kajian kapasitas pemerintah daerah delapan kabupaten di papua 2005
DESCRIPTION
Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005TRANSCRIPT
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
1/239
LAPORAN AKHIR
KAJIAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
DELAPAN KABUPATEN TERPILIH
DI PAPUA
O l e h :
TIM UNIPA
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
2/239
Laporan ini merupakan hasil kajian terhadap kapasitas pemerintah daerah. Kajian
tersebut dilakukan secara independen, namun demikian UNDP turut serta dalammemberikan pengarahan dan masukan kepada organisasi baik pada proses awalmaupun pada proses persiapan laporan. Adapun data yang dikumpulkan, analisa danisu-isu yang disampaikan tidak sepenuhnya mewakili pandangan dari UNDP.
This report represents the result of an assessment local government capacity. Theassessment was carried out independently of the UNDP, however UNDP advisorsprovided initial guidance to the organizations that conducted the assessments and gavefeedback on the preparation of the report. As such, the information gathered has notbeen verified and the analysis and issues associated therewith do not necessarilyrepresent the views of UNDP.
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
3/239
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Sebagai tindak lanjut kerjasama antara Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan
Ekonomi Daerah (P3FED) Universitas Negeri Papua (UNIPA) dengan UNDP-Papua
Capacity Needs Assessment, maka telah dilakukan kajian di 8 (delapan) Kabupaten
terpilih di Papua. Tujuan utama kajian ini, adalah untuk: : (1) mengidentifikasi
kapasitas sumberdaya pemerintah daerah. dan (2) mengianalisis terhadap pelayanan
sosial dasar yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
Dari kedelapan kabupaten tersebut empat (4) diantaranya merupakan kabupaten
lama, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak dan
Kabupaten Yapen, sedangkan 4 (empat) kabupaten lainnya adalah kabupaten baru
hasil pemekaran berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002, yaitu : Kabupaten Teluk
Wondama, Kabupaten Waropen, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Kaimana.
Laporan ini disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis dari data-data, baik data
sekunder yang diperoleh dari instansi terkait maupun data primer yang merupakan
hasil pengamatan langsung dilapangan serta wawancara dengan beberapa stake
holders.
Laporan ini merupakan Laporan Akhir yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan
bagi Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pemangku
kepentingan (stake holders) dalam perencanaan dan implementasi serta upaya-upaya
pembangunan di Tanah Papua.
Pada kesempatan ini disampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada UNDP-Papua Capacity Needs Assessment Project atas
kepercayaannya kepada Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah
Universitas Negeri Papua (P3FED-UNIPA) untuk melaksanakan kegiatan ini.
Terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten
yang menjadi target kegiatan, serta pihak-pihak lain yang ikut membantu kelancaran
kegiatan ini. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua di masa
mendatang diharapkan benar-benar menyatu dengan masyarakat
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
4/239
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
No. Teks Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
RINGKASAN EKSEKUTIF R 1
I. PENDAHULUAN I 1
II. KABUPATEN MANOKWARI II 1
III. KABUPATEN TELUK WONDAMA III 1
IV. KABUPATEN SORONG IV 1
V. KABUPATEN RAJA AMPAT V 1
VI. KABUPATEN FAKFAK VI 1
VII. KABUPATEN KAIMANA VII 1
VIII KABUPATEN YAPEN VIII 1
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
5/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
RINGKASAN EKSEKUTIF
1. PENDAHULUAN
Provinsi Papua (dulu Propinsi Irian Jaya) merupakan salah satu propinsi terluas di
Indonesia, tetapi dengan jumlah kabupaten/kota yang terbatas. Untukmengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah
telah membentuk 3 kabupaten baru berdasarkan Undang-Undang Nomor45/1999, yaitu : Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Puncak
Jaya. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/2000, pemerintahmengukuhkan Kotamadya Administratif Sorong menjadi Kotamadya Sorong.
Dengan demikian Provinsi Papua telah terdiri dari 12 kabupaten dan 2kotamadya.
Berdasarkan kondisi sosial-ekonomi yang sangat dinamis, pemerintah kembali
menyadari pentingnya upaya untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensipenyelengaaraan pemerintahan dan pembangunan dengan membentuk 14
kabupaten baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 26/2002. Hal-hal tersebutdi atas menunjukkan bahwa jumlah kabupaten/kota telah mengalami
peningkatan 2 kali lipat. Namun penambahan jumlah kabupaten/kota sebesar ini
bukanlah hal yang mudah, sehingga menimbulkan pertanyaan. Apakah benarpemerintah kabupaten induk telah meningkat kapasitasnya untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan ?. Sejauhmana kapasitaspemerintah kabupaten baru untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan bila
mungkin juga pembangunan ?. Dari segi inilah dipandang perlu untukmelakukan Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah 8 Kabupaten Terpilih di Papua.
Tujuan utama kajian ini, adalah untuk: : (1) mengidentifikasi kapasitas
sumberdaya pemerintah daerah 8 kabupaten terpilih, dan (2) menganalisispelayanan sosial dasar yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah 8 kabupaten
terpilih.
2. KARAKTERISTIK WILAYAH
2.1. Fisik Wilayah
Luas wilayah tiap kabupaten bervariasi cukup besar, mulai dari yang paling
sempit sampai dengan yang paling luas. Kabupaten Yapen adalah yang palingsempit yakni 2 050 Km2, tetapi masih jauh lebih luas dibandingkan Kota Jayapura
(940 Km2) maupun Kota Sorong (1.105 Km
2
). Kabupaten yang paling luas(46.108 Km2) adalah Kabupaten Raja Ampat, tetapi 40.108 Km2 (87 %) di
antaranya merupakan perairan laut. Sisanya seluas 6.000 Km2(13 %) saja yang
merupakan daratan, namun masih lebih luas dibandingkan Kabupaten Yapenmaupun Kabupaten Teluk Wondama (5.788 Km2).
Bentuk wilayah kabupaten berbeda menjadi dua bentuk, yakni kabupaten
kepulauan kabupaten kombinasi dari daratan tanah besar Papua dan pulau pulau
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
6/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
kabupaten bervariasi dari 3 distrik (Kabupaten Waropen) sampai dengan 12
distrik (Kabupaten Sorong). Jumlah kampung pada setiap kabupaten juga
bervariasi dengan variasi yang besar, mulai dari 61 kampung (KabupatenWaropen) sampai dengan 409 kampung (Kabupaten Manokwari). Kelurahan
telah dimiliki oleh kabupaten induk atau tidak terdapat di kabupaten pemekaran.Jumlah kelurahan terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari (9 Kelurahan),
dan tersedikit di Kabupaten Sorong (1 Kelurahan). Ditinjau dari jumlah kampungmaupun kelurahan yang terbesar, tampaknya Kabupaten Manokwari memiliki
potensi untuk pemekaran Kota.
2.3. Tataguna Wilayah
Peruntukan wilayah dibedakan menjadi 2 peruntukan yang bersifat umum yaknikawasan lindung, dan kawasan budidaya. Namun kabupaten diperoleh data valid
mengenai peruntukan wilayah terbatas pada Kabupaten Manokwari danKabupaten Raja Ampat.
Di Kabupaten Manokwari sebagian besar (68 %) wilayahnya diperuntukan
sebagai kawasan lindung, dan sebagian kecil (32 %) lainnya diperuntukansebagai kawasan budidaya. Luas kawasan lindung ini lebih besar lagi di
Kabupaten Raja Ampat (71 %), tetapi sebaliknya luas kawasan budidaya menjadi
lebih sempit (29 %). Namun hal ini tidak menjadi masalah dilihat dari proporsipenduduk yang sebagian besar tergantung pada usaha perikanan tangkap.
Masalah akan muncul jika pertambangan digunakan sebgai salah satu sektorandalan dalam pembangunan ekonomi daerah.
2.4. Kependudukan
Variabel kependudukan penting mencakup jumlah penduduk, kepadatanpenduduk, dan pertumbuhan penduduk. Selengkapnya keadaan kependudukan
di setiap kabupaten dapat dilihat pada Tabel 3
Jumlah penduduk ternyata bervariasi cukup besar antar kabupaten. Penduduk
terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari (143 949 Jiwa), dan tersedikit di
Kabupaten Waropen (23 072). Kepadatan penduduk tertinggi (34,40 Jiwa/Km2)terdapat di Kabupaten Yapen, dan terendah (1,04 Jiwa/Km2). Pertumbuhan
penduduk yang berhasil diperoleh datanya adalah di 3 kabupaten induk yakniKabupaten Sorong, Fakfak, dan Kabupaten Yapen. Pertumbuhan penduduk
tertinggi (5,56 %) terjadi di Kabupaten Fakfak, dan terendah (2,75 %) diKabupaten Yapen.
2.5. Mata Pencaharian
Ketergantungan ekonomi penduduk dibedakan menjadi 3 yakni sektor primer,
sekunder, dan sektor tertier. Sebaran proporsi rumahtangga berdasarkan
ketergantungannya pada setiap sektor dapat dilihat pada Lampiran 4. Proporsipenduduk terbesar tergantung pada sektor sekunder, dengan variasi 30 71
persen Menyusul pada sektor sekunder dengan variasi 8 51 persen Proporsi
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
7/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
tergantung pada sektor sekunder terjadi di Kabupaten Sorong (40 %), sesuai
jumlah industri pengolahan skala menengah dan besar di kabupaten ini yang
cukup banyak seperti industri perkayuan, gas, dan minyak bumi. Proporsipenduduk terbesar yang tergantung pada sektor tertier terjadi di Kabupaten
Fakfak (34 %), dan terendah di Kabupaten Sorong.
2.6. Kemiskinan
Tingkat kemiskinan penduduk dinilai berdasarkan indeks kemiskinan manusia
(IKM) menurut Laporan Pembangunan Manusia (2004). Selengkapnya indekskemiskinan di 4 kabupaten induk dapat dilihat pada Tabel 5.
Berdasarkan indeks kemiskinan manusia pada tahun 2002 ternyata KabupatenManokwari menempati rangking kemiskinan tertinggi dengan IKM sebesar 39,0.Menyusul Kabupaten Yapen dengan IKM sebesar 38,9 dan selanjutnya
Kabupaten Sorong dengan IKM sebesar 28,3, terakhir Kabupaten Fakfak dengan
IKM sebesar 26,9.
3. KAPASITAS SUMBERDAYA PEMDA
Jumlah pegawai yang tersedia pada masing-masing Kabupaten sangat bervariasi
dan umumnya kabupaten induk memiliki jumlah pegawai yang sangat banyak
dibandingkan dengan kabupaten pemekaran (Tabel 7). Hal ini dapat dibuktikandari rata-rata proporsi pegawai pemda terhadap jumlah penduduk untukkabupaten induk sebesar (3,83 0,92) % dan untuk kabupaten pemekaran
sebesar (1,72 0,70)%. Artinya untuk kabupaten induk dalam setiap 100
penduduk rata-rata terdapat 4 pegawai negeri sedangkan untuk kabupatenpemekaran setiap 100 penduduk terdapat 2 pegawai, untuk itu penambahan
pegawai pada kabupaten pemekaran masih layak untuk dilakukan. Sehinggasecara umum dapat dikatakan bahwa setiap pegawai negeri melayani 33
penduduk. Dari jumlah pegawai tersebut terdapat 44,42 % pegawai golongan
II dan 39,55 % pegawai golongan III sedangkan sekitar 4 % dari golonganadalah pegawai I dan IV. Artinya pengambil keputusan dalam melakukan
pelayanan kepada penduduk di kabupaten dilakukan oleh 4 % pegawai pemda,jika mengikuti daftar urutan kepangkatan.
