analisis faktor - eprints.uns.ac.ideprints.uns.ac.id/16068/1/231520903201209261.pdf · dan tepat...
TRANSCRIPT
i
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI
PDRB KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2009
Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
WIDYA KUSUMANINGSIH
F0107091
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ABSTRACT
AN ANALYSIS ON THE FACTORS AFFECTING PDRB CONDITION OF REGENCY / MUNICIPAL IN CENTRAL JAVA PROVINCE IN 2009
WIDYA KUSUMANINGSIH
F0107091
The economic development basically aims to create a high economic growth and evenly distribution of development, so that the society welfare is achieved. PDRB per capita value in Central Java Province improved over years during 2005-2009, but its average belonged to the lowest category compared with other provinces in Java Island, so that an appropriate policy is required to cope with such the problem. This research aims to find out the effect of Local Original Income (PAD), loan, saving, local expense and population density variables on the PDRB of Regency / Municipal in Central Java in 2009. The hypothesis is that there is a positive significant effect of those independent variables on the PDRB of Regency / Municipal in Central Java in 2009.
This study employed a multiple linear regression analysis with OLS method using cross-sectional data of 2009 from 35 regencies/municipals in Central Java Province. The instrument of analysis used was a multiple linear regression, statistic test (t-, F-, and R2-tests) and classical assumption test (multicolinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation).
The result of regression analysis at α = 5% showed that: firstly, the loan and expense variables partially affected significantly, while PAD, saving, and population density affected insignificantly the PDRB of Regency / Municipal in Central Java in 2009. Secondly, the five variables simultaneously affected significantly the PDRB of Regency / Municipal in Central Java in 2009.
Based on the result of research, the following recommendations could be given. Firstly, the central government and society should supervise directly and properly the realization of development fund sources such as PAD and local expense; secondly, the government should provide more adequate public infrastructures such as providing the wide job opportunity and training human resource; thirdly, the bank should open a wider access for the society to get loan easily; and fourthly, the government should reduce the interest rate to improve the investment for funding the development.
Keywords: PDRB of regency / municipal in Central Java, Local Original Income, Loan, Saving, Local Expense, Population Density, Multiple Linear Regression Analysis (OLS).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
ABSTRAK
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI PDRB KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2009
WIDYA KUSUMANINGSIH F0107091
Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Nilai PDRB perkapita di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2005-2009 mengalami peningkatan, tetapi rata-ratanya tergolong paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di pulau Jawa lainnya sehingga memerlukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), kredit, tabungan, belanja daerah dan kepadatan penduduk terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Hipotesisnya ialah diduga adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel bebas tersebut terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda melalui metode OLS dengan menggunakan data cross section tahun 2009 berupa 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan berupa regresi linear berganda, uji statistik (uji t, uji F, dan uji R2), dan uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi).
Hasil analisis regresi pada α = 5% menunjukkan bahwa: pertama, secara individual variabel kredit dan belanja daerah berpengaruh signifikan, sedangkan variabel PAD, tabungan, dan kepadatan penduduk tidak signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Kedua, secara bersama-sama kelima variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan: pertama, pemerintah pusat dan masyarakat perlu melakukan pengawasan secara langsung dan tepat terhadap realisasi sumber-sumber dana pembangunan seperti PAD dan belanja daerah; kedua, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana publik yang lebih memadai seperti menyediakan lapangan kerja yang luas dan melatih SDM; ketiga, bank harus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit dengan mudah; dan keempat, pemerintah perlu menurunkan tingkat suku bunga untuk meningkat investasi guna membiayai pembangunan.
Kata Kunci : PDRB kabupaten / kota di Jawa Tengah, pendapatan asli daerah, kredit, tabungan, belanja daerah, kepadatan penduduk, analisis regresi linear berganda (OLS).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah
segala rencanamu.” (Amsal 16 : 3)
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku.” (Filipi 4 : 13)
“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan.” (Yeremia 17 : 7)
“Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang
pengetahuan dan kepandaian.” (Amsal 2 : 6)
“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa,
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar,
sehingga kamu dapat menanggungnya.” (1 Korintus 10 : 13)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya kecil ini kupersembahkan untuk :
V Tuhan Yesus
V Orang tuaku tersayang, Bapak
Harmanto dan Ibu Sri Hartati
V Adikku, Tiara Kusumaningrum
V Seluruh keluarga besarku
V Seluruh sahabatku
V Almamaterku
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
senantiasa melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KONDISI PDRB KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2009”.
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna menyelesaikan studi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Jurusan
Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret.
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas
dari bantuan dan dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan oleh
berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan
terima kasih yang tulus kepada :
1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret.
2. Bapak Drs. Supriyono, MSi selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Drs. Sutanto, MSi selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan
waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
dengan baik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
4. Bapak Joko Nugroho selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan
dan membina penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis belajar di
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah banyak membantu penulis selama belajar di Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Orang tuaku tercinta, Bapak Drs. Harmanto dan Ibu Sri Hartati, S.E., terima
kasih atas kasih sayang, doa, teladan, perhatian, serta dukungan yang
senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
sebaik-baiknya.
8. Adikku tersayang, Tiara Kusumaningrum, S.H., terima kasih atas semangat,
doa, perhatian, kasih sayang, motivasi dan dukungannya.
9. Keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya.
10. Teman-teman EP 2007, Diah, Rina, Dewi, Wiranto, Erna, Aris, Anda, Fitri,
Risti, Fitriana, Istrini serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
11. Teman satu bimbingan, Dwinanto, Rurit dan Ratih, terima kasih atas informasi
dan kebersamaannya.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu demi kelancaran penulisan skripsi
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari
kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya.
Namun, penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini mampu memberikan
manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya. Oleh karena itu,
dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang
bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
Surakarta, November 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
ABSTRACT ................................................................................................ ii
HALAMAN ABSTRAK ............................................................................. iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ............................................................ vi
HALAMAN MOTTO ................................................................................. vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. viii
KATA PENGANTAR ................................................................................ ix
DAFTAR ISI ............................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... xvii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................xviii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xix
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ............................................................. 7
C. Tujuan Penelitian ................................................................. 7
D. Manfaat Penelitian ............................................................... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 9
A. Landasan Teori .................................................................... 9
1. Pembangunan Ekonomi .................................................. 9
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .................... 10
a. Pengertian PDRB ....................................................... 10
b. Fungsi PDRB ............................................................. 10
c. Metode Perhitungan PDRB ........................................ 12
d. Cara Penyajian PDRB ................................................ 13
e. Perubahan Tahun Dasar PDRB .................................. 14
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ...................................... 15
a. Pengertian PAD ......................................................... 15
b. Sumber-Sumber PAD ................................................ 15
c. Hubungan PAD dengan PDRB .................................. 16
4. Kredit .............................................................................. 17
a. Pengertian Kredit ....................................................... 17
b. Tujuan dan Fungsi Kredit .......................................... 18
c. Hubungan Kredit dengan PDRB ................................ 18
5. Tabungan ........................................................................ 19
a. Pengertian Tabungan ................................................. 19
b. Hubungan Tabungan dengan PDRB .......................... 19
6. Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah Daerah ......... 21
a. Pengertian Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah
Daerah ........................................................................ 21
b. Hubungan Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah
Daerah dengan PDRB ................................................ 21
7. Kepadatan Penduduk ...................................................... 23
a. Pengertian Penduduk dan Kepadatan Penduduk ........ 23
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
b. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap PDRB ....... 23
B. Penelitian Terdahulu ............................................................ 24
C. Kerangka Pemikiran ............................................................ 26
D. Hipotesis .............................................................................. 28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................. 29
A. Ruang Lingkup Penelitian / Desain Penelitian .................... 29
B. Sumber Data dan Jenis Data ................................................ 29
C. Definisi Operasional Variabel ............................................. 30
D. Metode Pengumpulan Data ................................................. 31
E. Alat Analisis Data / Metode Analisis Data ......................... 32
1. Uji Statistik ..................................................................... 33
a. Uji t ............................................................................ 33
b. Uji F ........................................................................... 35
c. Analisis Koefisien Determinasi (R2) .......................... 36
2. Uji Asumsi Klasik .......................................................... 37
a. Multikolinearitas ........................................................ 37
b. Heteroskedastisitas ..................................................... 38
c. Autokorelasi ............................................................... 39
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ................................ 40
A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah ............................ 40
1. Keadaan Geografis .......................................................... 40
2. Kondisi Perekonomian .................................................... 42
3. Keadaan Penduduk ......................................................... 43
4. PDRB .............................................................................. 45
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
5. PAD ................................................................................ 46
6. Kredit .............................................................................. 48
7. Tabungan ........................................................................ 50
8. Belanja Daerah ................................................................ 51
9. Kepadatan Penduduk ...................................................... 53
B. Analisis Data ....................................................................... 55
1. Pemilihan Bentuk Model Empirik (Uji MWD) .............. 55
2. Analisis Regresi Linear Berganda .................................. 56
3. Uji Statistik ..................................................................... 59
a. Uji t ............................................................................ 59
b. Uji F ........................................................................... 62
c. Uji Koefisien Determinasi (R2) .................................. 63
4. Uji Asumsi Klasik .......................................................... 64
a. Uji Multikolinearitas .................................................. 64
b. Uji Heteroskedastisitas ............................................... 65
c. Uji Autokorelasi ......................................................... 66
C. Interpretasi Ekonomi ........................................................... 67
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah ........ 67
2. Pengaruh Kredit terhadap PDRB Kabupaten / Kota
di Provinsi Jawa Tengah ................................................. 68
3. Pengaruh Tabungan terhadap PDRB Kabupaten / Kota
di Provinsi Jawa Tengah ................................................. 69
4. Pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB Kabupaten /
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
Kota di Provinsi Jawa Tengah ........................................ 70
5. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap PDRB
Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah .................... 71
BAB V PENUTUP .................................................................................. 73
A. Kesimpulan .......................................................................... 73
B. Saran .................................................................................... 75
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 77
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvii
DAFTAR TABEL
TABEL Halaman
I.1 PDRB Perkapita Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2005-2009 (Ribu Rupiah) ............................................................................... 4
I.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2005-2009 (Persen) ......................................................................................... 5
I.3 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2004-2009 .... 6
IV.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 ................................................................................... 41
IV.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (%) Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009 ................................................... 42
IV.3 Jumlah Penduduk 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009 ..................................................................................... 44
IV.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 ...................................................................... 54
IV.5 Hasil Uji MWD untuk Model Linear dengan Z1 .......................... 55
IV.6 Hasil Uji MWD untuk Model Log-Linear dengan Z2 .................. 56
IV.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda ...................................... 57
IV.8 Hasil Uji t ..................................................................................... 59
IV.9 Hasil Uji F .................................................................................... 63
IV.10 Hasil Uji Multikolinearitas Pendekatan Koutsoyiannis ............... 65
IV.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji LM ARCH) ............................ 66
IV.12 Hasil Uji Autokorelasi (Uji Breusch-Godfrey / B-G test) ........... 67
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xviii
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran ....................................................................... 28
III.1 Daerah Kritis Uji t .......................................................................... 34
III.2 Daerah Kritis Uji F ......................................................................... 36
IV.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten / Kota
di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2007-2009 ...................... 46
IV.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten / Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 ................................................. 47
IV.3 Posisi Kredit Rupiah dan Valas Bank Umum Menurut Kabupaten /
Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 .................................... 49
IV.4 Realisasi Tabungan Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009 ........................................................................ 51
IV.5 Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2009 ............................................................... 52
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Data Penelitian
Lampiran II Input Data
Lampiran III Hasil Uji MWD
Lampiran IV Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Lampiran V Hasil Uji Asumsi Klasik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan
perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah
terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau
akselerasi pertumbuhan atau kondisi ekonomi, pengurangan ketimpangan dan
pemberantasan kemiskinan yang absolut. Salah satu kebijakan pemerintah
untuk mempersempit kesenjangan regional adalah diterapkannya kebijakan
pembangunan daerah yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh
masing-masing daerah.
