analisis kapasitas penerimaan keuangan daerah … fileanalisis kapasitas penerimaan keuangan daerah...
TRANSCRIPT
1
ANALISIS KAPASITAS PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH
SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PASCA IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Oleh :
Jhon Retei Alfri Sandi
FISIP Universitas Palangka Raya email : [email protected]
PENDAHULUAN
Kewenangan luas dalam berbagai bidang urusan wajib dan urusan pilihan
menjadi peluang besar bagi Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan dan inovasi
pembangunan daerah berdasarkan kapasitas sumberdaya dan kearifan lokal guna
terwujudnya harapan dan cita-cita masyarakat daerah sejahtera dan bermartabat.
Otonomi luas pada Pemerintah Daerah tentu tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas
keuangan tiap-tiap daerah. Lazimnya otonomi daerah dikaitkan dengan automoney,
karena otonomi dengan kewenangan yang luas hanya dapat dilaksanakan dengan baik
dan memberi manfaat manakala didukung pembiayaan memadai. Pemerintah Daerah
tidak dapat melaksanakan semua wewenang urusan tanpa diikuti dengan desentralisasi
kewenangan di bidang sumber-sumber penerimaan keuangan daerah
Sejak reformasi bergulir, perluasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal
keuangan telah dilaksanakan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah dan diikuti dengan paket Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan direvisi
dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat
dan daerah. Dalam undang-undang pemerintahan yang baru yakni Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ketentuan keuangan diatur pada Bab XI Pasal 279-330,
sedangkan ketentuan secara khusus dalam bentuk undang-undang belum tersedia. Pada
peraturan perundang-undangan bidang keuangan tersebut hakikatnya diatur hal-hal
mengenai sumber-sumber pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
sumber-sumber penerimaan daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain
pendapatan, pinjaman daerah, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan lainnya.
Desentralisasi kewenangan terkait sumber-sumber penerimaan keuangan pada
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, diharapkan dapat
mendorong Pemerintah Daerah memperkuat kapasitas keuangan daerahnya, khusus
menyangkut pemerkuatan sektor sumber-sumber penerimaan keuangan daerah.
Penerimaan daerah lazimnya terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
Pendapatan daerah bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, sedangkan Pembiayaan bersumber dari : Sisa
lebih perhitungan anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan
Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pendapatan daerah
yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melingkupi yakni : Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD
2
yang sah yang melingkupi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa
giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat. Pendapatan daerah yang
bersumber dari sektor PAD menurut hemat peneliti memiliki peran yang sangat strategis
dalam menciptakan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dimana Pemerintah
Daerah diberi keleluasaan atau kelonggaran menetapkan kebijakan daerah dengan
berbagai potensi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) guna menggali
sumber-sumber penerimaan keuangan daerah baik menyangkut pengaturan tentang Pajak
Daerah dan Retrubusi Daerah sepanjang peraturan daerah terkait pajak dan retribusi
daerah tersebut tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas
penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor. Sedang
sektor penerimaan keuangan daerah dalam bentuk “Dana Perimbangan” dan “Lain-lain
Pendapatan” merupakan sesuatu bersifat “given” bergantung dari kondisi penerimaan
keuangan negara dan formulasi alokasi yang ditetapkan dalam undang-undang tentang
perimbangan keuangan dan undang-undang lainnya.
Namun pada daerah tertentu, potensi sumber-sumber penerimaan daerah dari
sektor PAD belum dapat digali secara optimal. Penerimaan daerah dari sektor PAD
acapkali belum mampu menyokong struktur kapasitas keuangan daerah. Pemerintah
Daerah dihampir banyak kabupaten/kota atau provinsi masih menumpukan kapasitas
keuangan daerah pada sumber penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan
baik itu dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan Lain-Lain
Pendapatan. Sangat sedikit daerah-daerah yang berhasil menumpukan kegiatan
pembangunan daerah pada sokongan sektor PAD. Menurut Bappenas hampir semua
provinsi belum mampu membiayai seluruh kebutuhan belanja daerahnya dari PAD. Rata-
rata nasional rasio PAD terhadap APBD dalam kasus tahun 2001-2002 adalah 27,17%
saja (bappenas.go.id). Di Provinsi Kalimantan Tengah sokongan PAD terhadap APBD
tahun 2013 sebesar 38,91 % atau total APBD tahun 2013 sebesar Rp.2.809.111.284
sedang PAD sebesar Rp.1.093.241.055 (Kalteng dalam angka 2014). Kabupaten Kapuas
sebagai satu-satunya pemerintah kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi
kedudukan ibukota provinsi, penerimaan dari sektor PAD hanya sebesar Rp.
63.468.520.300 dari total APBD tahun 2013 Rp. 893.297.073.526 atau 7,10%
(Kabupaten Kapuas dalam angka 2014) atau tahun 2011 sebesar Rp. 50,52 dari total
APBD sebesar Rp. 701,11 milyar atau 7,2 % (Kabupaten Kapuas dalam angka 2012).
Rendah dan lemahnya kapasitas penerimaan keuangan daerah dari sektor PAD
sebagaimana yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kapuas sangat penting dikaji,
mengingat hakiki keotonomian daerah bergantung pada kemandirian keuangan daerah.
Daerah dengan hak otonomi daerah seyogianya dapat membuat peraturan daerah
(PERDA) terkait Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan PAD atau daerah
dapat membuat inovasi kebijakan dalam berbagai hal bagi perkembangan dan
peningkatan perekonomian daerah. Keterbatasan kemampuan daerah dalam PAD seperti
yang terjadi di Kabupaten Kapuas, apakah mungkin disebabkan karena lemahnya
kemampuan daerah melakukan inovasi kebijakan akibat sumberdaya manusia (SDM)
yang kurang baik atau leaderships yang rendah ? atau karena regulasi terkait jenis-jenis
pajak daerah dan retribusi daerah yang “tidak memberi ruang (potensial) bagi peningkat
PAD ? sebagaimana saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan permasalahan tersebut,
perlu kiranya dilakukan pengkajian guna diperoleh jawaban bagi perbaikan kinerja
pengelolaan keuangan daerah kedepannya.
3
Mengacu pada latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut :
(i) Bagaimanakah peta realisasi penerimaan daerah dari sektor pendapatan asli daerah
(PAD) di Kabupaten Kapuas ?
(ii) Apa sajakah jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan di
Kabupaten Kapuas ?
(iii) Apasaja kendala-kendala pelaksanaan pajak dan retribusi daerah, dan inovasi
kebijakan apa saja yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kapuas ?
TINJAUAN PUSTAKA A. Otonomi Daerah
Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintah
Daerah. Pelaksanaan otonomi hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika daerah
memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang baik, keuangan yang memadai, peralatan
dan manajemen yang baik. Josep Riwu Kaho (2002:59) menyatakan beberapa faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yaitu : (a) Manusia pelaksana harus
memadai; (b) Keuangan harus cukup dan baik; (c) Peralatan harus cukup dan baik; (d)
Organisasi dan Manajemen harus baik. Iglesias (dalam Kaho 2002) menyebutkan 5
(lima) factor yang mempengaruhi yakni : (a) Resources …… include generally human
(e.g.program personil) as well as non-human components (funding, physical plant and
equipment, material,etc); (b) Structure. This refers to certain stable organizational roles
and relationship which are program relevant and either prescribes legally or informally
by convention at both; (c) Technology. Refers broadly to knowledge and behavior
essentially for the operation of the organization and more specifically to knowledge and
practices required by or essential to the program itself; (d) Support. Refers to the whole
range of actual or potentials roles and behavior of personal and entities which tend to
promote the attainment of certain organizational goals; (e) Leadership … is the
dominant factor … in terms if its ability to alter and modify the critical inputs.
B. Desentralisasi Keuangan (Fiscal Desentralization) Kemampuan bidang keuangan daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan
otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah hanya dapat diwujudkan dengan adanya
desentralisasi bidang keuangan (fiscal decentralization) di pemerintah daerah.
Desentralisasi keuangan pada pemerintah daerah lazim diatur pada kerangka hubungan
keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejak era reformasi tahun 1998
beberapa undang-undang hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
telah ditetapkan diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004, dan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab XI
Pasal 279-330. Tindaklanjut amanat undang-undang tersebut diatur pula Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
4
Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Prof.
Aris Djaenuri (2012:45) secara umum dibangun oleh Pemerintah untuk memberikan
peningkatan kemampuan fiscal daerah agar lebih memadai dan kondusif di dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat adanya ketimpangan
fiskal vertikal, ketimpangan fiscal horizontal, menjamin tingkat minimum pelayanan
masyarakat, stabilitas nasional. Ada beberapa kriteria membentuk system hubungan
keuangan yang baik yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas fiscal
daerah dan tidak justru menimbulkan “gap keuangan yang tajam” antara daerah yang
kaya dan daerah yang miskin, yakni : (i) sistem harus memberikan distribusi kekuasaan
yang rasional di level pemerintah daerah, baik kewenangan dalam menggali sumber dana
pemerintahan dan kewenangan dalam memanfaatkan sumberdana, (ii) system harus
menyajikan suatu bagian yang cukup memadai dari sumber-sumber pendapatan yang
secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan
masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi
kewenangan daerah, (iii) system sebisa mungkin mendistribusikan pengeluaran
pemerintah secara adil diantara daerah-daerah, (iv) pajak dan retribusi daerah yang
dikenakan pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban
keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dan masyarakat, (v) formula sistem harus tetap
dalam arti tidak cepat berubah, (vi) formula system harus transparan dan dapat diketahui
sehingga daerah dapat memperkirakan jumlah penerimaannya sendiri (Djaenuri 2012
:46).
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos
Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan
Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta
Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan
menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan
cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan
benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007). Kendala
utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah
minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi
Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah
memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar
pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama
(Pratiwi, 2007). Rendahnya penerimaan daerah dari PAD khusus bidang Pajak dan
Retribusi daerah dapat disebabkan karena system regulasi yang tidak membuka ruang
bagi Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah dengan
memadai baik yang disebabkan jenis-jenis pajak daerah yang tidak tepat atau relevan
dengan kondisi, situasi dan potensi daerah atau karena kapasitas SDM masyarakat dan
aparutur Pemerintah Daerah atau leadership pimpinan daerah. Hal inilah yang penting
digali dalam penelitian ini.
D. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan
bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan
5
daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah saat ini diatur dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang
(Prakosa, 2003:2) Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan Daerah. K.J. Devey dalam bukunya Financing
Regional Government (dalam Prakoso 2003 : 2) membagi pajak daerah ke dalam 4
(empat) kriteria, yakni : (i) Pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan
pengaturan dari daerah sendiri, (ii) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan
pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan pemerintah daerah, (iii) Pajak yang
ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, (iv) Pajak yang dipungut dan
diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada
pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan jenisnya pajak dibagi atas : (i) pajak
provinsi, (ii) pajak kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 jenis Pajak Provinsi terdiri dari : (i) Pajak kendaraan bermotor, (ii) Bea balik
nama kendaraan bermotor (BBNKB), (iii) Pajak bahan bakar kendaran bermotor, dan
(iv) Pajak air permukaan, dan (v) Pajak rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
(i) Pajak hotel, (ii) Pajak restoran, (iii) Pajak hiburan, (iv) Pajak reklame, (v) Pajak
penerangan jalan, (vi) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (v) Pajak parkir, (vi)
Pajak air Tanah, (vii) Pajak sarang burung wallet, (viii) Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan, (viii) Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.
Pajak tersebut dipungut dengan memperhatikan asas-asas pemungutan yakni : (i)
equality, (ii) Certainty, (iii) Convenience, (iv) Ekonomy dan teori pemungutan yakni : (i)
Teori asumsi, (ii) Teori kepentingan, (iii) Teori daya pikul, (iv) Teori Bakti dan (v) Teori
asas daya beli. Sedangkan tarif pajak ditentukan berdasarkan teori : (i) Tarif
proporsional, (ii) Tarif progresif, (iii) Tarif degresif dan(iv) Tarif tetap (Prakoso, 2003
: 5-11).
Beberapa teori sebagaimana dikemukakan diatas merupakan teori-teori utama
yang diharapkan dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan memecahkan
permasalahan. Teori-teori yang dikemukakan dan permasalahan yang akan dipecahkan
sangat relevan dengan beberapa penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan
oleh Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (2003)
dengan judul penelitian “PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PROVINSI DALAM
ERA OTONOMI DAERAH :Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan
Daerah. [email protected] menyatakan : Dilihat dari indikator kinerja PAD,
secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai
kemampuan keuangan lebih baik jika dibanding provinsi-provinsi di Kawasan Timur
Indonesia (KTI). Provinsi yang mempunyai sumberdaya alam melimpah tidak serta
merta memiliki kinerja PAD yang baik. Joko Tri Haryanto dalam Jurnal Departemen
Keuangan RI (2003) dengan judul penelitian “Potret PAD dan Relevansinya Terhadap
Kemandirian Daerah, http://www.fiskal.depkeu.go.id menyatakan bahwa : Filosofi
otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah disegala segi kehidupan, yang
diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diharapkan dengan otonomi,
semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan
pembangunan dengan bertumpu pada PAD yang dimilikinya. Dengan melihat realitas
pencapaian PAD diharapkan semua daerah di Indonesia, tujuan mulia otonomi tersebut
bagaikan jauh panggang dari pada api.
Penelitian ini merupakan usulan penelitian baru, sehingga belum didapat
capaian penelitian. Sebagai usulan penelitian baru, peneliti telah melakukan penelitian
6
awal dengan mengkaji secara umum capaian atau realisasi penerimaan keuangan daerah
Pemerintah Kabupaten Kapuas dan sektor PAD khusus jenis Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
E. Alur Pikir Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tinjauan pustaka
dapat disusun kerangka pikir pada penelitian ini sebagai berikut :
Gambar 2.1. Alur Pikir Penelitian
Pemerintah Daerah
SDM yang baik
Pemerintah Pusat
Desentralisasi Urusan/ Wewenang
UU 23/2014 Bab XI Pasal
279-330
Desentralisasi Fiskal
UU 23/2014
UU 28/2009
Otonomi Daerah Sarana/ prasarana yang memadai
Keuangan yang memadai
Organisasi/ Manajemen
Sumber Penerimaan Daerah Dari
Sektor Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah
Penerimaan Daerah Dari Sektor PAD Masih Lemah Asumsi :
Jenis Pajak dan Retribusi tidak sesuai potensi daerah.
SDM, Leadership yang lemah.
Temuan dan Propiosisi
7
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Diskripsi Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut. Setiap pemerintah daerah dituntut mampu menggali potensi, menata
kelola keuangan daerahnya dengan baik baik dari aspek penerimaan maupun belanja.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan
keuangan daerah.
Kinerja pemerintah dalam menata kelola keuangan daerah menjadi salah satu
tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan
otonomi daerah. Kinerja pemerintah daerah di bidang keuangan dapat dilihat dari
kapasitas pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah
khususnya dari sektor pendapatan asli daerah (PAD), kapasitas mengelola,
memanfaatkan dan mempertanggungjawabankan belanja pengeluaran daerah.
B. Peta Penerimaan Daerah
Kapasitas keuangan daerah sangat bergantung dari pendapatan atau penerimaan
daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan
daerah menjadi landasan dalam menyusun belanja atau pengeluaran daerah. Semakin
rendah atau minim sektor penerimaan daerah maka semakin kecil kegiatan belanja rutin
dan pembangunan daerah, sehingga berdampak lambannya perwujudan pencapaian
kesejahteraan masyarakat daerah.
Secara umum penerimaan daerah berasal dari 3 (tiga) komponen jenis
penerimaan yakni : (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Dana Perimbangan; (iii)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Ad.(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
bersumber dari : (a) Pendapatan Pajak Daerah; (b) Hasil Retribusi Daerah; (c) Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah. Ad. (2) Dana Perimbangan bersumber dari : (a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak; (b) Dana Alokasi Umum; (c) Dana Alokasi Khusus. Ad.3. Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari : (a) Pendapatan Hibah; (b) Dana Bagi
Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (c) Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus; (d) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya.
Berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan berikut disajikan data penerimaan
daerah Kabupaten Kapuas mulai tahun 2012 sampai tahun 2016 sebagaimana tabel
berikut :
8
Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas Tahun 2011
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
Pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2011 menunjukan angka kenaikan
dari target dan realisasi sebesar 102,36 % yang berasal dari ketiga sektor yakni PAD,
Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas Tahun 2012
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
Pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2012 juga mengalami peningkatan
dari target dan realisasi sebesar 102,90 % yang berasal dari sektor Dana Perimbangan
No Uraian
Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 24.547.616.595,50 25.547.616.595,50 105,76
A. Pendapatan Pajak Daerah : 4.537.427.000,00 4.304.893.429,00 94,88
B. Hasil Retribusi Daerah : 10.709.000.000,00 8.594.023.846,00 80,25
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan : 2.252.346.000,00 2.202.346.072,58 97,78
D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
: 6.656.899.000,00 10.446.353.247,92 156,93
II. DANA PERIMBANGAN : 710.524.030.00,00 722.950.802.439,00 101,75
A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.181.198.000,00 81.989.082.439,00 118,51
B. Dana Alokasi Umum 573.018.632.000,00 572.637.520.000,00 99,93
C. Dana Alokasi Khusus 68.324.200.000,00 68.324.200.000,00 100,00
III. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH : 127.438.770.000,00 133.942.733.340,00 105,10
A. Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00 4.709.860.992,00 94,20
B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.206.916.000,00 17.871.153.188,00 159,47
D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya 111.231.854.000,00 111.361.719.160,00 159,47
PENDAPATAN 2011 862.118.472.000,00 882.441.152.374,50 102,36
No Uraian
Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 56.322.820.000,00 51.109.572.025,00 90,74
A. Pendapatan Pajak Daerah : 6.895.500.000,00 6.042.224.868,00 87,63
B. Hasil Retribusi Daerah : 20.084.105.000,00 14.703.942.522,00 73,21
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan : 2.600.000.000,00 2.568.232.109,52 98,78
D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
: 26.743.215.000,00 27.795.172.526,00 103,93
II. DANA PERIMBANGAN : 822.557.939.000,00 852.536.996.784,00 103,64
A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 89.093.793.000,00 119.072.851.784,00 133,65
B. Dana Alokasi Umum 660.647.985.000,00 660.647.985.000,00 100,00
C. Dana Alokasi Khusus 72.816.161.000,00 72.816.160.000,00 100,00
III. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH : 97.177.231.000,00 100.679.252.741,33 103,60
A. Pendapatan Hibah 9.000.000.000,00 8.627.071.101,00 95,86
B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 22.593.180.000,00 25.803.746.640,33 114,21
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 63.584.051.000,00 64.233.435.000,00 101,02
D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya 2.000.000.000,00 2.015.000.000,00 100,75
PENDAPATAN 2012 976.057.990.000,00 1.004.325.821.550,85 102,90
9
dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sedangkan sektor PAD belum mencapai
target yang ditetapkan hanya 90,74%.
Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas Tahun 2013
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2013 tidak mencapai
target yang ditetapkan hanya 98,91 %. Sektor yang memenuhi bahkan melampuai target
dari PAD dan Dana Perimbangan. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
belum mencapai target yang ditetapkan hanya 87,03 %.
Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas Tahun 2014
No Uraian
Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 59.876.186.000,00 72.316.020.494,22 120,7
A. Pendapatan Pajak Daerah : 11.905.000.000,00 12.423.586.895,05 104,3
B. Hasil Retribusi Daerah : 8.980.415.000,00 8.723.451.515,00 97,13
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan : 3.000.000.000,00 2.867.693.482.11 95,58
D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
: 35.990.771.000,00 48.301.288.602,06 13,42
II. DANA PERIMBANGAN : 1.009.211.199.000,00 992.367.094.987,00 99,83
A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 148.449.700.000,00 131.605.595.987,00 88,65
B. Dana Alokasi Umum 798.733.269.000,00 798.733.269.000,00 100,00
C. Dana Alokasi Khusus 62.028.230.000,00 62.028.230.000,00 100,00
III. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH : 188.658.635.000,00 181.385.661.449,88 96,14
A. Pendapatan Hibah 18.550.000.000,00 10.611.606.131,00 57,20
B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 37.874.843.000,00 36.050.611.318,88 95,18
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 123.733.792.000,00 126.223.444.000,00 102,0
D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 100,00
PENDAPATAN 2014 1.157.746.020.000,00 1.246.068.776.931,10 107,6
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
No Uraian
Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 42.543.960.000,00 45.983.601.522,08 108,08
A. Pendapatan Pajak Daerah : 6.742.000.000,00 8.941.106.282,78 132,62
B. Hasil Retribusi Daerah : 12.589.383.000,00 10.403.179.829,32 82,63
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan : 2.600.000.000,00 3.113.771.370.87 119,76
D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
: 20.612.577.000,00 23.525.544.039,11 114,13
II. DANA PERIMBANGAN : 936.139.828.000,00 941.245.301.787,00 100,55
A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 112.731.108.000,00 124.485.961.787,00 110,43
B. Dana Alokasi Umum 744.617.150.000,00 744.617.150.000,00 100,00
C. Dana Alokasi Khusus 78.791.570.000,00 72.142.190.000,00 91,56
III. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH : 161.736.837.000,00 140.765.299.944,81 87,03
A. Pendapatan Hibah 13.600.000.000,00 6.723.136.261,00 49,43
B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 45.862.826.000,00 31.768.152.683,81 69,27
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 96.124.411.000,00 96.124.411.000,00 100,00
D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya 6.149.600.000,00 6.149.600.000,00 100,00
PENDAPATAN 2013 1.140.420.625.000,00 1.127.994.203.253,89 98,91
10
Pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2014 juga mengalami peningkatan
dari target dan realisasi sebesar 107,60 % yang berasal dari sektor PAD. Sedangkan
sektor lainnya tidak mencapai target yang ditetapkan baik dari Dana Perimbangan dan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Tabel 5. Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas Tahun 2015
No Uraian
Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 87.267.852.000 89.107.922.832,12 102,11
A. Pendapatan Pajak Daerah : 22.064.236.000 18.654.680.289 84,55
B. Hasil Retribusi Daerah : 8.696.716.000 6.482.175.735 74,54
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan : 3.500.000.000 3.348.727.803,27 95,68
D. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah : 53.006.900.000 60.622.339.004,85 114,37
II. DANA PERIMBANGAN : 1.141.671.415.000 1.101.954.398.490 96,52
A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 144.539.448.000 104.831.431.490 72,53
B. Dana Alokasi Umum 820.035.397.000 820.035.397.000 100
C. Dana Alokasi Khusus 177.096.570.000 177.087.570.000 99,99
III
.
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH : 279.984.009.000 256.008.927.540,54 91,44
A. Pendapatan Hibah 10.462.000.000 955.791.063 9,14
B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 39.684.747.000 23.850.183.741,54 60,10
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 221.619.677.000 222.985.367.400 100,62
D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya 8.187.500.000 8.187.500.000 100
E. Pendapatan lainnya 30.085.000 30.085.336 100
PENDAPATAN 2015 1.508.923.276,00 1.499.665.182.819,29 99,39
Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kapuas Tahun 2016
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2015 tidak mencapai
target yang ditetapkan hanya 99,39 %. Sektor yang memenuhi bahkan melampuai target
dari PAD. Sedangkan dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah belum mencapai target yang ditetapkan.
11
Tabel 6. Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas
Per 30 September Tahun 2016
No Uraian
Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 92.630.351.000,00 63.686.882,00 68,75
A. Pendapatan Pajak Daerah : 16.556.516.000,00 9.068.860.882,00 54,78
B. Hasil Retribusi Daerah : 8.987.000.000,00 4.358.554.600,00 48,50
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan : 3.500.000.000,00 3.935.747.315,29 112,45
D. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah : 63.586.835.000,00 46.323.809.433,87 72,85
II. DANA PERIMBANGAN : 1.448.536.134.000,00 1.095.758.474.712,00 75,65
A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan
Pajak 126.160.178.000,00 91.812.205.712,00 72,77
B. Dana Alokasi Umum 881.812.337.000,00 734.843.590.000,00 83,33
C. Dana Alokasi Khusus 440.563.619.000,00 269.102.679.000,00 61,08
III
.
LAIN – LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH : 177.808.269.000,00 101.113.944.210,25 56,87
A. Pendapatan Hibah 400.000.000,00 7.225.453.569,00 1.806,3
B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 46.255.932.000,00 15.723.393.629,25 33,99
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 131.152.337.000,00 78.160.305.600,00 59,60
E. D. Pendapatan lainnya 0,00 4.791.412,00 -
PENDAPATAN 2016 1.718.974.754.000,00 1.260.559.391.153,41 73,33
Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kapuas Tahun 2016
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2016 sampai 30
September belum mencapai target yang ditetapkan hanya 68,75 %. Hampir semua sektor
belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Namun melihat waktu capaian yang masih
± 3 (tiga) bulan besar kemungkinan target akan tercapai.
Berdasarkan uraian pada tabel diatas dapat dibuat tabel rekapitulasi pendapatan /
penerimaan daerah Kabupaten Kapuas mulai tahun 2011 sampai 2016 sebagai berikut :
Tabel 7. Rekapitulasi Pendapatan / Penerimaan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2011 sampai 2016
Tahun PAD Dana
Perimbangan
Lain-Lain
Pendapatan
Daerah Yang Sah
Total
Pendapatan
2011 25.547.616.595,50 722.950.802.439,00 133.942.733.340,00 882.441.152.374,50
2012 51.109.572.025,52 852.536.996.784,00 100.679.252.741,33 1.004.325.821.550,85
2013 45.913.601.522,08 941.245.301.787,00 140.835.299.944,81 1.127.994.203.253,89
2014 72.316.999.794,22 992.367.094.987,00 181.385.661.449,88 1.246.069.756.231,10
2015 89.107.922.832,12 1.101.954.398.490,00 308.602.861.497,17 1.499.665.182.819,29
Sep
2016 63.686.972.231,41 1.095.758.474.712,00 101.113.944.210,25 1.260.559.391.153,41
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas 2016.
Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat grafik penerimaan keuangan daerah Kabupaten
Kapuas tahun 2011 sampai September 2016 sebagai berikut :
12
Gambar 2. Grafik Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas Tahun 2011-September 2016.
Dilihat dari jenis-jenis pendapatan daerah dapat diuraikan keadaan penerimaan daerah
sebagaimana grafik berikut :
Gambar 2. Grafik Pendapatan Kabupaten Kapuas Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun
2011-September 2016.
C. Peta Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan
ketentuan, Belanja Daerah seyogianya diprioritaskan untuk mendanai Urusan
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar. Berdasarkan ketentuan belanja
daerah mencakup : (i) Belanja Tidak Langsung; (ii) Belanja Langsung. Ad.(i). Belanja
Tidak Langsung lazimnya melingkupi beberapa item belanja yakni : (a) Belanja
Pegawai; (b) Belanja Bunga; (c) Belanja Hibah; (d) Belanja Bantuan Sosial; (e) Belanja
Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa; (f) Belanja Bantuan
2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16
882.441.152.374,50 1.004.325.821.550,85
1.127.994.203.253,89 1.246.069.756.231,10
1.499.665.182.819,29 1.260.559.391.153,41
Pe
nd
apat
an
Tahun
REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2011- SEPTEMBER 2016
0,00
200.000.000.000,00
400.000.000.000,00
600.000.000.000,00
800.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
1.200.000.000.000,00
1.400.000.000.000,00
1.600.000.000.000,00
PEN
DA
PA
TAN
DA
ERA
H
TAHUN ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS BERDASARKAN JENIS PENDAPATAN TAHUN 2011-SEP 2016
PAD
Dana Perimbangan
Lain-Lain PAD Sah
13
Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan dan Partai Politik. Ad.
(ii). Belanja Langsung lazimnya melingkupi yakni : (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja
Barang dan Jasa; (c) Belanja Modal. Berikut dipaparkan keadaan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas tahun 2011 sampai dengan 2016 sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 8. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2011
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
Realisasi Belanja dengan Rencana Belanja tahun 2011 di Kabupaten Kapuas
sebagaimana ditetapkan pada APBD tahun 2011 relatif lebih rendah atau hanya 89,77 %.
Realiasasi Belanja Tidak Langsung 96,93 % lebih besar dari Belanja Langsung sebesar
89,77 %.
No Uraian Belanja Jumlah Anggaran
( Rp )
Realisasi
( Rp ) (%)
I Belanja Tidak Langsung : 491.890.518.000,00 476.795.095.950,00 96,93
a. Belanja Pegawai 449.249.714.000,00 437.434.467.505,00 97,37
b. Belanja Subsidi 130.000.000,00 106.165.000,00 81,67
c. Belanja Hibah 15.579.151.000,00 15.424.853.000,00 99,01
d. Belanja Bantuan Sosial 6.212.133.000,00 5.223.788.355,00 84,09
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa
700.000.000,00 533.172.619,00 76,17
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
18.519.520.000,00 17.412.201.744,00 94,02
g. Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 660.411.727,00 44,03
II Belanja Langsung : 428.738.928.000,00 349.660.691.114,85 81,56
a. Belanja Pegawai 36.643.572.200,00 26.609.006.238,00 72,62
b. Belanja Barang dan Jasa 131.810.995.084,00 111.318.063.272,00 84,45
c. Belanja Modal 260.280.360.716,00 211.733.621.604,85 81,35
BELANJA 2011 920.625.446.000,00 826.455.751.064,85 89,77
14
Tabel 9. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2012
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
Realisasi Belanja dengan Rencana Belanja tahun 2012 di Kabupaten Kapuas
sebagaimana ditetapkan pada APBD tahun 2012 relatif lebih rendah atau hanya 88,52 %.
Realiasasi Belanja Tidak Langsung 96,40 % lebih besar dari Belanja Langsung sebesar
78,38 %.
Tabel 10. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2013
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
No Uraian Belanja Jumlah Anggaran
( Rp )
Realisasi
( Rp ) (%)
I Belanja Tidak Langsung : 609.181.675.000,00 587.277.200.304,56 96,40
a. Belanja Pegawai 505.356.406.000,00 494.091.0110.717,00 97,77
b. Belanja Bunga 1.268.472.000,00 1.268.094.721,56 99,97
c. Belanja Subsidi 250.000.000,00 178.440.000,00 71,38
d. Belanja Hibah 41.340.000.000,00 37.796.092.302,00 81,84
e. Belanja Bantuan Sosial 6.652.433.000,00 5.444.603.319,00 84,56
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa
700.000.000,00 591.914.855,00 84,56
g. Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota
dan Pemerintah Desa
47.915.100.000,00 44.456.790.882,00 92,71
h. Belanja Tidak Terduga 5.663.264.000,00 3.450.253.508,00 60,97
II Belanja Langsung : 473.621.120.000,00 371.242.660.068,58 78,38
a. Belanja Pegawai 26.805.122.275,00 24.266.364.898,00 90,53
b. Belanja Barang dan Jasa 197.871.654.107,00 126.462.077.006,00 63,91
c. Belanja Modal 248.944.343.618,00 220.514.218.164,58 88,58
BELANJA 2012 1.082.802.795.000,00 958.519.860.373,14 88,52
No Uraian Belanja Jumlah Anggaran
( Rp )
Realisasi
( Rp ) (%)
I Belanja Tidak Langsung : 669.662.468.000,00 618.797.880.989,94 92,40
a. Belanja Pegawai 575.074.681.000,00 541.294.097.866,50 92,40
b. Belanja Bunga 2.340.000.000,00 1.727.584.217,44 73,83
c. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00
d. Belanja Hibah 26.926.300.000,00 19.076.073.475,00 70,85
e. Belanja Bantuan Sosial 4.990.000.000,00 3.806.864.263,00 76,29
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 700.000.000,00 636.522.881,00 90,93
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintah
Desa dan Partai Politik
55.225.542.000,00 50.246.496.037,00 90,98
h. Belanja Tidak Terduga 4.405.945.000,00 2.010.242.250,00 45,63
II Belanja Langsung : 611.655.572.000,00 457.395.881.209,64 74,78
a. Belanja Pegawai 34.700.179.000,00 31.824.315.831,67 91,71
b. Belanja Barang dan Jasa 252.846.462.000,00 160.534.994.951,97 63,49
c. Belanja Modal 324.108.931.000,00 265.036.570.426,00 81,77
BELANJA 2013 1.281.318.040.000,00 1.076.193.762.199,58 83,99
15
Realisasi Belanja dengan Rencana Belanja tahun 2013 di Kabupaten Kapuas
sebagaimana ditetapkan pada APBD tahun 2013 relatif lebih rendah atau hanya 83,99 %.