Saat ini telah dilakukan Kajian terhadap struktur organisasi perangkat daerahyang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional melalui :
UU 22 pasal 11 Kewenangan Wajib
Ketentuan Umum PP 8 Tahun 2003
Kepress No. 34 Tahun 2003 SKB No. 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan No. 17 Tahun 2003
Kajian terhadap struktur kelembagaan Daerah tersebut dilakukan dengan
pertimbangan adanya Tumpang Tindih/duplikasi Tupoksi, Struktur yang lebihtinggi, Misi dan Visi daerah (Kedepan, Potensi), Potensi Daerah (komoditas
unggulan), Kebutuhan Daerah dan Masyarakat dan Tingkat Nilai Ekonomis
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
8/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dengan adanya Tupoksi pada masing-masing Bagian, Dinas, Badan, kantor dan
Distrik, maka kegiatan pelayanan kepada masyarakat akan memberikan outcome
yang dapat diukur baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi manfaat yangditerima.
4. KEUANGAN DAERAH
4.1. Penerimaan
Penerimaan Kabupaten umumnya bersumber dari PAD (pajak daerah, retribusidaerah, laba perusahan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah), Dana
Perimbangan ( bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan
dana alokasi khusus), dana Otsus, dan dana APBNPenerimaan dalam bentuk PAD maupun dana perimbangan tergantung dari
bagaimana kelembagaan dalam Pemda melakukan pelayanan terhadapmasyarakat luas dalam upaya menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang
potensial pada masing-masing Daerah. Dari hasil pemantauan dan informasiyang diperoleh dari masyarakat bahkan para pengusaha dapat disimpulkan
bahwa terhadap 4 Kabupaten induk maupun 4 Kabupaten Pemekaran yang
memiliki banyak potensi-potensI Penerimaan Daerah yang belum di gali(diperdakan). Kondisi PAD masing masing Kabupaten rata-rata sangat bervariasi
dan umumnya baru diperoleh pada kabupaten induk sedangkan kabupatenpemekaran belum semuanya tersedia. Rata-rata PAD tertinggi diperoleh pada
tahun 2003 sedangkan dari sisi wilayah, Kabupaten Sorong dan Fak-Fak yangmemiliki perolehan PAD tertinggi pada 2 tahun berjalan (Tabel 3). Perolehan
PAD berdasarkan luas wilayah pada Tahun 2003, Kabupaten Yapen yangmemperoleh PAD tertinggi yaitu pada setiap luasan 1 km2 diperoleh PAD
sebesar Rp. 1,284,196.35 begitu pula pada tahun 2002 setiap 1 km2 diperoleh
PAD sebesar RP. 1,415,662.38
Penerimaan yang diperoleh dari dana perimbangan masing-masing kabupatendidasarkan pada Faktor penyeimbang (Alokasi minimum, Lumpsum, proporsikebutuhan belanja pegawai tahun sebelumnya), Kebutuhan Fiskal (indeks
penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemiskinan relative, indeks harga
bangunan) dan Potensi Fiskal (PAD, Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam).Rata rata perolehan dana perimbangan tertinggi adalah Kabupaten Manokwari
hal ini disebabkan tingginya jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Manokwari,dan tingginya indeks kemiskinan yang indeksnya mencapai 332.
Dana otsus yang berasal dari APBN dibagikan ke masing-masing kabupatensebesar 40 % dan Provinsi Papua 60 % . Perolehan Dana Otsus berdasarkanperhitungan dari Provinsi Papua pada masing-masing kabupaten menunjukkan
bahwa pada tahun 2002 dan 2003 terhadap 8 kabupaten masing-masing Rp.155,753,573,000 dan Rp. 162,109,241,242. Kabupaten yang memperoleh dana
otsus terbesar adalah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong.
P l h d d i t (APBN) d l bi i kt k i di i
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
9/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
memiliki pembiayaan aparatur terbesar yaitu mencapai Rp. 399,230,687,197
dengan rata terhadap setiap pegawai sebesar Rp 114,196,421 orang artinya
rata-rata setiap pegawai memperoleh Rp 114,196,421 per tahun , sedanghkanyang terendah adalah Kabupaten Manokwari Rp 38,472,884 artinya rata-
rata setiap pegawai memperoleh Rp 38,472,884 per tahun. Sedangkan untukpembiayaan publik Kabupaten Yapen yang paling besar mengalokasikan
pembiayaan pembangunan pada masing-masing sektor ekonomi yang ada.
Perbandingan antara pembiayaan aparatur dan pembiayaan public setiapkabupaten menunjukkan bahwa Kabupaten Sorong memiliki pembiayaan
aparatur tertinggi yang mencapai 89,19 % dari APBD sedangkan yang terendah
adalah Kabupaten Yapen Waropen dan untuk pembiayaan public terjadi
sebaliknya yang terbesar adalah Kabupaten Yapen yang mencapai 50,88 %.Jadi rata-rata pengeluaran aparatur dari 4 kabupaten Induk sebesar 63,69%sedangkan pengeluaran public sebesar 36,31 %.
Pembiayaan pembangunan pada masing-masing sektor menunjukkan bahwasektor aparatur pemerintah memiliki proporsi pembiayaan pembangunan rata-
rata mencapai 20,29 % diikuti oleh sektor transportasi sebesar 13,82 %, dansektor pendidikan sebesar 12,51 %.
5. PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PEMERINTAHAN
5.1. DPRD Periode 2004 - 2009
Seluruh kabupaten terpilih jumlah anggota DPRD masing-masing 20 orang,
kecuali Kabupaten Manokwari yang mempunyai anggota DPRD 25 orang.
Partisipasi perempuan dalam keanggotaan DPRD masih sangat rendah, yaituhanya 7,3%. Partisipasi perempuan paling tinggi di Kabupaten Kaimana (20%),
kemudian Sorong (10%). Di Fakfak justru tidak ada anggota DPRD berjenis
kelamin perempuan
Dari seluruh anggota DPRD 61% diantaranya berasal dari Papua dan 39% dariluar Papua. Kendati terdapat variasi antar kabupaten, namun keterwakilan antar
kelompok masyarakat cukup baik. Dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar(66%) anggota DPRD berpendidikan setaraf SMU, dan hanya 40% berpendidikan
perguruan tinggi baik Diploma maupun strata 1.
Berdasarkan agama, sebagian besar (68,3%) beragama Kristen dan sisanya(31,7%) beragama Islam. Kecenderungan di atas terjadi di semua kabupaten
terpilih, kecuali di Kaimana dan Fakfak yang didominir oleh anggota yangberagama Islam, yaitu berturut-turut 60% dan 55%.
Keanggotaan DPRD didominir oleh partai-partai besar seperti GOLKAR dan PDIP.Kendati demikian, keanggotaan DPRD hasil PEMILU 2004 ini terlihat lebih
beragam dari segi partai politik. Tidak kurang dari 19 partai politik yang memilikianggota DPRD di kabupaten terpilih. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa asal
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
10/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
partisipatif. Disamping itu, partisipasi masyarakat melalui Lembaga Musyawarah
Adat (LMA), baik di tingkat distrik maupun kabupaten.
Secara umum lembaga ini belum berfungsi efektif melakukan tugasnya dalamrangka merealisasikan tujuannya. Hal ini disebabkan pembinaan yang secarastruktural menjadi tanggungjawab bupati dan camat/kepala distrik tidak
terselenggara secara baik. Faktor-faktor utama penyebab lemahnya pembinaanadalah :
1. Faktor isolasi kampung, sehingga akses dari pusat-pusat pemerintahanmenjadi sulit;
2. Lemahnya komitmen lembaga Pembina untuk melakukan pembinaan
secara kontinu dan berkelanjutan;
3. Terbatasnya pendidikan dan lemahnya pemahaman aparat di tingkat
kampung/desa tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
desa.
Lembaga ini sekarang telah berganti nama menjadi Badan Perencanaan Kampung(BAPERKAM). Namun fungsi dan peranannya masih tetap sama, dan masih
belum efektif.
5.3. Sistem Pengadilan
Terdapat dua jenis sistem pengadilan yang berlaku, yaitu sistem pengadilan
formal (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara) dan PengadilanAdat. Pengadilan Negeri umumnya menangani permasalahan pidana dan perdata
berat yang terjadi di masyarakat.
Pengadilan Adat umumnya tidak melembaga dalam menyelesaikan permasa-lahan peradilan. Hal ini terjadi di setiap kesatuan adapt di semua
kabupaten/kota yang menjadi sasaran penelitian. Permasalahan yang menonjol
ditangani berdasarkan hukum adat adalah berbagai permasalahan yang berkaitandengan hak-hak atas sumberdaya alam. Pelanggaran etika dan moral yang
umum terjadi dalam kehidupan masyarakat juga cenderung diselesaikanberdasarkan hukum adat. Pengadilan ini dilaksanakan secara insidentil, yaitu
apabila terjadi kasus yang menyangkut masyarakat adat.
5.4. Keikutsertaan Masyarakat Di Perencanaan Pembangunan Daerah
Perubahan paradigma ditandai dengan perlunya partisipasi masyarakat secara
aktif dalam setiap proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan danpengawasan. Perform Project Regional Papua mengkampanyekan model
pendekatan PDPP (Pola Dasar Pembangunan Partisipatif). Pendekatan ini
diharapkan mengakomodasikan kepentingan pemerintah dan menyerap sertamenyalurkan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan partisipasi
masyarakat dalam setiap tahap.
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
11/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
Di bidang pendidikan, setiap sekolah terdapat komite sekolah (dulu BP3) yang
beranggotakan para orang tua murid dan donator. Kendati setiap sekolah
mempunyai komite sekolah yang ikut bertanggungjawab terhadap kemajuanpendidikan, namun peranan ini belum berkembang sesuai yang diharapkan. Hal
ini di sebabkan rendahnya kemampuan, baik financial maupun intelektual,disamping kurangnya sosialisasi dan informasi yang sampai pada anggota komite
sekolah.
Di bidang kesehatan, keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan dalam bentukkader posyandu. Kader posyandu ditujukan untuk membantu tenaga medis yang
jumlahnya terbatas, tetapi di daerah-daerah pedesaan justru kader posyandu
menjadi tenaga inti dalam pelayanan kesehatan di pedesaan.
6. KEADAAN EKONOMI, 2000 - 2003
6.1. PDRB dan Struktur Perekonomian
Perhitungan PDRB masih terbatas pada kabupaten lama, karena sampai dengantahun 2004 penyerahan aset kepada kabupaten pemekaran secara penuh belum
dilakukan. Dari segi jumlah, terdapat perbedaan PDRB yang cukup besar antar
kabupaten. PDRB harga berlaku tahun 2002 di Kabupaten Sorong mencapai373% lebih tinggi dari Kabupaten Fakfak dan 135% dari Kabupaten Manokwari .
Struktur perekonomian masih didominasi oleh kelompok sektor primer (pertaniandan pertambangan/penggalian) dengan kontribusi rata-rata 53% terhadap
produksi bruto atas harga berlaku atau 55,18% terhadap produksi bruto atas
harga konstan tahun 1993.
