ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA (APBN)

Tujuan Khusus

Memiliki pengetahuan dan pemahaman :

- Tentang fungsi dan peran APBN

– Tentang struktur dan susunan APBN

– Tentang prinsip-prinsip dalam APBN

Materi Pembahasan

A. Fungsi dan Peran APBN

- APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi

- APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi

- Dampak APBN terhadap Perekonomian

B. Struktur dan Susunan APBN

- Susunan pendapatan negara dan hibah

- Susunan belanja negara

- Keseimbangan primer/ perbedaan statistik

- Surplus/ defisit APBN

- Susunan Pembiayaan Bersih

C. Prinsip-prinsip Dalam APBN

- Prinsip Anggaran APBN

- Prinsip Anggaran dinamis

- Prinsip Anggaran Fungsional

D. Instrumen dan Analisis Kebijakan Fiskal

- Instrumen kebijakan fiskal

- Analisis kebijakan fiskal

- Surat Utang Negara (SUN)

A. Fungsi dan Peran APBN

• APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal .

• Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).

• Rincian tentang penerimaan dan pengeluaran

pemerintah setiap tahunnya akan nampak

dalam anggaran pendapatan dan belanja

negara (APBN).

• Melalui APBN dapat dianalisis seberarapa

jauh peran pemerintah dalam kegiatan

perekonomian nasional.

1. APBN Sebagai Alat Mobilisasi Dana Investasi

Sumber dana investasi beasal dari tabungan

(saving). Sumber dana investasi swasata

(perusahaan) berasal dari tabungan masyarakat

yang terhimpun pada lembaga keuangan bank.

Sedangkan sumber dana invstasi pemerintah

berasal dari tabungan pemerintah. Tabungan

pemerintah terbentuk dari sisa penerimaan dalam

negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. APBN sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Pemerintah menentukan beberapa

kebijaksanaan di bidang anggaran belanja

dengan tujuan mempertahankan stabilitas

proses pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi.

• Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total

• Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

• Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan

penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.

• Prioritas harus diberikan kepada

pengeluaran-pengeluaran produktif

pembangunan, sedang pengeluaran-

pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada

perusahaan-perusahaan negara dibatassi.

• Kebijaksanaann anggaran diarahkan pada

sasaran untuk mendorong pemanfaatan

secara maksimal sumber-sumber dalam

negeri

3. Dampak APBN terhadap Perekonomian

Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan

pengeluaran yang masing-masing menghasilkan

tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN

nya. Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :

- saldo anggaran keseluruhan

- konsep nilai bersih,

- defisit domestik dan

- defisit moneter

a. Saldo Anggaran Keseluruhan

Konsep ini ingin mengukur besarnya

pinjaman bersih pemerintah dan

didefinisikan sebagai : G – T = B = Bn + Bb + Bf

Catatan :G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar

negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.

T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan

pajak

B = Pinjaman total pemerintah

Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor

perbankan

Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan

Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri

- Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi

kepada masyarakat, maka saldo anggaran

keseluruhan menjadi :

G – T – B = Bb + Bf

- APBN dicatat demikian rupa sehingga

menjadi anggaran berimbang :

G – T – B = 0

Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan

defisit dibiayai melalui:

a. Pembiayaan Dalam Negeri :

• Perbankan Dalam Negeri

• Non Perbankan Dalam Negeri

b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih

• Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)

• Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

b. Konsep Nilai Bersih

Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih

adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep

ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan

yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga

diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah

terhadap pembentukan modal masyarakat.

c. Defisit Domestik- Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok

ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.

- Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)

G = Gd + Gf

T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi

(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf

(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB (Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap

neraca pembayaran

• Sedangkan uraian orientasi domestik dan

orientasi domestik dan orientasi luar negeri

dengan persamaan anggaran berimbang

sebagai berikut ;

G = R ……………. (1) Gf + Gd = Rf + Rd …………. (4)

G = Gf + Gd …….. (2) Gd – Rd = Rf – Gf …………. (5)

R = Rf + Rd ……... (3) Gd = G – Gf …………. (6)

Rd = R – Rf …………. (7)

Keterangan : G = total pengeluaran, R = Total penerimaan

Gf = bunga/cicilan utang luar negeri + lainnya

Gd = pengeluaran rutin murni + pengeluaran pembangunan

Rf = penerimaan migas + penerimaan pembangunan (utang luar negeri)