Realiasasi Belanja Tidak Langsung 92,40 % lebih besar dari Belanja Langsung sebesar
74,78 %.
Tabel 11. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
Realisasi Belanja dengan Rencana Belanja tahun 2014 di Kabupaten Kapuas
sebagaimana ditetapkan pada APBD tahun 2014 relatif lebih rendah atau hanya 82,95 %.
Realiasasi Belanja Tidak Langsung 94,58 % lebih besar dari Belanja Langsung sebesar
72,07 %.
Tabel 12. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2015
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
No Uraian Belanja Jumlah Anggaran
( Rp )
Realisasi
( Rp ) (%)
I Belanja Tidak Langsung : 695.552.960.000,00 657.870.334.461,70 94,58
a. Belanja Pegawai 623.462.129.000,00 596.004.798.980,00 95,60
b. Belanja Bunga 2.550.000.000,00 2.115.763.076,70 82,97
c. Belanja Hibah 17.819.620.000,00 16.305.659.500,00 91,50
d. Belanja Bantuan Sosial 8.509.129.000,00 4.753.769.200,00 55,87
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 700.000.000,00 0,00 0,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintah
Desa dan Partai Politik
40.512.082.000,00 37.974.173.080,00 93,74
f. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 716.170.625,00 93,74
II Belanja Langsung : 742.433.457.000,00 535.091.618.626,00 72,07
a. Belanja Pegawai 24.971.939.000,00 23.379.493.036,00 93,62
b. Belanja Barang dan Jasa 310.188.935.000,00 199.462.800.222,00 64,30
c. Belanja Modal 407.272.583.000,00 312.249.325.368,00 76,67
BELANJA 2014 1.437.986.417.000,00 1.192.961.953.087,70 82,95
No Uraian Belanja Jumlah Anggaran
( Rp )
Realisasi
( Rp ) (%)
I Belanja Tidak Langsung : 859.985.357.000,00 742.087.772.904,59 86,29
a. Belanja Pegawai 675.277.450.000,00 626.040.631.276,00 86,29
b. Belanja Bunga 3.000.000.000,00 2.182.540.444,59 92,71
c. Belanja Hibah 13.565.732.000,00 12.385.834.413,00 91,30
d. Belanja Bantuan Sosial 5.039.600.000,00 3.923.429.933,00 77,85
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa
1.400.000.000,00 638.588.981,00 45,61
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintah Desa dan Partai Politik
159.702.575.000,00 95.575.660.413,00 59,85
g. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 1.341.087.444,00 67,05
II Belanja Langsung : 878.138.029.000,00 742.299.756.290,31 84,53
a. Belanja Pegawai 33.262.453.000,00 38.139.426,401,28 114,6
b. Belanja Barang dan Jasa 387.901.193.000,00 291.357.829.122,99 75,11
c. Belanja Modal 456.974.383.000,00 412.802.500.766,04 90,33
BELANJA 2015 1.738.123.386.000,00 1.484.387.529.194,90 85,40
16
Realisasi Belanja dengan Rencana Belanja tahun 2015 di Kabupaten Kapuas
sebagaimana ditetapkan pada APBD tahun 2015 relatif lebih rendah atau hanya 85,40 %.
Realiasasi Belanja Tidak Langsung 86,29 % lebih besar dari Belanja Langsung sebesar
84,53 %.
Tabel 13. Target dan Realisasi Belanja Per 30 September 2016
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
Realisasi Belanja dengan Rencana Belanja tahun 2016 Per 30 September di
Kabupaten Kapuas sebagaimana ditetapkan pada APBD tahun 2015 relatif cukup baik
dan relatif lebih rendah dari rencana belanja yang ditetapkan sebesar 73,33 %.
Berdasarkan uraian pada tabel diatas dapat dibuat tabel rekapitulasi belanja
daerah Kabupaten Kapuas mulai tahun 2011 sampai 2016 sebagai berikut :
Tabel 14. Rekapitulasi Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 sampai 2016
Tahun Belanja Tidak
Langsung Belanja Langsung Total Belanja
2011 349.660.691.114,85 476.795.059.950,00 826.455.751.064,85
2012 587.277.200.304,56 371.242.660.068,58 958.519.860.373,14
2013 618.797.880.989,94 457.395.881.209,64 1.076.193.762.199,58
2014 657.870.334.461,70 535.091.618.626,00 1.192.961.953.087,70
2015 742.087.772.904,59 742.299.756.290,31 1.484.387.529.194,90
Sep 2016 628.631.232.901,01 519.077.941.527,94 1.147.709.174.428,95
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas 2016.
Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat grafik penerimaan keuangan daerah Kabupaten
Kapuas tahun 2011 sampai September 2016 sebagai berikut :
No Uraian Belanja Jumlah Anggaran
( Rp )
Realisasi
( Rp ) (%)
I Belanja Tidak Langsung : 989.795.932.000,00 628.631.232.901,01 63,51
a. Belanja Pegawai 716.993.551.000,00 468.142.911.555,00 65,29
b. Belanja Bunga 3.000.000.000,00 1.633.175.462,01 54,44
c. Belanja Hibah 24.798.232.000,00 17.151.975.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial 3.605.000.000,00 734.491.000,00 20,37
e. Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/ Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
4.819.348.000,00 0,00 0,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
234.579.801.000,00 139.841.687.784,00 59,61
g. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 1..126.992.100,00 56,35
II Belanja Langsung : 907.058.606.000,00 519.077.941.527,94 57,23
a. Belanja Pegawai 40.922.128.000,00 29.564.711.010,00 72,25
b. Belanja Barang dan Jasa 339.620.717.000,00 145.028.343.945,00 42,70
c. Belanja Modal 526.515.761.000,00 344.484.886.572,94 65,43
BELANJA 2016 1.896.854.538.000,00 1.260.559.391.153,41 73.33
17
Gambar 3. Grafik Belanja Kabupaten Kapuas Tahun 2011-September 2016.
Dilihat dari jenis-jenis belanja daerah dapat diuraikan keadaan jenis belanja daerah
sebagaimana garfik berikut :
Gambar 4. Grafik Belanja Kabupaten Kapuas Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2011-
September 2016.
D. Peta Penerimaan Daerah Berdasarkan Jenis, Sektor dan Sub Sektor
Penerimaan
Untuk mengukur kapasitas keuangan daerah dibutuhkan data-data terkait
dengan jenis penerimaan, sektor, sub sektor penerimaan. Data-data ini dipakai guna
analisis kapasitas rasio kemandirian daerah, pertumbuhan dan derajat desentralisasi
keuangan daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD). Berikut diuraikan data
Penerimaan Daerah Kabupaten Kapuas berdasarkan Jenis Penerimaan, Sektor dan Sub
Sektor Penerimaan sebagaimana tabel berikut ini :
2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16
826.455.751.064,85 958.519.860.373,14 1.076.193.762.199,58 1.192.961.953.087,70 1.484.387.529.194,90 1.147.709.174.428,95
TOTA
L B
ELA
NJA
DA
ERA
H
TAHUN ANGGARAN
BELANJA KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2011- SEPTEMBER 2016
0,00
1.000.000.000.000,00
2.000.000.000.000,00
2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16BEL
AN
JA D
AER
AH
TAHUN ANGGARAN
GRAFIK BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS DILIHAT DARI JENIS BELANJA TAHUN 2011 - SEP 2016
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Belanja
18
Tabel. 15. Penerimaan Daerah Berdasarkan Sektor Penerimaan di Kabupaten Kapuas
Tahun 2012
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
No Uraian Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 56.322.820.000,00 51.124.572.025,52 102,9
A. Pendapatan Pajak Daerah : 6.895.500.000,00 6.042.224.868,00 87,6
1. Pajak Hotel 280.000.000,00 124.915.410,00 44,6
2. Pajak Restoran 780.000.000,00 1.568.211.571,00 201,1
3. Pajak Hiburan 195.500.000,00 60.294.034,00 30,8
4. Pajak Reklame 325.000.000,00 400.855.251,00 123,3
5. Pajak Penerangan Jalan 2.000.000.000,00 2.384.520.707,00 119,2
6. Pajak Parkir 15.000.000,00 21.265.000,00 141,8
7. Pajak Air Tanah 50.000.000,00 0,00 0,00
8. Pajak Sarang Burung Walet 750.000.000,00 28.277.430,00 3,8
1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.500.000.000,00 724.334.515,00 48,3
10.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan 1.000.000.000,00 729.550.950,00 73,0
B. Hasil Retribusi Daerah : 20.084.105.000,00 14.718.942.522,00 73,3
1. Retribusi Jasa Umum 16.679.105.000,00 11.831.797.861,00 70,9
2. Retribusi Jasa Usaha 1.805.000.000,00 2.014.444.326,00 111,6
3. Retribusi Perizinan tertentu 1.600.000.000,00 872.700.335,00 54,5
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan : 2.600.000.000,00 2.568.232.109,52 98,8
1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal
Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD 2.600.000.000,00 2.568.232.109,52 98,8
D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah : 26.743.215.000,00 27.795.172.526,00 103,9
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan 1.013.808.000,00 810,866.896,00 80,0
2. Penerimaan Jasa Giro 1.000.000.000,00 1.138.030.750,43 113,8
3. Penerimaan Bunga Deposito 6.050.000.000,00 6.318.251.540,89 -
4. Pendapatan Denda Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 221.267.156,65 -
5. Pendapatan Hasil eksekusi atas jaminan 4.550.597.000,00 4.582.303.650,00 100,7
6. Pendapatan dari Pengembalian 12.981.020.000,00 13.048.092.218,03 -
7. Pendapatan dari Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan 715.000.000,00 1.350.500.000,00 188,9
8. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan
Penjualan 332.790.000,00 262.977.254,00 79
9. Bagi Hasil dari Penerbangan Perintis 100.000.000,00 62.883.060,00 62,9
10.Pendapatan BLUD 0,00 62.883.060,00 -
II. DANA PERIMBANGAN : 822.557.939.000,00 852.536.996.784,00 103,6
A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan
Pajak 89.093.793.000,00 119.072.851.784,00 133,6
1. Bagi hasil pajak 34.041.552.000,00 48.455.686.767,00 142,3
2. Bagi hasil bukan pajak / Sumber Daya
Alam 55.052.241.000,00 70.617.165.017,00 128,3
B. Dana Alokasi Umum 660.647.985.000,00 660.647.985.000,00 100,0
C. Dana Alokasi Khusus 72.816.161.000,00 72.816.160.000,00
III. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH : 97.177.231.000,00 100.664.252.741,33 103,6
A. Pendapatan Hibah 9.000.000.000,00 8.627.071.101,00 95,9
B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 22.593.180.000,00 25.803.746.640,33 114,2
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 63.584.051.000,00 64.233.435.000,00 101,0
D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,0
PENDAPATAN 976.057.990.000,00 1.004.325.821.550,85 102,9
19
Penerimaan tertinggi keuangan daerah tahun 2012 berasal dari Dana Perimbangan Sektor
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 852.536.996.784,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah dari Sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.
64.233.435.000,00.
Tabel. 16. Penerimaan Daerah Berdasarkan Sektor Penerimaan di Kabupaten Kapuas
Tahun 2013
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016.
No Uraian Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 42.543.960.000,00 45.983.601.522,08 108,08
A. Pendapatan Pajak Daerah : 6.742.000.000,00 8.941.106.282,78 132,62
1. Pajak Hotel 150.000.000,00 136.585.850 91,06
2. Pajak Restoran 1.645.000.000,00 3.695.489.198,00 224,65
3. Pajak Hiburan 144.500.000,00 43.430.000,00 30,06
4. Pajak Reklame 396.500.000,00 373.927.705,00 94,31
5. Pajak Penerangan Jalan 2.200.000.000,00 2.860.540.993,00 130,02
6. Pajak Parkir 6.000.000,00 9.457.000,00 157,62
7. Pajak Air Tanah 50.000.000,00 0,00
8. Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000,00 30.044.000,00 20,03
9. Pajak mineral bukan logam dan batuan 1.000.000.000,00 963.271.511,78 96,33
10.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.000.000.000,00 828.360.025,00 82,84
B. Hasil Retribusi Daerah : 12.589.383.000,00 10.403.179.829,32 82,63
1. Retribusi Jasa Umum 6.689.364.000,00 6.739.455.133,00 100,75
2. Retribusi Jasa Usaha 4.321.019.000,00 2.046.942.504,32 47,37
3. Retribusi Perizinan tertentu 1.579.000.000,00 1.616.782.192,00 102,39
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan : 2.600.000.000,00 3.113.771.370.87 119,76
1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah / BUMD 2.600.000.000,00 3.113.771.370.87 119,76
D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : 20.612.577.000,00 23.525.544.039,11 114,13
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan 829.060.000,00 771.846.182,37 93,10
2. Penerimaan Jasa Giro 1.000.000.000,00 2.399.610.147,48 239,96
3. Penerimaan Bunga Deposito 7.000.000.000,00 7.119.175.345,04 101,70
4. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan 0,00 3.995.153.498,00 -
5. Pendapatan Hasil eksekusi atas jaminan 0,00 96.312.350,00 -
6. Pendapatan dari Pengembalian 0,00 1.490.510.952,22
7. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan 1.500.000.000,00 1.132.754.517,00 75,52
8. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 290.000.000,00 219.940.000,00 75,84
9. Bagi Hasil dari Penerbangan Perintis 100.000.000,00 66.818.716,00 66,82
10.Pendapatan BLUD 9.893.517.000,00 6.233.422.331,00 63,01
II. DANA PERIMBANGAN : 936.139.828.000,00 941.245.301.787,00 100,55
A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 112.731.108.000,00 124.485.961.787,00 110,43
1. Bagi hasil pajak 28.353.214.000,00 49.400.611.086,00 174,23
2. Bagi hasil bukan pajak / Sumber Daya Alam 84.377.894.000,00 75.085.350.701,00 88,99
B. Dana Alokasi Umum 744.617.150.000,00 744.617.150.000,00 100,00
C. Dana Alokasi Khusus 78.791.570.000,00 72.142.190.000,00 91,56
III. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH : 161.736.837.000,00 140.765.299.944,81 87,03
A. Pendapatan Hibah 13.600.000.000,00 6.723.136.261,00 49,43
B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 45.862.826.000,00 31.768.152.683,81 69,27
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 96.124.411.000,00 96.124.411.000,00 100,00
D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya 6.149.600.000,00 6.149.600.000,00 100,00
PENDAPATAN 1.140.420.625.000,00 1.127.994.203.253,89 98,91
20
Penerimaan tertinggi keuangan daerah tahun 2013 berasal dari Dana Perimbangan Sektor
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 941.245.301.787,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah sebesar 140.765.299.944,81 dari Sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus sebesar Rp. 96.124.411.000,00.
