direklas ke saldo laba.

The revaluation increment on the Company’s property, plant and equipment was presented “Revaluation increment on property, plant and equipment” account as part of equity (Note 23). The revaluation increment of the subsidiaries’ property, plant and equipment was recognized by the Company based on percentage of the Company’s ownership in the subsidiaries and presented in ”Difference due to changes of equity in subsidiaries” account as part of equity (Note 24). On initial adoption of PSAK 16 (Revised 2007) the revalued amount of those assets are considered as deemed cost and the balance of the revaluation increment and difference due to changes in equity of subsidiaries, which were previously recorded as part of equity, are reclassified to retained earnings.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal neraca.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment in value of property, plant and equipment as of the balance sheet date.

6. PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN

6. CONSTRUCTION IN PROGRESS

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan perbaikan/renovasi sarana kelistrikan, sebagai berikut :

This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/betterment of power supply facilities, as follows :

2008 2007

Proyek penugasan - Program percepatan Mandatory projects - Fast track program

Pembangkitan 27.232.992 9.370.241 Power plants

Transmisi 1.987.868 697.403 Transmission

Jumlah 29.220.860 10.067.644 Total

Konstruksi rutin Regular constructions

Pembangkitan 11.334.982 4.493.708 Power plants

Transmisi 11.665.178 7.962.494 Transmission

Distribusi 823.145 842.328 Distribution

Perlengkapan 76.187 64.088 Equipment

Jumlah 23.899.492 13.362.618 Total

Jumlah 53.120.352 23.430.262 Total






- 33 -

(i) Program percepatan

Program percepatan (fast track program) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Perusahaan (Catatan 55). Pekerjaan dalam pelaksanaan program percepatan meliputi pembayaran uang muka kepada kontraktor, beban pinjaman serta pengeluaran lain yang dapat dikapitalisasi.

(i) Fast track program

Fast track program represents projects mandated by the Government to the Company (Note 55). Construction in progress of fast track program comprise advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalizable expenditures.

(ii) Konstruksi rutin

Pembangkitan

Pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTU Labuhan Angin 2 x 115 MW, PLTP Sarulla 300 MW, PLTP Lahendong III 1 x 20 MW, Repowering PLTU Muara Karang 720 MW, proyek penugasan khusus penanggulangan krisis listrik Sumatera Bagian Utara (PLTG Bhel Frame GB kapasitas 34,1 MW dan PLTG GE Frame 9E-PG 9171E kapasitas 120 MW), PLTA Ampel Gading 2 x 7,5 MW dan PLTGU Muara Tawar 2 x 100 MW. PLTP Sarulla merupakan proyek pembangkitan listrik tenaga panas bumi yang pada tanggal 23 Januari 2004 diambil alih oleh Perusahaan dari Unocal North Sumatera Geothermal Ltd dengan harga perolehan US$ 60 juta (Catatan 55).

(ii) Regular constructions

Power Plant

Power plants under construction consist mainly of PLTU Labuhan Angin 2 x 115 MW, PLTP Sarulla 300 MW, PLTP Lahendong III 1 x 20 MW, Repowering PLTU Muara Karang 720 MW, task force project to solve the electricity crisis condition in North Sumatera (PLTG Bhel Frame GB kapasitas 34.1 MW and PLTG GE Frame 9E-PG 9171E kapasitas 120 MW), PLTA Ampel Gading 2 x 7,5 MW and PLTGU Muara Tawar 2 x 100 MW. PLTP Sarulla is a geothermal power plant which was taken over by the Company on January 23, 2004 from Unocal North Sumatera Geothermal Ltd. for US$ 60 million (Note 55).

Transmisi

Pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi T/L 500 kv Jawa – Bali, TL 150 kv untuk luar Jawa-Bali, proyek gardu induk 150 kv serta proyek interkoneksi jaringan.

Transmission

Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of T/L 500 kv in Java – Bali, T/L 150 kv outside Java – Bali, substations 150 kv and interconnection of transmission projects.

Distribusi Pekerjaan dalam pelaksanaan distribusi merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kv serta proyek gardu distribusi.

Distribution Distribution under construction consists of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 kv and distribution substation projects.

Pekerjaan dalam pelaksanaan ini diperkirakan selesai antara tahun 2009 dan 2011.

Constructions in progress are expected to be completed between 2009 and 2011.

Pada tahun 2008 dan 2007 pekerjaan dalam pelaksanaan yang telah selesai dan dipindahkan ke aset tetap masing-masing sebesar Rp 7.224.669 juta dan Rp 7.604.156 juta (Catatan 5).

Construction in progress which were completed and reclassified to property, plant and equipment amounted to Rp 7,224,669 million and Rp 7,604,156 million in 2008 and 2007, respectively (Note 5).






- 34 -

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Borrowing costs which were capitalized to construction in progress are as follows :

2008 2007

Program percepatan Fast track program

Bunga pinjaman 1.475.339 995.682 Interest expense

Kerugian kurs mata uang asing 939.559 758.184 Loss on foreign exchange

Amortisasi emisi obligasi 29.989 23.132 Amortization of debt issuance cost

Penghasilan bunga (110.948) (176.347) Interest income

Jumlah 2.333.939 1.600.651 Total

Konstruksi rutin Regular constructions

Bunga pinjaman 250.476 147.201 Interest expense

Kerugian kurs mata uang asing 1.454.607 499.050 Loss on foreign exchange

Jumlah 1.705.083 646.251 Total

Jumlah 4.039.022 2.246.902 Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai pekerjaan dalam pelaksanaan pada tanggal neraca.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment in value of construction in progress as of the balance sheet date.

7. PROPERTI INVESTASI

7. INVESTMENT PROPERTIES

Akun ini merupakan tanah milik PJB yang terletak di Paiton, Jawa Timur dan Asahan, Sumatera Utara yang disewakan kepada atau digunakan oleh penyedia listrik swasta PT Paiton dan PT Bajradaya Sentranusa.

This account pertains to pieces of land owned by PT PJB located in Paiton, East Java and Asahan, North Sumatera, which are rented to or used by independent power producers, PT Paiton and PT Bajradaya Sentranusa.

Estimasi nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 166.841 juta yang ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak masing-masing bidang tanah.

The estimated fair value of these investment properties as of December 31, 2008 amounted to Rp 166,841 million, which was determined based on the market value of tax object of each parcel of land.






- 35 -

8. INVESTASI JANGKA PANJANG

8. LONG-TERM INVESTMENTS

Investasi jangka panjang meliputi penyertaan saham dan kerjasama konsorsium, sebagai berikut :

Long-term investments consist of investment in shares of stock and consortiums, as follows :

Tahun

operasi

komersial/

Domisili/ Jenis usaha/ Commercial

Domicile Nature of business operations 2008 2007

% %

Pemilikan langsung/Direct ownership

Metode ekuitas/Equity method

PT Geo Dipa Energi Bandung Pembangkit tenaga listrik/ 2002 33,00 33,00

Electricity supplier

PT Unelec Indonesia Jakarta Penunjang penyedia 1988 32,35 32,35

tenaga listrik/

Electrical supports

Pemilikan tidak langsung/

Indirect ownership

Metode ekuitas/Equity method

PT Daya Citra Mulia Banjarmasin Pertambangan dan 2002 25,00 25,00

perdagangan batu bara/

Coal mining and trading

PT Mitra Energy Batam Batam Pembangkit tenaga listrik/ 2004 30,00 30,00


PT Sumber Segara Primadaya Cilacap Pembangkit tenaga listrik/ 2006 49,00 49,00


PT Dalle Energy Batam Batam Pembangkit tenaga listrik/ 2006 20,00 20,00


PT Bajradaya Sentranusa Asahan Pembangkit tenaga listrik/ *) 26,06 26,06


PT Indo Medco Power Jakarta Pembangkit tenaga listrik/ *) 35,00 35,00


PT Tenaga Listrik Jayapura Jayapura Pembangkit tenaga listrik/ *) 20,00 20,00


PT Bukit Pembangkit Innovative Palembang Pembangkit inovatif/ *) 20,00 20,00

Innovative power plant

Kerjasama Konsorsium/

Consortiums

CBE consortium Batam Pembangkit tenaga listrik/ *) 55,00 55,00


IP-NTP consortium Bandung Pembangkit tenaga listrik/ *) 80,00 80,00


Indo Kupang Elektrindo Power Pembangkit tenaga listrik/ *) 51,00 51,00

consortium Kupang Electricity supplier

Metode biaya/Cost method

PT Metaepsi Pejebe Power Sumsel/South Pembangkit tenaga listrik/ 2007 19,00 19,00

Generation Sumatera Electricity supplier

PT Tenaga Prima Teknologi Bengkulu Pembangkit tenaga listrik/ *) 15,00 -


PT Permata Prima Elektrindo Jambi Pembangkit tenaga listrik/ *) 15,00 15,00


PT Tenaga Listrik Bintan Pulau Bintan Pembangkit tenaga listrik/ *) 10,00 10,00


PT TJK Power Batam Pembangkit tenaga listrik/ *) 10,00 10,00


PT Pura Daya Prima Palembang Pembangkit tenaga listrik/ *) 15,00 15,00


PT Elnusa Prima Elektrika Palembang Pembangkit tenaga listrik/ *) 7,50 7,50


PT Multidaya Prima Elektrindo Sumsel/South Pembangkit tenaga listrik/ *) 15,00 15,00

Sumatera Electricity supplier

*) Tahap pengembangan/Development stage

Persentase penyertaan/

Percentage of ownership






- 36 -

Mutasi penyertaan saham dan kerjasama konsorsium adalah sebagai berikut :

Changes in investments in shares of stock and consortium are as follows :

Bagian atas

Jumlah laba (rugi) bersih Jumlah

tercatat perusahaan tercatat

1 Januari 2008/ Penambahan asosiasi/ 31 Desember 2008/

Carrying (pengurangan)/ Equity in net Carrying

amount Additions income (net loss) amount

January 1, 2008 (deductions) of associates December 31, 2008

Metode ekuitas Equity method

PT Geo Dipa Energi 34.408 - (2.601) 31.807 PT Geo Dipa Energi

PT Unelec Indonesia 44.724 - 37.469 82.193 PT Unelec Indonesia

PT Daya Citra Mulia 1.661 - (296) 1.365 PT Daya Citra Mulia

PT Mitra Energy Batam 39.605 - 1.926 41.531 PT Mitra Energy Batam

PT Sumber Segara Primadaya 302.103 95.841 (276.472) 121.472 PT Sumber Segara Primadaya

PT Dalle Energy Batam 20.528 - (1.866) 18.662 PT Dalle Energy Batam

PT Bajradaya Sentranusa 173.096 - (50.464) 122.632 PT Bajradaya Sentranusa

PT Indo Medco Power 63 - (63) - PT Indo Medco Power

PT Tenaga Listrik Jayapura 2.000 - (656) 1.344 PT Tenaga Listrik Jayapura

PT Bukit Pembangkit Innovative 40.498 20.000 (50) 60.448 PT Bukit Pembangkit Innovative

Kerjasama konsorsium Consortiums

Konsorsium CBE 1.283 (1.155) (128) - CBE consortium

Konsorsium lainnya 1.153 - (1) 1.152 Other consortiums

Metode biaya Cost method

PT Metaepsi Pejebe Power PT Metaepsi Pejebe Power

Generation 17.670 - - 17.670 Generation

PT Permata Prima Elektrindo 1.500 - - 1.500 PT Permata Prima Elektrindo

PT Tenaga Listrik Bintan 1.000 3.000 - 4.000 PT Tenaga Listrik Bintan

PT TJK Power 13.000 - - 13.000 PT TJK Power

Perusahaan lainnya 368 7.500 - 7.868 Other companies

Jumlah 694.660 125.186 (293.202) 526.644 Total

2008






- 37 -

Bagian atas

Jumlah laba (rugi) bersih Jumlah

tercatat perusahaan tercatat

1 Januari 2007/ Penambahan asosiasi/ 31 Desember 2007/

Carrying (pengurangan)/ Equity in net Carrying

amount Additions income (net loss) amount

January 1, 2007 (deductions) of associates December 31, 2007

Metode ekuitas Equity method

PT Geo Dipa Energi 68.532 - (34.124) 34.408 PT Geo Dipa Energi

PT Unelec Indonesia 19.494 4.391 20.839 44.724 PT Unelec Indonesia

PT Daya Citra Mulia 2.752 (500) (591) 1.661 PT Daya Citra Mulia

PT Mitra Energy Batam 33.708 - 5.897 39.605 PT Mitra Energy Batam

PT Sumber Segara Primadaya 239.242 55.401 7.460 302.103 PT Sumber Segara Primadaya

PT Dalle Energy Batam 18.600 - 1.928 20.528 PT Dalle Energy Batam

PT Bajradaya Sentranusa 176.575 - (3.479) 173.096 PT Bajradaya Sentranusa

PT Indo Medco Power 1.886 1.823 (3.646) 63 PT Indo Medco Power

PT Tenaga Listrik Jayapura 2.000 - - 2.000 PT Tenaga Listrik Jayapura

PT Bukit Pembangkit Innovative 502 40.940 (944) 40.498 PT Bukit Pembangkit Innovative

Kerjasama konsorsium Consortiums

Konsorsium CBE 5.375 - (4.092) 1.283 CBE consortium

Konsorsium lainnya 1.153 - - 1.153 Other consortiums

Metode biaya Cost method


Generation 17.670 - - 17.670 Generation

PT Permata Prima Elektrindo 1.500 - - 1.500 PT Permata Prima Elektrindo

PT Tenaga Listrik Bintan 1.000 - - 1.000 PT Tenaga Listrik Bintan

PT TJK Power 1.100 11.900 - 13.000 PT TJK Power

Perusahaan lainnya 368 - - 368 Other companies

Jumlah 591.457 113.955 (10.752) 694.660 Total

2007

Penyertaan saham

Investments in shares of stock

Tambahan penyertaan saham dilakukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar pada masing-masing perusahaan investee yang bersangkutan, tanpa mengubah persentase kepemilikan saham. PT Geo Dipa Energi PT Geo Dipa Energi merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan dan Pertamina yang ditujukan untuk melanjutkan pembangunan pembangkit tenaga listrik Dieng dan Patuha yang sebelumnya dimiliki Himpurna California Energy Limited dan Patuha Power Limited.

Additional investments were made in relation to the increase of authorized capital of the related investee without a corresponding change in the percentage of ownership. PT Geo Dipa Energi PT Geo Dipa Energi is a joint venture between the Company and Pertamina. It was established to continue the development of Dieng and Patuha power plant projects previously owned by Himpurna California Energy Limited and Patuha Power Limited.

PT Unelec Indonesia (Unindo) Unindo merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan dan Areva T & D Holdings. Biaya perolehan penyertaan saham sebesar Rp 15.073 juta, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2/1998 tanggal 7 Januari 1998. Pada tahun 2007, Perusahaan menambah penyertaan saham sebesar Rp 4.391 juta.

PT Unelec Indonesia (Unindo) Unindo is a joint venture between the Company and Areva T & D Holdings. The acquisition cost of investment in shares of stock amounting to Rp 15,073 million was based on the Government Regulation No. 2/1998 dated January 7, 1998. In 2007, the Company increased its investment in shares of stock amounting to Rp 4,391 million.






- 38 -

PT Mitra Energy Batam Pada tahun 2004, PLN Batam mengakuisisi 30% saham PT Mitra Energy Batam dari Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan – PLN. PT Sumber Segara Primadaya (S2P) PJB memiliki 49% saham pada S2P. Pada tahun 2008 dan 2007, PJB telah meningkatkan penyertaan saham masing-masing sebesar Rp 95.841 juta dan Rp 55.401 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan saham.

PT Mitra Energy Batam In 2004, PLN Batam acquired 30% shares of PT Mitra Energy Batam from Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan – PLN.

PT Sumber Segara Primadaya (S2P)

PJB owned 49% shares of S2P. In 2008 and 2007, PJB increased its investment in shares amounting to Rp 95,841 million and Rp 55,401 million, respectively, without changing its percentage of ownership.

PT Dalle Energy Batam Pada tahun 2006, PLN Batam mengakuisisi 20% saham PT Dalle Energy Batam dari PT Medco Power Indonesia. Hutang atas akuisisi saham tersebut dicatat sebagai hutang lain-lain (Catatan 36).

PT Dalle Energy Batam In 2006, PLN Batam acquired 20% of PT Dalle Energy Batam from PT Medco Power Indonesia. Liability arising from such acquisition were recorded as other payables (Note 36).

PT Bajradaya Sentranusa (BDSN) Pada tahun 2006, PJB memiliki investasi dalam bentuk obligasi wajib konversi, nilai nominal Rp 243.707 juta dengan nilai perolehan Rp 160.000 juta, yang telah dikonversi dengan 243.707 saham BDSN dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham, tanpa merubah persentase kepemilikan saham. Penyertaan saham PJB pada BDSN sebanyak 262.707 saham dijaminkan sehubungan dengan hutang BDSN kepada China Huadian Hongkong Company Limited.

PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)

In 2006, PJB obtained an investment in Mandatory Convertible Bond with par value of Rp 243,707 million at an acquisition cost of Rp 160,000 million. This has been converted into 243,707 BDSN’s shares with par value of Rp 1 million per share. Investment in stock of PJB in BDSN, consisting of 262,707 shares, were pledged as security for the loan of BDSN from China Huadian Hongkong Company Limited.

PT Tenaga Listrik Jayapura (TLJ) dan PT Tenaga Listrik Bintan (TLB) TLJ dan TLB didirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan tanggal 4 Oktober 2006 antara PLN Tarakan dengan pihak ketiga. Pendirian TLJ dan TLB dimaksudkan untuk membangun, pengoperasian dan perawatan proyek PLTU 2x10 MW, termasuk penjualan tenaga listrik ke Perusahaan. Berdasarkan perjanjian tersebut, PLN Tarakan berkewajiban berpartisipasi membiayai kedua proyek sebesar US$ 9,6 juta. Piutang ini akan dikembalikan setelah proyek beroperasi komersial. Pada tahun 2008, PLN Tarakan telah mendanai masing-masing proyek sebesar US$ 808.368 dan US$ 78.345 yang dicatat sebagai piutang pihak hubungan istimewa (Catatan 10).

PT Tenaga Listrik Jayapura (TLJ) and PT Tenaga Listrik Bintan (TLB)

TLJ and TLB were established in accordance with Joint Venture Agreements dated October 4, 2006 between PLN Tarakan and third parties. These were established to build, operate and maintain a PLTU 2x10 MW project, including sale of electricity to the Company. Based on the agreement, PLN Tarakan has an obligation to participate in financing both projects amounting to US$ 9.6 million. This financing will be recovered upon commercial operations of the projects. In 2008, PLN Tarakan financed each of the project for US$ 808,368 and US$ 78,345, which were recorded as receivables from related parties (Note 10).

Pada tahun 2008, PLN Tarakan meningkatkan penyertaan saham pada TLB sebesar Rp 3.000 juta dengan memperhitungkan piutang kepada TLB.

In 2008, PLN Tarakan increased its investment in shares amounting to Rp 3,000 million by offsetting receivables from TLB.






- 39 -

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TLJ tanggal 17 Juni 2008, diputuskan untuk membubarkan TLJ. Sehubungan dengan rencana pembubaran tersebut, PLN Tarakan mengakui penurunan nilai investasi sebesar Rp 656 juta. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasi pembubaran TLJ masih dalam proses.

Based on the Extraordinary Stockholders’ Meeting of TLJ dated June 17, 2008, it was agreed that TLJ will be liquidated. In relation to such plan of liquidation, PLN Tarakan recognized impairment of investment amounting to Rp 656 million. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, liquidation of TLJ is still in process.

PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) Sehubungan dengan penyertaan saham di BPI, PJB berkewajiban untuk mengambil dan membayar saham hingga tahun 2009 sebesar US$ 14.460.000. Pada tahun 2008 dan 2007, PJB telah melakukan penyetoran saham masing-masing sebesar Rp 20.000 juta dan Rp 40.940 juta. Berdasarkan akta gadai saham No. 20 tanggal 6 Maret 2008 dari Imas Fatimah S.H., notaris di Jakarta, PJB menjaminkan 12.000 sahamnya di BPI sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh BPI dari Bank Mandiri. PT Metaepsi Pejebe Power Generation (Meppogen) Sehubungan dengan penyertaan saham di Meppogen, PJB berkewajiban menyetorkan modal sebesar 19% dari nilai total modal ditempatkan Meppogen. PJB juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelatihan bagi calon operator dan teknisi pemeliharaan PLTG Gunung Megang milik Meppogen. Selain itu, PJB berkewajiban memberikan pengarahan dan petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan peralatan PLTG Gunung Megang.

PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) In relation to the investment in BPI, PJB is obliged to take and pay for shares until 2009 amounting to US$ 14,460,000. In 2008 and 2007, PJB made payment of shares amounting Rp 20,000 million and Rp 40,940 million, respectively. According to deed of pledge No. 20 dated March 6, 2008 from Imas Fatimah S.H., notary in Jakarta, PJB used its 12,000 shares in BPI as a guarantee of the credit facility obtained by BPI from Bank Mandiri. PT Metaepsi Pejebe Power Generation (Meppogen) In relation to the investment in Meppogen, PJB is obliged to subscribe 19% of total subscribed capital stock of Meppogen. PJB is also obliged to prepare training facilities for candidates of maintenance operator and maintenance technician of PLTG Gunung Megang, owned by Meppogen. Also, PJB is obliged to provide instructions and guidelines for equipment operations and maintenance of PLTG Gunung Megang.

PT TJK Power (TJK) PT TJK Power (TJK)

Pada tahun 2006, PLN Batam mendirikan TJK dengan maksud untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan melalui rencana pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 2x55 MW. Pada awalnya TJK sepenuhnya dimiliki oleh PLN Batam. Pada tanggal 2 Oktober 2006, PLN Batam menjual 90% saham TJK kepada PT Petra Unggul Sejahtera (PUS). Selanjutnya, peningkatan penyertaan saham PLN Batam pada TJK sebesar Rp 11.900 juta tahun 2007 sepenuhnya disetor oleh PUS untuk kepentingan PLN Batam, sesuai kesepakatan para pemegang saham TJK tanggal 31 Juli 2006.

In 2006, PLN Batam established TJK, for the purpose of conducting electricity business through construction planning of coal-fired electricity power plants (PLTU) with the capacity of 2x55 MW. Initially, TJK was wholly owned by PLN Batam. On October 2, 2006, PLN Batam sold 90% of its shares to PT Petra Unggul Sejahtera (PUS). Furthermore, the increase of investment of PLN Batam in TJK amounting to Rp 11,900 million in 2007 were fully paid by PUS on behalf of PLN Batam in accordance with TJK’s shareholders agreement dated July 31, 2006.






- 40 -

Kerjasama Konsorsium

Consortium

IP dan CDB mengadakan kerjasama konsorsium dengan pihak lain untuk melaksanakan pengembangan proyek-proyek tertentu. IP dan CDB mencatat kerjasama konsorsium sebesar dana yang dikeluarkan untuk proyek-proyek tersebut setelah dikurangi penurunan nilai investasi. Kerjasama konsorsium ini akan diubah menjadi perusahaan patungan dalam bentuk perseroan terbatas pada saat pengembangan proyek selesai atau pada saat perusahaan patungan terbentuk. Pada tahun 2008, CDB menghentikan kerjasama konsorsium CBE.

IP and CDB entered into several consortium agreements with other parties for the development of certain projects. IP and CDB account for the investment in these consortium agreements at cost based on their funding of such projects, less any impairment. These consortium agreements will be changed into limited joint venture companies when the development of the projects is completed or when the joint venture companies are established. In 2008, CDB ended its CBE Consortium.

9. ASET TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI

9. ASSETS NOT USED IN OPERATIONS

2008 2007

Aset akan direlokasi, diperbaiki dan

dihapusbuku Assets for relocation, disposal and repairs

Biaya perolehan At cost

Aset tetap akan direlokasi dan Property, plant and equipment to be relocated

belum digunakan dalam operasi 1.247.359 787.415 and not yet used in operations

Aset tetap akan dihapusbuku 1.923.734 1.784.361 Property, plant and equipment to be disposed of

Aset tetap akan diperbaiki 389.299 288.690 Property, plant and equipment to be repaired

Material akan dihapusbuku 112.401 171.465 Spare parts to be disposed of

Pekerjaan dalam pelaksanaan

akan dihapusbuku 4.733 5.435 Construction in progress to be disposed of

Jumlah 3.677.526 3.037.366 Total

Akumulasi penyusutan atau

penurunan nilai Accumulated depreciation or decline in value

Aset tetap akan direlokasi dan Property, plant and equipment to be relocated

belum beroperasi 169.646 103.047 and not yet used in operations

Aset tetap akan dihapusbuku 1.915.478 1.778.154 Property, plant and equipment to be disposed of

Aset tetap akan diperbaiki 152.208 99.524 Property, plant and equipment to be repaired

Material akan dihapusbuku 106.944 166.979 Spare parts to be disposed of

Pekerjaan dalam pelaksanaan

akan dihapusbuku 2.145 2.847 Construction in progress to be disposed of

Jumlah 2.346.421 2.150.551 Total

Jumlah 1.331.105 886.815 Total

Kerugian penurunan nilai aset adalah sebesar Rp 334.463 juta tahun 2008 dan Rp 136.140 juta tahun 2007 dicatat sebagai beban lain-lain (Catatan 48).

Loss on impairment of property, plant and equipment amounting to Rp 334,463 million in 2008 and Rp 136,140 million in 2007 are recorded as other expenses (Note 48).

Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual seharga Rp 30.111 juta tahun 2008 dan Rp 33.594 juta tahun 2007. Nilai buku aset yang dijual tersebut telah nihil sehingga hasil penjualan aset merupakan keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 48).

Certain assets not used in operations were sold with selling price amounting to Rp 30,111 million in 2008 and Rp 33,594 million in 2007. The book value of such assets were nil, hence proceeds from sale of assets represented gain on sale of assets not used on operations (Note 48).

Aset tetap akan direlokasi terutama merupakan pembangkit PLTG unit 2 Talang Duku, peralatan transmisi dan penyaluran tenaga listrik.

Property, plant and equipment to be relocated consist mainly of PLTG unit 2 Talang Duku, transmission and distribution equipment.






- 41 -

Aset tetap akan dihapusbuku merupakan pembangkit PLTD Apung di Nanggroe Aceh Darussalam, instalasi pipa gas di PLTG Priok, rumah dinas dan jaringan distribusi.

Property, plant and equipment to be disposed of represent PLTD Apung in Nanggroe Aceh Darussalam, pipe gas installations of PLTG Priok, housing and distribution equipment.

Pada tahun 2008 dan 2007, aset tetap tidak digunakan dalam operasi dipindahkan ke aset tetap masing-masing sebesar Rp 166.410 juta dan Rp 74.180 juta (Catatan 5).

In 2008 and 2007, assets not used in operations reclassed to property, plant and equipment amounted to Rp 166,410 million and Rp 74,180 million, respectively (Note 5).

Manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai aset tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.

Management believes that impairment for assets not yet used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on value of such assets.

