analisis efisiensi anggaran pendidikan islam di...

ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA TAHUN

2013 - 2015

PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Muhammad Fajrul Syam Arzani

NIM : 1110084000048

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1438 H/2017 M

i

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

1. Nama Lengkap : Muhammad Fajrul Syam Arzani

2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Mei 1993

3. Alamat : Jalan Sultan Iskandar Muda Gang Jaman Rt.03

Rw.02 No.29 Kebayoran Lama Utara Jakarta

Selatan 12240

4. Telepon : 0898-918-2419

5. Email : [email protected]

II. Pendidikan Formal

1. SDN 02 Petang Kebayoran Lama Utara Tahun 1998 - 2004

2. SMP Negeri 164 Jakarta Selatan Tahun 2004 - 2007

3. SMA Negeri 29 Jakarta Selatan Tahun 2007 - 2010

4. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010 - 2017

III. Seminar dan Workshop

1. Pelatihan IMAM / KHATIB Siswa DKI Jakarta diselenggarakan oleh

Majelis Dakwah Islamiyah DKI Jakarta & DIKMENTI, 23 Februari – 22

Maret 2008

2. Peserta dalam Seminar Metrologi, diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI), 20 Mei 2009

3. Peserta dalam Training Moralitas Pelajar: “We Change Ourselves by

ESQ”, diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia

(KAPMI), 21 Mei 2009

4. Peserta Student Leadership Development Program diselenggarakan oleh

Youth Leadership Center, Mei 2010.

5. Peserta Super Leadership Training , diselenggarakan oleh KAMMI UNJ,

Oktober 2012.

mailto:[email protected]

ii

6. Peserta Training Jurnalistik diselenggarakan oleh LDK Syahid Jakarta 20

Oktober 2010.

7. Peserta dalam seminar Peluang berkarir di dunia syariah yang

diselenggarakan oleh BEM Jurusan Ilmu ekonomi Studi Pembangunan –

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 23 Oktober 2010.

8. Peserta workshop Adobe Photoshop diselenggarakan oleh Yayasan

Lembaga Pendidikan Indonesia – Amerika (LPIA), 30 Oktober 2010.

9. Peserta dalam acara Expresi X “Burn Your Self to be a Real Muslim”,

diselenggarakan oleh LDK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 26 – 28

November 2010.

10. Peserta dalam acara Sharia Economist Training (SET) 10 “Langkah Pasti

Menuju Ekonom Rabbani” yang diselenggarakan oleh FoSSEI

Jabodetabek, 11 – 13 Februari 2011.

11. Peserta dalam Gathering Mahasiswa Se Indonesia, yang diselenggarakan

oleh inSure, 22 – 23 Januari 2011.

12. Peserta dalam Workshop “Basic Skill Organization” yang

diselenggarakan oleh LDK KomDa FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

26 Juni 2011.

13. Peserta Workshop Pelatihan Analisis Media IV, yang diselenggarakan

oleh InSure, 1 Juli 2011.

14. Peserta Studium Generale, Islamic Youth Movement in SouthEast Asia,

yang diselenggarakan oleh InSure, 28 Juli 2011.

15. Peserta Workshop Kepemimpinan Pemuda Indonesia yang

diselenggarakan oleh KAMMI Daerah Tangerang Selatan, 28 – 30

Oktober 2011.

16. Peserta Workshop, Outlook OJK terhadap industri keuangan dan

perbankan syariah, yang diselenggarakan oleh Lisensi UIN Jakarta, 22

Desember 2011.

17. Peserta Workshop Coding 24 Hours, yang diselenggarakan oleh

Microsoft Indonesia, 4 – 5 Februari 2012.

iii

18. Peserta Seminar Kepemudaan dan Entrepreneur Muslim, yang

diselenggarakan oleh KAMMI Uhamka, 31 Maret 2012.

19. Peserta Studium Generale jurusan IESP FEB UIN Jakarta,

diselenggarakan oleh FEB UIN Jakarta, 28 Maret 2012.

20. Peserta Seminar Sosialisasi 4 Pilar Negara, diselenggarakan oleh MPR

RI, April 2012.

21. Peserta Doctoral Journey in Management yang diselenggarakan oleh FE

UI, 16 Mei 2012.

22. Peserta seminar Bedah Pemikiran KH.Hasyim Asyari, diselenggarakan

oleh Gerakan Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah (GEMA ASWAJA), 2

Desember 2012.

23. Peserta Pelatihan Alat Analisis Location Quotient, Shift Share & Tipologi

Sektoral, yang diselenggarakan oleh FEB UIN Jakarta, 14 Desember 2012.

24. Peserta Dialog Nasional Audit Indonesia Jilid 1, yang diselenggerakan

oleh ICMI, 31 Juli 2013.

25. Peserta Dialog Nasional Audit Indonesia Jilid 2, yang diselenggarakan

oleh ICMI, 11 Desember 2013.

26. Peserta Seminar Konflik Gubernur DKI Jakarta vs DPRD, yang

diselenggarakan oleh Ikatan Warga Djakarta Peduli Indonesia, 12 Maret

2015

27. Peserta Kegiatan Edukasi Keuangan Dalam Rangka Safari Ramadhan,

yang diselenggarakan oleh OJK, 13 Juli 2015.

28. Peserta Pelatihan Asesor Kompetensi yang diselenggarakan oleh BNSP

(Badan Nasional Sertifikasi Profesi) Februari 2016.

IV. Pengalaman Organisasi

1. ROHIS SMAN 29 Jakarta (2007 - 2010)

2. Karate SMAN 29 Jakarta ( 2007 – 2010)

3. KAPMI (Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia) (2009 – 2017)

4. Ikatan Alumni Rohis SMAN 29 Jakarta (2010 – 2014)

iv

5. LDK KomDa FEB UIN Syahid Jakarta (2010 – 2013)

6. DPP Partai Intelektual Muslim UIN Syahid Jakarta (2013 – 2015)

7. KAMMI DKI Jakarta (2013 – 2015)

8. Iqro Club Kebayoran Lama (2016 – 2018)

V. Pengalaman Kerja

1. Wiraswasta Ikhwan Donut 2008 - 2010

2. Freelance Surveyor Median 2012 – 2014

3. Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Buaran Bambu Tangerang, 2013

4. Tim Produksi dan Penjualan Atribut PP KAMMI 2015

5. Kepala Keuangan Koperasi Bina Usaha Gemilang 2015 – 2016

6. Asesor PT.Aljayaban (Januari – Maret 2016)

7. Admin Sosial Media Teropong Senayan (Januari – Februari 2016)

8. Konsultan CSR PT.Sinergi Muda Mandiri (Maret 2016 – Maret 2017)

9. Freelance Driver BNI Syariah Kanwil Jabodetabek (April 2017)

v

ABSTRACT

The aims of thus study is to analyze cost and system technical efficiency of

education sector budget spending at Islamic education sector in 33 province

below Director General of the Islamic Educational management of the Ministry of

Religious Affairs 2013-2015 by using Data Envelopment Analysis (DEA) method

with Variable Return to Scale (VRS) assumption, and using input orientation for

cost efficiency analysis between input and intermediate ouput, and output

orientation for system efficiency between intermediate output and output. The

input variable used in this study is allocation expenditure of Islamic Education.

Intermediate ouput variables are teacher per student ratios, classroom per

student ratios, and enrollment rate. The output variables are number of school,

number of teachers and National exam results.

The analytical method used is Data Envelopment Analysis. This analysis

was design specifically to measure the relative efficiency of a production unit in

input and output condition, which are usually difficult to be handled perfectly by

other efficiency measures anlysis techniques. Relative efficiency of an Economic

Activity Unit (UKE) is the efficiency in a sample using type of input and output the

same. The result showed that in the implementation of Islamic Education for three

years in Indonesia contain several Province that achieve perfectly toward

technical and cost. This study also identified potential improvement for input and

output to achieve condition 100% efficient.

Keywords: Education Budget Spending, Data Envelopment Analysis, Cost

Technical Efficiency, System Technical Efficiency

vi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi secara

teknis biaya dan teknis sistem anggaran pengeluaran pemerintah sektor

pendidikan islam 33 Provinsi dibawah pengelolaan Dirjen Pendidikan Islam

Kemenag RI 2013-2015 dengan menggunakan metode Data Envelopment

Analysis (DEA) dengan asumsi Variable Return to Scale (VRS),

menggunakan pendekatan intermediasi dan menggunakan orientasi minimasi

input pada efisiensi teknis biaya, serta maksimasi ouput pada efisiensi teknis

sistem. Variabel input yang digunakan adalah alokasi belanja pendidikan islam.

Variabel perantara yang digunakan adalah rasio guru per murid, rasio kelas

per murid, dan Angka Partisipasi Murni (APM). Variabel output jumlah

sekolah (MI, MTS & MA), jumlah guru (MI, Mts , MA) dan Nilai Hasil Ujian

Nasional (MI, MTS , MA)

Metode analisis yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis.

Analisis DEA di desain secara spesifik untuk mengukur efisiensi relative

suatu unit produksi dalam kondisi terdapat banyak input maupun banyak output,

yang biasanya sulit disiasati secara sempurna oleh tenik analisis pengukuran

efisiensi lainnya . Efisiensi relative suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) adalah

efisiensi suatu UKE dibanding dengan UKE lain dalam sampel yang

menggunakan jenis input dan ouput yang sama. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Islam selama tiga tahun di Indonesia

terdapat beberapa Provinsi yang mencapai efisiensi sempurna pada efisiensi teknis

dan biaya . Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi perbaikan/peningkatan

untuk variabel input dan output untuk mencapai kondisi efisien 100%.

Kata Kunci : Anggaran Pendidikan, Data Envelopment analysis (DEA), Efisiensi

Teknis Biaya, Efisiensi Teknis Sistem.

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan

rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa

terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para

sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Efisiensi Anggaran Pendidikan

Islam di Indonesia tahun 2013 – 2015 : Pendekatan Data Envelopment

Analysis” ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Terselesaikannya skripsi ini tentu dengan dukungan, bantuan, semangat, serta

doa dari orang-orang terbaik yang ada disekeliling penulis selama proses

penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa

terimakasih kepada :

1. Allah SWT, karena tanpa kehendak dan segala pertolongan-Nya serta

memberikan petunjuk, keyakinan, dan juga kesehatan kepada penulis

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala nikmat dan

kemudahan yang Engkau berikan, ya Rabb.

2. Kedua orang tuaku untuk kasih sayang tulus tiada hentinya, almarhumah

emak-ku tercinta Atih Rahmiyati dan Bapakku tercinta Undang Zainudin

yang telah membesarkan, mendidik, mengajarkan yang disertai nasihat,

motivasi dan doa yang selalu terucap dan teteh-ku Dian Permata Sari.

Terimakasih banyak atas dukungan materi maupun nonmateri untuk

melancarkan studi ini yang tidak bisa terbalaskan oleh apapun atas apa

yang emak , teteh dan bapak lakukan. Doa yang terbaik segalanya untuk

emak, teteh dan bapak semoga nikmat dan karunia-Nya selalu menemani

almh.emak , bapak dan kakakku di dunia ataupun akhirat kelak.

3. Bapak Dr. Arief Mufraini, Lc., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semoga dapat memajukan dan

viii

mengembangkan jurusan ekonomi pembangunan menjadi lebih baik dan

terdepan.

4. Bunda Najwa Khairina SE, MA, selaku Dosen Pembimbing dengan

kerendahan hatinya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan

pengarahan, ilmu yang berharga, serta bimbingan yang sangat berarti

selama penyelesaian skripsi. Terima kasih atas semua saran dan arahan

yang Bunda berikan selama proses penulisan hingga terselesaikannya

skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas kebaikan bunda.

5. Bapak Arief Fitrijanto, M.Si dan Ibu Najwa Khairina SE, MA, selaku

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta yang telah meluangkan waktu dan arahan

untuk memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Yoghi Citra Pratama M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik

yang telah meluangkan waktu dan arahan untuk memperlancar

terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas kebaikan Bapak.

7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga bagi saya. Serta

jajaran karyawan dan staf UIN Jakarta yang telah memberikan pelayanan

selama perkuliahan. Semoga ini dapat menjadi nilai ibadah dan semoga

Allah SWT membalas semua jasa-jasanya.

8. Rustini,S.Pd yang telah memberikan motivasi dan doanya selama

mengerjakan skripsi ini. Semoga kamu selalu berada dalam lindungan

Allah SWT.

9. Keluarga besarku yang hampir setiap hari menanyakan KAPAN LULUS?

KAPAN WISUDA? Terimakasih banyak untuk saran, masukan dan

motivasinya selama ini wa Hendro, mang Jaya, bi Ratna dan bi Diah, dan

semuanya semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

10. Sahabat-sahabat kesayanganku, sahabat terbaik selama masa perkuliahan,

Ilham Fauzi, Dwi Nur Cahyo, Fauzan Hakim, Akmal Jun, Kholid,

Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik dari awal semasa kuliah hingga

ix

saat ini dengan canda tawa, suka duka, dukungan, bantuan, doa, serta

selalu ada dikala membutuhkan dalam bentuk apapun Semoga apapun

yang kita kerjakan selalu dalam Ridho Allah SWT.

11. Keluarga Besar Forkat An Najm, KomDa FEB UIN Jakarta, ldk Syahid

UIN Jakarta, IAR SMAN 29 Jakarta, KAMMI DKI Jakarta, Iqro Club

Kebayoran Lama dan Dewan Pimpinan Pusat PIM, yang telah menjadi

penyemangat selama masa perkuliahan dengan canda serta tawanya,

Terimakasih atas segala bantuan, masukan, support, pengalaman, serta

doanya, semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa kalian dan

dilancarkan segala urusannya.

12. Backstabber 2010 sahabat SMA yang samapai saat ini terjaga

silaturrahimnya, Daus, mail, adul, hadi, topik, aping, dandi, nurman, iqbal,

acid, maruf yang telah menjadi penyemangat selama masa perkuliahan

dengan canda serta tawanya, Terimakasih atas segala bantuan, masukan,

support, pengalaman, serta doanya, semoga Allah SWT membalas semua

jasa-jasa kalian dan dilancarkan segala urusannya.

13. Teman-teman se - bimbingan skripsi yang telah memberikan bantuan,

masukan, saling belajar dari kesalahan satu sama lain, support, serta

doanya sampai skripsi ini dapat terselesaikan yaitu kepada Muhammad

Dwinanto Sidiq dan Ricky Fajar Saputra. Semoga ilmu yang kita dapatkan

menjadi bekal dan bermanfaat bagi orang lain.

14. Teman-teman IESP terbaik angkatan 2010, khususnya anak kosan Ali, dio,

pebi,kemal, hasyim, aziz, dan yusuf adzhar yang selalu memberikan canda

tawa, saling membantu selama masa kuliah, serta doa yang selalu terucap

yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga kita sukses dan selalu

dapat menjaga tali silaturrahim.

15. Teman-teman KKN HIJRAH, Daus, Mail, Hadi, Topik, Adul, Nurman,

Addinul, Adi, Ayun, Peza, Febri, Rida, Via, Fatimah, Rani yang telah

berbagi pengalaman selama satu bulan lamanya dan bekerjasama untuk

menyelesaikan program-program kerja di desa Buaran Bambu, Pakuhaji.

x

Semoga apa yang kita lakukan menjadi amalan baik di hadapan Allah

SWT.

16. Tempat bekerja saya Koperasi Bina Usaha Gemilang, PT Aljayaban,

Teropong Senayan, PT.Sinergi Muda Mandiri yang telah memberikan

kesempatan bekerja dan menggali pengalaman di bidangnya masing –

masing. Kita bertemu untuk suatu alasan, terima kasih karena sudah

menjadi bagian dari hidup saya dan membuat saya menjadi pribadi yang

lebih baik.

17. Teman teman terbaik Asa Bos, Ilham, Putri, Mba upi, Mba Yani, Mas

deddy, dan Almunawir yang telah menjadi penyemangat selama masa

pengerjaan skripsi dengan canda serta tawanya, Terimakasih atas segala

bantuan, masukan, support, pengalaman, serta doanya, semoga Allah SWT

membalas semua jasa-jasa kalian dan dilancarkan segala urusannya.

18. Teman-teman terbaikku Mamah Nancy, Refi, Niken, Syifa, Ruqoyyah,

Arif, Bang Anwar, Azmi, awe, arif, andri, imal, zia andi, dyah, dita , alfi ,

intan, ina, amar, zaenal, dan faisal yang selalu memberikan sharing

pengalaman, dukungan, serta doanya dalam penyelesaian skripsi ini. Doa

yang terbaik untuk kalian.

19. Kakak – Kakak senior ideologis bang Indra dado, bang hari, bang lukman

fst, bang syahril, bang hamzah, bang dodo, bang arif, bang eko, bang

amru, bang aries, bang yasin, dan Pak Zuhaira. Terimakasih atas segala

bantuan, masukan, support, pengalaman, serta doanya, semoga Allah SWT

membalas semua jasa-jasa kalian dan dilancarkan segala urusannya.

20. Terima kasih untuk mentor yang secara khusus telah menjadi role model

dan memberikan banyak pengaruh buat saya dalam berkarya selama ini.

Role model tersebut ialah Ka Yayu Putri Senjani (Dosen FEB UIN Jogja),

Pak Syaiful Anwar (Wakil Direktur Pascasarjana STIEAD), Kak

Muhammad Dhafi Iskandar (Dosen Universitas Esa Unggul), Pak Reza

Miladi Fauzan (Sociopreneur). Mungkin mentor ini tidak menyadari hal

tersebut, namun apa yang dilakukan dan dicontohkan mereka sangat

xi

berpengaruh dalam cara saya memandang hidup dan pekerjaan sekarang

ini.

21. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah hadir dan mewarnai

kehidupan saya. Untuk para guru dan teman sekolah dari SD, SMP, SMA

FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

22. Terima kasih kepada berbagai pihak yang teleh memercayai saya untuk

memegang amanah dan pertemanan. Mari kita sama – sama menerangi

dan membangun dunia prestasi di Indonesia, supaya Indonesia semakin

bersinar dan berjaya.