Laju pertumbuhan PDRB atas harga berlaku tahun 2001 rata-rata 10,35%, tahun
2002 meningkat menjadi 11,7%, dan tahun 2003 13,12%. Kendati PDRB
Kabupaten Fakfak paling kecil dibandingkan yang lainnya, namun memiliki lajupertumbuhan paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan perekonomian
di Kabupaten Fakfak sudah mulai kondusif. Laju pertumbuhan PDRB riel yangdihitung berdasarkan harga konstan tahun 1993 rata-rata masih mencapai 5%
pertahun, yaitu 3,5% pada tahun 2001, 5,12% pada tahun 2002 dan 6,42% padatahun 2003. Kendati demikian terdapat beberapa sektor yang mengalami
kemunduran secara riel.
6.2. Ketenagakerjaan
Kendati terdapat kesulitan di dalam menghitung komposisi tenaga kerja yangbekerja menurut jenis usaha karena keterbatasan data, namun berdasarkan
perkiraan berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa lebih dari separohtenaga kerja (53%) bekerja di kelompok sector primer, terutama di sektor
pertanian. Kurang lebih 22,4% tenaga kerja bekerja di kelompok sektor tersier,yaitu pada bidang-bidang usaha perdagangan, hotel dan restoran, jasa
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
12/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
kelompok sektor. Di Sorong dan Manokwari, kelompok sektor primer didominir
oleh sektor pertambangan dan penggalian, sementara di Fakfak didominir oleh
sektor pertanian.
6.3. Perdagangan, Koperasi dan Perbankan
6.3.1. Perdagangan
Kegiatan perdagangan di Kabupaten-Kabupaten terpilih berupa perdagangan
lokal dan perdagangan antar pulau dan ekspor, mencakup barang-barang yangdihasilkan sendiri oleh daerah dan barang-barang yang didatangkan dari daerah
lain.
Barang-barang yang dihasilkan sendiri umumnya dihasilkan oleh kelompok sektorprimer seperti hasil-hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan.
Hasil pertanian pangan, karena dihasilkan oleh kegiatan yang bersifat ekstensifdan tradisional menyebabkan tidak dapat bersaing di pasar lokal terutama untuk
konsumsi masyarakat di perkotaan. Hasil-hasil dari perkebunan, perikanan dan
kehutanan dalam bentuk bahan mentah diantar pulaukan atau diekspor.
Sebagian besar barang-barang kebutuhan masyarakat di semua kabupaten yang
menjadi sasaran penelitian masih dipenuhi dengan cara mendatangkan dari
daerah lain. Barang-barang yang didatangkan dari luar daerah dalam jumlahcukup besar diantaranya : pangan, sandang, bahan bangunan, elektronik, BBM,
dan otomotif. Kendati Papua memiliki potensi lahan pertanian yang luas, namunkebutuhan pangan, terutama ayam, telur, dan sayuran didatangkan dari daerah
lain khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.
6.3.2. Koperasi
Secara keseluruhan jumlah koperasi di kabupaten-kabupaten terpilih cukup
banyak, baik koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam dan serba usaha.
Sebagian besar koperasi adalah koperasi yang tidak aktif, terutama koperasiproduksi dan koperasi serba usaha yang berada di daerah pedesaan. Jenis
koperasi yang aktif umumnya yang berbentuk koperasi konsumsi dan simpanpinjam dan berada di perkotaan.
6.3.3. Perbankan
Di semua kabupaten sasaran penelitian sudah terdapat lenbaga perbankan,
kendati masih terbatas pada bank-bank milik pemerintah, seperti Bank Mandiri,Bank Papua, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Danamon. Di kabupaten lama,
status bank-bank tersebut adalah Kantor Cabang yang terdapat di ibukota
kabupaten dengan sejumlah Kantor Unit dan Kantor Kas. Di beberapa daerahpedalaman terdapat beberapa Kantor Kas, kendati jumlahnya terbatas.
Di kabupaten-kabupaten pemekaran keberadaan lembaga perbankan masih
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
13/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
6.4. Observasi dan Kesimpulan
Kondisi perekonomian makro Kabupaten terpilih menunjukkan perkembangan
yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai PDRB per kapita atas harga berlakumaupun atas harga konstan yang lebih kecil dari belanja daerah. Strukturperekonomian masih didominasi kelompok sektor primer terutama sektor
pertanian. Kendati sektor pertanian menyerap lebih dari 50% tenaga kerja,namun hanya memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 35,20%. Hal ini
menunjukkan bahwa produktivitas sektor pertanian sangat rendah dibandingkelompok sektor lainnya.
Kelompok sektor sekuder yang mencakup sector industri pengolahan, bangunan,
listrik dan air minum juga belum berkembang. Satu-satunya sektor yang palingbesar menyumbang terhadap PDRB adalah subsektor bangunan Sektor ini
menyerap hampir 25% tenaga kerja dan menyumbang 22.3% PDRB.
Kelompok sektor tersier, terutama perdagangan menunjukkan indikasi bahwa
perekonomian sangat bergantung dari daerah lain, terutama dalam pemenuhankebutuhan pokok.
7. PELAYANAN SOSIAL DASAR PEMDA
7.1. Kesehatan
7.1.1. Kebijaksanaan daerah
Kebijaksanaan daerah bidang kesehatan di Kabupaten Manokwari dan KabupatenTeluk Wondama antara lain difokuskan pada ; Peningkatan sarana dan prasarana
kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan jumlahtenaga medis dan paramedis, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia
kesehatan. bidang kesehatan masih terfokus pada penyuluhan perbaikanperilaku sehat, lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat, dan pengadaan
fasilitas kesehatan.
Kebijaksanaan daerah bidang kesehatan di Kabupaten Sorong dan Raja Ampatpada tahun terakhir difokuskan dalam rangka pengembangan sarana dan
prasarana kesehatan yaitu peningkatan status rumah sakit, dan pelayanankesehatan masyarakat terpadu.
Di Kabupaten Fakfak dan Kaimana kebijaksanaan daerah bidang kesehatan
antara lain; peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan didaerah terpencil, peningkatan mutu pelayanan sarana kesehatan, peningkatan
jumlah sarana pendukung pelayanan kesehatan, dan pengawasan pengadaan dandistribusi obat-obatan.
Kebijaksanaan daerah di bidang kesehatan di Kabupaten Yapen dan Waropen
antara lain; Peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan Ibu danA k d k k k ti ib d k b ik i i ib h il
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
14/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
7.1.2. Anggaran, Sumberdaya Manusia, Fasilitas, dan Indikator
Sumberdaya Pelayanan
Anggaran kesehatan dari APBD di 8 (delapan) kabupaten cenderung meningkatdari tahun ke tahun, akan tetapi dari persentase anggaran daerah masih dapatdikatakan rendah.
Dana otonomi khusus di 8 kabupaten cenderung meningkat selama 2 (dua) tahunterakhir, mengingat bidang kesehatan merupakan prioritas dengan
diberlakukannya UU No. 21 tahun 2001 tersebut. Dana ini diarahkan untukpelayanan kesehatan, bukan untuk infrastruktur. Akan tetapi dalam kenyataan di
lapangan, dana tersebut lebih diarahkan untuk pembangunan fisik kesehatan.
Rasio dokter terhadap penduduk masih relatif besar, yaitu 1: 2.035 hingga 1 :23.0000. Rasio paramedis terhadap penduduk juga masih relatif rendah yaitu 1 :
217 hingga 1 : 517. Belum tampak peningkatan berarti dalam jumlah dokter,tenaga medis dan paramedis sebelum dan sesudah adanya otonomi khusus.
Disamping jumlah tenaga medis yang belum mencukupi, penyebarannya jugatidak merata. Di semua kabupaten, sebagian besar tenaga medis berada
didaerah perkotaan
Sarana dan prasarana kesehatan relatif terbatas jumlahnya di setiap kabupaten.
Kabupaten pemekaran belum mempunyai rumah sakit, terbatas pada puskesmasyang melayani rawat inap yang dimiliki sebelum terpisah dari kabupaten induk.
Rata-rata tiap distrik sudah memiliki 1 (satu) unit Puskesmas. Belum tampakadanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebelum dan sesudah
adanya otonomi khusus.
7.1.3. Output/Hasil Kinerja (Indikator MDGs)
Sampai saat ini jenis penyakit penduduk didominasi oleh penyakit malaria,
penyakit menular tuberklosis, ISPA, diare, dan penyakit kulit. Terjadikecenderungan penyakit menular seksual yaitu HIV/AIDS yang menjangkiti
masyarakat terutama di Kabupaten Sorong dan Manokwari.
Tidak terdapat data angka kematian bayi pada kabupaten-kabupaten pemekaran.
Pada kabupaten induk, angka kematian bayi masih relatif tinggi dibandingkandengan Propinsi Papua (51) maupun nasional (44) kecuali Kabupaten Fakfak
dan Manokwari. Angka kematian balita relatif rendah kecuali Kabupaten Yapen,namun belum tampak penurunan angka yang berarti sebelum dan sesudah
adanya Otonomi Khusus.
7.2. Pendidikan
7.2.1. Kebijaksanaan Daerah
Kebijakan pendidikan di Kabupaten Manokwari ditujukan pada peningkatankapasitas dan mutu pelayanan pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
15/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
kebijakan pendidikan lebih ditujukan peningkatan jumlah guru, jumlah sekolah
baik dari tingkat dasar hingga tingkat menengah, dan perbaikan sarana
prasarana sekolah yang kurang layak.
Sementara itu kebijakan pendidikan di Kabupaten Fakfak dan Kaimana ditujukanpada kemampuan daya serap kurikulum nasional maupun lokal, peningkatan
angka partisipasi murni dari sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengahatas, peningkatan dan pemerataan guru.
Kebijaksanaan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Yapen terutama dalam hal
wajib belajar 9 tahun bagi anak hingga usia 17 tahun. Di samping itupeningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan, peningkatan kemampuan
guru melalui penataran-penataran dan sekolah bagi guru-guru lebih lanjut,penghapusan iuran wajib sekolah bagi anak-anak kurang mampu (sumber :
Sudin Dikmenjur P dan P). Kebijaksanaan di bidang pendidikan di Kabupaten
Waropen diutamakan dalam peningkatan jumlah sekolah dari tingkat dasarhingga lanjutan, perbaikan sekolah yang rusak, peningkatan jumlah tenaga
pengajar.
Dari uraian kebijaksanaan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan daerah
pada kabupaten induk lebih diarahkan pada peningkatan mutu pelayananpendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas, peningkatan angka
partisipasi murni tingkat dasar hingga menengah atas, peningkatan danpemerataan guru. Sementara itu kebijaksanaan pendidikan di kabupaten
pemekaran pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasaranapendidikan, serta pengadaan guru-guru.
7.2.2. Anggaran, Sumberdaya Manusia, dan Indikator Sumberdaya
Pelayanan (Fasilitas)
Anggaran pendidikan dari APBD di 8 (delapan) kabupaten cenderung meningkatdari tahun ke tahun. Khusus Kabupaten Yapen anggaran pendidikan besar
diarahkan dalam pembangunan fisik gedung SMU Unggulan.
Disamping dana APBD masih terdapat dana propinsi yaitu Otonomi Khusus danDana Dekonsentrasi Sektoral yang diperuntukkan untuk pelayanan masyarakat
bidang pendidikan. Belum terlihat hasil pelayanan publik dengan dana besaryang dapat dirasakan oleh masyarakat.
7.2.3. Output/Kinerja
Output bidang pendidikan terbaik terdapat di Kabupaten Fak-fak, dimana rasiomurid terhadap sekolah relatif rendah khususnya tingkat Sekolah Dasar, dimana
setiap 1 sekolah menampung murid sebanyak 36 murid. Sementara itu rasiomurid terbesar di Kabupaten Teluk Wondama Dilihat dari rasio murid terhadap
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
16/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
Angka Partisipasi murni untuk tingkat SD relatif besar, artinya jumlah anak usia
sekolah dasar relatif besar yang telah masuk sekolah dasar. Sementara itu
angka partisipasi murni sekolah menengah pertama maupun atas masih relatif
rendah. Dengan demikian indeks pembangunan milenium (MDGs) untuk tingkatSD telah tercapai.