Perubahan konsep dan kewenangan daerah yang semula ditujukan atas
dasar pemusatan kebijakan pusat, selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian
daerah dalam mengelola kawasannya, dengan konsekuensi bahwa kebijakan
tersebut tidak dapat menerapkan pola pembangunan yang sama antar daerah
yang satu dengan yang lainnya. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan
karakteristik, letak geografis dan sumberdaya-sumberdaya yang ada pada
masing-masing daerah tersebut, sehingga pengenalan potensi daerah melalui
pengenalan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah
mutlak dibutuhkan bagi pembangunan daerah.
Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk
mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output yang dibentuk
oleh berbagai sektor ekonomi sehingga dapat menggambarkan bagaimana
kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut
pada suatu periode waktu tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga
menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan
tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Begitu juga
pembangunan di daerah, sasaran utamanya adalah menciptakan pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan
pendapatan antar daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut,
diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik.
Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu daerah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB ini akan menjelaskan
sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan
sumberdaya yang ada. Selain itu, kondisi perekonomian secara keseluruhan di
setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada
daerah bersangkutan. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan
bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian
daerah. Semakin besar nilai belanja daerah yang dialokasikan untuk
pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ini berarti
kondisi ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat.
Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan daerah yang mengalami
kesulitan dalam melaksanakan pembangunan ekonominya setelah pelaksanaan
otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-
masing berdasarkan potensi dan sumberdaya yang ada di wilayah yang
bersangkutan.
Salah satu kesulitan tersebut adalah jumlah penduduk yang semakin tinggi
/ padat, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan sumberdaya yang ada
untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk tersebut. Oleh karena itu,
pemerintah daerah harus memiliki strategi-strategi yang tepat untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan tersebut. Strategi pembangunan tersebut menyangkut
peranan pemerintah dalam perekonomian termasuk meningkatkan sumber-
sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), kredit
bank dan tabungan yang digunakan untuk membiayai proses pembangunan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal Basri (2009) yang menyatakan
bahwa ada lima sasaran strategis yang harus dicanangkan pemerintahan
Indonesia mendatang untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, merata dan berkeadilan. Pertama adalah struktur ekonomi yang
kokoh yang tak rentan diterpa gejolak eksternal, mandiri dan berdaya saing.
Kedua, sumber daya manusia berkualitas. Ketiga, mobilisasi seluruh potensi
sumber dana dalam negeri untuk menghasilkan pembiayaan yang selaras
dengan kebutuhan investasi. Keempat, pemanfaatan sumberdaya alam secara
sinergis dan lestari. Kelima, birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih.
Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki
batas wilayah tertentu dengan jumlah penduduk sebesar 32.864.563 jiwa pada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
tahun 2009, juga sedang mengalami suatu proses pembangunan ekonomi.
Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh
dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pencapaian hasil-hasil pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tersebut sangat
dipengaruhi oleh keberadaan kabupaten / kota yang berada pada wilayah
provinsi tersebut termasuk sumberdaya yang dimilikinya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana pembangunan di
daerah Jawa Tengah juga dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana
memacu pertumbuhan output daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduknya serta untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Seperti yang
dijelaskan pada tabel I.1 mengenai perkembangan pertumbuhan PDRB
perkapita provinsi-provinsi di Pulau Jawa atas dasar harga konstan tahun 2000
selama periode tahun 2005-2009 berikut:
Tabel I.1 PDRB Perkapita Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2005-2009
(Ribu Rupiah)
Provinsi 2005 2006 2007 2008 2009 Rata-Rata DKI Jakarta 33.205 34.837 36.733 38.671 40.269 36.743 Jawa Barat 6.204 6.480 6.799 7.092 7.292 6.773 Jawa Tengah 4.488 4.690 4.914 5.143 5.436 4.934 DI Yogyakarta 5.025 5.157 5.326 5.538 5.726 5.354 Jawa Timur 7.027 7.393 7.801 8.220 8.588 7.806 Banten 6.406 6.634 6.903 7.165 7.363 6.894 Indonesia 7.964 8.292 8.706 9.112 9.409 8.697
Sumber : BPS, Provinsi Dalam Angka 2005-2009
Berdasarkan tabel I.1 tersebut, dapat kita ketahui bahwa Provinsi DKI
Jakarta merupakan provinsi yang memiliki rata-rata PDRB perkapita tertinggi,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
yakni sebesar 36.743 ribu rupiah. Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Jawa
Timur dengan rata-rata PDRB perkapita sebesar 7.806 ribu rupiah diikuti
Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta; sedangkan Provinsi Jawa
Tengah merupakan provinsi dengan rata-rata PDRB perkapita terendah
dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa selama periode
tahun 2005-2009, yaitu sebesar 4.934 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa
Provinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan tingkat kesejahteraan penduduk
yang belum merata.
Tabel I.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi - Provinsi di Pulau Jawa
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2005-2009
(Persen)
Provinsi 2005 2006 2007 2008 2009 Rata-Rata DKI Jakarta 6,01 5,95 6,44 6,18 5,01 5,92 Jawa Barat 5,60 6,02 6,48 5,83 4,29 5,64 Jawa Tengah 5,35 5,33 5,59 5,46 4,71 5,29 DI Yogyakarta 4,73 3,70 4,31 5,02 4,39 4,43 Jawa Timur 5,87 5,77 6,11 5,90 5,01 5,73 Banten 5,88 5,57 6,04 5,82 4,82 5,63
Indonesia 5,69 5,50 6,28 6,10 4,50 5,61 Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2010
Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dalam lima
tahun terakhir juga termasuk rendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau
Jawa. Seperti yang terlihat pada tabel I.2 di atas, dimana posisi pertama
diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB
sebesar 5,92 persen lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB
nasional sebesar 5,61 persen. Posisi kedua adalah Provinsi Jawa Timur dengan
rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,73 persen, sedangkan Provinsi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
Jawa Tengah hanya memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,29
persen lebih tinggi dari Provinsi DI Yogyakarta dengan rata-rata laju
pertumbuhan PDRB sebesar 4,43 persen yang merupakan provinsi dengan
rata-rata laju pertumbuhan PDRB terendah diantara provinsi lainnya di Pulau
Jawa.
Tabel I.3 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2004-2009
Tahun PDRB ADHK 2000 (jutaan rupiah)
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 (persen)
2004 135.789.872,31 5,13 2005 143.051.213,88 5,35 2006 150.682.654,74 5,33 2007 159.110.253,77 5,59 2008 167.790.369,85 5,46 2009 175.685.267,57 4,71
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010, diolah
Pada tabel I.3 menunjukkan bahwa nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah atas
dasar harga konstan 2000 terus meningkat selama periode tahun 2004-2009,
tetapi nilai laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi selama periode tersebut.
Pada tahun 2004 laju pertumbuhannya sebesar 5,13 persen, kemudian menjadi
5,35 persen di tahun 2005 dan laju pertumbuhan pada tahun 2009 mengalami
penurunan sebesar 4,71 persen dari nilai laju pertumbuhan tahun 2008 sebesar
5,46 persen. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak krisis global yang melanda
dunia.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul
”ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
PDRB KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2009”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah,
yakni :
1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kondisi PDRB
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 ?
2. Bagaimana pengaruh kredit terhadap kondisi PDRB kabupaten / kota di
Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 ?
3. Bagaimana pengaruh tabungan terhadap kondisi PDRB kabupaten / kota di
Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 ?
4. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap kondisi PDRB kabupaten /
kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 ?
5. Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap kondisi PDRB
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah penelitian,
maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kondisi
PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
2. Untuk mengetahui pengaruh kredit terhadap kondisi PDRB kabupaten /
kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
3. Untuk mengetahui pengaruh tabungan terhadap kondisi PDRB kabupaten /
kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
4. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap kondisi PDRB
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepadatan penduduk terhadap kondisi PDRB
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Bagi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
Sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan
ekonomi daerah, terutama strategi peningkatan kondisi perekonomian
(PDRB) kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi masyarakat
Sebagai masukan tentang kondisi perekonomian kabupaten / kota di
Provinsi Jawa Tengah termasuk permasalahannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk
penelitian selanjutnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total
dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan
penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur
ekonomi suatu negara.
Pembangunan ekonomi daerah, yaitu suatu proses dimana pemerintah
daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada
dan membentuk nota kemitraan antara Pemda dengan sektor swasta untuk
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan
kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Masalah pokok dalam
pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan pembangunan
yang didasarkan pada kekhasan daerah bersangkutan dengan menggunakan
potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara
lokal (daerah). Pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk
meningkatkan jumlah dan jenis peluang yang sesuai dengan karakteristik
masyarakat daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
a. Pengertian PDRB
Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam
makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu
wilayah. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar
yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dan
berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka-angka PDRB
tersebut sebagai indikator ekonomi makro dan juga sebagai landasan
evaluasi kinerja perekonomian, dan penyusunan berbagai kebijakan.
Indikator ekonomi ini juga memberikan gambaran aliran seluruh nilai
tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan seluruh faktor-faktor
produksi yang digunakan oleh perekonomiaan untuk menghasilkan
nilai tambah barang dan jasa.
Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah
jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan
jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan
jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB dapat
didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh
unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh
seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.
b. Fungsi PDRB
Adapun Fungsi dari PDRB diantaranya :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
1) Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan
oleh suatu daerah atau provinsi, nilai PDRB yang besar
menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar.
2) Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati
oleh seluruh penduduk suatu wilayah atau provinsi.
3) Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan dari tahun ke tahun.
4) PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya stuktur
perekonomian dan peranan sektor perekonomiaan dalam suatu
wilayah, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar
menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
5) PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk
barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan
diperdagangkan dengan pihak luar.
6) Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan
kelembagaan menurut barang dan jasa yang dihasilkan sektor
ekonomi.
7) PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat
untuk pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan
perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar pulau atau
provinsi.
8) PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan
nilai PDRB dan PDRB perkapita atau persatu orang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
9) PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk
mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.
c. Metode Perhitungan PDRB
Untuk menghitung nilai PDRB dilakukan dengan beberapa metode
/ cara / pendekatan, sebagai berikut :
1) Pendekatan Produksi adalah PDRB yang disusun melalui
pendekatan produksi menjelaskan bagaimana PDRB dihasilkan
oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah atau
merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah
dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB ini
disebut sebagai PDRB menurut sektor atau biasa disebut pula
sebagai PDRB ditinjau dari sisi penyediaan (supply side).
2) Pendekatan Pengeluaran atau Penggunaan atau Belanja adalah
PDRB yang disusun melalui pendekatan pengeluaran yang
menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan atau
dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di
dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah.
PDRB ini disebut sebagai PDRB menurut penggunaan atau PDRB
menurut pengeluaran (Gross Regional Domestic Product by
Expenditure), atau biasa juga disebut sebagai PDRB yang ditinjau
dari sisi permintaan (demand side).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
3) Pendekatan pendapatan, merupakan pendekatan yang dilakukan
dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-
faktor produksi, yang meliputi :
a) Upah gaji merupakan balas jasa faktor produksi tenaga kerja.
b) Sewa tanah merupakan balas jasa faktor produksi tanah.
c) Bunga modal balas jasa faktor produksi modal.
d) Keuntungan balas jasa faktor produksi skill atau wiraswata.
4) Metode alokasi, model pendekatan ini digunakan karena dengan
data yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengadakan
perhitungan pendapatan regional dengan metode langsung.
d. Cara Penyajian PDRB
Adapun cara penyajian PDRB tersebut dapat dilakukan dengan :
1) PDRB atas harga berlaku, yakni semua agregat pendapatan dinilai
atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik
pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian
komponen nilai PDRB. Jadi, PDRB atas harga berlaku
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga
2) PDRB atas harga konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai
atas dasar harga tetap, perkembangan agregat pendapatan dari tahun
ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi rill, bukan
karena kenaikan harga atau inflasi. Jadi, PDRB harga konstan
menunjukkan nilai tambah dan jasa yang dihitung menggunakan
harga pada tahun tertentu sebagai dasar perhitungan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
e. Perubahan Tahun Dasar PDRB
Teknologi dan perekonomian tiap tahun senantiasa mengalami
perkembangan dan berakibat pada perubahan struktur ekonomi secara
terus menerus. Perkembangan ekonomi dunia yang diwarnai dengan
adanya globalisasi berpengaruh terhadap perekonomian regional /
domestik. Terjadinya krisis perekonomian suatu kawasan akan
berdampak adanya perubahan struktur ekonomi sehingga penggunaan
tahun dasar dibawah tahun 2000 tidak representatif lagi digunakan
sebagai tahun dasar perhitungan PDRB.
Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
menyatakan bahwa estimasi PDB / PDRB atas dasar konstan harus
dimuktakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun refrensi
yang berakhiran 0-5. Hal ini dimaksudkan agar besaran angka-angka
PDB / PDRB dapat saling diperbandingkan antar negara, provinsi,
kabupaten dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja
perekonomian nasional atau wilayah.
Tahun dasar yang dianggap reprensentatif untuk mengukur laju
perekonomian adalah tahun dasar 2000. Hal ini dikarenakan tahun
tersebut dianggap relatif lebih stabil setelah krisis ekonomi dan politik
Indonesia tahun 1997. Cara penyamaan tahun dasar dapat dilakukan
dengan membandingkan nominal atau angka PDRB yang tertera pada
tahun dasar yang berbeda (1983, 1988, 1993) dengan PDRB tahun
dasar 2000.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pengertian PAD
Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana
yang diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh
daerah. Dalam otonomi daerah pembangunan ekonomi suatu daerah
dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah karena hak atas
pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan
ekonomi di daerah, telah diserahkan secara otonom kepada Pemerintah
Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh
daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mulyanto, 2007:48).
Selain itu, PAD juga dapat diartikan sebagai pendapatan yang
bersumber dari pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat
dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha, baik milik
pemerintah atau swasta karena perolehan jasa yang diberikan
pemerintah daerah tersebut, maka daerah dapat melaksanakan
pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan
lainnya yang sah diatur dalam undang-undang.
b. Sumber-Sumber PAD
Menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 33 Pasal 6 ayat 1-2
Tahun 2004, PAD bersumber dari :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
1) Pajak daerah
2) Retribusi daerah
3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4) Lain-lain PAD yang sah, meliputi :
a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b) Jasa giro
c) Pendapatan bunga
d) Keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing
e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan
dan atau pengadaan barang / jasa oleh daerah
c. Hubungan PAD dengan PDRB
Pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal akan
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat, karena pemerintah sub nasional / pemerintah daerah akan
lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik
(Oates dalam Hadi Sasana, 2009:106). Berdasarkan UU No. 33 Pasal 5
ayat 2 Tahun 2004, salah satu sumber penerimaan yang digunakan
untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi
fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini berarti peningkatan
PAD sebenarnya merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi
(PDRB). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai
kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD.
Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak
berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
merugikan kondisi ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal
memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal / daerah.
Oleh karena itu, peningkatan PAD akan dapat menurunkan
pertumbuhan ekonomi (PDRB) di daerah tersebut.
4. Kredit
a. Pengertian Kredit
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Pasal 1 ayat 11
Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga.
Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula
dalam bahasa latin kredit berarti ”credere” artinya percaya. Maksud
dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si
penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan
dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit
merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban
untuk membayar sesuai jangka waktu (Kasmir, 2002:92-93).
Menurut Thomas Suyatno (1995), mengatakan bahwa kredit adalah
hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan
pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang,
karena penyerahan barang-barang sekarang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
b. Tujuan dan Fungsi Kredit
Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain (Kasmir,
2002:96-98):
1) Mencari keuntungan
2) Membantu usaha nasabah
3) Membantu pemerintah
Kemudian disamping tujuan di atas, suatu fasilitas kredit memiliki
fungsi sebagai berikut :
1) Untuk meningkatkan daya guna uang.
2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3) Untuk meningkatkan daya guna barang.
4) Meningkatkan peredaran barang.
5) Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
8) Untuk meningkatkan hubungan internasional.
c. Hubungan Kredit dengan PDRB
Untuk mencapai kondisi perekonomian (PDRB) yang tinggi,
diperlukan sumber pembiayaan yang akan membiayai proses
pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Salah satu sumber
pembiayaan tersebut adalah perbankan. Keberadaan bank / perbankan
yang sehat merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat,
baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
Bank sebagai lembaga kepercayaan mempunyai fungsi-fungsi yang
sangat diperlukan dalam perekonomian, seperti memperlancar
pembayaran, sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fungsi
intermediasi. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan akan
menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang
umumnya digunakan untuk membantu proses produksi output (modal
usaha), investasi dan konsumsi. Semakin besar nilai kredit yang
disalurkan kepada masyarakat, maka semakin meningkat nilai
pertumbuhan ekonomi (PDRB) di daerah tersebut karena proses
produksi barang dan jasa yang baik dan lancar akan mengakibatkan
tingkat kesejahteraan penduduknya merata.
5. Tabungan
a. Pengertian Tabungan
Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Pasal 1 ayat 9 Tahun
1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat
ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang
dipersamakan dengan itu. Selain itu, tabungan dapat didefinisikan
sebagai simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya
hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
b. Hubungan Tabungan dengan PDRB
Tabungan merupakan salah satu jenis pembiayaan dalam negeri.
Tabungan dihimpun dan diciptakan dengan cara menghemat atau
menekan konsumsi, baik dari sektor pemerintah, swasta dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
masyarakat. Teori Rostow menjelaskan bahwa salah satu cara untuk
mempercepat kondisi / pertumbuhan ekonomi yang baik adalah dengan
memperkuat tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori
Harrod-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB /
PDRB yang ditabung akan menambah capital stock sehingga
meningkatkan perekonomian. Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa
tingkat tabungan dan capital stock yang tinggi akan meningkatkan
kondisi / pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa studi empiris
menunjukkan hasil yang berbeda antara negara-negara di Eropa Timur
dan di Afrika. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang
mempengaruhi kondisi ekonomi, seperti kualitas SDM dan
infrastruktur pendukung lainnya.
Sejalan dengan hal itu, model Solow menunjukkan bahwa tingkat
tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada
kondisi steady-state. Dengan kata lain, jika tingkat tabungan tinggi,
maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar
dan tingkat output yang tinggi, serta sebaliknya. Dasar dari model
Solow inilah yang kemudian banyak dikaitkan dengan kebijakan fiskal.
Defisit anggaran yang terus menerus dapat mengurangi tingkat
tabungan nasional dan menyusutkan kemampuan berinvestasi.
Konsekuensinya dalam jangka panjang, yakni rendahnya persediaan
modal dan pendapatan nasional.
Dalam kaitannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, menurut
Solow, tingkat tabungan yang lebih tinggi hanya akan meningkatkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
pertumbuhan untuk sementara waktu sampai perekonomian mencapai
kondisi steady-state baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jika
perekonomian mempertahankan tingkat tabungan yang tinggi, maka
hal itu hanya akan mempertahankan persediaan modal yang besar dan
tingkat output yang tinggi tanpa mempertahankan tingkat pertumbuhan
yang tinggi.
6. Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah Daerah
a. Pengertian Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah Daerah
Belanja daerah / pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan terutama untuk
kepentingan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 33 Pasal 1 ayat
14 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, pengertian belanja daerah adalah kewajiban
pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
b. Hubungan Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah Daerah
dengan PDRB
Salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate
demand / AD) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan
bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka AD akan
meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di negara
sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor
swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas
sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan AD berarti
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
terjadi pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi diukur
dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka peningkatan
PDRB berarti peningkatan pendapatan.
Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2004:92) bahwa
ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari
setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah (1) akumulasi modal yang
meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada
tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya manusia; (2)
pertumbuhan penduduk; dan (3) kemajuan teknologi. Dalam hal ini
pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal untuk
membiayai pembangunan diberbagai bidang seperti sarana dan
prasarana publik. Adanya berbagai fasilitas publik yang memadai, akan
mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan /
kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat yang tinggi mengakibatkan kemampuan
masyarakat untuk membayar pajak juga naik. Sebagaimana diketahui
bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang
digunakan untuk membiayai pembangunan, maka peningkatan pajak
berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. Keadaan ini membuat
suatu siklus yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Kenaikan
pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan
ekonomi (PDRB) dan kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan
meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah untuk membiayai
pembangunan, baik di pusat maupun daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
7. Kepadatan Penduduk
a. Pengertian Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah
yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi
satu sama lain secara terus menerus / kontinu. Dalam sosiologi,
penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi
dan ruang tertentu. Penduduk suatu negara atau daerah bisa
didefinisikan menjadi dua:
1) Orang yang tinggal di daerah tersebut.
2) Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.
Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal
di daerah tersebut. Kepadatan penduduk merupakan rasio jumlah
penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah dalam satu tahun.
b. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap PDRB
Kebijakan tentang penduduk yang ditinjau berdasarkan penelitian
empiris, menyatakan bahwa jumlah penduduk yang tinggi bukan
merupakan penyebab utama timbulnya masalah pengangguran,
kemiskinan, dan malnutrisi. Namun, penduduk menjadi faktor yang
memperburuk masalah tersebut, sehingga harus sejalan dengan
kebijakan lain / faktor lain untuk memperbaiki masalah tersebut.
Menurut Ira Setiati (1996) penduduk merupakan salah satu faktor
yang signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan
bahwa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk memberikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
kontribusi berupa skala ekonomis yang meningkatkan efisiensi sektor
pemerintah / berpengaruh secara statistik terhadap output riil dalam hal
ini PDRB menurut harga konstan dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Ini berarti dengan adanya kepadatan penduduk yang tinggi,
maka mampu menambah pendapatan regional daerah sehingga
kegiatan ekonomi akan berlangsung secara baik (terjadi kenaikan
PDRB). Jika kebijakan terhadap penduduk sejalan dengan kebijakan di
dalam suatu daerah / wilayah.
B. Penelitian Terdahulu
Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung
penelitian yang akan dilakukan ini, antara lain :
1. Adearman Purba (2006) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun”.
Berdasarkan hasil estimasi dengan metode OLS menunjukkan bahwa
pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin berpengaruh negatif dan
positif, tetapi kedua variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang
berarti secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Simalungun. Sedangkan, jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi
tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan secara statistik
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun dengan tingkat
kepercayaan yang berbeda. Dengan demikian selama kurun waktu 1976-
2003, pengeluaran pemerintah di Kabupaten Simalungun, baik
pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin belum memberikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
dampak yang berarti dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi
di Kabupaten Simalungun.
2. Daslan Simanjuntak (2006) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten
Labuhan Batu”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) nilai
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9957 berarti secara keseluruhan
variabel bebas dalam persamaan tersebut yakni PAD, DAU, dan
pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya {PDRB(-1)} cukup mampu
menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Labuhan
Batu sebesar 99,57% selama kurun waktu penelitian, sedangkan sisanya
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut.
2) variabel bebas tersebut secara simultan memberikan pengaruh yang
cukup signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%. 3) bila
dianalisis secara parsial, keseluruhan dari masing-masing variabel tersebut
juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu, di mana variabel PAD memberikan
pengaruh yang positif sebesar 0,0785 dan signifikan pada tingkat
kepercayaan 90%.
3. Junawi Hartasi Saragih (2009) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Studi Komparatif :
Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat)”. Berdasarkan hasil
estimasi data time series dengan model OLS menunjukkan bahwa
pengeluaran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, dan total nilai tambah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
industri mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat.
4. Yunan (2009) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kredit perbankan, nilai
ekspor, pengeluaran pemerintah dan jumlah tenaga kerja berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat
kepercayaan 99 persen atau α = 1%, dengan nilai koefisien determinasi
(R2) sebesar 98,46 persen. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan
bahwa kredit perbankan, pengeluaran pemerintah dan jumlah tenaga kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan
semakin meningkat secara signifikan dengan meningkatnya kredit
perbankan, pengeluaran pemerintah dan jumlah tenaga kerja. Sedangkan
nilai ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia.
