analisis konvergensi psak ke ifrs
TRANSCRIPT
Analisis Konvergensi PSAK ke IFRS
KELOMPOK PATEN:
• Dwi Rahayu – 090462201 098• Dedi Alhamdanis – 100462201 362• Larasati Sunarto – 100462201 107
FAKULTAS EKONOMI UMRAH
2012
BAB IPENDAHULUAN
Di dalam akuntansi keuangan dikenal adanya standar yang harus dipatuhi dalam
pembuatan laporan keuangan. Standar tersebut diperlukan karena banyaknya pengguna
laporan keuangan. Jika tidak terdapat standar, perusahaan dapat saja menyajikan
laporan keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka sendiri.
Setiap negara tentunya mempunyai aturan akuntansi (standar) yang berbeda-beda.
Perbedaan itu mencakup perlakuan, metode, penyajian dan pelaporan.
Atas dasar hal tersebut muncullah isu konvergensi. Dengan adanya konvergensi
diharapkan dapat menjembatani persepsi yang keliru dalam mengartikan laporan
keuangan karena semua Negara aturannya seragam dengan pemahaman yang sama.
Jadi dengan konvergensi, diharapkan tidak akan ada lagi persepsi yang salah dalam
menginterpretasikan laporan keuangan.
BAB IIPEMBAHASAN
Definisi PSAK dan IFRS
PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah
standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di
Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan dalam
membuat laporan keuangan. Sedangkan IFRS (International
Financial Reporting Standard) merupakan pedoman
penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global/
internasional.
Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan
mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Mengurangi biaya SAK.
3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
5. Meningkatkan transparansi keuangan.
6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang
penghimpunan dana melalui pasar modal.
7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan)
Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan,
struktur laporan keuangan, persyaratan minimum, dan isi laporan keuangan. Entitas
menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
Secara umum perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan
Keuangan dengan PSAK 1 (Revisi 1998): Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai
berikut:
Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 1 (Revisi 1998)
1. Referensi ED PSAK 1 (Revisi 2009)
mengadopsi IAS 1
Presentation of Financial
Statements (2009) IFRS
PSAK 1 (Revisi 1998)
mengadopsi IAS 1
Disclosure of Accounting
Policies (1997) GAAP
2. Terjemahan untuk
liability
Liabilitas Kewajiban
Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 1 (Revisi 1998)
3. Definisi istilah Terdapat definisi istilah yang digunakan, yaitu laporan keuangan untuk tujuan
umum, tidak praktis standar akuntansi keuangan, material, catatan atas laporan
keuangan,penghasilan komprehensif lain, pemilik, laba atau rugi.
Tidak terdapat definisi istilah yang
digunakan.
4. Komponen laporan
keuangan yang
lengkap
Komponen keuangan yang lengkap:
a. Laporan posisi keuangan (neraca)
b. Laporan laba rugi komprehensif
c. Laporan perubahan ekuitas
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan keuangan
f. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif sajian akibat penerapan
retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi pos-pos laporan keuangan
Komponen laporan keuangan yang lengkap:
a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Laporan perubahan ekuitas
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan keuangan
5 Kepatuhan terhadap
SAK
Entitas membuat pernyataan kepatuhan atas SAK dalam laporan keuangan. Tidak diatur bahwa laporan keuangan yang
memuat pernyataan kepatuhan entitas atas
SAK.
6. Penyimpangan dari
suatu PSAK
Penyimpangan dari suatu PSAK diijinkan jika kepatuhan atas PSAK tersebut
bertentangan dengan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK.
Tidak diatur adanya penyimpangan dari
suatu PSAK
Perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan dengan IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements
ED PSAK 1 (2009): Penyajian Laporan Keuangan mengadopsi seluruh pengaturan
dalam IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements, kecuali untuk paragraf-paragraf
berikut:
1. IAS 1 paragraf 2 yang menjadi PSAK 1 paragraf 2 mengenai ruang lingkup, yang
mana ditambahkan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk
entitas syariah karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101:
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. IAS 1 paragraf 5, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas nirlaba dan entitas sektor
publik, dihilangkan. Karena pelaporan keuangan entitas nirlaba diatur dalam PSAK 45:
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan entitas sektor publik diatur dalam standar
akuntansi pemerintah bukan standar akuntansi keuangan.