Rd = penerimaan non migas

Gf + Gd = Rf + Rd, menunjukkan anggaran berimbang

Gd – Rd = Rf – Gf, menunjukkan defisit anggaran Dn (Gd – Rd) sama atau ditutup dengan surplus (Rf – Gf) anggaran LN

G – Gf = pengeluaran netto domestik

R – Rf = penerimaan netto domestik

• Defisit Anggaran DN (gd – Rd) dalam rupiah

dibiayai dengan surplus anggaran Ln (rf – Gf)

dalam valuta asing, penukaran semacam ini

akan menambah jumlah uang beredar

(melalui penambahan base money atau uang

primer) jika devisa tadi dibeli langsung oleh

Bank Indonesia ataupun bank komersial

dengan menciptakan uang giral

d. Defisit Moneter Indonesia

Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan :

G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0

• Di dalam konsep ini bantuan luar negeri

dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan

sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi

bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat

fungsinya sebagai sumber dana bagi

kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi

sebagai pos pengeluaran yang langsung

dikaitkan dengan sumber pembiayaannya.

B. STRUKTUR DAN SUSUNAN APBN

• Struktur dan susunan APBN sejak tahun 1999 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena disusun berdasarkan prinsip anggaran tidak seimbang (anggaran defisit), di mana sumber penerimaan dan sumber pembiayaan dipisahkan dengan tegas pada pos-pos yang berbeda.

• Anggaran defisit lazim digunakan oleh negara yang mengacu pada government Financial Statistik (GFS), seperti Jepang. Dalam APBN sebelumnya, pos untuk menutup defisit berasal dari utang luar negeri (disebut : penerimaan pembangunan) yang dibukukan pada pos penerimaan. Dalam APBN tahun 1999, utang luar negeri dimasukkan pada pos : pembiayaan defisit.

• Dalam APBN tahun 1999, besarnya defisit

dinyatakan secara ekplisit pada pos “surplus/

defisit anggaran” dan ditutup dengan sumber-

sumber yang dinyatakan pada pos

“pembiayaan bersih”. Dengan demikian

APBN lebih transparan.

Struktur dan susunan APBN

A. Pendapatan Negara dan Hibah

- Penerimaan Pajak

- Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)

B. Belanja Negara

- Belanja pemerintah pusat

- Anggaran Belanja untuk Daerah

C. Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik

D. Surplus/ Defisit Anggaran

E. Pembiayaan

C. PRINSIP-PRINSIP DALAM APBN

APBN kita disusun atas dasar tiga prinsip :

1. prinsip anggaran berimbang

2. prinsip anggaran dinamis dan

3. prinsip anggaran fungsional.

Catatan : sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip

anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun

berdasarkan prinsip anggaran defisit.

1. Prinsip Anggaran Defisit

Bedanya dengan prinsip anggaran

berimbang adalah bahwa pada anggaran

defisit ditentukan :

- Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan

melainkan sebagai sumber pembiayaan.

- Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN +

sumber pembiayaan LN (bersih)

Anggaran DefisitPNH – BN = DA

DAP = AP – TP

PbDN = PkDN + Non-Pk DN

PbLN = PPLN – PC PULN

Keterangan :

PNH = pendapatan negara dan hibah

BN = belanja negara

DA = defisit Anggaran

PbDN = pembiayaan DN

PkDN = Perbankan DN

Non-PkDN = Non-Perbankan DN

PbLN = pembiayaan LN

PPLN = penerimaan pinjaman LN

PCPULN = pembayaran cicilan pokok Utang luar Negeri

BLN = bantuan luar negeri

Anggaran Berimbang

PDN – PR = TP

DAP = AP – TP

Keterangan :

PDN = Pendapatan DN

PR = pengeluaran rutin

TP = tabungan pemerintah

DAP = defisit anggaran pembangunan

AP = anggaran pembangunan

2. Prinsip Anggaran Dinamis

Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif.

- Anggaran bersifat dinamis absolut apabila Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun ke tahun terus meningkat.

- Anggaran bersifat dinamis relatif apabila prosentase kenaikan TP (TP) terus meningkat atau prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.

3. Prinsip Anggaran Fungsional

- Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/ pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin.

- Prinsip ini sesuai dengan azas “bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan/ pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran.

Tolok ukur kuantitatif untuk menentukann sampai seberapa jauh makna kata “sebagai pelengkap” misalnya :

1). Bila nilai Ri : > 50% = bantuan/pinjaman luar negeri sebagai sumber daya utama

2). Bila nilai Ri : 20% - 50% = bantuan/ pinjaman luar negeri sebagai sumber dana penting.