C. Kerangka Pemikiran
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah otonom yang juga
sedang mengalami proses pembangunan ekonomi. Pencapaian hasil-hasil
pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tersebut sangat dipengaruhi oleh
keberadaan kabupaten / kota yang berada pada wilayah provinsi tersebut
termasuk sumberdaya yang dimilikinya. Untuk dapat menganalisis kondisi
perekonomian kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah, kita dapat melihat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan / pertumbuhan PDRB,
antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), kredit, tabungan, belanja daerah
dan kepadatan penduduk.
Berdasarkan data pada tabel I.1 dan I.2, diketahui kondisi perekonomian
Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2005-2009, jika dilihat dari nilai
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita masih tergolong
tertinggal bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Jawa. Selain itu,
bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya mengalami fluktuasi selama
kurun waktu tersebut, terutama pada tahun 2009, nilai laju pertumbuhannya
mengalami penurunan yang sangat drastis dari 5,46 persen di tahun 2008
menjadi 4,71 persen sebagai dampak krisis global yang melanda dunia.
Dari kondisi tersebut, kemudian diimplementasikan sehingga dapat
ditentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah penarikan dan
pengalokasian PAD, kredit, dan tabungan sebagai sumber pendapatan daerah
untuk membiayai pembangunan dan realisasi belanja daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pembangunan sarana dan
prasana publik serta masalah kepadatan penduduk, dan juga masalah-masalah
lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.
Dari uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran mengenai
“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi PDRB Kabupaten /
Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009” sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran
D. Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Diduga variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2009.
2. Diduga variabel kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi
PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
3. Diduga variabel tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
4. Diduga variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
5. Diduga variabel kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun
2009.
PAD Kredit Tabungan
PDRB Kabupaten / Kota di Jawa Tengah
Belanja Daerah
Kepadatan Penduduk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian / Desain Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun
2009. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kredit,
Tabungan, Belanja Daerah dan Kepadatan Penduduk terhadap kondisi PDRB
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
B. Sumber Data dan Jenis Data
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009, jenis
data yang diperlukan adalah data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan
sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari lembaga terkait
seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan sumber-sumber
referensi studi kepustakaan seperti jurnal, artikel, surat kabar, majalah, buku
ataupun situs website yang mendukung.
Data sekunder yang digunakan adalah data cross section yaitu berupa 35
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga terdapat 35 observasi.
Pemilihan tahun ini disebabkan karena perekonomian pada tahun 2009 terjadi
krisis global dunia yang dampaknya sedikit banyak dirasakan sampai di
Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah sehingga penelitian pada tahun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
tersebut menarik untuk diamati dengan data-data yang tersedia pada tahun
tersebut. Secara umum data-data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi
Badan Pusat Statistik Provinsi, khususnya Provinsi Jawa Tengah, Statistik
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, publikasi Badan Pusat Statistik
Indonesia dan instansi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
C. Definisi Operasional Variabel
Variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :
1. PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
Dalam penelitian ini PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah
merupakan variabel dependen. PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa
Tengah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tanpa migas menurut
harga konstan tahun 2000 yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah melalui
pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan PAD
yang sah lainnya. PAD tersebut merupakan realisasi PAD menurut
kabupaten / kota di Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan ribu
rupiah.
3. Kredit
Kredit tersebut merupakan posisi kredit rupiah dan valuta asing pada bank
umum menurut kabupaten / kota di Jawa Tengah berdasarkan lokasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
proyek untuk membantu proses pembangunan / produksi output dalam
suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.
4. Tabungan
Tabungan tersebut merupakan posisi tabungan menurut kabupaten / kota di
Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.
5. Belanja Daerah
Belanja daerah tersebut merupakan realisasi belanja daerah menurut
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dalam satuan ribu
rupiah.
6. Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk merupakan banyaknya penduduk per km2 menurut
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan
jiwa / km2. Rumus perhitungan kepadatan penduduk :
D. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan
catatan-catatan / data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan
dilakukan yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait. Data yang akan
dikumpulkan diperoleh dari jurnal, buku-buku literatur, Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Jawa Tengah, maupun publikasi lainnya.
Kepadatan Penduduk = Jumlah Penduduk suatu wilayah (jiwa) Luas wilayah (km2)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
E. Alat Analisis Data / Metode Analisis Data
Untuk menganalisis dan menguji pengaruh variabel independen (PAD,
Kredit, Tabungan, Belanja Daerah dan Kepadatan Penduduk) terhadap
variabel dependennya (PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah)
digunakan model regresi dengan menggunakan fungsi Regresi Linear
Berganda melalui perhitungan program Eviews 3.0, yaitu analisis peramalan
yang menggunakan lebih dari 1 variabel bebas, dengan metode Ordinary Least
Square (OLS). Model yang digunakan adalah sebagai berikut :
PDRB = ieKPBDTABKRDTPAD ++++++ 543210 bbbbbb
Dimana :
PDRB = PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
KRDT = Kredit
TAB = Tabungan
BD = Belanja Daerah
KP = Kepadatan Penduduk
51 bb - = Koefisien regresi
0b = Konstanta
ei = Variabel Pengganggu
Selain menganalisis hubungan variabel dependen dengan variabel
independen, maka akan diadakan pengujian terhadap hipotesis. Teori
pengujian hipotesis berkenaan dengan pengembangan aturan atau prosedur
untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. Hal ini
dilakukan dengan menggunakan uji statistik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Uji Statistik
Proses analisa yang akan dilakukan melalui pengujian variabel-variabel
independen yang meliputi uji t (uji individu), uji F (uji bersama-sama), dan uji
R2 (uji koefisien determinasi).
a. Uji t
Uji t ini merupakan pengujian variabel-variabel independen secara
individu, dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-
masing variabel independen dalam mempengaruhi perubahan variabel
dependen, dengan beranggapan variabel independen lain tetap atau
konstan. Langkah-langkah pengujian t test adalah sebagai berikut :
1) Menentukan Hipotesisnya
a) Ho : β1 = 0
Berarti koefisien regresi tidak signifikan pada tingkat α atau suatu
variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen.
b) Ha : β1 ¹ 0
Berarti koefisien regresi signifikan pada tingkat α atau suatu
variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel
dependen.
2) Melakukan penghitungan nilai t sebagai berikut:
a) Nilai t tabel = t α/2;N – K .............................................................(1.1)
Keterangan:
a = derajat signifikansi (α = 5%)
N = jumlah sampel (banyaknya observasi)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Ho ditolak
Ho diterima
- KN;t 2α - KN;t 2α -
Ho ditolak
K = banyaknya parameter
b) Nilai t hitung = ( )i
i
Se bb
..................................................................(1.2)
Keterangan:
bi = koefisien regresi
Se (bi) = standard error koefisien regresi
3) Kriteria pengujian
Gambar III.1 Daerah Kritis Uji t
4) Kesimpulan
a) Apabila nilai -t tabel < t hitung < t tabel atau probabilitasnya lebih besar
dari 5%, maka Ho diterima. Artinya koefisien regresi tidak
signifikan pada tingkat α atau suatu variabel independen secara
individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
b) Apabila nilai t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel atau
probabilitasnya kurang dari 5%, maka Ho ditolak. Artinya koefisien
regresi signifikan pada tingkat α atau suatu variabel independen
secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
b. Uji F
Uji F ini merupakan pengujian bersama-sama variabel independen
yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara
bersama-sama terhadap variabel dependen secara signifikan. Langkah-
langkah pengujian adalah sebagai berikut :
1) Menentukan Hipotesis
a) H0 : b1 = b2 = b3 = β4 = β5 = 0
Berarti semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak
signifikan pada tingkat α atau semua variabel independen secara
bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
b) Ha : b1 ¹ b2 ¹ b3 ¹ β4 ¹ β5 ¹ 0
Berarti semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan
pada tingkat α atau semua variabel independen secara bersama-
sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2) Melakukan penghitungan nilai F sebagai berikut:
a) Nilai F tabel = F α;K-1;N-K. ..............................................................(1.3)
Keterangan:
α = derajat signifikansi (α = 5%)
N = jumlah sampel/data
K = banyaknya parameter
b) Nilai F hitung = ( )
( )( )KN.R1
1KR2
2
---
..................................................(1.4)
Keterangan:
2R = koefisien determinan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Ho diterima Ho ditolak
F (a; K-1; N-K)
N = jumlah observasi atau sampel
K = banyaknya variabel
3) Kriteria pengujian
Gambar III.2 Daerah Kritis Uji F
4) Kesimpulan
a) Apabila nilai F hitung < F tabel atau probabilitasnya kurang dari 5%,
maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya Berarti semua koefisien
regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada tingkat α atau
semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen.
b) Apabila nilai F hitung > F tabel atau probabilitasnya lebih dari 5%,
maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Berarti semua koefisien
regresi secara bersama-sama signifikan pada tingkat α atau semua
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap
variabel dependen.
c. Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Nilai R2 untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen
dapat dijelaskan oleh variabel independen. Uji ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, yang
ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R2) antara nol dan satu
(0 < R2 < 1). Jika koefisien determinasi (R2) mendekati 0, artinya variabel
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen, sedangkan jika
koefisien determinasi mendekati 1, artinya variabel independen dapat
menjelaskan dengan baik variabel dependennya, atau dengan kata lain
model dikatakan lebih baik apabila koefisien determinasinya mendekati
nilai 1.
Uji Asumsi Klasik
Dalam regresi linier klasik terdapat faktor pengganggu, model yang baik
mengharapkan faktor-faktor pengganggu tidak muncul. Untuk mengetahui ada
tidaknya faktor pengganggu dalam suatu model, maka digunakan pengujian
asumsi klasik terhadap model tersebut. Uji asumsi klasik yang digunakan
adalah :
a. Multikolinearitas
Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana terdapatnya lebih
dari satu hubungan linear pasti di antara beberapa atau semua variabel
independen dari model regresi (Gujarati, 1995: 157). Salah satu asumsi
model klasik yang menjelaskan ada tidaknya hubungan antara beberapa
atau semua variabel dalam model regresi. Jika dalam model terdapat
multikolinearitas, maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang
besar sehingga koefisien tidak dapat diukur dengan ketepatan tinggi.
Salah satu metode untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas
adalah menggunakan pengujian dengan metode pendekatan Koutsoyiannis.
Metode yang dikembangkan oleh Koutsoyiannis ini menggunakan cara
coba-coba dalam memasukkan variabel bebas. Berdasarkan hasil coba-
coba tersebut, selanjutnya suatu variabel bebas akan diklasifikasikan dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
3 macam, yaitu 1) suatu variabel bebas dikatakan berguna, 2) suatu
variabel bebas dikatakan tidak berguna, dan 3) suatu variabel bebas
dikatakan merusak (Siti Aisyah, 2007: 109). Selain itu, untuk mendeteksi
ada tidaknya masalah multikolinearitas, cara pengujiannya tidak jauh
berbeda dengan metode Klein, yaitu dengan membandingkan antara nilai
koefisien korelasi pada regresi dengan masing-masing variabel bebas /
variabel independen (r2) dengan nilai koefisien determinasi pada regresi
awal (R2). Jika R2 < r2, maka terjadi masalah multikolinearitas dalam
model atau suatu variabel bebas tidak layak / berguna untuk dimasukkan
ke dalam model, sedangkan jika nilai R2 > r2, maka tidak terjadi masalah
multikolinearitas atau suatu variabel bebas memang layak / berguna untuk
dimasukkan ke dalam model.
b. Heteroskedastisitas
Asumsi dari model regresi linier klasik adalah kesalahan pengganggu
mempunyai varians yang sama (Gujarati, 1995:177). Apabila asumsi
tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi masalah heteroskedastisitas
yaitu suatu keadaan dimana varians dari kesalahan pengganggu tidak sama
untuk semua nilai variabel bebas.