Tabel. 17. Penerimaan Daerah Berdasarkan Sektor Penerimaan di Kabupaten Kapuas
Tahun 2014 No Uraian Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 59.876.186.000,00 72.316.020.494,22 120,7
A. Pendapatan Pajak Daerah : 11.905.000.000,00 12.423.586.895,05 104,3
1. Pajak Hotel 150.000.000,00 116.428.000,00 77,61
2. Pajak Restoran 3.523.000.000,00 5.154.051.255,00 146,2
3. Pajak Hiburan 100.000.000,00 23.395.000,00 23,39
4. Pajak Reklame 500.000.000,00 327.030.908,00 65,40
5. Pajak Penerangan Jalan 3.100.000.000,00 3.348.526.466,00 108,0
6. Pajak Parkir 12.000.000,00 13.131.920,00 109,4
7. Pajak Air Tanah 20.000.000,00 0,00 0,00
8. Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000,00 4.600.000,00 3,06
9. Pajak mineral bukan logam dan batuan 1.350.000.000,00 914.146.272,05 67,71
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan 2.000.000.000,00 773.605.582,00 38,68
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan 1.000.000.000,00 1.748.671.492,00 174,8
B. Hasil Retribusi Daerah : 8.980.415.000,00 8.723.451.515,00 97,13
1. Retribusi Jasa Umum 3.909.415.000,00 4.653.579.729,00 119,0
2. Retribusi Jasa Usaha 3.261.000.000,00 2.488.358.617,00 76,30
3. Retribusi Perizinan tertentu 1.810.000.000,00 1.581.513.169,00 87,37
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan : 3.000.000.000,00 2.867.693.482.11 95,58
1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah / BUMD 3.000.000.000,00 2.867.693.482.11 95,58
D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah : 35.990.771.000,00 48.301.288.602,06 13,42
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan 885.000.000,00 1.101.626.132,94 124,4
2. Penerimaan Jasa Giro 2.085.587.000,00 4.967.332.951,09 238,1
3. Penerimaan Bunga Deposito 7.100.000.000,00 6.377.775.425,37 89,82
4. Pendapatan Denda Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 252.373.315,98 ….
5. Pendapatan Denda Pajak 1.198.000,00 1.198.794,00 100
6. Pendapatan Denda Retribusi 191.000,00 2.334.873,00 1,22
7. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 13.000.000,00 276.105.045,00 2,12
8. Pendapatan dari Pengembalian 2.468.235.000,00 3.249.140.454,68 131,6
9. Pendapatan dari Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan 1.500.000.000,00 1.226.657.320,00 81,77
10. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan
Penjualan 300.000.000,00 529.266.340,00 176,4
11.Pendapatan Hasil dari Penerbangan Perintis 100.000.000,00 0,00 0,00
12. Pendapatan BLUD 17.000.000.000,00 25.345.860.950,00 149,0
13.Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4.537.560.000,00 4.971.607.000,00 109,5
II. DANA PERIMBANGAN : 1.009.211.199.000,00 992.367.094.987,00 99,83
A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 148.449.700.000,00 131.605.595.987,00 88,65
1. Bagi hasil pajak 33.137.856.000,00 36.183.868.893,00 109,1
2. Bagi hasil bukan pajak / Sumber Daya
Alam 115.311.844.000,00 95.421.727.094,00 87,75
B. Dana Alokasi Umum 798.733.269.000,00 798.733.269.000,00 100,00
C. Dana Alokasi Khusus 62.028.230.000,00 62.028.230.000,00 100,00
III. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH : 188.658.635.000,00 181.385.661.449,88 96,14
A. Pendapatan Hibah 18.550.000.000,00 10.611.606.131,00 57,20
21
No Uraian Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 37.874.843.000,00 36.050.611.318,88 95,18
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 123.733.792.000,00 126.223.444.000,00 102,0
D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 100,00
PENDAPATAN 2014 1.257.746.020.000,00 1.246.068.776.931,10 107,6
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kab. Kapuas Tahun 2016
Penerimaan tertinggi keuangan daerah tahun 2014 berasal dari Dana Perimbangan Sektor
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 789.733.269.000,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah sebesar 181.385.661.449,88 dari Sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus sebesar Rp. 126.223.444.000,00.
Tabel. 18. Penerimaan Daerah Berdasarkan Sektor Penerimaan di Kabupaten Kapuas
Tahun 2015
No Uraian Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH : 87.267.852.000 89.107.922.832,12 102,11
A. Pendapatan Pajak Daerah : 22.064.236.000 18.654.680.289 84,55
1. Pajak Hotel 124.000.000 97.634.505 78,74
2. Pajak Restoran 5.561.000.000 4.437.696.817 79,80
3. Pajak Hiburan 140.016.000 24.860.000 17,76
4. Pajak Reklame 604.000.000 429.154.917 71,05
5. Pajak Penerangan Jalan 3.700.000.000 3.730.926.908 100,84
6. Pajak Parkir 20.000.000 10.895.000 54,48
7. Pajak Air Tanah 20.000.000 1.789.000 8,95
8. Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000 46.045.850 30,70
9. Pajak mineral bukan logam dan batuan 1.370.000.000 905.326.905 66,08
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan 2.000.000.000 986.616.770 49,33
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan 8.375.220.000 7.983.733.617 95,33
B. Hasil Retribusi Daerah : 8.696.716.000 6.482.175.735 74,54
1. Retribusi Jasa Umum 3.929.236.000 2.059.154.242 52,41
2. Retribusi Jasa Usaha 3.282.080.000 2.979.453.912 90,78
3. Retribusi Perizinan tertentu 1.485.400.000 1.443.567.581 97,18
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan : 3.500.000.000 3.348.727.803,27 95,68
1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah / BUMD 3.500.000.000 3.348.727.803,27 95,68
D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah : 53.006.900.000 60.622.338.999,85 114,37
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan 237.700.000 349.760.000 145,04
2. Penerimaan Jasa Giro 3.700.000.000 4.096.254.886,03 110,71
3. Penerimaan Bunga Deposito 8.235.000.000 13.337.291.830,30 161,96
4. Pendapatan Denda Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan 1.077.481.000 1.139.506.826,54 105,76
5. Pendapatan Denda Pajak 0 0 0
6. Pendapatan Denda Retribusi 0 3.737.024 0
7. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0 18.575.320 0
8. Pendapatan dari Pengembalian 1.021.119.000 3.407.483.889,98 333,70
9. Pendapatan dari Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan 1.511.734.000 1.171.200.000 77,47
10. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan
Penjualan 300.000.000 93.549.000 31,18
11. Pendapatan Hasil dari Penerbangan Perintis 0 0 0
12. Pendapatan BLUD 30.000.000.000 30.319.023.223 101,06
13. Lain-lain PAD yang sah lainnya 5.000.000 5.000.000 100
22
No Uraian Pendapatan Target Pendapatan Realisasi (%)
14. Pendapatan Dana Kapitasi JKN 6.918.866.000 6.685.957.000 96,63
II. DANA PERIMBANGAN : 1.141.671.415.000 1.101.954.398.490 96,52
A. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 144.539.448.000 104.831.431.490 72,53
1. Bagi hasil pajak 28.450.015.000 21.163.615.450 74,39
2. Bagi hasil bukan pajak / Sumber Daya
Alam 116.089.433.000 83.667.816.040 72,07
B. Dana Alokasi Umum 820.035.397.000 820.035.397.000 100
C. Dana Alokasi Khusus 177.096.570.000 177.087.570.000 99,99
III. LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH : 279.984.009.000 256.008.927.540,54 91,44
A. Pendapatan Hibah 10.462.000.000 955.791.063 9,14
B. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 39.684.747.000 23.850.183.741,54 60,10
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 221.619.677.000 222.985.367.400 100,62
D. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya 8.187.500.000 8.187.500.000 100
E. Pendapatan lainnya 30.085.000 30.085.336 100
PENDAPATAN 2015 1.508.923.276.000,00 1.447.071.248.857,66 95,9
Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kapuas Tahun 2016
Penerimaan tertinggi keuangan daerah tahun 2014 berasal dari Dana Perimbangan
sebesar 1.101.954.398.490 Sektor Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
820.035.397.000. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 256.008.927.540,54
dari Sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 222.985.367.400.
E. Kendala-Kendala Keuangan Daerah di Kabupaten Kapuas
Konsekuensi dilaksanakan desentralisasi dan otonomi yang luas dalam
melaksanakan 15 bidang urusan pemerintahan wajib di daerah, menempatkan daerah
dituntut mampu merencanakan dan melaksanakan sendiri berbagai pengeluaran (belanja)
daerah secara efisen dan efektif dan mengembangkan inovasi serta menggali sumber-
sumber penerimaan daerah khusus dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebagaimana wewenang terkait desentralisasi fiskal yang ditetapkan pada daerah
sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kapuas,
kebijakan pengelolaan keuangan menyangkut inovasi menggali sumber-sumber
pendapatan daerah dan pembelanjaan keuangan daerah disamping memiliki peluang-
peluang juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Berdasarkan wawancara
dengan informen, pemberlakuan otonomi daerah yang luas dengan sistem desentralisasi
yang tidak hanya secara politis tetapi juga administratif dan fiskal, menempatkan daerah
memiliki peluang mengembangkan inovasi penggali sumber-sumber penerimaan
keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas/Badan/Kantor SKPD teknis
terkait berupaya mengoptimalkan Pengelolaan dan Penerimaan sumber-sumber
pendapatan daerah dengan mengacu pada kebijakan umum sebagai implementasi dari
pelaksanaan program kerja yang secara garis besar dalam bentuk kegiatan intensifikasi
dan ekstensifikasi atas subjek dan objek sumber-sumber penerimaan daerah. Kebijakan
intensifikasi dilakukan dalam bentuk yakni :
a. Kegiatan Intensifikasi berupa :
1) Mengintensifkan Pemungutan Pajak Daerah.
2) Melaksanakan Pendataan WP dan WR.
23
3) Meningkatkan Penagihan.
4) Mencegah Kebocoran.
b. Kegiatan Ekstensifikasi berupa :
1) Mencari, mendata WP dan WR baru (PBB, Pajak Reklame, Pajak Restoran,
Retribusi Pasar dan sebagainya).
2) Mencari Objek Pajak dan Retribusi Baru.
3) Mencari sumber-sumber Pendapatan Baru.
Pemerintah Kabupaten Kapuas juga memanfaatkan dan mengembangkan segenap
potensi peluang sumber-sumber penerimaan daerah khusus dari sektor Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah khusus
pada sub sektor tertentu untuk dapat dilaksanakan dan dikembangkan. Pada Jenis
Pendapatan di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah kabupaten
Kapuas dengan SKPD teknis terkait mengembang inovasi Sub Sektor Penerimaan Pajak
dan Retribusi Daerah dengan berupaya seoptimal mungkin melaksanakan berbagai
peluang pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kapuas agar dapat dilaksanakan dengan baik serta memberikan kontribusi optimum bagi
peningkatan PAD Kabupaten Kapuas. Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui SKPD
teknis terkait berupaya mengembangkan dan melaksanakan semua jenis pajak dan
retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota secara baik dan efektif.
Namun pada kenyataan dari 11 jenis pajak daerah dan 3 bentuk retribusi yakni retribusi
jasa usaha, retribusi umum dan retribusi perizinan tidak semua mampu dilaksanakan dan
potensi serta memberikan kontribusi optimum pada penerimaan keuangan daerah. Ada
beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya kurang potensial dilaksanakan
di tingkat kabupaten karena kurang relavan dengan situasi dan kondisi daerah
Kabupaten Kapuas.
Mencermati penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kapuas mulai tahun 2011
sampai tahun 2016, dari 11 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota hanya Pajak Air Bawah Tanah yang tidak memberikan kontribusi
penerimaan bagi daerah Kabupaten Kapuas kecuali pada tahun 2015 jumlah penerimaan
dari sub sektor pajak inisebesar Rp.1.789.000, sementara 10 jenis pajak daerah lain telah
dilaksanakan dengan tingkat prosentase capain bervariatif. Berdasarkan ketentuan Pasal
2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sumber pajak yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah :
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Bea Balik
Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah kegiatan pengelolaan keuangan daerah
mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang
”Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang
Azas Kegiatan meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,
24
Pertanggungjawaban dan Pengawasan, serta dikelola dengan Tertib, Taat pada Peraturan
Perundang-Undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan dan bertanggungjawab,
dengan memperhatikan Azas Keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, yang
dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, serta diwujudkan dalam APBD
dimana setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan Pengelolaan
Pendapatan Daerah juga menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala baik bersifat
teknis maupun normatif. Kendala normatif menyangkut wewenang Pemerintah
Kabupaten dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang
relatif terbatas. Dimana wewenang Pemerintah Daerah terbatas pada ketentuan-ketentuan
yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kendala teknis
menyangkut kapasitas sumberdaya aparatur dalam pemberian pelayanan dan pelaksanaan
kegiatan penetapan, memungutan dan pengelolaan penerimaan dari sektor pajak dan
retribusi daerah. Kendala pengelolaan pendapatan daerah melingkupi yakni :
a. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
b. Belum tersusunnya data base pajak dan retribusi.
c. Sarana dan prasarana kerja masih terbatas.
d. Masih belum memadainya Anggaran yang tersedia.
Guna meminimalisir berbagai permasalahan dan kendala pengelolaan keuangan daerah
khusus sektor pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan langkah-langkah kebijakan.
Langkah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas antara lain yakni :
a. Peningkatan kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah oleh semua Jajaran
Pemerintah.
b. Pekan Panutan Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah.
c. Pengumpulan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menyusun Data Base Pajak dan
Retribusi Daerah.
d. Peningkatan secara bertahap Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kapuas.
e. Pengadaan Sarana Pungut yang cukup.
f. Pengadaan mesin perporasi.
g. Peningkatan pengawasan pemungutan dan Penyetoran Pajak dan Retribusi
Daerah oleh atasan dan pengawasan masyarakat.
h. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pengelola sesuai Dana yang
tersedia.
Pemerintah Kabupaten Kapuas juga berupaya mengembangkan sumber-sumber
penerimaan dari dana perimbangan. Dana perimbangan ini diperjuangkan di Pemerintah
Pusat agar dapat dialokasikan secara optimal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Kapuas baik melalui Alokasi Dana Umum, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya
Alam dan terutama dari Dana Alokasi Khusus. Sangat dirasakan bahwa keberadaan
anggaran dari dana perimbangan ini sangat menopang keuangan daerah Kabupaten
Kapuas. Tanpa adanya topangan dana transfer dan bersandar hanya pada PAD sangatlah
sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam menyelenggaraan kegiatan
pembangunan daerah dengan baik.
Menyangkut pengelolaan belanja daerah. Kegiatan penyusunan dan pengelolaan
belanja daerah juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Menurut data Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) tahun 2014 dan 2016 terdapat
beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pengelolaan
Belanja Daerah, antara lain :
25
a. Penyaluran Anggaran khususnya yang bersumber dari APBN belum tepat waktu.
b. Peraturan Perundang-undangan sering berubah-ubah dan informasi ke Daerah
terlambat diterima.
c. Rancangan Keuangan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang pada
hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama Kebijakan Publik dalam upaya
Peningkatan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat masih dirasakan
sasaran dan kegiatan belum sepenuhnya menyentuh kepentingan rakyat banyak.
d. Sangat dipengaruhi oleh perubahan Sosial, Ekonomi dan Politik serta tuntutan
perubahan diera reformasi.
Berbagai kendala-kendala diatas menyebabkan belum berjalannya pengelolaan belanja
daerah Kabupaten Kapuas secara optimal. Kegiatan belanja daerah dan kegiatan
pembangunan daerah pada hal-hal tertentu menghadapi kendala-kendala tidak hanya
secara teknis tetapi juga normatif. Kendala juga berasal dari internal Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas menyangkut kapasitas sumberdaya dalam perencanaan, pelaksanaan
bahkan evaluasi dan kendala regulasi dan sistema yang pada waktu tertentu menjadi
permasalahan-permasalahan serius dalam pelaksanaan pengelolaan belanja daerah.
Solusi atau upaya penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah antara lain :
a. Jadual Penyusunan Perda dan penyaluran Anggaran Belanja harus ditetapkan dan
disepakati dalam bentuk jadual kegiatan untuk dipatuhi dan ditaati oleh semua pihak
secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
b. Dalam pelaksanaan deregulasi Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat
diinformasikan secara cepat, tepat dan mudah dipahami oleh semua pihak, disertai
dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur sebagai
Pengelola Anggaran Belanja di Daerah.
c. Dalam pelaksanaan operasional APBD harus dilaksanakan secara konsisten dan
tidak berobah-robah karena telah disepakati mulai dari perencanaan dan telah
dibahas sesuai dengan skala prioritas kebutuhan yang dijadikan sebagai alat ukur
kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi dana / pembiayaan untuk berbagai
program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang
dilaksanakan oleh SKPD dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Pemerintahan.
d. Penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat harus diakomodasi dan didasari
atas beberapa ketentuan secara teknis harus dipenuhi, sehingga tidak berpengaruh
dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama, kecuali
hal-hal yang tidak dapat dihindari akibat perubahan Sosial, Ekonomi dan Politik
serta tuntutan perubahan diera reformasi.
e. Sebagai upaya mendukung efesiensi Belanja Daerah, perlu dikembangkan secara
berkala standar dan disesuaikan dengan Standar Harga, standar Biaya, tolok ukur
Kinerja Analisis Standar Biaya yang mencerminkan kondisi riil.
f. Penentuan plafon Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Prioritas
Pembangunan Daerah.
g. Pelaksanaan disiplin Anggaran digunakan sesuai dengan kelompok, jenis dan Objek
Belanja.
h. Keberhasilan Realisasi Anggaran didasarkan pada Pengunaan Anggaran yang
minimal dan kualitas output yang dihasilkan.