3. IAS 1 paragraf 6, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas tanpa ekuitas (misalnya
reksa dana) dan entitas yang modalnya bukan ekuitas (misalnya koperasi),
dihilangkan. Karena penyajian laporan keuangan reksa dana diatur dalam PSAK 49:
Akuntansi Reksa Dana dan koperasi diatur dalam PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian.
PSAK 3 (Laporan Keuangan Interim)
Pernyataan ini diterapkan bagi entitas yang disyaratkan atau memilih untuk
menerbitkan laporan keuangan interim sesuai SAK, tidak mengatur entitas yang disyaratkan
menerbitkan laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan,
baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim.
Periode interim merupakan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun buku penuh.
Secara umum perbedaan antara ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim
dengan PSAK 3 (1994): Laporan Keuangan Interim adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 3 (revisi 2010) PSAK 3 (1994)
1. Ruang lingkup a. Tidak menentukan entitas yang harus menerapkan
PSAK ini.
b. Entitas yang diwajibkan atau memilih untuk menyajikan
laporan keuangan interim harus mengikuti ketentuan
dalam PSAK ini.
Perusahaan yang diwajibkan
oleh peraturan perundangan
yang berlaku.
2. Isi Laporan Keuangan Interim Laporan Keuangan Interim
lengkap atau Laporan Keuangan Interim ringkas.
Tidak dijelaskan.
3. Komponen minimal Laporan
Keuangan Interim
Laporan posisi keuangan ringkas dan laporan laba rugi
komprehensif ringkas.
Tidak dijelaskan.
4. Format dan isi Laporan
Keuangan Interim
a. Laporan keuangan interim lengkap mengikuti PSAK 1.
b. Laporan keuangan interim ringkas minimal mencakup judul
dan subjudul dalam laporan keuangan tahunan dan catatan
penjelasan.
Tidak dijelaskan.
5. Catatan penjelasan tertentu dan
kepatuhan terhadap SAK
a. Penjelasan mengenai catatan penjelasan tertentu dan
informasi minimalnya.
b. Pengungkapan kepatuhan terhadap SAK.
Tidak dijelaskan.
6. Perubahan estimasi signifikan
pada periode interim terakhir
Perubahan estimasi signifikan yang diterjadi pada periode interim
terakhir harus diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan.
Tidak dijelaskan.
7. Beban yang tidak beraturan Beban yang tidak beraturan dapat diantisipasi atau ditangguhkan. Tidak dijelaskan.
PERBEDAAN ED PSAK 3 (REVISI 2010): LAPORAN KEUANGAN INTERIM DENGAN IAS 34 INTERIM FINANCIAL REPORTING PER 1 JANUARI 2009
ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim mengadopsi seluruh IAS 34 Interim Financial
Reporting per 1 Januari 2009, kecuali:
1. IAS 34 paragraf 1 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang ruang lingkup dengan
menghilangkan anjuran untuk entitas yang menjual efeknya ke publik untuk menyajikan laporan
keuangan interim. Hal ini sudah diatur oleh peraturan yang berlaku.
2. IAS 34 paragraf 14 tentang interaksi antara laporan keuangan interim dengan laporan keuangan
interim, tidak diadopsi. Hal ini disesuaikan dengan pengaturan laporan keuangan konsolidasian
dalam PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.
3. IAS 34 paragraf 46 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang tanggal efektif dengan
menghilangkan penerapan dini. Pertimbangannya penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan
tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRSs diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Adopsi
IFRSs menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara bertahap.
4. IAS 34 paragraf 47 dan 48 tentang tanggal efektif untuk dampak amandemen IFRSs, tidak
diadopsi. Hal ini tidak relevan karena IFRSs yang diamandemen belum diadopsi sebelumnya.
PSAK 16 (Aset Tetap)Aset tetap adalah aset berwujud (tangible) yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi
atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan
administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, “digunakan dalam
operasi” dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan.