Salah satu cara pengujian masalah heteroskedastisitas adalah
menggunakan uji LM ARCH. Uji ARCH biasanya digunakan untuk
menguji masalah heteroskedastisitas ketika ada perubahan struktur, misal
perubahan struktur ekonomi (Siti Aisyah, 2007:106). Metode ini dilakukan
dengan meregresi semua variabel bebas dalam persamaan regresi linier
berganda tersebut dan variabel lag t dari nilai residual regresi linier
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
berganda. Kriteria pengujiannya, yaitu membandingkan χ2 hitung (obs*R²)
dengan χ2 tabel. Jika obs*R² > χ2 tabel, maka ada masalah
heteroskedastisitas. Sebaliknya, bila obs*R² < χ2 tabel, maka tidak ada
masalah heteroskedastisitas.
c. Autokorelasi
Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan variabel
pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan
pengganggu periode lain. Salah satu pengujian yang umum digunakan
untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Breusch-
Godfrey (B-G test). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Siti
Aisyah, 2007:103-104) :
1) Estimasi persamaan regresi dengan OLS (Ordinary Least Square),
dapatkan nilai residualnya (ut).
2) Regresi ut terhadap variabel bebas dan ut-i.....ut-p
3) Hitung (n-p)R2 ~ χ2. Jika lebih besar dari nilai tabel chi-square dengan
df p, menolak hipotesa bahwa setidaknya ada satu koefisien
autokorelasi yang berbeda dengan 0.
Apabila dari hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai probabilitas
lebih besar dari 5%, maka hipotesa yang menyatakan pada model tidak
terdapat autokorelasi tidak ditolak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah
1. Keadaan Geografis
Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa yang terletak di
antara 5° 40' sampai 8° 30' lintang selatan dan antara 108° 30' sampai 111°
30' bujur timur. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari
utara ke selatan 226 km (tidak termasuk Kepulauan Karimunjawa).
Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Kota Semarang,
secara administratif sampai dengan tahun 2009 terbagi dalam 35 kabupaten
/ kota, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan 573 kecamatan yang
meliputi 7.807 desa dan 767 kelurahan. Provinsi Jawa Tengah secara
administratif berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
Sebelah Selatan : Propinsi DIY dan Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Propinsi Jawa Barat
Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2009 berkisar antara 24,5oC
sampai dengan 28,2oC. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar
32.544,12 km2 (3.254.412 hektar) dan 1,72 persen dari total luas daratan di
Indonesia, di mana luas dari 35 kabupaten / kota dapat dijelaskan pada
tabel IV.1 berikut ini :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
Tabel IV.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
No Kabupaten / Kota Luas Daerah (km2) Persentase 1 Kab. Cilacap 2.138,51 6,57 2 Kab. Grobogan 1.975,85 6,07 3 Kab. Wonogiri 1.822,37 5,60 4 Kab. Blora 1.794,40 5,51 5 Kab. Brebes 1.657,73 5,09 6 Kab. Pati 1.491,20 4,58 7 Kab. Banyumas 1.327,59 4,08 8 Kab. Kebumen 1.282,74 3,94 9 Kab. Magelang 1.085,73 3,34 10 Kab. Banjarnegara 1.069,74 3,29 11 Kab. Purworejo 1.034,82 3,18 12 Kab. Boyolali 1.015,07 3,12 13 Kab. Rembang 1.014,10 3,12 14 Kab. Pemalang 1.011,90 3,11 15 Kab. Jepara 1.004,16 3,09 16 Kab. Kendal 1.002,27 3,08 17 Kab. Wonosobo 984,68 3,03 18 Kab. Semarang 946,86 2,91 19 Kab. Sragen 946,49 2,91 20 Kab. Demak 897,43 2,76 21 Kab. Tegal 879,70 2,70 22 Kab. Temanggung 870,23 2,67 23 Kab. Pekalongan 836,13 2,57 24 Kab. Batang 788,95 2,42 25 Kab. Purbalingga 777,65 2,39 26 Kab. Karanganyar 772,20 2,37 27 Kab. Klaten 655,56 2,01 28 Kab. Sukoharjo 466,66 1,43 29 Kab. Kudus 425,17 1,31 30 Kota Semarang 373,67 1,15 31 Kota Salatiga 52,96 0,16 32 Kota Pekalongan 44,96 0,14 33 Kota Surakarta 44,03 0,14 34 Kota Tegal 34,49 0,11 35 Kota Magelang 18,12 0,06
Total 32.544,12 100,00 Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2009
Berdasarkan tabel IV.1 diketahui bahwa Kabupaten Cilacap merupakan
kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.138,51 km2
(6,57% dari luas Jawa Tengah), sedang kota terluas adalah Kota Semarang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
dengan luas 373,67 km2 (1,15% dari luas Jawa Tengah) sedang kota
tersempit adalah kota Magelang dengan luas 18,12 km2 (0,06% dari luas
Jawa Tengah).
2. Kondisi Perekonomian
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
konstan 2000 dan laju pertumbuhannya menurut sektor ekonomi
sebagaimana disajikan pada tabel IV.2 berikut :
Tabel IV.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (%) Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009
No Sektor Ekonomi
2006 % 2007 % 2008 % 2009 %
1 Pertanian 31.002.199,11 3,60 31.862.697,60 2,78 33.484.068,44 5,09 34.949.138,35 4,38
2 Pertambangan dan Galian
1.678.299,61 15,41 1.782.886,65 6,23 1.851.189,43 3,83 1.952.866,70 5,49
3 Industri Pengolahan
48.189.134,86 4,52 50.870.785,69 5,56 53.158.962,88 4,50 54.137.598,53 1,84
4 Listrik, Gas dan Air Bersih
1.256.430,34 6,49 1.340.845,17 6,72 1.404.668,19 4,76 1.482.643,11 5,55
5 Bangunan 8.446.566,35 6,10 9.055.728,78 7,21 9.647.593,00 6,54 10.300.647,63 6,77
6
Perdagang an, Hotel dan Restoran
31.816.441,85 5,85 33.898.013,93 6,54 35.626.196,01 5,10 37.766.356,61 6,01
7 Pengangkutan dan Komunikasi
7.451.506,22 6,63 8.052.597,04 8,07 8.657.881,95 7,52 9.260.445,65 6,96
8
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
5.399.608,70 6,55 5.767.341,21 6,81 6.218.053,96 7,81 6.701.533,13 7,78
9 Jasa-Jasa 15.442.467,71 7,89 16.479.357,71 6,71 17.741.755,98 7,66 19.134.037,85 7,85 PDRB 150.682.654,74 5,33 159.110.253,77 5,59 167.790.369,85 5,46 175.685.267,57 4,71
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2006-2009
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Dari tabel IV.2 terlihat bahwa dari tahun 2006 sampai tahun 2009
seluruh sektor ekonomi sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Dalam kurun waktu empat tahun, industri pengolahan merupakan sektor
yang menjadi andalan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini
ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan
selama tahun 2006 sampai tahun 2009 sebesar 4,1%. Sedangkan, sektor
pertanian merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah yaitu
sebesar 3,96%.
3. Keadaan Penduduk
Dalam proses pembangunan, penduduk memegang peranan penting
sebagai pelaku pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan
modal bagi kegiatan ekonomi karena penduduk merupakan tenaga kerja
yang akan menghasilkan output dalam pembangunan. Namun, jumlah
penduduk yang besar juga harus diimbangi dengan kualitas penduduk yang
tinggi karena bila jumlah penduduk besar, tetapi kualitasnya rendah akan
menjadi sumber masalah pembangunan yang harus diperhatikan dan
ditangani secara serius.
Penduduk Provinsi Jawa Tengah tersebar pada 35 kabupaten / kota di
Jawa Tengah. Dalam tabel IV.3 dapat diketahui jumlah penduduk masing-
masing kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu
tahun 2007-2009. Dari 29 kabupaten yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten
Brebes memiliki jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk
1.800.958 jiwa pada tahun 2009. Sedangkan dari 6 kota yang ada, Kota
Semarang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Tengah sebesar 1.533.686 jiwa pada tahun 2009. Hal ini dikarenakan Kota
Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pusat
aktivitas ekonomi sehingga penduduk Jawa Tengah tertarik untuk
melakukan aktivitas ekonomi di Kota Semarang dengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009
Jumlah Penduduk (jiwa) No Kabupaten / Kota
2007 2008 2009 1 Kab. Brebes 1.775.939 1.788.687 1.800.958 2 Kab. Cilacap 1.623.176 1.626.795 1.629.908 3 Kab. Banyumas 1.495.981 1.503.262 1.510.102 4 Kota Semarang 1.488.645 1.511.236 1.533.686 5 Kab. Tegal 1.410.290 1.415.625 1.420.532 6 Kab. Pemalang 1.358.952 1.375.240 1.391.284 7 Kab. Grobogan 1.326.414 1.336.322 1.345.879 8 Kab. Kebumen 1.208.716 1.215.801 1.222.542 9 Kab. Pati 1.167.621 1.171.605 1.175.232 10 Kab. Magelang 1.161.278 1.170.894 1.180.217 11 Kab. Klaten 1.128.852 1.133.012 1.136.829 12 Kab. Jepara 1.073.631 1.090.839 1.107.973 13 Kab. Demak 1.025.388 1.034.286 1.042.932 14 Kab. Wonogiri 980.132 982.730 985.024 15 Kab. Kendal 938.115 952.011 965.808 16 Kab. Boyolali 932.698 938.469 943.978 17 Kab. Semarang 900.420 911.223 921.865 18 Kab. Banjarnegara 864.148 869.777 875.167 19 Kab. Sragen 857.844 860.509 862.910 20 Kab. Pekalongan 844.228 851.700 858.967 21 Kab. Blora 831.909 835.160 838.159 22 Kab. Purbalingga 821.870 828.125 834.164 23 Kab. Sukoharjo 819.621 826.699 833.575 24 Kab. Karanganyar 805.462 812.423 819.186 25 Kab. Kudus 774.838 786.269 797.617 26 Kab. Wonosobo 754.447 757.746 760.819 27 Kab. Purworejo 719.396 722.293 724.973 28 Kab. Temanggung 700.845 707.707 714.411 29 Kab. Batang 678.909 682.561 686.016 30 Kab. Rembang 572.879 575.640 578.232 31 Kota Surakarta 517.557 522.935 528.202 32 Kota Pekalongan 273.342 275.241 277.065
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
33 Kota Tegal 239.860 240.502 241.070 34 Kota Salatiga 174.699 178.451 182.226 35 Kota Magelang 132.177 134.615 137.055
JUMLAH 32.380.279 32.626.390 32.864.563 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2007-2009
4. PDRB
Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah pada periode tertentu adalah dengan melihat pertumbuhan PDRB
atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB
merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan
potensi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.
Pada gambar IV.1 dapat diketahui perkembangan PDRB menurut
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun
2000 dalam kurun waktu tahun 2007-2009. Kota Semarang sebagai pusat
kegiatan ekonomi di Jawa Tengah memiliki nilai PDRB tertinggi yaitu
sebesar 20.057.621,85 juta rupiah pada tahun 2009. Sedangkan, Kabupaten
Cilacap merupakan kabupaten kedua yang memiliki nilai PDRB tinggi
sebesar 12.303.308,34 juta rupiah dan terbesar ketiga adalah Kabupaten
Kudus yaitu sebesar 12.125.681,79 juta rupiah. Hal ini dikarenakan di
Kabupaten Kudus terdapat banyak industri rokok, baik dalam skala besar
ataupun kecil yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB
Kabupaten Kudus. Kota Salatiga tercatat sebagai daerah yang memiliki
nilai PDRB terendah yaitu sebesar 869.452,99 juta rupiah. Hal ini
dikarenakan sumbangan sektor primer (pertanian dan penggalian)
proporsinya semakin menurun dari 5,63% pada tahun 2007 menjadi 5,58%
pada tahun 2008 dan sebesar 5,42% di tahun 2009.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
Gambar IV.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2007-2009
Sumber : Data sekunder diolah, 2011
5. PAD
Dalam otonomi daerah, setiap daerah diberikan wewenang untuk dapat
mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya secara mandiri dengan
tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
melalui pelayanan pemerintah dan masyarakat juga dapat mengontrol /
memantau kinerja pemerintah terutama dalam pendistribusian pendapatan
daerahnya untuk membiayai pembangunan ekonomi daerahnya yang
bersumber dari APBD, khususnya melalui PAD.