3). Bila nilai Ri : < 20% = bantuan/ pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pelengkap

C. INSTRUMEN DAN ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL

- Karena pengaruh-pengaruh penerimaan maupun

pengeluaran pemerintah terhadap besarnya

pendapatan nasional, maka timbul gagasan untuk

dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan

penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan

ekonomi.

- Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan

pemerintah inilah yang kita kenal dengan kebijakan

fiskal

1. Instrumen Kebijakan Fiskal

a. Pembiayaan fungsional

- Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat

akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan

nasional.

- Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta,

bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah.

- Pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi

lewat pengurangan dana yang ada di masyarakat.

b. Pengeluaran Anggaran

- Pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman

dipergunakan secara terpadu untuk mencapai

kestabilan ekonomi.

- Dalam jangka panjang diusahakan adanya

anggaran belanja seimbang. Namun pada masa

depresi digunakan anggaran defisit

2. Analisis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal secara umum diarahkan pada

empat sasaran utama :

a. Menciptakan stimulus fiskal Guna menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran

penerimaan manfaat yang lebih tepat, pemerintah

telah mengeluarkan peraturan-peraturan

administratif dan menciptakan mekanisme

penyaluran dana secara transparan.

b. Memperkuat Basis Penerimaan

Upaya memperkuat basis penerimaan ditempuh melalui

perbaikan administrasi dan struktur pajak, ekstensifikasi

penerimaan pajak dan bukan pajak, seperti penjualan

saham BUMN, penjualan asset BPPN.

c. Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankan

Upaya untuk menunjang program rekapitalisasi dan

penyehatan perbankan dilakukan dengan memasukkan

biaya restruktursiasi perbankan ke dalam APBN.

d. Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit

- Pemerintah tetap mempertahankan prinsip untuk

tidak menggunakan pembiayaan defisit anggaran

dari bank sentral dan bank-bank di dalam negeri.

- Pemerintah tetap mengupayakan pinjaman dari

luar negeri, yang diperboleh dari lembaga

keuangan internasional seperti bank Dunia, ADB,

dan OECF serta sejumlah negara sahabat secara

bilateral, terutama dalam kerangka CGI.

3. Surat Utang Negara (SUN)

Pada tahun 2002 pemerintah memberlakukan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat

Utang Negara (SUN). Sebelum undang-undang ini

disahkan, istilah Surat Utang Negara lebih dikenal

sebagai “obligasi pemerintah”. Beberapa point

yang penting mengenai SUN adalah :

a. Tema pokok UU SUN adalah memberikan

“standing appropriation”, yaitu jaminan

pemerintah kepada pasar untuk membayar

semua kewajiban pokok dan bunga utang

yang timbul akibat penerbitan SUN. .

b. Surat Utang Negara terdiri dari Surat

Perbendaharaan Negara (SPN) semacam T-

Bills di AS dan Obligasi Negara (ON).

Catatan :

- SPN merupakan SUN berjangka waktu sampai dengan 12

bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto (mirip SBI)

- ON merupakan SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan

dengan kupon dan/ atau pembayaran bunga secara diskonto

c. Tujuan penerbitan SUN adalah :

- Membiayai defisit APBN

- Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat

ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan

pengeluaran pada rekening kas negara dalam

satu tahun anggaran

- Mengelola portofolio utang negara.

ASAS

PELAKSANAAN APBN

AZAS PELAKSANAAN

ANGGARAN

UU APBN MERUPAKAN DASAR

BAGI PEMERINTAH UNTUK

MELAKUKAN PENERIMAAN

DANPENGELUARAN

AZAS UMUM

PERBENDAHARAAN

NEGARA

• AZAS KESATUAN

• AZAS UNIVERSALITAS

• AZAS TAHUNAN

• AZAS SPESIALITAS

PENJELASAN AZAS UMUM UUPN

• AZAS KESATUAN MENGHENDAKI AGAR SEMUA PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH DISAJIKAN DALAM SATU DOKUMEN ANGGARAN

• AZAS UNIVERSALITAS MENGHARUSKAN AGAR SETIAP TRANSAKSI KEUANGAN DITAMPILKAN SECARA UTUH DALAM DOKUMEN ANGGARAN

• AZAS TAHUNAN MEMBATASI MASA BERLAKUNYA ANGGARAN UNTUK SUATU TAHUN TERTENTU

• AZAS SPESIALITAS MEWAJIBKAN AGAR KREDIT ANGGARAN YANG DISEDIAKAN TERTNCI SECARA JELAS PERUNTUKANNYA

RUANG LINGKUP

PELAKSANAAN APBN

UU Keuangan NegaraUU

Perbendaharaan

Negara

Fiscal

Policy

Fiscal

ImplementationBudget

Execution

P r o s e s

Perumusan

kerangka ek.