26
Pembahasan
A. Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2012-2016
Ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi daerah
adalah ditinjau dari kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus
memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri,
mengelola dan mempergunakan keuangannya untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahannya tanpa tergantung dari pemerintah tingkat atas atau pihak lainnya.
Berdasarkan pengkajian yang dilakukan di banyak tempat, hampir sebagian besar
daerah-daerah otonom di Indonesia khususnya kabupaten/kota masih menggantungkan
diri pada pemerintah pusat (Wulandari 2001). Desentralisasi dan otonomi luas baik
desentralisasi politik, desentralisasi administrative dan desentralisasi fiskal sebagaimana
disampaikan Rondenelli (1989) telah diatur terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008
tentang Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan mampu membawa angin segar agar
setiap daerah memiliki kemandirian yang tidak hanya menyangkut kemandirian pada
bidang wewenang (outority) kekuasaan semata tetapi juga kewenangan kemandirian di
bidang keuangan (fiskal).
Kemandirian keuangan daerah sangat penting, agar dinamika penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan secara seimbangan dengan
aspirasi dan kehendak masyarakat daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat
daerah tanpa selalu bergantung pada pemerintah atasnya. Masalah kemampuan keuangan
daerah merupakan masalah utama bagi sebagian besar daerah dalam melaksanakan
otonomi daerah karena besarnya kewenangan yang telah didesentralisasikan yang
melingkupi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan 9
(sembilan) bidang urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar. Pemerintah
Daerah Kabupaten Kapuas sebagai salah satu daerah otonom tingkat kabupaten dituntut
memiliki kapasitas keuangan daerah yang baik. Ketergantungan dari bantuan pusat
seminimal mungkin harusnya dihindari, dan digalakan sumber-sumber penerimaan
daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian keuangan daerah bukan
berarti bahwa daerah otonom harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari sektor
PAD belaka, tetapi kapasitas penerimaan sektor PAD yang tinggi akan maningkatkan
keleluasaan daerah otonom melaksanakan semua urusan pemerintahan daerah
otonomnya atau dengan kata lain semakin besar derajat desentralisasi fiskal maka akan
semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerah dari sektor-sektor penerimaan
daerah.
B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rasio yang digunakan sebagai tolak
ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan
otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besar kecilnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal
dari sumber yang lain, misalnya dari pinjaman atau bantuan pemerintah pusat
(DAU/DAK). Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap
sumber dana ekstern. Maka sebagai tolak ukur penilaian, semakin tinggi Rasio
Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan
ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi), semakin rendah dan demikian pula
sebaliknya. Berdasarkan data APBD Kabupaten Kapuas tahun 2011-2016 dapat dibuat
27
perhitungan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kapuas sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 19. Perbandingan Penerimaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas dari
Sektor PAD dengan Pendapatan Eksternal Tahun 2011-Sep 2016
Tahun Sumber Pendapatan Daerah
Total Pendapatan PAD Pendapatan Eksternal
2011 882.441.152.374 25.547.616.595 856.893.535.775
2012 1.004.325.821.550 51.109.572.025 953.216.249.525
2013 1.127.994.203.253 45.913.601.522 1.082.080.601.731
2014 1.246.069.756.231 72.316.999.794 1.173.752.756.437
2015 1.499.665.182.819 89.107.922.832 1.410.557.259.987
Sep 2016 1.260.559.391.153 63.686.972.231 1.196.872.418.922
Sumber : Data Olahan
Berdasarkan rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagaimana dipaparkan pada
bab sebelumnya dapat dihitung Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas mulai
tahun 2011-September 2016 sebagai berikut :
PAD
Rumus Rasio Kemandirian = ------------------------------------------ X 100 %
Sumber Pendapatan Dari Eksternal
Hasil perhitungan sebagai berikut :
Tabel 20. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Berdasarkan Data
Keuangan Periode 2011- September 2016
Rasio Kemandirian
(%)
Tahun Rata-
Rata 2011 2012 2013 2014 2015 Sep 2016
Rasio Kemandirian
2,98
5,36
4,17
6,16
6,32
5,32
5,05 %
Sumber : Data Olahan
Berikut disajikan grafik hasil pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten
Kapuas :
28
Gambar 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2011-
September 2016
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan atau kemandirian
keuangan daerah Kabupaten Kapuas berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan daerah
cendrungan mengalami pertumbuhan dan berada di atas angka 5 atau kriteria pengukuran
CUKUP.
C. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat
Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan
Daerah (TPD). Menurut Reksohadiprodjo (2000) (dalam Anita Wulandari 2001: 28)
kemampuan keuangan daerah dapat diukur salah satunya dengan mengkaji rasio derajat
desentralisasi fiskal dengan melihat 3 (tiga) komponen pendapatan daerah yakni : (i)
perbandingan pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (TPD), (ii)
perbandingan penerimaan penerimaan hasil pajak dan bukan hasil pajak (BPHTP); (iii)
sumbangan daerah (SB).
Berdasarkan data keuangan Kabupaten Kapuas dapat dihitung rasio derajat
desentralisasi fiskal Kabupaten Kapuas periode 2011 sampai September 2016
berdasarkan perbandingan PAD dan TPD dengan rumus yakni :
PAD
DDF = --------------- X 100 %
TPD
(Sumber : Anita Wulandari 2001 : 23)
Keterangan :
DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PAD = Total PAD Tahun t
TPDt = Total Pendapatan Daerah Tahun t
Berikut dipaparkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten
Kapuas Periode 2011 sampai September 2016 berdasarkan perbandingan PAD dan TPD
yakni :
0
10
2011 2012 2013 2014 2015Sep-16
2,98 5,36 4,17 6,16 6,32 5,32
RA
SIO
KEM
AN
DIR
IAN
D
AER
AH
TAHUN ANGGARAN
RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 2011-SEP 2016
29
Tabel 21. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Tahun
2011-Sep 2016
Sumber : Data Olahan
Berikut disajikan grafik Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Periode 2011-
September 2016 sebagai berikut :
Gambar 6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2011-
September 2016 Berdasarkan Perbandingan PAD dan TPD
Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas
Periode Tahun 2011-September 2016 berdasarkan PAD/TPD kriteria kemampuan derajat
desentralisasi fiskal Kabupaten Kapuas sebagaimana tabel interval pada kategori
SANGAT KURANG.
Berdasarkan perhitungan sub sektor Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Untuk
Daerah (BPHTP)/TPD rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kapuas periode
2011 sampai September 2016 sebagai berikut dengan rumus yakni :
Bagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak (BPHTP)
DDF = ---------------------------------------- X 100 %
Total Penerimaan Daerah (TPD)
(Sumber : Anita Wulandari 2001: 23)
2,89
5,09 4,07
5,8 5,94 5,05
2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16 RA
SIO
DER
AJA
T D
ESEN
TRA
LISA
SI F
ISK
AL
TAHUN ANGGARAN
RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL KABUPATEN KAPUAS PERIODE 2011-SEPTEMBER 2016
Tahun Total Pendapatan PAD
Derajat
Desentralisasi
Fiskal (%)
Kriterai
Kemampuan
2011 882.441.152.374 25.547.616.595 2,89 Sangat Kurang
2012 1.004.325.821.550 51.109.572.025 5,09 Sangat Kurang
2013 1.127.994.203.253 45.913.601.522 4,07 Sangat Kurang
2014 1.246.069.756.231 72.316.999.794 5,8 Sangat Kurang
2015 1.499.665.182.819 89.107.922.832 5,94 Sangat Kurang
Sep 2016 1.260.559.391.153 63.686.972.231 5,05 Sangat Kurang
Rata-Rata 4,80 % Sangat Kurang
30
Berikut dipaparkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten
Kapuas Periode 2011 sampai September 2016 berdasarkan BPHTP/TPD yakni :
Tabel 22. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Tahun
2011-Sep 2016 Berdasar BPHTP/TPD.
Tahun Total Pendapatan BPHTP
Derajat
Desentralisasi Fiskal
Berdasar BPHTP/TPD
(%)
Kriterai
Kemampuan
2011 882.441.152.374 81.989.082.439 9,29 Sangat Kurang
2012 1.004.325.821.550 119.072.851.784 11,85 Kurang
2013 1.127.994.203.253 124.485.961.787 11,04 Kurang
2014 1.246.069.756.231 131.605.595.987 10,56 Kurang
2015 1.499.665.182.819 104.831.431.490 6,10 Sangat Kurang
Sep 2016 1.260.559.391.153 93.046.414.351 7,38 Sangat Kurang
Rata-Rata 9,73 % Sangat Kurang
Sumber : Data Olahan Berikut disajikan grafik Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Periode 2011-
September 2016 berdasarkan BPHTP/TPD sebagai berikut :
Gambar 7. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2011-
September 2016 berdasarkan BPHTP/TPD
Berdasarkan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dari perbandingan Penerimaan
BPHTP dan Totap Penerimaan Daerah (TPD) dapat disimpulkan bahwa : Kemampuan
keuangan daerah Kabupaten Kapuas berdasarkan perbandingan penerimaan daerah dari
sub sektor BPHTP dengan total penerimaan daerah (TPD) relatif berada pada interval
SANGAT KURANG & KURANG.
Berdasarkan perhitungan sub sektor sumbangan daerah (SB) yakni dari sub
sektor dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dapat dihitung derajat
desentralisasi fiskal Kabupaten Kapuas periode 2011 sampai September 2016 sebagai
berikut dengan rumus yakni :
Sumbangan Daerah (SB)
DDF = ---------------------------------------- X 100 %
Total Penerimaan Daerah (TPD)
(Sumber : Anita Wulandari 2001: 23)
2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16
Series1 9,29 11,85 11,04 10,56 6,1 7,38
9,29 11,85 11,04 10,56
6,1 7,38
0
5
10
15
DER
AJA
T D
ESEN
TRA
LISA
SI
FISK
AL
BER
DA
SAR
BP
HTP
/TP
D
TAHUN ANGGARAN
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Berdasarkan BPHTP/TPD Tahun 2011 - September 2016
31
Berikut dipaparkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten
Kapuas Periode 2011 sampai September 2016 berdasarkan SB/TPD yakni :
Tabel 23. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Tahun
2011-Sep 2016 Berdasarkan SB/TPD.
Tahun Total Pendapatan
Sumbangan
Daerah
(SB)
Derajat
Desentralisasi
Fiskal Berdasar
SB/TPD
(%)
Kriterai
Kemampuan*
2011 882.441.152.374 640.916.720.000 72,63 Tinggi
2012 1.004.325.821.550 733.464.145.000 73,03 Tinggi
2013 1.127.994.203.253 816.759.340.000 72,41 Tinggi
2014 1.246.069.756.231 860.761.499.000 69,08 Tinggi
2015 1.499.665.182.819 997.122.967.000 66,49 Tinggi
Sep 2016 1.260.559.391.153 93.046.414.351 76,64 Tinggi
Rata-Rata 71,73 % Tinggi
Sumber : Data Olahan
Keterangan : *) Kriteria kemampuan dimodifikasi dengan bersandar interval kriteria
yang sama sebagaimana tabel Tim Fisipol UGM (dikutip dari Anita Wulandari 2001 :
21).
Berikut disajikan grafik Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kapuas Periode 2011-
September 2016 berdasarkan SB/TPD sebagai berikut :
Gambar 8. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2011-
September 2016 berdasarkan SB/TPD
Berdasarkan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dari perbandingan Penerimaan SB
dan Totap Penerimaan Daerah (TPD) dapat disimpulkan bahwa : Kemampuan keuangan
daerah Kabupaten Kapuas terhadap Pemerintah Pusat dari Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) TINGGI. Dan ini berarti Derajat Desentralisasi Fiskal
Pemerintah Kabupaten Kapuas juga MASIH SANGAT KURANG, dan daerah sangat
bergantung pada kucuran dana Pemerintah Pusat.
72,63 73,03 72,41
69,08 66,49
76,64
60
65
70
75
80
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 S E P - 1 6
RA
SIO
DER
AJA
T D
ESEN
TRA
LISA
SI F
ISK
AL
BER
DA
SAR
KA
N S
B/T
PD
TAHUN ANGGARAN
R A S I O D E R A J A T D E S E N T R A L I S A S I F I S K A L B E R D A S A R K A N P E R B A N D I N G A N S U M B A N G A N D A E R A H ( S B ) D A N T O T A L P E N E R I M A A N D A E R A H ( T P D )
32
D. Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Rasio Indeks Kemampuan Rutin merupakan proporsi antara PAD dengan
pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat. Dalam menilai Indeks
Kemampuan Rutin (IKR) digunakan skala Tumilar (1997:15) sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 24. Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin
(%) Kemampuan Keuangan
Daerah
0.00 - 20.00
20.10 - 40.00
40.10 – 60.00
60.10 – 80.00
80.10 - 100
Sangat Kurang
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
Sumber : Nikmah Astuti Rahman dkk 2014 hal 63.
Berdasarkan data keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat disusun data total rasio
indeks kemampuan ruitin sebagai berikut :
Tabel 25. Perbandingan Penerimaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas dari
Sektor PAD dengan Pendapatan Eksternal Tahun 2011-Sep 2016
Tahun
Belanja Daerah Daerah
Total Belanja Belanja Tidak
Langsung Belanja Langsung
2011 826.455.751.064,00 476.795.059.950,00 349.660.006.238,00
2012 958.519.860.373,14 587.277.200.304,56 371.242.660.068,58
2013 1.076.193.762.199,58 618.797.880.989,94 457.395.881.209,64
2014 1.192.961.953.087,70 657.870.334.461,70 535.091.618.626,00
2015 1.484.387.529.194,90 626.040.631.276,00 742.299.756.290,31
Sep 2016 1.477.709.174.428,95 628.631.232.901,01 519.077.941.527,94
Sumber : Data Olahan
Rasio Indek Kemampuan Rutin dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
PAD
IKR = ----------------------------- X 100 %
Total Pengeluaran Rutin
(Sumber : Nikmah Astuti Rahman dkk 2014 hal 64).
Keterangan :
IKR = Indeks Kemampuan Rutin.
PAD = Pendapat Asli Daerah
Berdasarkan rumus diatas Rasio Indek Kemampuan Rutin Keuangan Pemerintah
Kabupaten Kapuas sebagaimana tabel :
33
Tabel 26. Rasio Indek Kemampuan Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas Periode
Tahun 2011-September 2016
Tahun PAD Belanja Tidak
Langsung
IKR
(%)
Kategori
Kemampuan
Keuangan
2011 25.547.616.595 476.795.059.950,00 5,39 Sangat Kurang
2012 51.109.572.025 587.277.200.304,56 8,70 Sangat Kurang
2013 45.913.601.522 618.797.880.989,94 7,42 Sangat Kurang
2014 72.316.999.794 657.870.334.461,70 10,10 Sangat Kurang
2015 89.107.922.832 626.040.631.276,00 14,23 Sangat Kurang
Sep 2016 63.686.972.231 628.631.232.901,01 10,13 Sangat Kurang
Rata-Rata 9,33% Sangat Kurang
Sumber : Data Olahan
Berikut disajikan grafik Perkembangan Rasio Indek Kemampuan Rutin :
Gambar 9. Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran
2011 – September 2016
Berdasarkan data hasil pengukuran Rasio Indek Kemampuan Rutin Pemerintah
Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2011-September 2016 menunjukan angka kenaikan
peningkatan kemampuan dari tahun ke tahun, namun angka kenaikan tersebut belum
bersifat signifikan. Sehingga kategori Rasio Indek Kemampuan Rutin Pemerintah
Daerah Kabupaten Kapuas masih pada kelompok kategori SANGAT KURANG.