Gambar IV.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Sumber : Data sekunder diolah, 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari
daerah itu sendiri dengan memberdayakan potensi daerah yang ada sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan gambar
IV.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang
memiliki PAD tertinggi sebesar 120.047.513 ribu rupiah, sedangkan kota
yang memiliki PAD tertinggi yaitu kota Semarang dengan nilai PAD
sebesar 306.112.423 ribu rupiah. Kota Magelang dan Kabupaten Batang
merupakan daerah yang memiliki nilai PAD terendah yaitu o ribu rupiah
dan 44.643.602 ribu rupiah.
6. Kredit
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan
dalam pembangunan karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, maka pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja akan
meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan sumber
pembiayaan, salah satunya yaitu perbankan yang merupakan lembaga
intermediasi yang akan menyalurkan dana berupa kredit kepada
masyarakat.
Pada gambar IV.3 di bawah ini menunjukkan posisi kredit rupiah dan
valas bank umum menurut kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009. Dari 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota
Semarang memiliki nilai kredit tertinggi sebesar 22.740.290 juta rupiah.
Sedangkan, posisi tertinggi kedua ialah Kabupaten Kudus dengan nilai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
kredit sebesar 8.919.046 juta rupiah. Kabupaten Magelang merupakan
daerah dengan nilai kredit terendah sebesar 0 juta rupiah.
Gambar IV.3 Posisi Kredit Rupiah dan Valas Bank Umum Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Sumber : Data sekunder diolah, 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
7. Tabungan
Dalam perekonomian suatu negara, tabungan merupakan salah satu
indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan ekonomi suatu negara maupun daerah yang dilakukan untuk
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memerlukan dana yang
cukup besar. Namun di sisi lain, usaha pengerahan sumber dana dari dalam
negeri untuk membiayai pembangunan menghadapi kendala dalam
pembentukan modal yang bersumber dari penerimaan pemerintah, baik
melalui ekspor barang dan jasa ke luar negeri maupun pajak. Selain itu,
pinjaman luar negeri sebagai sumber dana dari luar negeri jumlahnya juga
terbatas. Oleh karena itu, diperlukan jumlah tabungan yang tinggi sebagai
sumber dana utama untuk membiayai pembangunan tersebut.
Tabungan dihimpun dan diciptakan dengan cara menghemat atau
menekan konsumsi, baik dari sektor pemerintah, swasta dan masyarakat.
Berdasarkan gambar IV.4 di bawah ini menunjukkan realisasi tabungan
menurut kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Dari 35
kabupaten / kota di Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki nilai / jumlah
tabungan tertinggi yaitu sebesar 10.998.696 juta rupiah. Tertinggi kedua
diduduki oleh Kota Surakarta yakni sebesar 5.209.355 juta rupiah.
Kabupaten Kudus merupakan daerah ketiga yang memiliki nilai / jumlah
tabungan yang tinggi sebesar 1.754.074 juta rupiah. Sedangkan, nilai /
jumlah tabungan terendah dimiliki oleh Kabupaten Magelang sebesar 0
juta rupiah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
Gambar IV.4 Realisasi Tabungan Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Sumber : Data sekunder diolah, 2011
8. Belanja Daerah
Salah satu ukuran indikator kebijakan fiskal daerah adalah belanja
daerah / pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Belanja daerah adalah nilai pembelanjaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan terutama untuk
kepentingan masyarakat.
Gambar IV.5 Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Sumber : Data sekunder diolah, 2011
Berdasarkan gambar IV.5 di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja
daerah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 cenderung
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
stabil antara satu daerah dengan yang lainnya, dimana Kota Semarang
merupakan daerah yang memiliki belanja daerah tertinggi sebesar
1.505.502.336 ribu rupiah. Sedangkan, Kota Magelang dan Kabupaten
Banjarnegara merupakan daerah yang belum merealisasikan belanja
daerahnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai belanja daerah
yang dimiliki sebesar o ribu rupiah.
9. Kepadatan Penduduk
Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan menimbulkan
berbagai macam kegiatan ekonomi karena penduduk sebagai tenaga kerja
yang akan memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat,
yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan
ekonomi. Pada tabel IV.4 menjelaskan mengenai kepadatan penduduk
menurut kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
Daerah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah memiliki kepadatan
penduduk lebih tinggi dibandingkan di daerah kabupaten, dimana Kota
Surakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 11.996,41 jiwa /
km2. Kota Magelang merupakan daerah perkotaan yang memiliki
kepadatan penduduk tertinggi kedua sebesar 7.563,74 jiwa / km2,
sedangkan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki
kepadatan penduduk sebesar 4.104,39 jiwa / km2. Hal ini menunjukkan
bahwa daerah perkotaan lebih mempunyai daya tarik dibandingkan di
kabupaten bagi para pencari kerja. Selain itu, daerah dengan kepadatan
penduduk yang tinggi, mampu menambah pendapatan regional daerah
dengan catatan, baik kualitas maupun keahlian penduduk dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
ditingkatkan, serta tingkat produksi bisa ditanggung oleh penduduk yang
bekerja secara efektif.
Tabel IV.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
No Kabupaten / Kota Luas
Daerah (km2)
Jumlah Penduduk
(jiwa)
Kepadatan Penduduk
(jiwa / km2) 1 Kab. Blora 1.794,40 838.159 467,10 2 Kab. Wonogiri 1.822,37 985.024 540,52 3 Kab. Rembang 1.014,10 578.232 570,19 4 Kab. Grobogan 1.975,85 1.345.879 681,16 5 Kab. Purworejo 1.034,82 724.973 700,58 6 Kab. Cilacap 2.138,51 1.629.908 762,17 7 Kab. Wonosobo 984,68 760.819 772,66 8 Kab. Pati 1.491,20 1.175.232 788,11 9 Kab. Banjarnegara 1.069,74 875.167 818,11 10 Kab. Temanggung 870,23 714.411 820,95 11 Kab. Batang 788,95 686.016 869,53 12 Kab. Sragen 946,49 862.910 911,69 13 Kab. Boyolali 1.015,07 943.978 929,96 14 Kab. Kebumen 1.282,74 1.222.542 953,07 15 Kab. Kendal 1.002,27 965.808 963,62 16 Kab. Semarang 946,86 921.865 973,60 17 Kab. Pekalongan 836,13 858.967 1.027,31 18 Kab. Karanganyar 772,20 819.186 1.060,85 19 Kab. Purbalingga 777,65 834.164 1.072,67 20 Kab. Brebes 1.657,73 1.800.958 1.086,40 21 Kab. Magelang 1.085,73 1.180.217 1.087,03 22 Kab. Jepara 1.004,16 1.107.973 1.103,38 23 Kab. Banyumas 1.327,59 1.510.102 1.137,48 24 Kab. Demak 897,43 1.042.932 1.162,13 25 Kab. Pemalang 1.011,90 1.391.284 1.374,92 26 Kab. Tegal 879,70 1.420.532 1.614,79 27 Kab. Klaten 655,56 1.136.829 1.734,13 28 Kab. Sukoharjo 466,66 833.575 1.786,26 29 Kab. Kudus 425,17 797.617 1.876,00 30 Kota Salatiga 52,96 182.226 3.440,82 31 Kota Semarang 373,67 1.533.686 4.104,39 32 Kota Pekalongan 44,96 277.065 6.162,48 33 Kota Tegal 34,49 241.070 6.989,56 34 Kota Magelang 18,12 137.055 7.563,74 35 Kota Surakarta 44,03 528.202 11.996,41
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2009
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
B. Analisis Data
1. Pemilihan Bentuk Model Empirik (Uji MWD)
Pemilihan bentuk fungsi model empirik merupakan pertanyaan atau
masalah empirik (empirical question) yang sangat penting, hal ini karena
teori ekonomi tidak secara spesifik menunjukkan ataupun mengatakan
apakah sebaiknya bentuk fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam
bentuk linear ataukah log-linear atau bentuk fungsi lainnya (Siti Aisyah,
2007: 79-80). Metode yang digunakan untuk pemilihan bentuk fungsi
model empirik dalam penelitian ini ialah metode yang dikembangkan oleh
MacKinnon, White dan Davidson pada tahun 1983 yang lebih dikenal
dengan MWD test. Uji MWD ini dilakukan dengan membandingkan nilai
probabilitas Z1 dengan probabilitas Z2, dimana bila probabilitas Z1
signifikan secara statistik, maka kita menolak model linear dan menerima
model log-linear. Bila probabilitas Z2 signifikan secara statistik, maka kita
menolak model log-linear dan menerima model linear. Hasil uji MWD
dapat dilihat pada tabel IV.5 dan tabel IV.6 di bawah ini :
Tabel IV.5 Hasil Uji MWD untuk Model Linear dengan Z1
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Konstanta -2743623. 1550364. -1.769664 0.0890
PAD 0.023930 0.021099 1.134164 0.2675 KRDT 0.729663 0.751828 0.970518 0.3411 TAB -0.938729 0.664561 -1.412553 0.1701 BD 0.004716 0.003196 1.475714 0.1525 KP 132.1018 231.6434 0.570281 0.5736 Z1 -0.097776 1.156690 -0.084531 0.9333
R-squared 0.856144 Adjusted R-squared 0.821619 F-statistic 24.79755 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.801938 Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Tabel IV.6 Hasil Uji MWD untuk Model Log-Linear dengan Z2
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Konstanta -2.053812 2.663107 -0.771209 0.4478
LOG(PAD) -0.095959 0.220199 -0.435785 0.6667 LOG(KRDT) 0.401572 0.126191 3.182258 0.0039 LOG(TAB) 0.668554 0.264240 2.530100 0.0181 LOG(BD) 0.277727 0.086786 3.200119 0.0037 LOG(KP) -0.279404 0.110070 -2.538426 0.0177
Z2 -3.91E-07 1.63E-07 -2.408297 0.0237 R-squared 0.840934 Adjusted R-squared 0.802759 F-statistic 22.02798 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.552958 Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2012
Berdasarkan hasil uji MWD pada tabel IV.5 dan IV.6, diketahui bahwa
nilai probabilitas Z1 tidak signifikan secara statistik (0,9333 > 0,05),
sedangkan nilai probabilitas Z2 signifikan secara statistik (0,0237 < 0,05).
Hal ini berarti kita menolak model log-linear dan menerima /
menggunakan model linear dalam penelitian ini.
2. Analisis Regresi Linear Berganda
Untuk menguji hipotesis dan menganalisis pengaruh variabel
independen yang meliputi PAD, Kredit, Tabungan, Belanja Daerah dan
Kepadatan Penduduk terhadap variabel dependennya yaitu PDRB
Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka pada penelitian ini
menggunakan model persamaan regresi linear berganda biasa yang
dihitung dengan komputer melalui program Eviews 3.0 dengan metode
Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis regresi tersebut digambarkan
pada tabel IV.7 di bawah ini :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
Tabel IV.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Dependent Variable: PDRB Method: Least Squares Date: 10/13/11 Time: 08:11 Sample: 1 35 Included observations: 35
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -907352.7 1146164. -0.791643 0.4350
PAD 0.022105 0.016033 1.378742 0.1785 KRDT 0.762409 0.214500 3.554350 0.0013 TAB -0.630071 0.598137 -1.053390 0.3009 BD 0.002838 0.001294 2.192554 0.0365 KP 29.53097 182.7254 0.161614 0.8727
R-squared 0.834569 Mean dependent var 4243227. Adjusted R-squared 0.806046 S.D. dependent var 3676307. S.E. of regression 1619053. Akaike info criterion 31.58739 Sum squared resid 7.60E+13 Schwarz criterion 31.85402 Log likelihood -546.7792 F-statistic 29.25987 Durbin-Watson stat 1.576793 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011
Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel IV.7,
diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
PDRB = -907352,7 + 0,022105 PAD + 0,762409 KRDT - 0,630071 TAB
+ 0,002838 BD + 29,53097 KP.
