ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009TENTANG NARKOTIKADisusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Umum Pendidikan KewarganegaraanSemester II

Disusun Oleh:Nama: HindiartiNIM: 5113413007Prodi: Teknik Sipil

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG2014

BAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANGPemberlakuaan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meggantikan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengundang berbagai pertanyaan, apakah UU No 35 Tahun 2009 lebih mengutamakan Hak Asasi Manusia dan sesuai dengan kepastian hukum, khususnya bagi pengguna / pemakai untuk dirinya sendiri yang menjadi korban sistem perdagangan gelap Narkotika yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Beranjak dari pertanyaan besar tersebut PBHI bekerjasama dengan HIV Cooperation Program for Indonesia melakukan berbagai kegiatan untuk lebih mengkaji UU No 35 Tahun 2009 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah dan organisasi korban) dimanasa salah satunya menghasilkan kertas posisi Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan dalam UUNo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauaan Konstitusionalnya yang ditulis oleh Rido Triawan, S.H, Supriyadi Widodo Eddyono, S.H. Virza Roy Hizal, SH, MH, dan Totok Yuliyanto, S.H, dengan dibantu oleh Simplexius Asa dan Patri Handoyo. Atas banyaknya permintaan dari komunitas korban narkotika dan untuk mengisi literature tentang aspek hukum dan sosial bagi korban narkotika, serta referensi untuk secara integral dampak buruk perdagangan gelap narkotika di Indonesia, kertas posisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi buku Membongkar Kebijakan Narkotika di IndonesiaMencoba melihat kebijakan narkotika di Indonesia yang begitu besar dan kompleks, penulis mencoba memfokuskan permasalahan kebijakan narkotika khususnya permasalahan korban dan lembaga pelaporan, Politik penggolangan zat Narkotika, Hukum pidana dan hukum acara pidana khusus narkotika, indikasi pertentangan norma-norma konstitusi. Tulisan dalam buku ini merupakan deskripsi dari berbagai kajiaan dan literature review kemudian dilakukan diskusi terbatas dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. Buku ini adalah formula peyempurnaan dari kertas posisi, maka dalam buku ini juga dilengkapi dengan rekomendasi terhadap berbagai pihak untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan narkotika di Indonesia.