10. PIUTANG PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA 10. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES

2008 2007

PT Sumber Segara Primadaya PT Sumber Segara Primadaya

(US$ 118.433.250 tahun 2008 dan (US$ 118,433,250 in 2008 and

US$ 63.030.935 tahun 2007) 1.296.844 593.688 US$ 63,030,935 in 2007)

PT Metaepsi Pejebe Power Generation, PT Metaepsi Pejebe Power Generation,

(US$ 4.501.347 tahun 2008 dan (US$ 4,501,347 in 2008 and

US$ 4.605.137 tahun 2007) 49.289 43.376 US$ 4,605,137 in 2007)

PT Dalle Energy Batam 12.213 23.775 PT Dalle Energy Batam

PT TJK Power 18.114 18.114 PT TJK Power

PT Tenaga Listrik Jayapura PT Tenaga Listrik Jayapura

(US$ 808.368 tahun 2008 dan (US$ 808,368 in 2008 and

US$ 812.194 tahun 2007) 8.852 7.650 US$ 812,194 in 2007)

PT Mitra Energy Batam - 4.496 PT Mitra Energy Batam

PT Tenaga Listrik Bintan PT Tenaga Listrik Bintan

(US$ 78.345 tahun 2008 dan (US$ 78,345 in 2008 and

US$ 406.097 tahun 2007) 858 3.825 US$ 406,097 in 2007)

Karyawan 439.750 645.554 Officers

Jumlah 1.825.920 1.340.478 Total

Penyisihan piutang ragu-ragu (68.988) - Allowance for doubtful accounts

Jumlah 1.756.932 1.340.478 Total

PT Sumber Segara Primadaya (S2P) Pada tanggal 28 Januari 2004, PJB memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$ 52 juta kepada S2P untuk membiayai proyek PLTU Cilacap. Jangka waktu pinjaman sembilan tahun, termasuk masa tenggang dua tahun jatuh tempo 28 Januari 2013 dan dikenakan bunga 12,907% per tahun. Bunga akan diterima dalam 15 kali angsuran semesteran mulai 28 Januari 2006 sampai dengan 28 Januari 2013. Piutang ini dijamin dengan saham milik PT Sumberenergi Sakti Prima (SSP) di S2P sesuai perjanjian penjaminan pinjaman tanggal 6 September 2005. Pinjaman pokok akan diangsur dalam 4 kali angsuran mulai 28 Juli 2011 sampai dengan 28 Januari 2013. Pemberian pinjaman ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PJB tanggal 14 Januari 2004.

PT Sumber Segara Primadaya (S2P) On January 28, 2004, PJB granted a long-term loan of US$ 52 million to S2P for financing of PLTU Cilacap project. This loan will mature in nine years, including two years grace period, due on January 28, 2013 and bears interest at 12.907% per annum. The interest will be received in fifteen (15) semi-annual installments starting January 28, 2006 until January 28, 2013. This receivable is guaranteed with shares of stock in S2P owned by PT Sumberenergi Sakti Prima (SSP) in accordance with the loan collateral agreement dated September 6, 2005. The principal will be collected in four (4) installments starting from July 28, 2011 until January 28, 2013. The loan was approved during the Extraordinary General Meeting of the Stockholders dated January 14, 2004.






- 42 -

Pada tanggal 25 Juni 2007, PJB dan SSP menandatangani amandemen perjanjian penjaminan pinjaman. Berdasarkan amandemen tersebut, apabila S2P tidak mampu melunasi pinjamannya kepada PJB dalam waktu 30 hari setelah jatuh tempo (disebut sebagai “periode tunggakan”) maka PJB dan SSP bersama-sama mengikatkan diri dan menyanggupi untuk membayar bunga dan/atau pokok pinjaman yang terhutang oleh S2P kepada PJB sesuai persentase kepemilikan masing-masing di S2P. Apabila dalam 30 hari setelah berakhirnya periode tunggakan, S2P tidak melakukan pembayaran, maka PJB dan SSP bersedia menyerahkan saham masing-masing untuk dieksekusi dan dana hasil eksekusi saham tersebut digunakan untuk melunasi hutang kepada PJB.

On June 25, 2007, PJB and SSP signed the amendment of loan collateral agreement. According to such amendment, if S2P fails to pay in full its loan to PJB within 30 days from due date (also called as “period in arrears”), PJB and SSP will bind themselves to pay the interest and/or principal of loan of S2P to PJB, based on their respective percentage of ownerships in S2P. If after 30 days from the period in arrears, S2P does not make the payment, PJB and SSP agreed to transfer their respective shares for liquidation and proceeds resulting from such liquidation will be used to settle S2P’s loan to PJB.

Pelaksanaan amandemen perjanjian penjaminan tersebut sedang dalam tahap negosiasi. Manajemen PJB menghendaki agar amandemen perjanjian penjaminan pinjaman tersebut di atas dapat segera dilaksanakan.

Implementation of the amendment of loan collateral agreement is still in the stage of negotiation. Management of PJB demands the immediate implementation of the amendment of loan collateral agreement.

Pada tahun 2006, PJB menempatkan deposito berjangka sebesar US$ 100 juta di Bank Negara Indonesia sebagai jaminan pinjaman letter of credit yang diperoleh S2P dari bank tersebut. Pada tanggal 11 Juli 2008, deposito berjangka sebesar US$ 50 juta dieksekusi oleh Bank Negara Indonesia sehubungan dengan kegagalan S2P untuk menyelesaikan pinjamannya ke bank tersebut. PJB mencatat pencairan deposito sebesar US$ 50 juta tersebut sebagai piutang.

In 2006, PJB placed time deposits amounting to US$ 100 million in Bank Negara Indonesia as a guarantee of letter of credit obtained by S2P from such bank. On July 11, 2008, Bank Negara Indonesia executed its right, by confiscating the time deposits amounting to US$ 50 million, due to the failure of S2P to settle its unpaid letter of credit. PJB recorded such confiscation of time deposits amounting to US$ 50 million as receivables.

PJB membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang bunga dan denda dari S2P karena S2P sedang mengalami kesulitan keuangan.

PJB provided allowance for doubtful accounts pertaining to receivables on interest and penalty from S2P since S2P is experiencing financial difficulties.

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, piutang bunga dari S2P masing-masing sebesar US$ 16.433.250 (setara Rp 179.944 juta) dan US$ 11.030.935 (setara Rp 103.900 juta) termasuk dalam piutang pihak hubungan istimewa.

As of December 31, 2008 and 2007, interest on receivable from S2P amounting to US$ 16,433,250 (equivalent to Rp 179,944 million) and US$ 11,030,935 (equivalent to Rp 103,900 million), respectively, were recorded as receivables from related parties.






- 43 -

PT Metaepsi Pejebe Power Generation (Meppogen)

PT Metaepsi Pejebe Power Generation (Meppogen)

Pada tahun 2007, PJB memberikan pinjaman yang dapat dikonversi kepada Meppogen sebesar US$ 4,5 juta (setara Rp 42.386 juta) untuk membiayai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga gas di Gunung Megang – Sumatera Selatan. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga SIBOR, ditambah 4% - 5% per tahun dan pembayaran bunga dilakukan secara bulanan. PJB memiliki hak melakukan konversi pinjaman menjadi penyertaan saham dalam jangka waktu satu tahun sejak perjanjian. Jumlah saham konversi akan ditentukan dengan membagi jumlah konversi dengan nilai nominal saham konversi seperti tercantum dalam anggaran dasar Meppogen. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tahun ketiga ditambah premi 15% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, piutang bunga dari Meppogen masing-masing sebesar US$ 1.347 (setara Rp 15 juta) dan US$ 105.137 (setara Rp 990 juta), termasuk dalam piutang pihak hubungan istimewa.

In 2007, PJB provided a convertible loan to Meppogen amounting to US$ 4.5 million (equivalent to Rp 42,386 million) which was used to fund the construction of Meppogen gas power plant in Gunung Megang – South Sumatra. This loan bears interest at SIBOR plus 4% - 5% per annum and will be paid monthly. PJB shall have the right to convert those loans into shares after the first year of the agreement. The number of converted shares to be issued shall be determined by dividing the conversion amount by the nominal value of the conversion shares as specified in the Articles of Association of Meppogen. This loan will mature on the third year with added premium of 15% per annum. As of December 31, 2008 and 2007, interest receivable from Meppogen amounted to US$ 1,347 (equivalent to Rp 15 million) and US$ 105,137 (equivalent to Rp 990 million), respectively, which were recorded as receivables from related parties.

PT Dalle Energy Batam dan PT Mitra Energy Batam Piutang kepada PT Dalle Energy Batam dan PT Mitra Energy Batam merupakan piutang atas denda kontrak penyediaan tenaga listrik.

PT Dalle Energy Batam and PT Mitra Energy Batam Accounts receivable from PT Dalle Energy Batam and PT Mitra Energy Batam represent receivable on penalty of power purchase contract.

PT TJK Power (TJK) Piutang kepada TJK merupakan biaya pengembangan proyek PLTU Tanjung Kasam milik TJK, yang terlebih dahulu dibayar oleh PLN Batam.

PT TJK Power (TJK) Accounts receivable from TJK represent advance payment made by PLN Batam for development cost of PLTU Tanjung Kasam owned by TJK.

Karyawan Piutang karyawan merupakan pinjaman pemilikan rumah tanpa bunga. Pelunasan piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.

Officers Accounts receivable from officers represent non-interest bearing housing loans, which are paid monthly through salary deduction.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang kepada pihak hubungan istimewa memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for doubtful accounts for receivables from related parties is adequate to cover possible losses on uncollectible receivables.






- 44 -

11. REKENING DAN DEPOSITO BERJANGKA

DIBATASI PENGGUNAANNYA

11. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME

DEPOSITS

2008 2007

Angsuran sewa pembiayaan dan Lease installments and operation

jaminan operasi (Catatan 29) guarantee (Note 29)

Rekening bank Cash in bank

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation,

Singapura Singapore

JPY 3.612.064 3.135.224 JPY

US$ 459.224 367.166 US$

Jaminan pembelian gas (Catatan 55) Guarantee deposit for gas purchases (Note 55)


Bank Internasional Indonesia - US$ 108.119 92.930 Bank Internasional Indonesia - US$

Bank Mandiri 5.000 - Bank Mandiri

Deposito berjangka Time deposits

Citibank - US$ 59.727 51.628 Citibank - US$

Standard Chartered Bank - US$ 53.053 44.744 Standard Chartered Bank - US$

Jaminan pembelian tenaga listrik Guarantee deposit for purchase of electricity

(Catatan 55) (Note 55)


Bank Central Asia 6.868 6.466 Bank Central Asia

Bank Mandiri 1.500 1.500 Bank Mandiri

Jaminan pinjaman bank (Catatan 30) Guarantee deposit for bank loans (Note 30)

Deposito berjangka - Bank Bukopin 5.000 5.000 Time deposits - Bank Bukopin

Jaminan bank garansi Bank guarantee

Rekening bank - Bank Mandiri 3.176 2.130 Cash in bank - Bank Mandiri

Deposito berjangka - Time deposits -

Bank Rakyat Indonesia - 4.000 Bank Rakyat Indonesia

Jumlah 4.313.731 3.710.788 Total

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Interest rate per annum on time deposits

Rupiah 5,5%-9% 6,5% - 8,5% Rupiah

US$ 1,75% 2,75% - 4,62% US$

12. ASET TIDAK LANCAR LAIN

12. OTHER NONCURRENT ASSETS

2008 2007

Biaya ditangguhkan - bersih Deferred charges - net

Hak atas tanah 31.226 36.113 Landrights

Perangkat lunak 480.518 623.376 Software

Jumlah 511.744 659.489 Total

Biaya dibayar dimuka Prepaid expenses

Pembelian gas 434.173 18.351 Gas purchased

Pensiun (Catatan 51) 34.737 96.905 Pension (Note 51)

Lain-lain 121.674 116.011 Others

Jumlah 590.584 231.267 Total

Uang muka pengembangan proyek 330.299 366.488 Advances for project development

Jumlah 1.432.627 1.257.244 Total

Beban amortisasi biaya ditangguhkan tahun 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 273.807 juta dan Rp 361.318 juta.

Amortization expenses of deferred charges in 2008 and 2007 amounted to Rp 273,807 million and Rp 361,318 million, respectively.






- 45 -

13. KAS DAN SETARA KAS

13. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2008 2007

Kas 59.255 128.503 Cash on hand Bank Cash in banks

Bank Bukopin Bank Bukopin Rupiah 1.603.561 3.081.595 Rupiah US$ 91.720 872.189 US$

Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat IndonesiaRupiah 1.324.853 3.004.536 Rupiah US$ 354.586 135.252 US$JPY 552 116.135 JPYEUR 60 12 EUR

Bank Mandiri Bank Mandiri Rupiah 753.597 2.530.760 Rupiah US$ 90.646 152.115 US$EUR 624 883 EURJPY 42 268 JPY

Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia Rupiah 799.892 1.720.400 Rupiah US$ 286.403 205.441 US$CHF 5.006 3.883 CHFEUR 1.314 2.167 EUR

Bank Central Asia Bank Central Asia Rupiah 43.696 229.850 Rupiah US$ 356 1.856 US$JPY 270 - JPY

Bank Internasional Indonesia Bank Internasional Indonesia Rupiah 18.260 30.870 Rupiah US$ 6.165 537 US$EUR 235 209 EUR

Bank Danamon Bank DanamonRupiah 138.781 87.007 Rupiah US$ 7.167 20.092 US$

Lain-lain (masing-masingdibawah 5% dari jumlah) Others (each below 5% of total)Rupiah 203.059 250.819 Rupiah US$ 7.212 1.335 US$JPY 9 830 JPYSGD 2 2 SGD

Jumlah kas dan bank 5.797.323 12.577.546 Total cash on hand and in banks

Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time depositsBank Bukopin Bank Bukopin

Rupiah 112.500 127.500 Rupiah US$ - 1.375.357 US$

Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat IndonesiaRupiah 20.000 739.192 Rupiah

Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia Rupiah 26.100 68.600 Rupiah US$ - 285.142 US$

Bank Mandiri Bank MandiriRupiah 10.603 10.060 Rupiah US$ 821 944.104 US$

Deutsch Bank, Amsterdam - US$ 339.592 123.281 Deutsch Bank, Amsterdam - US$Lain-lain (masing-masing

dibawah 5% dari jumlah) Others (each below 5% of total)Rupiah 39.359 40.000 Rupiah US$ 41.329 - US$

Jumlah deposito berjangka 590.304 3.713.236 Total time deposits

Jumlah Kas dan Setara Kas 6.387.627 16.290.782 Total Cash and Cash Equivalents

Tingkat bunga deposito berjangka Interest rate per annum on per tahun time depositsRupiah 5,25% - 13,00% 4,7% - 11,35% Rupiah US$ 3,75% 3,25% - 4,75% US$






- 46 -

Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

Details of cash and cash equivalents in foreign currencies are as follows :

2007

Dalam mata Dalam mata

uang asing/ uang asing/

In foreign Ekuivalen Rp/ In foreign Ekuivalen Rp/

currencies *) Rp equivalent currencies *) Rp equivalent

US$ 111.963.320 1.225.998 436.829.181 4.114.494 US$

JPY 7.213.156 873 1.411.249.943 117.233 JPY

EUR 144.631 2.232 237.713 3.271 EUR

Lain-lain **) 457.300 5.007 286.484 3.942 Others **)

Jumlah 1.234.110 4.238.940 Total

2008

*) Dalam jumlah penuh *) In full amount

**) Kas dan setara kas dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal neraca.

**) Cash and cash equivalents denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at balance sheet date.

14. INVESTASI JANGKA PENDEK

14. SHORT-TERM INVESTMENTS

2008 2007

Deposito berjangka Time deposits

Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia

Rupiah 83.000 82.000 Rupiah

US$ 602.250 2.587.653 US$

Bank Mandiri Bank Mandiri


US$ 684.025 90.422 US$

Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia


US$ 1.095.000 2.205.011 US$

Bank Bukopin Bank Bukopin

Rupiah 120.000 1.415.590 Rupiah

US$ 2.285.132 296.000 US$

Lain-lain (masing-masing

dibawah 5% dari jumlah) Others (each below 5% of total)


US$ 2.190 1.884 US$

Jumlah 5.203.257 7.208.075 Total

Investasi lain-lain Other investments


Jumlah investasi jangka pendek 5.207.014 7.214.609 Total short-term investments

Tingkat bunga deposito berjangka Interest rate per annum on

per tahun time deposits

Rupiah 6% - 12,75% 4% - 9,75% Rupiah

US$ 2,5% - 4,75% 3,75% - 4,92% US$

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, investasi jangka pendek dalam mata uang asing masing-masing sebesar US$ 426.355.879 (setara Rp 4.668.597 juta) dan US$ 550.055.207 (setara Rp 5.180.970 juta).

As of December 31, 2008 and 2007, short-term investments in foreign currencies amounted to US$ 426,355,879 (equivalent to Rp 4,668,597 million) and US$ 550,055,207 (equivalent to Rp 5,180,970 million), respectively.






- 47 -

Pada tanggal 31 Desember 2008, deposito berjangka yang digunakan untuk jaminan sebagai berikut :

As of December 31, 2008, time deposits used as guarantee deposits, are as follows :

Jumlah/

Bank Amount Fasilitas/Facility

Bank Bukopin 1.331.207 Letter of credit pembelian material pemeliharaan PLTU Teluk Naga/Letter of credit

to purchase maintenance material of PLTU Teluk Naga

798.179 Letter of credit pembelian material pemeliharaan PLTU Pelabuhan Ratu/Letter of

credit to purchase maintenance material of PLTU Pelabuhan Ratu

Bank Rakyat Indonesia 286.848 Letter of credit pembelian material pemeliharaan PLTU Rembang/Letter of credit

to purchase maintenance material of PLTU Rembang

637.785 Letter of credit pembelian material pemeliharaan PLTU Pacitan/Letter of credit

to purchase maintenance material of PLTU Pacitan

Bank Negara Indonesia 10.000 Letter of credit pembelian material pemeliharaan/ Letter of credit to purchase maintenance material

3.000 Pinjaman modal kerja ADC/Working capital loan of ADC

Bank Bumiputera Indonesia 7.500 Pinjaman modal kerja ADC/Working capital loan of ADC

Bank Mandiri 5.130 Fasilitas bank garansi/Bank guarantee facility of PLTD MFO 40 MW Batakan

1.030 Pengadaan batubara IP UBP Suralaya/Procurement of coal of IP UBP Suralaya

Jumlah/Total 3.080.679

15. PIUTANG USAHA

15. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

2008 2007

a. Berdasarkan langganan a. By Debtor

Umum 1.899.417 1.973.160 Public

Pemerintah 116.023 105.684 Government

Badan Usaha Milik Negara 19.439 12.698 State-owned companies

TNI dan Polri 298.663 446.120 Indonesian Armed Forces

Jumlah 2.333.542 2.537.662 Total

Penyisihan piutang ragu-ragu (625.222) (370.688) Allowance for doubtful accounts

Bersih 1.708.320 2.166.974 Net

b. Berdasarkan umur b. By Age Category

1 s/d 90 hari 1.592.230 1.398.532 1 to 90 days

91 s/d 360 hari 443.257 731.497 91 to 360 days

Lebih dari 360 hari 298.055 407.633 More than 360 days

Jumlah 2.333.542 2.537.662 Total

Penyisihan piutang ragu-ragu (625.222) (370.688) Allowance for doubtful accounts

Bersih 1.708.320 2.166.974 Net

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu Changes in the allowance for doubtful accounts

Saldo awal tahun (370.688) (314.973) Balance at beginning of year

Penambahan (375.707) (161.365) Additions

Penghapusan 121.173 105.650 Write-off

Saldo akhir tahun (625.222) (370.688) Balance at end of year






- 48 -

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang dan tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

Management believes that the allowance for doubtful accounts is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts. Management also believes that there are no significant concentration of credit risk in receivables.

16. PIUTANG SUBSIDI LISTRIK

16. RECEIVABLES ON ELECTRICITY SUBSIDY

2008 2007

Tahun anggaran (Catatan 40) Budget years (Note 40)

2006 - 3.510.920 2006

2007 4.407.123 6.312.255 2007

2008 2.887.241 - 2008

Jumlah 7.294.364 9.823.175 Total

Dalam tahun 2008, Perusahaan telah menerima piutang subsidi tahun anggaran 2006 sebesar Rp 3.510.920 juta dan piutang subsidi tahun anggaran 2007 sebesar Rp 1.905.132 juta.

In 2008, the Company received receivables on electricity subsidy for budget year 2006 amounting to Rp 3,510,920 million and for budget year 2007 amounting to Rp 1,905,132 million.

17. PIUTANG LAIN-LAIN

17. OTHER RECEIVABLES

2008 2007

Kontraktor 148.700 26.637 Contractors

Piutang bunga 4.457 14.725 Interest receivable


Jumlah 473.030 173.534 Total

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang lain-lain tidak perlu dibentuk, karena seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for doubtful accounts for other receivables was provided, as management believes that all of these receivables are collectible.

18. PERSEDIAAN

18. INVENTORIES

2008 2007

Bahan bakar dan pelumas 6.523.395 4.407.885 Fuel and lubricants

Transformator 171.979 172.084 Transformers

Switchgear dan jaringan 516.149 499.588 Switchgear and networking

Kabel 117.442 218.729 Wire

Alat ukur, pembatas dan kontrol 340.679 354.310 Meter recording device and control equipment

Persediaan umum 1.500.617 1.184.934 General supplies

Jumlah 9.170.261 6.837.530 Total

Penyisihan penurunan nilai (79.123) (63.325) Allowance for decline in value

Bersih 9.091.138 6.774.205 Net

Mutasi penyisihan penurunan nilai Changes in allowance for decline in value

Saldo awal tahun (63.325) (44.084) Balance at beginning of year

Penambahan (15.798) (19.241) Additions

Saldo akhir tahun (79.123) (63.325) Balance at end of year






- 49 -

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan. Perusahaan dan anak perusahaan tidak menutup asuransi atas persediaan terhadap risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul atas persediaan.

Management believes that allowance is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories. The Company and its subsidiaries do not provide any insurance to cover the possible losses in inventories.

19. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

19. PREPAID TAXES

2008 2007

Pajak penghasilan badan lebih bayar Overpayment of corporate income tax

(Catatan 49) (Note 49)

Perusahaan The Company

2008 62.034 - 2008

2007 11.364 11.364 2007

2006 - 1.812 2006

Anak perusahaan Subsidiaries

2008 1.549 - 2008

2007 1.400 2.348 2007

2006 1.499 3.046 2006

2005 - 1.742 2005

2004 768 768 2004

Pajak penghasilan pasal 15 48 48 Income tax article 15

Pajak pertambahan nilai 11.028 9.676 Value added tax

Pembayaran dimuka atas Prepayment of Tax Assessment Letter

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar for Underpayment and

dan Surat Tagihan Pajak (Catatan 49) 40.234 14.380 Tax Collection Notice (Note 49)

Jumlah 129.924 45.184 Total

20. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

20. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

2008 2007

Biaya dibayar dimuka Prepaid expenses

Gaji dan tunjangan 275.547 241.940 Salaries and allowances

Pensiun (Catatan 51) 123.397 228.212 Pension (Note 51)

Premi asuransi 59.849 55.046 Insurance

Sewa 15.832 4.445 Lease


Jumlah 640.657 608.524 Total

Uang muka Advances

Pembelian barang 75.845 70.616 Purchases


Jumlah 143.556 115.999 Total

Jumlah 784.213 724.523 Total






- 50 -

21. MODAL SAHAM

21. CAPITAL STOCK

Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp 63.000.000 juta yang terbagi atas 63.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.

The Company has authorized capital of Rp 63,000,000 million consisting of 63,000,000 shares, with par value of Rp 1 million per share.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2001, sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 43 tanggal 26 Oktober 2001 dari Haryanto S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui antara lain :

Based on the extraordinary stockholder’s meeting dated July 18, 2001, as stated in deed No. 43 dated October 26, 2001 of Haryanto, SH, notary in Jakarta, the stockholders approved to :

Melakukan kompensasi hutang Perusahaan kepada Pemerintah sebesar Rp 28.781.355 juta yang berasal dari tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah. Kompensasi hutang menjadi penyertaan modal telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai surat No. S-352/MK.06/2001 tanggal 20 Juni 2001.

Convert the Company’s payable to Government of Rp 28,781,355 million, which arose from overdue interest and penalty on two-step loans, into Government Equity Participation. The conversion was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. S-352/MK.06/2001 dated June 20, 2001.

Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 28.781.354 juta, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp 46.107.154 juta, terbagi atas 46.107.154 saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.

Increase the subscribed and paid-up capital by Rp 28,781,354 million, resulting to the Company’s total subscribed and paid-up capital of Rp 46,107,154 million consisting of 46,107,154 shares with par value of Rp 1 million per share.

Pada tanggal 1 Agustus 2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2001.

On August 1, 2001, the Government issued Government Regulation No. 61 year 2001 in relation to the increase in Government Equity Participation in the Company.

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

The Company’s shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Tambahan modal disetor merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah yang diterima Perusahaan yang statusnya belum ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

Additional paid-in capital represents Government equity participation received by the Company of which it’s status has not been determined yet, with details as follows :

2008 2007

Bantuan proyek 16.684.809 16.646.798 Project aid

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 13.646.334 11.060.988 List of Project Fund

Bantuan Pemerintah Daerah dan lainnya 634.317 380.131 Regional Government participation and others

Jumlah 30.965.460 28.087.917 Total

Bantuan proyek merupakan bantuan luar negeri untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.

Project aid represents overseas aid for electricity project, which was directed by the Government of the Republic of Indonesia to the Company.






- 51 -

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk proyek kelistrikan melalui Departemen Pertambangan dan Energi.

List of Project Fund (DIPA) represents electricity projects received from the Government of the Republic of Indonesia through the Department of Mining and Energy.

Bantuan Pemerintah Daerah antara lain berupa tanah dan jaringan listrik yang disumbangkan kepada Perusahaan.

Regional Government participation represents land and electricity equipment donated by the Regional Government to the Company.

23. SELISIH PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP

23. REVALUATION INCREMENT ON PROPERTY,

PLANT AND EQUIPMENT

Perusahaan melakukan penilaian kembali aset tetap untuk posisi 1 Januari 2002. Rincian selisih penilaian kembali aset tetap adalah sebagai berikut :

The Company revalued its fixed assets as of January 1, 2002. The details of revaluation increment on property, plant and equipment are as follows :

2007

Difference between the carrying amount and

Selisih antara jumlah tercatat dengan nilai revalued amount of property, plant

penilaian kembali aset tetap (Catatan 5) 77.957.726 and equipment (Note 5)

Pajak penghasilan final atas selisih Final income tax on revaluation increment on

penilaian kembali aset tetap (3.678.787) property, plant and equipment

Pengaruh pajak tangguhan 2.810.162 Deferred tax effect

Keuntungan pengalihan aset tetap Deferred gain on transfer of property, plant

ditangguhkan 551.457 and equipment

Jumlah 77.640.558 Total

Keuntungan pengalihan aset tetap ditangguhkan berasal dari pengalihan aset tetap Perusahaan kepada PLN Batam dan ICON pada saat pendirian anak perusahaan tersebut.

Deferred gain on transfer of property, plant and equipment resulted from the transfer of the Company’s property, plant and equipment to PLN Batam and ICON, subsidiaries, when they were established.