7.3. Pertanian
7.3.1. Kebijaksanaan Daerah
Dalam pengembangan sektor pertanian, ke 8 (delapan) kabupaten memiliki DinasKehutanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas
Perkebunan, dan Dinas Peternakan. Pemerintah menjalankan kebijaksanaan
pengembangan pertanian di ke-empat sektor ini.
Kebijakan daerah dalam bidang pertanian antara lain Pengembangan Agribisnis
Hortikultura, Pengembangan Agribisnis Peternakan, Pengembangan KawasanIndustri Masyarakat Perkebunan, dan Pengembangan Karantina Pertanian.
Di samping itu dinas lingkup pertanian juga membuat kebijakan lain yaitu
pembinaan aparat melalui pendidikan formal maupun non formal yaitu denganmengirimkan pegawai-pegawai untuk melanjutkan pendidikan maupun mengikutipelatihan pertanian. Kebijakan pembinaan petani melalui pendidikan non formal
yaitu melalui penyuluhan yang diberikan. Kebijakan mengembangkan pembinaan
bagi kelompok-kelompok usaha agribisnis, dan kebijakan meningkatkanketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pertanian.
7.3.2. Anggaran, Sumberdaya Manusia, dan Indikator SumberdayaPelayanan (Fasilitas)
Kendati pertanian merupakan sector yang menjadi basis perekonomian rakyat diPapua, namun dari segi anggaran di 8 kabupaten menunjukkan belum
mendapatkan prioritas yang layak.
Dari sisi sumberdaya manusia, sebagian besar tenaga fungsional cenderung
terjebak menangani masalah-masalah administrative di kantor, dan umumnya
sebagian besar di perkotaan. Petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) yangmenjadi ujung tombak pelayanan kepada petani/nelayan, jumlahnya sangat
terbatas disamping kualitasnya juga terbatas. Disamping itu, fasilitas yang dapat
menjangkau wilayah binaan yang umumnya terpencar sangat terbatas, sehinggasering PPL hanya melakukan pembinaan di 10% 25% dari wilayah binaan yangmenjadi tanggungjawabnya. Di sisi lain, penghargaan terhadap sedikit PPL yang
berhasil justru dengan mempromosikan pada jabatan-jabatan administrative dikantor.
7 3 3 Output/Kinerja
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
17/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
transportasi yang dapat menghubungkan Papua dengan daerah-daerah lain,
menyebabkan sebagian besar kebutuhan pangan kawasan ini dan Papua
umumnya didatangkan dari luar Papua. Hal ini menyebabkan Papua hanya
menjadi pasar bagi produk-produk pertanian, sementara pertanian Papua tidakdapat bersaing, dan cenderung menurun produksinya.
7.4. Prasarana dan sarana
7.4.1. Kebijaksanaan Daerah
Kebijaksanaan daerah bidang sarana dan prasarana di kabupaten induk ditujukan
terutama pada pemeliharaan rusa jalan, perbaikan dermaga pelabuhan,peningkatan bandar udara, peningkatan status bandar udara, peningkatan
jaringan listrik maupun telepon, dan pengelolaan daerah aliran sungai.Sementara itu pada kabupaten-kabupaten pemekaran diutamakan pada
pembangunan pelabuhan laut, merintis pembuatan maupun mengembangkan
luas bandar udara, pengadaan listrik dan air minum serta pengadaan jaringantelepon.
7.4.2. Anggaran
Dari segi anggaran, secara nominal di 8 kabupaten menunjukkan peningkatan
yang sangat besar. Hal ini disebabkan prioritas pembangunan di semuakabupaten di Papua adalah untuk mengurangi isolasi daerah, sehingga fungsi
pelayanan pemerintah menjadi efektif dan potensi ekonomi dapat dikembangkan.Anggaran untuk sarana dan prasarana bersumber dari APBD serta Dana Otsus
Papua yang 40%-nya dibagikan ke kabupaten/kota di Papua.
7.4.3. Output/Kinerja
Bidang Perhubungan, pembangunan sarana jalan terbatas pada jalanmenghubungkan sebagian daerah terutama di ibukota distrik, jalan-jalan yang
menghubungkan antar kampung masih sangat terbatas dan terbuat daripengerasan. Pada kabupaten pemekaran, sarana perhubungan utama masih
menggunakan transportasi laut.
Bidang Listrik, pembangunan sarana listrik di Kabupaten induk relatif meningkat,
telah menjangkau sebagian besar distrik maupun kampung. Pada kabupaten
pemekaran, jumlah pelanggan yang terpenuhi relatif terbatas, sehingga jumlahpelanggan maupun kualitas pelayan masih terbatas.
Dalam Pelayanan telekomunikasi masih terbatas jumlah jaringan yang dikelolaoleh P.T. Telekomunikasi. Di kabupaten induk telekomunikasi yang digunakan
selain menggunakan telepon otomat juga dapat menggunakan telepon seluler.
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
18/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
pemekaran terbatas pada sumber air sumur masing-masing diusahakan oleh
penduduk, dan sebagian memanfaatkan sungai secara langsung.
8. LESSONS -LEARNED dan BEST PRACT I CES
8.1. Pembangunan Ekonomi
Dalam Pengembangan ekonomi, proyek-proyek UNDP dinilai oleh masyarakat
adalah proyek yang berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat di bidangpertanian luas. Proyek-proyek UNDP yang dinilai berhasil antara lain CCAD, dan
PARUL (yaitu pembinaan nelayan). Proyek-proyek ini berhasil merumuskanmetoda pembinaan ekonomi yang bertumpu pada aspek kelembagaan petani dan
nelayan.
PPK, Program Pengembangan Kecamatan yaitu pemberian dana lunak yangdikelola langsung oleh distrik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di tingkat
distrik. Program ini dianggap baik karena tersedianya dana untuk membiayaipembangunan ekonomi di tingkat pedesaan.
HPH, sebagian masyarakat menilai kehadiran HPH lebih banyak merusak hutan
daerah, akan tetapi tidak dapat dipungkiri, banyak masyarakat bergantung padagaji dari bekerja di HPH. Disamping itu, kehadiran HPH meningkatkan kegiatanekonomi melalui proses multiplier.
Khusus di Kabupaten Manokwari dan Yapen, kehadiran Lembaga Swadaya
masyarakat yaitu Yalhimo dan Papua Lestari telah mampu mengkritik kerusakanlingkungan hidup di daerah tersebut.
8.2. Pemerintahan
CLGI dan NDI yaitu program UNDP dalam meningkatkan kapasitas eksekutif
daerah dan parlemen daerah dengan pemberian asistensi pada pihak-pihak
tersebut. Program-program ini dianggap baik karena telah menularkan metodeyang efektif dalam pemberian asistensi.
8.3. Pendidikan dan Kesehatan
Program pendidikan dan Kesehatan yang dinilai oleh masyarakat paling berhasil
adalah program UNICEF, yaitu Manajemen Sekolah Berbasis Keluarga, danpeningkatan gizi anak sekolah, dan ibu-ibu hamil. Program ini dianggap baik
karena dinilai cocok dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat Papua.
9. KESIMPULAN
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
19/239
RINGKASAN EKSEKUTIF
kelembagaan daerah, (b) menyelenggarakan PEMILU Legislatif dan
Presidan, dan (c) pembentukan DPRD.
2. Kapasitas pemerintah kabupaten masih bervariasi besar, mulai ri kurangbaik sampai dengan baik dalam hal kemampuan Pejabat Bupati untukmelaksanakan tugas pokok dibidang pembangunan infrastruktur
pemerintahan. Disamping itu masih bervariasi pula dalam hal domisilidan tempat penyelengga dilihat tugas pemerintahan, seperti adanya
pejabat dan personil pemerintah kabupaten yang masih berdomisili danmenyelenggarakan tugas pokok pemerintahan di kabupaten induk baik
secara terselubung maupun terang-terangan, tetapi ada pula yang telah
tinggal menetap dan melaksanakan tugas pokok pemerintahan di masing-
masing kabupaten pemekaran.
3. Kapasitas pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan sosialdasar belum direncanakan secara holistik dan belum memberi penekaran
pada pendekatan partisipatif, sebagai dampak dari belum semuakabupaten memiliki Kerangka Umum Tata Ruang dan juga belum meliki
Rencana Strategis.
4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah kabupaten dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dapat dilakukan
melalui upaya-upaya nyata sebagai berikut:a. Mempercepat pembangunan perumahan pegawai dan perkantoran
seluruh lembaga pemerintah kabupaten pada masing-masingkabupaten pemekaran.
b. Merelokasi pusat-pusat industri pengolahan yang menggunakan bahanbaku yang bersumber dari wilayah kabupaten pemekaran
bersangkutan.
c. Menyediakan data base yang valid dan mutakhir, serta mempercepatpenyusunan Kerangka Umum Tata Ruang Wilayah, dan Rencana
Strategis masing-masing kabupaten.
9.2. Kabupaten Induk
5. Pemerintah kabupaten memiliki kapasitas yang baik untuk
menyelenggarakan tugas pokok pemerintahan ditinjau dari terlaksananyadengan baik sebagian tugas pokok bupati untuk: (a) menyelenggarakan
PEMILU Legislatif dan Presiden, dan (b) membentuk DPRD.
6. Kapasitas pemerintah kabupaten menjadi kurang efektif dan tidak efisiendalam hal penyelenngaraan pemerintahan dan pembangunan akibat
lambannya upaya-upaya nyata untuk merasionalisasi kembali struktur
pemerintah kabupaten disamping lambannya upaya-upaya nyata untukmelakukan revisi Rencana Strategis yang telah dimiliki.
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
20/239
PENDAHULUAN
I. PENDAHULUAN
Provinsi Papua (dulu Propinsi Irian Jaya) merupakan salah satu propinsi terluas di
Indonesia, dengan jumlah kabupaten/kota yang terbatas. Masing-masing Kabupaten
Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Fakfak, Yapen-Waropen, Biak Numfor, Paniai,Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Madya Jayapura. Terbatasnya jumlah
kabupaten/kota telah disadari oleh pemerintah sebagai salah satu faktor penenturendahnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintahtelah membentuk 3 kabupaten baru. Masing-masing: (1) Kabupaten Mimika hasil
pemekaran Kabupaten Fakfak, (2) Kabupaten Nabire, dan (3) Kabupaten Puncak Jaya
hasil pemekaran Kabupaten Paniai. Ketiga kabupaten ini dibentuk berdasarkanUndang-Undang Nomor 45/1999. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor
5/2000, pemerintah mengukuhkan Kotamadya Administratif Sorong menjadiKotamadya Sorong. Dengan demikian Provinsi Papua telah terdiri dari 12 kabupaten
dan 2 kotamadya.