23. Akhirnya, terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu

secara teknis untuk skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman yang

dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta

masukan bahkan kritik yang dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Jakarta, 5 April 2017

Muhammad Fajrul Syam Arzani

xii

DAFTAR ISI

Cover

Lembar Pengesahan Pembimbing

Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Daftar Riwayat Hidup .......................................................................................... i

Abstract .................................................................................................................. v

Abstrak ................................................................................................................. vi

Kata Pengantar .................................................................................................. vii

Daftar Isi ............................................................................................................. xii

Daftar Tabel ......................................................................................................... xv

Daftar Gambar ................................................................................................. xvii

Daftar Lampiran ............................................................................................... xix

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang Penelitian ...................................................................... 1

B. Perumusan Masalah .............................................................................. 20

C. Tujuan Penelitian ……………………………………………………..21

D. Manfaat Penelitian ................................................................................ 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 23

A. Landasan Teori ..................................................................................... 23

1. Pendidikan Nasional ......................................................................... 23

2. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional .................... 26

3. Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi ..................................... 49

4. Teori Pengeluaran Negara / Daerah .................................................. 57

5. Anggaran Pendidikan ....................................................................... 68

xiii

6. Efisiensi ............................................................................................. 80

7. Efektivitas dalam Pengeluaran Publik ............................................... 97

8. Pengukuran Kinerja, Hasil dan Indikator dalam Bidang Pendidikan..98

B. Penelitian Terdahulu ........................................................................... 104

C. Kerangka Pemikiran ........................................................................... 113

D. Hipotesis Penelitian ............................................................................ 115

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................... 116

A. Ruang Lingkup Penelitian .................................................................. 116

B. Metode Penentuan Sampel ................................................................. 117

C. Metode Pengumpulan Data ................................................................ 117

D. Metode Analisis Data ......................................................................... 119

1. Data Envelopment Analysis ........................................................... 121

2. Pengukuran Orientasi Efisiensi ..................................................... 143

3. Konsep Constant Return to Scale dan Variable Return to Scale.....146

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian ........................................... 148

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .................................................... 157

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................... 157

1. Pendanaan Pendidikan Islam di Indonesia ..................................... 157

2. Pencapaian Output Pendidikan Islam se Indonesia ........................ 160

3. Pengukuran Input dan Output ......................................................... 162

B. Hasil Analisa Data .............................................................................. 171

1. Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis Biaya Menggunakan Metode

DEA ............................................................................................... 172

2. Efisiensi Teknis Biaya Pendidikan ................................................. 177

3. Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan .................. 188

4. Nilai Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan Jenjang MI – MA 33

Provinsi di Indonesia Tahun 2013 ................................................. 193



xiv



7. Hasil Analisa DEA Per Pulau ......................................................... 199

8. Perbaikan Variabel Input dan Output (Potential Improvement) ..... 206

9. Analisa Deskriptif Pendidikan Islam dan Pertumbuhan ekonomi...233

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 245

A. Kesimpulan ......................................................................................... 245

B. Saran ................................................................................................... 249

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 251

LAMPIRAN ....................................................................................................... 256

xv

DAFTAR TABEL

Nomor Keterangan Halaman

1.1 Perkembangan Anggaran Pendidikan Islam 9

Tahun 2015

2.1 Penelitian Terdahulu 106

3.1 Sumber Data Penelitian 118

4.1 Jumlah Rata – rata Alokasi Biaya Pendidikan Islam 159

seluruh Provinsi se Indonesia

4.2 Jumlah Belanja Pendidikan Islam Tertinggi 165

4.3 Perbandingan Rasio Guru/Murid Pada Berbagai Jenjang

Madrasah (Satuan dalam Persen) tahun 2013 - 2015 165

4.4 Perbandingan Rasio Kelas/Murid Pada Berbagai Jenjang

Madrasah (Satuan dalam Persen) tahun 2013 - 2015 167

4.5 Perbandingan APM Pada Berbagai Jenjang Sekolah (Satuan

Dalam Persen) Tahun 2013 - 2015 169

4.6 Perbandingan NHUN pada Berbagai Jenjang Pendidikan

(2013 – 2015) 170

4.7 Nilai Efisiensi Teknis Biaya Pendidikan 33 Provinsi di Indonesia

Tahun 2013 - 2015 174

4.8 Nilai Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan 33 Provinsi di Indonesia

Tahun 2013 - 2015 189

xvi

4.9 Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan Jenjang MI – MA 33 Provinsi

di Indonesia tahun 2013 193





4.12 Rata – rata Aktual dan Proyeksi Efisiensi Teknis Biaya

tahun 2013 209

4.13 Rata – rata Aktual dan Proyeksi Efisiensi Teknis Sistem

tahun 2013 214


tahun 2014 217


tahun 2014 223


tahun 2015 227


tahun 2015 230

xvii

DAFTAR GAMBAR


1.1 Pagu Alokasi Anggaran Program Pendidikan Islam 10

Tahun 2015 berdasarkan Jenis Belanja

1.2 Anggaran Pendidikan 2010 - 2015 11

1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada Jenjang MI,MTS 12

, MA di 33 Propinsi se Indonesia Tahun 2015

2.1 Kurva Batas Kemungkinan Produksi 87

2.2 Kurva Efisiensi Teknis 94

2.3 Kerangka Berpikir 114

3.1 Grafik Efisiensi CRS dan VRS 139

4.1 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Pendidikan Islam Tahun 2013 – 2015 161

4.2 Perbandingan Belanja Pendidikan Islam 33 Provinsi

se Indonesia (2013 – 2015) 164

4.3 Nilai Efisiensi Teknis Biaya Pendidikan Jenjang MI - MA

33 Provinsi di Indonesia Tahun 2013 177





4.6 Grafik Efisiensi Teknis Biaya Pendidikan Islam jenjang

xviii

MI – MA Pulau Sumatera 199


MI – MA Pulau Jawa 200


MI – MA Pulau Kalimantan 201


MI – MA Pulau Bali, Nusra dan Papua 199

4.10 Grafik Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan Islam jenjang

MI – MA Pulau Sumatera 203


MI – MA Pulau Jawa 204


MI – MA Pulau Kalimantan 204


MI – MA Pulau Bali, Nusra dan Papua 205

xix

DAFTAR LAMPIRAN


1 Data Alokasi Biaya Pendidikan Islam Seluruh Provinsi

se Indonesia tahun 2013 - 2015 244

2 Data Pendidikan Rasio Guru Per Murid Pendidikan Islam

Seluruh Provinsi se Indonesi tahun 2013 - 2015 245

3 Data Pendidikan Rasio Kelas Per Murid, APM, APS, NHUN

Pendidikan Islam Seluruh Provinsi se Indonesia tahun 2013 248





6 Hasil Analisis Efisinesi Teknis Biaya Pendidikan Seluruh Provinsi

se Indonesia tahun 2013 menggunakan metode DEA 254





9 Hasil Analisis Efisinesi Teknis Sistem Pendidikan Seluruh Provinsi






1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Negara Indonesia, pembangunan suatu negara sangat berpengaruh pada

potensi daerah dengan sumber daya yang berbeda – beda. Oleh karena itu,

pemberdayaan ekonomi daerah sangat penting sekali untuk ditingkatkan guna

menunjang peningkatan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, peran kebijakan

pemerintah yang efektif dan efisien sangatlah penting diperlukan baik kebijakan

ekonomi untuk daerah maupun kebijakan ekonomi untuk pemerintah pusat.

Sukses tidaknya pembangunan suatu negara pada umumnya dan daerah pada

khususnya dalam menghadapi persaingan di era globalisasi, sangat dipengaruhi

kuantitas dan kualitas dari sumber daya yang dimilikinya, baik Sumber Daya

Alam (Natural Resources) berupa tanah yang subur, kandungan mineral berharga,

dan bahan mentah bernilai ekonomis maupun Sumber Daya Manusia (Human

Resources) berupa jumlah penduduk serta tingkat keterampilan atau

pendidikannya.

Pembangunan ekonomi yang baik saat ini tidak hanya dilihat dari

pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat atau yang bersifat ekonomi lainnya

tetapi perhatian khusus terhadap hal non – ekonomi atau bersifat sosial juga perlu

ditingkatkan. Kemajuan suatu negara tidak sepenuhnya bergantung kepada

sumber daya alam. Contoh nyata dapat dilihat dari kemajuan negara – negara yang

secara potensial miskin sumber daya alamnya seperti Jepang dan Korea, tetapi

2

karena usaha peningkatan kualitas sumber daya manusianya hebat maka kemajuan

negara tersebut cukup pesat, sebaliknya negara – negara yang potensial sumber

daya alamnya (misalnya beberapa negara di Asia Tenggara) tetapi kurang

mementingkan sumber daya manusianya, tingkat kemajuan negaranya kalah

dengan Jepang dan negara maju lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

pembangunan ekonomi yang bersifat non-ekonomi lebih tepatnya pengembangan

dalam hal sumber daya manusia. Berbicara kualitas sumber daya manusia

tidaklah terlepas dari persoalan pendidikan, baik itu berupa pendidikan

persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Sektor pendidikan itulah tumpuan

harapan bangsa untuk dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Menyangkut sumber daya manusia, Todaro (2003) mengatakan :

“Sumber daya manusia (Human Resources) – jumlah penduduk serta tingkat

keterampilan dan pendidikannya. Sumber daya manusia tidak hanya jumlah

penduduk dan tingkat keterampilannya, namun juga meliputi pandangan hidup

mereka, kebudayaan, sikap – sikap atau penilaian mereka terhadap pekerjaan,

akses mereka untuk mendapatkan informasi, dan besar kecilnya keinginan untuk

memperbaiki diri secara kreatif dan otonom. Tingkat kecakapan administratif juga

merupakan komponen sumber daya manusia yang penting karena hal tersebut

seringkali menentukan dan ketetapan waktu pemerintah dalam memperbaiki

struktur produksi secara keseluruhan.”

3

Selanjutnya UNDP dalam laporannya tentang Pembangunan Sumber Daya

Manusia (Human Resources Development) tahun 2000 menyatakan bahwa

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari

pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi

rakyatnya untuk menikmati umur yang panjang, sehat dan menjalankan kehidupan

yang produktif”. Pernyataan tersebut memberikan penekanan bahwa

pembangunan berpusat kepada manusia, yang menempatkan manusia sebagai

tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Pembangunan membutuhkan suatu perubahan dinamika kehidupan

masyarakat. Dinamika perubahan tersebut harus berkembang terus menerus

menuju ke keadaan yang lebih baik dan maju. Untuk mencapai suatu perubahan

dinamika tersebut diperlukan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud menyangkut

kuantitas dan kualitas pendidikan dan kesempatan masyarakat untuk mengakses

pendidikan tersebut. Pendidikan adalah hal dasar yang diperlukan sebagai upaya

peningkatan kualitas hidup manusia. Para penganut teori human capital

beranggapan bahwa, manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan akan

menghasilkan manusia terdidik serta produktif dan akan meningkatkan jumlah

penghasilan, yang secara otomatis akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan merupakan sebuah investasi sumber daya yang sangat bermanfaat.

MC.Mahon dalam Nurkholis (2002) menyebutkan :

“Pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi

manfaat moneter ataupun non moneter. Investasi pendidikan sebenarnya

4

merupakan investasi jangka panjang. Nurkholis (2002), menyebutkan tiga alasan

pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Ketiga alasan tersebut adalah,

pertama, pendidikan merupakan alat perkembangan ekonomi bukan sekedar

pertumbuhan ekonomi; kedua, memberikan nilai balik yang tinggi; ketiga,

memiliki banyak fungsi seperti sosial – kemanusiaan, politis, budaya, dan

kependidikan. Keluaran dari pendidikan tersebut adalah sumber daya manusia

yang berkualitas.

Bahkan sebagai salah satu upaya dalam percepatan pembangunan

ekonomi, pemerintah telah sejak dini menyatakan bahwa diperlukan critical mass

di sektor pendidikan (Bappenas, 2004 ; 36). Menurut Damayanti (2013 : 1),

konsep ini mengupayakan suatu persentase penduduk dengan tingkat pendidikan

tertentu yang perlu disiapkan oleh pemerintah supaya pembangunan ekonomi dan

sosial bangsa daapat meningkat dengan cepat. Hal tersebut tidak lain karena

terdapat dukungan dari sumberdaya manusia yang berkualitas. Lebih dari itu,

sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tercermin dalam pembukaan

Undang – undang Dasar 1945 (UUD 1945), Indonesia telah memiliki landasan

untuk mewujudkannya. UUD 1945 melalui pasal 31 secara tegas telah

menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, wajib

mengikuti pendidikan dasar, dan merupakan kewajiban pemerintah untuk

membiayainya. Begitupun dengan Undang – undang (UU No.20 tahun 2003) yang

telah menerangkan dengan lebih lanjut. Dengan kata lain konstitusi telah

mengamanatkan pemerataan pendidikan bagi bangsa ini.

5

Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan

pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh

pelayanan pendidikan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi

dana yang secara pasti digunakan untuk penyelanggaraan pendidikan. Salah satu

kebijakan yang dijalankan dalam investasi ialah pendidikan. Investasi ini berupa

belanja pendidikan yang nantinya dapat menghasilkan output serta outcome yang

dapat dirasakan masyarakat.

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya

manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat

menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik.

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

dimanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan

layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Bentuk keseriusan

pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4

UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan

anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20 persen dari APBN serta dari

APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini

dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013/PUU-VI/2008,

Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20

persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan.

6

Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan

biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendidikan bisa dikatakan

termasuk dalam kategori barang privat, karena bersifat non rivalry tetapi

exclusion, artinya tidak ada persaingan untuk memperoleh barang tersebut, tetapi

adanya ekslusifitas pada kalangan tertentu saja yang dapat menikmatinya. Dengan

kata lain konstitusi telah mengamanatkan pemerataan pendidikan bagi bangsa ini.

Namun Esnir dalam tulisannya untuk Republika (2015) menyatakan bahwa

kurang lebih 2,5 juta anak tidak dapat melanjutkan sekolah. Mayoritas dari

mereka, yakni sebanyak 1,9 juta anak tidak dapat melanjutkan ke sekolah

menengah, sedangkan sisanya tidak dapat menuntaskan pendidikan dasar.

Alasannya beraneka ragam, mulai dari faktor ekonomi hingga aksesibilitas. Tentu

ini menjadi bukti bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum

menerima pendidikan sebagaimana seharusnya.

Pemerintah tidak hanya berdiam diri saja. Fakta bahwa setiap tahun

anggaran untuk pendidikan semakin meningkat merupakan salah satu upaya

pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang ini. Banyak

hal yang telah pemerintah lakukan melalui berbagai paket program pendidikan.

Berbagai program ini adalah implementasi penggunaan anggaran pendidikan 20%

dari APBN. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan untuk siswa

miskin, penyempurnaan kualitas pendidikan melalui evaluasi dan pengembangan

7

kurikulum yang dilakukan terus menerus, upaya peningkatan aksesibilitas dan

kualitas tenaga pendidik merupakan beberapa program prioritas yang akan terus

digalakkan oleh pemerintah. Disamping itu masih dalam UUD 1945 pada pasal 31

ayat (2) yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya. Kemudian dalam UU nomor 20 tahun 2003,

pada pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa

diskriminasi, dan ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Sistem pendidikan di Indonesia memiliki dua sub – sistem utama, yaitu

sub – sistem pendidikan sekolah di bawah pengelolaan Kementrian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan sub – sistem pendidikan madrasah dan

pendidikan Agama di bawah pengelolaan Kementrian Agama (Kemenag). Dari

sekitar 233.517 lembaga pendidikan sekolah umum dan madrasah, 82 persennya

adalah sekolah umum dan 18 persennya madrasah; dan dari sekitar 49.402.000

peserta didik sekolah umum dan madrasah, 87 persennya terdaftar di sekolah

umum dan 13 persennya masuk di madrasah. Menurut peraturan perundangan

yang berlaku di Indonesia, sekolah umum dan madrasah harus mendapatkan

perlakuan yang sama di semua aspeknya. Lebih jauh lagi, madrasah menggunakan

Kurikulum Nasional yang sama dengan sekolah umum yang berada di bawah

8

Kemdikbud disamping menggunakan subjek agama Islam seperti yang telah

diatur oleh Kemenag.

Madrasah memberi kontribusi penting terhadap pencapaian standar

partisipasi di kabupaten/kota (Angka Partisipasi Murni/Kasar), target Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum

(SPM) di tingkat Kabupaten. Madrasah selama ini diketahui secara umum

menerima dana yang tidak mencukupi untuk melaksanakan pendidikan yang

berkualitas, dan dalam kasus madrasah swasta, secara signifikan pendanaannya di

bawah sekolah negeri. Pendidikan (madrasah) yang dikelola Kementrian Agama

terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Pengelolaan anggarannya masih tetap terpusat di Kementrian Agama RI; berbeda

dengan pendidikan yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

yang tidak termasuk instansi vertikal yang biaya pendidikannya diserahkan pada

pemerintah Kabupaten / Kota. Alasannya bahwa program pendidikan Islam tidak

termasuk yang diotonomikan atau didesentralisasikan, karena dalam pembinaan

kehidupan beragama, yang kemungkinannya bukan meliputi pendidikan yang

dibinanya. Akibatnya kedudukan madrasahpun menjadi tanggung, yaitu tetap

dikelola oleh pemerintah pusat (secara terpusat – menggantung keatas) pada saat

yang sama, semua sekolah lainnya telah didesentralisasikan pengelolaannya.

Karenanya madrasah menjadi sebuah anomali pada era otonomi yang berkembang

dewasa ini. Salah satu akibatnya pembiayaan madrasah tidak diperhitungkan oleh

pemerintah kabupaten/kota, karena madrasah dianggap telah memperoleh dana

9

dari pemerintah pusat melalui jalur Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi

dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.

Anggaran Program Pendidikan Islam dalam prosesnya mengalami

perkembangan yang dinamis. Perkembangan anggaran Program Pendidikan Islam

tahun 2015 berdasarkan sumber dana antara pagu alokasi anggaran (pagu

definitif) dan pagu pada akhir tahun 2015 disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Perkembangan Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2015

No Sumber Dana Pagu Alokasi

Anggaran

Pagu Akhir Selisih

1 Rupiah Murni 43.528.526.748.000 44.696.150.896.000 1.167.624.148.000

2 Pinjaman Luar Negeri 375.680.554.000 375.680.554.000 -

3 Rupiah Murni Pendamping 90.000.000.000 90.000.000.000 -

4 PNBP 293.377.821.000 318.552.714.000 25.174.893.000

5 BLU 607.019.144.000 759.965.478.000 152.946.334.000

6 Hibah Dalam Negeri - 43.983.027.000 43.983.027.000

7 SBSN 280.900.000.000 280.900.000.000 -

Jumlah 45.175.504.267.000 46.565.232.669.000 1.389.728.402.000 Sumber : Laporan Dirjen Pendis 2015

Tambahan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.167.624.148.000 (satu triliun

seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus empat

puluh delapan ribu rupiah), yaitu anggaran tambahan berupa tunjangan kinerja

sebesar Rp. 733.572.132.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh

puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan KIP sebesar Rp.

434.052.015.000,- (empat ratus tiga puluh empat miliar lima puluh dua juta lima

belas ribu rupiah).

10

Rincian Pagu Alokasi Anggaran Pendidikan Islam tahun 2015 berdasarkan

Jenis Belanja dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Gambar 1.1 Pagu Alokasi Anggaran Program Pendidikan Islam Tahun 2015

berdasarkan Jenis Belanja

Sumber : Laporan Dirjen Pendis 2015

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa 58,75% anggaran

Program Pendidikan Islam tahun 2015 dialokasikan untuk belanja pegawai (gaji

dan tunjangan), lebih banyak dibandingkan belanja untuk tugas dan fungsi

(belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial).