Sehubungan dengan penerapan PSAK 16 (Revisi 2007) pada tahun 2008, saldo selisih penilaian kembali aset tetap direklasifikasi ke saldo laba.

In relation to the adoption of PSAK 16 (Revised 2007) in 2008, balance of revaluation increment on property, plant and equipment was reclassified to retained earnings.






- 52 -

24. SELISIH TRANSAKSI PERUBAHAN EKUITAS

ANAK PERUSAHAAN

24. DIFFERENCE DUE TO CHANGES OF EQUITY

IN SUBSIDIARIES

Akun ini merupakan bagian Perusahaan atas perubahan ekuitas anak perusahaan yang berasal dari selisih penilaian kembali aset tetap anak perusahaan sebagai berikut :

This account represents the Company’s interest on the changes in equity of subsidiaries as a result of revaluation increment on property, plant and equipment of subsidiaries as follows :

2007

Selisih antara jumlah tercatat Difference between the carrying amount

dengan nilai penilaian kembali and the revalued amount of property, plant and

aset tetap (Catatan 5) 65.946.634 equipment (Note 5)

Pajak penghasilan final atas selisih Final income tax on revaluation increment on

penilaian kembali aset tetap (7.124.851) property, plant and equipment

Pengaruh pajak tangguhan 1.093.989 Deferred tax effect

Hak minoritas (77) Minority interest


Sehubungan dengan penerapan PSAK 16 (Revisi 2007) pada tahun 2008, anak perusahaan mereklasifikasi saldo selisih penilaian kembali aset tetap ke saldo laba.

In relation to the adoption of PSAK 16 (Revised 2007) in 2008, subsidiaries reclassified revaluation increment on property, plant and equipment to retained earnings.

25. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

25. DEFERRED REVENUE

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan penyambungan baru dan penambahan daya listrik pelanggan, dengan rincian sebagai berikut :

This account represents connection fees received from customers for electricity connection and upgrading of electricity power, with details as follows :

2008 2007

Saldo awal tahun 6.916.376 6.252.377 Balance at beginning of year

Penerimaan tahun berjalan 1.229.884 1.199.268 Additions

Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan (589.622) (535.269) Recognized as revenue during the year

Saldo akhir tahun 7.556.638 6.916.376 Balance at end of year

26. UANG JAMINAN LANGGANAN

26. CUSTOMERS’ SECURITY DEPOSITS

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

This account represents security deposits from customers determined based on power supply and electricity tariff. Customer deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, when customers discontinue subscribing the electricity. The details are as follows :

2008 2007

Saldo awal tahun 4.440.923 4.128.328 Balance at beginning of year

Penambahan 960.214 312.595 Additions

Saldo akhir tahun 5.401.137 4.440.923 Balance at end of year






- 53 -

27. PENERUSAN PINJAMAN

27. TWO-STEP LOANS

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut :

This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia which are re-loaned to the Company to finance its projects. The details of two-step loans are as follows :

Bagian

Dalam jatuh Bagian

mata uang tempo dalam jangka

asing/ satu tahun/ panjang/

In foreign Jumlah/ Current Long-term Tingkat bunga/ Periode/

currencies *) Amount maturities portion Interest rate Period **)

% Tahun/Years

International Bank for Reconstruction

and Development (IBRD)

Rupiah - 757.692 265.947 491.745 IBRD + (1,65% - 3,50%) 1987-2013

US$ 382.833.994 4.192.032 530.216 3.661.816 IBRD + 0,5% 1994-2023

Asian Development Bank (ADB)

Rupiah - 1.688.549 285.732 1.402.817 ADB + (1,75% - 3,75%) 1989-2016

US$ 211.206.805 2.312.715 207.852 2.104.863 ADB + 0,5% 1995-2027

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau,

Germany (KFW)

Rupiah - 252.203 61.218 190.985 7,6%-9% dan/and SBI + 1% 1980-2014

EUR 59.359.033 916.053 99.343 816.710 KFW + 0,5% 1997-2020

US$ 18.686.925 204.622 24.073 180.549 4,75% + 0,35% 2004-2018

United Stated Agency for

International Development

(USAID) - Rupiah - 885 885 - 2% 1979-2009

Japan Bank for International

Cooperation

JPY 55.277.181.432 6.701.198 261.460 6.439.738 4,7% - 4,8% 1996-2045

US$ 40.273.078 440.990 176.396 264.594 LIBOR + 0,5% 2005-2011

Midland Bank Public Limited Company -

Rupiah - 195.013 16.308 178.705 SBI + 1% 1995-2020

Banque Paribas

GBP 14.169.628 223.916 15.994 207.922 3,84% 1998-2022

EUR 49.468.777 763.422 83.030 680.392 6,39% 1996-2018

Bank Austria Aktiengesellschaft - EUR 5.682.859 87.700 25.057 62.643 4% 1996-2012

China Exim Bank - US$ 131.193.054 1.436.564 143.656 1.292.908 3,5% - 0,5% 2004-2018

Islamic Development Bank - US$ 390.829 4.280 1.223 3.057 8% 1996-2012

Calyon and BNP Paribas - EUR 48.637.362 750.591 66.619 683.972 5,32% 2004-2019

Fortis Bank Belgia - EUR 2.657.395 41.010 4.825 36.185 4,82% 2005-2017

MKB Hungaria - US$ 5.957.488 65.235 6.867 58.368 4,81% + 0,5% 2004-2018

Efic Australia - AUD 19.474.368 147.139 10.899 136.240 4% 1998-2022

Kerajaan Belgia/Kingdom of Belgium -

EUR 2.259.178 34.865 - 34.865 4% 2005-2033

Jumlah/Total 21.216.674 2.287.600 18.929.074

*) Dalam jumlah penuh/In full amount

**) Termasuk masa tenggang pembayaran/Include grace periods in terms of payments

2008






- 54 -

Bagian

Dalam jatuh Bagian

mata uang tempo dalam jangka

asing/ satu tahun/ panjang/

In foreign Jumlah/ Current Long-term Tingkat bunga/ Periode/

currencies *) Amount maturities portion Interest rate Period **)

% Tahun/Years

International Bank for Reconstruction

and Development (IBRD)

Rupiah - 1.013.540 255.857 757.683 IBRD + (1,65% - 3,50%) 1987-2013

US$ 371.229.002 3.496.476 401.414 3.095.062 IBRD + 0,5% 1994-2023

Asian Development Bank (ADB)

Rupiah - 1.987.218 298.677 1.688.541 ADB + (1,75% - 3,75%) 1989-2016

US$ 208.459.140 1.963.344 159.202 1.804.142 ADB + 0,5% 1995-2027

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau,

Germany (KFW)

Rupiah - 315.408 63.216 252.192 7,6%-9% dan/and SBI + 1% 1980-2014

EUR 59.535.518 819.194 79.637 739.557 KFW + 0,5% 1997-2020

US$ 20.666.006 194.653 20.491 174.162 4,75% + 0,35% 2004-2018

United Stated Agency for

International Development

(USAID) - Rupiah - 1.744 859 885 2% 1979-2009

Export-Import Bank of The

United States

Rupiah - 479 479 - 8% atau/or SBI + 1% 1988-2008

US$ 2.823.901 26.598 26.598 - 7,04% - 7,1% 1996-2008

Japan Bank for International

Cooperation

JPY 38.598.605.132 3.206.152 170.305 3.035.847 4,7% - 4,8% 1996-2045

US$ 56.223.799 529.572 151.733 377.839 LIBOR + 0,5% 2005-2011

Generale Bank S.A., Belgium and

Barclay Bank PLC - EUR 105.138 1.447 1.447 - 7,1% 1996-2008

Midland Bank Public Limited Company -

Rupiah - 211.321 16.308 195.013 SBI + 1% 1995-2020

Banque Paribas

GBP 15.104.167 284.021 18.941 265.080 3,84% 1998-2022

EUR 34.671.040 477.065 52.438 424.627 6,39% 1996-2018

Bank Austria Aktiengesellschaft - EUR 7.267.437 100.395 22.240 78.155 4% 1996-2012

China Exim Bank - US$ 60.459.211 569.465 48.189 521.276 3,5% - 0,5% 2004-2018

Mitsui Leasing - US$ 833.894 7.854 7.854 - LIBOR + 1,2% 1997-2008

Islamic Development Bank - US$ 405.987 3.824 853 2.971 8% 1996-2012

Calyon and BNP Paribas - EUR 7.351.545 101.156 9.187 91.969 5,32% 2004-2019

Fortis Bank Belgia - EUR 2.976.944 40.962 4.296 36.666 4,82% 2005-2017

ABN AMRO N.V. - EUR 4.925.938 67.780 67.780 - 7,10% 1995-2008

MKB Hungaria - US$ 5.217.910 49.147 4.681 44.466 4,81% + 0,5% 2004-2018

Efic Australia - AUD 20.814.624 171.281 11.816 159.465 4% 1998-2022

Kerajaan Belgia/Kingdom of Belgium -

EUR 2.175.942 29.940 - 29.940 4% 2005-2033

Jumlah/Total 15.670.035 1.894.497 13.775.538

*) Dalam jumlah penuh/In full amount

**) Termasuk masa tenggang pembayaran/Include grace periods in terms of payments

2007

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadual pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

The Company made payments on principal and interest on two-step loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of two-step loans.






- 55 -

Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

Details of two-step loans in foreign currencies are as follows :





US$ 790.542.173 8.656.437 726.290.822 6.840.933 US$

JPY 55.277.181.432 6.701.197 38.597.016.060 3.206.152 JPY

EUR 168.064.604 2.593.639 119.038.283 1.637.938 EUR

Lain-lain **) 33.886.253 371.055 48.338.689 455.302 Others **)

Jumlah 18.322.328 12.140.325 Total

2008 2007

*) Dalam jumlah penuh *) In full amount **) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing

lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal neraca

**) Two-step loans denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at balance sheet date

28. HUTANG KEPADA PEMERINTAH

28. GOVERNMENT LOANS

2008 2007

Rekening Dana Investasi Investment Fund Account

No. RDI-393/DP3/2001 3.525.512 3.819.305 No. RDI-393/DP3/2001

No. RDI-298/DP3/1996 - 11.500 No. RDI-298/DP3/1996

Jumlah 3.525.512 3.830.805 Total

Dikurangi bagian jatuh tempo dalam

satu tahun Less current maturities

No. RDI-393/DP3/2001 293.793 293.793 No. RDI-393/DP3/2001

No. RDI-298/DP3/1996 - 11.500 No. RDI-298/DP3/1996

Jumlah 293.793 305.293 Total

Bagian jangka panjang 3.231.719 3.525.512 Long-term portion

Rekening Dana Investasi No. RDI-393/

DP3/2001 Pada tanggal 20 Juni 2000, Perusahaan dan Pemerintah menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp 5.288.268 juta sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun termasuk tenggang waktu 2 tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga 4% per tahun dan tanpa jaminan. Pinjaman ini dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp 146.896 juta sampai dengan 30 Juli 2021.

Investment Fund Account No. RDI-393/

DP3/2001 On June 20, 2000, the Company and the Government of the Republic of Indonesia agreed to restructure the overdue principal of two-step loans amounting to Rp 5,288,268 million as stated on the letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-352/MK.06/2001. The new loan is unsecured, has a period of 20 years, including 2 years grace period and bears interest at 4% per annum. The loan will be paid in semi-annual installment of Rp 146,896 million until July 30, 2021.






- 56 -

Rekening Dana Investasi No. RDI-298/DP3/1996 Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp 230.000 juta, jangka waktu 12 tahun termasuk 2 tahun masa tenggang. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan uang muka kredit ekspor dalam rangka pembangunan PLTGU Muara Tawar dan dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp 11.500 juta sampai dengan 13 Maret 2008. Pinjaman ini dikenakan bunga 9% per tahun untuk periode 6 tahun pertama dan untuk periode selanjutnya dikenakan bunga sesuai tingkat bunga rata-rata 3 bulanan Sertifikat Bank Indonesia selama 6 bulan periode sebelumnya.

Investment Fund Account No. RDI-

298/DP3/1996 The Company obtained from the Government of the Republic of Indonesia an investment loan facility of Rp 230,000 million, with terms of 12 years including 2 years grace period. The loan was used for prepayment of export credit in financing the development of PLTGU Muara Tawar. The loan will be paid in semi-annual installment of Rp 11,500 million until March 13, 2008 and bears interest at 9% per annum for the first 6 years, and for the succeeding years, at an average of the quarterly interest rates of Certificate of Bank Indonesia from the prior 6 months period.

29. HUTANG SEWA PEMBIAYAAN 29. LEASE LIABILITY

Akun ini merupakan hutang kepada PT Central Java Power (CJP) dalam rangka perjanjian sewa pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 2 x 660 MW Tanjung Jati B unit A dan B.

This account represents payable to PT Central Java Power (CJP) in relation to Financial Lease Agreement on the acquisition of Tanjung Jati B Unit A and B power plant 2 x 660 MW.

Pembayaran minimum sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sewa adalah sebagai berikut :

In accordance with the lease agreement, the future minimum lease payments are as follows :

2008 2007

Pembayaran jatuh tempo dalam waktu : Minimum lease payments due :

Tidak lebih dari 1 tahun 2.751.248 1.885.229 Not later than 1 year

Antara lebih dari 1 tahun sampai Later than 1 year and not later than

2 tahun 2.751.248 1.885.229 2 years

Lebih dari 2 tahun 23.571.964 18.037.358 Later than 2 years

Jumlah pembayaran minimum

sewa pembiayaan 29.074.460 21.807.816 Total minimum lease payments

Dikurangi bunga (9.166.178) (7.307.629) Less interest

Nilai tunai pembayaran minimum Present value of future minimum

sewa pembiayaan masa datang 19.908.282 14.500.187 lease payments


satu tahun (1.344.518) (858.508) Less current maturity







- 57 -

Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut :

Present value of future minimum lease payments by maturity date are as follows :

2008 2007

Pembayaran jatuh tempo dalam waktu : Minimum lease payments due :

Tidak lebih dari 1 tahun 1.344.518 858.508 Not later than 1 year

Antara lebih dari 1 tahun sampai Later than 1 year and not later than

2 tahun 1.442.860 921.271 2 years

Lebih dari 2 tahun 17.120.904 12.720.408 Later than 2 years

Nilai tunai pembayaran minimum Present value of future minimum

sewa pembiayaan masa datang 19.908.282 14.500.187 lease payments

Perusahaan dan CJP mengadakan perjanjian sewa pembiayaan (Financial Lease Agreement - FLA) yang mengatur antara lain bahwa CJP akan menyewakan pembangkit selama 20 tahun sejak operasi komersial atau tanggal batas maksimum keterlambatan setelah 31 Juli 2003, mana yang lebih dahulu dan Perusahaan memiliki hak opsi untuk membeli pembangkit pada akhir masa sewa, atau sebelum masa FLA berakhir sebesar jumlah tertentu sesuai dengan Call Right Agreement. FLA mensyaratkan Perusahaan mengoperasikan pembangkit sesuai dengan Operation and Maintenance Agreement (O&M Agreement). Biaya perolehan aset sewaan diperkirakan sebesar JPY 184.545 juta sesuai dengan FLA. Pembayaran minimum sewa pembiayaan tengah tahunan untuk satu unit adalah sebesar Rp 404.408 juta dan US$ 4,23 juta sebelum disesuaikan dengan faktor antara lain kurs konversi mata uang JPY, tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi sesuai dengan formula yang dinyatakan dalam FLA. Pembayaran minimum sewa pembiayaan tengah tahunan setelah disesuaikan dengan formula dan faktor kondisi pada tanggal FLA adalah sebesar JPY 11.289 juta untuk unit A dan B. Sehubungan dengan keterlambatan operasi komersial pembangkitan unit A dan B yang dimulai masing-masing pada tanggal 1 Oktober dan 1 Nopember 2006, jangka waktu perjanjian sewa telah menjadi 23,5 tahun sampai dengan 31 Maret 2030.

The Company and CJP entered into a Financial Lease Agreement (FLA) which stipulates, among others, that CJP will lease the power plant for 20 years starting on its Commercial Operation Date (COD) or the date of maximum delay, for each unit, after July 31, 2003, whichever is earlier, and the Company has an option to purchase the power plant on or before the end of FLA period at certain purchase price as stipulated in the Call Right Agreement. The FLA required the Company to operate the power plant in accordance with Operation and Maintenance Agreement (O&M Agreement). The acquisition cost of the leased assets is approximately JPY 184,545 million based on FLA. The semi-annual minimum lease payment for one unit amounts to Rp 404,408 million and US$ 4.23 million, before any adjustments on certain factors, among others, conversion of foreign exchange in JPY currency, interest rate and investment rate of returns in accordance with the formula stipulated in the FLA. The semi-annual minimum lease payment, after including adjustments based on the formula and condition factors at the date of FLA amounted to a total of JPY 11,289 million for both Unit A and B. In relation to the delayed COD of power plant Unit A and B, on October 1 and November 1, 2006, respectively, the term of the lease agreement was effected to become 23.5 years until March 31, 2030.

Beban bunga dan keuangan untuk tahun 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 2.093.821 juta dan Rp 1.860.003 juta. Beban bunga dan keuangan ini termasuk sewa kontinjen masing-masing sebesar Rp 925.360 juta tahun 2008 dan Rp 844.060 juta tahun 2007 untuk faktor penyesuaian tertentu yang antara lain meliputi kurs konversi mata uang JPY, tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi.

Interest expense and financial charges for 2008 and 2007 amounted to Rp 2,093,821 million and Rp 1,860,003 million, respectively. These interest expense and financial charges include contingent rent of Rp 925,360 million in 2008 and Rp 844,060 million in 2007 for certain adjustment factors which include, among others, conversion of foreign exchange in JPY currency, interest rate and investment rate of returns.






- 58 -

Sehubungan dengan FLA tersebut, The Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura bertindak sebagai Escrow Agent dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo bertindak sebagai Security Agent. Untuk memenuhi persyaratan FLA, Perusahaan telah membentuk dana cadangan pada Escrow Agent untuk jaminan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengadaan bahan bakar serta untuk angsuran sewa pembiayaan (Catatan 11).

In relation to the FLA, The Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore acts as the Escrow Agent and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo acts as the Security Agent. To fulfill the requirements of FLA, the Company established a reserve account to an Escrow Agent for guarantee of operations, maintenance and fuel procurement and for lease installment (Note 11).

Perusahaan dibatasi oleh ketentuan FLA, antara lain, menggadaikan escrow accounts, mengalihkan hak Perusahaan berdasarkan Perjanjian Penyelesaian PLN yang akan dikembalikan setelah hutang lunas, dan menyetujui pengalihan hak CJP kepada krediturnya sebagai jaminan pinjaman CJP.

The Company is restricted by certain covenants of the FLA, such as pledge of Escrow Accounts, transfer of the Company’s rights based on PLN Settlement Agreement, which will be returned if the payment of lease liabilities has been made, and recognition of CJP’s transfer of rights to its creditors, as guarantee of CJP’s obligations.

Hutang sewa pembiayaan secara efektif dijamin dengan kembalinya hak atas aset sewaan kepada lessor apabila terjadi gagal bayar.

Lease liabilities are in effect secured by the leased assets, since the rights over these assets will be returned to the lessor when the Company fails to pay.

30. HUTANG BANK DAN SURAT HUTANG

JANGKA MENENGAH

30. BANK LOANS AND MEDIUM TERM NOTES

2008 2007

Pinjaman terkait program percepatan Loans related to fast track program

Bank Negara Indonesia 2.972.383 - Bank Negara Indonesia

Bank Exim China 1.255.599 - Bank Exim China

Bank Mandiri 830.422 - Bank Mandiri

Bank Central Asia 592.607 - Bank Central Asia

Bank Bukopin 270.581 - Bank Bukopin

Bank Mega 265.748 - Bank Mega

Sub jumlah 6.187.340 - Subtotal

Pinjaman tidak terkait program percepatan Loans not related to fast track program

Bank Rakyat Indonesia 1.500.000 10.500 Bank Rakyat Indonesia

Bank Bukopin 12.986 21.512 Bank Bukopin

Bank Bumiputera Indonesia - 8.600 Bank Bumiputera Indonesia

Bank Negara Indonesia - 1.800 Bank Negara Indonesia

Surat hutang jangka menengah 5.000.000 - Medium term notes

Sub jumlah 6.512.986 42.412 Subtotal

Jumlah 12.700.326 42.412 Total


satu tahun Less current maturities

Bank Negara Indonesia - 1.800 Bank Negara Indonesia

Bank Rakyat Indonesia 1.500.000 - Bank Rakyat Indonesia

Bank Bukopin 8.315 8.586 Bank Bukopin

Bank Bumiputera Indonesia - 8.600 Bank Bumiputera Indonesia

Surat hutang jangka menengah 1.000.000 - Medium term notes

Jumlah 2.508.315 18.986 Total

Bagian jangka panjang 10.192.011 23.426 Long-term portion

- 59 -






Pada tanggal 31 Desember 2008, hutang bank dalam mata uang asing sebesar US$ 103.950.925.

As of December 31, 2008, bank loans in foreign currency amount to US$ 103,950,925.

Pinjaman terkait program percepatan

Loans related to fast track program

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak Engineering Procurement and Construction (EPC) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit. Rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut :

The Company obtained credit facilities from several banks to finance 85% of the value of Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts for fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, which supersedes PP No. 86 in 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as decribed in the loan agreements. Details of such loan facilities are as follow:






- 60 -

Pinjaman tidak terkait program percepatan Loans not related to fast track program

Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 26 September 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 1.500.000 juta dari Bank Rakyat Indonesia, dengan tingkat bunga per tahun 2,5% + JIBOR yang terhutang setiap bulan dan jatuh tempo 26 Maret 2009. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 26 Maret 2012 dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 2.500.000 juta.

On September 26, 2008, the Company obtained working capital loan facilities from Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 1,500,000 million, with annual interest rate of 2.5% plus JIBOR, which is due every month and with maturity date on March 26, 2009. This loan has been extended until March 26, 2012 with total credit facilities amounting to Rp 2,500,000 million.

Pada tahun 2007, PJBS memperoleh fasilitas kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 40.000 juta, dikenakan bunga 11,5% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2009. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 19 Nopember 2008.

In 2007, PJBS obtained construction working capital credit facility amounting to Rp 40,000 million, which bears an interest of 11.5% per annum and due on May 7, 2009. This loan was fully paid on November 19, 2008.

Bank Bukopin

Pada tahun 2006, ICON memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 50.000 juta dengan jangka waktu 4 tahun untuk pembelian peralatan jaringan. Pinjaman ini dikenakan bunga per tahun sebesar 11,75% - 15,50% tahun 2008 dan 11,75% - 13,50% tahun 2007 dan dibayar dalam 43 kali angsuran bulanan sejak 29 Desember 2006 sampai dengan 29 Juni 2010. Pinjaman ini dijamin dengan peralatan jaringan dan distribusi dan deposito berjangka sebesar Rp 5.000 juta pada bank yang sama milik ICON.

Bank Bukopin

In 2006, ICON obtained investment credit facilities totaling Rp 50,000 million, with term of four years, for the purchase of the transmission equipments. This loan bears annual interest of 11.75% - 15.50% in 2008 and 11.75% - 13.50% in 2007, and will be paid in 43 monthly installments from December 29, 2006 until June 29, 2010. This loan is secured by ICON’s transmission and distribution equipment and time deposits of Rp 5,000 million in the same bank.

Bank Bumiputera Indonesia

Pada tahun 2007, ADC memperoleh pinjaman modal kerja sebesar Rp 10.000 juta yang dikenakan bunga sebesar 13% per tahun, jatuh tempo telah diperpanjang sampai dengan 22 Maret 2009 dan fasilitas kredit menjadi Rp 20.000 juta serta dijamin dengan deposito berjangka ADC sebesar Rp 5.000 juta pada bank yang sama.

Bank Bumiputera Indonesia

In 2007, ADC obtained working capital credit facility amounting to Rp 10,000 million, which bears an interest of 13% per annum, with terms extended until March 22, 2009 and with credit facility becoming Rp 20,000 million and secured by ADC’s time deposits in the same bank amounting to Rp 5,000 million.

Bank Negara Indonesia Pada tahun 2007, PLNE memperoleh fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 1.800 juta yang dikenakan bunga 10,25% per tahun, jatuh tempo tanggal 2 Desember 2008 dan dijamin dengan deposito berjangka PLNE sebesar Rp 2.000 juta pada bank yang sama. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 2 Desember 2008.

Bank Negara Indonesia In 2007, PLNE obtained working capital credit facility amounting to Rp 1,800 million, which bears an interest of 10.25% per annum, will be due on December 2, 2008 and is secured by PLNE time deposits amounting to Rp 2,000 million with the same bank. This loan was fully paid on December 2, 2008.






- 61 -

Surat Hutang Jangka Menengah

Medium Term Notes

Dalam rangka restrukturisasi hutang usaha Perusahaan dan anak perusahaan kepada Pertamina, pada tanggal 27 Juni 2008, Perusahaan dan PT Pertamina (Persero) menandatangani Perjanjian pengalihan hutang usaha Perusahaan dan anak perusahaan atas pembelian bahan bakar minyak per 30 April 2007 menjadi hutang jangka panjang (Perjanjian Restrukturisasi Hutang). Berdasarkan perjanjian tersebut, jumlah hutang usaha sebesar Rp 5.000.000 juta dialihkan menjadi hutang jangka panjang melalui penerbitan Surat Promes. Perusahaan wajib menerbitkan 10 Surat Promes dengan nilai nominal masing-masing Surat Promes sebesar Rp 500.000 juta yang akan jatuh tempo setiap tanggal 15 bulan Juni dan Desember tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dengan tingkat bunga SBI 3 bulanan + 2,5% per tahun. Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dan Pertamina, masing-masing tanggal 29 Juli 2008 dan 26 Juni 2008.

In order to restructure the Company and its subsidiaries’ trade accounts payable to Pertamina, the Company and PT Pertamina (Persero) signed an agreement on June 27, 2008, to convert into long-term payable the Company and its subsidiaries’ outstanding trade accounts payable as of April 30, 2007 (Agreement of Restructuring of Payable). Based on such agreement, the trade accounts payable amounting to Rp 5,000,000 million, is reclassified as long-term payable by issuing promissory notes. The Company must issue 10 promissory notes, with nominal value of Rp 500,000 million each, which will mature every 15

th of June and December of year 2009 until

2013, with applicable interest rate of SBI 3 months + 2.5% per annum. This agreement has obtained approvals from the General Stockholder’s Meeting of the Company and Pertamina dated July 29, 2008 and June 26, 2008, respectively.

Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2008, Perusahaan dan Pertamina menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Restrukturisasi Hutang dimana telah disepakati bahwa penggunaan Surat Promes diganti dengan Surat Hutang Jangka Menengah (MTN). Dalam rangka penerbitan MTN, Perusahaan dan Pertamina setuju untuk menandatangani Perjanjian Penerbitan MTN dengan jumlah pokok MTN sebesar Rp 5.000.000 juta, dalam 10 seri Sertifikat Jumbo MTN dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 500.000 juta, jatuh tempo setiap tanggal 15 bulan Juni dan Desember tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dengan tingkat bunga SBI 3 bulanan + 2,5% per tahun. Perjanjian ini efektif terhitung sejak tanggal 29 Juli 2008. Perusahaan menerbitkan MTN tersebut pada tanggal 15 Desember 2008.