Berdasarkan kondisi sosial-ekonomi yang sangat dinamis, pemerintah kembali
menyadari pentingnya upaya untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelengaaraan pemerintahan dan pembangunan dengan membentuk 14 kabupatenbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 26/2002. Ke 14 kabupaten baru ini adalah
(1) Kabupaten Sorong Selatan dan (2) Kabupaten Raja Ampat hasil pemekaranKabupaten Sorong, (3) Kabupaten Pegunungan Bintang, (4) Kabupaten Yahukimo, (5)
Kabupaten Tolikara hasil pemekaran Kabupaten Jayawijaya, (6) Kabupaten Waropenhasil pemekaran Kabupaten Yapen-Waropen, (7) Kabupaten Kaimana hasil pemekaran
Kabupaten Fakfak, (8) Kabupaten Bovendigoel, (9) Kabupaten Asmat, (10) KabupatenMappi hasil pemekaran Kabupaten Merauke, (11) Kabupaten Teluk Bintuni, (!2)
Kabupaten Teluk Wondama hasil pemekaran Kabupaten Manokwari, (13) Kabupaten
Sarmi dan (14) Kabupaten Keerom hasil pemekaran Kabupaten Jayapura.
Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah kabupaten/kota telah mengalamipeningkatan 2 kali lipat. Namun penambahan jumlah kabupaten/kota sebesar ini
bukanlah hal yang mudah, sehingga menimbulkan pertanyaan. Apakah benarpemerintah kabupaten induk telah meningkat kapasitasnya untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan ?. Sejauhmana kapasitas pemerintah kabupatenbaru untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan bila mungkin juga pembangunan ?.
Dari segi inilah dipandang perlu untuk melakukan Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah
8 Kabupaten Terpilih di Papua.
Tujuan utama kajian ini, adalah untuk: : (1) mengidentifikasi kapasitas sumberdaya
pemerintah daerah 8 kabupaten terpilih, dan (2) mengianalisis pelayanan sosial dasar
yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah 8 kabupaten terpilih.
Metode pengkajian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan teknik
l d t di l
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
21/239
KABUPATEN MANOKWARI
II. KABUPATEN MANOKWARI
1. KARAKTERISTIK WILAYAH
1.1. Keadaan Fisik Wilayah
Wilayah Kabupaten Manokwari mempunyai topografi daerah pantai, dataran
rendah hingga pegunungan dan menurut pencatatan Stasiun Mateorologi
Rendani memiliki tingkat kelembaban udara relatif tinggi yang berkisar antara81% - 86%. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan April dan
kelembaban udara terendah terjadi pada bulan September sedang menurut
pencatatan Stasiun Metereologi Uncen Manokwari tingkat kelembaban udararelatif tinggi berkisar antara 93%-95% terjadi pada bulan Maret dan Oktober,kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Juni, Juli, September dan
Nopember. Curah hujan tertinggi menurut stasiun pencatat Meteorologi
Rendani terjadi pada bulan April yang mencapai 326 mm, sedangkan curahhujan terendah terjadi pada bulan September yang mencapai 50 mm. hari
hujan tertinggi terjadi bulan Desember yang mencapai 24 hari, sedangkan harihujan terendah terjadi pada bulan September yang mencapai 10 hari.
Dengan adanya pemekaran kabupaten maka berimbas pada pembagian fisikwilayah, yang berdasarkan peruntukan lahan untuk kawasan lindung dankawasan budidaya, menunjukkan bahwa peruntukan lahan untuk kawasan
budidaya hanya 29,96 % dari luas wilayah kabupaten Manokwari, sedanganlebih dari 70 % merupakan kawasan lindung. Rincian luas wilayah berdasarkan
Distrik (Tabel 1) menunjukan bahwa Distrik Kebar memiliki luasan terbesar di
Kabupaten Manokwari, jumlah kampung terbanyak terdapat pada distrikMinyambouw, sedangkan sedangkan Distrik Manokwari merupakan satu-
satunya Distrik yang memiliki Kelurahan.
1.2. Pembagian Administratif wilayah
Wilayah Kabupaten Manokwari setelah dilakukan pemekaran menjadi 3kabupaten, (Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni dan kabupaten
Teluk Wondama) maka luasnya menjadi 14655 km2dan terletak antara 00 15Lintang Utara - 3015 Lintang Selatan, dan 134045 Bujur Timur -132035 Bujur
Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara denganSamudera Pasifik, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bintuni, Sebelah Barat
dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Sebelah Timur dengan Kabupaten Teluk
Wondama dan Kab Biak Numfor.
Secara Administrasi Kabupaten Manokwari terdiri dari 11 Distrik, 405 Kampung
dan 9 Kelurahan (Tabel 1). Distrik dalam wilayah Kabupaten Manokwari yang
berada pada rencana lintas batas daerah adalah Distrik Amberbaken yangberbatasan dengan kabupaten Sorong, Distrik Kebar berbatasan dengan
kabupaten Sorong selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni Distrik Minyambow
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
22/239
KABUPATEN MANOKWARI
cenderung menurun (Tabel 2) disamping itu adanya mobilitas penduduk ke luar
Manokwari khususnya pada daerah-daerah pemekaran.
Kepadatan penduduk sebesar 9,82 Jiwa/km
2
(Tabel 3), dan terkonsentrasi diDistrik Manokwari (46,87)%. Jumlah kampung terbanyak berada pada distrikMinyambou yang mencapai 103 kampung, dengan kepadatan penduduk
sebesar 12,79 jiwa/km2. Dari jumlah kampung yang tersebar pada 11 distrikmaka rata-rata setiap kampung terdapat 352 jiwa.
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2001 (Tabel 4)menunjukkan bahwa proporsi laki-laki lebih dominan (52,5%), pada setiap
distrik dibanding perempuan.
Dibandingkan dengan laporan BPS pusat (Tabel 5) menunjukkan bahwakabupaten Manokwari memeiliki proporsi penduduk laki-laki terbesar bila
dibandingkan dengan Provinsi Papua maupun secara Nasional.
Tempat tinggal pada 10 Distrik di luar Distrik Manokwari menunjukkan bahwadari 932 rumah tinggal yang disurvei terdapat 29,8 % rumah tinggal yang
kurang layak berdasarkan kriteria BKKBN (Tabel 6) Jika dilihat dari Distrikmenunjukkan bahwa Distrik Masni yang memiliki proporsi tempat tinggal yang
kurang layak (59 %)
Ketergantungan ekonomi penduduk pada 3 sektor utama yaitu primer,sekunder, dan sektor tertier (Tabel 7), menunjukkan bahwa 50% penduduk
Manokwari masih mengandalkan akan sektor primer.
Sedangkan dari sisi pengeluaran perkapita berdasarkan data susenas daritahun ketahun cenderung bertambah (Tabel 8)
1.4. Kemiskinan
Menurut BPS penduduk miskin di kabupaten Manokwari sejak tahun 1999sampai tahun 2003 cenderung bertambah (Tabel 9) yaitu pada kondisi
sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran (otonomi khusus).
Berdasarkan kriteria keluarga pra sejahtera dan sejahtera menurut BKKBN diKabupaten Manokwari umumnya keluarga pra sejahtera terkonsentrasi di desa
yang mencapai 70,9 % dan yang terbanyak adalah kelompok pra sejahtera66,8 %.(Tabel 10)
Dengan membandinkan indeks kemiskinan manusia versi BPS menunjukkan
bahwa indeks kemiskinan manusia secara Nasional maupun provinsicenderung berkurang sedangkan di wilayah Manokwari indeksnya bertambah(Tabel 11). Hal ini mengindikasikan bahwa Indeks Kemiskinan Manusia di
Kabupaten Manokwari cenderung bertambah.
2 KAPASITAS SUMBERDAYA PEMDA
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
23/239
KABUPATEN MANOKWARI
Secara rinci jumlah personil Pemda Kabupaten yang ditempatkan pada masing-
masing lembaga lingkup Pemda Kabupaten Manokwari berdasarkan jenis
kelamin (Tabel 14) menunjukkan bahwa terdapat 78,81 pegawai dengan jenis
kelamin laki-laki dan 21,2 % pegawai perempuan.
Dibandingkan dengan data BPS (Tabel 15) menunjukkan bahwa jumlah
pegawai negeri dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 72 % sedangkanperempuan sebanyak 28 %.
Berdasarkan umur sekitar 23 % pegawi berumur 36-40 tahun sedangkanyang mendekati pensiun mendekati 15 % dari jumlah pegawai (Tabel 16)
Berdasarkan profesi pegawai negeri yang ada di Kabupaten Manokwari
menunjukkan bahwa terdapat 67,11 % yang berprofesi sebagai guru,paramedis sebanyak 16,36% (Tabel 17)
Jumlah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing distrik di Kabupaten
Manokwari sebanyak 282 pegawai yang melayani masyarakat pada masing-masing Distrik, dan jumlah pegawainya terkonsentrasi di Kelurahan. Dari
jumlah tersebut terdapat 19,86 % pegawai dengan jenis kelamin perempuan(Tabel 18)
Jumlah pegawai pada Lembaga Teknis dan Sekertariat Daerah sebanyak
4.663 pegawai sedangkan lingkungan Distrik sebanyak 282 pegawai. Pegawaitersebut melayani seluruh anggota masyarakat yang jumlahnya 143.949 jiwa
sehingga rationya 1:29 artinya rata-rata setiap pegawai pemda melayani 29
penduduk.
Kelembagaan Pemda Kabupaten Manokwari hingga tahun 2004 terdiri dari
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten sertadi Bantu oleh 3 Asisten yaitu :
Asisten .Tata Praja
Asisten Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi
Asisten Tata Praja terdiri dari :
bagian pemerintahan
bagian hukum
bagian pemerintahan Kampung
bagian hubungan masyarakat dan protokolAsisten Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
bagian perekonomian
bagian kesejahteraan rakyatAsisten Administrasi terdiri dari :
bagian Keuangan
bagian Organisasi
bagian Umum dan perlengkapanDinas yang di bentuk sebanyak Dinas yang terdiri dari :
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
24/239
KABUPATEN MANOKWARI
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Pertanian tanaman pangan
Dinas Peternakan Dinas Perikanan dan kelautan
Dinas Kehutanan
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Dinas kebersihan dan Pertamanan
Badan yang dibentuk masing-masing :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Pengawasan Daerah.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa
Kantor yang dibentuk
Kantor Pemberdayaan Perempuan
Kantor PDE Kantor Pamong Praja
Kantor Pemuda dan Olah Raga
Kantor KSB
Pada lembaga non pemda terdapat juga pegawai yang melaksanakan fungsipada lembaga pendukung tersebut di kabupaten Manokwari berdasarkan
golongan dan jenis kelamin (Tabel 19) menunjukkan bahwa terdapat 28,5
pegawai yang berjenis kelamin perempuan.
Proporsi perempuan yang berkerja di lingkup setda dan instansi teknis
sebanyak 21,2 %, di lingkup distrik sebanyak 19,86 % dan dilingkup nonPemda sebanyak 28,5 % dan jika di bandingan dengan perempuan pekerja
profesional (Tabel 20) menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah
wanita sebagai pekerja profesioanal dari tahun 1999 sampai 2002 mengalami
peningkatan, dan terdapat kecenderungan bahwa wanita pekerja profesionallebih memilih pada instansi non pemda. Kecenderungan proporsi perempuanpekerja profesional ini tidak terlalu berbeda dengan kondisi di Kabupaten
Manokwari pada tahun 2004.
3. KEUANGAN DAERAH
3.1. Penerimaan
Penerimaan Kabupaten bersumber dari PAD (pajak daerah, retribusi daerah,laba perusahan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah) dan Dana
Perimbangan ( bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dandana alokasi khusus) serta dana Otsus.