E. Rasio Keserasian
Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara
optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti
prosentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan
prasarana ekonomi masyarakat cendrung semakin kecil. Rasio Keserasian dihitung
dengan rumus :
2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16
IKM 5,39 8,7 7,42 10,1 14,23 10,13
5,39
8,7 7,42
10,1
14,23
10,13
0
5
10
15
Ind
ek
Ke
mam
pu
an R
uit
n
Tahun Anggaran
Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas TahunAnggaran 2011- Sep 2016
34
Total Belanja Rutin
Rasio Belanja Rutin = -------------------------
Total Belanja APBD
Total Belanja Pembangunan
Rasio Belanja Pembangunan = ----------------------------------
Total Belanja APBD
Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung Rasio Belanja Rutin Kabupaten Kapuas sebagai
hasil tabel berikut ini :
Tabel 27. Rasio Belanja Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2011-
September 2016
Tahun Total Belanja Belanja Tidak
Langsung
RBR
(%)
2011 826.455.751.064,00 476.795.059.950,00 0,58
2012 958.519.860.373,14 587.277.200.304,56 0,61
2013 1.076.193.762.199,58 618.797.880.989,94 0,57
2014 1.192.961.953.087,70 657.870.334.461,70 0,55
2015 1.484.387.529.194,90 626.040.631.276,00 0,42
Sep 2016 1.477.709.174.428,95 628.631.232.901,01 0,42
Rata-Rata 0,52 %
Sumber : Data Olahan
Berikut dipaparkan grafik Rasio Belanja Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas :
Gambar 10. Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran
2011 – September 2016
0,58 0,61 0,57 0,55 0,42 0,42
2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16 Ras
io B
ela
nja
Ru
tin
Tahun Anggaran
RASIO BELANJA RUTIN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2011 - SEPTEMBER 2016
35
Tabel 28. Rasio Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Periode Tahun
2011-September 2016
Tahun Total Belanja Belanja Langsung RBF
(%)
2011 826.455.751.064,00 349.660.006.238,00 0,42
2012 958.519.860.373,14 371.242.660.068,58 0,39
2013 1.076.193.762.199,58 457.395.881.209,64 0,42
2014 1.192.961.953.087,70 535.091.618.626,00 0,49
2015 1.484.387.529.194,90 742.299.756.290,31 0,50
Sep 2016 1.477.709.174.428,95 519.077.941.527,94 0,35
Rata-Rata 0,43 %
Sumber : Data Olahan
Berikut dipaparkan grafik Rasio Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas :
Gambar 11. Indeks Kemampuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun
Anggaran 2011 – September 2016
Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Indeks Keserasian Belanja Rutin dan Indeks Rasio
Belanja Pembangunan dapat disimpulkan bahwa Indeks Rasio Belanja Rutin masih lebih
tinggi dibanding Indeks Rasio Belanja Pembangunan. Hal ini berarti bahwa
pengalokasian kebijakan anggaran masih lebih bersifat konsumtif dibanding investasi
bagi kegiatan pembangunan. Pada tahun 2014 dan 2015 kebijakan anggaran cendrung
menunjukan trend lebih baik karena belanja rutin masih berimbang dengan belanja
pembangunan.
F. Rasio Pertumbuhan
Rasio Pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode
ke periode lain. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD
yang terdiri dari PAD, Total Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.
Semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja Pembangunan yang diikuti semakin
rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhan positif. Rumus yang digunakan adalah :
0,42 0,39 0,42 0,49 0,5
0,35
2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16
Ras
io B
ela
nja
P
em
ban
gun
an
Tahun Anggaran
RASIO BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2011-SEPTEMBER 2016
36
Pn - Po
r = ----------------------------- X 100 %
Po
(Sumber : Nikmah Astuti Rahman dkk 2014 hal 64).
Keterangan :
Pn = Data yang dihitung pada tahun ke-n (PAD tahun berjalan).
Po = Data yang dihitung pada tahun ke-0 (PAD tahun sebelumnya)
r = Pertumbuhan
Berdasarkan data keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas, dapat dihitung Rasio
Pertumbuhan sebagai berikut :
Tabel 29. Rasio Pertumbuhan Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2011 - September
2016
Tahun PAD Rasio Pertumbuhan
(%)
2011 25.547.616.595 - *
2012 51.109.572.025 0,10
2013 45.913.601.522 -0,10
2014 72.316.999.794 0,57
2015 89.107.922.832 0,23
Sep 2016 63.686.972.231 -0,28
Rata-Rata 0,10 %
Sumber : Data Olahan
*) Tahun 2011 tidak dapat dihitung karena data Po tidak tersedia.
Dari perhitungan diatas diketahu bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Kapuas periode 2012 sampai September 2016 relatif masih sangat
rendah rata-rata 0,10 %. Pada tahun 2013 dan masih berjalan sampai September 2016
rasio pertumbuhan PAD minus 0,10 dan minus 0,28 %.
Berdasarkan kreteria-kriteria pengukuran kemampuan keuangan daerah diatas dapat
dibuat rekapitulasi tabel hasil masing-masing pengukuran sebagai berikut :
Tabel 30. Rekapitulasi Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas
Periode Anggaran 2011 sampai September 2016.
No Aspek Pengukuran Hasil
1. Rasio Kemandirian dari Dana Eksternal 5,05 %
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
a. PAD/TPD 4,48 %
b. BPHTP/TPD 9,73 %
c. SB/TPD 71,73 %
3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKM) 9,33 %
4. Rasio Pertumbuhan 5,05 %
5. Rasio Keserasian 0,52 %
Sumber : Data Olahan
37
Tabel diatas menunjukan bahwa secara umum kapasitas keuangan daerah
Kabupaten Kapuas ditinjau dari data APBD periode 2011 sampai September 2016 masih
sangat rendah, rata-rata rasio hasil perhitungan dibawah angka 10 % atau masuk pada
kategori Sangat Rendah baik ditinjau dari aspek Kemandirian Fiskal dari dana
Eksternal, Derajad Desentralisasi Fiskal, Indek Kemampuan Rutin, Pertumbuhan dan
Keserasian.
Pada derejat desentralisasi fiskal dari perbandingan sumber Sumbangan Daerah
(SB) dan Total Penerimaan Daerah (TPD), angka hasil pengukuran relatif tinggi yakni
71,73 % atau masuk pada interval 60 – 80 %. Tingginya angka ini menunjukan bahwa
kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kapuas masih sangat bergantung pada alokasi
sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau berasal dari
jenis penerimaan dana Transfer. Jika hasil perhitungan ini tinggi maka derajat
desentralisasi fiskal yang berasal dari sumber Penerimaan Daerah dari Sektor Pendapatan
Asli Daerah (PAD) pasti rendah. Ini berarti daerah masih sangat bergantung pada dana
transfer pemerintah pusat, sedangkan kapasitas daerah dalam menggali sumber
pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat
lemah.
G. Kapasitas Penerimaan Daerah Dari Jenis Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Kendala
Pelaksanaan
Faktor penting dalam mengukur kemampuan keuangan daerah adalah dilihat
dari sektor Penerimaan Daerah dari utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun
Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah era
Reformasi sangat memberi ruang bagi pelaksanaan otonomi dengan memberi sumber-
sumber penerimaan lebih besar kepada daerah dengan Dana Perimbangan atau Dana
Transfer yang memberi keleluasaan lebih bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri, namun sejatinya keotonomian daerah hanya akan
terwujud jika daerah lebih mampu melatakan sumber keuangan daerahnya pada sektor
penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Pemerintah Pusat telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah dari
PAD dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan wewenang desentralisasi
fiskal tersebut Pemerintah Provinsi diberi wewenang pengelolaan Pajak Daerah sebanyak
5 (lima) yakni : a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
Daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang mengelola 11 (sebelas) wewenang yakni :
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
38
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dan daerah baik Provinsi atau terutama Kabupaten/Kota diberikan kewenangan
memungut retribusi dengan 3 (tiga) jenis retribusi yakni : (i) Retribusi Umum, (ii)
Retribusi Jasa Usaha dan (iii) Retribusi Perizinan dengan sub jenis retribusi yakni :
(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
(3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Berdasarkan wewenang desentralisasi fiskal yang diberikan Pemerintah Pusat
kepada Daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah berikut didiskripsikan implementasi pelaksanaan di Kabupaten Kapuas
berdasarkan data keuangan periode 2011 sampai September 2016. Penerimaan Daerah
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor Pajak Daerah dan Retribusidapat
didiskripsikan sebagai berikut :
39
Tabel 31. Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2012
No Jenis Pendapatan Daerah Target Realisasi %
a. Pajak Daerah 6.895.500.000 6.042.224.868 87,6
1 Pajak Hotel 280.000.000 124.915410 44,6
2 Pajak Restoran 780.000.000 1.568.211.571 201,1
3 Pajak Hiburan 195.500.000 60.294.034 30,4
4 Pajak Reklame 325.000.000 400.855.251 123,3
5 Pajak Penerangan Jalan 2.000.000.000 2.384.520.707 119,2
6 Pajak Parkir 15.000.000 21.265.000 141,8
7 Pajak Air Bawah Tanah 50.000.000 0,00 0,0
8 Pajak Sarang Burung Walet 750.000.000 28.277.430 3,8
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
1.500.000.000 724.334.515 48,3
10 PBB Perdesaan dan Perkotaan 0,00 0,00 0,0
11 Pajak Perolehan Atas Tanah dan
Bangunan
1.000.000.000 729.550.950 73,0
b. Retribusi Daerah 20.084.105.000 14.718.942.522 73,0
1 Retribusi Jasa Umum 16.679.105.000 11.831.797.861 70,9
a. Pelayanan Kesehatan 15.779.105.000 10.192.843.737 73,0
b. Pelayanan Persampahan 200.000.000 183.771.250 91,9
c. Penggantian Biaya Cetak KTP,Akte
Capil
40.000.000 55.297.000 138,2
d. Parkir Tepi Jalan 150.000.000 126.450.000 84,3
e. Pelayanan Pasar 400.000.000 350.685.500 87,7
f. Pengujian Kendaraan Bermotor 30.000.000 42.687.500 142,3
g. Penggantian Biaya Cetak Peta 0 0 0
h. Pengendalian Menara
Telekomunikasi
50.000.000 780.223.874 1.560
i. Pelayanan Tera/Tera Ulang 30.000.000 0 0
2 Retribusi Jasa Usaha 1.805.000.000 2.014.444.326 111,6
a. Pemakaian Kekayaan Daerah 800.000.000 747.962.751 93,5
b. Pasar Grosir/ Pertokoan 650.000.000 612.345.075 94,2
c. Tempat Pelelangan 30.000.000 38.600.000 128,7
d. Retribusi Terminal 75.000.000 18.470.000 24,6
e. Tempat Khusus Parkir 0 330.714.800 -
f. Tempat Penginapan 100.000.000 157.500.000 157,5
g. Rumah Potong Hewan 50.000.000 71.901.700 143,8
h. Kepelabuhanan 50.000.000 11.250.000 22,5
i. Rekreasi dan Olah Raga 25.000.000 25.700.000 102,8
j. Penyeberangan di Air 25.000.000 0 0
k. Penjualan Produksi Usaha Daerah 0 0 0
l. Pemakaian/Penyewaan Kekayaan
Daerah Tanah dan Bangunan
0 0 0
m. Pemakaian Kekayaan Daerah
Ruangan
0 0 0
n. Pemakaian Kekayaan Daerah 0 0 0
40
Kendaraan Bermotor
3 Retribusi Perizinan Tertentu 1.600.000.000 872.700.335 54,5
a. Izin Mendirikan Bangunan 1.000.000.000 402.953.670 40,3
b. Izin Tempat Menjual Minuman
Beralkohol
50.000.000 0 0
c. Izin Gangguan/ Keramaian 500.000.000 453.746.665 90,7
d. Izin Trayek 25.000.000 16.000.000 64,0
e. Izin Usaha Perikanan 25.000.000 0 0
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas 2016
Pada tahun 2012 hampir semua jenis pajak daerah yang diserahkan kepada pemerintah
kabupaten/kota sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 telah dilaksanakan,
kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sesuai ketentuan
perundangan efektif dilaksanakan tahun 2014. Jenis Pajak Daerah yang menyumbangkan
kontribusi terbesar bagi PAD berasal dari : Pertama, Pajak Penerangan Jalan sebesar
Rp.2.384.520.707, Kedua, Pajak Restoran sebesar Rp.1.568.211.571, Ketiga, Bea
Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, Keempat, Pajak Mineral Bukan Logam, Kelima,
Pajak Reklame sebesar Rp. 400.855.251 dan lain-lain sebagaimana gambar grafik berikut
ini :
Gambar 12. Grafik Penerimaan Daerah dari Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kapuas sektor Pajak Daerah Tahun 2012.
Tahun 2013 kontribusi penerimaan daerah dari jenis pendapatan asli daerah (PAD)
sektor pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 32. Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2013
No Jenis Pendapatan Daerah Target Realisasi %
a. Pajak Daerah 6.742.000.000 8.918.208.202 132,2
1 Pajak Hotel 150.000.000 113.687.850 75,8
2 Pajak Restoran 1.645.000.000 3.695.489.198 224,6
3 Pajak Hiburan 144.500.000 43.430.000 30,1
4 Pajak Reklame 396.500.000 373.927.705 94,3
5 Pajak Penerangan Jalan 2.200.000.000 2.860.540.933 130,0
6 Pajak Parkir 6.000.000 9.457.000 157,6
7 Pajak Air Bawah Tanah 50.000.000 0 0,0
124.915.410
1.568.211.571
60.294.034 400.855.251
2.384.520.707
21.265.000 0 28.277.430
724.334.515
0
729.550.950
0500.000.000
1.000.000.0001.500.000.0002.000.000.0002.500.000.0003.000.000.000
PAD dari Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012
41
8 Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000 30.044.000 20,0
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
1.000.000.000 963.271.511 96,3
10 PBB Perdesaan dan Perkotaan 0 0 0,0
11 Pajak Perolehan Atas Tanah dan
Bangunan
1.000.000.000 828.360.025 82,8
b. Retribusi Daerah 12.589.383.000 10.356.077.829 82,3
1 Retribusi Jasa Umum 6.689.364.000 6.669.455.133 99,7
a. Pelayanan Kesehatan 5.141.864.000 5.738.734.150 111,6
b. Pelayanan Persampahan 200.000.000 224.636.000 112,3
c. Penggantian Biaya Cetak
KTP,Akte Capil
55.000.000 34.117.000 62,0
d. Parkir Tepi Jalan 150.000.000 175.248.000 116,8
e. Pelayanan Pasar 402.500.000 310.143.034 62,0
f. Pengujian Kendaraan Bermotor 40.000.000 83.833.000 209,6
g. Penggantian Biaya Cetak Peta 100.000.000 74.050.000 74,1
h. Pengendalian Menara
Telekomunikasi
600.000.000 26.420.949 4,4
i. Pelayanan Tera/Tera Ulang 0 2.273.000 -
2 Retribusi Jasa Usaha 4.321.019.000 2.069.840.504 47,9
a. Pemakaian Kekayaan Daerah 1.040.019.000 775.642.025 74,6
b. Pasar Grosir/Pertokoan 650.000.000 496.581.280 76,4
c. Tempat Pelelangan 40.000.000 49.581.280 76,4
d. Retribusi Terminal 75.000.000 19.250.000 25,7
e. Tempat Khusus Parkir 0 0 0
f. Tempat Penginapan 200.000.000 189.260.000 94,6
g. Rumah Potong Hewan 226.000.000 204.670.000 90,6
h. Pelayanan Kepelabuhanan 2.000.000.000 282.623.198 14,1
i. Tempat Rekreasi dan Olah Raga 40.000.000 17.490.000 43,7
j. Penyeberangan di Air 50.000.000 34.500.000 69,0
k. Penjualan Produksi Usaha Daerah 0 0 0
l. Pemakaian/Penyewaan Kekayaan
Daerah Tanah dan Bangunan
0 0 0
3 Retribusi Perizinan Tertentu 1.570.000.000 1.616.782.192 102,4
a. Izin Mendirikan Bangunan 1.000.000.000 512.504.375 51,3
b. Izin Tempat Menjual Minuman
Beralkohol
50.000.000 432.500.000 865,0
c. Izin Gangguan/ Keramaian 504.000.000 661.777.817 131,3
d. Izin Trayek 25.000.000 10.000.000 40,0
e. Izin Usaha Perikanan 0 0 0
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas 2016
Tahun 2013 semua jenis pajak daerah dilaksanakan kecuali Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan. Jenis Pajak Daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi
kas daerah adalah : Pertama, Pajak Restoran sebesar Rp.3.695.489.198; Kedua, Pajak
Penerangan Jalan sebesar Rp.2.860.540.993; Ketiga, Pajak Mineral Bukan Logam
sebesar Rp.963.271.511; Keempat, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
42
sebesar Rp.828.360.025; Kelima, Pajak Reklame sebesar Rp.396.500.000; Keenam,
Pajak Hotel sebesar Rp.113.687.850 dan lain-lain sebagaimana gambar grafik berikut :
Gambar 13. Grafik Penerimaan Daerah dari Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kapuas sektor Pajak Daerah Tahun 2013.