Furthermore, on November 28, 2008, the Company and Pertamina signed the Changes and Restatement of the Agreement of Restructuring of Payable, wherein, it was agreed that the use promissory notes is replaced with Medium Term Notes (MTN). In issuing MTN, the Company and Pertamina agreed to sign an Agreement on Issuance of MTN with a principal amount of Rp 5,000,000 million, in 10 series of Jumbo MTN certificates with nominal value of Rp 500,000 million each, which will mature every 15

th of June and December of year 2009 until

2013, with applicable interest rate of SBI 3 months + 2.5% per annum. This agreement is effective starting on July 29, 2008. The Company issued such MTN on December 15, 2008.

Perusahaan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai Arranger dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat untuk MTN tersebut.

The Company appointed PT Mandiri Sekuritas as Arranger and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Trustee of such MTN.






- 62 -

31. HUTANG OBLIGASI

31. BONDS PAYABLE

2008 2007

Obligasi Rupiah Rupiah Bonds

Obligasi PLN IX Tahun 2007 2.700.000 2.700.000 PLN IX Bonds Year 2007

Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 300.000 300.000 Sukuk Ijarah PLN II Year 2007

Obligasi PLN VIII Tahun 2006 2.200.100 2.200.100 PLN VIII Bonds Year 2006

Obligasi Syariah Ijarah PLN I Syariah Ijarah PLN I Bonds

Tahun 2006 200.000 200.000 Year 2006

Obligasi PLN VII Tahun 2004 1.500.000 1.500.000 PLN VII Bonds Year 2004

Obligasi Terjamin - US$ Guaranteed Notes - US$

Penerbitan tahun 2007 10.950.000 9.419.000 Issued in 2007

Penerbitan tahun 2006 10.950.000 9.419.000 Issued in 2006

Jumlah 28.800.100 25.738.100 Total

Biaya emisi belum diamortisasi (291.642) (284.007) Unamortized debt issuance cost

Jumlah bersih 28.508.458 25.454.093 Total net

Disajikan di neraca konsolidasi sebagai : Presented in consolidated balance sheets as :

Kewajiban lancar - - Current liabilities

Kewajiban tidak lancar 28.508.458 25.454.093 Noncurrent liabilites

Jumlah 28.508.458 25.454.093 Total

Obligasi Rupiah Rupiah Bonds

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut :

The bonds were issued at nominal value and are denominated in Rupiah, with details as follows:

Tanggal jatuh Tingkat

Pokok/ tempo/ bunga/

Principal Maturity date Interest rate

Obligasi PLN IX Tahun 2007 PLN IX Bonds Year 2007

Seri A 1.500.000 10 Juli 2017/July 10, 2017 10,4% Series A

Seri B 1.200.000 10 Juli 2022/July 10, 2022 10,9% Series B

Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 300.000 10 Juli 2017/July 10, 2017 - Sukuk Ijarah PLN II Year 2007

Obligasi PLN VIII Tahun 2006 PLN VIII Bonds Year 2006

Seri A 1.335.100 21 Juni 2016/June 21, 2016 13,60% Series A

Seri B 865.000 21 Juni 2021/June 21, 2021 13,75% Series B

Obligasi Syariah Ijarah PLN I 200.000 21 Juni 2021/June 21, 2021 - Syariah Ijarah PLN I Bonds

Tahun 2006 Year 2006

Obligasi PLN VII Tahun 2004 1.500.000 11 Nopember 2014/November 11, 2014 12,25% PLN VII Bonds Year 2004







- 63 -

Obligasi PLN IX Tahun 2007 PLN IX Bonds Year 2007

Pada tanggal 10 Juli 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai nominal Rp 2.700.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan Bank Niaga bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

On July 10, 2007, the Company issued PLN IX Bonds Year 2007 with a total nominal value of Rp 2,700,000 million consisting of Series A and Series B bonds, with Bank Niaga acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007

Sukuk Ijarah PLN II Year 2007

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN IX Tahun 2007, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dengan nilai nominal Rp 300.000 juta jangka waktu 10 tahun, dengan Bank Niaga bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 31.200 juta per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

In the same time with the issuance of PLN IX Bonds Year 2007, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN II Year 2007 with a nominal value of Rp 300,000 million with a term of 10 years, with Bank Niaga acting as the Trustee. Total ijarah fee amounts to Rp 31,200 million per annum and is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds.

Obligasi PLN VIII Tahun 2006 PLN VIII Bonds Year 2006

Pada tanggal 21 Juni 2006, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal Rp 2.200.100 juta, dengan Bank Mega bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

On June 21, 2006, the Company issued PLN VIII Bonds Year 2006 with a total nominal value of Rp 2,200,100 million with Bank Mega acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi Bank Tabungan Negara sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN VIII Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 34 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

On March 18, 2008, the acting Trustee was changed with Bank Tabungan Negara in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN VIII Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 34 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006

Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN VIII Tahun 2006, Perusahaan juga menerbitkan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 dengan nilai nominal Rp 200.000 juta, dengan Bank Mega bertindak sebagai Wali Amanat. Cicilan fee ijarah sebesar Rp 6.800 juta per tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

In the same time with the issuance of PLN VIII Year 2006, the Company also issued Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 with a nominal value of Rp 200,000 million, with Bank Mega acting as the Trustee. The ijarah fee amounting to Rp 6,800 million is payable on an installment basis every three months, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi Bank Tabungan Negara sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah Ijarah Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 35 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

On March 18, 2008, the acting Trustee was changed with Bank Tabungan Negara in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 35 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.






- 64 -

Obligasi PLN VII Tahun 2004

PLN VII Bonds Year 2004

Pada tanggal 11 Nopember 2004, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VII Tahun 2004 dengan nilai nominal Rp 1.500.000 juta, dengan Bank Niaga bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Pebruari 2005 sampai dengan jatuh tempo obligasi.

On November 11, 2004, the Company issued PLN VII Bonds Year 2004 amounting to Rp 1,500,000 million, with Bank Niaga acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from February 11, 2005 until the maturity date of the bonds.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi di atas, masing-masing perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa :

Satu tahun sejak tanggal emisi, Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.

In relation to the issuance of the bonds above, each trustee agreement stipulates, among others that :

After one year from the issuance date, the Company is allowed to buy-back either a portion or the entire bonds before the maturity date.

Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company’s assets and the bondholders’ rights are paripassu without preference to the other creditors.

Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan antara lain (a) menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) memberikan penjaminan; (c) memberikan pinjaman kepada pihak lain; (d) mengadakan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi yang menyebabkan Perusahaan bubar; (e) mengalihkan aset tetap; memberikan izin kepada anak perusahaan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau melakukan investasi; (f) menerbitkan obligasi dengan kedudukan lebih tinggi; dan (g) mengubah bidang usaha; mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor. Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi: (a) rasio jumlah kewajiban keuangan terhadap jumlah aset tidak lebih dari 80%; (b) rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (termasuk perhitungan aktuaria imbalan kerja) - (EBITDA) dengan beban bunga minimum 2 : 1; dan kecuali untuk Obligasi PLN VII Tahun 2004, (c) rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap kewajiban berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan hutang kepada Pemerintah) minimum 150% untuk Obligasi PLN VIII tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I tahun 2006, dan minimum 125% untuk Obligasi PLN IX Tahun 2007 dan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007.

The Company is restricted by certain covenants, which require written approval from the Trustee to: (a) use the Company’s assets as collateral; (b) act as a guarantor; (c) grant loan to other party; (d) perform merger, consolidation and acquisition that would cause the Company to be dissolved; (e) transfer the Company’s property, plant and equipment, and allow subsidiaries to grant loan to other party or to make an investment; (f) issue higher ranking bonds; and (g) change the business activities and decrease the Company’s authorized, subscribed and paid-up capital. The Company is also required to maintain the following: (a) ratio of total financial liabilities to total assets not exceeding 80%; (b) ratio of income before interest, tax, depreciation and amortization (including actuarial calculation of employment benefit) - (EBITDA) to interest expense at a minimum of 2 : 1; except for PLN VII Bonds Year 2004, (c) ratio of power plant, transmission and distribution facilities asset to interest-bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans and Government loans) at a minimum of 150% for PLN VIII Bonds Year 2006 and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, and a minimum of 125% for the PLN IX Bonds Year 2007 and Sukuk Ijarah PLN II Year 2007.






- 65 -

Untuk Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006, Perusahaan setuju untuk mengalihkan manfaat perangkat trafo tertentu kepada pemegang obligasi dan pemegang obligasi memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk kepentingan pemegang obligasi. Perusahaan juga menerima kuasa dari Wali Amanat untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk melaksanakan penagihan piutang terkait.

Related to Sukuk Ijarah PLN II Year 2007, and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, the Company has agreed to transfer benefits obtained from certain transformers of the Company to the bondholders, and the bondholders has agreed to provide the Company a power of attorney to enter into agreements with transformer users for the benefits of the bondholders. The Company also received a power of attorney from the Trustee to enter into agreements with the transformer users to collect the related receivables.

Perusahaan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.

The Company was not required to provide sinking fund for such bonds.

Kecuali untuk Obligasi PLN VII tahun 2004 dimana dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai kembali proyek PLTG Muara Tawar, dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi lainnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja antara lain untuk pengadaan bahan bakar.

Except for PLN VII Bonds Year 2004, wherein the proceeds of which were used to refinance the PLTG Muara Tawar Project, the proceeds from the other bonds issued were used for working capital requirement which, among others, include the purchase of fuel.

Perusahaan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi.

The Company complies with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bond obligations.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Obligasi PLN IX Tahun 2007, Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007, Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 memperoleh peringkat “idA+” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, dan peringkat “Aa2id/stable” untuk Obligasi PLN VII Tahun 2004 dari PT Moody’s Indonesia.

As of December 31, 2008, the PLN IX Bonds Year 2007, Sukuk Ijarah PLN II Year 2007, PLN VIII Bonds Year 2006 and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 are rated as “idA+” by PT Pemeringkat Efek Indonesia, and PLN VII Bonds Year 2004 are rated as “Aa2id/stable” by PT Moody’s Indonesia.






- 66 -

Obligasi Terjamin – US$ Guaranteed Notes – US$ Rincian obligasi terjamin yang diterbitkan adalah sebagai berikut :

The details of Guaranteed Notes issued are as follows:

Harga Jatuh Tingkat

Pokok/ penerbitan/ tempo/ bunga/

Principal *) Issuing price Maturity date Interest rate

US$

Penerbitan tahun 2007 Issued in 2007

Jatuh tempo 2017 500.000.000 99,127% 28 Juni 2017/ 7,250% Due in 2017

June 28, 2017

Jatuh tempo 2037 500.000.000 98,586% 29 Juni 2037/ 7,875% Due in 2037

June 29, 2037

Jumlah 1.000.000.000 Total

Penerbitan tahun 2006 Issued in 2006

Jatuh tempo 2016 550.000.000 98,976% 17 Oktober 2016/ 7,75% Due in 2016

October 17, 2016

Jatuh tempo 2011 450.000.000 99,382% 17 Oktober 2011/ 7,25% Due in 2011

October 17, 2011



*) dalam jumlah penuh/in full amount

Penerbitan tahun 2007 Pada tanggal 28 Juni 2007, Majapahit Holding B.V., Belanda, anak perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1 miliar dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 28 Desember 2007 sampai dengan jatuh tempo obligasi.

Issued in 2007

On June 28, 2007, Majapahit Holding B.V., The Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary, issued Guaranteed Notes amounting to US$ 1 billion, with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from December 28, 2007 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

Penerbitan tahun 2006 Pada tanggal 16 Oktober 2006, Majapahit Holding B.V., Belanda menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1 miliar dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 17 April 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Issued in 2006 On October 16, 2006, Majapahit Holding B.V., The Netherlands issued Guaranteed Notes amounting to a total of US$ 1 billion with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually from April 17, 2007 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

Obligasi ini tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan dan anak perusahaan, jika ada.

These Guaranteed Notes are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company and its subsidiaries, if any.






- 67 -

Perjanjian perwaliamanatan menetapkan bahwa :

The Indenture is governed that :

Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan atau, jika dan ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (Change of Control Triggering Event), Majapahit Holding B.V. dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terhutang sampai tanggal pembelian kembali. Majapahit Holding B.V. mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan hutang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda dan Indonesia.

No later than 30 days following the occurrence of both an event in which the Government of Indonesia ceases to own, directly or indirectly, more than 50% of the voting securities of the Company or, if and when issued, the Class A Dwiwarna Share and an event in a rating decline (Change of Control Triggering Event), Majapahit Holding B.V. may be required to make an offer to repurchase all Guranteed Notes outstanding at a purchase price equal to 101% of their principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, to the date of repurchase. The Guaranteed Notes are subject to redemption in whole, at 100% of their principal amount, together with any accrued interest, at the option of Majapahit Holding B.V. at a certain time in the event of certain changes affecting taxes of The Netherlands or Indonesia.

Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan “Rasio Pengecualian”, setelah memperhitungkan pengaruhnya terhadap pinjaman yang diperkenankan minimum 2 : 1; pemberian jaminan; pembayaran dividen; penggabungan usaha, akuisisi dan penjualan aset.

Certain covenants, including, among others, the incurrence of additional indebtedness along with the “Ratio Exception”, that after giving effect to the permitted indebtedness is at least 2 : 1; the incurrence of liens; the payment of dividends; mergers, acquisitions and disposals.

Perusahaan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.

The Company complies with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik dan untuk tujuan umum korporasi.

The proceeds from Guaranteed Notes issued were used to partially fund the capital expenditure requirements in connection with the Fast Track Program and for general corporate purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Obligasi Terjamin ini memperoleh peringkat “Ba3 stable” dari Moody’s Investor Service, Inc., dan “BB-“ dari Standard and Poor’s.

As of December 31, 2008, these Guaranteed Notes are rated as “Ba3 stable” by Moody’s Investors Service, Inc., and “BB-“ by Standard and Poor’s.






- 68 -

32. HUTANG LISTRIK SWASTA

32. ELECTRICITY PURCHASE PAYABLE

Akun ini merupakan hutang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan penyedia dan pengembang listrik swasta (Catatan 55b) dengan rincian sebagai berikut:

This account represents electricity purchase payable, which was restructured through renegotiation with Independent Power Producers (Note 55b) with details as follows:

a. Berdasarkan pemasok

a. By creditor

2008 2007

PT Paiton Energy (US$ 668.291.151 PT Paiton Energy (US$ 668,291,151

tahun 2008 dan US$ 683.727.616 in 2008 and US$ 683,727,616

tahun 2007) 7.317.788 6.440.031 in 2007)

PT Jawa Power (US$ 57.701.516 PT Jawa Power (US$ 57,701,516

tahun 2008 dan US$ 57.842.456 in 2008 and US$ 57,842,456

tahun 2007) 631.832 544.818 in 2007)

Jumlah 7.949.620 6.984.849 Total

Dikurangi bagian yang jatuh tempo

dalam satu tahun (194.708) (159.404) Less current maturities


b. Berdasarkan jadual pembayaran b. By installment payments

2008 2007

Pembayaran jatuh tempo

pada tahun Payment due on years

2008 - 553.837 2008

2009 643.860 553.837 2009

2010 643.860 553.837 2010

2011 dan seterusnya 13.584.570 11.659.388 2011 and thereafter

Jumlah pembayaran 14.872.290 13.320.899 Total payments

Dikurangi bunga (6.922.670) (6.336.050) Less interest

Nilai tunai pembayaran masa depan 7.949.620 6.984.849 Present value of future payments


satu tahun (194.708) (159.404) Less current maturities


Hutang kepada PT Paiton Energy dikenakan bunga per tahun sebesar 4,81%, dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

Payable to PT Paiton Energy bears an annual interest of 4.81%, which is payable in 360 monthly installments from January 1, 2002 until December 1, 2031.

Hutang kepada PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun sebesar 18,45%, dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

Payable to PT Jawa Power bears an annual interest of 18.45%, which is payable in 360 monthly installments from January 1, 2002 until December 1, 2031.






- 69 -

33. HUTANG PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA

33. PAYABLE TO RELATED PARTIES

2008 2007

Yayasan Pendidikan dan Yayasan Pendidikan and

Kesejahteraan - PLN 13.938 28.093 Kesejahteraan - PLN


PT Mitra Energy Batam 11.942 12.580 PT Mitra Energy Batam

Koperasi karyawan 1.820 1.011 Employee Cooperative

Karyawan 65.977 90.598 Employees


Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan – PLN

(YPK)

Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan – PLN

(YPK) ICON dan PLNE memperoleh pinjaman untuk pembangunan jaringan telekomunikasi dan modal kerja dari YPK, yang dikenakan biaya administrasi antara 12% - 16% per tahun. Pinjaman ini dibayar kembali dalam angsuran tetap bulanan dan akan jatuh tempo antara periode September 2008 sampai dengan Agustus 2010.

ICON and PLNE obtained foster fund from YPK which bears administration fee ranging from 12% - 16% per annum. These loans will be paid through fixed monthly installment and will be due between the period of September 2008 until August 2010.

PT Dalle Energy Batam (DEB) dan PT Mitra

Energy Batam (MEB)

PT Dalle Energy Batam (DEB) and PT Mitra

Energy Batam (MEB)

Hutang kepada DEB dan MEB merupakan hutang atas pembelian switchyard dan trafo.

Payable to DEB and MEB consist of payable on purchase of switchyard and transformers.

Koperasi Karyawan

Employee Cooperative

Hutang kepada koperasi karyawan terutama merupakan hutang atas sewa kendaraan, komputer serta pemeliharaan gedung dan halaman.

Payable to employee cooperative mainly represents vehicle and computer rentals and building and yard maintenance.

Karyawan

Employees

Hutang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.

Payable to employees mainly represents receipt of advance installment payment from employees related to house sale.

34. HUTANG BIAYA PROYEK

34. PROJECT COST PAYABLE

Akun ini merupakan hutang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material yang akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan Withdrawal Authorization (WA) atau dokumen lain yang sejenis.

This account represents payable to contractors arising from construction of property and equipment and purchases of materials. This account will be reclassified into two-step loans account when the Company receives the Withdrawal Authorization (WA) or other similar documents.






- 70 -

35. HUTANG USAHA

35. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

Akun ini merupakan kewajiban sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa, sebagai berikut :

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services, as follows :

a. Berdasarkan pemasok a. By creditor

2008 2007

Pihak hubungan istimewa (Catatan 52) Related parties (Note 52) Pembelian tenaga listrik Purchases of electricity

PT Sumber Segara Primadaya PT Sumber Segara PrimadayaRupiah 149.350 59.160 RupiahUS$ 108.806 74.424 US$

PT Geo Dipa Energi - US$ 7.119 19.571 PT Geo Dipa Energi - US$PT Dalle Energy Batam 42.058 30.976 PT Dalle Energy Batam PT Mitra Energy Batam 9.963 6.221 PT Mitra Energy Batam

Pengadaan bahan bakar, barang Purchases of fuel, goods dan jasa and services Koperasi Karyawan 37.338 38.250 Employee Cooperative

Jumlah hutang usaha pihak Total of trade accounts payable

hubungan istimewa 354.634 228.602 to related parties

Pihak ketiga Third parties Pembelian tenaga listrik Purchases of electricity

PT Paiton Energy PT Paiton Energy Rupiah 352.682 318.434 RupiahUS$ 724.178 614.587 US$

PT Jawa Power PT Jawa Power Rupiah 353.457 308.232 RupiahUS$ 540.741 512.049 US$

Unocal Geothermal of Unocal Geothermal of Indonesia, Ltd. - US$ 197.836 156.581 Indonesia, Ltd. - US$

Amoseas Indonesia Inc. - US$ 193.129 154.945 Amoseas Indonesia Inc. - US$Lainnya (masing-masing Others (each below 5% of

dibawah 5% dari sub jumlah) subtotal) Rupiah 461.455 82.747 RupiahUS$ 322.781 235.785 US$

Sub jumlah 3.146.259 2.383.360 Subtotal

Pembelian bahan bakar, barang Purchases of fuel, goodsdan jasa and services Pertamina Pertamina

Rupiah 12.750.150 24.632.580 RupiahUS$ 334.051 247.017 US$

PT Tambang Batubara PT Tambang Batubara Bukit Asam 1.064.109 372.787 Bukit AsamLainnya (masing-masing dibawah Others (each below 5% of 5% dari sub jumlah) subtotal)

Rupiah 5.444.573 2.381.625 RupiahUS$ 726.466 123.464 US$EUR 73.108 56.984 EURJPY - 25.363 JPY

Sub jumlah 20.392.457 27.839.820 Subtotal

Total of trade accounts payable Jumlah hutang usaha pihak ketiga 23.538.716 30.223.180 to third parties

Jumlah hutang usaha 23.893.350 30.451.782 Total trade accounts payable

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 hari.

Credit terms of payable arising from purchase of electricity, fuel, goods and services, both local and foreign, are approximately 30 days.






- 71 -

b. Berdasarkan umur

b. By age category

2008 2007

1 - 180 hari 21.826.266 16.656.826 1 - 180 days

181 - 360 hari 561.315 12.800.805 181 - 360 days

Lebih dari 360 hari 1.505.769 994.151 More than 360 days

Jumlah 23.893.350 30.451.782 Total

Rincian hutang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

Details of trade accounts payable in foreign currencies are as follows :

2007





US$ 288.137.724 3.155.107 227.032.768 2.138.423 US$

EUR 4.737.397 73.108 4.141.389 56.984 EUR

JPY - - 302.833.483 25.363 JPY

Jumlah 3.228.215 2.220.770 Total

2008


36. HUTANG LAIN-LAIN

36. OTHER PAYABLES

2008 2007

Perolehan aset tetap dan pekerjaan Acquisition of property, plant and equipment

dalam pelaksanaan and construction in progress

Rupiah 3.166.392 109.237 Rupiah

US$ - US$ 59.933.037 tahun 2008 dan US$ - US$ 59,933,037 in 2008 and

US$ 50.071.201 tahun 2007 656.267 471.621 US$ 50,071,201 in 2008

EUR 2.588.988 tahun 2008 39.954 - EUR 2,588,988 in 2008

JPY 178.978.706 tahun 2008 21.656 - JPY 178,978,706 in 2008

Penerangan jalan umum 389.730 291.593 Public street lights

Uang muka penjualan tenaga listrik 185.211 648.058 Advance sales of electricity

Selisih harga pembelian BBM 90.831 272.493 Difference on fuel purchase price

Perolehan saham (Catatan 8) 15.765 17.160 Acquisition of shares of stock (Note 8)


Jumlah 4.784.465 2.138.124 Total

Dikurangi bagian jangka panjang Less long-term portion

Selisih harga pembelian BBM - 90.831 Difference on fuel purchase price

Perolehan aset tetap 226.594 129.286 Acquisition of property, plant and equipment

Jumlah 226.594 220.117 Total

Bagian jangka pendek 4.557.871 1.918.007 Current portion

Hutang selisih harga pembelian BBM merupakan 25% harga pasar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) diatas kuota yang ditetapkan Pertamina dalam tahun 2002 sebesar Rp 726.648 juta. Dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tahun 2005 ditetapkan agar Perusahaan menyelesaikan hutang tersebut. Hutang ini dibayar dalam 16 angsuran tiga bulanan sejak September 2005 sampai dengan Juni 2009 masing-masing sebesar Rp 45.415 juta.

Payable due to difference on fuel purchasing price represents 25% of the market price for purchasing fuel above quota as determined by Pertamina in 2002 amounting to Rp 726,648 million. Based on the decision of the General Meeting of Shareholders in 2005, the Company was required to settle such payable. This payable is paid in 16 quarterly installments of Rp 45,415 million each from September 2005 until June 2009.






- 72 -

37. HUTANG PAJAK

37. TAXES PAYABLE

2008 2007

Pajak kini (Catatan 49) 244.427 980.865 Current tax (Note 49)

Pajak penghasilan Income taxes

Pasal 21 70.506 51.476 Article 21

Pasal 22 8.261 16.172 Article 22

Pasal 23 165.938 41.278 Article 23

Pasal 15, 25 dan 26 33.705 6.811 Article 15, 25 and 26

Pasal 29 tahun 2007 dan 2001 153 328 Article 29 for the year 2007 and 2001

Pajak pertambahan nilai 41.765 42.543 Value added tax

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tax Assessment Letter for Underpayment

dan Surat Tagihan Pajak (Catatan 49) 81.095 130.902 and Tax Collection Notice (Note 49)

Bea materai 5.040 4.266 Stamp duty

Pajak bumi dan bangunan - 217 Land and building taxes

Pajak selisih penilaian kembali Tax on revaluation increment on property,

aset tetap 34.894 34.894 plant and equipment

Jumlah 685.784 1.309.752 Total

38. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

38. ACCRUED EXPENSES

2008 2007

Bunga dan beban keuangan Interest and financing charges

Hutang usaha atas pembelian BBM Trade accounts payable on purchases

(Catatan 55) 1.569.560 856.195 of fuel (Note 55)

Hutang sewa pembiayaan 435.622 309.838 Lease liability

Hutang penerusan pinjaman 312.293 271.469 Two-step loans

Hutang obligasi 284.017 279.332 Bonds payable


jangka menengah 81.508 - Bank loans and medium term notes

Hutang kepada Pemerintah 60.325 65.630 Government loans

Hutang listrik swasta 47.487 43.357 Electricity purchase payable

Jumlah 2.790.812 1.825.821 Total

Biaya operasional 698.584 250.203 Operational charges

Jumlah 3.489.396 2.076.024 Total

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

Details of accrued expenses in foreign currencies are as follows :

2007





US$ 31.515.550 345.095 33.530.752 315.826 US$

JPY 4.116.939.613 498.150 4.096.463.933 340.282 JPY

EUR 1.531.975 23.641 1.067.177 14.684 EUR

Lain-lain **) 351.362 3.847 490.823 4.623 Others **)

Jumlah 870.733 675.415 Total

2008


**) Biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal neraca.

**) Accrued expenses denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at balance sheet date.






- 73 -

39. PENJUALAN TENAGA LISTRIK

39. REVENUE FROM SALE OF ELECTRICITY

Penjualan tenaga listrik menurut pelanggan adalah sebagai berikut :

Sale of electricity by customers are as follows :

2008 2007

Umum 77.792.961 70.452.488 Public

Pemerintah 3.395.280 3.027.220 Government

Badan Usaha Milik Negara 2.545.628 2.349.475 State-owned enterprises

TNI dan Polri 515.857 457.012 Indonesian Armed Forces

Jumlah 84.249.726 76.286.195 Total

Pendapatan penjualan tenaga listrik didasarkan pada tarif dasar listrik yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia.

Revenue from sale of electricity is based on basic electricity tariffs determined by the Government.

Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan jumlah transaksi melebihi 10% dari penjualan tenaga listrik.

The Company has no customer from which it obtains its revenue of more than 10% of total sale of electricity.

40. SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH

40. GOVERNMENT’S ELECTRICITY SUBSIDY

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tatacara penghitungan dan pembayaran subsidi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 111/PMK.02/2007 tanggal 14 September 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan No. 162/PMK.02/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk subsidi listrik Tahun Anggaran 2007. Peraturan ini juga berlaku untuk subsidi tahun anggaran 2008 sampai ditetapkannya peraturan pengganti. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

The Government of Republic of Indonesia has provided electricity subsidy to customers through the Company. Procedure for the calculation and payment of electricity subsidy for budget year 2007, is initially set in the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 111/PMK.02/2007 dated September 14, 2007, which has been amended by Regulation No. 162/PMK.02/2007 dated December 17, 2007. The rule is also effective for subsidy budget year 2008 until such rule is changed. The electricity subsidy is computed as the negative difference between the average sales prices (Rp/kwh) of each tariff category less the cost of electricity supplies on the voltage for each tariff category multiplied by the electricity sales volume (kwh) of each tariff category. The cost of electricity supplies is computed based on the formula, including the rate of transmission and distribution losses which is determined by the Directorate General of Electricity and Energy Consumption under the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008, pagu tertinggi subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp 80.395.592 juta. Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2007, pagu tertinggi subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp 39.268.901 juta.

Based on the Approval Letter of Budget Performance List (DIPA) for the budget year 2008, the electricity subsidy plafond was determined to an amount of Rp 80,395,592 million. Based on DIPA for the budget year 2007, the electricity subsidy plafond was determined to an amount of Rp 39,268,901 million.






- 74 -

Perusahaan melakukan penghitungan dan mengakui subsidi listrik tahun 2008 dan 2007 berdasarkan formula penghitungan di atas yang menghasilkan jumlah subsidi listrik sebesar Rp 78.577.390 juta tahun 2008 dan Rp 37.480.668 juta tahun 2007. Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. Jumlah subsidi listrik final tersebut dapat berbeda dengan jumlah subsidi listrik yang telah diakui sebagai pendapatan oleh Perusahaan.

The Company computed and recognized the 2008 and 2007 electricity subsidy in accordance with the above formula resulting to the electricity subsidy amounts of Rp 78,577,390 million in 2008 and Rp 37,480,668 million in 2007. The final amount of electricity subsidy in a budget year is based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance. The final amount of the electricity subsidy could be different from the amount of electricity subsidy which had been recognized as revenue by the Company.

Pada tanggal 3 April 2009 dan 2 Mei 2008, Perusahaan telah menyetujui hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 78.577.390 juta dan Rp 37.480.668 juta.

On April 3, 2009 and May 2, 2008, the Company agreed with the result of audit of 2008 and 2007 electricity subsidy computation amounting to Rp 78,577,390 million and Rp 37,480,668 million, respectively.

Hasil final perhitungan jumlah subsidi listrik tahun 2006 adalah sebesar Rp 33.904.223 juta. Perbedaan antara jumlah yang telah diakui sebagai pendapatan dan hasil final penghitungan subsidi listrik tahun 2006 sebesar Rp 875.917 juta dicatat sebagai pengurang pendapatan subsidi listrik Pemerintah tahun 2007.

The final result of the 2006 electricity subsidy computation amounted to Rp 33,904,223 million. Difference between the amount recognized as revenue and the final result of the electricity subsidy computation for 2006 amounting to Rp 875,917 million was recorded as a deduction from the revenue from Government’s electricity subsidy of 2007.

Pendapatan subsidi listrik dirinci sebagai berikut :

Revenue from electricity subsidy is detailed as

follows :

2008 2007

Realisasi penerimaan subsidi tahun Realization of subsidy from current year

anggaran berjalan : budget :

Penerimaan tunai 59.277.910 12.163.971 Cash received

Diperhitungkan dengan Offsetting with

hutang usaha kepada Pertamina 16.412.239 19.004.442 accounts payable to Pertamina

Piutang subsidi listrik tahun anggaran Subsidy receivable from current year

berjalan (Catatan 16) 2.887.241 6.312.255 budget (Note 16)

Jumlah 78.577.390 37.480.668 Total

Perbedaan antara jumlah pendapatan Difference between amount recognized

subsidi listrik yang diakui dan hasil as revenue and the final result of the

final perhitungan subsidi listrik - (875.917) electricity subsidy computation

Jumlah pendapatan subsidi listrik 78.577.390 36.604.751 Total revenue from electricity subsidy

Realisasi subsidi listrik yang diperhitungkan dengan hutang usaha kepada Pertamina didasarkan pada Surat Perintah Membayar dan Pencairan Dana yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Perbendaharaan Negara.

The offsetting of electricity subsidy against accounts payable to Pertamina is based on the Payment Instruction Letter and Fund Withdrawal issued by the Directorate General of Budget and Fiscal Balance and the Directorate General of Treasury.

41. PENDAPATAN USAHA LAINNYA

41. OTHER REVENUES

2008 2007

Perubahan daya tersambung dan Upgrading of electricity power and

administrasi 60.948 62.554 administration fees

Sewa transformator 48.456 47.614 Transformer rental

Jasa-jasa dan lainnya 682.368 506.304 Services and others

Jumlah 791.772 616.472 Total






- 75 -

42. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

42. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSE

2008 2007

Bahan Bakar Minyak Fuel

Solar High Speed Diesel 71.020.560 42.124.366 Solar High Speed Diesel

Residu 18.251.936 10.000.582 Residue

Solar Industrial Diesel 250.765 71.521 Solar Industrial Diesel

Lainnya 49.701 43.729 Others

Jumlah 89.572.962 52.240.198 Total

Bahan Bakar - Non Minyak Non fuel

Batubara 10.273.578 7.271.881 Coals

Gas alam 5.291.464 4.020.160 Natural gas

Panas bumi 2.233.522 1.716.388 Geothermal

Air 112.200 86.372 Water

Jumlah 17.910.764 13.094.801 Total

Minyak pelumas 299.112 224.978 Lubricants

Jumlah 107.782.838 65.559.977 Total

Seluruh Bahan Bakar Minyak (BBM), yang merupakan lebih 10% dari jumlah beban bahan bakar dan pelumas, berasal dari pembelian dari Pertamina.

All fuel, which represents more than 10% of the total fuel and lubricants expense, are purchased from Pertamina.

43. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

43. ELECTRICITY PURCHASE EXPENSE

2008 2007

PT Jawa Power 5.445.607 4.661.874 PT Jawa Power

PT Paiton Energy 5.411.735 5.230.576 PT Paiton Energy

PT Sumber Segara Primadaya 1.606.650 1.576.264 PT Sumber Segara Primadaya

PT Unocal Geothermal Indonesia 1.035.372 888.154 PT Unocal Geothermal Indonesia

PT Amoseas (Drajat) 979.700 601.376 PT Amoseas (Drajat)

PT Makassar Power 716.061 441.217 PT Makassar Power

PT Cikarang Listrindo 614.230 231.672 PT Cikarang Listrindo

PT Asrigita Prasarana 574.980 512.473 PT Asrigita Prasarana

PT Energy Sengkang 540.700 456.495 PT Energy Sengkang

PT Magma Nusantara 538.861 467.294 PT Magma Nusantara


PT Mataepsi Pejebe Power Generation 284.471 101.220 PT Mataepsi Pejebe Power Generation

PT Pertamina Geothermal Energi 207.760 - PT Pertamina Geothermal Energi

PT Indo Matra Power 154.940 94.195 PT Indo Matra Power

PT Geo Dipa Energy 110.771 72.654 PT Geo Dipa Energy

PO Jatiluhur 108.862 91.854 PO Jatiluhur

PT Pusaka Jaya Palu Power 87.379 44.686 PT Pusaka Jaya Palu Power

PT Mitra Energy Batam 79.977 79.592 PT Mitra Energy Batam

PT Krakatau Steel 64.950 - PT Krakatau Steel

PT Cahaya Sakti 20.770 - PT Cahaya Sakti

Sewa diesel 1.363.482 939.963 Diesel rental

Pembelian tenaga listrik lainnya 437.207 205.047 Other electricity purchase

Jumlah 20.742.905 16.946.723 Total






- 76 -

Rincian pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian tenaga listrik adalah sebagai berikut :

Detailed purchases to suppliers which represent more than 10% of the total purchases of electricity are as follows :

Rp **) % *) Rp **) % *)

PT Paiton Energy 5.411.735 26,10 5.230.576 30,86 PT Paiton Energy

PT Jawa Power 5.445.607 26,26 4.661.874 27,51 PT Jawa Power

Jumlah 10.857.342 52,36 9.892.450 58,37 Total

*) Persentase terhadap jumlah beban pembelian tenaga listrik *) Percentage to total electricity purchase expenses

**) Dalam jutaan **) In million

2008 2007

44. BEBAN PEMELIHARAAN

44. MAINTENANCE EXPENSES

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan, sebagai berikut :

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes, as follows :

2008 2007

Pemakaian material 3.869.334 4.052.338 Spare parts used

Jasa borongan 3.750.520 3.216.804 Contractor fees

Jumlah 7.619.854 7.269.142 Total

45. BEBAN KEPEGAWAIAN

45. PERSONNEL EXPENSES

2008 2007

Imbalan kerja (Catatan 51) 2.434.954 1.993.268 Employee benefits (Note 51)

Gaji 2.237.921 1.198.322 Salaries

Tunjangan 1.497.678 1.656.723 Allowances

Jasa produksi dan insentif prestasi kerja 985.251 805.047 Bonus, performance and incentives

Lain-lain 1.188.420 1.410.956 Others

Jumlah 8.344.224 7.064.316 Total






- 77 -

46. BEBAN USAHA LAIN-LAIN

46. OTHER OPERATING EXPENSES

2008 2007

Honorarium 485.898 521.588 Honorarium

Penagihan rekening dan penertiban Billing collection and orderliness of

pemakaian tenaga listrik 481.102 435.671 of electricity used

Perjalanan dinas 472.962 373.709 Travel

Baca meter 472.516 314.256 Meter reading

Piutang ragu-ragu 375.707 161.365 Provision for doubtful accounts

Konsumsi 225.236 217.700 Consumables

Sewa 187.803 92.731 Lease

Pengelolaan pelanggan 176.092 112.496 Customer maintenance

Iklan dan barang cetakan 168.869 119.394 Printing materials and promotion

Pemakaian gas, listrik dan air 168.105 156.816 Gas, electricity and water

Pos, telepon dan telegram 163.171 187.561 Postage, telephone and telegraph

Asuransi 152.689 143.537 Insurance

Retribusi dan keamanan 148.301 126.652 Dues and security

Alat tulis kantor 139.116 153.076 Stationeries

Cetak rekening 106.406 57.716 Bill printing

Teknologi informasi 56.557 263.765 Technological information

Pemasaran 27.738 26.901 Marketing

Blanko rekening 16.816 13.689 Billing forms


Jumlah 4.735.081 3.949.560 Total

47. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

47. INTEREST EXPENSE AND FINANCING

CHARGES

2008 2007

Hutang pembelian bahan bakar 2.170.596 856.195 Accounts payable on purchases of fuel

Hutang sewa pembiayaan 2.093.821 1.860.003 Lease liability

Hutang obligasi 810.459 677.798 Bonds payable

Penerusan pinjaman 739.140 824.424 Two-step loans

Hutang listrik swasta 424.936 405.144 Electricity purchase payable

Hutang bank dan surat hutang jangka

menengah 325.100 7.300 Bank loans and medium term notes

Hutang kepada pemerintah 147.599 161.028 Government loans


Jumlah 6.738.465 4.817.015 Total

48. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH

48. OTHER INCOME (EXPENSES) - NET

2008 2007

Penghasilan denda administrasi 462.597 342.841 Administrative penalty income

Penghasilan jasa dan klaim 122.502 110.729 Claim and service income

Premi penerangan jalan umum 46.762 29.221 Fees for street lights

Keuntungan penjualan aset tidak Gain on sale of assets not used

digunakan dalam operasi 30.111 33.594 in operations

Beban penelitian (4.891) (3.358) Research

Program pemberdayaan lingkungan (44.443) (41.425) Community development programs

Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi (293.202) (10.752) Equity in net loss of associates

Loss on impairment of property, plant and

Kerugian penurunan nilai aset tetap (334.463) (136.140) equipment

Lain-lain (218.104) (814.803) Others

Jumlah (233.131) (490.093) Total






- 78 -

49. PAJAK PENGHASILAN

49. INCOME TAX

Beban (manfaat) pajak Perusahaan dan anak perusahaan terdiri dari :

Tax expense (income) of the Company and its subsidiaries consist of the following :

2008 2007

Pajak kini 650.020 1.106.090 Current tax

Pajak tangguhan 894.580 1.440.951 Deferred tax

Pengaruh perubahan tarif pajak (1.432.052) - Effect of changes in tax rates

Jumlah beban pajak 112.548 2.547.041 Total tax expense

Pajak Kini Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi dan rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut :

Current Tax A reconciliation between loss before tax per consolidated statements of income and tax losses is as follows :

2008 2007

Rugi sebelum pajak menurut laporan Loss before tax per consolidated

laba rugi konsolidasi (12.191.168) (3.098.066) statements of income

Laba sebelum pajak anak perusahaan (1.871.572) (4.013.617) Income before tax attributable to subsidiaries

Rugi sebelum pajak Perusahaan (14.062.740) (7.111.683) Loss before tax - the Company

Perbedaan temporer : Temporary differences :

Sewa pembiayaan (373.005) (296.477) Lease expenses

Penyambungan pelanggan 611.560 634.961 Customer connection fees

Penyusutan aset tetap (4.812.371) (4.825.834) Depreciation

Imbalan kerja 710.401 587.901 Employee benefits

Penyisihan piutang ragu-ragu dan Allowance for doubtful accounts and

penurunan nilai persediaan 288.960 168.712 decline in value of inventories

Amortisasi biaya emisi obligasi (643) (597) Amortization of bonds issuance costs

Biaya (pendapatan) yang tidak dapat Nondeductible expenses

diperhitungkan menurut fiskal (nontaxable income)

Kesejahteraan karyawan 563.147 544.013 Employee welfare

Penyusutan rumah dinas 12.294 9.385 Depreciation of guest house

Penghasilan bunga telah Interest income

dikenakan pajak final (260.868) (395.392) subjected to final tax

Beban lain tidak dapat dikurangkan 814.416 688.791 Other nondeductible expenses

Rugi fiskal Perusahaan tahun berjalan (16.508.849) (9.996.220) The Company's fiscal loss for the year

Rugi fiskal tahun : Fiscal losses year :

2007 (9.996.220) - 2007

2006 (3.919.814) (7.233.904) 2006

2005 (5.291.968) (5.291.969) 2005

2003 - (3.594.188) 2003

Akumulasi rugi fiskal - Perusahaan (35.716.851) (26.116.281) Accumulated fiscal losses - the Company






- 79 -

Perhitungan beban dan hutang pajak kini (pajak penghasilan lebih bayar) adalah sebagai berikut :

Current tax expense and payable (income tax overpayment) are as follows :

2008 2007

Beban pajak kini Current tax expense

Perusahaan - - The Company

Anak perusahaan 650.020 1.106.090 Subsidiaries

Jumlah 650.020 1.106.090 Total

Pembayaran pajak dimuka Prepayment of taxes


Pajak penghasilan Income tax

Pasal 22 44.297 5.596 Article 22

Pasal 23 15.389 4.575 Article 23

Fiskal luar negeri 2.348 1.193 Fiscal exit


Anak perusahaan 407.142 127.573 Subsidiaries

Jumlah 469.176 138.937 Total

Kewajiban pajak kini setelah dikurangi Current tax payable net of

pajak dibayar dimuka 180.844 967.153 tax prepayments

Terdiri dari Consist of

Hutang pajak kini Current tax payable

Perusahaan - - The Company

Anak perusahaan 244.427 980.865 Subsidiaries

Jumlah hutang pajak kini 244.427 980.865 Total current tax payable

Pajak penghasilan lebih bayar Income tax overpayment

Perusahaan (62.034) (11.364) The Company

Anak perusahaan (1.549) (2.348) Subsidiaries

Jumlah pajak penghasilan lebih bayar (63.583) (13.712) Total income tax overpayment

Bersih 180.844 967.153 Net

Rugi fiskal dan pajak penghasilan lebih bayar Perusahaan tahun 2007 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Fiscal loss and corporate income tax overpayment for the fiscal year 2007 are in accordance with the corporate tax returns filed with the Tax Service Office.






- 80 -

Pajak Tangguhan Deferred Tax

Rincian dari aset dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut :

The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows :

Dikreditkan Penyesuaian

(dibebankan) atas

ke laporan perubahan

laba rugi/ tarif pajak/

Credited Adjustment

1 Januari/ (charged) to due to 31 Desember/

January 1, income for change in December 31,

2008 the year tax rates 2008

Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets

Anak Perusahaan - Bersih 44.869 (35.091) (1.011) 8.767 Subsidiaries - Net

Kewajiban Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities


Aset pajak tangguhan Deferred tax assets

Kewajiban imbalan kerja 3.710.062 184.173 (627.150) 3.267.085 Employee benefit obligation

Pendapatan ditangguhkan 2.019.188 183.468 (348.704) 1.853.952 Deferred income

Jumlah 5.729.250 367.641 (975.854) 5.121.037 Total

Kewajiban pajak tangguhan Deferred tax liabilities

Pensiun dibayar dimuka (85.000) 28.948 24.522 (31.530) Prepaid pension

Aset tetap (9.810.113) (1.235.553) 1.832.158 (9.213.508) Property, plant and equipment

Sewa pembiayaan (193.399) (111.901) 18.650 (286.650) Leases

Lainnya (582) (193) 290 (485) Others

Jumlah (10.089.094) (1.318.699) 1.875.620 (9.532.173) Total

Bersih (4.359.844) (951.058) 899.766 (4.411.136) Net

Anak Perusahaan - Bersih (4.487.613) 91.569 533.297 (3.862.747) Subsidiaries - Net

Kewajiban Pajak Tangguhan -

Bersih (8.847.457) (859.489) 1.433.063 (8.273.883) Deferred Tax Liabilities - Net

Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan (894.580) 1.432.052 Deferred Tax Benefit (Expenses)






- 81 -

Dikreditkan

(dibebankan)

ke laporan

laba rugi/

Credited

1 Januari/ (charged) to 31 Desember/

January 1, income for December 31,

2007 the year 2007

Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets

Anak Perusahaan - Bersih 64.946 (20.077) 44.869 Subsidiaries - Net

Kewajiban Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities


Aset pajak tangguhan Deferred tax assets

Kewajiban imbalan kerja 3.508.453 201.609 3.710.062 Employee benefit obligation

Pendapatan ditangguhkan 1.828.700 190.488 2.019.188 Deferred income

Jumlah 5.337.153 392.097 5.729.250 Total

Kewajiban pajak tangguhan Deferred tax liabilities

Pensiun dibayar dimuka (59.762) (25.238) (85.000) Prepaid pension

Aset tetap (8.454.826) (1.355.287) (9.810.113) Property, plant and equipment

Sewa pembiayaan (104.456) (88.943) (193.399) Leases

Lainnya (402) (180) (582) Others

Jumlah (8.619.446) (1.469.648) (10.089.094) Total

Bersih (3.282.293) (1.077.551) (4.359.844) Net

Anak Perusahaan - Bersih (4.144.290) (343.323) (4.487.613) Subsidiaries - Net

Kewajiban Pajak Tangguhan -

Bersih (7.426.583) (1.420.874) (8.847.457) Deferred Tax Liabilities - Net

Beban Pajak Tangguhan (1.440.951) Deferred Tax Expenses

Berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pengganti Undang Undang pajak No. 7/1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Aset dan kewajiban pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan kewajiban diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang akan ditetapkan.

Based on law No 36/2008 the amendment of tax law No. 7/1983 on income taxes, the new corporate tax rate is set at flat rate of 28% effective January 1, 2009 and 25% effective from January 1, 2010. Accordingly, deferred tax assets and liabilities has been adjusted to the tax rates that are expected to apply at the period when the asset is realized or liability is settled, based on the tax rates that will be enacted.






- 82 -

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut :

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to loss before tax is as follows :

2008 2007

Rugi sebelum pajak menurut laporan Loss before tax per consolidated

laba rugi konsolidasi (12.191.168) (3.098.066) statements of income

Laba sebelum pajak anak perusahaan (1.871.572) (4.013.617) Income before tax of the subsidiaries

Rugi sebelum pajak - Perusahaan (14.062.740) (7.111.683) Loss before tax - the Company

Manfaat pajak sesuai tarif yang berlaku (4.218.822) (2.133.505) Tax benefit at prevailing rate

Pengaruh pajak atas Tax effect on

Saldo pajak tangguhan karena Deferred tax balance due to change

perubahan tarif pajak (899.766) - in tax rates

Pajak tangguhan tidak diakui atas Unrecognized deferred tax on

Rugi fiskal 4.952.655 2.998.866 Tax losses

Penyisihan piutang ragu-ragu dan Allowance for doubtful accounts and

penurunan nilai persediaan 86.688 50.614 decline in value of inventories

Pengakuan kewajiban pajak Recognition of prior year's

tangguhan tahun sebelumnya (208.158) (92.463) deferred tax liabilities

Biaya (pendapatan) yang tidak dapat Nondeductible expenses

diperhitungkan menurut fiskal (nontaxable income)

Kesejahteraan karyawan 168.944 163.204 Employee welfare

Penyusutan rumah dinas 3.688 2.815 Depreciation of guest house

Penghasilan bunga dikenakan Interest income subjected to

pajak final (78.260) (118.618) final tax

Beban lain tidak dapat dikurangkan 244.323 206.637 Other nondeductible expenses

Jumlah beban pajak Perusahaan 51.292 1.077.550 Tax expense - the Company

Beban pajak anak perusahaan 61.256 1.469.491 Tax expense - Subsidiaries

Jumlah 112.548 2.547.041 Total

Aset pajak tangguhan tidak diakui adalah sebagai berikut :

Unrecognized deferred tax asset is as follows :

2008 2007


Rugi fiskal 8.929.213 7.834.884 Tax losses

Lainnya 162.748 112.362 Others

Jumlah 9.091.961 7.947.246 Total

Anak perusahaan Subsidiary

Rugi fiskal 97.396 - Tax losses

Jumlah 9.189.357 7.947.246 Total

Perusahaan dan anak perusahaan belum mempunyai dasar memadai untuk menentukan manfaat pajak masa datang aset pajak tangguhan tersebut. Aset pajak tangguhan ini akan diakui dalam laporan keuangan konsolidasi pada saat laba kena pajak tersedia dimasa akan datang.

The Company and its subsidiaries does not have a sufficient basis to determine the future tax benefit on the deferred tax asset. The deferred tax asset will be recognized in the consolidated financial statements when the taxable income becomes available in future periods.






- 83 -

Surat Ketetapan Pajak

Tax Assessment Letter

Perusahaan Pada tahun 2008, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2006 sebesar Rp 2.103 juta serta penetapan rugi fiskal sebesar Rp 3.919.814 juta.

Pada tahun 2007, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh pasal 4 ayat (2), pasal 21, pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun pajak 2005 sejumlah Rp 6.764 juta, dan telah dilunasi pada tahun 2007. Perusahaan juga menerima SKPLB PPh badan tahun pajak 2005 sebesar Rp 1.751 juta serta penetapan rugi fiskal sebesar Rp 5.291.969 juta.

The Company In 2008, the Company received Tax Assessment Letters for Overpayment (SKPLB) of corporate income tax for fiscal year 2006 amounting to Rp 2,103 million and assessment for tax loss of Rp 3,919,814 million.

In 2007, the Company received Tax Assessment Letters for Underpayment (SKPKB) of income tax article 4 section (2), article 21, article 23 and value added tax (VAT) for fiscal year 2005 totaling to Rp 6,764 million, and were paid in 2007. The Company also received SKPLB of corporate income tax for fiscal year 2005, amounting to Rp 1,751 million and assessment for tax loss of Rp 5,291,969 million.

Anak perusahaan - IP

Subsidiary – IP

Pada tahun 2008, IP menerima Surat Tagihan Pajak (STP) denda keterlambatan pembayaran PPh pasal 25 tahun 2008, PPh badan tahun 2007 dan PPN tahun 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 31.979 juta.

In 2008, IP received Tax Collection Notice (STP) for late payment of income tax article 25 year 2008, corporate income tax year 2007 and VAT year 2007 with total amount of Rp 31,979 million.

Pada tahun 2007, IP menerima STP atas keterlambatan pembayaran PPh Badan tahun 2006, 2005 dan 2004 sebesar Rp 210.809 juta.

In 2007, IP received STP for late payment of corporate income tax in 2006, 2005 and 2004 totaling to Rp 210,809 million.

Pada tahun 2007, IP juga menerima SKPKB dan STP atas PPh pasal 4 ayat (2) final, pasal 21, pasal 23, pasal 26 dan PPN tahun 2006, 2004, 2003, 2002 dan 2001 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 76.194 juta.

In 2007, IP also received SKPKB and STP for income tax article 4 section (2) final, article 21, article 23, article 26 and VAT for year 2006, 2004, 2003, 2002 and 2001 with total amount of Rp 76,194 million.

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, jumlah STP yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp 44.017 juta dan Rp 130.902 juta.

As of December 31, 2008 and 2007, total STP which has not been paid amounted to Rp 44,017 million and Rp 130,902 million, respectively.

Pada tahun 2006, IP menerima SKPKB dan STP meliputi PPh pasal 4 ayat (2) final, pasal 21, pasal 23 dan PPN tahun 2004 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 20.458 juta. IP mengajukan keberatan atas SKPKB dan STP sebesar Rp 19.611 juta, sedangkan SKPKB dan STP sebesar Rp 847 juta, telah disetujui dan dicatat IP sebagai beban lain-lain tahun 2006. Pada tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menolak keberatan yang diajukan IP sebesar Rp 14.796 juta dan dicatat sebagai beban lain-lain tahun 2007. Pembayaran yang telah dilakukan IP atas SKPKB dan STP sebesar Rp 1.947 juta tanggal 31 Desember 2007 dicatat sebagai pajak dibayar dimuka. Pada tahun 2008, DJP menolak keberatan yang diajukan IP dan pajak dibayar dimuka sebesar Rp 1.947 juta dicatat sebagai beban lain-lain tahun 2008.

In 2006, IP received SKPKB and STP for Income tax article 4 section (2) final, article 21, article 23 and VAT for year 2004 with total amount of Rp 20,458 million. IP filed an objection letter on the SKPKB and STP amounting to Rp 19,611 million, while SKPKB and STP amounting to Rp 847 million were recognized and recorded by IP as other expenses in 2006. In 2007, Director General of Tax (DJP) denied the objection filed by IP amounting to Rp 14,796 million and was recorded as other expense in 2007. Payment made by IP for SKPKB and STP amounting to Rp 1,947 million in December 31, 2007 were recorded as prepaid taxes. In 2008, DJP declined the objection filed by IP and prepaid taxes amounting to Rp 1,947 million were recorded as other expenses in 2008.






- 84 -

Pada tahun 2006, IP menerima SKPKB atas PPh badan tahun 2004 sebesar Rp 1.119.635 juta. IP mengajukan keberatan atas ketetapan tersebut. Pada tahun 2007, DJP memutuskan PPh badan tahun 2004 beserta denda sebesar Rp 395.531 juta.

In 2006, IP received SKPKB for 2004 corporate income tax of Rp 1,119,635 million. IP filed an objection on such assessment. In 2007, DJP decided that the 2004 corporate income tax and penalty amount to Rp 395,531 million.