Secara umum perbedaan antara ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap dengan PSAK 16
(2007): Aset Tetap adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 16 (revisi 2011) PSAK 16 (revisi 2007)
1. Pengecualian
terhadap ruang
lingkup
Menambahkan pengecualian ruang lingkup untuk:
a. aset tetap di klasifi kasikan sebagai dimiliki untuk
dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset
Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan
operasi yang dihentikan
b. pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan
evaluasi (Lihat PSAK 64: Aktivitas Eksplorasi dan
Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya
Mineral)
Hanya mengatur
pengecualian ruang lingkup
untuk untuk hak
penambangan dan reservasi
tambang, seperti minyak, gas
alam, dan sumber daya alam
sejenis yang tidak dapat
diperbarui.
2. Ruang lingkup Tidak mengatur lagi mengenai properti investasi yang sedang
dibangun atau dikembangkan.
Ruang lingkup mencakup properti yang
dibangun atau dikembangkan untuk
digunakan di masa depan sebagai properti
investasi.
3. Aset tetap yang
tersedia untuk
dijual
Pengaturan aset tetap yang tersedia untuk dijual dihapus karena
sudah diatur dalam PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang
Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.
Mengatur perlakuan akuntansi terhadap
suatu aset tetap yang tersedia untuk dijual.
4.Hibah Pemerintah Tidak mengatur syarat pengakuan aset tetap yang berasal dari
hibah. Hanya mengatur nilai tercatat aset tetap yang dapat
dikurangi dari hibah pemerintah.
Pengakuan aset tetap yang berasal dari
hibah pemerintah mempunyai syarat
bahwa:
a. entitas telah memenuhi kondisi atau
prasyarat hibah tersebut;
b. hibah akan diperoleh.
5. Depresiasi atas
tanah
Menjelaskan bahwa pada umumnya tanah memiliki umur
ekonomis tidak terbatas sehingga tidak disusutkan, kecuali
entitas meyakini umur ekonomis tanah terbatas.
Perlakuan akuntansi tanah yang diperoleh dengan Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan lainnya mengacu pada ISAK 25:
Hak Atas Tanah
Perlakuan akuntansi untuk tanah yang
diperoleh dengan Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan lainnya mengacu pada
PSAK 47: Tanah.
Perbedaan ED PSAK 16 (revisi 2011) dan IAS 16 (2009)
ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 16 Property, Plant, and
Equipment per Januari 2009, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:
1. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap paragraf 03 mengenai ruang lingkup dimana untuk aset biologik
terkait aktivitas agrikultur termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16 (revisi 2011). Hal ini berbeda dengan
pengaturan yang ada dalam IAS 16 Property, Plant and Equipment paragraf 3 dimana aset biologik terkait
aktivitas agrikultur dikecualikan dalam ruang lingkup.
2. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan tambahan pada paragraf 43 mengenai perubahan
kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi yang tidak ada pengaturannya dalam IAS 16.
3. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16 paragraf 80 mengenai
ketentuan transisi karena tidak relevan.
4. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan ketentuan transisi pada paragraf 82 yang tidak ada
dalam IAS 16.
5. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16 paragraf 81, 81 A – F
mengenai tanggal efektif karena tidak relevan.
6. IAS 16 Property, Plant and Equipment paragraf 68A mengenai penghentian pengakuan menjadi paragraf
69 pada ED PSAK 16 (revisi 2011) dan nomor paragraf selanjutnya disesuaikan.
BAB IIIKESIMPULAN
Konvergensi akuntansi Indonesia (PSAK) ke IFRS sangat perlu didukung agar
Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal. Pengakuan maksimal ini didapat dari
komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini.
Mengapa harus mengadopsi IFRS? Karena dengan mengadopsi IFRS, Indonesia
akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya kredibilitas pasar modal Indonesia di
mata investor global, meluasnya pasar investasi lintas batas negara dan meningkatkan
efisiensi alokasi modal.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas IFRS akan melindungi investor
dalam negeri, karena dengan penerapan standar internasional akan meningkatkan
kepercayaan internasional untuk investasi di indonesia. Perubahan yang dibawa IFRS
ini merupakan penyempurnaan standar global yang tidak mengubah dasar-dasar
akuntansi selama ini.