makro dan pokok-

pokok kebijakan

fiskal

-Asumsi dasar

ekonomi makro

- Pokok-pokok

kebijakan fiskal

Perencanaan

dan Penyusunan

APBN

- UU APBN

- Keppres

Rincian APBN

Pelaksanaan

dan Pertanggung-

jawaban APBN

- DIPA/SKO

- PAN & NERACA

Pengkajian

kebijakan

ekonomi,

keuangan dan

fiskal

Kajian ekonomi

dan rekomendasi

kebijakan fiskal

Fiscal

Research

PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Fiscal PolicyFiscal

Implementation

Perumusan

kerangka

ek.makro dan

pokok kebijakan

fiskal

-Asumsi dasar

ekonomi makro

- Pokok-pokok

kebijakan fiskal

Perencanaan

dan

Penyusunan

APBN

• UU APBN

• Kepres

Rincian

APBN

Pelaksanaan

APBN

- Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Budget

Execution

DJA

DJA DJPBN

Pertanggung-

jawaban APBN

- PAN & NERACA

Budget

Responsibility

DJPBN

PEMBAGIAN TUGAS

BudgetFormulation

BudgetImplementation

&Reporting

Location

Economy

Function

Organization

Clacification

Center Govt.Provincial govt.

Salaries,

Good & Services,

Subsidies

Capital

Function, Sub functionProgramActivities

MinistriesEchelon 1

UU APBNKeppres Rincian

2nd Local govt.

Cities, counties

Details expendituresBKPKMAK & MAP

Sub Activities

Business unit

SRAA/DIPA

Budget Structure

Products

SIKLUS APBN

• Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1);

• Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1);

• Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n);

• Perubahan APBN (Nopember tahun n);

• Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1).

KELEMBAGAAN

DALAM

PELAKSANAAN

ANGGARAN

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

PRESIDEN

SATKER

Kuasa Pengguna

Anggaran

MENTERI

PENGGUNA

ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN

BENDAHARAWAN

UMUM

SATKER

Kuasa Pengguna

Anggaran

KPPN

Kuasa Bendara

Umum

KPPN

Kuasa Bendara

Umum

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (REVIEW)

• Presiden: Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara;

• Menteri Keuangan: Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintahdalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

• Menteri/pimpinan lembaga: Pengguna Anggaran/ PenggunaBarang kementerian negara/lembaga.

• Gubernur/bupati/walikota: menerima kekuasaan dari Presidensebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah danwakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerahyang dipisahkan

Pasal 6 UU KN No. 17/2003

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam

bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief

Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I.

Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada

hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO)

untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.

KEJELASAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

• Pembagian peran antara menteri teknis dan MenteriKeuangan :

– Menteri teknis berperan sebagai pengguna anggaran;

– Menteri Keuangan berperan sebagai bendahara umumnegara;

• Menteri teknis selaku pengguna anggaran bertanggungjawab melaksanakan program pemerintah;

• Menteri Keuangan selaku bendahara umum negarabertanggung jawab menyediakan uang dalam jumlahcukup pada waktunya.

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

(IDEAL MENURUT UU)

SATKER

KUASA PENGGUNA

ANGGARAN

BENDAHARAPEMBUAT

KOMITMEN

PEGUJI

TAGIHAN

PENERBIT

SPM

MENTERI

PENGGUNA

ANGGARAN

UNIT

AKUTANSI

INSTANSI

PERAN PENGGUNA ANGGARAN

• Melaksanakan kegiatan sesuai daftar isian pelaksanaananggaran (DIPA)

• Membuat komitmen dalam rangka pelaksanaan kegiatan

• Mengamankan pencapaian target kinerja sesuai ditetapkandalam DIPA

• Melakukan pengujian tagihan dan memerintahkanpembayaran tagihan

• Mengadministrasikan realisasi pendapatan dan belanjayang berada dalam tanggung jawabnya

• Membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dilakukannya

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, Pengguna Anggaran dapatmengangkat Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

Membuat komitmen

Melakukan pengujian tagihan

Memerintahkan pembayaran tagihan

Kewenangan pembuatan komitmen tidak boleh dipegang oleh pemegangkewenangan pengujian tagihan dan/atau pemberi perintah bayar

Pejabat pembuat komitmen dan pejabat penguji tagihan dan/ataupembuat perintah bayar ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Pejabat yang dapatmenyelenggarakan fungsi KuasaPengguna Anggaran (KPA):

–Kepala Satuan Kerja, atau

–Pejabat yang ditunjuk.