1.994.012.985

27.355.301.932

13.767.193.364

3.448.724.388

Anggaran (Ribu Rp)

Belanja Bantuan sosial

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

11

Gambar 1.2 Anggaran Pendidikan 2010 – 2015

Sumber : Kementerian Keuangan, 2016

Salah satu kunci peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan kebijakan

anggaran. Anggaran pendidikan yang rendah kerap kali berbanding lurus dengan

mutu pendidikan yang rendah. Selain itu, meskipun belanja pendidikan telah

ditingkatkan, masih terdapat perbedaan output dan pencapaian. Hal ini disebabkan

karena inefisiensi pengelolaan dan pembelanjaan anggaran, dimana tingkat

efisiensi diperoleh dengan memperkirakan efektivitas biaya dari input yang

diberikan dengan output yang diperoleh, dan membandingkan unsur – unsur

tersebut dengan sasaran pendidikan di kabupaten. Reinikka dalam Desi (2012)

menyebutkan bahwa kurangnya keselarasan antara perencanaan dan penyusunan

anggaran serta inefisiensi dalam alokasi anggaran dapat menghambat pencapaian

sebagaimana yang diharapkan.

96,5 105,4 117,2 126,2 128,2 154,2

127,7 159

186,6 214,1

238,8

254,9

1

2,6

7

5 8,4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Melalui Pembiayaan

Melalui Transfer ke Daerahdan Dana Desa

Melalui Belanja PemerintahPusat

12

Gambar 1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada jenjang MI, MTS, MA di

33 Propinsi se Indonesia Tahun 2015

Sumber : Badan Pusat Statistik

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Kep. Bangka Belitung

Kep. Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Indonesia

MA

MTS

MI

13

Menurut gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Angka

Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7 – 12 tahun (MI) di Indonesia adalah

sebesar 99,09 persen. Hal ini berarti masih ada 0,91 persen penduduk 7 – 12 tahun

(MI) yang tidak bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13 –

15 tahun (MTS) sebesar 94,72 persen. Hal ini berarti masih ada 5,28 persen

penduduk berusia 13 – 15 tahun (MTS) yang tidak bersekolah. Angka Partisipasi

Sekolah (APS) penduduk usia 16 – 18 tahun (MA) adalah sebesar 70,61 persen.

Hal ini berarti masih ada 29,39 persen penduduk usia 16 – 18 tahun (MA) yang

tidak bersekolah.

Pemerintah saat ini cenderung untuk terus menerus meningkatkan

anggaran pendidikan. Salah satu tujuannya ialah untuk mengimbangi beban yang

ditanggung oleh orang tua murid. Karenanya, peningkatan anggaran pemerintah

untuk sektor pendidikan sesungguhnya bertujuan untuk mengimbangi besarnya

kontribusi keluarga agar minimal tidak terlalu timpang, sehingga pemerintah yang

selama ini sangat berperan dalam mengendalikan sekolah secara moral cukup

memiliki legitimasi dalam memainkan perannya. Menyangkut kebijakan

pemerintah tentang pembiayaan pendidikan, maka pemerintah wajib menjamin

pembiayaan pendidikan sebagaimana pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al –

Ahkam fi Ushulil Ahkam mengatakan bahwa “ seorang imam atau kepala negara

berkewajiban memenuhi sarana – sarana pendidikan, sampai pada ungkapannya

diwajibkan atas seorang imam untuk menangani masalah itu dan menggaji, orang

– orang tertentu untuk mendidik masyarakat.

14

Pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi yang bersifat

“human investment”, investasi ini tidak akan tampak dalam jangka pendek atau

tidak dapat dilihat pengaruhnya kedalam perekeonomian karena aktivitas ini

bukan dalam hal ekonomi. Perekonomian yang baik dapat dilihat dari tingginya

PDRB. Seperti halnya di Indonesia digambarkan dalam penetapan Anggaran

untuk program pendidikan Islam di masing – masing kabupaten dan kota karena

belanja merupakan pemenuh kebutuhan, investasi ekonomi serta sebagai tujuan

pemerintah sehingga dapat memberikan pendapatan daerah yang tinggi akibat

investasi yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang

berlaku. Salah satu kebijakan yang dijalankan pemerintah adalah dalam investasi

hal pendidikan. Investasi ini berupa belanja pendidikan yang nantinya dapat

menghasilkan output serta outcomes yang dapat dirasakan masyarakat.

Alasan bidang pendidikan mendapat alokasi besar antara lain dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014 – 2019 disebutkan

bahwa :

“Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan

taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia

sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan

meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi;

menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial – ekonomi,

antar wilayah dan antar jenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi

seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran

sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan

15

yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan

watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan

pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan

sistem penilaian dalam pendidikan”.

Perencanaan dan pengalokasian anggaran menjadi sangat penting untuk

membiayai program pemerintah guna menaikkan kuantitas dan kualitas

pendidikan. Dimana pendidikan yang baik memerlukan anggaran yang cukup

untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Indonesia pada umumnya dan

program pendidikan Islam pada khususnya sesuai dengan ruang lingkup

penelitian ini.

Namun anggaran untuk belanja pendidikan yang sangat besar ini belum dapat

dikatakan berhasil jika tujuan dari kebijakan kesesuaian atau mencapai sasaran,

dan transparansi pada birokrasi maupun proses pemberian dana belum sampai

paling akhir. Hal ini sesuai dengan definisi ilmu ekonomi menurut Sadono

Sukirno yang menyebutkan bahwa “ilmu ekonomi’ menganalisa biaya dan

keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber – sumber daya” (Laily,

2013 : 2). Hal ini perlu dilakukan analisis ekonomi yang dapat membantu

tercapainya tingkat keberhasilan kebijakan yang telah dibuat oleh Dirjen

Pendidikan Islam Kemenag RI agar belanja pendidikan yang tergolong sangat

besar ini berguna semaksimal mungkin dan dapat mencapai sasaran yang

diinginkan serta meminimalkan pemborosan dana karena dapat terjadi ketidak

tepatan sasaran.

16

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji efisiensi teknis antara

biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pencapaian pada sektor

pendidikan penelitian, antara lain : Marijn Venhoeven, Victoria Gunnarsson, dan

Stephane Carcillo (2007) yang berjudul Education and health in g7 countries :

Achieving Better Outcomes with Less Spending, dengan penggunaan metode

analisis Data Envelopment Analysis dengan penerapan tiga tahap analisis, yang

pertama adalah efisiensi teknis biaya antara input (biaya perkapita murid) dengan

intermediate output (indikator perantara) orientasi minimisasi input, efisiensi

teknis sistem antara intermediate output dan output (indikator hasil) dengan

orientasi maksimal output. Hal serupa juga dilakukan oleh Geert Almekinders,

Aliona Cabotari dan Andreas Billmeier (2007) penelitian yang berjudul Arab

Republic of Egypt : Selected issues, dengan menggunakan beberapa indikator

yang berbeda pada intermediate output dan output. Penelitian dalam bidang yang

sama dengan studi kasus pada negara Indonesia pernah dilakukan oleh Blane

Lewis dan Daan Pattinasarany (2008) dengan judul penelitian “ Penghitungan

Biaya dan Pembiayaan Untuk Penyediaan Pelayanan Publik dan Standar

Pelayanan Minimal” juga menjadi dasar pemilihan indikator yang akan digunakan

dalam variabel penelitian ini.

Pada tahun 2011, Arianto Haryadi juga pernah melakukan studi serupa, untuk

mengukur efisiensi teknis bidang pendidikan di Indonesia dengan metode DEA.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata – rata tingkat efisiensi teknis biaya

sebesar 22,43% dan efisiensi teknis sistem 99,16% untuk semua jenjang sekolah,

17

Ia juga menyatakan bahwa peningkatan pendanaan tidak menjamin peningkatan

kinerja di sektor pendidikan.

Analisis efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output. Analisis

ini telah banyak dilakukan untuk menilai kinerja lembaga, baik lembaga profit

maupun non profit. Pengukuran efisiensi cenderung mudah apabila lembaga

terkait hanya menggunakan 1 input dan menghasilkan 1 output saja. Namun,

keadaan demikian tentunya jarang terjadi. Keadaan yang ini juga dialami oleh

sektor publik, termasuk sekolah, yang biasanya menghasilkan layanan atau barang

secara gratis dengan harga yang tidak ditentukan oleh kekuatan pasar.

Sebagai salah satu parameter kinerja, secara teori efisiensi merupakan salah

satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah unit kegiatan ekonomi.

Haryadi (2011 : 5) menyatakan bahwa, pada saat pengukuran efisiensi dilakukan,

sekolah akan dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapat output optimal

dengan input yang tersedia, atau bagaimana kombinasi input yang minimum

untuk mendapatkan tingkat output tertentu. Dengan diidentifikasi besarnya alokasi

input dan jumlah output, maka bila dianalisa dengan lebih jauh dapat terlihat

tingkat efisiensi suatu sekolah. Dari hasil tersebut juga akan dapat diketahui

variabel apa sajakah yang diduga mempengaruhi efisiensi penyelnggaraan

pendiddikan. Dengan demikian setelah diketahui penyebabnya, dapat dilakukan

koreksi oleh pihak – pihak terkait agar kualitas pendidikan semakin baik.

Umumnya terdapat beberapa cara untuk mengukur efisiensi suatu unit

kegiatan. Namun, karena pada bidang pendidikan memiliki lebih dari satu output,

18

maka diperlukan pendekatan yang memungkinkan untuk mengakomodir keadaan

demikian. Dalam hal ini, metode yang diharapkan dapat memberikan hasil paling

komprehensif adalah Data Envelopment Analysis (DEA).

Penggunaan DEA berdasarkan kesesuaian metode analisis yang dibutuhkan

untuk menjawab pertanyaan kajian mengenai analisis efisiensi. Seperti yang telah

dijalaskan sebelumnya mengenai pemberlakuan anggaran berbasis kinerja, dan

salah satu bentuk pengukuran kinerja adalah tingkat efisiensi. Analisis DEA (Data

Envelopment Analysis) menjadi alat dalam mengukur efisiensi melalui pendekatan

Input – ouput. Kegunaan alat analisis DEA terhadap penelitian efisiensi belanja

pendidikan adalah dapat mengetahui begaimana sebaiknya belanja pendidikan

digunakan sebaik mungkin dengan menyediakan pelayanan pendidikan berupa

ketersediaan jumlah sekolah dan ketersediaan akan guru pengajar hingga daya

tampung berupa murid dapat dilakukan dengan melihat daerah mana yang dapat

melakukannya dengan paling efisien sehingga dijadikan panutan bagi daerah

lainnya. Cara kerja pendekatan ini dengan memaksimalkan Output tanpa

menambahkan Input dan melakukan penghematan pada Input dengan tidak

mengurangi Output (Hadinata dan Manurung, 2008 ; 2). Kelebihan penggunaan

alat analisa ini dibandingkan alat lain adalah pemilihan data lebih fleksibel, yang

tidak membutuhkan asumsi hubungan fungsional antara variabel Input dan

Output, dapat digunakan untuk menilai efisiensi, kualitas, efektivitas dan

kombinasinya, memiliki satuan ukuran dari Input dan Output . DEA dapat

berbeda – beda serta tidak memerlukan sebuah asumsi bentuk fungsional untuk

19

menghubungkan Input dengan Output dan dapat memberikan peringkat efisiensi

berdasarkan data numerik dan tidak menggunakan opini subyektif dari seseorang.

Analisis efektivitas ini sangat penting karena akan dapat menggambarkan atau

menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah terealisasi kepada masyarakat

atau belum. Seperti yang dijelaskan (Drucker, 2001, p.147 dalam Mihaiu,

Opreana, dan Cristescu, 2010: 5). Pendapat Drucker menjelaskan bahwa tidak ada

efisiensi tanpa efektivitas, karena lebih penting untuk melakukannya dengan baik

apa yang telah diusulkan (efektivitas) daripada melakukan sesuatu dengan baik

tetapi belum tentu sesuai dengan yang ingin dicapai pemerintah, maka peneliti

menggunakan analisis rasio angka partisipasi sekolah sebagai alat untuk melihat

efektivitas, cara kerja dari pendekatan ini adalah menghitung jumlah penduduk

yang bersekolah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk usia

sekolah. Maka mengingat pentingnya pengukuran efisiensi dengan teknis analisis

yang tepat, serta sejauh yang penulis ketahui belum ada penelitian pengukuran

efisiensi teknis dan efektivitas bidang pendidikan Islam di Provinsi seluruh

Indonesia, penulis tertarik untuk menganalisis efisiensi teknis dan biaya bidang

pendidikan Islam di Provinsi seluruh Indonesia dengan Metode Data Envelopment

Analysis (DEA) pada tahun 2013 – 2015.

20

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, mengingat

pendidikan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara.

Berdasarkan pendekatan human capital ada hubungan linier antara investasi

pendidikan dengan higher productivity dan higher earning. Manusia sebagai

modal dasar yang diinvestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang

produktif dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang

ditampilkan manusia terdidik tersebut.

Disahkannya PP No.105 tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 tahun 2000 yang

mengatur anggaran berbasis kinerja menjadi momentum penting dalam

pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai upaya percepatan pembangunan

ekonomi daerah. Begitu pula dengan UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan

negara yang semakin mendukung penerapan anggaran pemerintah daerah yang

berbasis kinerja, dan salah satu pengukuran kinerja adalah tingkat efisiensi.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimanakah efisiensi teknis

dan efektivitas belanja pendidikan di Indonesia menggunakan metode Data

Envelopment Analysis (DEA) tahun 2013 - 2015, pada pengukuran efisiensi teknis

biaya, penelitian ini menggunakan belanja pendidikan sebagai variabel input,

jumlah sekolah (MI,MTS,MA) dan jumlah guru (MI,MTS,MA) sebagai output.

Penelitian ini juga menggunakan variabel output intermediate berupa angka

partisipasi murni, rasio guru/murid dan rasio kelas/murid. Untuk mengukur

efektivitas belanja pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah & Hasil UN (MI, MTS,

21

MA) sebagai Outcomes dari belanja pendidikan. Selain itu juga akan dijelaskan

bagaimana perbaikan komposisi (potential improvement) bagi daerah – daerah

yang inefisien.

Dari pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Seberapa besar tingkat efisiensi teknis biaya dan efisiensi teknis sistem

pendidikan Islam di seluruh Provinsi Indonesia pada jenjang MI, MTS &

MA tahun 2013 – 2015 ?

2. Seberapa besar input serta output yang dapat diperbaiki guna mencapai

kondisi efisien melalui potential improvement untuk variabel input dan

output di seluruh Provinsi Indonesia pada jenjang MI,MTS & MA tahun

2013 – 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi teknis

bidang pendidikan pada alokasi biaya pendidikan Islam di seluruh Provinsi

Indonesia tahun 2013 – 2015. Serta untuk mengetahui seberapa besar input

serta output yang dapat diperbaiki guna mencapai kondisi efisien melalui

potential improvement untuk variabel input dan output di seluruh Provinsi

Indonesia pada jenjang MI, MTS & MA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

22

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat serta melengkapi

kajian teoritis yang berkaitan dengan efisiensi teknis dan

efektivitas belanja pendidikan

b. Sebagai upaya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan berkaitan

dengan efisiensi teknis dan efektivitas belanja pendidikan

c. Sebagai masukan dan tambahan informasi untuk melakukan

penelitian selanjutnya dibidang yang sama bagi peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa dan masyarakat, sebagai referensi dalam

pembuatan karya tulis dan pengembangan penelitian selanjutnya

serta sebagai upaya mendorong mahasiswa peka dan kritis terhadap

permasalahan yang terjadi seperti ini dan juga ingin menumbuhkan

rasa peduli bagi masyarakat tentang adanya masalah yang

disampaikan dari penelitian ini.

b. Bagi pemerintah, sebagai input dalam pengambilan kebijkan

ekonomi khususnya yang menyangkut kebijakan keuangan daerah

di sektor pendidikan.

23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendidikan Nasional

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I

menyebutkan “Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagaamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya dan masyarakat.” Arti diatas menjelaskan bahwa

dalam kaitannya pelaku didik mengikuti proses belajar yang sesuai

dibutuhkan untuk dirinya sendiri maupun ketika mereka terjun ke

masyarakat, agar tercapai masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan

di Indonesia sampai tahun ajaran 2013 menggunakan kurikulum

berdasarkan peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional yang berisi

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila

dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang berakar pada nilai – nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.” Hal tersebut dapat

24

disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia tetap menjunjung tinggi

nilai ketuhanan, memegang teguh jati diri bangsa, dan terus

berkompetitif dengan keadaan yang semakin maju. Dalam

menjalankan Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 maka dibuatkan

sistem pendidikan. “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional. Peserta didik adalah anggota

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

tertentu.” Disebutkan bahwa pendidikan saling terkait secara terpadu

merupakan tingkatan pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi

yang dilaksanakan secara bertahap. Dan pada poin kedua peserta didik

berpendidikan sesuai dengan proses yang selaras agar terus

berkembang potensi yang dimilikinya.

Selanjutnya peneliti akan melihat Pendidikan Nasional dalam

kerangka teori produksi pendidikan, Pendidikan Islam dalam sistem

Pendidikan Nasional, Pendidikan dalam kerangka pembangunan

ekonomi, dan Anggaran Pendidikan. Pendidikan dilihat dari sisi

ekonomi merupakan proses produksi. Produksi sering diartikan sebagai

penciptaan guna, yaitu kemampuan barang dan jasa untuk memenuhi

kebutuhan manusia. Produksi dalam hal ini mencakup pengertian yang

luas yaitu meliputi semua aktifitas baik penciptaan barang maupun

jasa-jasa. Proses penciptaan ini pada umumnya membutuhkan berbagai

25

jenis faktor produksi yang dikombinasikan dalam jumlah dan kualitas

tertentu. Istilah faktor produksi sering pula disebut “korbanan

produksi”, karena faktor produksi tersebut dikorbankan untuk

menghasilkan barang-barang produksi (Soekartawi, 1990).

Teori produksi terdiri dari beberapa analisa mengenai bagaimana

seharusnya seorang pengusaha dalam tingkat teknologi tertentu,

mampu mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk

menghasilkan sejumlah produk tertentu dengan seefisien mungkin.

Jadi, penekanan proses produksi dalam teori produksi adalah suatu

aktivitas ekonomi yang mengkombinasikan berbagai macam masukan

(input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output). Dalam proses

produksi ini,barang atau jasa lebih memiliki nilai tambah atau guna.

Hubungan seperti ini terdapat dalam suatu fungsi produksi. Menurut

Nicholson (2002), tujuan dari sebuah perusahaan ialah mengubah input

menjadi sebuah output. Begitu pula dengan sebuah lembaga

pendidikan yang menggunakan sarana dan prasarana sekolah guna

menghasilkan pelajar yang terdidik.

Barbeta dan Gilberto Turati (2001) menggambarkan sebuah

Hubungan input dan output dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai

berikut:

OS = f (B, G, TA, T, Latar Belakang Siswa, dan

Lingkungan)

26

Keterangan :

OS = Output Sekolah

TA = Tenaga Administrasi

B = Biaya

G = Guru

T = Teknologi

Input yang tersedia pada setiap perusahaan, pasti ingin diperoleh

hasil yang maksimal sesuai dengan tingkat teknologi yang tertinggi pada

saat itu (Nicholson, 2002) sedangkan menurut Sudarsono (1990) suatu

fungsi produksi dapat memberikan gambaran kepada kita tentang produksi

yang efisien secara teknis yang artinya semua penggunaan input dalam

produksi serba minimal atau serba efisien. Teori produksi yang sederhana

umumnya menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi

suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk

menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut dimana dalam

analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah

tetap.

2. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan pada hakekatnya berfungsi untuk membentuk

kepribadian manusia secara total. Sehingga arah atau sasaran dari

pendidikan adalah jasmani dan ruhani manusia. Manusia Indonesia tidak

hanya cerdas secara kognitif , tapi lebih dari itu harus bertakwa dan

berakhlak mulia. Pendidikan Islam yang berparadigma teosentris bertujuan

27

untuk mencetak individu muslim yang sejalan dengan tujuan dari Islam itu

sendiri. Dengan demikian Islam memiliki peran yang signifikan dalam

membentuk warga masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang baik,

yang sejalan dengan falsafah atau ideologi Bangsa Indonesia, yakni

Pancasila. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional telah

menempati posisi yang sentral dalam membentuk jati diri masyarakat

Indonesia. Pendidikan Islam dilihat sebagai media yang mampu

melahirkan manusia Indonesia yang cerdas, bertakwa, bermoral dan

bermartabat.

Tantangan utama yang dihadapi para ahli dan praktisi pendidikan

Islam dalam hal pengintegrasian madrasah ke dalam Sistem Pendidikan

Nasional adalah menghapuskan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama.

Ilmu harus dipandang sebagai identitas tunggal yang telah mengalami

perkembangan dalam sejarah. Perkembangan ilmu dalam sejarah

menunjukkan bahwa setiap peradaban manusia termasuk peradaban Islam

telah memberi sumbangannya sendiri. (M. Ali Hasan Mukti, 2003 : 60).

Integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional

menemukan bentuknya dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan

Nasional (UUSPN) yang dilansir pemerintah pada tahun 1989. Melalui

UUSPN, madrasah mengalami perubahan definisi, dari sekolah agama

menjadi sekolah umum berciri khas Islam. Perubahan definisi ini penting

artinya, karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya mendapat

legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

28

Oleh karena itu, UUSPN ini disambut dengan antusias oleh Depag,

sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap madrasah dan lembaga

pendidikan Islam pada umumnya. Akan tetapi, perubahan definisi itu

selanjutnya menuntut ada perubahan kurikulum. Karena madrasah tidak

lagi sekolah agama, maka kurikulumnya harus didominasi oleh mata

pelajaran umum.

Tahun 1994 bisa jadi merupakan satu periode penting dalam

perkembangan madrasah di Indonesia. Pada tahun itu, Depag telah

menetapkan berlakunya kurikulum baru yang kemudian dikenal dengan

kurikulum 1994 yang mensyaratkan pelaksanaan sepenuhnya kurikulum

sekolah umum di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya bahwa madrasah memberikan

70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama Islam, pada

kurikulum 1994 madrasah diwajibkan menyelenggarakan sepenuhnya

100% mata pelajaran umum sebagaimana diberikan di sekolah – sekolah

umum di bawah Depdikbud. (M. Ali Hasan Mukti, 2003 : 61). Sekilas

nampak memang bahwa yang paling menonjol dari kurikulum 1994 adalah

penghapusan 30% mata pelajaran agama yang diajarkan sejak

pemberlakuan kurikulum 1975. Namun bila dilihat lebih jauh, istilah

penghapusan tersebut tentu tidak bisa dilihat semata – mata sebagai

mendiadakan mata pelajaran di madrasah.

Namun dilihat dari sisi manapun, pendidikan Islam memiliki peran

dalam konteks pendidikan nasional. Hanya saja harus pula dimaklumi dan

29

dipahami jika hingga hari ini secara kelembagaan pendidikan Islam kerap

menermpati posisi kedua dalam banyak situasi. Sebagai misal. jurusan

yang menawarkan pendidikan Islam kurang banyak peminatnya.

a. Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam

Berbicara pendidikan adalah juga berbicara tentang kebijakan,

karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk

dilaksanakan. Karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah, maka kebijakan pendidikan adalah salah satu

kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Yang dimaksud dengan

kebijakan publik disini adalah “keputusan yang dibuat oleh negara,

khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan

dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk

mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada

masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan

“Berbagai aturan dan perundang-undangan yang ada misalnya,

undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah.

Menurut hemat penulis aturan ini cenderung bersifat sentralistik dari

pada desentralistik. Kemudian muncul kebijakan baru yaitu Undang-

undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU

nomor 22 tahun 1999 mengubah pola pembangunan dari sentralistik

menjadi desentralistik, dengan memberikan kekuasaan otonom secara

luas kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Efek samping dari pada

30

kekuasaan otonomi yang sangat luas kepada daerah, pada prakteknya

mengakibatkan sedikit terhambatnya proses desentralisasi

pembangunan dan pelayanan publik, juga pemerintah daerah

berpeluang untuk melakukan desentralisasi kekuasaan pada elit-elit

politik daerah. Salah satu pesan UU nomor 22 tahun 1999 adalah

bahwa daerah mempunyai kewajiban menangani pendidikan yang

rambu-rambunya telah dijabarkan dalam Peraturan pemerintah nomor

25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Bahwa persoalan mendasar dalam desentralisasi pengelolaan

pendidikan adalah apa yang seharusnya dilakukan, oleh siapa hal itu

dilakukan, dengan cara bagaimana dan mengapa demikian. Dengan

semangat pemberian kesempatan otonomi kepada daerah khususnya

Kabupaten dan Kota, dan tetap terjaminnya kepentingan nasional yang

paling esensial. Disadari betul bahwa kewenangan dan kekuasaan saja

belumlah cukup, dibutuhkan kemampuan daerah untuk

mengimplementasikan otonomi daerah. Kemampuan ini bisa diuraikan

menjadi sangat luas, mencakup keharusan memiliki wawasan yang

mumpuni, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan serta

kemampuan menggali dan mengelola pembiayaan. Dengan demikian

melalui pengelolaan yang desentralistik, “diharapkan pendidikan dapat

dilaksanakan dengan lebih baik, bermanfaat bagi daerah dan juga bagi

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan desentralisasi

31

tersebut tidak dikehendaki terjadinya kemunduran dalam pendidikan

dan tidak juga justru melemahkan semangat integrasi nasional.

Kebijakan publik penyelenggaraan pembangunan Indonesia Pasca

reformasi ditata dengan pola desentralistik, yaitu dengan lahirnya

undang-undang nomor 22 Thun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang

dilengkapi dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hanya saja kebijakan

publik ini menurut hemat penulis terdapat kelemahan, diantaranya

adalah adanya kesenjangan kesejahteraan antara pusat dengan daerah.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah

diperbaharui lagi dengan lahirnya Undang-undang nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Munculnya berbagai peraturan dan

perundang-undangan ini adalah dalam rangka perbaikan sistem yang

selama ini berlaku, sehingga kedepan akan lebih baik lagi. Pemerintah

Orde baru menetapkan kebijakan publik dibidang pendidikan berupa

undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan

Nasional.

Kebijakan ini ditetapkan pada saat kebijakan publik tentang

penyelenggaraan pembangunan menganut pola yang cenderung

sentralistik, yaitu melalui Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini menyebutkan bahwa

negara kesatuan RI dibagi kedalam daerah-daerah otonom

diselenggarakan melalui tiga pelaksanaan asas yaitu, asas

32

desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asa pembantuan. Pasal 2 UU

tersebut menetapkan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada

daerah tingkat II yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan

pemerintah (PP). Adapun tujuan daripada otonomi kepada daerah

adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan bisa mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri.Undang-undang nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal; 50, 51 dan

52 secara khusus mengatur tentang pengelolaan pendidikan tingkat

pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa sifat desentralistik dari

penyelenggaraan pembangunan pendidikan nasional. Namun

didalamnya memberikan panduan mengenai mekanisme desentralisasi

penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu antara lain siapa yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional,

bagaimana standar nasional pendidikan, siapa yang bertanggung jawab

dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan

tinggi dan sebagainya.

b. Kerangka Hukum Pendidikan Islam dalam Pendidikan

Nasional

Salah satu upaya pemerintah dalam mengusahakan dan

menyelenggarakan sistem pendidikan nasional adalah penyelenggaraan

pendidikan melalui madrasah dan pesantren. Hal ini tercantum dalam

maklumat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)

33

tertanggal 22 Desember 1945, yaitu bahwa pengajaran di langgar,

surau, masjid dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan. BPKNIP

mengeluarkan maklumat lebih lanjut pada tanggal 27 Desember 1945

yang berisi agar madrasah dan pesantren mendapatkan perhatian dan

bantuan materiil dari pemerintah karena madrasah dan pesantren pada

hakekatnya adalah sumber pendidikan yang sudah berurat-berakar

dalam masyarakat Indonesia pada umumnya

Namun dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional pertama (UU

No. 4 Tahun 1950 jo UU No. 12 Tahun 1954), pendidikan madrasah

dan pesantren tidak dimasukan sebagai bagian dari sistem pendidikan

nasional dan merupakan sistem terpisah di bawah Kementerian

Agama. Alasan pemisahan ini menurut Pemerintah (Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan) adalah bahwa pada saat itu pendidikan

madrasah dan pesantren lebih didominasi oleh muatan-muatan agama,

menggunakan kurikulum yang belum terstandar saat itu, memiliki

struktur yang tidak seragam dan pengelolaannya tidak berada dibawah

wewenang Pemerintah. Peserta didik madrasah atau pesantren tidak

dapat pindah ke sekolah negeri. Sikap pemerintah yang diskriminatif

ini diperkuat lagi dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 tahun

1972 dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Pada saat itu,

penduduk beragama Islam menolak kebijakan ini karena pendidikan

madrasah dan pesantren telah ada sejak zaman penjajahan.

34

Berdasarkan reaksi masyarakat yang cukup keras tersebut,

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga

menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan

Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 24 Maret 1975. SKB mengakui

keberadaan madrasah dan relevansinya dalam sistem pendidikan

nasional. Dalam SKB disebutkan ada tiga tingkatan madrasah dengan

komposisi kurikulum 70 persen mata pelajaran umum dan 30 persen

mata pelajaran agama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah

Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah

Menengah Atas (SMA). Keputusan ini juga memungkinkan murid

madrasah untuk pindah ke sekolah negeri. Integrasi penuh dari

pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional telah

selesai dengan UU Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

di mana tujuh mata pelajaran Islam menjadi bagian resmi dari

kurikulum madrasah.

Sejumlah petunjuk operasional dikeluarkan setelah Undang-

undang ini disyahkan.Integrasi pendidikan madrasah ke dalam sistem

pendidikan nasional ini dioperasionalkan dalam sejumlah Peraturan

Pemerintah yang dikeluarkan antara tahun 1990 dan 199311 dan

keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. UU No.

20/2003 menetapkan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan

nasional di era desentralisasi. Dasar Hukum Pengelolaan Pendidikan di

35

Era Desentralisasi Madrasah, Isu tentang pengelolaan pendidikan

madrasah dan pendidikan agama menjadi lebih rumit di tahun 1999

ketika desentralisasi diperkenalkan. Undang-undang dan peraturan

desentralisasi memandatkan enam fungsi pemerintah untuk tetap

terpusat, di mana hal terkait agama adalah salah satunya. Peraturan

menyatakan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk:

a) mengelola fungsi secara langsung,

b) mendelegasikan sebagian urusan pemerintah pusat ke unit

administrasi vertikal, terutama untuk gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat di daerah (di sini istilah “dekonsentrasi”

berlaku), atau

c) menetapkan beberapa urusan pemerintah pusat ke

pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dan/atau ke

pemerintah desa berdasarkan azas tugas pendukung (tugas

pembantuan)

Pendidikan adalah salah satu dari 31 fungsi pemerintahan yang

didelegasikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi

dan Kabupaten. Desentralisasi kewenangan dalam pendidikan adalah

sebagai berikut: Pemerintah Pusat membuat kebijakan nasional dan

menetapkan standar nasional pendidikan untuk menjamin kualitas;

Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan dan administrasi

pendidikan, pengembangan staf pendidikan, dan menyediakan fasilitas

36

untuk pengelolaan dan administrasi pendidikan antar kabupaten untuk

pendidikan dasar dan menengah; Pemerintah Kabupaten mengelola

dan mengatur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan non-formal, serta unit-unit pendidikan

unggulan (keunggulan lokal). Di bawah undang-undang dan

peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki otonomi

yang cukup luas untuk mengatur dan menyusun urusan pemerintah

daerah secara langsung. Fungsi-fungsi pemerintah yang didelegasikan

kepada Pemerintah Daerah harus disertai dengan sumber pendanaan,

pengalihan infrastruktur dan staf.

Pemangku kepentingan di sektor pendidikan memiliki pandangan

yang berbeda tentang pengelolaan pendidikan madrasah dalam era

desentralisasi. Undang-Undang Desentralisasi tidak menyatakan

dengan jelas apakah madrasah dan pendidikan agama dilakukan secara

desentralisasi atau sentralisasi. Ambiguitas ini meningkatkan polemik

dan perdebatan di antara pemangku kepentingan dalam pemerintah

dan masyarakat. Perdebatan antar pemangku kepentingan berkisar dari

mereka yang percaya bahwa pendidikan madrasah dan agama harus

tetap tersentralisasi hingga mereka yang percaya bahwa hal tersebut

harus didesentralisasikan. Bagi beberapa orang hal ini bukanlah

masalah; tetapi salah satu masalahnya adalah bagaimana memastikan

dana yang cukup untuk madrasah dalam rangka meningkatkan mutu

37

pendidikan. Karena aspek politik yang dominan, masalah ini belum

terpecahkan, pada tingkat DPR sekalipun.

Dana-dana pendidikan yang dikelola oleh Kemdikbud terutama

digunakan untuk program prioritas nasional seperti rehabilitasi gedung

sekolah yang rusak. Dua mekanisme pendanaan utama yang digunakan

oleh Kemdikbud: Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana

Dekonsentrasi. Penggunaan dana Kemdikbud untuk madrasah sangat

dibatasi oleh peraturan yang berlaku saat ini. Misalnya, Kemdikbud

tidak dapat mendanai rehabilitasi gedung madrasah yang rusak melalui

DAK. Mekanisme Dana Dekonsentrasi hanya dapat digunakan untuk

memberikan dukungan terbatas kepada madrasah seperti membiayai

guru-guru madrasah swasta untuk lokakarya atau pelatihan, tetapi

mekanisme ini tidak dapat digunakan untuk mendanai program

bantuan keuangan atau kegiatan operasional Kemdikbud bekerjasama

dengan Kemenag dalam mengelola program yang mendirikan SMP

yang terletak berdekatan dengan pesantren, namun Kemdikbud

menemukan kesulitan dalam mendapatkan data terkait dan laporan

pemantauannya. Sehingga Kemdikbud kesulitan untuk menyesuaikan

dukungan dana dengan kebutuhan yang ada.

Kemdikbud juga memiliki program untuk meningkatkan akses

pendidikan dasar di 50 kabupaten/kota. Kemdikbud telah meminta

kepada Dinas Pendidikan kabupaten untuk memasukkan Kemenag

38

dalam pengelolaan program guna memastikan madrasah berpartisipasi

dalam program ini.

Namun ternyata masih ada kendala untuk melakukan koordinasi

dan komunikasi antara dua dinas tersebut. Setelah lahirnya Undang-

undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka

terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam hubungan Pemerintah

Daerah dengan Pemerintah Pusat. Hampir seluruh kewenangan

pemerintahan yang sebelumnya (sebelum dinudangkannya UU

tersebut) bertada ditangan Pemerintah Pusat, kini dialihkan

(dilimpahkan) ke Pemerintah Daerah. Inilah yang kemudian dikenal

dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Dalam pasal 7 UU tersebut

menyatakan bahwa kewenangan dearah mencakup kewenangan dalam

bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter

dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Bidang lain yang

dimaksud meliputi; kebijakan tentang perencanaan nasional dan

pengendalian pembangunan nasional secara makro dan perimbangan

keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian

negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,

pembangunan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis,

konservasi dan standarisasi nasional. Dari pasal tersebut hanya lima

bidang itulah yang tidak berada dalam wewenang pemerintah daerah.

Artinya lima bidang tersebut tetap menjadi wewenang pemerintah

pusat.

39

Urusan agama termasuk dalam lima bidang yang wewenangnya

tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Itulah sebabnya ketika

banyak departemen sibuk merestrukturisasi dan merampingkan

departemennya serta menyerahkan sebagian (besar) pegawainya ke

pemerintah daerah, departemen agama tidak melakukan hal itu. Ada

pertanyaan besar menyikapi hal ini, bagaimana dengan pendidikan

agama?, apakah dia termasuk pendidikan (harus diserahkan ke

pemerintah daerah) ataukah termasuk dalam bidang agama (tetap

menjadi wewenang pemerintah pusat). Bagaimana peran Kementerian

Agama dalam hal ini. Dalam masalah ini, ada pendidikan agama yang

diurus oleh Kementerian Agama (Dirjen Pendidikan Islam) ada dua

macam; (1) pendidikan agama (sebagai mata pelajaran) yang diberikan

di sekolah umum; dan (2) Pendidikan agama dalam bentuk

kelembagaan seperti madrasah.

Dalam hal pendidikan agama di sekolah umum yang dilakukan

adalah seperti menentukan isi kurikulum pendidikan agama,

pengangkatan guru agama (dulu pernah diserahkan pada

Depdikbud/Depdiknas), pelatihan guru agama. Penempatan guru

agama dan penentuan jumlah jam pelajaran agama disrahkan kepada

Depdiknas. Dalam hal madrasah terutama madrasah negeri wewenang

Kementerian Agama adalah menetapkan kurikulum termasuk alokasi

waktunya, menyediakan gedung dan fasilitas belajar, menyediakan

dana operasional dan gaji pegawai, membina pegawai yang ada

40

dimadrasah tersebut, termasuk pembinaan kepala madrasah. Menteri

Agama pernah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan/

untuk merespon UU nomor 22 tahun 1999. Isi surat tersebut mengenai

penyerahan sebagian kewenangan yang ada pada Menteri Agama

dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan kepada Pemerintah

Daerah. Tanggapan atas surat tersebut termasuk internal Depag sendiri

beragam, ada yang ingin penyerahan tersebut dalam rangka

dekonsentrasi bukan desentralisasi, ada yang ingin adanya dinas

perguruan agama Islam di tiap Kabupaten/ Kota dan sebagainya.

Tanggapan Pemda kabupaten/ Kota juga beragam; ada yang menerima

namun ada juga yang menolak.

Kondisi riil sampai saat ini ternyata madrasah yang selama ini

dikelola oleh Kementerian Agama masih tetap dan setia untuk dikelola

dan dibina oleh Kementerian Agama. Sungguh merupakan nasib bagi

pendidikan Islam, dalam hal ini madrasah, karena memang sudah lama

menyimpan memori panjang kekurangan anggaran. Selama ini Negara

lebih memanjakan pembiayaan sekolah umum dari pada madrasah.

Dalam perihal itu, madrasah lebih banyak bersatus swasta dari pada

negeri. Dalam konteks sekolah negeri – swasta inilah belanja negara

dialokasikan secara tidak berimbang antara sekolah swasta dan negeri.

Sekolah negeri jauh lebih besar anggarannya, sementara sekolah

swasta banting tulang menggali dana, sekedar untuk operasional rutin,

maka lengkaplah nestapa madrasah yang kebanyakan swasta tersebut.