Tahun 2014 kontribusi penerimaan daerah dari jenis pendapatan asli daerah (PAD)
sektor pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 33. Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2014
No Jenis Pendapatan Daerah Target Realisasi %
a. Pajak Daerah 11.905.000.000 12.463.474.195 104,7
1 Pajak Hotel 150.000.000 116.428.000 77,6
2 Pajak Restoran 3.523.000.000 5.154.051.255 146,3
3 Pajak Hiburan 100.000.000 23.395.000 23,4
4 Pajak Reklame 500.000.000 327.030.908
5 Pajak Penerangan Jalan 3.100.000.000 3.348.526.466 108,0
6 Pajak Parkir 12.000.000 13.131.920 109,4
7 Pajak Air Bawah Tanah 20.000.000 0 0,0
8 Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000 4.600.000 3,1
9 Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan
1.350.000.000 954.033.572 70,7
10 PBB Perdesaan dan
Perkotaan
2.000.000.000 773.605.582 38,7
11 Pajak Perolehan Atas Tanah
dan Bangunan
1.000.000.000 1.748.671.492 174,9
b. Retribusi Daerah 8.890.415.000 8.723.451.515 97,1
1 Retribusi Jasa Umum 3.909.415.000 4.653.579.729 119,0
a. Pelayanan Kesehatan 2.175.415.000 2.680.461.922 123,2
b. Pelayanan Persampahan 260.000.000 235.026.000 90,4
c. Penggantian Biaya Cetak
KTP,Akte Capil
0 0 0
d. Parkir Tepi Jalan 244.000.000 246.950.000 101,2
e. Pelayanan Pasar 450.000.000 336.106.393 74,7
113.687.850
3.695.489.198
43.430.000 373.927.705
2.860.540.993
9.457.000 0 30.044.000
963.271.511
0
828.360.025
0500.000.000
1.000.000.0001.500.000.0002.000.000.0002.500.000.0003.000.000.0003.500.000.0004.000.000.000
PAD dari Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013
43
f. Pengujian Kendaraan
Bermotor
50.000.000 85.491.500 171,0
g. Penggantian Biaya Cetak
Peta
100.000.000 124.500.000 124,5
h. Pengendalian Menara
Telekomunikasi
600.000.000 942.543.914 157,1
i. Pelayanan Tera/Tera
Ulang
30.000.000 2.500.000 8,3
2 Retribusi Jasa Usaha 3.261.000.000 2.488.358.617 76,3
a. Pemakaian Kekayaan
Daerah
941.000.000 632.313.391 67,2
b. Pasar Grosir/Pertokoan 650.000.000 625.667.700 96,3
c. Tempat Pelelangan 50.000.000 55.776.000 111,6
d. Retribusi Terminal 80.000.000 11.950.000 14,9
e. Tempat Khusus Parkir 0 0 0
f. Tempat Penginapan 200.000.000 314.247.000 157,2
g. Rumah Potong Hewan 250.000.000 244.137.000 97,7
h. Pelayanan Kepelabuhanan 1.000.000.000 539.182.526 53,9
i. Tempat Rekreasi dan Olah
Raga
40.000.000 13.100.000 32,8
j. Penyeberangan di Air 50.000.000 51.985.000 104,0
k. Penjualan Produksi Usaha
Daerah
0 0 0
l. Pemakaian/Penyewaan
Kekayaan Daerah Tanah
dan Bangunan
0 0 0
3 Retribusi Perizinan
Tertentu
1.810.000.000 1.581.513.169 87,4
a. Izin Mendirikan
Bangunan
1.000.000.000 389.962.500 39,0
b. Izin Tempat Menjual
Minuman Beralkohol
250.000.000 622.000.000 248,8
c. Izin Gangguan/
Keramaian
510.000.000 559.850.669 109,8
d. Izin Trayek 50.000.000 9.700.000 19,4
e. Izin Usaha Perikanan 0 0 0
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas 2016
Tahun 2014 semua jenis pajak daerah dilaksanakan, namun ada satu pajak yang tidak
memberikan kontribusi atau nol persen yakni Pajak Air Bawah Tanah. Jenis Pajak
Daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi kas daerah adalah : Pertama, Pajak
Restoran sebesar Rp.5.154.051.255; Kedua, Pajak Penerangan Jalan sebesar
Rp.3.348.526.466; Ketiga, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar
Rp.1.748.671.492; Keempat, Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp.954.033.527;
Kelima, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.773.605.582;
Pajak Reklame sebesar Rp.327.030.000; Keenam, Pajak Hotel sebesar Rp.116.428.000
dan lain-lain sebagaimana gambar grafik berikut :
44
Gambar 14. Grafik Penerimaan Daerah dari Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kapuas sektor Pajak Daerah Tahun 2014.
Tahun 2015 kontribusi penerimaan daerah dari jenis pendapatan asli daerah (PAD)
sektor pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 34. Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2015
No Jenis Pendapatan Daerah Target Realisasi %
a. Pajak Daerah 22.064.236.000 18.654.680.289 84,5
1 Pajak Hotel 124.000.000 97.634.505 78,7
2 Pajak Restoran 5.561.000.000 4.437.696.817 78,8
3 Pajak Hiburan 140.016.000 24.860.000 17,8
4 Pajak Reklame 604.000.000 429.154.917 71,1
5 Pajak Penerangan Jalan 3.700.000.000 3.730.926.908 100,8
6 Pajak Parkir 20.000.000 10.895.000 54,8
7 Pajak Air Bawah Tanah 20.000.000 1.789.000 8,9
8 Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000 46.045.850 30,7
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
1.370.000.000 905.326.905 66,1
10 PBB Perdesaan dan Perkotaan 2.000.000.000 986.616.770 49,3
11 Pajak Perolehan Atas Tanah dan
Bangunan
8.375.220.000 7.983.733.617 95,3
b. Retribusi Daerah 8.696.716.000 6.482.175.735 674,5
1 Retribusi Jasa Umum 3.929.236.000 2.059.154.242 52,4
a. Pelayanan Kesehatan 1.172.739.000 673.401.314 57,4
116.428.000
5.154.051.255
23.395.000 327.030.908
3.348.526.466
13.131.920 0 4.600.000
954.033.572 773.605.582
1.748.671.492
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
PAD dari Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014
45
b. Pelayanan Persampahan 400.000.000 260.234.000 65,1
c. Penggantian Biaya Cetak KTP,Akte
Capil
0 0 0
d. Parkir Tepi Jalan 400.000.000 385.918.000 96,5
e. Pelayanan Pasar 565.500.000 356.556.800 63,1
f. Pengujian Kendaraan Bermotor 150.000.000 113.193.000 75,5
g. Penggantian Biaya Cetak Peta 144.500.000 48.000.000 33,2
h. Pengendalian Menara
Telekomunikasi
1.091.497.000 216.647.128 19,8
i. Pelayanan Tera/Tera Ulang 5.000.000 5.205.000 104,1
2 Retribusi Jasa Usaha 3.282.080.000 2.979.453.912 90,8
a. Pemakaian Kekayaan Daerah 8.15.000.000 642.019.571 78,8
b. Pasar Grosir/Pertokoan 1.010.000.000 826.347.750 81,8
c. Tempat Pelelangan 55.000.000 56.000.000 101,8
d. Retribusi Terminal 8.900.000 12.600.000 141,6
e. Tempat Khusus Parkir 0 0 0
f. Tempat Penginapan 225.000.000 177.892.000 79,1
g. Rumah Potong Hewan 275.000.000 235.870.000 85,8
h. Pelayanan Kepelabuhanan 788.180.000 918.465.591 116,5
i. Tempat Rekreasi dan Olah Raga 30.000.000 56.200.000 187,3
j. Penyeberangan di Air 50.000.000 28.910.000 57,8
k. Penjualan Produksi Usaha Daerah 25.000.000 25.149.000 100,6
l. Pemakaian/Penyewaan Kekayaan
Daerah Tanah dan Bangunan
0 0 0
3 Retribusi Perizinan Tertentu 1.485.400.000 1.443.567.581 97,2
a. Izin Mendirikan Bangunan 563.000.000 475.049.501 84,4
b. Izin Tempat Menjual Minuman
Beralkohol
400.000.000 477.000.000 119,3
c. Izin Gangguan/ Keramaian 520.000.000 488.518.080 93,9
d. Izin Trayek 2.400.000 3.000.000 125,0
e. Izin Usaha Perikanan 0 0 0
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas 2016
Tahun 2015 semua jenis pajak daerah dilaksanakan. Pajak Daerah yang memberikan
kontribusi terbesar yakni : Pertama, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Rp.7.983.733.617; Kedua, Restoran sebesar Rp.4.437.696.817; Ketiga, Pajak Penerangan
Jalan sebesar Rp.3.730.926.908; Keempat, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebesar Rp.986.616.770, Kelima, Pajak Mineral Bukan Logam sebesar
Rp.905.326.904 dan lain-lain sebagaimana dipertegas pada gambar grafik berikut :
46
Gambar 15. Grafik Penerimaan Daerah dari Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kapuas sektor Pajak Daerah Tahun 2015.
Tahun 2016 Per 30 September kontribusi penerimaan daerah dari jenis pendapatan asli
daerah (PAD) sektor pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 35. Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun Per September 2016
No Jenis Pendapatan Daerah Target Realisasi %
a. Pajak Daerah 16.556.516.000 9.464.658.486 57,17
1 Pajak Hotel 204.000.000 95.799.320 46,96
2 Pajak Restoran 4.042.000.000 3.997.073.563 98,89
3 Pajak Hiburan 138.516.000 47.364.780 34,19
4 Pajak Reklame 612.000.000 345.915.491 56,52
5 Pajak Penerangan Jalan 3.600.000.000 3.033.849.157 84,27
6 Pajak Parkir 20.000.000 86.289.200 431,45
7 Pajak Air Bawah Tanah 20.000.000 0 0
8 Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000 47.726.060 31,82
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
1.270.000.000 318.261.342 25,06
10 PBB Perdesaan dan Perkotaan 2.000.000.000 857.460.218 42,87
11 Pajak Perolehan Atas Tanah dan
Bangunan
4.500.000.000 634.919.355 14,11
b. Retribusi Daerah 8.987.000.000 4.460.932.726 49,64
1 Retribusi Jasa Umum 3.326.600.000 1.017.925.211 30,60
a. Pelayanan Kesehatan 716.600.000 117.564.747 16,41
b. Pelayanan Persampahan 400.000.000 287.047.464 71,76
c. Penggantian Biaya Cetak KTP,Akte
Capil
0 0 0
d. Parkir Tepi Jalan 450.000.000 146.330.000 32,52
e. Pelayanan Pasar 562.000.000 332.179.000 59,11
f. Pengujian Kendaraan Bermotor 250.000.000 125.219.000 50,09
g. Penggantian Biaya Cetak Peta 40.000.000 3.000.000 7,50
h. Pengendalian Menara
Telekomunikasi
900.000.000 0 0
i. Pelayanan Tera/Tera Ulang 8.000.000 6.585.000.000 82,31
97.634.505
4.437.696.917
24.860.000 429.154.917
3.730.926.908
10.895.000
1.789.000 45.045.850
905.326.905 986.616.770
7.983.733.617
02.000.000.0004.000.000.0006.000.000.0008.000.000.000
10.000.000.000
PAD dari Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015
47
2 Retribusi Jasa Usaha 3.861.500.000 2.249.303.678 58,25
a. Pemakaian Kekayaan Daerah 0 0 0
b. Pasar Grosir/Pertokoan 1.010.000.000 1.142.349.500 113,10
c. Tempat Pelelangan 60.500.000 44.800.000 74,05
d. Retribusi Terminal 50.000.000 6.250.000 12,50
e. Tempat Khusus Parkir 0 0 0
f. Tempat Penginapan 200.000.000 122.658.000 61,33
g. Rumah Potong Hewan 250.000.000 211.800.000 84,72
h. Pelayanan Kepelabuhanan 1.410.000.000 233.542.051 16,56
i. Tempat Rekreasi dan Olah Raga 45.000.000 10.000.000 22,22
j. Penyeberangan di Air 100.000.000 9.200.000 9,20
k. Penjualan Produksi Usaha Daerah 27.500.000 22.020.000 80,07
l. Pemakaian/Penyewaan Kekayaan
Daerah Tanah dan Bangunan
280.000.000 54.123.000 19,33
m. Pemakaian Kekayaan Daerah -
Ruangan
236.000.000 154.061.900 65,28
n. Pemakaian Kekayaan Daerah -
Kendaraan
192.500.000 238.499.227 123,90
3 Retribusi Perizinan Tertentu 1.798.900.000 1.193.703.837 66,36
a. Izin Mendirikan Bangunan 701.500.000 427.160.450 60,89
b. Izin Tempat Menjual Minuman
Beralkohol
400.000.000 372.500.000 93,13
c. Izin Gangguan/ Keramaian 620.000.000 390.143.387 62,93
d. Izin Trayek 77.400.000 3.900.000 5,04
e. Izin Usaha Perikanan 0 0 0
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas 2016
Tahun 2016 kembali tidak semua jenis pajak daerah dilaksanakan, namun ada satu pajak
yang minim memberikan kontribusi bahkan nol persen yakni Pajak Air Bawah Tanah.
Pajak Daerah. Sedangkan pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar yakni :
Pertama, Restoran sebesar Rp.3.997.073.563; Kedua,; Pajak Penerangan Jalan sebesar
Rp.3.033.849.157; Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar
Rp.857.460.218; Keempat, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar
Rp.634.919.355, Kelima, Reklame sebesar Rp.345.915.491; Keenam, Pajak Mineral
Bukan Logam sebesar Rp. 318.261.342; dan lain-lain sebagaimana dipertegas pada
gambar grafik berikut :
48
Gambar 16. Grafik Penerimaan Daerah dari Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kapuas sektor Pajak Daerah Per 30 September 2016.
Berikut disajikan grafik kompilasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak
Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2012 sampai dengan September 2016 :
Gambar 17. Grafik Kompilasi Penerimaan Daerah dari Jenis Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kapuas sektor Pajak Daerah Tahun 2012 sampai dengan Per
30 September 2016.
Pajak daerah yang relatif konstan memberikan kotribusi besar bagi PAD adalah dari
Sektor Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Walet,
Pajak Parkir. Sedangkan pajak yang sangat kurang potensial dan kurang memberikan
kontribusi adalah dari Pajak Air Bawah Tanah.