SATKERKUASA PENGGUNA

ANGGARAN

PUSATSebagai SATKER

ESELON 1 atau

KETUA BADANDAERAH

Sebagai SATKER

ESELON 2, 3

atau 4LUAR NEGERISebagai SATKER

DUTA BESAR, ….,

……………………. ?

SATUAN KERJA

PERENCANAAN

PENGADAAN PEMBAYARAN

PERTANGGUNGJAWABAN &LAPORAN

MENGELOLASUMBER DAYA:

DANASDM

MATERIALCAPITAL

Sistem aplikasi

SATKERSATKER SATKER SATKER

REGIONAL/KANWIL

REGIONAL/

KANWIL

REGIONAL/

KANWIL

ESELON 1 ESELON 1

MENTERITEKNIS

KPPN

KANWIL

DJPb

DJPb

MENTERI

KEUANGAN

BENDAHARA

UMUM

MEKANISME

PELAKSANAAN

ANGGARAN

SAPSK

Penyusunan Dokumen Anggaran

RKAKLPem

erinta

hD

PR

Kem

enteria

n

Tek

nis

Dep

keu

(DJA

PK

)

RKAP/RAPBN

RKP

PanitiaAnggaran

Penyusunan

RKAKL Pembahasan

RKAKL

Penyusunan RAPBN

Januari November

RKAKL

RUUAPBN

UUAPBN

PERRESRINCIAN

APBN

Pembahasan

RUU-APBN

KomisiSektora

l

Oktober

SUBSTANSI

OUTPUT:

– DOKUMEN ANGGARAN :

– UU-APBN , dan

– PERPRES RINCIAN APBN

Penyusunan DokumenAnggaran

INPUT:RKP , danRKAKL.

DIPAPem

erinta

hD

PR

Kem

enteria

n

Tek

nis

Dep

keu

(DJP

BN

)

DIPA

Penyusunan DIPA

Penelahaan

n DIPA

Pengesahan DIPA

November December

DIPA

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

MENTERI

TEKNIS SATKER

KPPN

BEPEKA

TahunPelaksanaan

anggaran

SUBSTANSI

OUTPUT:

– DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA dan Dokumen setara DIPA),

– DOKUMEN PEMBAYARAN (SPM, SP2D, dll.)

PenyusunanDokumen

PelaksanaanAnggaran

INPUT:DOKUMEN ANGGARAN :UU-APBN , danPERPRES RINCIAN APBN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semuamenteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen

pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.

(2)Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untukkementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasianggaran yang ditetapkan oleh Presiden.

(3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang hendakdicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakanuntuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiapsatuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

(4)Pada dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencana kerja dananggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yangbersangkutan.

(5)Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangandisampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umumnegara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14 UUPN

LOKASI

BELANJA

(EKONOMI)

FUNGSI

ORGANISASI

Klasifikasi

PUSAT/ PROVINSI

JENIS BELANJA

FUNGSI, SUB FUNGSIPROGRAMKEGIATAN

DEPARTEMENUNIT ORGANISASI

UU APBNKeppres Rincian

KABUPATEN/KOTA

JENIS PENGELUARANRINCIAN PENGELUARANKELOMPOK MAKMAK

SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA

SRAA/DIPA

STRUKTUR APBN

BudgetFormulation

BudgetImplementation

&Reporting

sekarang transisi Nanti yad

PENTAHAPANSTRUKTUR BIAYA

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang

Belanja

Modal

Kegiatan

berdasarkan

Input based

Kegiatan

berdasarkan

Output basedKegiatan

berdasarkan

Output based

SPM

Pengurusan KomtabelComptabel beheer

Pengurusan Administrasiadministratief beheer

MATERI KEWENANGANDALAM UU No. 1 Tahun 2004

Menteri Teknis

Selaku Pengguna Anggaran

Menteri Keuangan

Selaku Bendahara Umum Negara

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN

PERINTAH

PEMBAYARAN

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN

PERINTAH

PENCAIRAN

DANA

MEKANISME PELAKSANAAN

BELANJA/PENGELUARAN NEGARA

Menteri Teknis

Selaku Pengguna Anggaran

Tahapan Administratif

Menteri Keuangan

Selaku Bendahara Umum Negara

Tahapan Komptabel

SPM

SP2D

Pengujian:

•Wetmatigheid

•Rechmatigheid

•Doelmatigheid

PENGUJIAN

•Substantif :

Wetmatighei

d

Rechmatigh

eid

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN

Ps. 18 Ayat 2

UU No. 1 Th. 2004

PENGUJIANPs. 19 Ayat 2

UU No. 1 Th. 2004

TAHAPAN PEMBUATAN KOMITMEN

• Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam

dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

• Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam

dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran berwenang mengadakan

ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran

yang telah ditetapkan.

Pasal 17 UUPN

DAERAHDAERAH

KUASA

PENGGUNA

ANGGARAN

DIT. PA/

KANWIL

DJPb

KONTRAKTOR/ SUPPLIER

PANITIA

PENGADAAN

1

2

36 5

SK.PANITIA

TENDER

DIPA

KEPUTUSANPEMENANG

KONTRAK

MEKANISME

PENGADAAN

KPPN

4

1a

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BENDAHARA UMUM

NEGARA/KUASA BUN BERKEWAJIBAN :

1. MENELITI KELENGKAPAN PERINTAH PEMBAYARAN

YANGDITERBITKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN ;

2. MENGUJI KEBENARAN PERHITUNGAN TAGIHAN ATAS BEBANAPBN YG

TERCANTUM DALAM PERINTAH PEMBAYARAN;

3. MENGUJI KETERSEDIAAN DANA YANG BERSANGKUTAN

MEMERINTAHKAN PENCAIRAN DANA SEBAGAIN

DASARPENGELUARAN NEGARA

4. MENOLAK PENCAIRAN DANA, APABILA PERINTAHPEMBAYARAN

YANG DITERBITKAN OLEH PENGGUNAANGGARAN/KUASA PENGGUNA

ANGGARAN TIDAK MEMENUHIPERSYARATAN YANG DITETAPKAN.

TAHAPAN PEMBAYARAN

• Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara

Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN.

• Dalam rangka pelaksanaan pembayaran BUN/Kuasa BUN berkewajiban untuk:

– meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

– menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum

dalam perintah pembayaran;

– menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

– memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;

– menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan

yang ditetapkan.

Pasal 19 UUPN

TAHAPAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN

• Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk :– menguji,

– membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan

– memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

• Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran berwenang:

– menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

– meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

– meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

– membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

– memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

• Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 18 UUPN

MEKANISME PENCAIRAN (LS)

DAERAHDAERAHKONTRAKTOR

/ SUPPLIER

KUASA

PENGGUNA

ANGGARAN

DJPb

123

4

5

6SPM

KAS NEGARA

REKENING

BERITAACARASERAH

TERIMA

87

SP2D

KPPN

PENYELESAIAN

PEKERJAAN

KANWIL

DJPb

PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

• Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.

• Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkatdaerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uangpersediaan yang dikelola olehBendahara Pengeluaran.

• Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanyasetelah :– meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/KuasaPenggunaAnggaran;

– menguji kebenaranperhitungan tagihan yang tercantumdalam perintah pembayaran;

– menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

• Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/KuasaPenggunaAnggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi.

• Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yangdilaksanakannya.

• Pengecualian dari ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 21 UUPN

MEKANISME PENCAIRAN (UP)

DAERAHDAERAHBENDAHARA

KUASA

PENGGUNA

ANGGARAN

1

2

3

6

SPM/GU

KAS NEGARA

REKENING

SP2D

KPPNDAERAHDAERAH

SUPLIER

BUKTI2

45

Benar

UJI DAN

PERIKS

A

PEMBEBANAN

Proses

SAI

SPM GU

BUKTI

SP2D

LAPORAN

KEUANGAN

Draft

SPM - GU

PENERBIT SPMBENDAHARA

PENGELUARAN

UNIT AKUNTASI

SATKERPENGUJI TAGIHAN

PEMBUAT

KOMITMEN

SK

SPK

KONTRAK

Daftar Lembur

DAFTAR GAJI

BA PK

BA PB

BA SERAH

TERIMA

BUKTI DAN

TAGIHAN

Salah

Baya

r

Draft

SPM - LS

SPM

KPPN

Transfer

UP/GU

BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA

SPM LS

Transfer

pihak III

BUKTI