41

Belum lagi dengan perubahan politik anggaran pendidikan Islam di

tingkat pemerintah pusat belum serta merta didukung anggaran daerah

secara simultan. Sebagai contoh kebijakan anggaran APBD Propinsi

dan Kabupaten/Kota tersandung oleh Surat Edaran (SE) Menteri

Dalam Negeri Moh. Ma’ruf nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September

2005 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2006 dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2005, surat tersebut “oleh

sebagian Kepala Daerah diartikan sebagai larangan alokasi APBD

untuk pendidikan keagamaan. Karena bidang agama tidak mengalami

desentralisasi. Sehingga anggarannya diambilkan dari belanja

pemerintah pusat di APBN, bukan dari APBD” Beragam tanggapan

dari Kepala daerah tentang surat tersebut, ada Kepala Daerah yang

gelisah, karena satus sisi tak mau salah dalam mengalokasikan

anggaran, pada sisi yang lain tak mau berkonfrontasi dengan para

tokoh agama yang ada diberbagai daerah. Ada juga pimpinan daerah

yang tidak mempedulikan larangan surat edaran tersebut. “ Daerah

yang tidak mempedulikan surat edaran tersebut antara lain Bupati

Pekalongan Jawa Tengah, serta Gresik dan Banyuwangi Jawa Timur.

Di Banyuwangi surat Mendagri itu hanya sempat jadi pembicaraan

singkat, tapi tidak mempengaruhi anggaran”Lima bulan setelah surat

edaran Mendagri beredar , maka pada Pebruari 2006 Dirjen Bina

Administrasi Keuangan Daerah Depdagri membuat surat Klarifikasi

“Dukungan Dana APBD” surat tersebut ditujukan kepada gubernur,

42

bupati, walikota serta ketua DPRD propinsi dan kabupaten dan kota

menegaskan bahwa sekolah yang dikelola masyarakat, termasuk yang

berbasis keagamaan seperti madrasah.. dapat didanai melalui APBD

sepanjang pendanaan yang bersumber dari APBN belum memadai”.

Berdasarkan surat ini seharusnya Pemerintah Daerah tetap

memberikan alokasi dana APBD yang seimbang kepada sekolah-

sekolah negeri dan sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan sehingga

tidak menimbulkan keresahan dan menjaga keberlangsungan proses

belajar mengajar di masing-masing daerah. Kemudian pada bulan Juni

2007 Mendagri ad interim Widodo AS (karena Moh Ma’ruf saki)

mengeluarkan Peraturan Mendagri nomor 30 tahun 2007 tentang

pedoman penyusunan APBD tahun 2008, peraturan ini menekankan

dilarangnya diskriminasi dalam alokasi anggaran. “Dalam

mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan

pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa

diskriminasi pemberian pelayanan.

Dalam UU nomor 22 tahun 1999 (Pemerintahan Daerah) pada

pasal 10 ayat 3, salah satu urusan pemerintahan yang tidak termasuk

didesentralisasikan ke daerah adalah urusan agama. Hal ini

menimbulkan berbagai interpretasi pemerintah daerah terhadap

kedudukan Pendidikan Agama (madrasah), yang penyelenggaraannya

oleh Kementerian Agama. Padahal menurut UU nomor 20 tahun 2003

secara yuridis dinyatakan sebagai sub sistem pendidikan nasional.

43

Konsekuensinya adalah madrasah harus mengikuti satu ukuran yang

mengacu pada sekolah-sekolah pemerintah (negeri) dibawah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada hal kita tahu bahwa

madrasah berada dibawah kendali Kementerian Agama. Dengan

demikian terjadi dualisme dalam pembinaan pendidikan antara sekolah

(madrasah) dibawah Kementerian Agama dengan Sekolah dibawah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang telah diuraikan

diatas. Dualisme semacam ini berimplikasi pada munculnya kebijakan-

kebijakan daerah yang kurang menguntungkan sekolah (madrasah)

yang berada dibawah Kementerian Agama. Implikasi lainnya adalah

muncul anggapan dari pemerintah daerah bahwa madrasah tidak

menjadi bagian tugasnya karena belum diotonomikan, sedangkan

pemerintah pusat mengira jika kebutuhan madrasah juga telah dicukupi

oleh pemerintah daerah sebagaimana mengurus pendidikan (sekolah)

di daerah pada umumnya. Akhirnya nasib madrasah semakin kurang

diperhatikan terutama oleh pemerintah daerah.

c. Pendanaan Pendidikan Islam

Dana pendidikan yang dikelola oleh Depag sebesar Rp4,713 triliun

terdiri atas dana rutin sebesar Rp2,550 triliun (54,11%) dan dana

pembangunan sebesar Rp2,163 triliun (45,89%). Dari keseluruhan

dana rutin pendidikan di Depag sebesar Rp2,550 triliun tersebut,

Rp1,892 triliun (74,20%) dialokasikan ke sasaran pendidikan berupa

44

gaji pendidik dan sisanya sebesar Rp658 milyar (25,80%) digunakan

untuk pengelolaan pendidikan berupa belanja pegawai, belanja barang,

dan kegiatan pengelolaan baik di Depag Pusat maupun di Kantor

Wilayah (Kanwil) Depag Provinsi dan Kantor Depag (Kandepag)

Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan dana pembangunan pendidikan di

Depag sebesar Rp2,163 triliun tersebut, Rp670,3 milyar (31%) di

alokasikan ke sasaran pendidikan, Rp1,267 trilyun (58,58%)

dialokasikan ke seluruh Kanwil Depag Provinsi sebagai dana

dekonsentrasi, dan sisanya sebesar Rp226,8 milyar (10,49%)

digunakan untuk manajemen proyek dekonsentrasi di Depag Pusat.

Seperti halnya yang terjadi di Depdiknas, pemberian block

grant kepada sasaran pendidikan di lingkungan Depag dilakukan

melalui banyak sekali proyek dengan bentuk, antara lain: Bantuan

Khusus Murid (BKM), Bantuan Khusus Guru (BKG), bantuan imbal

swadaya USB untuk pendirian sekolah baru, bantuan imbal swadaya

RKB untuk pembangunan kelas baru, program pemberian beasiswa

bakat dan prestasi, bantuan imbal swadaya mutu untuk sarana dan

prasarana mutu, bantuan operasional manajemen mutu (BOMM), dan

program pendidikan Broad Based Education Life Skill.

Dari keseluruhan dana dekonsentrasi pendidikan di seluruh Kanwil

Depag Provinsi sebesar Rp1,267 trilyun tersebut, oleh Kanwil Depag

Provinsi dialokasikan ke sasaran pendidikan sebesar Rp571,670 milyar

(45,12%), dialokasikan ke seluruh Kandepag Kabupaten/Kota di

45

Indonesia sebesar Rp355,013 milyar (28,02%), dan sisanya sebesar

Rp340,316 milyar (26,86%) digunakan untuk manajemen proyek

dekonsentrasi. Dari keseluruhan dana dekonsentrasi pendidikan di

seluruh Kandepag Kabupaten/Kota di Indonesia sebesar Rp355,013

milyar tersebut, Rp174,761 milyar (48,10%) dialokasikan ke sasaran

pendidikan dan Rp184,252 milyar (51,90%) dialokasikan untuk

pengelolaan pendidikan Kandepag Kabupaten/Kota.

Dana dekonsentrasi yang diberikan oleh Kanwil Depag Provinsi

dan Kandepag Kabupaten/Kota ke sasaran pendidikan juga dilakukan

melalui banyak proyek dengan berbagai bentuk seperti halnya yang

dilakukan oleh Depag. Dengan menggabungkan proporsi alokasi dana

antara untuk sasaran pendidikan dan pengelolaan pendidikan di dana

rutin dan dana pembangunan yang dikelola Depag seperti yang

diuraikan di atas, dapat diestimasi proporsi alokasi dana antara untuk

sasaran pendidikan dan untuk pengelolaan pendidikan pada dana yang

dikelola oleh Depag. Dari keseluruhan dana pendidikan yang dikelola

Depag sebesar Rp4,713 trilyun, 29,89 persennya digunakan untuk

pengelolaan pendidikan dan 79,11 persennya digunakan untuk sasaran

pendidikan. Proporsi alokasi dana pendidikan untuk pengelolaan ini

terlalu besar dan menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan dana

pendidikan dan mengakibatkan pengurangan penerimaan dana

pendidikan bagi sasaran pendidikan.

46

Setelah kemerdekaan, ketika departemen agama didirikan, bentuk

pertama dari pembinaan terhadap madrasah dan pesantren adalah

seperti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun

1946, tanggal 19 Desember 1946, tentang Pemberian Bantuan

Madrasah. Bantuan tersebut diberikan setiap tahun dan baru terbatas

pada beberapa keresi-denan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta,

dan Surakarta. Seiring dengan semakin berkembangnya madrasah, di

mana peran serta masyarakat dalam pengembangan madrasah dan

pesantren sangat besar,anggota masyarakat karena motivasi agama,

banyak yang menyediakan tanah wakaf atau dana pembangunan

madrasah dan pesantren sehingga jumlah madrasah swasta semakin

banyak.

Prakarsa dan peran serta masyarakat yang demikian besar dalam

bidang pendidikan tersebut, khususnya madrasah dan pesantren

memang patut dihargai dan perlu terus dibantu pengembangannya.

Pengembangan madrasah pada saat ini telah menjadi kebutuhan yang

sangat mendesak, karena realitas di lapangan menunjukkan kondisi

madrasah belum sama kualitasnya dengan sekolah-sekolah secara

keseluruhan. Berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 1989, dan diperkuat lagi

dengan UU RI No. 20 Tahun 2003, sekolah-sekolah di bawah

Departemen Agama (madrasah), baik yuridis maupun struktur sama

dengan persekolahan yang diselenggarakan di bawah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, karena komponen input

47

madrasah jauh lebih rendah dari sekolah pada umumnya, maka jumlah

dan mutunya, proses dan output-nya juga tidak sama. Oleh karena itu,

perbaikan terhadap kondisi madrasah kian hari kian dirasakan

pentingnya, bahkan jika dihubungkan dengan tuntutan pengembangan

sumber daya manusia untuk pembangunan, maka pengembangan

madrasah sudah dipandang sangat mendesak.

Kesepakatan antara pemerintahan RI dengan lembaga-lembaga

keuangan internasional, seperti Asian Development Bank (ADB) dan

Islamic Development Bank (IDB) dalam pengembangan madrasah,

tidak lain sebagai upaya untuk menjawab tuntutan pengembangan dan

peningkatan madrasah. Faktor dana yang selama ini menjadi keluhan

para pembina dan penyelenggara madrasah, diharapkan dapat

tertanggulangi, sehingga dapat mengantar ke arah perbaikan dan

pengembangan madrasah secara lebih sistematis. Dengan begitu,

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk kepentingan madrasah

bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dengan kata lain, program

pembinaan pada masa yang akan datang dapat menciptakan kondisi

madrasah yang lebih baik, setidaknya sama dengan sekolah pada

umumnya.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu

sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran.

Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun

oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur, di

48

antaranya pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masyarakat

sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Anggaran pengeluaran

adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan

pelaksanaan pendidikan di sekolah. Bentuk biaya pendidikan yang

bersumber dari pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan

pemerintah di tingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan

skala prioritas. Besarnya penerimaan dari masyarakat baik dari

perorangan maupun lembaga, yayasan, berupa uang tunai, barang,

hadiah, atau pinjaman bergantung pada kemampuan masyarakat

setempat dalam memajukan pendidikan. Besarnya dana yang diterima

dari orangtua siswa berupa iuran BP3 dan SPP yang langsung diterima

sekolah didasarkan atas kemampuan orangtua murid dan ditentukan

oleh pemerintah atau yayasan. Selain itu, penerimaan juga boleh

didapat dari sumber-sumber lain termasuk dalam golongan ini bantuan

atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan.

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pada bab XIII bagian pertama pasal 46 ayat 1 dijelaskan

bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada bagian keempat

tentang pengalokasian dana pendidikan pasal 49 ayat 1 dinyatakan

bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan

kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan

49

Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 %

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi

a. Konsep Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam

pertumbuhan ekonomi. Menurut teori human capital, pendidikan

merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang menanamkan

ilmu pengetahuan, keterampilan/keahlian, nilai, norma, sikap, dan

perilaku yang berguna bagi manusia sehingga manusia tersebut

dapat meningkatkan kapasitas belajar dan produktifnya. (Ghozali,

2000 : 66, Pshacaropoulus, 1987 : 21). Dengan meningkatnya

kapasitas belajar dan kapasitas produktif, produktivitas seseorang

akan meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan orang

tersebut dan meningkatkan output berupa barang dan jasa bagi

masyarakat, yang secara keseluruhan berarti akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. (Kim, 1986 : 46).

Menurut Todaro (2009:25), pembangunan sebagai suatu proses

multidimensional yang menyangkut perubahan – perubahan besar

dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional

maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan

ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Dalam

tiga nilai inti pembangunan yaitu kecukupan (sustance) untuk

mampu memenuhi kebutuhan dasar, harga diri (self-esteem) untuk

50

percaya diri menjadi manusia seutuhnya yang berharga dan

bermartabat, kebebasan (freedom) dari sikap menghamba sehingga

mampu untuk memilih dan memiliki kebebasan sebagai manusia,

termasuk kebebasan politik, keamanan pribadi, penegakkan

hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan seketaraan

kesempatan.

Tiga tujuan pembangunan yaitu (1) peningkatan ketersediaan

dan perluasan barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, sperti

makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. (2)

peningkatan standar hidup, yang bukan hanya peningkatan

pendapatan hidup, tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang

lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih

besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. (3) perluasan

pilihan ekonomi dan sosial yang tesedia bagi individu dan bangsa

secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari

kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada

orang lain dan negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor

yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan. Dari tiga tujuan

pembangunan tersebut sangat jelas bahwa pendidikan merupakan

salah satu faktor utama dalam pembangunan yaitu agar dapat

meningkatkan standar hidup dengan pendidikan yang tinggi dan

berkualitas, individu tersebut dapat mendapat pekerjaan yang baik.

Selain itu pendidikan juga dapat memberi pengetahuan dan

51

pembekalan karakter bagi individu agar bebas dari kebodohan dan

kesengsaraan.

Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang

mendasar. Kesehatan sangat penting bagi kesejahteraan, dan

pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan

berharga, keduanya merupakan fundamental dalam kaitannya

dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas

manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya

(Todaro, 2009:445).

Investasi pendidikan sebagai modal manusia yang sering

digunakan sebagai analisis yang jika ditingkatkan dapat

meningkatkan produktivitas. Investasi di bidang modal manusia ini

dianalogikan seperti investasi konsvensional dalam modal fisik.

Setelah dilakukan investasi awal, aliran pendapatan yang lebih

tinggi di masa yang akan datang dapat diperoleh dari perluasan dan

peningkatan pendidikan. Pendidikan berkontribusi langsung

terhadap kesejahteraan, contohnya pendidikan meningkatkan

kedewasaan, pemberdayaan, dan kemandirian dalam berpikir atas

perawatan untuk kesehatan diri sendiri, kebebasan untuk memilih

suatu pilihan hidup.

Sekolah sebagai sarana paling berpengaruh dalam pendidikan

sangat berperan dalam memberi manfaat dan memberi pelajaran-

pelajaran dan fasilitas-fasilitas guna membentuk karakter dasar

52

terhadap pelajar sebagai sumber daya manusia. Berikut merupakan

beberapa fasilitas-fasilitas dan pelajaran- pelajaran bermanfaat

yang diberikan oleh sekolah : (Laurence S. Seidman, 2009:275)

a. Skills, knowledge, and human capital, untuk mengasah

kemampuan dan keterampilan, pengetahunan, dan

modal dalam diri untuk meningkatkan tingkat

produktivitas ekonomi di masa depan.

b. Wotk ethic, pelajar diajarkan untuk bertanggung jawab

dan merasa memiliki kewajiban, contohnya datang tepat

waktu, mengerjakan tugas tepat waktu.

c. How to learn, sekolah mengajarkan bagaimanacara

belajar, menghapal, berfikir analisis, membangun rasa

ingin tahu sehingga dapat bertanya, dan sifat yang

kritis. Sehingga pada saat nanti dihadapkan pada dunia

kerja, seseorang tersebut dapat mengatasinya karena

memiliki pengalaman, kemampuan bagaimana untuk

belajar dan menyesuaikan didalam sekolah dulu.

d. How to enjoy learning, dimana pelajar diajarkan untuk

dapat merasakan rasa kepuasan dari kesuksesan, dan

rasa menjiwai dalam belajar.

e. Screening and sorting, sekolah menyaring dan

menyortir pelajar dalam mengetahui potensi pelajar itu

sendiri dalam menentukan pekerjaan. Akan terjadi

53

pembuangan waktu dan biaya dalam perekonomian

untuk memperkerjakan, percobaan, pelatihan, dan

pemecatan pekerja. Oleh karena itu, sekolah sangat

tepat dalam memperbaiki efisiensi alokasi tenaga kerja

dalam perekonomian.

f. Citizenship, pelajar diajarkan bagaimana sistem

demokrasi dan kewarganegaraan. Contohnya, dengan

mempelajari tentang sejarah dan ilmu politik, akan

membuat warga waspada terhadap upaya dari diktator

yang berpotensi untuk merebut kekuasaan. Kesigapan

setiap warga negara bermanfaat bagi warga negara

lainnya.

g. Reducing the number of criminals, dari pelajaran-

pelajaran yang telah difasilitasi sekolah antara lain

keterampilan, etika bekerja, dan rekam jejak sehinggan

memungkinkan bagi individu untuk memperoleh dan

mempertahakan produktivitas dalam bekerja. Dengan

ini sekolah ikut berperan dalam mengurangi

kemungkinan orang untuk melakukan kriminal.

Pengurangan tingkat kriminal ini juga menguntungkan

warga lainnya.

Sistem pendidikan di banyak negara justru memperbesar

ketimpangan ketimbang memperkecilnya (World Bank Economic

54

Review, 1994:360). Alasan utama dari akibat buruk terhadap

distribusi pendapatan adanya korelasi positif antara tingkat

pendidikan dan tingkat pendapatan selama hidup. Biaya pribadi

pendidikan dasar (khususnya jika dilihat dari biaya peluang

seorang pekerja anak bagi keluarga miskin) lebih tinggi bagi murid

miskin ketimbang bagi murid dari keluarga yang lebih kaya, dan

manfaat yang diharapkan dari pendidikan dasar (yang berkualitas

rendah) akan lebih rendah bagi murid miskin. Kedua fakta ini,

biaya yang lebih tinggi dan lebih rendahnya manfaat pendidikan

yang diharapkan, berarti bahwa manfaat yang diperoleh keluarga

miskin dari investasi pendidikan anak lebih rendah daripada

keluarga lainnya. Oleh sebab itu, anak-anak dari keluarga miskin

lebih besar kemungkinannya untuk putus sekolah pada tahun-tahun

awal sekolah. Tidak egaliternya sistem pendidikan yang

disebabkan oleh biaya pendidikan, semakin memperparah ketidak

merataan distribusi pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi

yang hampir semua mahasiswa perguruan tinggi berasal dari

kelompok orang berpendapatan tinggi (yang sebelumnya juga

terseleksi di tingkat pendidikan menengah), ini akan

mengakibatkan terus adanya kemiskinan, rendahnya daya beli, dan

rendahnya tingkat produktivitas, sehingga menghalangi

pembangunan ekonomi.