Pada tahun 2005, IP menerima SKPKB dan STP, yang meliputi PPN, PPh pasal 4 ayat (2) final, pasal 21, pasal 23 dan 26 tahun 2002 dan 2001, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 313.953 juta. Atas SKPKB dan STP tersebut, IP mengajukan keberatan. Dalam tahun 2006, DJP menolak keberatan yang diajukan IP sebesar Rp 311.367 juta. IP mengajukan banding atas penolakan dari DJP tersebut sebesar Rp 124.636 juta, sedangkan pajak lainnya sebesar Rp 186.731 juta, telah disetujui dan dicatat IP sebagai beban lain-lain tahun 2006. Pada tahun 2007, pengadilan pajak menolak banding yang diajukan sebesar Rp 111.943 juta dan mengabulkan banding sebesar Rp 10.604 juta. Pembayaran yang telah dilakukan IP atas SKPKB dan STP sebesar Rp 12.403 juta tanggal 31 Desember 2007, dicatat sebagai pajak dibayar dimuka. Pada tahun 2008, pajak dibayar dimuka sebesar Rp 11.216 juta dipindahbukukan terhadap hutang pajak badan tahun 2005 dan dicatat sebagai beban lain-lain tahun 2008 sebesar Rp 570 juta.

In 2005, IP received SKPKB and STP for VAT, income tax article 4 section (2) final, article 21, article 23 and 26 for year 2002 and 2001, totalling to Rp 313,953 million. IP filed an objection letter on these SKPKB and STP. In 2006, DJP denied the objection filed by IP amounting to Rp 311,367 million. IP filed an appeal for the objection denied by DJP for the amount of Rp 124,636 million, while other taxes amounting to Rp 186,731 million, were recognized and recorded as other expenses in 2006. In 2007, the tax court denied the appeal filed by IP amounting to Rp 111,943 million and approved appeal amounting to Rp 10,604 million. Payments made by IP for SKPKB and STP amounting to Rp 12,403 million in December 31, 2007, were recorded as prepaid taxes. In 2008, prepaid taxes amounting to Rp 11,216 million were offset with 2005 corporate income tax payable and prepaid taxes recorded as other expenses in 2008 amounted to Rp 570 million.

Anak perusahaan – PJB

Pada tahun 2007, PJB menerima SKPKB meliputi PPh pasal 15, pasal 21 dan pasal 23 sejumlah Rp 112.477 juta. PJB mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Pembayaran yang telah dilakukan atas SKPKB sebesar Rp 39.208 juta dicatat sebagai pajak dibayar dimuka. Pada tahun 2008, DJP menolak keberatan yang diajukan PJB dan PJB mengajukan banding atas penolakan dari DJP tersebut.

Subsidiary – PJB

In 2007, PJB received SKPKB for income tax article 15, article 21 and article 23 amounting to Rp 112,477 million. PJB filed an objection letter on these SKPKB. Payment made for such SKPKB amounting to Rp 39,208 million were recorded as prepaid taxes. In 2008, DJP denied the objection filed by PJB and PJB has filed an appeal for such refusal.

Anak perusahaan – PLN Batam

Pada tahun 2008, PLN Batam menerima SKPKB PPh pasal 4 ayat (2) final, pasal 21 dan pasal 23 dan PPN tahun 2000 sampai dengan 2005 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 35.886 juta. Pada tanggal 31 Desember 2008 jumlah SKPKB yang belum dibayar sebesar Rp 34.960 juta.

Subsidiary – PLN Batam In 2008, PLN Batam received SKPKB for income tax article 4 section (2) final, article 21, article 23 and VAT for years 2000 until 2005 totalling to Rp 35,886 million. As of December 31, 2008, the SKPKB which has not been paid amounted to Rp 34,960 million.






- 85 -

50. RUGI PER SAHAM DASAR

50. BASIC LOSS PER SHARE

Rugi Rugi bersih untuk tujuan perhitungan rugi per saham dasar adalah sebesar Rp 12.303.716 juta tahun 2008 dan Rp 5.645.107 juta tahun 2007. Jumlah saham Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan rugi per saham dasar adalah 46.107.154 saham.

Loss Net loss for the computation of basic loss per share amounted to Rp 12,303,716 million in 2008 and Rp 5,645,107 million in 2007. Number of shares The weighted average number of shares for the computation of basic loss per share was 46,107,154 shares.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga Perusahaan tidak menghitung rugi per saham dilusian.

The Company did not calculate dilutive loss per share because it has no potential dilutive ordinary shares.

51. IMBALAN KERJA

51. EMPLOYEE BENEFITS

Imbalan Pasca-Kerja Post-employment Benefits

Program Pensiun Imbalan Pasti Perusahaan dan anak perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap. Program pensiun ini memberikan imbalan pensiun yang ditentukan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN (Persero) (DP-PLN) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

Defined Benefit Pension Plan The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of their permanent employees. This plan provides pension benefits based on salaries and years of service of the employees. The pension plan is managed by Dana Pensiun PLN (Persero) (DP-PLN), which deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-078/KM.12/2006 tanggal 29 Agustus 2006 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan anak perusahaan dalam program dana pensiun.

DP-PLN obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-078/KM.12/2006 dated on August 29, 2006 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and its subsidiaries’ pension plan.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan sebesar 6% dan pemberi kerja sebesar 8,00% - 9,45%.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees, which is 6% and the employer, which is 8.00% - 9.45%.






- 86 -

Imbalan Pasca-Kerja Lain Perusahaan dan anak perusahaan juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan dan penghargaan purna jabatan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan anak perusahaan. Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan.

Other Post-employment Benefits The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans such as severance pay, service pay, compensation pay, additional allowance and functional retirement pay for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries’ policies. These other post-employment benefits are computed based on the salaries and service years of the employees.

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan Selain program pensiun DP PLN dan imbalan pasca kerja lain, Perusahaan dan anak perusahaan menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan keluarganya yang memenuhi persyaratan.

Health Care Benefits In addition to the pension plan managed by DP-PLN and the other post-employment benefits, the Company and its subsidiaries also provide unfunded defined health care plans for their pensioners and their eligible dependents.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Perusahaan dan anak perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Long-term Benefits The Company and its subsidiaries also provide unfunded defined long-term benefit plans such as long service leave, work accident, death and funeral allowances, and eight years service award for their qualifying employees.

Perhitungan imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang ini dihitung oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris adalah sebagai berikut :

The cost of providing post-employment and long-term benefits were calculated by an independent actuary, PT Binaputera Jaga Hikmah. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions :

Umur pensiun normal 56 tahun/years Normal retirement age

Hasil diharapkan dari aset program 11% Expected rate return on plan assets

Tingkat diskonto per tahun 12% tahun/year 2008 dan/and Discount rate per annum

10% tahun/year 2007

Tingkat kenaikan gaji per tahun Rate of salary increase per annum

Program pensiun 5% Pension plan

Imbalan pasca-kerja lain dan Other post-employment and

imbalan kerja jangka panjang 8% long-term benefits

Tingkat kenaikan biaya kesehatan 12% tahun 2008 dan 15% tahun 2007 Rate of health cost increase

menurun secara linier sebesar 3%

untuk setiap tahun berikutnya sampai

dengan tahun 2009/

12% in 2008 and 15% in 2007,

decreasing linearly by 3% each

succeeding year until 2009






- 87 -

Beban imbalan kerja Perusahaan dan anak perusahaan dibebankan ke beban kepegawaian adalah sebagai berikut :

The Company and its subsidiaries’ employee benefit expenses charged to personnel expenses, are as follows :

Imbalan kerja

Program Pasca-kerja Pemeliharaan jangka

pensiun/ lain/ kesehatan/ panjang/

Pension Other post- Health Long-term Jumlah/

plan employment care benefits benefits Total

Biaya jasa kini 93.452 418.029 86.939 166.656 765.076 Current service cost

Biaya jasa lalu 23.577 14.718 - 231 38.526 Past service cost

Hasil aset program diharapkan (421.624) - - - (421.624) Expected return on plan assets

Beban bunga 400.542 722.035 618.032 78.275 1.818.884 Interest costs

Kerugian (keuntungan) aktuaria 56.574 16.490 (1.461) 35.848 107.451 Actuarial losses (gains)

Dampak pembatasan aset 126.641 - - - 126.641 Asset limitation

Jumlah 279.162 1.171.272 703.510 281.010 2.434.954 Total

2008

Imbalan pasca-kerja/

Post-employment benefit

Imbalan kerja

Program Pasca-kerja Pemeliharaan jangka

pensiun/ lain/ kesehatan/ panjang/

Pension Other post- Health Long-term Jumlah/

plan employment care benefits benefits Total

Biaya jasa kini 106.708 275.886 163.722 186.801 733.117 Current service cost

Biaya jasa lalu 23.577 25.744 - 80.226 129.547 Past service cost

Hasil aset program diharapkan (387.274) - - - (387.274) Expected return on plan assets

Beban bunga 288.118 627.762 543.878 67.735 1.527.493 Interest costs

Kerugian (keuntungan) aktuaria (24.549) 3.291 18 11.625 (9.615) Actuarial losses (gains)

Jumlah 6.580 932.683 707.618 346.387 1.993.268 Total

2007

Imbalan pasca-kerja/

Post-employment benefit

Hasil aktual aset program sebesar Rp 429.852 juta tahun 2008 dan Rp 511.693 juta tahun 2007.

The actual return on plan assets was Rp 429,852 million in 2008 and Rp 511,693 million in 2007.

Kewajiban imbalan kerja (pensiun dibayar dimuka) Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut :

The Company and its subsidiaries employee benefit obligations (prepaid pension) are as follows :

Imbalan kerja

dibayar dimuka,

program pensiun/ Pasca-kerja Pemeliharaan

Prepaid employee lain/ kesehatan/ Jangka

benefit, Other post- Health panjang/ Jumlah/

pension plan employment care benefits Long-term Total

Nilai tunai kewajiban 3.735.076 9.311.914 4.236.741 798.678 14.347.333 Present value of obligation

Unrecognized past

Biaya jasa lalu belum diakui (72.908) (224.720) - - (224.720) service cost

Keuntungan (kerugian) aktuaria Unrecognized actuarial

belum diakui 394.314 (2.298.937) 2.543.545 - 244.608 gains (losses)

Nilai wajar aset program (4.214.616) - - - - Fair value of plan assets

Kewajiban imbalan kerja Employee benefit obligations

(Pensiun dibayar dimuka) (158.134) 6.788.257 6.780.286 798.678 14.367.221 (prepaid pension)

2008

Kewajiban imbalan kerja/

Employee benefit obligations






- 88 -

Imbalan kerja

dibayar dimuka,





Nilai tunai kewajiban 4.005.425 7.220.255 6.180.458 783.069 14.183.782 Present value of obligation

Unrecognized past

Biaya jasa lalu belum diakui (134.686) (250.013) - - (250.013) service cost

Keuntungan (kerugian) aktuaria Unrecognized actuarial

belum diakui (220.282) (420.795) 170.011 - (250.784) gains (losses)

Nilai wajar aset program (3.975.574) - - - - Fair value of plan assets

Kewajiban imbalan kerja Employee benefit obligations

(Pensiun dibayar dimuka) (325.117) 6.549.447 6.350.469 783.069 13.682.985 (prepaid pension)

2007



Aset program pensiun imbalan pasti terdiri dari deposito berjangka, efek ekuitas dan efek hutang diperdagangkan di bursa, surat berharga Pemerintah, penempatan langsung, tanah dan bangunan.

The pension plan assets consisted of time deposits, marketable security, Government bonds, investments in shares of stock, land and building.

Mutasi kewajiban imbalan kerja (pensiun dibayar dimuka) Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut :

Movements in the Company and its subsidiaries’ employee benefit obligation (prepaid pension) are as follows :

Imbalan kerja

dibayar dimuka,





Saldo awal tahun (325.117) 6.549.447 6.350.469 783.069 13.682.985 Balance at beginning of year

Beban tahun berjalan 279.162 1.171.272 703.510 281.010 2.155.792 Expense for the year

Pembayaran iuran (112.179) - - - - Payments of contribution

Pembayaran imbalan - (932.462) (273.693) (265.401) (1.471.556) Payments of benefits

Saldo akhir tahun (158.134) 6.788.257 6.780.286 798.678 14.367.221 Balance at end of year

Bagian jatuh tempo dalam

satu tahun 123.397 (882.996) (268.056) (247.303) (1.398.355) Current maturities

Bagian jangka panjang (34.737) 5.905.261 6.512.230 551.375 12.968.866 Long-term portion

2008



Imbalan kerja

dibayar dimuka,





Saldo awal tahun (217.406) 6.298.361 5.892.439 677.911 12.868.711 Balance at beginning of year

Beban tahun berjalan 6.580 932.683 707.618 346.387 1.986.688 Expense for the year

Pembayaran iuran (114.291) - - - - Payments of contribution

Pembayaran imbalan - (681.597) (249.588) (241.229) (1.172.414) Payments of benefits

Saldo akhir tahun (325.117) 6.549.447 6.350.469 783.069 13.682.985 Balance at end of year

Bagian jatuh tempo dalam

satu tahun 228.212 (770.080) (294.514) (219.407) (1.284.001) Current maturities

Bagian jangka panjang (96.905) 5.779.367 6.055.955 563.662 12.398.984 Long-term portion

2007








- 89 -

52. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

52. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Perusahaan dan anak perusahaan tidak diperlukan mengungkapkan transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagai pihak hubungan istimewa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

The Company and its subsidiaries do not need to disclose the transactions with State-owned/Regional-owned enterprises as transactions with related parties in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 “Related Party Disclosure”.

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak hubungan istimewa. Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

In the normal course of business, the Company and its subsidiaries entered into transactions with related parties. All significant transactions with related parties, whether or not done at normal prices and conditions as those done with third parties, are disclosed in the notes to consolidated financial statements.

Sifat Hubungan Istimewa a. Perusahaan dan anak perusahaan

merupakan pemegang saham dengan pemilikan langsung dan tidak langsung pada perusahaan asosiasi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 8.

Nature of Related Parties a. The Company and its subsidiaries have

investment in associate companies as identified in Note 8.

b. Pengurus koperasi karyawan juga merupakan karyawan Perusahaan dan anak perusahaan.

b. Management of Employee Cooperative is composed of the Company and its subsidiaries’ employees.

c. Pendiri dan pengawas Yayasan Pendidikan

dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pengurus dan karyawan Perusahaan dan anak perusahaan.

c. The founders and controllers of Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are composed of management and employees of the Company and its subsidiaries.

d. Karyawan merupakan orang-orang yang

mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan.

d. Officers are people who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company.






- 90 -

Transaksi Hubungan Istimewa

Transactions with Related Parties

Catatan/

Notes

Rp % *) Rp % *)

Piutang pihak hubungan istimewa 10 Receivables from related parties

PT Sumber Segara Primadaya 1.227.856 0,42% 593.688 0,22% PT Sumber Segara Primadaya

Direksi dan karyawan 439.750 0,15% 645.554 0,24% Directors and employees


Generation 49.289 0,02% 43.376 0,02% Generation

PT TJK Power 18.114 0,01% 18.114 0,01% PT TJK Power

PT Dalle Energy Batam 12.213 0,00% 23.775 0,01% PT Dalle Energy Batam

PT Tenaga Listrik Jayapura 8.852 0,00% 7.650 0,00% PT Tenaga Listrik Jayapura

PT Tenaga Listrik Bintan 858 0,00% 3.825 0,00% PT Tenaga Listrik Bintan

PT Mitra Energy Batam - 0,00% 4.496 0,00% PT Mitra Energy Batam

Jumlah 1.756.932 0,60% 1.340.478 0,50% Subtotal

Hutang pihak hubungan istimewa 33 Payable to related parties

Karyawan 65.977 0,02% 90.598 0,07% Employees

Yayasan Pendidikan dan Yayasan Pendidikan dan

Kesejahteraan - PLN 13.938 0,00% 28.093 0,02% Kesejahteraan - PLN

PT Mitra Energi Batam 11.942 0,00% 12.580 0,01% PT Mitra Energi Batam


Koperasi karyawan 1.820 0,00% 1.011 0,00% Employee Cooperative

Jumlah 97.932 0,02% 155.290 0,12% Subtotal

Hutang usaha 35 Trade accounts payable

PT Sumber Segara Primadaya 258.156 0,09% 133.584 0,10% PT Sumber Segara Primadaya


Koperasi Karyawan 37.338 0,01% 38.250 0,03% Employee Cooperative

PT Mitra Energy Batam 9.963 0,00% 6.221 0,00% PT Mitra Energy Batam

PT Geo Dipa Energi 7.119 0,00% 19.571 0,01% PT Geo Dipa Energi

Jumlah 354.634 0,11% 228.602 0,16% Subtotal

Jumlah 452.566 0,13% 383.892 0,28% Total

Beban pembelian tenaga listrik 43 Electricity purchase expense

PT Sumber Segara Primadaya 1.606.650 7,75% 1.576.264 9,29% PT Sumber Segara Primadaya



Generation 284.471 1,37% 101.220 0,60% Generation

PT Geo Dipa Energi 110.771 0,53% 72.654 0,43% PT Geo Dipa Energi

PT Mitra Energy Batam 79.977 0,39% 79.592 0,47% PT Mitra Energy Batam

Jumlah 2.440.309 11,77% 2.079.847 12,26% Total

Pembelian bahan bakar - batubara Coal purchases

PT Daya Citra Mulia - - 94.259 0,14% PT Daya Citra Mulia

Sewa gedung Building lease

Yayasan Pendidikan dan Yayasan Pendidikan dan

Kesejahteraan - PLN 42.213 0,89% 36.273 0,92% Kesejahteraan - PLN

*) Persentase terhadap jumlah aset/kewajiban/beban yang bersangkutan *) Percentage to related total assets/liabilities/expenses

2008 2007






- 91 -

53. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM

MATA UANG ASING

53. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES

DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut :

At December 31, 2008 and 2007, the Company and its subsidiaries had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows :

Lain-lain/

JPY *) US$ *) EUR *) Others **)

Aset moneter Monetary assets

Piutang pihak hubungan istimewa - 123.821.310 - - Receivables from related parties

Rekening dan deposito berjangka Restricted cash in banks and

dibatasi penggunaannya 29.795.132.827 62.111.713 - - time deposits

Kas dan setara kas 7.213.156 111.963.320 144.631 457.300 Cash and cash equivalents

Investasi jangka pendek - 426.355.879 - - Short-term investments

Jumlah aset moneter 29.802.345.983 724.252.222 144.631 457.300 Total monetary assets

Kewajiban moneter Monetary liabilities

Penerusan pinjaman 55.277.181.432 790.542.173 168.064.604 33.886.253 Two-step loans

Hutang bank dan surat hutang Bank loans and medium

jangka menengah - 103.950.925 - - term notes

Hutang sewa pembiayaan 164.219.107.155 - - - Lease liability

Hutang obligasi - 2.000.000.000 - - Bonds payable

Hutang listrik swasta - 725.992.667 - - Electricity purchase payable

Hutang lain-lain 178.978.706 59.933.037 2.588.988 - Other payables

Hutang biaya proyek 3.181.714.294 17.353.872 30.519.489 652.658 Project cost payable

Hutang usaha - 288.137.724 4.737.397 - Trade accounts payable

Biaya masih harus dibayar 4.116.939.613 31.515.550 1.531.975 351.362 Accrued expenses

Jumlah kewajiban moneter 226.973.921.200 4.017.425.948 207.442.453 34.890.273 Total monetary liabilities

Kewajiban moneter bersih (197.171.575.217) (3.293.173.726) (207.297.822) (34.432.973) Net monetary liabilities

Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan) (23.857.761) (36.060.252) (3.199.020) (377.041) Rupiah equivalent (in millions)

Jumlah dalam Rupiah - Total in Rupiah - net

bersih (dalam jutaan) (63.494.074) (in millions)

2008

**) Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at balance sheet date






- 92 -

Lain-lain/

JPY *) US$ *) EUR *) Others **)

Aset moneter Monetary assets

Piutang pihak hubungan istimewa - 68.854.363 - - Receivables from related parties

Rekening dan deposito berjangka Restricted cash in banks and

dibatasi penggunaannya 37.741.938.871 58.981.496 - - time deposits

Kas dan setara kas 1.411.249.943 436.829.181 237.713 286.484 Cash and cash equivalents

Investasi jangka pendek - 550.055.207 - - Short-term investments

Jumlah aset moneter 39.153.188.814 1.114.720.247 237.713 286.484 Total monetary assets

Kewajiban moneter Monetary liabilities

Penerusan pinjaman 38.597.016.060 726.290.822 119.038.283 48.338.689 Two-step loans

Hutang sewa pembiayaan 174.559.305.879 - - - Lease liability

Hutang obligasi - 2.000.000.000 - - Bonds payable

Hutang listrik swasta - 741.570.072 - - Electricity purchase payable

Hutang lain-lain - 50.071.201 - - Other payables

Hutang biaya proyek 2.477.203.021 17.305.799 7.592.320 9.858.221 Project cost payable

Hutang usaha 302.833.483 227.032.768 4.141.389 - Trade accounts payable

Biaya masih harus dibayar 4.096.463.933 33.530.752 1.067.177 490.823 Accrued expenses

Jumlah kewajiban moneter 220.032.822.376 3.795.801.414 131.839.169 58.687.733 Total monetary liabilities

Kewajiban moneter bersih (180.879.633.562) (2.681.081.167) (131.601.456) (58.401.249) Net monetary liabilities

Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan) (15.013.010) (25.253.104) (1.810.836) (550.081) Rupiah equivalent (in millions)

Jumlah dalam Rupiah - Total in Rupiah - net

bersih (dalam jutaan) (42.627.030) (in millions)

2007

*) Dalam jumlah penuh *) In full amount **) Aset dan kewajiban dalam mata uang asing lainnya

disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal neraca

**) Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at balance sheet date

Pada tanggal neraca, kurs konversi yang digunakan adalah sebagai berikut :

On the balance sheet date, the conversion rates used are as follows :

3 April/April 3,

2009 2008 2007

Kurs tengah/ Kurs tengah/ Kurs tengah/

Middle rate Middle rate Middle rate

Rp *) Rp *) Rp *)

Mata uang Currency

JPY 114 121 83 JPY

US$ 11.397 10.950 9.419 US$

EUR 15.306 15.432 13.760 EUR


Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan anak perusahaan mencatat kerugian kurs mata uang asing sebesar Rp 9.295.731 juta tahun 2008 dan Rp 857.908 juta tahun 2007.

In relation to the fluctuation of Rupiah against foreign currencies, the Company and its subsidiaries recorded net loss on foreign exchange of Rp 9,295,731 million in 2008 and Rp 857,908 million in 2007.






- 93 -

Pada tanggal 3 April 2009, kurs konversi mata uang asing meningkat terhadap mata uang Rupiah. Dengan menggunakan kurs mata uang asing tanggal 3 April 2009, kewajiban moneter dalam mata uang asing bersih Perusahaan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 meningkat sebesar Rp 81.120 juta.

On April 3, 2009, conversion rate of Rupiah to foreign currency increased. In using foreign exchange rates as of April 3, 2009, net monetary liabilities in foreign currencies of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2008 increased by Rp 81,120 million.