Melihat kontribusi Penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sektor Pajak Daerah yang rata-rata pada kurun waktu 5 (lima) tahun atau (2012 -
September 2016) hanya sebesar Rp. 11.108.649.224 yang jika diperbandingkan dengan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 20 %, atau jika
diperbandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) hanya memberikan kontribusi
95.799.320
3.997.073.563
47.364.780
345.915.491
3.033.849.157
86.289.200 0 47.726.060
318.261.342
857.460.218
634.919.355
0500.000.000
1.000.000.0001.500.000.0002.000.000.0002.500.000.0003.000.000.0003.500.000.0004.000.000.0004.500.000.000
PAD dari Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Per 30 September 2016
0
5.000.000.000
10.000.000.000
P E R B A N D I N G P E N E R I M A A N P A D D A R I P A J A K D A E R A H K A B U P A T E N K A P U A S
2 0 1 2 - S E P T E M B E R 2 0 1 6
2012 2013 2014 2015 2016
49
rata-rata sebesar 0,96 % atau jika perbandingkan dengan Belanja Daerah hanya mampu
memberi kontribusi membelanjaan daerah sebesar 1,0 % dari rata-rata total belanja
daerah sebesar Rp.1.107.703.771.183. Mencermati hal ini dan guna memperkuat
pelaksanaan otonomi daerah maka, pemberian wewenang keuangan atau desentralisasi
fiscal pada pemerintah daerah kabupaten/kota khusus menyangkut jenis-jenis pajak
daerah yang diserahkan kepada daerah harus mempertimbangkan karakteristik potensi
daerah. Pemerintah Pusat sebaiknya tidak membuat kebijakan desentralisasi fiskal yang
seragam pada masing-masing pemerintah daerah khusus menyangkut jenis pajak daerah
sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang pajak dan retribusi daerah saat ini. Jika
keinginan politik Pemerintah Pusat benar-benar ingin memperkuat Pemerintah Daerah
dan mewujudkan pelaksanaan otonomi yang nyata bagi daerah, maka jenis pajak yang
ditetapkan pada pemerintah kabupaten/kota harus jenis pajak yang benar-benar potensial
dipungut dan mampu dilaksanakan pemerintah daerah. Jenis Pajak yang diserahkan pada
daerah sebagaiman undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah harus sesuai
dengan karakteristik serta kemampuan pemerintah daerah. Untuk itu pada revisi UU
No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus mengelompokan jenis-jenis
pajak yang diserahkan pada daerah sesuai tingkat kemampuan daerah dan kondisi
kemajuan masing-masing daerah, sehingga jenis pajak tersebut potensial dilaksanakan
dan memberikan kontribusi penerimaan bagi daerah. Pajak daerah seperti Pajak Air
Bawah Tanah harusnya dipertimbangkan kembali keberadaanya sebagai pajak daerah,
demikian pula jumlah jenis pajak haruslah lebih ditingkatkan berikut cakupan atau ruang
lingkup pengenaan pajaknya.
Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2012 – September 2016
dapat dijelaskan berdasarkan masing-masing jenis retribusi sebagaimana gambar grafik
berikut ini :
Gambar 18. Grafik Penerimaan Daerah sektor Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis
Retribusi Tahun 2012 sampai dengan Per 30 September 2016.
Kontribusi terbesar dari jenis retribusi daerah berasal dari Jenis Retribusi Jasa Umum.
Sedangkan kontribusi terendah berasal dari Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
Kontribusi terbesar dari Jenis Retribusi Jasa Umum berasal dari Sub Sektor
Retribusi Daerah sebagaimana grafik di bawah ini :
11.831.797.861
6.669.455.133 4.653.579.729
2.059.154.242 1.017.925.211 2.014.444.326 2.069.840.504 2.488.358.617
2.979.453.912 2.249.303.678
872.700.335
1.616.782.192
1.581.513.169 1.443.567.581
1.193.703.837
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
1 2 3 4 5
KO
NTR
IBU
SI R
ETR
IBU
SI
TAHUN MULAI 2012 (ANGKA 1) - SEP 2016 (ANGKA 5)
P A D K A B U P A T E N K A P U A S D A R I S E K T O R R E T R I B U S I D A E R A H B E R D A S A R K A N J E N I S R E T R I B U S I T A H U N 2 0 1 2 - S E P T E M B E R 2 0 1 6
Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu
50
Gambar 19. Grafik Penerimaan Daerah dari Sektor Retribusi Daerah Berdasarkan Sub
Jenis Retribusi Umum Tahun 2012 sampai dengan Per 30 September
2016.
Sub Jenis Retribusi Daerah dari Jenis Retribusi Umum yang memberikan
kontribusi besar berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengendalian
Komunikasi, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Sampah, Retribusi Parkir
Tepi Jalan, Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang, Retribusi Pengendalian Biaya Cetak KTP, Akte Kelahiran dan lain-lain.
Penerimaan dan Sub Jenis Retribusi seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi
Pengendalian Komunikasi, Penggantian Biaya Cetak KTP, Akte Kelahiran, Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang relatif kurang stabil bahkan cenderung mengalami
penurunan. Sub Jenis Retribusi Jasa Umum yang cenderung naik secara konstan setiap
tahun berasal dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Rata-rata Kontribusi Jenis
Retribusi Jasa Umum dari Total Retribusi Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun
sebesar Rp. 5.246.382.435. Sedangkan Kotribusi terhadap Total Penerimaan Asli Daerah
(PAD) sebesar 9,24 %, Kontribusi terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar
0,45 % dan Perbandingan Dari Belanja Daerah sebesar 0,47 %.
Sub Jenis Retribusi Daerah dari Jenis Retribusi Jasa Usaha yang memberikan
kontribusi besar dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
a. Pelayanan Kesehatanb. Pelayanan Persampahanc. Penggantian Biaya Cetak KTP,Akte Capild. Parkir Tepi Jalane. Pelayanan Pasarf. Pengujian Kendaraan Bermotorg. Penggantian Biaya Cetak Petah. Pengendalian Menara Telekomunikasii. Pelayanan Tera/Tera Ulang
PENERIMAAN DAERAH DARI SUB JENIS RETRIBUSI UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2012 - SEPTEMBER 2016
2012 2013 2014 2015 2016
51
Gambar 20. Grafik Penerimaan Daerah dari Sektor Retribusi Daerah Berdasarkan Sub
Jenis Retribusi Jasa Usaha Tahun 2012 sampai dengan Per 30
September 2016.
Sub Jenis Retribusi Daerah dari Jenis Retribusi Jasa Usaha yang memberikan
kontribusi besar berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat
Penginapan, Retribusi Rumah Potong Hewan dan lainnya. Penerimaan dan Sub Jenis
Retribusi Jasa Usaha seperti Retribusi Terminal, Retribusi Kepelabuhanan, Retribusi
Tempat Pelelangan kurang stabil dan cendrung menurun. Sedangkan Sub Jenis Retribusi
Jasa Usaha Pelayanan Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan relatif stabil dan cenderung
naik. Rata-rata Kontribusi Jenis Retribusi Jasa Usaha dari Total Retribusi Daerah selama
kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp.2.360.280.207. Sedangkan Kotribusi terhadap
Total Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,16 %, Kontribusi terhadap Total
Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 0,20 % dan Perbandingan Dari Belanja Daerah
sebesar 0,21 %.
Sub Jenis Retribusi Daerah dari Jenis Retribusi Perizinan yang memberikan
kontribusi besar dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Gambar 21. Grafik Penerimaan Daerah dari Sektor Retribusi Daerah Berdasarkan Sub
Jenis Retribusi Perizinan Tahun 2012 sampai dengan Per 30
September 2016.
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
PENERIMAAN DAERAH DARI SUB JENIS RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2012-SEPTEMBER 2016
2012 2013 2014 2015 Per 30 September 2016
01.000.000.000
1 2 3 4 5
Pen
dap
atan
Tahun Anggaran 2012 (angka 1) sampai September 2016 (angka 5)
Penerimaan Daerah Dari Sub Jenis Retribusi Perizinan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 - September 2016
a. Izin Mendirikan Bangunan
b. Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol
c. Izin Gangguan/ Keramaian
d. Izin Trayek
e. Izin Usaha Perikanan
52
Sub Jenis Retribusi Daerah dari Jenis Retribusi Jasa Perizinan yang memberikan
kontribusi besar berasal dari Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Tempat
Menjual Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Rata-rata
penerimaan dari semua Retribusi Perizinan cenderung menurun dan kurang stabil. Rata-
rata Kontribusi Jenis Retribusi Jasa Perizinan dari Total Retribusi Daerah selama kurun
waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp.1.341.653.423. Sedangkan Kotribusi terhadap Total
Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,36 %, Kontribusi terhadap Total Penerimaan
Daerah (TPD) sebesar 0,11 % dan Perbandingan Dari Belanja Daerah sebesar 0,12 %.
Berdasarkan uraian berbagai jenis kontribusi retribusi daerah baik Retribusi
Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan pada Penerimaan Daerah
Kabupaten Kapuas Periode 2012 – September 2016 dapat disimpulkan bahwa kontribusi
sektor Retribusi Daerah masih relatif rendah baik terhadap kontribusi pendapatan asli
daerah (PAD) terlebih terhadap Total Penerimaan Daerah dan Total Belanja Daerah.
Dilihat dari jenis retribusi relatif cukup memadai, namun perlu pengembangan dan
inovasi dalam meningkatkan produktivitas kontribusi penerimaan daerah. Pemerintah
Daerah perlu mengembangkan berbagai strategi dan inovasi penetapan, pemungutan,
pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tanpa
adanya inovasi dan kerja keras dalam pengelolaan dan pengembangan sumber
penerimaan daerah maka akan sulit bagi daerah untuk melaksanakan kemandirian
daerah. Daerah akan selalu dan tetap bergantung pada Pemerintah Pusat meskipun pola
desentralisasi fiskal yang dikembangan jauh lebih desentralitatif.
Sangat nyata bahwa hasil penelitian ini membuktikan bahwa sampai saat ini
didalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah kabupaten/kota
sebagian besar daerah masih sangat mengharapkan subsidi dari Pemerintah Pusat,
sedangkan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu
menopang kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Wulandari, 2001 : 18),
tanpa ditopang dari sumber penerimaan daerah lain yakni dari dana transfer baik Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realitas hubungan fiskal
antara Pemerintah Pusat dan Daerah kenyataannya ditandai oleh dominannya peranan
bantuan dan sumbangan (SB) (Wulandari 2001 : 20).
Dalam mengembangkan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah
khusus dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berbagai hambatan dan kendala
pengembangan dan inovasi daerah terkait penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli
Daerah (PAD) juga relatif besar dihadapi. Kendala normatif menyangkut wewenang
Pemerintah Kabupaten dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan
daerah yang relatif terbatas. Dimana wewenang Pemerintah Daerah terbatas pada
ketentuan-ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Kendala teknis menyangkut kapasitas sumberdaya aparatur dalam pemberian pelayanan
dan pelaksanaan kegiatan penetapan, memungutan dan pengelolaan penerimaan dari
sektor pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi, data base pajak dan retribusi yang belum tersusun, sarana dan prasarana kerja
masih terbatas dan keterbatas anggaran yang tersedia. Berbagai kendala-kendala ini juga
berkesesuaian dengan pendapat Mahi (dalam Wulandari 2001 : 20) bahwa diera otonomi
mendatang upaya kemandirian daerah tampaknya PAD masih belum dapat diandalkan
sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena relatif rendahnya basis pajak/retribusi
daerah, kemampuan administrasi pemungutaan, kemampuan perencanaan dan
pengawasan yang masih rendah.
53
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat
ditarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :
1. Kapasitas keuangan daerah Kabupaten Kapuas ditinjau dari kontribusi penerimaan
daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) khusus sektor Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah masih relatif rendah. Dintinjau dari Rasio Kemandirian Daerah khusus jika
dibandingkan dari sumber dana eksternal daerah indeks rasio hanya 5,05 %. Ditinjau
dari derajat desentralisasi fiskal khususnya perbandingan antara pendapatan asli
daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (TPD) hanya sebesar 4,48% dan
ditinjau dari perbandingan antara BPHTP dengan total pendapatan daerah (TPD)
hanya sebesar 9,73 %.
Ditinjau dari indeks kemampuan rutin (IKM) hanya mencapai 9,73%, Indek Rasio
Pertumbuhan sebesar 5,05% dan Rasio Keserasian sebesar 0,52% berkategori Sangat
Rendah dibawah angka 10.10 % sebagaimana skala derajat desentralisasi fiskal dan
20 % sebagaimana skala interval indeks kemampuan keuangan daerah.
2. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) hanya sebesar Rp. 11.108.649.224 yang jika diperbandingkan dengan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 20 %, atau jika
diperbandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) hanya memberikan
kontribusi rata-rata sebesar 0,96 % atau jika perbandingkan dengan Belanja Daerah
hanya mampu memberi kontribusi membelanjaan daerah sebesar 1,0 % dari rata-
rata total belanja daerah sebesar Rp.1.107.703.771.183.
3. Rata-rata Kontribusi Jenis Retribusi Jasa Umum dari Total Retribusi Daerah selama
kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 5.246.382.435. Sedangkan Kotribusi
terhadap Total Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,24 %, Kontribusi terhadap
Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 0,45 % dan Perbandingan Dari Belanja
Daerah sebesar 0,47 %. Rata-rata Kontribusi Jenis Retribusi Jasa Umum dari Total
Retribusi Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp.2.360.280.207.
Sedangkan Kotribusi terhadap Total Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,16 %,
Kontribusi terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 0,20 % dan
Perbandingan Dari Belanja Daerah sebesar 0,21 %. Rata-rata Kontribusi Jenis
Retribusi Jasa Perizinan dari Total Retribusi Daerah selama kurun waktu 5 (lima)
tahun sebesar Rp.1.341.653.423. Sedangkan Kotribusi terhadap Total Penerimaan
Asli Daerah (PAD) sebesar 2,36 %, Kontribusi terhadap Total Penerimaan Daerah
(TPD) sebesar 0,11 % dan Perbandingan Dari Belanja Daerah sebesar 0,12 %.
4. Kendala pengembangan dan inovasi daerah terkait penerimaan daerah dari sektor
Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
menyangkut antaranya kendala normatif yakni wewenang Pemerintah Kabupaten
dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang relatif
terbatas. Dimana wewenang Pemerintah Daerah terbatas pada ketentuan-ketentuan
yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Kendala teknis menyangkut kapasitas sumberdaya aparatur dalam pemberian
pelayanan dan pelaksanaan kegiatan penetapan, memungutan dan pengelolaan
penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran Wajib
Pajak dan Wajib Retribusi, data base pajak dan retribusi yang belum tersusun,
sarana dan prasarana kerja masih terbatas dan keterbatas anggaran yang tersedia.
54
B. Saran-Saran
1. Penetapan kebijakan desentralisasi fiskal oleh Pemerintah Pusat seperti diatur
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 209 tentang Jenis Pajak dan Retribusi
Daerah harus memperhatikan potensi dan karakteristik masing-masing daerah
serta meningkatkan basis pajak dan retribusi daerah. Karena itu penetapan jenis
pajak daerah dan retribusi daerah yang diserahkan pada tiap daerah harus sesuai
dengan kelompok daerah : daerah ekonomi maju, sedang, rendah.
2. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas perencanaan, pengelolaan dan
pengawasan semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat berjalan
sebagaimana diharapkan dan mampu memberikan kontribusi optimum pada
daerah.
3. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan
sistem administrasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga
berjalan secara efisien dan efektif. Baik dengan bentuk intensifikasi dan
ekstensifikasi wajib pajak dan obyek pajak dan retribusi.
4. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemungutan dan pengenaan pajak
dan retribusi daerah harus mendorong tumbuh dan berkembangnya iklim
investasi daerah. Pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan bukan
sebagai penghambat berkembangnya dunia investasi daerah. Karena itu
dibutuhkan inovasi pengenaan pajak yang mampu mendorong pertumbuhan
dunia investasi.
DAFTAR PUSTAKA
DBW TAX CENTER (2009). Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2009. PT. Gramedia, Jakarta.
Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (2003). PETA
KEMAMPUAN KEUANGAN PROVINSI DALAM ERA OTONOMI
DAERAH :Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan
Daerah. Sumber http://www. [email protected].
Haryanto, Tri Joko (2003). Jurnal Departemen Keuangan RI (2003). Potret PAD dan
Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah sumber :
http://www.fiskal.depkeu.go.id.
Mariana, Dede, dkk (2008). Demokrasi dan Politik Desentralisasi, Graha Ilmu
Yogyakarta.
Mardiasmo (1995). Perpajakan. Edisi Ketiga, Andi Offcet, Yogyakarta.
Prakosa, Kesit Bambang (2003). Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press, Yogyakarta.
Rahman, Nikmah Astuti, dkk (2014). Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan
Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Studi Pada Kota Manado dan Kota
Bitung Tahun 2008-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Volume 14 No.3
Oktober 2014.
Reksohadiprojo, Sukanto (2000). Ekonomi Publik. Badan Penerbit FE-UGM
Yogyakarta.
55
Tumilar, R.L.H (1997). Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Provinsi
Sulawesi Utara. Tesis PS IESP UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
Wasistiono, Sadu, Prof.Dr (2003). Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Fokusmedia, Bandung.
Wulandari, Anita (2001). Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi Dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah. JKAP Volume 5 Nomor 2 (November
2001).