55

b. Hubungan Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi

Untuk mengetahui lebih dalam tentang hubungan pendidikan

dan pembangunan ekonomi, akan digunakan dua pendekatan yaitu

pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro

dilakukan untuk mengetahui peranan pendidikan terhadap

pertumbuhan ekonomi untuk tingkat nasional dan regional.

Pendekatan ini menggunakan model fungsi produksi yang mula-

mula diperkenalkan oleh Cobb dan Douglas, yang fokus pada

pentingnya peranan modal manusia (human capital) dalam fungsi

produksi, Hal itu mula – mula dikembangkan oleh Solow dan

argumennya dikembangkan oleh Becker, dan terakhir model itu

dikembangkan oleh Lucas, yang diterapkan dan dikembangkan lagi

salah satunya oleh McMahon. Dalam model yang terakhir ini,

produk domestik bruto (PDB) merupakan fungsi dari faktor –

faktor produksi yang terdiri dari modal, tenaga kerja (baik

kuantitas dan kualitas yang dapat diwakili oleh pendidikan),

teknologi, dan kualitas masyarakat (yang dapat diwakili oleh

pendidikannya). PDB akan meningkat atau pertumbuhan ekonomi

akan terjadi apabila faktor – faktor produksi ini meningkat. Dengan

menggunakan data sekunder yang dibutuhkan dan menerapkan

metode ekonometrika, dapat diketahui peranan masing – masing

faktor produksi, termasuk faktor produksi yang berupa pendidikan

tenaga kerja dan masyarakat, terhadap pertumbuhan ekonomi.

56

Pendekatan mikro digunakan untuk mengetahui jenis

pendidikan, kompetensi, serta sikap dan perilaku dari lulusan

pendidikan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendekatan mikro juga

digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara kompetensi, sikap

dan perilaku yang dihasilkan sekolah dengan kompetensi, sikap

dan perilaku yang dipersyaratkan dunia usaha atau dunia kerja, dan

untuk mengetahui proses lulusan mendapatkan pekerjaan dan atau

perusahaan mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan yang

dibutuhkan. Dihipotesakan bahwa semakin sesuai jenis pendidikan

serta semakin meningkat kompetensi, sikap dan perilaku lulusan

yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, semakin

meningkat produktivitas tenaga kerja, yang ebrarti juga semakin

meningkat pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya peranan pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi

tersebut membutuhkan sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut

diantaranya adalah bahwa sistem pendidikan yang berlaku dapat

menghasilkan output pendidikan, khususnya lulusan, yang sesuai

dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat, baik pengetahuan

dan keterampilan maupun sikap dan perilakunya, baik jumlah

maupun jenisnya. Di samping itu, sistem dan keadaan

perekonomian yang ada dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan

potensi dan kapasitas keluaran pendidikan tersebut.

57

4. Teori Pengeluaran Negara / Daerah

Fungsi utama pemerintah pada hakekatnya adalah melaksanakan

fungsi distribusi, fungsi stablisasi, dan fungsi alokasi. Untuk

pemerintah pusat lebih fokus dalam melaksankan fungsi distribusi dan

stabilisasi karena sifatnya yang mengatur dan lebih bersifat umum.

Sedangkan pemerintah daerah lebih kepada fungsi alokasi karena

pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi

daerah setempat. Menurut Prawoto (2011 ; 54) tentang fungsi alokasi

merupakan fungsi yang menyediakan barang publik serta penetapan

komposisi barang publik diterapkan. Pelaksanaan harus dilakukan

dengan baik melalui koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi di tiap

tingkatan pemerintah.

a. Definisi dan Gambaran Umum Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah atau belanja negara,menurut UU

No.27 tahun 2014 adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui

sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja

Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Fungsi

utama negara ialah untuk menyejahterakan setiap anggota

masyarakatnya. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya memenuhi

keinginan serta kebutuhan rakyatnya dengan menyediakan

berbagai barang dan jasa yang berbagai bentuk, termasuk uang.

58

Menurut Prasetya (2012 : 1) penggunaan uang dalam hal inilah

yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah.

Pemerintah senantiasa akan terus melakukan pengeluaran

pemerintah. Hal ini bukan hanya untuk menjalankan roda

pemerintahan sehari – hari, namun juga untuk merangsang kegiatan

ekonomi secara umum, mengingat pemerintah harus tetap

berinvestasi pada sektor yang tidak diminati pihak swasta. Secara

sederhana, pengeluaran pemerintah dapat pula diartikan dengan

alokasi anggaran yang telah disusun dalam APBN setiap tahunnya

untuk digunakan oleh berbagai sektor publik, seperti kesehatan,

pendidikan, keamanan, dan sejenisnya, yang pada akhirnya akan

berguna membiayai atau mewujudkan fungsinya dalam

menyejahterakan masyarakat.

b. Teori Pengeluaran Pemerintah

Terdapat beberapa ahli yang telah mengungkapkan buah

pikirnya tentang pengeluaran pemerintah. Menurut Rostow &

Musgrave dalam Dumairy (1999 : 163), pada tahap awal, rasio

pengeluaran pemerintah terhadap total pengeluaran nasional relatif

besar. Hal ini dikarenakan, pemerintah berinvestasi pada banyak

kebutuhan dasar publik yang biasanya merupakan proyek padat

modal, seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur umum lain

seperti lsitrik, air, juga jalan.

59

Pada penjelasan teori Musgrave dan Rostow mengenai teori

pengeluaran Negara “Pada tahap awal perkembangan ekonomi

diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi

pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti

sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah

pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan

untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor

swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan

ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya

peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.” (Prasetya,

2012).

Teori Musgrave dan Rostow mendukung pengeluaran

pemerintah yang besar untuk digunakan sebagai investasi yang

memperlancar kegiatan ekonomi seperti infrastruktur, kesehatan,

pendidikan. Selain itu pemerintah juga menyediakan pasar bagi

swasta untuk turut campur dalam pembangunan sesuai dengan

tujuan pemerintah namun swasta hanya difasilitasi dalam hal

memperlancar proses kebijakan. Pemikiran pemerintah yang harus

tetap sejalan adalah investasi melalui pengeluaran pemerintah

sangat diperhatikan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses pembangunan, Musgrave berpendapat rasio

investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar tetapi

60

rasio antara investasi pemerintah dan pendapatan nasional semakin

kecil. Rostow juga berpendapat bahwa pada tahap ini

pembangunan ekonomi mengalami peralihan aktivitas pemerintah

dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan

sosial seperti kesehatan. Teori Musgrave dan Rostow merupakan

pandangan yang timbul dari pengamatan pembangunan ekonomi

yang dialami oleh banyak Negara. Tetapi teori ini tidak

menjelaskan bagaimana tahap pertumbuhan ekonomi tersebut

dapat terjadi melalui tahapan atau beberapa tahap dapat terjadi

secara bersamaan.

Pengeluaran belanja pemerintah sangat penting

penggunaannya untuk menjalankan kebijakan dari pemerintah yang

memiliki fungsi untuk diterapkan di masyarakat. Selain itu telah

dijelaskan di wealth of nations, dalam buku pengantar keuangan

publik (Prawoto, 2011: 55). Pada fungsi tiga dan empat dari empat

fungsi mengenai peran pemerintah yang disebutkan Adam Smith

yaitu “membentuk dan memelihara instansi pelayanan publik agar

memberi manfaat yang optimal dengan menetapkan standar

pelayanan minimal sebagaimana dituntut oleh undang-undang

pelayanan publik” dan “memenuhi anggaran belanja yang

diperlukan untuk melaksanakan ketentuan perundangan guna

menjalankan tugas pemerintah yang efisien dan efektif”.

61

Teori Peacock dan Wiseman “masyarakat mempunyai suatu

tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat

memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh

pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Dalam hal

ini pandangan mengenai pengeluaran pemerintah berasal dari pajak

penerimaan, sehingga jika pemerintah menaikkan pengeluaran

akan berdampak pada kenaikan masyarakat membayar pajak dan

masyarakat tidak akan setuju jika pajak dinaikkan tanpa alasan

yang jelas. Ahli selanjutnya yang mengungkapkan pendapatnya

adalah Wagner. Wagner dalam Dumairy (1999:162) menyatakan

bahwa apabila pendapatan perkapita dalam suatu negara meningkat

maka pengeluaran pemerintah secara relatif akan meningkat pula.

Hal ini karena pemerintah harus turut mengatur berbagai hubungan

yang timbul di masyarakat, seperti hukum, pendidikan, rekreasi,

kebudayaan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain fungsi dan

aktivitas pemerintah meningkat pula di berbagai bidang.

Pengeluaran daerah harus mendasasarkan konsep value for

money yang telah dijelaskan oleh (Mardiasmo dalam lestari, 2013),

yaitu:

1). Ekonomi

Merupakan hubungan antara pasar (nilai uang) dan

masukan (Input). Ekonomi adalah praktek pengembalian

62

barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada

harga terbaik yang memungkinkan. Pengertian ekonomi

dalam hal ini sebaiknya juga berarti pengeluaran daerah

yang cermat dan penggunaan keuangan daerah secara

optimal tanpa pemborosan (tepat guna).

2). Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep

efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara Output

yang dihasilkan Proses kegiatan operasional dapat

dikatakan dilakukan secara efisien apabila suatu target

kinerja tertentu (Outcome) dapat dicapai dengan

menggunakan sumber daya dan biaya serendah-rendahnya.

3). Efektivitas

Merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat

pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus

dicapainya. Efektivitas dalam pemerintah dapat diartikan

sebagai penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan

didalam batas anggaran yang tersedia.

c. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Meskipun tujuan akhirnya adalah demi menyejahterakan

masyarakat, terdapat beberapa motif yang mendasari pemerintah

63

melakukan pengeluaran. Mangkoesoebroto (1993:169) menyatakan

pemerintah dapat melakukan pengeluaran untuk menambah

kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang, untuk

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, untuk pengeluaran

yang akan datang, serta sarana penyedia kesempatan kerja lebih

banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas. Sedangkan

menurut APBN, pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan

menjadi dua bagian, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan.

1) Pengeluaran Rutin

Pengeluaran ini dikeluarkan oleh pemerintah pada

setiap tahun. Pengeluaran rutin terdiri dari; belanja pegawai

untuk pembayaran gaji pegawai, belanja barang untuk

pembelian barang-barang yang digunakan untuk

penyelenggaraan pemerintah sehari – hari, belanja

pemeliharaan untuk memelihara agar milik atau kekayaan

pemerintah tetap terpelihara secara baik, serta belanja

perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

2) Pengeluaran Pembangunan

Berbeda dengan pengeluaran rutin, pengeluaran

pembangunan dilakukan pemerintah untuk pembangunan

fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal

64

masyarakat. Contoh pengeluaran untuk pembangunan dapat

berupa pengeluaran untuk pembangunan sekolah, jalan,

pembiayaan untuk pelatihan pegawai, hingga pengeluaran

untuk program pengentasan kemiskinan. Namun

sebagaimana amanat dari UU No.17 tahun 2003, sistem

penganggaran saat ini telah disesuaikan dan mengacu pada

praktek internasional.

Sejak tahun 2005 dilakukan penyatuan anggaran

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta

pengklasifikasian anggaran belanja pemerintah pusat

menurut jenis belanja, organisasi dan fungsi. Dengan

berbagai penyesuaian format dan struktur belanja yang

baru, maka belanja negara menurut klasifikasi ekonomi

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,

pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial,dan

belanja lain-lain.Sedangkan untuk belanja daerah, terdiri

dari dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan

penyesuaian. (Kemenkeu, 2005: 96)

d. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Rakyat berhak mendapatkan pendidikan setinggi tingginya.

Inilah kebijakan publik pemerintah di bidang pendidikan (Pasal 31

UUD 1945). Konsistensi terhadap konstitusi untuk mencerdaskan

65

bangsa sepatutnya merupakan landasan dari segenap rencana

strategis pendidikan yang diwujudkan dalam merumuskan praksis

pendidikan di Indonesia. Menurut Mankiw (2008) pengembangan

sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas

modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan,

namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi

manusia lainnya seperti investasi yang mendorong ke arah populasi

yang sehat yaitu kesehatan.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan

yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan

kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk

mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang

penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang

untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan

kapasitas agar tercipta mpertumbuhan pembangunan yang

berkelanjutan (Todaro, 2006).

Mengingat pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi

pembangunan, pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana

yang besar bagi 2 sektor tersebut. Pengeluaran pemerintah atas

pendidikan pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap

pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada sektor pendidikan

tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan

beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat

66

time log ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan

atau belanja negara dengan dampak kebijakan tersebut. Investasi

pemerintah dalam pendidikan akan menyebabkan peningkatan

kualitas modal manusia dan prasarana fisik, hal ini juga akan

memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi selanjutnya akan

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena banyaknya modal

yang tersedia untuk pembangunan.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan

yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk

menyejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan

ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan

merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu

kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi

pertumbuhan ekonomis. Rate of return dalam bidang pendidikan

sangat tinggi terutama untuk negara – negara berkembang maupun

negara miskin dimana suplai tenaga terdidik masih relatif sangat

sedikit.

Peranan dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak

hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga

aspek ekonomi khusus yang dimiliki oleh sektor pendidikan,

karena karakteristik yang ada pada sektor pendidikan yaitu sebagai

berikut (Achsanah, 2007) :

67

1). Pengeluaran pendidikan sebagai investasi

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan

mencerminkan investasi dalam sumber daya

manusia. Karakteristik khusus dari pengeluaran

pemerintah dalam bidang pendidakan adalah

dampaknya yang tidak secara langsung dapat

dilihat. Misalnya, pengeluaran pemerintah dalam

program wajib belajar 9 tahun tidak serta merta

dapat di rasakan tapi membutuhkan waktu misalnya

5 atau 10 tahun ke depan.

2). Eksternalitas

Pendidikan menawarkan eksternalitas positif

yang lebih luas kepada masyarakat. Pendidikan

akan meningkatkan kualitas tenaga kerja,dengan

demikian meningkatkan tingkat pengembalian

investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan juga mendorong terciptanya spesialisasi

tenaga kerja serta dapat memfasilitasi pembangunan

ekonomi yang lebih berorientasi ke luar (outward

looking). Intervensi pemerintah dalam bidang

pendidikan juga dalam kerangka penanaman

nasionalisme serta nilai-nilai kebangsaan lainnya.

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan

68

cenderung diwujudkan dalam bentuk pelayanan

langsung, misalnya pendirian sekolah negeri

dibandingkan misalnya dengan pemberian subsidi

pada sekolah swasta. Dengan mensuplai pelayanan

pendidikan secara langsung, pemerintah lebih dapat

mengkontrol kurikulum dan standar pendidikan

3). Pengeluaran bidang pendidikan dan

implikasinya terhadap kebijakan publik Adanya

kegagalan pasar serta eksternalitas positif dari

pendidikan mendorong pentingnya intervensi

pemerintah dalam bidang pendidikan dalam

kerangka untuk meningkatkan efisiensi serta untuk

mendistribusikan pendidikan ke seluruh lapangan

masyarakat.

4). Rate of return pendidikan

Rate of return investasi dalam bidang

pendidikan sangat tinggi terutama untuk negara-

negara berkembang maupun negara miskin dimana

suplai tenaga terdidik relatif masih sangat sedikit.

5. Anggaran Pendidikan

Ketentuan anggaran pendidikan tertuang dalam UU

No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 49 tentang

69

Pengalokasian Dana Pendidikan yang menyatakan bahwa Dana

pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan

dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (dalam UU RI

No. 20 Tahun 2003

Tentang SISDIKNAS Pasal 49 Ayat 1).

Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD

ternyata masih sangat sulit untuk dilakukan pemerintah, bahkan

skenario yang diterapkan pun masih mengalokasikan dana

pendidikan dari APBN/APBD dalam jumlah yang terbatas yaitu

Total Belanja Pemerintah Pusat menurut APBN 2006 adalah

sebesar Rp 427,6 triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah yang

dianggarkan untuk pendidikan adalah sebesar Rp36,7 triliun.

Sedangkan asumsi kebutuhan budget anggaran pendidikan adalah

20% dari Rp. 427,6 triliun atau sebesar Rp. 85,5 triliun, maka

masih terdapat defisit atau kekurangan kebutuhan dana pendidikan

sebesar Rp 47,9 triliun. Skenario progresif pemenuhan anggaran

pendidikan yang disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah

pada tanggal 4 Juli 2005 yang lalu hanya menetapkan kenaikan

bertahap 2,7 persen per tahun hingga 2009, dengan rincian

kenaikan 6,6 % (2004), 9,29 % (2005), 12,01 % (2006), 14,68 %

(2007), 17,40 % (2008), dan 20,10 % (2009). Bandingkan dengan

70

anggaran yang ternyata hanya dialokasikan sebesar 8,1 % pada

tahun 2005 dan 9,1 % pada tahun 2006 Untuk tahun 2007 saja

alokasi APBN untuk anggaran sektor pendidikan hanya mencapai

11,8 persen. Nilai ini setara dengan Rp 90,10 triliun dari total nilai

anggaran Rp 763,6 triliun. Permasalahan lainnya yang timbul,

bukan karena pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk

mengeluarkan sejumlah dana yang telah dianggarkan. Namun,

lebih dikarenakan anggaran pendidikan belum terserap secara

keseluruhan. Hal ini disebabkan waktu pemakaian yang terbatas,

dan karena program dinas pendidikan provinsi tidak jelas, serta

kurangnya efektivitas birokrasi.

a. Sejarah Anggaran Pendidikan

Untuk mengetahui perjalanan arah rancang bangun sistem

pendidikan nasional, terutama mengenai anggaran pendidikan,

sebelum adanya kebijakan politik anggaran yang lebih progresif,

perlu kiranya menengok ke belakang. Pasca kemerdekaan,

sebenarnya Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomer 4

Tahun 1950 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 tentang

Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Dalam

undang-undang ini, negara (dalam hal ini pemerintah) belum

membuat kebijakan politik anggaran pendidikan secara jelas,

terang, dan nyata. Tentu ini disadari, mengingat bangsa Indonesia

masih sangat balita, konsentrasi terpusat pada soal stabilitas

71

mempertahankan kemerdekaan. Namun, para pendiri bangsa, saat

melakukan proses pembahasan undang-undang pendidikan,

terutama menyangkut komitmen anggaran pendidikan telah

dipenuhi dengan rasa semangat membangun bangsa melalui arah

kebijakan pendidikan.