Dimana :
PDRB = PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.
PAD = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009.
KRDT = Kredit Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.
TAB = Tabungan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009.
BD = Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
KP = Kepadatan Penduduk Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009.
Besarnya pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel
dependennya ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi dari masing-masing
variabel independen tersebut. Jika variabel PAD, Kredit, Tabungan,
Belanja Daerah dan Kepadatan Penduduk bernilai 0, maka nilai PDRB
Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 = 907352,7.
Sedangkan, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai koefisien
regresi sebesar 0,022105 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 ribu rupiah
nilai PAD akan meningkatkan nilai PDRB sebesar 0,022105 juta rupiah.
Variabel Kredit (KRDT) dengan nilai koefisien regresi sebesar
0,762409 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah nilai KRDT
akan meningkatkan nilai PDRB sebesar 0,762409 juta rupiah. Sedangkan,
variabel Tabungan (TAB) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,630071
menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah nilai TAB akan
menurunkan nilai PDRB sebesar 0,630071 juta rupiah.
Variabel Belanja Daerah (BD) dengan nilai koefisien regresi sebesar
0,002838 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 ribu rupiah nilai BD akan
meningkatkan nilai PDRB sebesar 0,002838 juta rupiah. Sedangkan,
variabel Kepadatan Penduduk (KP) dengan nilai koefisien regresi sebesar
29,53097 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 jiwa / km2 nilai KP akan
meningkatkan nilai PDRB sebesar 29,53097 juta rupiah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
3. Uji Statistik
a. Uji t
Uji t merupakan pengujian variabel-variabel independen secara
individu yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi perubahan
variabel dependen, dengan asumsi variabel independen lainnya dalam
keadaan tetap atau konstan.
Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic (t hitung)
dengan nilai t tabel atau membandingkan nilai probabilitasnya dengan
derajat signifikansinya pada tingkat keyakinan 95% atau pada derajat
signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel
(t hitung > t tabel) atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5% (p < 0,05),
maka variabel independen secara individu berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Hasil uji t ini dapat dilihat pada tabel IV. 8
sebagai berikut :
Tabel IV.8 Hasil Uji t
Variabel t-statistic Probabilitas Kesimpulan PAD (PAD)
1,378742 0,1785 tidak signifikan pada α = 5%
Kredit (KRDT)
3,554350 0,0013 signifikan pada α = 5%
Tabungan (TAB)
-1,053390 0,3009 tidak signifikan pada α = 5%
Belanja Daerah (BD)
2,192554 0,0365 signifikan pada α = 5%
Kepadatan Penduduk (KP)
0,161614 0,8727 tidak signifikan pada α = 5%
Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
Berdasarkan hasil pengolahan data melalui program Eviews 3.0
yang dijelaskan pada tabel IV.8 tersebut, dapat disimpulkan bahwa :
1) Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada level signifikan untuk pengujian dua sisi (α/2) = 0,05/2 =
0,025 dengan derajat kebebasan (degree of freedom) yaitu df = (n-k)
= (35-6) = 29, diperoleh t tabel = 2,045 dan dari hasil regresi
berganda diperoleh nilai t-statistic (nilai t hitung) untuk variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,378742 dengan
probabilitas 0,1785. Nilai t hitung < t tabel ini berarti bahwa secara
individual variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak
berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB kabupaten / kota di
Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada derajat signifikansi 5%.
2) Variabel Kredit (KRDT)
Pada level signifikan untuk pengujian dua sisi (α/2) = 0,05/2 =
0,025 dengan derajat kebebasan (degree of freedom) yaitu df = (n-k)
= (35-6) = 29, diperoleh t tabel = 2,045 dan dari hasil regresi
berganda diperoleh nilai t-statistic (nilai t hitung) untuk variabel
Kredit (KRDT) sebesar 3,554350 dengan probabilitas 0,0013. Nilai
t hitung > t tabel ini berarti bahwa secara individual variabel Kredit
(KRDT) berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB kabupaten
/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada derajat signifikansi
5%.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
3) Variabel Tabungan (TAB)
Pada level signifikan untuk pengujian dua sisi (α/2) = 0,05/2 =
0,025 dengan derajat kebebasan (degree of freedom) yaitu : df = (n-
k) = (35-6) = 29, diperoleh t tabel = 2,045 dan dari hasil regresi
berganda diperoleh nilai t-statistic (nilai t hitung) untuk variabel
Tabungan (TAB) sebesar -1,053390 dengan probabilitas 0,3009.
Nilai t hitung < t tabel ini berarti bahwa secara individual variabel
Tabungan (TAB) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada
derajat signifikansi 5%.
4) Variabel Belanja Daerah (BD)
Pada level signifikan untuk pengujian dua sisi (α/2) = 0,05/2 =
0,025 dengan derajat kebebasan (degree of freedom) yaitu : df = (n-
k) = (35-6) = 29, diperoleh t tabel = 2,045 dan dari hasil regresi
berganda diperoleh nilai t-statistic (nilai t hitung) untuk variabel
Belanja Daerah (BD) sebesar 2,192554 dengan probabilitas 0,0365.
Nilai t hitung > t tabel ini berarti bahwa secara individual variabel
Belanja Daerah (BD) berpengaruh signifikan terhadap variabel
PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada
derajat signifikansi 5%.
5) Variabel Kepadatan Penduduk (KP)
Pada level signifikan untuk pengujian dua sisi (α/2) = 0,05/2 =
0,025 dengan derajat kebebasan (degree of freedom) yaitu : df = (n-
k) = (35-6) = 29, diperoleh t tabel = 2,045 dan dari hasil regresi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
berganda diperoleh nilai t-statistic (nilai t hitung) untuk variabel
Kepadatan Penduduk (KP) sebesar 0,161614 dengan probabilitas
0,8727. Nilai t hitung < t tabel ini berarti bahwa secara individual
variabel Kepadatan Penduduk (KP) tidak berpengaruh signifikan
terhadap variabel PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2009 pada derajat signifikansi 5%.
b. Uji F
Uji F ini merupakan pengujian koefisien regresi variabel independen
secara bersama-sama yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh semua variabel bebas atau independen yang dimasukan
kedalam model regresi, memiliki pengaruh signifikan secara bersama-
sama terhadap variabel tidak bebas atau dependen.
Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistic (F hitung)
dengan nilai F tabel atau membandingkan nilai probabilitasnya dengan
derajat signifikansinya pada tingkat keyakinan 95% atau pada derajat
signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Jika nilai F hitung lebih besar dari
nilai F tabel (F hitung > F tabel) atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5%
(p < 0,05), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada
tabel IV.9 di bawah ini :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
Tabel IV.9 Hasil Uji F
Variabel F-statistic Probabilitas Kesimpulan PAD (PAD), Kredit (KRDT), Tabungan (TAB), Belanja Daerah (BD), dan Kepadatan Penduduk (KP)
29,25987 0,000000 signifikan pada α = 5%
Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011
Berdasarkan hasil pengolahan data melalui program Eviews 3.0
yang dijelaskan pada tabel IV.9 diperoleh F-statistic (nilai F hitung) untuk
semua variabel independen yaitu PAD, Kredit, Tabungan, Belanja
Daerah, dan Kepadatan Penduduk sebesar 29,25987 dengan probabilitas
0,000000 pada derajat signifikansi 5% dan dengan df (n-k, k-1) = df
(35-6, 6-1) = df (29,5), diperoleh F tabel = 2,55. Nilai F hitung > F tabel ini
berarti semua variabel bebas atau independen yaitu PAD, Kredit,
Tabungan, Belanja Daerah, dan Kepadatan Penduduk secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas atau
dependen yaitu PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun
2009 pada derajat signifikansi 5%.
c. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi
semua variabel independen. Koefisien determinasi (R2) yang digunakan
adalah R2 yang telah memperhitungkan jumlah variabel independen
dalam suatu model regresi atau R2 yang telah disesuaikan (adjusted R2).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
Berdasarkan hasil pengolahan data atau analisis regresi linear
berganda pada tabel IV.7 diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,806046.
Hal ini berarti 80,60% variabel dependen yakni PDRB kabupaten / kota
di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 dapat dijelaskan oleh variabel
independen yakni PAD, Kredit, Tabungan, Belanja Daerah, dan
Kepadatan Penduduk. Sedangkan sisanya 19,40% dipengaruhi oleh
variabel lain diluar model regresi tersebut.
4. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya
hubungan / korelasi antara beberapa atau semua variabel bebas dalam
model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam
model regresi, dilakukan pengujian melalui metode pendekatan
Koutsoyiannis dengan cara membandingkan antara nilai koefisien
korelasi pada regresi dengan masing-masing variabel bebas (r2) dengan
nilai koefisien determinasi pada regresi awal (R2). Jika R2 < r2, maka
terjadi masalah multikolinearitas dalam model atau suatu variabel bebas
tidak layak / berguna untuk dimasukkan ke dalam model, sedangkan
jika nilai R2 > r2, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas atau
suatu variabel bebas memang layak / berguna untuk dimasukkan ke
dalam model. Hasil uji multikolinearitas tersebut dapat dilihat pada
tabel IV.10 di bawah ini :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Tabel IV.10 Hasil Uji Multikolinearitas Pendekatan Koutsoyiannis
Variabel r2 R2 Kesimpulan
PDRB C PAD 0,699584 0,834569 tidak terjadi masalah
multikolinieritas
PDRB C KRDT 0,749516 0,834569 tidak terjadi masalah
multikolinieritas
PDRB C TAB 0,580330 0,834569 tidak terjadi masalah
multikolinieritas
PDRB C BD 0,439651 0,834569 tidak terjadi masalah
multikolinieritas
PDRB C KP 0,000376 0,834569 tidak terjadi masalah
multikolinieritas Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011
Berdasarkan tabel IV.10 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien
determinasi pada regresi awal (R2) menghasilkan nilai yang lebih besar
dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi pada regresi dengan
masing-masing variabel bebas (r2), sehingga dapat dikatakan bahwa
variabel-variabel bebas tersebut memang layak atau berguna untuk
dimasukkan ke dalam model. Hal ini ditunjukkan dengan korelasi pada
semua variabel yang menandakan tidak ada masalah multikolinieritas.
b. Uji Heteroskedastisitas
Salah satu asumsi pokok dari model regresi linear klasik adalah
kesalahan pengganggu mempunyai variansi yang sama. Apabila asumsi
tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah heteroskedastisitas
yaitu suatu keadaan dimana variansi dari kesalahan pengganggu tidak
sama untuk semua nilai variabel bebas. Untuk menguji ada tidaknya
masalah heteroskedastisitas dilakukan pengujian melalui metode uji LM
ARCH. Metode ini dilakukan dengan membandingkan nilai χ2 hitung
(obs*R2) dengan χ2 tabel pada df sesuai dengan jumlah regresor dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
pada derajat signifikan yang dipakai. Jika obs*R2 > χ2 tabel, maka ada
masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, bila obs*R2 < χ2 tabel, maka
tidak ada masalah heteroskedastisitas.
Tabel IV.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji LM ARCH) ARCH Test: F-statistic 0.091509 Probability 0.764225 Obs*R-squared 0.096951 Probability 0.755520 Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji LM ARCH
yang dijelaskan pada tabel IV.11, diketahui nilai obs*R2 sebesar
0,096951. Setelah itu, dengan menggunakan χ2 tabel pada α (derajat
signifikan) sebesar 5% dan df (jumlah regresor) sebesar 1, maka
diperoleh χ2 tabel sebesar 3,84146. Nilai Obs*R2 (0,096951) < χ2 tabel
(3,84146) menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat
masalah heterokedastisitas.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi ini digunakan untuk melihat apakah di dalam model
regresi terjadi hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1)
/ untuk melihat korelasi antar variabel gangguan, sehingga penaksir
tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar.