Penerimaan Kabupaten Manokwari yang dialokasikan dari tahun 2002 sampaitahun 2004 menunjukkan bahwa penerimaan DAU merupakan sumber terbesar
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
25/239
KABUPATEN MANOKWARI
Manokwari menjadi 3 kabupaten sehingga pembiayaan pembangunan bagi
kabupaten induk nilainya menjadi lebih berkurang (Tabel 23). Berdasarkan
laporan pertanggung jawaban dari pemda pengeluaran aparatur dari gaji
pegawai yang terbesar, yaitu untuk membayar 4845 pegawai negeri yangsebaian besartersebar pada instansi teknis dan secretariat daerah.Pengeluaran pembangunan untuk belanja publik lebih didominasi oleh sektor
pendidikan, transportasi komunikasi dan kesehatan.
Pengeluaran pembanguan yang dibiayai dari provinsi dan merupakan danaOtsus (Tabel 24) proporsinya dari tahun 2002 dan 2003 sangat bervariasi
yaitu pada tahun 2002 pengeluaran pembangunan didominasi oleh sektor
pendidikan dan transportasi sedangan pada tahun 2003 pengeluarannya
didominasi oleh sektor Kesehatan dan pendidikan.Sedangkan pengeluaran pembangunan yang dibiaya dari pusat (Tabel 15) padadua tahun berturut-turut pembiayaan pembangunannya lebih difokuskan pada
sektor transportasi dan komunikasi
Dana Dekon dari Depdagri pada 4 sektor utama (Tabel 26) masih cenderung
kepada sektor pendidikan dan keshatan
Dana yang dialokasikan ke distrik berdasarkan laporan pertanggungjawabanBupati pada bulan Desember 2004 lebih dominan di alokasikan untuk kegiatan
Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pemukiman dan Ekonomi Kerakyatan serta
Industri Kecil.
Pada masyarakat tingkat kampung dana yang diperuntukkan lebih dominanpada sektor Pertanian secara luas seperti pengadaan alat-alat pertanian,
pengadaan bibit. Pelayanan dasar kesehatan pembangunan puskesmas,pendidikan pembangunan sekolah.
3.3. Observasi, opini, kesimpulan
Sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manokwari didasarkan padapengalokasian anggaran pada masing-masing sektor yang kemudian ditangani
olehg berbagai instansi teknis.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban Bupati pada Bulan Desember 2004
menunjukkan itikad transporansi kepada publik tentang jenis-jenis penerimaandaerah yang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan.
Mengenai pemanfaatan secara baik pembiayaan pembangunan tersebut belumdapat disimpulkan karena pihak Bawasda tidak bersedia untuk menyampaikanbeberapa hasil pemeriksaan terhadap pembiayaan pembangunan.
Mengenai accountablenya pembiayaan pembangunan dilihat dari program
pembangunan yang dilaksanakan, menunjukkan bahwa secara umum belum
mampu menggambarkan visi dan misi yang hendak dicapai karena visi dan
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
26/239
KABUPATEN MANOKWARI
sarjana dan 50 % berpendidikan SMU sisanya dalah Diploma. Terdapat 62,5 %
yang Anggota Dewannya berasal dari Papua, terdapat 87,5 % yang beragama
Kristen, umumnya 75% yang berumur diatas 30 tahun
Sebagian besar anggota DPRD periode 2004-2009 merupakan anggota dewanyang baru, juga ada terpilih kembali periode ini, 25 orang anggota DPRD ini
yang memiliki pekerjaan terakhir sebelum menjadi Anggota DPRD ada dudukdi instansi pemerintah, ketua partai, karyawan perusahaan, wiraswasta, ketua
klasis, kepala desa dan pengacara.
Sistem pemilihan adalah langsung dipilih oleh masyarakat. Sebagai
konsekuensinya ialah bahwa untuk menjalankan fungsi dewan mereka perlu
mempelajari banyak hal terutama peraturan dan berbagai hal yang terkait
dengan fungsi dan tugas dewan seperti fungsi dan tugas legislasi, fungsi dantugas penganggaran, dan fungsi dan tugas pengawasan.
Berdasarkan kinerja DPRD periode sebelumnya dapat disampaikan bahwa
legislatif relatif sudah menjalankan fungsinya. Dalam kaitannya dengan fungsilegislasi, Dewan bersama dengan Pemda telah menghasilkan sejumlah perda.
Terkait dengan fungsi penganggaran telah menyusun berbagai dokumenperencanaan dan Perda tentang RAPBD, serta membahas hasil pelaksanaan
APBD berdasarkan laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan melalui perda,
perda tentang pemekaran distrik , perda tentang kelembagaan dan perangkatdaerah.
Jenis pengaduan tahun 2004 dari hasil wawancara dengan wakil DPRD adalah
pengaduan tentang pemekaran distrik dengan 18 perkara yang ditangani,Dewan juga menjalankan fungsi melalui kunjungan dalam daerah.
Anggota Dewan tersebut sedang menjalankan fungsinya berupa membuat
Perda, mengunjungi masyarakat, menyusun dan menetapkan APBD,melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan, dan
meminta pertanggungjawaban Bupati.
Sampai tahun 2004 fungsi yang nyata dilakukan adalah memintapertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan APBD Tahun 2004.
4.2. Perwakilan Kampung/Masyarakat Adat
Lembaga sejenis perwakilan kampung yang disebut sebagai BadanPerencanaan Kampung (BAPERKAM) merupakan salah satu wujud perencanaan
dan penyelenggaraan pemerintahaan, pembangunan kampung dengan
menggunakan pendekatan partisipatif. Tugas pokok lembaga ini dalam rangkamencapai tujuan yaitu merencanakan pembangunan berdasarkan azasmusyawarah; menggerakkan dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi
masyarakat untuk melakukan pembangunan secara terpadu; menumbuhkan
kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa maupunkelurahan.
KABUPATENMANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
27/239
KABUPATEN MANOKWARI
keberadaan Papua maupun keterwakilan dalam Majelis Rakyat Papua. Sebagai
wujud dalam menunjang aktivitas LMA, saat ini sedang direalisasikan gedung
LMA.
4.3. Sistem Pengadilan
Terdapat dua jenis sistem pengadilan yang berlaku, yaitu sistem pengadilan
formal (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara) dan PengadilanAdat. Pengadilan Negeri umumnya menangani permasalahan pidana dan
perdata berat yang terjadi di masyarakat. Ketersediaan aparat dalam sistempengadilan formal (Tabel 28) menunjukkan bahwa sistem ini dapat berfungsi
dengan baik.
Jenis dan jumlah kasus yang ditangani terbanyak adalah kasus pidana (Tabel29) kemudian perdata sedangkan masih terdapat daftar antri dari kasus
pidana dan perdata.
Pengadilan Adat umumnya belum melembaga dalam menyelesaikan
permasalahan peradilan. Permasalahan yang menonjol ditangani berdasarkanhukum adat adalah berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak
atas sumberdaya alam. Pelanggaran etika dan moral yang umum terjadi dalamkehidupan masyarakat juga cenderung diselesaikan berdasarkan hukum adat.
4.4. Keikutsertaan Masyarakat Di Perencanaan Pembangunan Daerah
Model pendekatan Pola Dasar Pembangunan Partisipatif yang di perkenalkanoleh beberapa LSM seperti Perform Project, Yahilmo, Perdu dan beberapa LSM
lainnya telah membangkitkan keikutsertaan masyarakat di dalam perencanaanpembangunan daerah. Pendekatan ini difokuskan untuk mengakomodasikan
kepentingan pemerintah dan menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat
dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap.
Pada setiap distrik sasaran, masyarakat dibekali dengan merencanakanpembangunan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitar
masyarakat, kemudian terdapat beberapa program pendampingan yangmemungkinkan untuk didanai, teruatama dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat.
Umumnya terdapat dua model yang dipakai, yaitu Rencana PembangunanJangka Menengah Kampung dan perumusan Program Strategi dan telah
dilaksanakan di beberapa Distrik Kabupaten Manokwari.
4.5. Keikutsertaan Masyarakat Di Bidang Pelayanan Dasar
Partisipasi yang paling menonjol dalam hal pelayanan dasar adalah di bidang
pendidikan dan kesehatan.
Bidang pendidikan, setiap sekolah terdapat komite sekolah yang
beranggotakan para orang tua murid dan donator Komite sekolah ini ikut
KABUPATENMANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
28/239
KABUPATEN MANOKWARI
pedesaan justru kader posyandu menjadi tenaga inti dalam pelayanan
kesehatan di pedesaan karena keterbatasan tenaga medis.
5. KEADAAN EKONOMI, 2000-2003
5.1. PDRB dan Struktur Perekonomian
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik harga berlaku maupun hargakonstan mengalami pertumbuhan (Tabel 30). Data tahun 2003 menurut BPS
Manokwari masih disempurnakan di Jayapura .
Struktur perekonomian masih didominasi oleh kelompok sektor primer(pertanian dan pertambangan/penggalian) dengan kontribusi rata-rata 58,34%
terhadap produksi bruto atas harga berlaku atau 59.79 % terhadap produksibruto atas harga konstan tahun 1993 (Tabel 21 dan 22). Rata-rata
pertumbuhan selama 2 tahun didominasi oleh sector tersier yang mencapai69,4 untuk harga berlaku dan 22,99 untuk harga konstan.
5.2. Ketenagakerjaan
Hasil wawancara dengan Dinas Tenaga kerja menunjukkkan bahwa jumlah
pencari kerja yang terpakai untuk bekerja berkisar 55% adalah tamatan SLTAsementara yang menamatkan pendidikan sarjana muda, pendidikan sarjana
berkisar 27%. Sedangkan perusahaan- perusahaan yang terdaftar memilikijumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebagian besar adalah laki-laki berkisar
85%, perempuan 15 %. Berdasarkan umur, jumlah tenaga kerja yang terdaftarmemiliki umur diatas sembilan belas tahun yang telah tamat pendidikannya.
Komposisi tenaga kerja dari tahun 2000 hingga 2002 mengalami perubahan
pada masing-masing sektor, terutama pada sektor sekunder dan tersier,sedangkan pada sektor primer relatif stabil. Berdasarkan sektor-sektor yang
ada, jumlah komposisi tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor pertanian yang
lebih banyak proporsinya (Tabel 33).
Kendati terdapat kesulitan di dalam menghitung komposisi tenaga kerja yangbekerja menurut jenis usaha karena keterbatasan data, namun berdasarkan
perkiraan berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa terdapat 50 %pekerja di kelompok sector primer, terutama di sektor pertanian, 26 % pada
sector sekunder dan 24 % pada sector tersier , yaitu pada bidang-bidang usahaperdagangan, hotel dan restoran, jasa pengangkutan dan komunikasi, jasa
keuangan dan persewaan, jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Sektor
sekunder, terutama industri pengolahan menyerap hampir seperempat darijumlah tenaga kerja.
Selama tahun 1999 sampai tahun 2003 berdasarkan data BPS Pusat, angkatankerja dan yang bekerja cenderung menurun, setelah mengalami kenaikan pada
tahun 2001, sedangkan jumlah pengangguran cenderung menurun ( Tabel 34)
KABUPATENMANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
29/239
KABUPATEN MANOKWARI
sektor tersier dan sekunder sedangkan yang keluar manokwari adalah sector
primer dan sekunder.
Barang-barang yang dihasilkan sendiri umumnya berasal dari kelompok sektor
primer seperti hasil-hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan.Kegiatan hasil pertanian pangan bersifat ekstensif dan tradisional sehingga
belum mampu bersaing di pasar lokal terutama untuk konsumsi masyarakat diperkotaan, sedangkan dari perkebunan, perikanan dan kehutanan dalam
bentuk bahan mentah diantar pulaukan atau diekspor.