Ada konsensus yang sangat menggembirakan, ketika

sampai pada pembahasan bagaimana memikirkan subsidi terhadap

lembaga pendidikan swasta. Seperti telusur yang dilakukan oleh

Dr. Arief Subhan, bahwa seluruh peserta rapat pembahasan draft

rancangan undang-undang ketika memasuki tahap memikirkan

eksistensi pendidikan swasta, semua sepakat, bahwa pendidikan

swasta harus mendapat subsidi bantuan dana dari negara. Karena,

lembaga pendidikan swasta (terutama lembaga pendidikan yang

dianggap tertua, yaitu pendidikan Islam pondok pesantren, pen.)

sangat membantu aksesibilitas pendidikan yang dapat menjangkau

lapisan sosial masyarakat.

Selanjutnya, ketika memasuki era Orde Baru, negara

dengan melihat perkembangan jaman dan kebudayaan, maka

undang-undang pendidikan yang lahir pada paska kemerdekaan

diganti dengan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1989 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Sekalipun lahir dalam kondisi Negara

mampu melakukan stabilitas pembangunan, namun politik

anggaran pendidikan yang dituang dalam undang-undang tersebut

72

tidak menyebutkan secara nyata dan terang, berapa seharusnya

Negara memberikan alokasi anggaran pendidikan yang dituangkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (termasuk

Daerah). Alasan negara (pemerintah yang berkuasa) karena

konstitusi tidak memerintahkan secara jelas porsi anggaran

pendidikan. Pasal 31 (dalam UUD yang sebelum perubahan) tidak

menyebutkan prosentase anggaran pendidikan, terdiri dari dua ayat,

bab-nya pun masih berbunyi Pendidikan, tanpa menyandingkan

dengan kebudayaan, yaitu (1) tiap-tiap warga Negara berhak

mendapat pengajaran, dan (2) Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur

dengan undang-undang Sejalan dengan arah keinginan bangsa,

melalui gerakan reformasi, UUD telah menyatakan dengan sangat

jelas tentang kebijakan anggaran pendidikan. Pasal 31 UUD, dalam

perubahan keempat, terutama ayat (4) telah menjadi pondasi

kebijakan anggaran pendidikan, yaitu berbunyi negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua

puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Bahkan untuk jenjang pendidikan dasar yang harus diikuti

oleh seluruh warga negara, pemerintah diwajibkan memenuhi

biayanya. Sehingga, untuk pendidikan dasar pemerintah tidak

73

boleh melakukan pungutan. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 31

ayat (2) UUD. Tentu, komitmen kebangsaan, sebagaimana yang

tertuang dalam UUD perubahan keempat tersebut tidak akan

terlaksana tanpa diikuti dengan pembentukan undang-undang

organiknya. Maka, lahirlah Undang-Undang Nomer 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai wujud nyata

semangat reformasi. Berbarengan dengan lahirnnya UU tersebut,

lembaga Mahkamah Konstitusi juga dibentuk dan dilahirkan,

karena ‘perintah’ dalam UUD hasil perubahan pada Pasal III

Aturan Peralihan disebutkan; Mahkamah Konstitusi dibentuk

selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum

dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah

Agung.14 Dalam Undang-Undang Sisdiknas baru tersebut, sudah

secara tegas dan nyata tentang komitmen kebijakan anggaran

pendidikan.

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga telah

membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang

terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) yang ingin dijelaskannya,

sehingga ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut

juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan teori perundang-

undangan yang sudah lazim diterima dalam ilmu hukum yang

kemudian dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

74

undangan. (Undang-undang tersebut telah diganti dengan UU

Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, pen.)

Selain uji materi pasal tersebut, mereka juga melakukan uji

materi terhadap UU APBN tahun 2005 yang masih

mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 7 % (tujuh persen)

dari APBN. Namun MK tidak mengabulkan, dengan beberapa

pertimbangan, diantaranya adalah apabila MK mengabulkan maka

sebagai akibat hukumnya adalah seluruh rencana pendapatan dan

belanja Negara yang tertuang dalam APBN tidak mengikat kepada

Presiden, dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum pada

realisasi belanja yang telah dikeluarkan oleh sektor lain yang

anggarannya harus dikurangi. Disamping, kalau dikabulkan maka

pemerintah “dipaksa” untuk mengeluarkan belanja Negara dengan

mendasarkan pada APBN tahun sebelumnya, padahal anggaran

APBN tahun 2004 masih dibawah APBN tahun 2005, yaitu sebesar

6,6 %.

b. Penetapan Alokasi Anggaran Pendidikan 20%

Pencantuman persentase anggaran pendidikan dalam UUD

1945 sesungguhnya merupakan reaksi dari pencapaian

pembangunan pendidikan yang berpangkal sejak Proklamasi

Kemerdekaan hingga masa “Orde Baru”. Sedikitnya terdapat dua

75

yang menjadi landasan penetapan anggaran pendidikan minimal 20

persen. Para pencetus gagasan anggaran pendidikan minimal 20

persen memandang komitmen pemerintah yang tidak konsisten

terhadap pembiayaan pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh naik

turunnya persentase RAPBN untuk sektor pendidikan antara 6

persen sampai dengan sekitar 12 persen. Mereka mengatakan,

bahwa pemerintah tidak rela memberikan porsi yang wajar bagi

pendidikan dalam RAPBN.

Bahkan pada saat GBHN tahun 1993 menyatakan bahwa

titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi seiring

dengan pengembangan sumber daya manusia (termasuk di

dalamnya pendidikan) tetap saja semangat itu tidak tercermin

dalam RAPBN. Para penggagas anggaran pendidikan minimal 20

persen menganggap bahwa pemerintah kurang memberikan alokasi

anggaran yang layak untuk pendidikan dibandingkan negara

tetangga. Mereka mengatakan, apabila dibandingkan dengan

negara-negara lain, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia

masih sangat rendah. Data Human Development Report 2004

mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 1999–2001 Indonesia

hanya mengalokasikan anggaran pemerintah (public expenditure)

sebesar 1,3 persen dari produk domestik bruto (PBD). Sementara

dalam kurun waktu yang sama Malaysia, Thailand, dan Filipina

secara berturut-turut telah mengalokasikan anggaran sebesar 7,9

76

persen, 5,0 persen, dan 3,2 persen dari PDB. Menurut Human

Development Report UNDP Tahun 2005, posisi Indonesia berada

pada rangking ke 110 dari 177 negara yang dinilai. Pengeluaran

Indonesia untuk sektor pendidikan pada tahun 1990 adalah 1

persen dari GDP dan pada 2002 naik 1,2 persen. Sedangkan

menurut laporan tersebut pada tahun 2002, pengeluaran negara

untuk pendidikan hanya 9 persen dari APBN.

Sementara itu pada tahun 1996 UNESCO membandingkan

alokasi anggaran pendidikan berbagai negara yang menyebutkan

bahwa pada tahun 1992 rata-rata negara maju mengalokasikan 5,3

persen GNP untuk pendidikan, negara berkembang rata-rata 4,2

persen GNP untuk pendidikan, dan negara terkebelakang hanya 2,8

persen GNP, yang maknanya sama dengan pemahaman Pasal 49

Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003. Demikian juga pada tahun 2003

Bank Dunia mengajukan data yang antara lain menyatakan bahwa

anggaran pendidikan Indonesia 1,4 persen GDP, Vietnam 2,8

persen GDP, Korea Selatan 5,3 persen GDP, dan seterusnya,

maknanya juga sama. Dari berbagai data perbandingan antar

negara dalam hal anggaran pendidikan yang diterbitkan UNESCO

dan Bank Dunia, Indonesia dalam hal pembiayaan pendidikan

memang terendah. Pada tahun 1992, menurut UNESCO, pada saat

Pemerintah India menanggung pembiayaan pendidikan 89 persen

77

dari keperluan, Indonesia hanya menyediakan 62,8 persen dari

keperluan dana bagi penyelenggaraan pendidikan nasionalnya.

Kemudian tahun 2003 pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas). Dalam Pasal 49 UU Sisdiknas dikatakan

bahwa: (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor

pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD); (2) Gaji guru dan Dosen yang diangkat

oleh pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN); (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (4) Ketentuan

mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan persentase GDP yang dikeluarkan untuk

pendidikan, studi OECD/UNESCO (2002) misalnya menunjukkan

bahwa pada tahun 1999 Indonesia berada pada peringkat terendah

di antara negara-negara berkembang yang dibandingkan yaitu

hanya 1,2 persen. Dengan latar belakang tersebut muncul gagasan

yang makin mengkristal bahwa daripada terus-menerus seperti itu,

78

lebih baik porsi anggaran pendidikan dieksplisitkan saja dalam

UUD 1945. Tekanan dari berbagai lapisan masyarakat dan

organisasi profesi tentang hal ini begitu kuatnya, dan MPR

meluluskan tuntutan tersebut. Bagaimanapun, hal ini menempatkan

Indonesia sebagai salah satu di antara sedikit negara di dunia yang

secara eksplisit mencantumkan persentase anggaran pendidikan

dalam konstitusinya.

Disadari atau tidak, penyebutan anggaran untuk sektor

pendidikan minimal 20 persen dari RAPBN dan RAPBD itu

memiliki segi positif dan negatif. Positifnya adalah pemerintah

pusat dan daerah dapat dan harus menjadikan hal itu sebagai

pedoman dalam menyusun anggaran, dan DPR/DPRD serta

masyarakat dapat menjadikannya sebagai patokan dalam

melakukan pengawasan terhadap kesungguhan pemerintah. Akan

tetapi persoalannya menjadi tidak sederhana ketika ditanyakan dari

mana angka 20 persen itu akan dihitung? Apakah dari total

RAPBN/RAPBD? Ataukah dari RAPBN setelah dikurangi

anggaran untuk membanyar cicilan utang luar negeri? Dalam

RAPBN 2003 saja yang jumlah totalnya Rp 354,10 triliun, cicilan

bunga utang luar negeri mengambil porsi seperlima dari seluruh

RAPBN.

Amandemen UUD 1945 dan ditetapkannya UU Sisdiknas

yang mengamanatkan agar dana pendidikan dialokasikan minimal

79

20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD di luar

gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, serta mewajibkan

pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan

dasar tanpa memungut biaya, maka menyebabkan beban

penerimaan negara yang berat. Sebagai kompensasinya, maka perlu

peningkatan kualitas belanja publik di sektor pendidikan.

c. Daya Serap Anggaran Pendidikan

Kompleksitas persoalan pendidikan secara nyata tidaklah

selesai dengan penambahan jumlah anggaran. Faktanya, efektivitas

mesin birokrasi bidang pendidikan juga amat menentukan capaian

keberhasilan penyediaan akses pendidikan publik. Di tengah

menganggurnya sejumlah anggaran (yang belum diserap)

Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, dan mencuatnya fakta

keterbatasan infrastruktur pendidikan, menyebabkan ribuan

hinggan jutaan anak didik tak bisa menikmati pendidikan adalah

hal yang patut kita sesali.

Semestinya anggaran pendidikan harus bisa digunakan

secara efisien dan efektif. Penggunaan anggaran disebut efektif jika

anggaran yang digunakan sesuai atau lebih kecil daripada yang

telah direncanakan dan menghasilkan layanan serta produksi

pendidikan yang sama atau melebihirencana semula, sedangkan

penggunaan anggaran disebut efektif bila dengan anggaran tersebut

tujuan pendidikan yang telah direncanakan semula bisa dicapai

80

dengan kuantitas dan kualitas yang sama atau melebihi dari yang

direncanakan (dalam Pidarta, 2007 : 272).

6. Efisiensi

Efisiensi menurut KBBI adalah ketepatan cara dalam

menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga,

biaya. Pertiwi (2007: 125) mengemukakan bahwa efisiensi dapat

diartikan sebagai rasio antara output dengan input. Sedangkan

Hanushek (2010: xx) menerangkan bahwa efisiensi menunjukkan

produktivitas sumber daya. Dari berbagai definisi tersebut,

efisiensi dapat pula diartikan dengan kemampuan menghasilkan

output optimal menggunakan input sebanyak tertentu, atau

kemampuan untuk menggunakan input yang ada secara optimal,

agar menghasilkan output sebanyak tertentu. Menurut Suswandi

(2007: 5), terdapat tiga kondisi yang dapat disebut sebagai

efisiensi, yaitu, ketika menggunakan input sejumlah sama,

menghasilkan output lebih banyak, menggunakan input lebih

sedikit, menghasilkan output sejumlah sama atau menggunakan

input lebih banyak, menghasilkan output lebih banyak lagi. Ada

tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu apabila dengan input

yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input

yang lebih kecil menghasilkan output yang sama, dan dengan input

yang besar menghasilkan output yang lebih besar, menurut Kost

81

dan Rosenwig (1979) dalam Dita (2010) efisiensi dapat

didefinisikan sebagai rasio antara output dengan input.

Ditinjau dari teori ekonomi terdapat tiga pengertian

efisiensi, yaitu efisiensi teknik, efisiensi harga dan efisiensi

ekonomi (Yoto Paulus dan Nugent (1976) dalam Soekartawi, 2003

dan Singgih (2006). Analisis yang digunakan pada penelitian ini

adalah efisiensi penyaluran belanja pendidikan Islam di tingkat

ibtidaiyah sampai aliyah di seluruh Provinsi se Indonesia.

Analisis ini penggunaannya berupa perbandingan belanja

pendidikan yang digunakan di tiap daerahnya masing-masing,

tetapi untuk menganalisis sebuah kinerja pemerintahan yang

bersifat sosial maka akan didapat efisiensi ekonomi investasi

bernilai nol. Karena pengukuran kinerja pemerintah akan sulit

dilakukan dalam bentuk uang sebagai indikator manfaat, melainkan

pencapaian kebijakan yang lebih bersifat kesejahteraan/kualitas diri

masyarakat (sumber daya manusia). Tidak keluar dari fungsi

pemerintah sebagai pelayan masyarakat berupa kebutuhan sosial

dan kesejahteraan ekonomi. Perlunya pemerintah dalam

menghitung pelaksanaan kebijakan dengan memperhatikan

efisiensi kinerja belanja pendidikan yang akan diperlukan juga

untuk mencapai efektivitas. Kinerja dapat didefinisikan sebagai

kombinasi yang memadai antara efisiensi dan efektivitas. Efisiensi

umumnya merujuk pada penggunaan minimum sejumlah Input

82

tertentu guna menghasilkan sejumlah Output tertentu (Wulansari,

2010). Input dan Output tertentu dalam hal ini dimaksudkan bahwa

cara dalam pengelolaan dan target yang ingin di capai sesuai

dengan yang di inginkan, kombinasi yang baik untuk mencapai

efisiensi adalah dengan mendapatkan pencapaian hasil (Output)

yang optimum dengan mengatur masukan (Input) seminimal

mungkin. Peter Drucker berpendapat “is no efficiency without

effectiveness, because it is more important to do well what you

have proposed (the effectiveness) than do well something else that

was not necessarily concerned” (Drucker, 2001, p.147 dalam

Mihaiu, Opreana, dan Cristescu, 2010: 5). Pendapat tersebut

menjelaskan bahwa tidak ada efisiensi tanpa efektivitas, karena

lebih penting untuk melakukannya dengan baik apa yang telah

diusulkan (efektivitas) daripada melakukan sesuatu dengan baik

tetapi belum tentu sesuai dengan yang ingin dicapai pemerintah.

Dasar efisiensi adalah rasio/perbandingan Output terhadap

Input. Cara untuk meningkatkan efisiensi antara lain dengan (Yasar

A. Ozcan, 2008 dalam Wulansari, 2010) :

1). Meningkatkan Output,

2). Mengurangi Input,

3). Atau jika kedua Output dan Input ditingkatkan, maka tingkat

kenaikan untuk Output harus lebih besar daripada tingkat kenaikan

untuk Input atau,

83

4). Jika kedua Output dan Input diturunkan, laju penurunan untuk

Output harus lebih rendah daripada tingkat penurunan untuk Input.

Definisi diatas menjelaskan bahwa untuk mencapai target harus

disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Efisiensi yang

digunakan pada sebuah sistem ekonomi akan dapat menghasilkan

lebih banyak hasil keluaran (Output) dengan mengatur Input agar

tidak terjadi penambahan. Dalam ekonomi, kegiatan pasar secara

umum dianggap lebih efisien dibandingkan dengan kegiatan

lainnya meskipun dengan dasar memberikan kesejahteraan.

Anggapan ini akan berlaku hanya jika pasar terjadi pada

keseimbangan sempurna Sedangkan pada ketidaksempurnaan pasar

maka akan berlaku kegiatan yang hanya mengindahkan

kesejahteraan melalui penyediaan barang, hal ini yang dapat

dikatakan efisien. Efisiensi terdapat 3 konsep yang dikemukakan

oleh (Ramens Bhat dalam wulansari, 2010), ketiga ketiga konsep

ini adalah efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi biaya.

Namun analisis penelitian ini lebih mengarah pada efisiensi teknis.

(Ramens Bhat dalam wulansari, 2010) Pengertian dari efisiensi

teknis adalah efisiensi yang berkaitan dengan penggunaan tenaga

kerja, modal, dan mesin sebagai Input untuk menghasilkan Output

maksimum. Dengan menerapkan teknologi yang sama pada semua

unitmaka diharapkan tidak aka nada Input yang sia-sia dalam

memproduksi kuantitas Output tertentu.

84

Sebuah organisasi yang beroperasi lebih baik daripada semua

organisasi lain yang disampel, maka bisa dikatakan bahwa

organisasi ini telah efisien secara teknis. Ekonomi mikro dalam

menilai sistem ekonomi dapat dilihat melalui efisiensi.Dalam

mencapai efisiensi maka kita harus menggunakan sumber daya

yang dimiliki agar dapat memberikan kesejahteraan yang

maksimum.Kesejarteraan umum ini dijadikan konsep berupa

efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi ini pertama kali dikembangkan

oleh ekonom Italia, Vilfredo Pareto, di abad kesembilan belas.

Sehingga efisiensi ini sering disebut efisiensi Pareto. (Case & Fair,

2006: 302) Definisi dari efisiensi Pareto adalah suatu kondisi

dimana tidak mungkin terjadi perubahan yang akan membuat

beberapa anggota masyarakat lebih beruntung, tanpa membuat

anggota masyarakat lainnya merasa lebih merugi. Hal ini menjadi

tugas bagi pembuat kebijakan ekonomi untuk menjadikan ekonomi

lebih efisien kepada semua masyarakat. Sudut ekonomi mikro

bertujuan untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan efisiensi

ekonomi dan mengurangi ketidak seimbangan pasar atau biasa

disebut distorsi ekonomi. Meskipun tidak ada teori yang

menjelaskan bahwa dengan mengurangi distorsi pasar maka akan

terjadi peningkatan efisiensi ekonomi. Selanjutnya yang kedua

berdasarkan dalil yang menyatakan bahwa jika ada beberapa

distorsi pasar maka tidak dapat dihindari hanya dalam satu sektor

85

saja yang akan bergerak ke arah yang lebih besar dalam

kesempurnaan pasar terdapat sektor lain yang bisa menurunkan

efisiensi.

Dibawah merupakan rumus efisiensi

𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

Keterangan dari rumus diatas, jika dengan hasil sama dengan satu

atau lebih maka dapat dikatakan efisien dan hasilnya berada

dibawah satu maka dapat dikatakan tidak efisien.

a. Efisiensi dan Teori Produksi

Suparmoko (2011: 77) berpendapat bahwa efisiensi erat

hubungannya dengan dengan teori produksi atau konsep

produktifitas. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi terdapat

perubahan input menjadi output. Dalam proses kegiatan

operasional unit kegiatan ekonomi, meskipun target setiap unit

berbeda-beda, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan

keuntungan maksimal. Karena hal tersebutlah, untuk membedakan

hasil kerja setiap unit kegiatan ekonomi, diperlukan penggunaan

faktor produksi yang efisien demi mencapai efisiensi.