54. INFORMASI SEGMEN

54. SEGMENT INFORMATION

Segmen Geografis Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini Perusahaan dan anak perusahaan dibagi dalam operasi geografis Jawa dan Luar Jawa. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen primer Perusahaan dan anak perusahaan, sebagai berikut :

Geographical Segments For management reporting purposes, the Company and its subsidiaries are currently divided into Java and outside Java geographical operations. These geographical operations are the basis on which the Company and its subsidiaries report their primary segment information, as follow :

Jawa/ Luar Jawa/ Eliminasi/ Jumlah/

Java Outside Java Elimination Total

Pendapatan usaha Revenue

Pendapatan eksternal 128.357.172 35.851.338 - 164.208.510 External revenue

Pendapatan antar segmen - - - - Inter-segment revenue

Jumlah 128.357.172 35.851.338 - 164.208.510 Total

Beban segmen 114.872.282 54.659.264 - 169.531.546 Segment expenses

Hasil segmen 13.484.890 (18.807.925) - (5.323.035) Segment results

Beban tidak dapat dialokasikan (6.868.133) Unallocated expenses

Beban pajak (112.548) Tax expense

Rugi bersih (12.303.716) Net loss

Aset segmen 198.623.317 95.981.571 (118.266.817) 176.338.071 Segment Assets

Aset tidak dapat dialokasikan 114.380.872 Unallocated assets

Jumlah aset konsolidasi 290.718.943 Total consolidated assets

Kewajiban segmen 44.385.341 127.583.673 (118.266.817) 53.702.197 Segment Liabilities

Kewajiban tidak dapat dialokasikan 110.030.179 Unallocated liabilities

Jumlah kewajiban konsolidasi 163.732.376 Total consolidated liabilities

2008






- 94 -

Jawa/ Luar Jawa/ Eliminasi/ Jumlah/

Java Outside Java Elimination Total

Pendapatan usaha Revenue

Pendapatan eksternal 91.570.343 22.472.344 - 114.042.687 External revenue

Pendapatan antar segmen - - - - Inter-segment revenue

Jumlah 91.570.343 22.472.344 - 114.042.687 Total

Beban segmen 78.461.831 34.602.611 - 113.064.442 Segment expenses

Hasil segmen 13.108.512 (12.130.267) - 978.245 Segment results

Beban tidak dapat dialokasikan (4.076.311) Unallocated expenses

Beban pajak (2.547.041) Tax expense

Rugi bersih (5.645.107) Net loss

Aset segmen 175.690.224 79.712.926 (95.031.639) 160.371.511 Segment Assets

Aset tidak dapat dialokasikan 113.108.424 Unallocated assets

Jumlah aset konsolidasi 273.479.935 Total consolidated assets

Kewajiban segmen 20.577.435 103.583.673 (95.031.639) 29.129.469 Segment Liabilities

Kewajiban tidak dapat dialokasikan 107.937.726 Unallocated liabilities

Jumlah kewajiban konsolidasi 137.067.195 Total consolidated liabilities

2007

Segmen Usaha Operasi Perusahaan dan anak perusahaan terutama bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik. Operasi Perusahaan dan anak perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang tenaga listrik mencakup 0,42% dan 0,44% dari pendapatan usaha masing-masing tahun 2008 dan 2007. Pendapatan usaha berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut :

Business Segments The Company and its subsidiaries’ operations are mainly to provide electricity power supply. The Company and its subsidiaries’ operations which are not engaged in electricity represent 0.42% and 0.44% of total revenues in 2008 and 2007, respectively. Revenues based on business segments are as follows :

2008 2007

Usaha penyediaan tenaga listrik Electricity power supply

Penjualan listrik berdasarkan Revenue from sale of electricity

golongan tarif by tariff category

Industri 29.838.362 28.505.696 Industry

Rumah tangga 29.508.717 27.063.472 Residentials

Usaha 19.500.102 15.861.694 Business

Umum 5.402.545 4.855.333 Public

Jumlah 84.249.726 76.286.195 Subtotal

Subsidi listrik Pemerintah 78.577.390 36.604.751 Government subsidy

Penyambungan pelanggan 589.622 535.269 Customer connection fees

Upgrading of electricity power and

Perubahan daya tersambung dan administration fees, and

administrasi serta sewa transformator 109.404 110.168 transformer lease

Jumlah 163.526.142 113.536.383 Subtotal


Jumlah 164.208.510 114.042.687 Total






- 95 -

55. IKATAN DAN KONTINJENSI

55. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan dan anak perusahaan memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut :

As of December 31, 2008, the Company and its subsidiaries have significant commitments and contingencies, as follows :

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar

a. Fuel supply agreements

i. Gas i. Gas

Sektor/ Pemasok/ Periode/ Satuan/ Kuantitas/

Sector Supplier Period Unit Quantity e)

Cilegon a) 2006-2018 bbtu 356.300

Cilegon PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2009-2019 bbtu 109.500

Muara Karang - Priok b) 2004-2016 bbtu 679.000

Muara Tawar PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2008-2013 bbtu 255.500

Muara Tawar c) 2009-2020 bbtu 360.620

Muara Tawar Medco E&P Lematang 2009-2018 bbtu 129.136

Gresik - Grati Kangean Energy Indonesia 2010-2027 bbtu 368.700

Gresik PT Pertamina (Persero), 2002-2013 bbtu 482.560

Kodeco (TAC)

Gresik Hess Ltd 2006-2026 bbtu 440.000

Gresik PT Walinusa Energi 2010-2018 bbtu 44.160

Aceh PT Medco E&P Malaka 2010-2027 bbtu 85.000

Belawan PT Pertamina (Persero) 2002-2011 bbtu 151.900

Pekanbaru Kalila Bentu Ltd 2005-2020 bbtu 146.036

Keramasan PT Medco E&P Indonesia 2009-2013 bbtu 32.680

Keramasan PT Pertamina (Persero) 2005-2010 bbtu 27.375

Borang PT Medco E&P Indonesia 2004-2013 bbtu 61.999

Inderalaya PT Medco E&P Indonesia 2002-2012 bbtu 56.182

Payo Selincah PT Energigasindo HK 2009-2018 bbtu 65.700

Tanjung Batu PT Pertamina (Persero), 2005-2015 bbtu 79.026

Semco (TAC)

Tarakan PT Medco E&P Indonesia 2002-2012 bbtu 9.651

Bontang Total E&P Indonesie, INPEX Co 2009-2013 bbtu 681

Batam PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2004-2019 bbtu 72.270

Tg. Priok PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2009-2012 bbtu 32.850

Grati d) 2009-2016 bbtu 116.070

Muara Tawar PT Pertamina EP 2008-2010 bbtu 21.900

a) CNOOC SES Ltd, Inpex Sumatra Ltd, KNOC Sumatra Ltd, MC Oil & Gas Sumatra BV, Paladin Resources (Sunda) Ltd, Paladin UK (Southeast Sumatra) Ltd, Paladin Resources (Bahamas) Ltd.

b) BP West Java Ltd, Itochu Oil Exploration Co. Ltd, MC Oil & Gas Java BY, Inpex Jawa Ltd, CNOOC ONWC Ltd dan/and Paladin Resources (Sunda) Ltd.

c) Pertamina, Hess Ltd. (dahulu/formerly Amerada Hess Ltd.), Pasific Oil & Gas Ltd.

d) Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd (dahulu/formerly Coastal Indonesia Sampang Ltd.) dan/and Cue Sampang Pty Ltd.

e) Dalam jumlah penuh/In full amount






- 96 -

Harga pembelian gas pada titik penyerahan berkisar antara US$ 1,15 sampai dengan US$ 5,98 per MMBtu. Pada tanggal 26 Juli 2007, PJB mengadakan perjanjian dengan PT Petrokimia (PKG) dan EMP Kangean Limited terkait Gas Diversion Agreement. Perjanjian ini menetapkan bahwa PKG akan menerima pinjaman gas dari pihak PJB dengan mengalihkan sejumlah pasokan gas yang diperoleh EMP Kangean ke PKG. Atas pinjaman gas tersebut PKG akan membayar penggantian biaya kompensasi swap gas pada PJB. Pada tanggal 25 September 2007, PJB mengadakan kesepakatan dengan PKG terkait metode perhitungan penggantian biaya kompensasi swap gas.

Gas purchase price at point of delivery ranges from US$ 1.15 to US$ 5.98 per MMBTu. In July 26, 2007, PJB entered into an agreement with PT Petrokimia (PKG) and EMP Kangean Limited, relating to Gas Diversion Agreement. This agreement determined that PKG will receive gas loan from PJB by diverting an amount of supply of gas, which is provided by EMP Kangean to PKG. In accordance with such gas loan, PKG will pay to PJB the replacement costs for the compensation expenses of gas swap. In September 25, 2007, PJB established an agreement with PKG, in relation to the method of computation of replacement costs for the compensation expenses of gas swap.

Pada tanggal 25 September 2008, Perusahaan dengan PGN mengadakan perjanjian jual beli dan pengeluaran gas untuk PLTU Cilegon untuk jangka waktu sepuluh tahun yang dimulai sejak Maret 2009 sampai dengan Pebruari 2019. Penyaluran gas untuk periode bulan pertama adalah sebesar 36,36 BBTU per hari, sedangkan untuk periode selanjutnya sampai dengan lima tahun sebesar 27,27 BBTU per hari. Untuk periode selanjutnya sampai berakhirnya perjanjian, pemakaian maksimum dan minimum gas akan disesuaikan dengan kesediaan gas PGN.

In September 25, 2008, the Company with PGN entered into buy and sell, and extraction of gas agreement, for PLTU Cilegon for a term of 10 years starting from March 2009 until February 2019. Gas channeling for the first month is 36.36 BBTU per day, while for the succeeding periods until the fifth year is 27.27 BBTU per day. For the remaining succeeding periods until the end of the agreement, the maximum and minimum use of gas will be in accordance with the availability of gas of PGN.

IP memperoleh fasilitas stand-by letter of credit (SBLC) maksimum sebesar US$ 39,9 juta dari Bank Negara Indonesia, berjangka waktu 13 tahun sampai dengan 31 Desember 2016. IP menandatangani perjanjian fasilitas kredit tanggal 24 Mei 2007 sebesar US$ 55 juta dengan Citibank, N.A., Jakarta, PT Bank Internasional Indonesia dan Standard Chartered Bank, Jakarta. Pada tanggal 4 Juni 2007, IP telah menyerahkan jaminan rekening bank sebesar US$ 20 juta (setara dengan Rp 189.302 juta). Fasilitas kredit ini terikat dengan batasan tertentu termasuk, antara lain, penerbitan hutang, mengadakan penggabungan usaha dan akuisisi. Pembayaran pembelian gas dijamin dengan SBLC ini.

IP has stand-by letters of credit (SBLC) facility with maximum amount of US$ 39.9 million, with a term of 13 years, due on December 31, 2016, from Bank Negara Indonesia. IP signed a Credit Facility Agreement amounting to US$ 55 million on May 24, 2007 with Citibank N.A, Jakarta, PT Bank Internasional Indonesia and Standard Chartered Bank, Jakarta. On June 4, 2007, IP made a placement of US$ 20 million (equivalent to Rp 189,302 million) as cash collateral account. This credit facility is governed by certain covenants, including, among others, incurrence of indebtedness, mergers and acquisition. Payments of gas purchase are secured by these SBLC.






- 97 -

Pada tanggal 31 Desember 2008, PLN Batam telah menempatkan deposito berjangka sebesar Rp 5.000 juta untuk memenuhi kewajiban rekening penjaminan (pledge deposit) kepada PGN.

In December 31, 2008, PLN Batam have placed a time deposit amounting to Rp 5,000 million to fulfill the loan obligation (pledge deposit) to PGN.

ii. Batubara ii. Coal

Jumlah

metrik ton

per tahun /

Quantity

per year in Periode/

metric ton a) Period

Rutin /Regular

PT Tambang Batubara Bukit Asam 7.792.000 2003-2013

PT Berau Coal 4.000.000 2008-2009/2018

PT Adaro Indonesia 2.160.000 2006-2011

PT Kaltim Prima Coal 2.000.000 2007-2016

PT Kideco Jaya Aung 1.500.000 2008-2018

PT Kasih Industri Indonesia 1.080.000 2006-2009

PT Oktasan Baruna Persada 1.035.000 2006-2009

PT Central Korporindo Internasional 1.000.000 2006-2009

PT Natuna Energi Indonesia 1.000.000 2006-2009

PT Bara Adhipratama 525.000 2008-2028

PT Wijaya Karya Intrade 520.000 2008-2016

PT Indominco Mandiri 500.000 2008-2013

PT Arutmin Indonesia 396.000 2007-2027

PT Jorong Barutama Graston 300.000 2004-2009

Kerjasama konsorsium/Consortium

PT Arutmin Indonesia & PT Darma Henwa 1.501.000 2007-2027

PT Kasih Industri Indonesia & PT Senamas Energindo Mulai 783.000 2007-2027

PT Surya Sakti Darma Kencana 522.000 2008-2028

Lainnya/Others 1.046.000 2008-2009

Program Percepatan/Fast Track Program

PT Titan Mining Energy 3.205.000 2007-2027

PT Baratmutiara Prima 2.328.000 2007-2027

Kerjasama konsorsium/Consortium

PT Arutmin Indonesia & PT Darma Henwa 5.903.000 2007-2027

PT Kasih Industri Indonesia & PT Senamas Energindo Mulia 5.451.000 2007-2027

a) Dalam jumlah penuh/In full amount

Pemasok/Suppliers

Harga stockpile pembelian batubara berkisar antara Rp 425.000 dan Rp 1.105.000 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, SFT dan HGI.

The stockpile price of coal purchases ranges from Rp 425,000 to Rp 1,105,000 per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, SFT and HGI.






- 98 -

iii. Bahan Bakar Minyak iii. Fuel

Perusahaan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001 yang berlaku sampai dengan 8 Oktober 2004. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan dan pembaharuan, terakhir tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan yang ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari Mid Oil Platts Singapore (MOPS) ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo hutang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) hutang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp 18 triliun; (vi) perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011; (vii) PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai independent surveyor.

The Company and Pertamina entered into a Fuel Buy and Sell Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001 which was valid until October 8, 2004. This agreement has been amended several times, with the last amendment on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among others: (i) the monthly fuel price to be used for the period of January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and, the fuel price from 109.5% from Mid Oil Platts Singapore (MOPS) plus Value Added Tax for the period of May 1 until December 31, 2007; (ii) the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear an interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN Bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp 18 trillion; (vi) this agreement is valid for 5 years from January 1, 2007 until December 31, 2011; (vii) PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

Harga BBM tahun 2008 untuk minyak solar untuk volume sampai dengan 5.300.000 kilo liter (KL) adalah sebesar 105% dari MOPS dan volume diatas 5.300.000 KL sebesar 109,5% dari MOPS, minyak bakar untuk volume sampai dengan 3.346.000 KL sebesar 105% dari MOPS dan volume diatas 3.346.000 KL sebesar 109,5% dari MOPS.

The cost of oil fuel in 2008 for diesel oil for a volume quantity until 5,300,000 kilo litres (KL) amounts to 105% from MOPS and for volume quantity exceeding 5,300,000 KL amounts to 109.5% from MOPS; fuel oil for volume quantity of 3,346,000 KL amounts to 105% from MOPS and for volume quantity exceeding 3,346,000 KL amounts to 109.5% from MOPS.






- 99 -

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, estimasi kewajiban bunga dan denda atas hutang pembelian bahan bakar kepada Pertamina masing-masing sebesar Rp 1.569.560 juta dan Rp 856.195 juta yang dicatat sebagai biaya masih harus dibayar (Catatan 38).

As of December 31, 2008 and 2007, estimated liabilities on interest and penalties for payable on purchases of fuel to Pertamina amounted to Rp 1,569,560 million and Rp 856,195 million, respectively, which are recorded as accrued expenses (Note 38).

iv. Uap Panas Bumi iv. Geothermal Heat

Perusahaan memiliki perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012, dan untuk Gunung Salak dan Darajat selama 30 tahun yang berakhir tahun 2030.

The Company has a geothermal heat procurement agreement with Pertamina for Kamojang for 30 years until 2012, and for Gunung Salak and Darajat for 30 years until 2030.

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik

Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA dan ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP) skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PLN dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik swasta dan harga jual Perusahaan.

b. Power purchase agreement

Prior to 1997, the Company entered into Power Purchase Agreement (PPA) and Energy Sales Contract (ESC) with big scale Independent Power Producers (IPP). In 1999, the Company entered into renegotiation of PPA and ESC through Working Group on PLN Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among others, equalization in contract condition, reasonableness of price and disparity of selling price between IPP and the Company.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

Based on the agreements with certain IPPs, the Company may exercise its option to purchase all of the IPP’s rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.






- 100 -

Pada tanggal 31 Desember 2008, perjanjian penting antara Perusahaan dan anak perusahaan dengan IPP adalah sebagai berikut :

As of December 31, 2008, the significant agreements between the Company and its subsidiaries with IPPs are as follows :

i. Sudah Beroperasi i. In Operations

Bahan Kapasitas/

bakar/ Capacity AF b) Periode/

No. Perusahaan/Company Proyek/Project Fuel (MW) (%) Period

1. PT Cikarang Listrindo Cikarang, Jabar/West Java Gas 150 72 1996-2016

2. PT Energi Sengkang Sengkang, Sulsel/South Sulawesi Gas 195 85 1997-1998-

2028/2031

3. Unocal Geothermal Salak, Jabar/West Java Panas bumi/

Indonesia Ltd. Geothermal 330 90 2002-2040

4. PT Makassar Power Pare-pare, Sulsel/South Sulawesi MFO 60 80 1999-2016

5. PT Paiton Energy Paiton I, Jatim/East Java Batubara/Coal 1.230 85 1994-2040

6. PT Jawa Power Paiton II, Jatim/East Java Batubara/Coal 1.220 83 1995-2030

7. Pertamina, Cevron Drajat Ltd.

Texaco Drajat Ltd. dan/and Drajat, Jabar/West Java Panas bumi/ 2000-

PT Drajat Geothermal Ind. Geothermal 180 95 2030/2040

8. Pertamina and Magma Wayang Windu, Jabar/West Java Panas bumi/ 1998-1999-

Nusantara Limited Geothermal 110 90 2008/2029

9. PT Geo Dipa Energy Dieng, Jateng/Central Java Panas bumi/

Geothermal 60 85 2004-2046

10. PT Asrigita Prasarana Palembang Timur, Sumsel/

South Sumatera Gas 150 85 2002-2022

11. PT Sumber Segara Primadaya Cilacap, Jateng/Central Java Batubara/Coal 600 80 2004-2036

12. PT Dalle Energy Batam Panaran, pulau Batam/Batam Island Gas 55 80 2005-2016

13. PT Mitra Energi Batam Panaran, pulau Batam/Batam Island Gas 55 84 2005-2016

14. PT Indo Matra Power Kawasan Industri Kabil,

Pulau Batam/Industrial Zone,

Batam Island Gas 17 90 2005-2017

15. PT Jembo Energindo Panaran, pulau Batam/Batam Island Gas 24 65 2008-2011

16. PT Metaepsi Pejebe Power Gunung Megang, Sumsel/

Generation South Sumatera Gas 80 80 2005-2025

17. PT Pusaka Jaya Palu Power Palu, Sulawesi Tengah/

Central Sulawesi Batubara/Coal 27 80 2007-2032

18. PT Pertamina Geothermal Kamojang, Jabar/West Java Panas bumi/ 60 90 2008-2038

Energi Geothermal

19. PT Cipta Daya Nusantara Mobuya, Sulawesi Utara/

North Sulawesi Hidro/Hydro 3 2007-2027

Jumlah/Total 4.606






- 101 -

ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan)

ii. Not Yet in Operations (Development Stage)

Bahan Kapasitas/

Perusahaan/ bakar/ Capacity AF b) Periode/

No. Company Proyek/Projects Fuel (MW) (%) Period a)

1 PT Paiton Energy Paiton Ekspansi, Jatim/ Batubara/

Paiton Expantion, East Java Coal 800 85 2012-2042

2 PT Cirebon Electric Power Cirebon, Jawa Barat /West Java Batubara / Coal 600 80% 2011-2041

3 PT General Energy Bali Celukan Bawang, Bali Batubara / Coal 380 85% 2011-2041

4 Sarulla Operations Ltd Sarulla, Sumatera Utara /North SumateraPanas Bumi /

Geothermal330 80% 2011-2041

5 PT Ranyza EnergiKuala Tanjung, Sumatera Utara/ North

SumateraBatubara / Coal 225 84% 2010-2040

6 PT Priamanaya Power EnergiBaturaja, Sumatera Selatan / South


7 PT Bukit Pembangkit InnovativeBanjarsari, Sumatera Selatan / South


8 PT Bosowa EnergyJeneponto, Sulawesi Selatan / South

SulawesiBatubara / Coal 200 80% 2011-2041

9 PT Poso EnergyPoso, Sulawesi Tengah / Central

SulawesiTenaga Air /Hydro 195 720 GWh /thn 2010-2040

10 PT Bajradaya SentranusaAsahan 1, Sumatera Utara / North

SumateraTenaga Air / Hydro 180 75% 2010-2040

11 PT Geo Dipa Energi Patuha, Jawa Barat / West JavaPanas Bumi /

Geothermal180 85% 2004-2046

12 PT Magma Nusantara Ltd Wayang windu 2, Jabar/West Java Panas Bumi 110 90% 2008-2029

13 PT TJK Power Pulau Batam/Batam Island Batubara / Coal 110 85% 2009-2038

14 PT Equator Manunggal Power Pontianak, Kalbar/West Kalimantan Batubara / Coal 50 80% 2010-2035

15 PT Indo Ridlatama PowerSamboja, Kalimantan Timur / East

KalimantanBatubara / Coal 50 80% 2010-2040

16 PT Cahaya FajarEmbalut, Kalimantan Timur/ East

KalimantanBatubara / Coal 50 72% 2008-2038

15 Lainnya/Others c) 267 65-95 2008-2035

Jumlah/Total 4.152

a) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga

listrik berlaku antara 19 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal produksi komersial.

a) The agreements are effective from the date of signing and will last for about 19 to 30 years starting on the commercial operation date.

b) AF = Faktor Pemasokan Tenaga yang harus diserap Perusahaan.

b) AF = Power supply factor which should be absorbed by the Company.

c) Meliputi kontrak dengan 27 IPP, berlokasi diberbagai daerah

di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan mini hydro dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

c) Represents contracts with 27 IPPs which are located in

several areas of Indonesia, and are generated by coal, geothermal and mini hydro each with power plant’s capacity less than 50 MW.

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi dan pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain Energy Charge dan Capacity Charge.

The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formula as stated in the agreement which regulate, among others, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation and maintenance cost payment. For geothermal heat power plant, the electricity power price are determined by certain formula as stated in the agreement, among others, Energy Charge and Capacity Charge.

Sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, PLN Batam telah menyerahkan jaminan rekening dan deposito berjangka sebesar Rp 7.900 juta (Catatan 11).

In relation with the purchase of electiricy, PLN Batam has placed collateral account and time deposit amounting to Rp 7,900 million (Note 11).






- 102 -

iii. PLTP Sarulla iii. PLTP Sarulla

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 23 Januari 2004 sebagaimana diubah dengan addendum tanggal 6 Pebruari 2004, Perusahaan telah mengambil alih hak, kepentingan dan kewajiban Unocal North Sumatra Geothermal Ltd. (UNSG) sehubungan dengan perjanjian jual beli listrik tahun 1993 (proyek Sarulla), dan Perusahaan akan mengalihkan hak, kepentingan dan kewajiban tersebut kepada pihak lain yang ditunjuk kemudian. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan dengan membayar kompensasi sebesar US$ 60 juta dan dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Untuk melanjutkan kembali proyek Sarulla, Perusahaan mengadakan tender, yang dimulai pada tahun 2004 dan letter of intent kepada pemenang tender diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2005. Berdasarkan letter of intent ini, pada tanggal 14 Desember 2007, Perusahaan bersama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Sarulla Operations Ltd., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Ltd. dan OrSarulla Inc. (Konsorsium) sepakat untuk melakukan jual beli listrik yang dibangkitkan dari PLTP Sarulla 300 MW melalui amandemen Kontrak Penjualan Energi (ESC) serta pengalihan hak, kepentingan dan kewajiban (Deed of Assigment) atas Kontrak Operasi Bersama (JOC) dan ESC Sarulla. Kesepakatan tersebut antara lain meliputi: (i) Konsorsium akan memberikan kompensasi kepada Perusahaan sebesar US$ 73.675.000, termasuk bunga sebesar US$ 3.675.000, dibayar dalam empat angsuran enam bulanan terhitung sejak tanggal terjadinya penarikan pertama senior debt dalam perjanjian pembiayaan (financial close), (ii) Financial close paling lambat 12 bulan terhitung sejak kesepakatan tersebut disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM), (iii) Masa kontrak berakhir pada 27 Pebruari 2046, (iv) Operasi komersial untuk 6 unit pembangkit berkisar 30 - 48 bulan sejak financial close. Kesepakatan ini akan efektif setelah dilakukannya pembayaran pertama oleh Konsorsium kepada Perusahaan dan diterbitkannya persetujuan MESDM atas Deed of Assignment, Amandemen ESC, Amandemen JOC antara PGE dan Konsorsium, serta harga jual listrik dinyatakan dalam Amandemen ESC. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Perusahaan telah menerima surat persetujuan dari MESDM.

Based on Deed of Assignment dated January 23, 2004 as amended by the addendum dated February 6, 2004, the Company has taken over the rights, participating interests and obligations of Unocal North Sumatra Geothermal Ltd. (UNSG) in relation to the electricity sell and purchase agreement in 1993 (the Sarulla project), and the Company will transfer such rights, participating interests and obligations to other entity, which will be appointed later. The amount of the compensation paid by the Company for such taking-over of rights amounted US$ 60 million and was recorded as construction in progress (Note 6). To continue the Sarulla project, the Company organized bidding process, which started in 2004, and letter of intent was issued to the winning bidder on July 25, 2005. Based from such letter of intent, on December 14, 2007, the Company together with PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Sarulla Operations Ltd., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Ltd. and OrSarulla Inc. collectively, referred to as “the Consortium”, agreed to perform buy and sell of electricity, which is generated from PLTP Sarulla 300 MW by means of amendment of Energy Sales Contract (ESC) and to transfer the rights, participating interests and obligations (Deed of Assignment) on the Joint Operation Contract (JOC) and Sarulla ESC. The agreement includes, among others: (i) the Consortium will give compensation to the Company amounting to US$ 73,675,000, including interest of US$ 3,675,000, payable in four semi annual installments, which will start on the date on which the first drawdown of senior debt under the financing agreements occurs (financial close), (ii) the financial close shall begin no later than 12 months after the date on which the Minister of Energy and Mineral Resources (MESDM) issues the approval, (iii) the contract period will be due on February 27, 2046, (iv) the commercial operations of the 6 unit power plants will approximately be 30 - 48 months since the financial close. This agreement will be effective after the Consortium has made the first payment to the Company and after MESDM’s approval on the Deed of Assignment, ESC Amendment, JOC Amendment between PGE and the Consortium, and electricity selling price stated in the amended ESC. On August 27, 2008, the Company received the letter of approval from MESDM.






- 103 -

c. Perolehan barang modal c. Capital expenditures

Pada tanggal 31 Desember 2008, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut :

As of December 31, 2008, total commitments on capital expenditures based from contracts, specially relating with procurement of power plants, transmissions and distributions are as follows :

Jumlah dalam

mata uang asing/

Mata uang/ Amount in Setara Rupiah/

Currencies foreign currencies *) Rupiah equivalent *)

Program percepatan Fast track program

Kontrak pembangkitan US$ 6.265 68.603.818 Power plant contracts

Rupiah 12.820.310

81.424.128

Kontrak transmisi Rupiah 1.702.540 Transmission contracts

Proyek task force US$ 15 161.220 Task force projects

Rupiah 113.621

274.841

Kontrak konstruksi rutin US$ 336 3.678.043 Regular construction contracts

EUR 196 3.019.812

JPY 68.620 8.318.745

Lain-lain/Others **) 76 836.127

Rupiah 9.328.638

25.181.365

*) Dalam jutaan *) In million

**) Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal neraca.

**) Capital expenditures denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at balance sheet date

Program Percepatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara di 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan kapasitas 6.900 MW di Jawa - Bali dan 30 pembangkit dengan kapasitas 1.852 MW di luar Jawa – Bali. Proyek ini diharapkan beroperasi pada tahun 2009 dan 2012.

Fast Track Program Based on Presidential Decree No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006, the Government mandates the Company to build coal-fired power plants (PLTU) at 40 locations in Indonesia, which include 10 power plants with aggregate capacity of 6,900 MW in Java - Bali and 30 power plants with aggregate capacity of 1,852 MW outside Java – Bali. These projects are expected to be in operation by 2009 and 2012.

Kontrak Pembangkitan Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah menandatangani 31 kontrak Engineering Procurement and Construction (EPC) meliputi 9 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 5.300 MW di Jawa - Bali dan 22 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 750 MW di luar Jawa – Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasiltas kredit ekspor.

Power Plant Contracts

As of December 31, 2008, the Company signed 31 Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts which consist of 9 electricity power plants with aggregate capacity of 5,300 MW in Java - Bali and 22 electricity power plants with aggregate capacity of 750 MW outside Java - Bali. Under the terms of such contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through export credit facility.






- 104 -

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan membayar uang muka sebesar US$ 662 juta dan Rp 3.155.990 juta untuk 20 kontrak EPC, atau sekitar 15% dari jumlah nilai kontrak, yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

As of December 31, 2008, the Company made a total down payment of US$ 662 million and Rp 3,155,990 million for 20 EPC contracts or approximately 15% of the total contract price, which are recorded as construction in progress (Note 6). Such down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for fast track program.

Kontrak Transmisi

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah menandatangani 29 kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini didanai dari pinjaman luar negeri melalui Pemerintah.

Transmission Contracts As of December 31, 2008, the Company signed 29 contracts for upgrading and constructing new transmission and sub-stations in Java and outside Java. These projects are funded with overseas loans

through the Government.

Proyek Penugasan Khusus

Pada tahun 2007, Perusahaan membentuk Tim Penugasan Khusus untuk menanggulangi deficit tenaga listrik yang mengakibatkan pemadaman listrik secara bergilir di Sumatra Bagian Utara. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Perusahaan telah menandatangani kontrak pengadaan beberapa unit pembangkit dan perlengkapannya meliputi PLTG Bhel Frame GB dan PLTG GE Frame GE-PG.

Task Force Project

In 2007, the Company established a Task Force Team to resolve electricity deficit in North Sumatra. In relation to this matter, the Company has signed procurement contracts of several power generator unit and their related equipment which consist of PLTG Bhel Frame GB and PLTG GE Frame GE-PG.

Kontrak konstruksi rutin Regular Construction Contracts

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

Pada tanggal 31 Desember 2008, IP mengadakan ikatan/kontrak dengan berbagai pihak untuk pengadaan material dan aset tetap serta jasa borongan dengan berbagai mata uang dengan jumlah setara Rupiah sebesar Rp 1.320.822 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2008, PJB mengadakan ikatan/kontrak dengan berbagai pihak untuk pengadaan material dan asset tetap serta jasa borongan dengan berbagai mata uang dengan jumlah setara Rupiah sebesar Rp 107.884 juta.

Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of transmission and distribution network. These projects are financed by own funds and other external funding through offshore loans, grants and investment projects which form part of the Government budget.

As of December 31, 2008, IP entered into commitments or contracts with various parties for the supply of materials, property, plant and equipment, and contracted services in various currencies, with Rupiah equivalent totaling to Rp 1,320,822 million.

As of December 31, 2008, PJB entered into commitments or contracts with various parties for the supply of materials, property, plant and equipment, and contracted services in various currencies, with Rupiah equivalent totaling to Rp 107,884 million.






- 105 -

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan

d. Unused two-step loan facilities

Penerusan pinjaman

Two-step loans

Dalam

mata uang asing/

In foreign Ekuivalen Rp/

Mata uang currencies *) Rp equivalent *) Curency

US$ 321 3.513.067 US$

EUR 54 831.239 EUR

JPY 250.353 30.283.449 JPY


*) Dalam jutaan *) In millions

Fasilitas pinjaman belum digunakan setara Rp 6.900.000 juta dikenakan provisi sebesar 0,20% - 0,75% per tahun, sedangkan fasilitas sebesar Rp 27.700.000 juta tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2009 sampai dengan 2013.

The unused facilities with equivalent of Rp 6,900,000 million bears provision charge of 0.20% - 0.75% per annum, while the remaining facilities of Rp 27,700,000 million do not have any provision charge. These facilities will be due between 2009 to 2013.

Perjanjian pinjaman program percepatan

Loan agreements for fast track program

Tujuan fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai 85% dari nilai kontrak EPC untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan – batasan umum. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, rincian fasilitas pinjaman untuk membiayai program percepatan adalah sebagai berikut :

The purpose of these loan facilities is to finance 85% of the contract price of EPC for fast track program. The term of the loan includes preparation of credit for 36 months and is fully guaranteed by the Government of the Republic Indonesia in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, superseding No. 86 Year 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is obliged to comply with general restrictions. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities to finance the fast track program are as follow:






- 106 -

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan oleh Perusahaan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi adalah setara Rp 1.900.000 juta.

As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the Company utilized loan facilities amounting to equivalent of Rp 1,900,000 million.






- 107 -

e. Program operasi dan pemeliharaan

e. Operation and maintenance programs

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada level tertentu, Perusahaan menandatangani Operation and Maintenance Agreement dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut :

In order to improve and restore the performance of generator units until a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreement with contractors. The contract payment comprise of fixed and variable portions. The contractor has to meet certain targets and will be charged with penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for fixed portion are as follows :

Pembangkitan/ Kontraktor/ Nilai kontrak/ Periode/

Power plant Contractors Contract amount Period

Setara Rupiah/

Rupiah equivalent

PLTU Tanjung Jati B Konsorsium/ consortium of

Fortum Service OY & PT Medco Energy 2.800.000 2005-2030

PLTU Muara Tawar Siemens AG 954.506 2004-2014 Jumlah/Total 3.754.506

f. Perjanjian Sewa Pembiayaan Ekspansi f. Expansion Finance Lease Agreement Pada tanggal 4 Nopember 2008, Perusahaan dan PT Central Java Power (CJP) mengadakan perjanjian sewa pembiayaan untuk ekspansi Tanjung Jati B 1 & 2 - “FLA V”, yang antara lain mengatur bahwa CJP akan menyewakan aset sewa ekspansi (Unit “C” dan “D”) kepada Perusahaan. Pada tanggal perjanjian sewa pembiayaan ekspansi perkiraan perolehan aset sewaan untuk biaya ekspansi tersebut sebesar JPY 200.000 juta. Periode sewa akan dimulai sejak tanggal sewa ekspansi untuk setiap unit ekspansi dan akan berakhir 20 tahun setelah operasi komersial Unit D. Pembayaran minimum sewa pembiayaan selama ekspansi tahap satu, yang periodenya dimulai sejak tanggal sewa Unit C dan berakhir pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian adalah sebesar JPY 6.486 juta untuk setiap unit ekspansi per 6 bulanan. Pembayaran sewa harus dilakukan setiap setengah tahun sejak enam bulan dari tanggal sewa Unit D dan jumlah hutang sewa yang dibayar oleh Perusahaan pada tanggal jatuh tempo ditentukan berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan ekspansi. Perusahaan memiliki hak opsi untuk membeli aset sewaan tersebut senilai JPY 1.000.

On November 4, 2008, the Company and PT Central Java Power (CJP) entered into Finance Lease Agreement for Expansion of Tanjung Jati B 1 & 2 - “FLA V”, which stipulates among others that CJP will lease the expansion leased assets (Units “C” and “D”) to the Company. The expected acquisition costs of the expansion leased assets, as of the date of the Expansion Finance Lease Agreement, is approximately JPY 200,000 million. The lease period will commence on the expansion lease-in date for each expansion unit and will expire on the date that is 20 years after the Unit D COD. The minimum amount of lease payment during the expansion phase one, which is the period commencing on the Unit C lease-in date and ending at a date determined in the agreement, shall be JPY 6,486 million for each expansion unit per every 6 months. The lease payment shall be paid semi-annually from six months after the Unit D lease-in date and the amount of the lease payment payable by the Company on the due date shall be determined in accordance with the Expansion Finance Lease Agreement. The Company has an option to purchase the expansion leased assets for JPY 1,000.






- 108 -

Sehubungan dengan perjanjian sewa pembiayaan ekspansi tersebut, Perusahaan, CJP dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation mengadakan perjanjian escrow ekspansi pada tanggal 4 Nopember 2008 dengan tujuan untuk membentuk rekening escrow ekspansi sesuai dengan perjanjian sewa pembiayaan ekspansi. Sumitomo Mitsui Banking Corporation ditunjuk sebagai Exspansion Escrow Agent.

In relation to the Expansion Finance Lease Agreement, the Company together with CJP and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, entered into an Expansion Escrow Agreement on November 4, 2008, for the purpose of establishing expansion escrow accounts pursuant to the Expansion Finance Lease Agreement. Sumitomo Mitsui Banking Corporation was appointed as the Expansion Escrow Agent.

Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasi, periode sewa tersebut belum dimulai.

As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the lease period has not commenced yet.

g. Litigasi g. Litigations

(i) Pada tanggal 29 Juli 1999, penduduk Desa Sirnagalih , Kecamatan Manis, Kabupaten Purwakarta mengajukan gugatan kepada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (“Perhutani”), sebuah Badan Usaha Milik Negara dibidang Kehutanan, dimana Perusahaan dan PJB juga sebagai pihak tergugat. Penggugat menyatakan bahwa Perhutani secara tidak syah menggunakan dan menjual tanah seluas 88.900 Ha kepada PJB untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA Cirata). Tuntutan sebesar Rp 162,5 miliar dan pengembalian tanah. Pada bulan April 2000, Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk menerima permohonan banding Perhutani dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta sebelumnya yang memenangkan tuntutan penggugat. Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus pokok perkara. Pada tanggal 3 Desember 2004, Pengadilan Tinggi menolak semua gugatan penuntut. Pada tanggal 28 Desember 2005, penggugat mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung, dan selanjutnya Perusahaan dan PJB juga melakukan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, perkara ini masih dalam proses peninjauan kembali.

(i) On July 29,1999, the people of the village of Sirnagalih, Manis Subdistrict, Purwakarta Regency Area filed a suit against Perum Perhutani Unit III West Java (“Perhutani”), a state-owned forestry enterprise, in which the Company and PJB were also named as defendants. The plaintiffs claim that Perhutani illegally seized and sold 88,900 hectares of land to PJB, which was used for the development of a water power plant (PLTA Cirata). The claim is for Rp162.5 billion and the return of the land. In April 2000, the Bandung High Court granted Perhutani’s appeal and annulled an earlier decision by the Purwakarta District Court in favor of the plaintiffs. The plaintiffs submitted a cassation application to the Supreme Court, which annulled the High Court’s decision and ordered the High Court to re-examine the case. On December 3, 2004, the High Court rejected all claims by the plaintiff. The plaintiffs filed a second cassation application to the Supreme Court on December 28, 2005, and the Company and PJB also made a counter-file to the Supreme Court. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, this case is under the judicial review process.






- 109 -

(ii) Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi sebesar Rp 110,4 miliar dari anggota Kelompok Konsumen Listrik PLN atas padamnya listrik di Nanggroe Aceh Darussalam. Pada tanggal 19 Januari 2004, Pengadilan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam menolak gugatan tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, perkara ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

(ii) The Company faced claims from Kelompok Konsumen Listrik PLN amounting to Rp 110.4 billion for electricity shut-down in Nanggroe Aceh Darussalam. On January 19, 2004, the High Court of Nanggroe Aceh Darussalam have denied the claims. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still under appeal to the Supreme Court.

(iii) Pada tanggal 17 Mei 2004, PJB

melakukan pemutusan kontrak “Non-OEM Re-engineered Hot Gas Part of Muara Tawar Project” dengan Columbia Turbo and Engineering Service Pte. Ltd., Singapura (Columbia). Pada tanggal 15 Desember 2004, kedua belah pihak setuju untuk tidak menggunakan hukum International Arbitration di Singapura dalam penyelesaian kasus ini. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2005, PJB dan Columbia sepakat melanjutkan kontrak dengan ketentuan PJB dapat menyelesaikan kondisi yang menghambat pelaksanaan kontrak sampai dengan Desember 2005. Kedua belah pihak juga sepakat masalah tersebut sementara dianggap status quo dan akan dinegosiasikan melalui penyelesaian damai. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, negosiasi kontrak masih dalam proses.

(iii) On May 17, 2004, PJB terminated the contract of ”Non-OEM Re-engineered Hot Gas Part of Muara Tawar Project” with Columbia Turbo and Engineering Service Pte. Ltd., Singapore (Columbia). On December 15, 2004, both parties agreed not to use the International Arbitration in Singapore to settle the case. Furthermore, on July 15, 2005, PJB and Columbia agreed to continue the contract under the condition that PJB will agree to resolve the obstacle of the contract implementation until December 2005. Both sides also agreed that the case is temporarily in status quo and will be negotiated through amicable contract settlement. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the contract negotiation is still in process.

(iv) Pada tanggal 21 Oktober 2004,

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajukan gugatan terhadap Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak memiliki dasar hukum atas tanah kosong tertentu di Jalan Martadinata, Jakarta Utara yang berbatasan dengan tanah milik penggugat. Gugatan ganti rugi sebesar Rp 120,5 miliar. Pada tanggal 21 Pebruari 2006, Pengadilan Tinggi mengalahkan Perusahaan dan pada bulan Juli 2006, Perusahaan mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 24 Maret 2009 Perusahaan telah menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung RI yang menolak gugatan penggugat dan membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi tanggal 21 Pebruari 2006.

(iv) On October 21, 2004, PT Kereta Api Indonesia (Persero), filed a suit in the District court at North Jakarta against the Company stating that the Company does not have a legal claim over certain unoccupied land on Jalan Martadinata, North Jakarta, which is adjacent to certain land owned by the plaintiff. The claim amount involved is approximately Rp120.5 billion. On February 21, 2006, the High Court ruled against the Company and the Company submitted a cassation application to the Supreme Court in July 2006. On March 24, 2009, the Company received the letter of notification from the Supreme Court of RI, which denied the plantiff’s claim and cancelled the verdict dated February 21, 2006 from the High Court.






- 110 -

(v) Pada tanggal 31 Januari 2000, Kilpatrick Green Pty, Ltd mengajukan gugatan terhadap PT Dharga Sentama Perkasa (Dharga) dan Perusahaan. Penggugat merupakan sub-kontraktor Dharga, kontraktor untuk perbaikan saluran kabel laut 150 kv Jawa - Madura. Penggugat menyatakan bahwa Dharga wanprestasi kontrak karena tidak melunasi sisa tagihan kepada penggugat. Gugatan ganti rugi sebesar US$ 4,2 juta dan Rp 1,5 miliar yang merupakan sisa tagihan dan kerugian lainnya. Pada tanggal 30 Juli 2004, Pengadilan Tinggi menolak gugatan tersebut, dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pihak penggugat tanggal 22 Juni 2006. Meskipun keputusan Mahkamah Agung telah bersifat final dan mengikat, sesuai dengan Perundang-undangan Indonesia, penggugat diperbolehkan mengajukan bukti baru untuk peninjauan ulang. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, pengajuan tersebut tidak dilakukan.

(v) On January 31, 2000, Kilpatrick Green Pty Ltd, filed a suit against PT Dharga Sentama Perkasa (Dharga) and the Company. The plaintiff is a sub-contractor of Dharga, who is the Company’s contractor for the repair of the Java - Madura 150kv submarine cable. The plaintiff claimed that Dharga defaulted on their contract by not making the remaining payment to them. The amount of the suit is Rp1.5 billion and U.S.$4.2 million, which represents the remaining payment under the contract and damages. The High Court denied the plaintiff’s claim on July 30, 2004, and the Supreme Court denied the plaintiff’s cassation application on June 22, 2006. Although the decision of the Supreme Court is final and binding, under Indonesian law the plaintiff is permitted to submit new evidence for civil review. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, no such submission had been made.

(vi) Pada tanggal 10 Juni 2005, Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi sebesar US$ 2,3 juta dan Rp 10 miliar dari PT Kurodona Gaugetama, salah satu penyewa gedung milik pelanggan listrik, atas kerugian yang timbul akibat pemutusan aliran listrik pelanggan karena keterlambatan pembayaran tagihan biaya pemakaian listrik. Meskipun Perusahaan menang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten, penggugat telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 30 Januari 2007. Pada tanggal 10 Juni 2008, Mahkamah Agung RI menolak gugatan tersebut.

(vi) On June 10, 2005, a claim was made against the Company by PT Kurodona Gaugetama, the customer’s tenant, for damages incurred caused by termination of the supply of electricity to the customer’s property for non-payment of subscription charges. The amount claimed is US$ 2.3 million and Rp 10 billion. Although the Company prevailed in the District Court and the High Court of Banten, the plaintiff has submitted a cassation application to the Supreme Court on January 30, 2007. On June 10, 2008, the Supreme Court of RI denied such plaintiff’s claim.

(vii) Pada tanggal 26 September 2003,

PT Bintara Saudara mengajukan gugatan terhadap Perusahaan di Pengadilan Negeri Medan atas pembatalan surat perjanjian pengadaan energi listrik. Gugatan ganti rugi sebesar Rp 61,1 miliar. Meskipun Perusahaan menang di Pengadilan Negeri, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi perkara ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.

(vii) On September 26, 2003, PT Bintara Saudara filed a lawsuit against the Company in the District Court in Medan, North Sumatera, for damages caused by the cancellation of the electricity power procurement agreement. The amount claimed is Rp 61.1 billion. Although the Company prevailed in the District Court, on August 19, 2004 the plaintiff appealed to the High Court. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is under appeal to the High Court.






- 111 -

(viii) Pada tanggal 15 Nopember 2006, Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Persaudaraan Advokat Konsumen sebesar Rp 250 miliar sebagai bagian dari class action sehubungan dengan kerusakan yang disebabkan pemadaman listrik di Medan, Sumatera Utara. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi perkara ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan.

(viii) On November 15, 2006, the Company faced claims from the Facultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara and Persaudaraan Advokat Konsumer amounting to Rp 250 billion as part of class action relating to damages caused by electricity shut down in Medan, North Sumatera. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in process in the District Court of Medan.

(ix) Pada tanggal 19 Pebruari 1999, terjadi kerusakan kabel laut di Selat Madura akibat tersangkut jangkar Kapal Motor (MV) Kota Indah. Perusahaan menuntut ganti rugi sebesar US$ 5.699.995 dan Rp 15.801 juta kepada Advance Container Lines (Pte) Ltd., Pacific International Lines (Pte) Ltd., Shaukat Ali Akhtar, Nahkoda MV. Kota Indah, The Britania Steam Ship Insurance Association Ltd (P & I Club). Perusahaan menang dalam perkara ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 1801 K/Pdt/2002 tanggal 15 Juli 2004 dan menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi kepada Perusahaan. Tergugat mengajukan peninjauan kembali dan Perusahaan telah memasukkan kontra memori peninjauan kembali. Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasi proses eksekusi Mahkamah Agung RI telah dilaksanakan dengan sukarela.

(ix) On February 19, 1999, there has been a damage on the sea wire at Madura Strait caused by Motor Vessel (MV) Kota Indah. The Company has filed a claim of US$ 5,699,995 and Rp 15,801 million against Advance Container Lines (Pte) Ltd., Pacific International Lines (Pte) Ltd., Shaukat Ali Akhtar, the Captain of MV. Kota Indah and The Britania Steam Ship Insurance Association Ltd (P & I Club). The Company won the case based on Decision of Supreme Court No. 1801 K/Pdt/2002 dated July 15, 2004 and the defendants on a parri-passu basis are forced to pay the compensation to the Company. The defendants have filed for a judicial review and accordingly the Company has submitted a counter appeal for such review. As of the date of the issuance of consolidated financial statements the process of executing the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia was voluntarily carried-out.

(x) Pada tanggal 24 April 2008, Perusahaan

menghadapi gugatan ganti rugi dari Jamsuri dan Maswi sebesar Rp 50 miliar untuk kerugian material dan Rp 25 miliar untuk kerugian immaterial sehubungan dengan kepemilikan tanah sengketa yang dimiliki Perusahaan. Meskipun Perusahaan dinyatakan menang di Pengadilan Negeri, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 28 Desember 2008, Pengadilan Tinggi menolak gugatan dari penggugat. Penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Agung RI tanggal 3 Maret 2009. Perusahaan telah mengajukan Kontra Banding pada tanggal 20 Maret 2009. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi perkara ini dalam proses banding di Mahkamah Agung.

(x) On April 24, 2008, the Company faced claims from Jamsuri and Maswi amounting to Rp 50 billion for the material loss and Rp 25 billion for the immaterial loss in relation to the ownership of land by the Company which is under dispute. Although the Company prevailed in the District Court, the plaintiff has appealed to the High Court. The High Court denied the plaintiff’s claim on December 28, 2008. The plaintiff submitted cassation application to the Supreme Court on March 3, 2009. The Company has submitted a counter appeal for such cassation on March 20, 2009. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is under appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.






- 112 -

(xi) Perusahaan juga menghadapi gugatan ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi/distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

(xi) The Company also faced claims for compensation of losses, which are immaterial in amount, at several areas of the Company’s transmission/distribution facilities, disputes with the Company’s employees, and cases with customers and suppliers. Management believes that such claims are not material and will not significantly affect the Company’s operations.

56. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL

NERACA

Pada tanggal 9 Januari 2009, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN X Tahun 2009 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 1.440.000 juta yang terdiri dari:

Seri A sebesar Rp 1.015.000 juta dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga 14,75% per tahun. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2014.

Seri B sebesar Rp 425.000 juta, jangka waktu 7 tahun dan tingkat bunga 15% per tahun. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016.

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN X Tahun 2009, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp 760.000 juta yang terdiri dari:

Seri A sebesar Rp 293.000 juta, jangka waktu 5 tahun dengan imbalan ijarah sebesar Rp 43.217,5 juta per tahun. Imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2014.

56. SUBSEQUENT EVENTS On January 9, 2009, the Company issued PLN X Bonds Year 2009 with a total nominal value of Rp 1,440,000 million which consist of:

Series A of Rp 1,015,000 million, with terms of 5 years and interest rate of 14.75% per annum. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 9, 2009 until January 9, 2014.

Series B of Rp 425,000 million, with terms of 7 years and interest rate of 15% per annum. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 9, 2009 until January 9, 2016.

In the same time with the issuance of PLN X Bonds Year 2009, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 with a nominal value of Rp 760,000 million which consists of:

Series A of Rp 293,000 million, with terms of 5 years with ijarah fee of Rp 43,217.5 million per annum. Ijarah fee is payable on a quarterly basis, starting from April 9, 2009 until the January 9, 2014.

Seri B sebesar Rp 467.000 juta, jangka waktu 7 tahun dengan imbalan ijarah sebesar Rp 70.050 juta per tahun. Imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016.

Dalam penerbitan obligasi ini, PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.

Series B of Rp 467,000 million, with terms of 7 years with ijarah fee of Rp 70,050 million per annum. Ijarah fee is payable on a quarterly basis, starting from April 9, 2009 until the January 9, 2016.

In issuing these obligations, PT Bank CIMB Niaga Tbk is acting as the Trustee.






- 113 -

Sehubungan dengan penerbitan obligasi ini, tiap perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa :

Satu tahun sejak tanggal emisi,

Perusahaan dapat membeli kembali (buy back) sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal jatuh tempo pokok obligasi.

Perusahaan dapat melakukan pembelian

awal seluruh Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri B dan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri B pada ulang tahun ketiga sejak tanggal emisi melalui Opsi Beli.

In relation to the issuance of the bonds above, each trustee agreement stipulates, among others that :

After one year from the issuance date, the

Company is allowed to buy-back either a portion or the entire bonds before the maturity date.

The Company is allowed to carry-out, through Call Option, an early purchase of the entire PLN X Bonds Year 2009 Series B and Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 Series B on the third year since the issuance date.

Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company’s assets and the bondholders’ rights are paripassu without preference to the other creditors.

Perusahaan tanpa persetujuan tertulis

dari Wali Amanat tidak melakukan antara lain: (a) menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) bertindak sebagai penjamin; (c) memberikan pinjaman kepada pihak lain; (d) mengadakan penggabungan usaha, konsolidasi dan akuisisi yang menyebabkan Perusahaan bubar; (e) mengalihkan aset tetap; memberikan izin kepada anak perusahaan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau melakukan investasi; (f) menerbitkan obligasi dengan kedudukan lebih tinggi; dan (g) mengubah bidang usaha dan mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi: (a) rasio jumlah kewajiban keuangan terhadap jumlah aset tidak lebih dari 80%; (b) rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (termasuk perhitungan aktuaria imbalan kerja) - (EBITDA) dengan beban bunga minimum 1,5 : 1; (c) rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap kewajiban berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman, pinjaman langsung, obligasi internasional dan hutang kepada Pemerintah) minimum 125%.

The Company is restricted by certain covenants, which require written approval from the Trustee to: (a) use the Company’s assets as collateral; (b) act as a guarantor; (c) grant loan to other party; (d) perform merger, consolidation and acquisition that would cause the Company to be dissolved; (e) transfer the Company’s property, plant and equipment, and allow subsidiaries to grant loan to other party or to make an investment; (f) issue higher ranking bonds; and (g) change the business activities and decrease the Company’s authorized, subscribed and paid-up capital. The Company is also required to maintain the following: (a) ratio of total financial liabilities to total assets not exceeding 80%; (b) ratio of income before interest, tax, depreciation and amortization (including actuarial calculation of employment benefit) - (EBITDA) to interest expense at a minimum of 1.5 : 1; (c) ratio of power plant, transmission and distribution facilities assets to interest-bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans, direct loans, global bond and government loans) at a minimum of 125%.

Perusahaan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.

The Company was not required to provide sinking funds for such bonds.

Dana dari penerbitan obligasi ini digunakan sebagai pengganti dana internal yang telah digunakan membiayai investasi transmisi tahun 2008.

The proceeds of bonds issued are used to replace the internal funds used for capital expenditures incurred in 2008 for transmission projects.






- 114 -

57. PENGARUH KRISIS KEUANGAN GLOBAL 57. IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS

Pada bulan September 2008, terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat yang membawa dampak terjadinya krisis keuangan secara global, termasuk di negara Indonesia. Pengaruh dari krisis ini mengakibatkan terjadinya depresiasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US Dollar. Akibat utamanya adalah langkanya likuiditas dan tingginya tingkat suku bunga serta kurs mata uang asing. Kondisi ini mencakup pula penurunan harga saham dan pengetatan penyediaan kredit. Hingga saat laporan keuangan ini diterbitkan, kondisi ekonomi masih belum stabil yang ditandai dengan masih berfluktuasinya kurs mata uang asing dan harga saham di pasar modal. Tingginya nilai tukar Rupiah ke US Dollar telah mengakibatkan Perusahaan menanggung beban selisih kurs yang cukup signifikan atas pinjaman dengan mata uang asing.

In September 2008, financial crisis hit United States of America, which caused financial crisis globally, including Indonesia. This crisis resulted to depreciation of foreign exchange of Rupiah to US Dollar. Its primary consequences are minimum liquidity and increase in add-on rate and foreign exchange rate. These conditions also caused a decrease in value of shares and tightening of credit supply. Until the issuance of the consolidated financial statements, economic conditions are not yet stable, as evidenced with fluctuative foreign exchange rates and value of shares in the capital market. Due to the increased foreign exchange rate of Rupiah to US Dollar, the Company incurred significant foreign exchange losses in relation to its foreign currency denominated loans.

Manajemen tetap berhati-hati dalam mengelola dan menjalankan operasi Perusahaan dan anak perusahaan dengan mengambil langkah-langkah berikut :

Menyusun ulang prioritas dan evaluasi rencana investasi Perusahaan

Mempercepat proses pencairan pinjaman untuk proyek Fast Track 10.000 MW

Management remains prudent in managing and carrying out the Company and its subsidiaries’ operations by taking the following steps:

Re-arranging priorities and evaluating investment plans of the Company

Accelerating process of drawdown of loans for 10,000 MW Fast Track Program

Pemulihan perekonomian ke kondisi yang sehat dan stabil sangat tergantung pada kebijakan fiskal dan moneter yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah untuk menyehatkan ekonomi – suatu tindakan yang berada diluar kendali Perusahaan. Oleh karena itu tidaklah mungkin bagi Perusahaan untuk menentukan dampak krisis keuangan global di masa depan terhadap likuiditas dan dalam rangka memenuhi pembatasan-pembatasan tertentu yang terdapat dalam perjanjian perwaliamanatan, termasuk dampak mengalirnya dana investor dan kreditur. Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan dapat melaksanakan rencana – rencana tersebut di atas dalam mengatasi krisis keuangan global yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya di masa yang akan datang.

Economic reform to strong and stable condition is highly dependent on fiscal and monetary policies, which the government is continuously exerting effort with to strengthen the economy, which is certainly outside the control of the Company. Because of this, it is not possible for the Company to determine the impact of the global financial crisis in the future concerning about the liquidity and the compliance with the requirements of trustee agreement, including impact of flow of funds of investors and creditors. Management believes that the Company will be able to implement the plans stated above to cope with global financial crisis, which may have an impact to the Company’s ability to continue as a going concern.

58. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASI

58. APPROVAL OF THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan anak perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 3 April 2009.

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the years ended December 31, 2008 and 2007 have been approved by the directors for issue on April 3, 2009.

********

Dipublikasikan oleh / Published by :

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

PT PLN (Persero)

jl. Trunojoyo Blok M I No. 135

Kebayoran Baru, jakarta 12160

Indonesia

Tel. +62 21 7251234, 7250550, 7261122

Fax. +62 21 7222328

www.pln.co.id

annual+report+pln+2008

Documents

ketersediaan listrik

peningkatan kualitas

untuk meraih keberhasilan

menciptakan harapan

menciptakan hidup

hijau lestari

wilayah nusantara

ujung barat