Pada penelitian ini digunakan metode uji Breusch-Godfrey (B-G test)
untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Metode ini dilakukan
dengan membandingkan nilai χ2 hitung (obs*R2) dengan χ2 tabel pada
degree of freedom (df) sesuai dengan jumlah regresor dan pada derajat
signifikan yang dipakai atau membandingkan nilai probabilitasnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
dengan derajat signifikan yang dipakai sebesar 5%. Jika nilai χ2 hitung
(Obs*R2) < χ2 tabel atau nilai probabilitasnya > 5%, berarti tidak
terdapat autokorelasi.
Tabel IV.12 Hasil Uji Autokorelasi (Uji Breusch-Godfrey / B-G test)
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.173861 Probability 0.679883 Obs*R-squared 0.215985 Probability 0.642116 Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011
Berdasarkan hasil uji Breusch-Godfrey (B-G test) pada tabel IV.12,
diketahui nilai Obs*R2 sebesar 0,215985 dengan probabilitas sebesar
0,642116. Nilai probabilitas (0,642116) > 0,05 menunjukkan bahwa
dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi.
C. Interpretasi Ekonomi
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Kabupaten
/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai positif sebesar 0,022105 dengan
probabilitasnya 0,1785 (tabel IV.7). Nilai probabilitas variabel Pendapatan
Asli Daerah (PAD) lebih besar dari derajat signifikansinya sebesar 5%
(0,1785 > 0,05) berarti variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak
berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2009. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang
menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh
signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
2009. Hal ini dapat dijelaskan secara teoritis bahwa pelaksanaan otonomi
daerah melalui desentralisasi fiskal dengan sumber dana berupa PAD
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah lebih efisien dalam
memproduksi dan menyediakan barang-barang publik yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Namun, bila pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut
tidak dilakukan dengan baik sesuai standar teori desentralisasi atau terjadi
korupsi yang tinggi di tingkat daerah sehingga mengakibatkan realisasi
sumber dana pembangunan termasuk PAD berkurang / tidak merata, maka
peningkatan nilai PAD tidak dapat mendorong perekonomian bahkan
dapat menurunkan nilai PDRB di daerah tersebut.
2. Pengaruh Kredit terhadap PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa
Tengah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel kredit
(KRDT) bernilai positif sebesar 0,762409 dengan probabilitasnya 0,0013
(tabel IV.7). Nilai ini berarti variabel kredit (KRDT) mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2009 pada tingkat signifikansi 5%. Jika nilai variabel kredit
(KRDT) bertambah 1 juta rupiah, maka nilai PDRB akan meningkat
sebesar 0,762409 juta rupiah dengan asumsi variabel bebas lainnya
konstan. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, yang menyatakan
bahwa variabel kredit (KRDT) mempunyai hubungan / pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2009.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh perbankan bertujuan untuk
membiayai sektor riil dan pembangunan daerah sehingga ketersediaan
dana yang tinggi untuk sektor riil dan pembangunan akan meningkatkan
aktivitas perekonomian. Hal ini berarti semakin besar nilai kredit yang
disalurkan kepada masyarakat akan menyebabkan aktivitas perekonomian
yang dilakukan oleh masyarakat meningkat, sehingga akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi (PDRB) di daerah tersebut.
3. Pengaruh Tabungan terhadap PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi
Jawa Tengah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel tabungan
(TAB) bernilai negatif sebesar 0,630071 dengan probabilitasnya 0,3009
(tabel IV.7). Nilai probabilitas variabel tabungan (TAB) lebih besar dari
derajat signifikansinya sebesar 5% (0,3009 > 0,05), berarti variabel
tabungan (TAB) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten /
kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Hal ini tidak sesuai dengan
hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel tabungan (TAB)
berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2009. Hal ini dapat dijelaskan secara teoritis bahwa
tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari suku bunga yang berarti
pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih
terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk
konsumsi guna menambah jumlah tabungannya. Sedangkan, investasi
merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Semakin rendah tingkat suku
bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi akan tinggi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
Sebaliknya, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan
masyarakat untuk melakukan investasi akan rendah karena seorang
pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan
yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat suku bunga yang
dibayar untuk dana investasi tersebut.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika tingkat suku bunga tinggi, maka
jumlah tabungan akan meningkat dan investasi akan menurun sehingga
nilai pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan rendah karena jumlah
pengeluaran investasi kecil / rendah untuk membiayai pembangunan
daerah. Namun, nilai tabungan yang tinggi dapat menaikkan nilai
pertumbuhan ekonomi (PDRB) apabila keinginan menabung masyarakat
sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi (tingkat
suku bunga seimbang), dimana kenaikan efisiensi produksi akan
mengakibatkan keuntungan yang diharapkan naik sehingga pada tingkat
upah yang sama pengusaha berusaha meminjam dana yang lebih besar
untuk membiayai investasinya (pengeluaran investasi naik). Oleh karena
itu, pengusaha bersedia membayar tingkat suku bunga yang lebih tinggi
yang mengakibatkan jumlah tabungan meningkat dan akhirnya
pertumbuhan ekonomi (PDRB) juga tinggi.
4. Pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB Kabupaten / Kota di
Provinsi Jawa Tengah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Belanja
Daerah (BD) bernilai positif sebesar 0,002838 dengan probabilitasnya
0,0365 (tabel IV.7). Nilai tersebut berarti variabel Belanja Daerah (BD)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten /
kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada tingkat signifikansi 5%.
Jika nilai variabel Belanja Daerah (BD) bertambah 1 ribu rupiah, maka
nilai PDRB akan meningkat sebesar 0,002838 juta rupiah dengan asumsi
variabel bebas lainnya konstan. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian,
yang menyatakan bahwa variabel Belanja Daerah (BD) mempunyai
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di
Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
Belanja daerah merupakan salah satu komponen dalam permintaan
agregat, berarti jika pemerintah meningkatkan belanja daerah, maka
permintaannya juga meningkat. Permintaan yang tinggi akan
mengakibatkan kenaikan penawaran produsen sehingga pendapatan
pemerintah naik dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah
juga meningkat karena pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar.
5. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap PDRB Kabupaten / Kota di
Provinsi Jawa Tengah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel
Kepadatan Penduduk (KP) bernilai positif sebesar 29,53097 dengan
probabilitasnya 0,8727 (tabel IV.7). Nilai probabilitas variabel Kepadatan
Penduduk (KP) lebih besar dari derajat signifikansinya sebesar 5% (0,8727
> 0,05), berarti variabel Kepadatan Penduduk (KP) tidak berpengaruh
signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun
2009. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan
bahwa variabel Kepadatan Penduduk (KP) berpengaruh signifikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Hal
ini dapat dijelaskan secara teoritis bahwa kepadatan penduduk (jumlah
penduduk yang sangat tinggi) seringkali dijadikan sebagai sumber utama
timbulnya berbagai masalah seperti pengangguran dan kemiskinan.
Padahal, jumlah penduduk yang tinggi hanya merupakan faktor yang
memperburuk masalah tersebut apabila sarana dan prasarana yang dipakai
untuk menunjang kesejahteraan penduduk kurang memadai. Hal ini akan
menimbulkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang rendah. Namun, bila
suatu daerah mampu menyediakan barang dan jasa yang memadai sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki tenaga kerja / sumberdaya
manusia yang terampil dan ahli di bidangnya, maka dengan adanya
kepadatan penduduk yang tinggi mampu menambah pendapatan regional
daerah tersebut karena kegiatan ekonomi masyarakat akan meningkat dan
berjalan dengan baik bila kesejahteraan dan kemampuan sumberdaya
manusia / tenaga kerja juga ditingkatkan. Hal ini mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi (PDRB) juga akan meningkat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan terhadap PDRB
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Hal ini tidak sesuai
dengan hipotesis penelitian, yang menyatakan bahwa variabel Pendapatan
Asli Daerah (PAD) signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di
Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 berarti semakin tinggi nilai variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan menurunkan nilai PDRB.
2. Variabel Kredit (KRDT) mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, yang menyatakan bahwa
variabel kredit (KRDT) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009
berarti semakin tinggi nilai variabel kredit (KRDT), maka akan
meningkatkan nilai PDRB.
3. Variabel Tabungan (TAB) mempunyai tanda / nilai negatif dan tidak
signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2009. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, yang
menyatakan bahwa variabel tabungan (TAB) mempunyai pengaruh yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2009 berarti semakin tinggi nilai variabel tabungan (TAB),
maka akan menurunkan nilai PDRB.
4. Variabel Belanja Daerah (BD) mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2009. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, yang menyatakan
bahwa variabel Belanja Daerah (BD) mempunyai pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2009 berarti semakin tinggi nilai variabel Belanja Daerah (BD),
maka akan meningkatkan nilai PDRB.
5. Variabel Kepadatan Penduduk (KP) tidak signifikan terhadap PDRB
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Hal ini tidak sesuai
dengan hipotesis penelitian, yang menyatakan bahwa variabel Kepadatan
Penduduk (KP) signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi
Jawa Tengah tahun 2009 berarti semakin tinggi nilai variabel Kepadatan
Penduduk (KP), maka akan menurunkan nilai PDRB.
6. Semua variabel independen yaitu PAD, Kredit, Tabungan, Belanja
Daerah, dan Kepadatan Penduduk secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen yaitu PDRB kabupaten / kota di
Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada derajat signifikansi 5%.
7. Secara individual, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tabungan
(TAB), dan Kepadatan Penduduk (KP) tidak berpengaruh signifikan
terhadap variabel PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun
2009 pada derajat signifikansi 5%. Sedangkan, variabel Kredit (KRDT)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
dan Belanja Daerah (BD) berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada derajat
signifikansi 5%.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan beberapa saran
sebagai berikut :
1. Untuk mengoptimalkan realisasi PAD sebagai sumber dana pembangunan
dalam suatu daerah, maka diperlukan pengawasan dan pengontrolan
secara langsung, baik dan tepat dari pemerintah pusat maupun masyarakat
terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mengalokasikan
sumber-sumber dana pembangunan termasuk PAD beserta sumber-
sumbernya sehingga pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi
fiskal berjalan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan kemandirian suatu daerah.
2. Pemerintah perlu menurunkan tingkat suku bunga agar investasi dapat
berkembang meskipun dapat menurunkan tingkat tabungan sehingga
perekonomian (PDRB) akan meningkat karena tingkat investasi yang
tersedia dalam jumlah besar.
3. Pemerintah daerah maupun pusat harus mampu menyediakan sarana dan
prasarana yang lebih baik lagi untuk menciptakan kesejahteraan
masyarakat dan meningkatkan pembangunan sehingga masalah yang
ditimbulkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi seperti pengangguran
dan kemiskinan dapat dicegah. Misalnya menyediaan lapangan kerja yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
tinggi dan memberikan latihan bagi tenaga kerja / sumberdaya manusia
yang ada di daerah tersebut sehingga akan mendorong aktivitas ekonomi
masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian (PDRB) di daerah
tersebut.
4. Otoritas moneter harus mendorong perbankan agar membuka akses yang
lebih luas kepada masyarakat termasuk sektor usaha kecil menengah di
berbagai daerah untuk mendapatkan kredit sehingga perekonomian dapat
ditingkatkan. Selain itu, masalah kesehatan dan efisiensi perbankan juga
harus diperhatikan lebih baik lagi karena adanya bank yang sehat dan
efisien akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap
perbankan sehingga pemanfaatan bank sebagai lembaga intermediasi
semakin optimal dan akhirnya dapat mendorong perekonomian (PDRB)
ke tingkat yang lebih baik lagi.
5. Pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan realisasi / alokasi belanja
daerah secara proposional antara belanja langsung dengan belanja tidak
langsung yang lebih memihak kepentingan masyarakat sehingga mampu
memberikan efek yang positif terhadap perekonomian daerah Jawa
Tengah.
6. Penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan, diharapkan bagi
peneliti selanjutnya dapat membuat penelitian yang lebih baik daripada
penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel baru yang lebih
mempengaruhi kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah
dan menambahkan periode waktu serta jumlah datanya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user