Barang-barang yang didatangkan dari luar daerah dalam jumlah cukup besar
diantaranya : pangan, sandang, bahan bangunan, elektronik, BBM, dan
otomotif. Kendati Papua memiliki potensi lahan pertanian yang luas, namun
kebutuhan pangan, terutama ayam, telur, dan sayuran didatangkan dari daerahlain khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.
5.3.2. Koperasi
Berdasarkan hasil Raker wilayah provinsi Papua Tahun 2003 menunjukkan
bahwa perkembangan koperasi sampai dengan tahun 2003 mencapai 2211koperasi yang berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, terdapat 289 Koperasi
di Kabupaten Manokwari (Tabel 36).
Secara keseluruhan jumlah koperasi di kabupaten Manokwar cukup banyak,baik koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam dan serba usaha.
Sebagian besar koperasi adalah koperasi yang tidak aktif, terutama koperasi
produksi dan koperasi serba usaha yang berada di daerah pedesaan. Jeniskoperasi yang aktif umumnya yang berbentuk koperasi konsumsi dan simpan
pinjam dan berada di perkotaan.
Upaya menumbuhkan koperasi tersebut telah delakukan dengan program
kompensasi BBM tahun 2003 namun dari Evaluasi Tim Unipa upaya tersebut
kurang berhasil.
5.3.3. Perbankan
Peranan perbankan masih terbatas dalam menggerakkan roda perekonomian di
kabupaten-kabupaten terpilih, terutama yang menyangkut pengembanganekonomi pedesaan. Pemerintah Provinsi Papua telah mengalokasikan dana
kredit untuk usaha ekonomi masyarakat sebesar 15 miliar rupiah pada Bank
Papua untuk dibagikan ke masing-masing cabang Bank Papua di Papua. BankPapua tetap mempunyai komitmen membantu pengusaha UKM dalam rangka
ikut membantu perkembangan perekonomian daerah.
Disamping Bangk Papua terdapat bank swasta lainnnya yang menunjang roda
perekonomian di Manokwari yaitu : Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank
Danamon dan Bank BNI.
5 4 Observasi dan Kesimpulan
KABUPATENMANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
30/239
KABUPATEN MANOKWARI
Kelompok sektor sekuder yang mencakup sector industri pengolahan,
bangunan, listrik dan air minum juga menyumbang terhadap PDRB sebesar
15,52 % dan menyerap 26 % tenaga kerja sedangkan sector tersier dengan
PDRB sebesar 26,14 % meneyerap tenaga kerja sebesar 26 %.
Penyaluran kredit oleh bank tidak disertai dengan pendampingan yang baik
sehingga sector pertanian, perikanan yang merupakan andalan bagimasyarakat kurang mampu berkembang dan berkompetisi dengan produk-
produk yang dating dari luar.
Ketersedian Lembaga koperasi bagi masyarakat yang akan mengembangan
usahanya kurang dapat berkembang dengan baik karena pendampingan teknis
maupun administrasi yang tidak dilakukan secara professional oleh instansi
teknis maupun lembaga kredit.
Pengkreditan seperti BPR adalah hanya untuk memberikan pinjaman untuknasabah berupa uang dengan jaminan atas barang dengan jangka waktu
tertentu, sementara untuk instansi lain membuka pelayanan jasa denganmeminjamkan uang dan barang untuk karyawan diinstansi tersebut dengan
jangka waktu tertentu.
6. PELAYANAN SOSIAL DASAR PEMDA
6.1. Kesehatan
6.1.1. Kebijaksanaan daerah
Kebijaksanaan daerah bidang kesehatan di Kabupaten Manokwari antara lain;
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat, peningkatan jumlah tenaga medis dan paramedis, sertapeningkatan kualitas sumberdaya manusia.
6.1.2. Fasilitas, Sumberdaya Manusia, Anggaran, dan IndikatorSumberdaya Pelayanan
Sarana kesehatan yang tersedia di Wilayah Kabupaten Manokwari berupa
Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang digunakan olehseluruh lapisan masyarakat (Tabel 37) meliputi : Rumah sakit yang dikelola
Pemerintah Daerah adalah Rumah Sakit Umum Manokwari, yang dikelola
Angkatan Darat adalah Rumah Sakit Korem, yang dikelola Angkatan Laut
adalah RS Angkatan Laut dan yang dikelola Kepolisian adalah Poliklinik Polres,serta yang dikelola Yayasan Katholik adalah Klinik Misi.
Tenaga Kesehatan yang tersedia dalam menjalankan tugas pelayanan kepadamasyarakat (Tabel 38) menunjukkan bahwa tenaga dokter masih dibutuhkan
terutama untuk dokter spesialis seperti mata, kulit, THT, begitu juga padamasing-masing Distrik karena penyebaran tenaga dokter masih terkonsentrasi
KABUPATENMANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
31/239
KABUPATEN MANOKWARI
masih relatif besar, yaitu 1: 6.258. Artinya rata-rata seorang dokter
menangani 6.258 jiwa penduduk.
Rasio paramedis terhadap penduduk juga masih relatif rendah yaitu 1 : 615
artinya seorang perawat rata-rata menangani penduduk sebanyak 615 orang.
Jadi dengan adanya penambahan tenaga medis baik Dokter maupun juru
rawat rasionya masih terlalu tinggi. Terlebih pada daerah-daerah yang jauh daripusat Kabupaten atau pada Distrik yang tidak tersedia Sarana dan prasarana
kesehatan, kondisi ini akan semakin memperburuk pelayanan kepadamasyarakat.
Dengan membandingkan kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Manokwari
dengan Provinsi dan secara Nasional (Tabel 40), menunjukkan bahwa angkakematian bayi lebih tinggi dari secara Nasional artinya dari 1000 kelahitan bayi
terdapat 47 bayi yang meninggal. Penduduk dengan keluhan kesehatan lebihrendah proporsinya dibandingkan dengan provinsi maupun secara nasional hal
ini disebabkan karena kurang tersedianya sarana dan prasarana kesehatan.Penduduk yang melakukan pengobatan sendiri proporsinya berada di bawah
provinsi maupun nasional artinya inisiatif dari penduduk untuk berobat sangatkurang, sedangkan kelahiran yang ditolong tenaga medis berada dibawah rata-
rata nasioanl walaupun lebih tinggi dari rata-rata provinsi
Sumber Pembiayaan berasal dari APBD, Dana Otsus dan dana dari pusat (Tabel23 s/d Tabel 26) menunjukkan bahwa selama 3 tahun berturut-turutpembiayaan kesehatan mengalami peningkatan.
6.1.3. Output/Hasil Kinerja (Indikator MDGs)
Sampai saat ini jenis penyakit penduduk didominasi oleh penyakit malaria,
penyakit menular tuberklosis, ISPA, diare, dan penyakit kulit(Tabel 41).Terjadikecenderungan penyakit menular seksual yaitu HIV/AIDS yang menjangkiti
masyarakat terutama yang menurut beberapa LSM total penderita HIV/AIDS di
Manokwarai telah mencapai 17 orang.
Angka kematian bayi mengalami penurunan yaitu dari 85 bayi pada tahun 2000
menjadi 45 bayi pad atahun 2003 begitu pula dengan anhka kematian balitadari 60 balita menjadi 21 balita (Tabel 42).
Kondisi Kesehatan penduduk Manokwari berdasarkan angka kematian bayi
masih lebih baik dibandingkan wilayah Papua walaupun secara nasionalmasih lebih tinggi, sedangkan penduduk dengan keluhan sakit proporsinya
masih berada dibawah Papua maupun Nasional begitu pula dengan angkamorbiditas dan penduduk yang melakukan pengobatan sendiri. Sedangkan
rata-rata lama sakit lebih tinggi dari Papua dan lebih rendah dari Nasional dan
kelahiran ditolong tenaga medis secara nasional masih lebih rendah namunlebih tinggi dari wilayah Papua.
KABUPATENMANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
32/239
KABUPATEN MANOKWARI
6.2.2. Fasilitas, Sumberdaya Manusia, Anggaran, dan Indikator
Sumberdaya Pelayanan
Fasilitas yang menunjang pelaksanaan kebijan pendidikan sekolah mulai dari
TK hingga perguruan tinggi (Tabel 44). Yang ditangani langsung olehpemerintah daerah mulai dari jenjang pendidikan TK sampai SMU sedangkan PT
hanya sebatas bantuan kontribusi pembiayaan.
Jumlah sekolah tersebut tersebar pada 11 distrik yang ada di Manokwari, dan
yang paling banyak terkonsentrasi di pusat Kabupaten terutama untuk SMP danSMU.
Disamping itu terdapat beberapa perguruan Tinggi yang menampung akan
lulusan-lulusan SMU antara lain Universitas Negeri Papua, Sekolah TinggiTheologia, Sekolah Tiunggi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi,
Sekolah Tinggi Pertanian.
Untuk mendukung proses belajar mengajar pada masing-masing sekolahterdapat murid dan guru pada setiap sekolah (Tabel 45) dengan jumlah murid
sebanyak 47.777 orang dan jumlah guru sebanyak 2272 orang.
Berdasarkan jenis kelamin maka murid dengan jenis kelamin laki-laki lebihdominan dibandingkan perempuanpada setiap jenjang pendidikan(Tabel 46)
Sedangkan jumlah guru berdasarkan jenis kelamin masih masih lebih banyakguru laki-laki kecuali jenjang TK semua guru perempuan (Tabel 47)
Pembiayaan untuk sektor pendidikan bersumber dari APBD, Provinsi dan Pusat
(Tabel 23 sampai Tabel 26), menunjukkan bahwa besarnya pembiayaanpendidikan selama 3 tahun terakhir cenderung meningkat.
6.2.3. Output/Kinerja
Outputs sektor pendidikan berupa pembangunan Kantor Dinas P dan P,
Pembangunan gedung SD dan rumah guru, Pembangunan gedung SLTP danrumah guru, Pembangunan SLTA dan rumah guru yang diperuntukan untukmenunjang proses belajar mengajar.
Sekolah yang dibangun tentunya diperuntukan untuk aktivitas belajarmengajar, dimana ratio sekolah dengan murid tertinggi adalah SMU Negeri
yang mencapai 615 murid begitu pula ratio sekolah dengan guru yang terbesaradalah SMU Negeri. Mengenai penggunaan ruang belajar yang tertinggi adalah
SLTP Swasta yang mencapai 58 murid setiap ruang. Ketersediaan ruang belajar
masing-masing sekolah untuk SMU dan SMK masing-masing 14 ruang belajar.Sedangkan ratio murid dengan guru yang tertinggi adalah SMU swasta yaitu 1
guru menangani 52 murid (Tabel 48).
Partisipasi sekolah untuk anak sekolah baik SD, SMP di Kabupaten Manokwarimasih berada di bawah standar Provinsi maupun Nasional sedangkan SMU
sudah berada diatas standar nasional walaupun masih berada di bawah standar
KABUPATEN MANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
33/239
6.3. Pertanian
6.3.1. Kebijaksanaan Daerah
Dalam pengembangan sektor pertanian, yang terdiri dari Dinas Kehutanan,
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, DinasPeternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah menjalankan
kebijaksanaan pengembangan pertanian.
Kebijakan pengembangan tersebut meliputi pembangunan Pertanian rakyat
terpadu, pengembangan sumberdaya dan prasarana Pertanian, PembangunanPerkebunan rakyat terpadu, Pengembangan sumberdaya sarana dan prasarana
perkebunan, Pembangunan kehutanan Rakyat Terpadu, Pembangunan UsahaKehutanan, Pembangunan Peternakan rakyat terpdu, Pengembangan kawasan
sentra produksi (KSP) peternakan, Pengembangan Sumberdaya, Sarana danPrasarana Peternakan, pembinaan dan pengendalian kesehatan hewan dan
ternak rakyat, pengembangan penangkapan ikan, pengembangan budidaya
ikan.
6.3.2. Fasilitas, Sumberdaya Manusia, Anggaran, dan Indikator
Sumberdaya Pelayanan
Fasilitas pelayanan yang tersedia berupa kantor yang masing-masing sudahdilengkapi dengan perangkat kelembagaan dan berbagai fasilitas pendukung
untuk melakukan aktivitasnya seperti ruang kerja, peralatan penunjang sepertikomputer, kendaraan Dinas dan beberapa fasilitas Dinas lainnnya.
Sumber daya Manusia yang menangani sektor tersebut (Tabel 51)menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih dominan dibandinghkan dengan
perempuan begiu pula dengan asal pegawai proporsi putra asli Papua lebih
tinggi di bandinghkan dengan non papua. Dari Sisi Pendidikan umumnyapegawainya berpendidikan SLTA dan yang berpendidikan Magister hanya 5
orang.
Pembiayaan untuk sektor pendidikan bersumber dari APBD, Provinsi dan Pusat(Tabel 23 sampai Tabel 26), menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan sektor
pertanian secara luas cenderung meningkat.
6.3.3. Output/Kinerja
Produktivitas pertanian relatif rendah dibandingkan terhadap nasional.
Pertanian yang diusahakan masyarakat bercorak subsisten dengan pola
campuran dalam lahan relatif kecil dengan fragmen lebih dari 1 (satu).Sebagian besar penduduk masih bergantung pada matapencaharian sektor ini.
Dilihat dari hasil pertanian secara luas (Tabel 52 sampai Tabel 56), belumtampak adanya peningkatan yang berarti dalam produksi pertanian,
dibandingkan dengan daerah lain di daerah Papua. Dapat dikatakanpeningkatan produksi pertanian daerah ini masih relatif cukup
KABUPATEN MANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
34/239
telepon, pengelolaan daerah aliran sungai, pengembangan dan konservasi
sumberdaya air dan irigasi, Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih
6.4.2. Fasilitas, Sumberdaya Manusia, Anggaran, dan IndikatorSumberdaya Pelayanan
Fasiltas penunjang berupa kelembagaan pemda seperti Dinas PU, Dinas
Perhubungan, Kantor PDAM, PLN, Telkom. Sumberdaya manusia yang tersediadalam pelayanan ini adalah para personol di setiap kantor tersebut. Besarnya
anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani berbagai fasilitasumum tersebut selama 4 tahun terakhir (Tabel 23 sampai Tabel 26)
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pembiayaan pelayanan dasar dari
tahun 2000 hingga 2003.
Disamping itu terdapat pembiayaan atau investasi yang dilakukan oleh PDAM,
PLN, Telkom
6.4.3. Output
Bidang Perhubungan, pembangunan sarana jalan terbatas pada jalanmenghubungkan sebagian daerah terutama di ibukota distrik, jalan-jalan yang
menghubungkan antar kampung masih sangat terbatas dan terbuat daripengerasan.(Tabel 57)
Bidang Listrik, pembangunan sarana listrik relatif meningkat, telah menjangkau
sebagian besar distrik maupun kampong, namun keterbatasan dayamenyebabkan terjadi pergiliran aliran listrik. Namun saat ini sedang dibangun
PLTA di Prafi.
Dalam Pelayanan telekomunikasi masih terbatas jumlah jaringan yang dikelolaoleh P.T. Telekomunikasi. Di kabupaten induk telekomunikasi yang digunakan
selain menggunakan telepon otomat juga dapat menggunakan telepon seluler.
Bidang Air Minum, pengelolaan air minum dilakukan oleh Perusahaan Air Minumdengan memanfaatkan sumber air sungai yang ada, pelayanannya terbatas
pada penduduk perkotaan. Secara keseluruan akses penduduk pada air bersih
mengalami peningkatan sejak tahun 1999.(Tabel 58).
7. LESSONS -LEARNED dan BEST PRA CTI CES
7.1. Pembangunan EkonomiPengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh berbagai LSM dalammendampingi masyarakat, dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat
di bidang pengelolaan sumberdaya yang tersedia di masing-masing kampungmelalui program partisipatif masyarakat namun tidak semua kampung
mendapatkan pendampingan seperti ini. Disamping itu terdapat program
KABUPATEN MANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
35/239
Usaha peternakan yang dilakkan oleh masyarakat umumnya terkonsentrasi di
pusat Kabupaten dalam memenuhi kebutuhan daging dan telur ayam dan pada
daerah-daerah transmigrasi pengembangan ternak besar dan entok. Pada
daerah pedalaman dikembangkan penanaman kupu-kupu melalui Yayasan,dimanan masyarakat dibina penanaman pakan kupu-kupu yang produknya dieksport.
Penangkapan ikan melalui kelembagaan koperasi kurang mampu bertahan
lama karena pengelolaan yang tidah mendapatkan pendampingan administri.
Kehadiran Lembaga Swadaya masyarakat seperti Yalhimo Perdu, telah mampu
mengkritik kerusakan lingkungan hidup sehingga oleh pemerintah daerah
menyiapkan suatu tempat untuk dibangun tempat untuk pengembangan studi
menyangkut kawasan lindung.
7.2. Pemerintahan
Program penguatan Kapasitas Pemerintahan telah dilakukan oleh beberapa LSM
Internasional seperti CLGI, BIGG, NDI yaitu program dalam meningkatkankapasitas eksekutif dan parlemen daerah dengan pemberian asistensi pada
pihak-pihak tersebut yang bekerja sama dengan Pusat PenelitianPemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah UNIPA dan Uncen.
CLGI dan BIGG telah membantu Pemda dalam hal penguatan kapasitasnyadalam melayanan masyarakat berupa Kelembagaan Pemda dan ManajemenAnggaran.
NDI telah membatu legislatif dalam menjalankan fungsi kedewanannya,sehingga para anggota dewan telah mampu menjalankan fungsinya.
8. KESIMPULAN UMUM
Pelaksanaan Pembangunan Manokwari belum memiliki suatu visi yangdibangun dari ketersediaan data base wilayah Manokwari , dalam
menumbuhkan sector-sektor ekonomi untuk memacu perekonomian secara
makro.
Hasil diskusi dengan beberapa perangkat pemerintah Kabupaten maupun
kecamatan menunjukkan bahwa Renstra tersebut belum dirampungkan dansaat ini sedang dibentuk Tim untuk melanjutkan pembuatan Renstra tersebut.
Penataan kelembagaan sesuai dengan PP No 8 2003 tentang struktur organisasiyang saat ini sedang dalam pengisian personil.
Peran dari BPS Kabupaten setelah Otsus telah berkurang hal ini disebabkan
karena tidak tersedianya operasional tenaga fungsional BPS Kabupaten yang
bersumber dari pusat sedangkan dalam penyusunan pembiayaan pembangunandi Kabupaten Manokwari sampai saat ini belum pernah teranggarkan walaupun
KABUPATEN MANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
36/239
Lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan tugasnya sudah berfungsi
secara baik karena keberadaan kelembagaan tersebut sudah dilengkapi dengan
komisi-komisi walupun tempat kerjanya masih darurat.
Pelayanan pendidikan telah menjangkau semua Distrik walaupun masih sampaipendidik SMP sehingga bayak murid lulusan SMP melanjutkan sekolahnya di
Pusat Kabupaten. Disamping program dari Dinas P dan P yang dibiayai dariAPBD, Otsus juga terdapat program yang dibiayai dari Kompensasi BBM berupa
beasiswa yang diperuntukan bagi pelajar yang kurang mampu. Pada SMUNegeri dan SMK terjadi Penumpukan jumlah murid begitu juga dengan jumlah
guru. Ruang belajar terjadi penumpukan jumlah murid pada SLTP dan SMU
swasta. Ketersedian ruang belajar terkecil pada TKK dan SLTP Swastasedangkan ratio murid tertinggi pada SMU swasta. Secara nasional partisipasi
sekolah SMU lebih tinggi walaupun pada wilayah propinsi masih lebih rendah.Angka putus sekolah anak usia 7-15 tahun dibawah rata-rata nasional dan
propinsi
Pelayanan kesehatan dasar di setiap Puskesmas dapat berjalan dengan baik
karena semua puskermas tersedia paramedis yang memadai. Ketersediaanobat-obat pada beberapa puskesmas di Kota cukup tersedia bahkan terdapat
beberapa apotik yang melakukan usahanya di pusat Kabupaten. Penduduk
yang melakukan pengobatan sendiri masih dibawah angka nasional maupun
provinsi, penduduk dengaqn keluhan kesehatan masih lebih rendah baiksecara nasioanal maupun provinsi. Penyakit yang dominan adalah malaria daninfeksi saluran pernafasan atas.
Bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pemberdayaanmasyarakat secara umum dapat berjalan dengan baik, walaupun masih perlu
pendampingan administrasi untuk mampu mengelolah usaha bisnis, terlebih
telah terbentuk koperasi yang mampu menggerakkan perekonomianmasyarakat. Sumberdaya yang dikembangkan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat sangat respons terhadap pasar seperti peternakan,perikanan, hasil hutan dan hasil pertanian. Pada usaha yang berbentuk
Kopermas justru kurangmenciptakan pemerataan dalam perolehan manfaat.
KABUPATEN MANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
37/239
LAMPIRAN
Tabel 1. Luas dan Jumlah Kampung masing-masing Distrik di KabupatenManokwari
No Distrik Luas (km2)Jumlah
kampungJumlah
Kelurahan
1 Manokwari 2580 86 9
2 Warmare 644 18
3 Prafi 383 15
4 Masni 1642 45
5 Minyambouw 1014 1036 Amberbaken 1509 14
7 Kebar 2703 11
8 Ransiki 2400 27
9 Oransbari 373 17
10 Anggi 595 37
11 Susurey 812 36
14655 409 9
Sumber : Bappeda, 2004
Tabel 2. Perkembangan penduduk Tahun 2000 sampai Tahun 2004
No Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1 2000 176680
2 2003 161027
3 2004 143949
Sumber : BPS dan Bapeda, 2004
Tabel 3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk masing-masing Distrik Kabupaten
Manokwari
No Distrik Jumlah Penduduk (jiwa)Kepadatan
(jiwa/km2)
1 Manokwari 67469 26,15
2 Warmare 5910 9,183 Prafi 11802 30,81
4 Masni 15257 9,29
5 Minyambouw 12970 12,79
6 Amberbaken 2343 1,55
KABUPATEN MANOKWARI
-
5/21/2018 Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Di Papua 2005
38/239
Tabel 4. Distribusi penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.
Jumlah Penduduk (Jiwa)No Distrik
Laki-laki Perempuan
1 Manokwari 34512 31191
2 Warmare 3853 3418
3 Prafi 6669 5807
4 Masni 8672 7475
5 Minyambouw 5489 5267
6 Amberbaken 1439 1330
7 Kebar 1666 1558
8 Ransiki 7661 6759
9 Oransbari 2271 2068
10 Anggi 2815 2728
11 Susurey 2960 2938
78007 70539
Sumber : BPS Manokwari 2001
Tabel 5. Proparsi penduduk berdasarkan jenis kelamin
Proporsi Penduduk dari Total (%)WilayahLaki Perempuan
Nasional 49,9 50,1
Papua 47,8 52,2
Manokwari 51,0 49,0
Sumber: BPS Pusat
Tabel 6. Kelayakan Tempat Tinggal Rumah Tangga Menurut B