Secara sederhananya proses produksi adalah proses

perubahan input menjadi output. Berbekal penjelasan tersebut,

maka fungsi produksi dapat diformulasikan sebagai berikut,

86

𝑄 = f ( 𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3, ...... , 𝑥n)

Keterangan:

Q = Output atau tingkat produksi

𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3, ...... , 𝑥n = Berbagai input yang digunakan

Pada jangka panjang, faktor yang digunakan dalam proses

produksi tentunya bersifat variabel. Artinya, memungkinkan bagi

produsen untuk mengombinasikan berbagai input, dengan berbagai

alternatif yang ada, demi menghasilkan output yang optimal.

Kombinasi input tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kurva

isoquant. Tidak hanya itu, suatu unit kegiatan ekonomi yang baik

juga memungkinakna untuk mengombinasikan berbagai macam

input pada tingkat harga yang sama, biasanya isocost. Maka untuk

meminimumkan biaya produksi untuk sejumlah output tertentu,

unit kegiatan ekonomi harus dapat memilih kombinasi input yang

membebani dengan biaya yang minimum. Keadaan tersebut terjadi

saat kurva isoquant menyinggung kurva isocost, atau biasa disebut

dengan keseimbangan produsen.

Selain dengan pendekatan tersebut, efisiensi juga dapat

digambarkan dengan menggunakan kurva production possibilities

frontier.

87

Gambar 2.1 Kurva Batas Kemungkinan Produksi

Sumber : Mankiw, (2011 ; 31)

Berdasarkan ilustrasi tersebut, Mankiw (2011:31) menyebut

bahwa produsen dapat disebut efisien jika beroperasi pada di

sepanjang garis pp’. Adapun kondisi yang disebut inefisien terjadi

baik di dalam batas area garis, maupun di luar garis pp.

Coelli et al. (1996: 3) berpendapat bahwa efisiensi

umumnya terbagi atas tiga jenis, efisiensi teknik, alokatif, serta

produk dari keduanya yaitu efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis dan

alokatif memiliki sudut pandang mikro, sedangkan efisiensi

ekonomis memiliki jangkauan yang lebih luas. Pengukuran

efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan teknis dan

operasional dalam perubahan input menjadi output. Dengan

demikian, kebijakan yang diambil umumnya hanya berupa

kebijakan pengendalian dan alokasi sumber daya yang optimal.

Coelli et al. (1996: 3) juga menyatakan bahwa efisiensi pada

perusahaan terdiri dari dua komponen:

88

1) Efisiensi Teknik, menggambarkan kemampuan unit

kegiatan ekonomi untuk memperoleh output optimal dari

kumpulan input tertentu, dan

2) Efisiensi Alokatif, menggambarkan kemampuan unit

kegiatan ekonomi menggunakan input dengan proporsi

maksimal, dengan harga masing-masing.

Sependapat dengan Coelli et al., Saleh dalam Roni (2012:

15) juga menyatakan bahwa efisiensi ekonomi adalah hasil

gabungan dari efisiensi teknis dan efisiensi alokasi. Dimana,

efisiensi teknis merupakan kombinasi antara kapasitas dan

kemampuan unit ekonomi untuk memproduksi sampai tingkat

output maksimum dari jumlah input dan teknologi. Sedangkan

efisiensi alokasi adalah kemampuan dan kesediaan unit kegiatan

ekonomi untuk beroperasi pada tingkat nilai produk marjinal sama

dengan biaya marjinal.

b. Metode Pengukuran Kinerja & Efisiensi Sektor Publik

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa efisiensi

ekonomi mencerminkan kinerja suatu unit kegiatan ekonomi.

Jafarov dan Gunnarsson (2008: 31) seiring dengan

perkembangannya penggunaan ukuran efisiensi saat ini tidak hanya

digunakan bagi perusahaan profit saja, namun juga dapat

digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah ataupun yang biasa

disebut sektor publik, termasuk pendidikan di dalamnya.

89

Pengukuran efisiensi sektor publik, khususnya dalam

pengeluaran belanja pemerintah didefinisikan sebagai keadaan

ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan

mampu meningatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi

pengeluaran pemerintah diartikan ketika, setiap rupiah yang

pemerintah belanjakan menghasilkan kesejahteraan masyarakat

yang paling optimal. Dalam penelitiannya, Jafarov dan Gunnarson

(2008: 31) mengungkapkan bahwa dalam mengukur efisiensi

sektor publik lebih tepat melakukan pengukuran efisiensi teknis,

dimana nilai efisiensi diukur dengan menggunakan sejumlah input

yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu.

Dalam pengukuran efisiensi sektor publik, efisiensi teknis

dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni efisiensi teknis biaya,

efisiensi teknis sistem, dan efisiensi keseluruhan. Setidaknya

terdapat tiga kegunaan mengukur efisiensi, Ikhwan (2004: 35),

menyebutkan bahwa pengukuran efisiensi berguna sebagai tolak

ukur memperoleh efisiensi relatif sehingga mempermudah

perbandingan antar unit ekonomi. Kegunaan lainnya adalah dapat

digunakan untuk mengetahui variansi tingkat efisiensi, sehingga

dapat diidentifikasi faktor pengaruhnya. Selain itu, pengukuran

efisiensi juga berguna untuk membantu pengambil kebijakan

mengambil langkah yang tepat.

90

Mengingat pentingnya hal tersebut, telah banyak studi dan

penelitian yang melakukan pengukuran efisiensi suatu unit

kegiatan ekonomi. Namun, selama ini penelitian umumnya

menggunakan analisis rasio dan regresi. Analisis rasio mengukur

efisiensi dengan menghitung perbandingan output dengan input

yang digunakan. Berbeda dengan analisis rasio, analisis regresi

menggunakan sebuah model dari tingkat output tertentu sebagai

fungsi dari berbagai tingkat output tertentu. Meskipun demikian,

kelemahan kedua metode ini adalah tidak dapat mengakomodir

jumlah variabel output yang banyak.

Selain kedua metode tersebut, terdapat analisis lain untuk

melakukan pengukuran efisiensi, yaitu menggunakan pendekatan

frontier. Pendekatan ini dibedakan menjadi pendekatan frontier

parametrik dan frontier non parametrik. Fiorentino, et al. (2006: 4)

menuliskan bahwa pendekatan parametrik dapat diukur dengan tes

statistik parametrik seperti Stochastic Frontier Approach (SFA)

dan Distribution Free Approach (DFA). Sedangkan pendekatan

non parametrik dapat dengan menggunakan metode Data

Envelopment Analysis (DEA). Tes statistik parametrik adalah tes

yang mensyaratkan distribusi populasi penelitian harus normal.

Berbeda halnya dengan non parametrik yang tidak mensyaratkan

distribusi khusus pada data.

91

1). Pengukuran efisiensi relatif

Konsep pengukuran efisiensi relatif ini diawali oleh

Michael James Farrel (1957) yang membandingkan

pengukuran relatif untuk sistem dengan multi input dan

multi output, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh

Farrel dan Fieldhouse (1962) dengan menitikberatkan pada

penyusunan unit empiris yang efisien sebagai rataan dengan

bobot tertentu dari unit – unit yang efisien dan digunakan

sebagai pembanding untuk unit yang tidak efisien. Mereka

membandingkan unit yang tidak efisien, dimana

koefisiennya telah ditentukan terlabih dulu melalui

observasi berdasarkan sampel dari indsutri yang terkait.

Farrel menyatakan bahwa efisiensi sebuah

perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu efisiensi tekni

(technical efficiency) dan efisiensi alokatif (allocative

efficiency). Efisiensi teknis menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk menggunakan input dengan proporsi

seoptimal mungkin pada tingkat harga input tertentu. Kedua

komponen ini kemudian dikombinasikan untuk

menghasilkan ukuran efisiensi total atau efisiensi ekonomis

(economic efficiency).

Kumbhaker danLovell (2000), mengatakan bahwa

efisiensi teknis merupakan salah satu dari komponen

92

efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Tetapi, dalam rangka

mencapai efisiensi ekonominya suatu perusahaan harus

efisien secara teknis. Untuk mencapai tingkat keuntungan

yang maksimal, sebuah perusahaan harus dapat berproduksi

pada tingkat output yang optimal dengan jumlah input

tertentu (efisiensi teknis) dan menghasilkan output dengan

kombinasi yang tepat pada tingkat harga tertentu (efisiensi

alokatif).

Akhmad (2007) menyatakan bahwa pengukuran

efisiensi sektor publik khususnya dalam pengeluaran

belanja pemerintah didefinisikan sebagai suatu kondisi

ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang

dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maka efisiensi pengeluaran belanja pemerintah daerah

menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling

optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka dikatakan

belanja pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien.

Terdapat berbagai pendekatan untuk mengukur

berbagai efisiensi dari berbagai bidang keilmuan, misalnya

pendekatan akuntansi dengan analisa rasio dan pendekatan

produktivitas dengan fungsi produksi. Namun menurut

Gollani dan Roll (1989 dalam Rahman 2010) ada beberapa

kekurangan dari metode tersebut antara lain :

93

1). Beberapa pengukuran output, seperti juga faktor input

bersifat kualitatif. Dalam permasalahan untuk

mengkuantitaskan faktor –faktor tersebut sangat sulit untuk

menentukan bobot yang cocok.

2). Kesulitan dalam merumuskan fungsi hubungan yang

jelas antara input dan output dengan berbagai bobot yang

tetap untuk berbagai faktor.

3). Perhitungan untuk menetapkan rataan performanasi

antara beberapa unit seperti regresi statistik tidak dapat

menjelaskan sifat unit secara individual.

4). Sulitnya penentuan bobot yang dapat didekati dengan

argumentasi bahwa tiap unit individual memiliki unit

tersendiri dalam sistem sehingga dapat menentukan nilai

dari bobotnya sendiri.

Argumentasi ini yang kemudian mendasari

pengukuran performansi dengan pendekatan Data

Envelopment Analysis (DEA).

2). Efisiensi teknis biaya dan Efisiensi teknis sistem

Pengukuran efisiensi teknis sebenarnya

mencerminkan seberapa tinggi tingkat teknologi dalam

proses produksi. Pada umumnya teknologi yang

dipergunakan dalam proses produksi bisa digambarkan

dengan menggunakan kurva isokuan, fungsi produksi,

94

fungsi biaya, dan fungsi keuntungan. Dengan demikian

efisiensi teknis bisa diukur dengan empat metode yang akan

memberikan hasil yang sama (Samsubar Saleh, 2000).

Asumsi dasar untuk mengukur efisiensi teknis

adalah adanya penyimpangan antara potensi dengan

realisasi kinerja secara teknis.

Gambar 2.2 Efisiensi Teknis

Keterangan :

Q = Output suatu barang tertentu dalam suatu periode

K = Pemakaian modal selama periode tertentu

L = Pemakaian tenaga kerja

Sedangakan menurut Boediono (2000) fungsi produksi

diformulasikan sebagai berikut :

Q = f{X1, X2, X3, ……………., Xn}

Keterangan :

Q = Tingkat produksi

95

X1, X2, X3, ……………., Xn = Berbagai input yang

digunakan

Proses produksi adalah proses yang dilakukan oleh

perusahaan berupa kegiatan mengkombinasikan input

(sumberdaya) untuk menghasilkan output. Dengan

demikian produksi merupakan proses transformasi

(perubahan) dari input menjadi output (Samsubar Saleh,

2000). Penggunaan metode analisis DEA pada sektor

publik khususnya pada bidang pendidikan, telah dilakukan

oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian

yang berjudul Education and Health in G7 Countries:

Achieving Better Outcomes with Less Spending oleh Marijn

Verhoeven, Victoria Gunnarsson, and Stéphane Carcillo

(2007), penelitian berjudul Arab Republic of Egypt:

Selected Issues yang dilakukan oleh Geert Almekindes,

Aliona Cebotari and Andreas Billmeier (2007) serta

penelitian yang berjudul Republic of Croatia: Selected

Issues yang dilakukan oleh Etibar Jafarov dan Anna Ilyina

(2008) mengunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel input,

intermediate output, dan output. Hal ini disebabkan, dalam

implikasinya terdapat hubungan tidak langsung antara

variabel input dengan variabel output, maka untuk

mengakomodir hal tersebut dipergunakanlah variabel

96

intermediate output. Analisis yang digunakan dalam

aplikasi metode DEA adalah efisiensi teknis. Dengan

menggunakan metode DEA beberapa penelitian terdahulu

yang melakukan tiga tahap analisis, dua diantaranya yang

juga diterapkan dalam penelitian ini yaitu :

a). Efisiensi teknis biaya

Tahap ini menggambarkan hubungan efisiensi

antara biaya sebagai variabel input dengan variabel

intermediate output (dalam hal ini penentuan indikator pada

variabel ini tidak bersifat mutlak, namun berdasarkan

berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh beberapa

peneliti tergantung pada kebutuhan atau maksud dari

penelitian yang dilakukan), intermediate output dalam

penelitian ini adalah fasilitas dan layanan pendidikan.

Tahap ini merupakan salah satu pengembangan dari tahap

ke-tiga pengembangan metode DEA, yaitu konsep cost

frontier, pemanfaatan input dan atau output sebagai variabel

kebijakan yang bisa dipilih secara optimal oleh

unit pelaku ekonomi.

Kondisi dikatakan efisien bila sejumlah biaya yang

dikeluarkan dapat menghasilkan output berupa fasilitas dan

layanan pendidikan yang maksimum.

97

b). Efisiensi teknis sistem

Tahap ini menggambarkan hubungan efisiensi

antara variabel intermediate output dan variabel output.

Dikatakan sebagai teknis sistem karena tahap ini

menjelaskan keterkaitan suatu entitas yang berinteraksi,

dalam hal ini antara variabel intermediate output dan

variabel output. Dalam penelitian ini, intermediate output

yang dimaksud adalah fasilitas dan layanan pendidikan, dan

output yang dimaksud adalah capaian pendidikan. Kondisi

dikatakan efisien bila dengan fasilitas dan layanan

pendidikan yang ada dapat menghasilkan output pendidikan

yang maksimum.

7. Efektivitas dalam Pengeluaran Publik

Efektivitas merupakan ukuran yang tepat dalam melihat

manfaat yang dinikmati masyarakat sesuai dengan Input yang

dikeluarkan pemerintah.dalam efisiensi pemerintah akan lebih

memilih cara yang benar dalam melakukan tugasnya. Namun

dalam efektivitas pemerintah diharuskan melakukan sesuatu yang

tepat.Jika efisiensi melihat hubungan antara Input dan Output,

maka efektivitas melihat hubungan antara Input dan

tujuan/sasaran/dampak.

98

Cara mengetahui tercapainya efektivitas bisa melalui tujuan

umum pemerintah/kebijakan fiskal seperti kesejahteraan

(pertumbuhan ekonomi), keadilan sosial (ekuitas), stabilisasi dan

lain-lain, ataupun tujuan sektoral yang lebih spesifik misalnya

kualitas kesehatan masyarakat, kuantitas dan kualitas pelayanan

publik, kondisi infrastuktur, standar kesehatan, dan lain-lain.

Pengertian efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa

jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu

ditentukan.Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pencapaian

tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari

serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan

dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan

sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan

yang telah ditentukan.

8. Pengukuran Kinerja, Hasil dan Indikator dalam Bidang

Pendidikan

Kinerja (Veithzal Rivai, 2005) adalah hasil atau tingkat

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau

kriteria yang telah ditemukan terlebih dahulu dan telah disepakati

bersama. Kinerja menilai bagaimana seseorang telah bekerja

dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Kinerja merujuk

99

kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta

kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja

dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang dinginkan dapat

tercapai dengan baik (donnelly, Gibson dan Ivancevich: 1994).

Sedangkan indikator adalah variabel yang dapat digunakan

untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan untuk

dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang

terjadi dari waktu ke waktu. Suatu indikator tidak selalu

menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi seringkali memberi

petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan. Tujuan

yang paling mendasar adalah keinginan atas akuntabilitas

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau masyarakat.

Indikator digunakan sebagai proksi terhadap outcome

kinerja. Indikator bermanfaat dalam menilai atau mengukur kinerja

suatu instansi. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan

memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output),

hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). (Mahsun,

et al., 2015 : 143). World Bank menggunakan alat LGPM (Local

government performance Measurement) untuk mengetahui

bagaimana kinerja Pemerintah daerah (Pemda) dalam

melaksanakan tanggung jawab dalam mengelola sumberdaya

100

keuangan yang berasal dari transfer, perluasan kewenangan fiskal,

penyediaan layanan sosial dan infrastruktur daerah, serta

kewenangan membuat kebijakan ekonomi daerah sebagai

konsekuensi dari desentralisasi. Keempat pilar ini terkait dengan

tanggung jawab baru Pemda dan masing – masing pilar merupakan

komponen yang fundamental dari yang pada umumnya dikenal

sebagai ‘tata pemerintahan yang baik’.

Sebagai implikasinya, alat tersebut merangkum empat

‘pilar’ temtasi menjadi satu indeks kinerja secara keseluruhan yang

mencakup kinerja pemda dalam (i) pengelolaan keuangan publik,

(ii) kinerja fiskal, (iii) penyediaan layanan publik, dan (iv) iklim

investasi. Dalam hal peranan dalam penyediaan layanan publik,

Pemda mengemban sebagian besar tanggung jawab dalam tiga

sektor utama layanan publik, yaitu : pendidikan, kesehatan dan

prasarana daerah. Dalam pilar ini, alat LGPM akan menelusuri

perncapaian ketiga sektor tersebut, dengan meminta

pertanggungjawaban Pemda untuk memenuhi sejumlah tolok ukur

kinerja.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pengukuran kinerja

sektor publik dilakukan setidaknya untuk memenuhi dua tujuan.

Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk

membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja

dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada

101

tujuan dan sasaran – sasaran program unit kerja. Hal ini pada

akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi

sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan

untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki

komunikasi kelembagaan. Definisi indikator kinerja adalah ukuran

kuantitatif dan/atau

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Indikator

kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan ukuran

kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun

keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat

perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian

kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya

merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya

cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria

kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung,

sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan

ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat

ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi (Moh. Mahsun, 2014:17).

Indikator digunakan sebagai proksi terhadap outcome kinerja.

Indikator bermanfaat dalam menilai atau mengukur kinerja

instansi. Pendidikan merupakan salah satu indikator pelayanan

publik penting suatu negara. Berhasil atau tidaknya tingkat

102

keberhasilan suatu pemerintahan baik di negara berkembang

maupun negara maju dapat dilihat dari indikator pendidikan.

Dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik pasal 5 ayat 2,

pendidikan merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik.

Pengukuran keberhasilan pelayanan pendidikan menggunakan

kerangka pengukuran kinerja sektor publik yaitu dengan

menggunakan konsep pengukuran value for money. Hal ini pada

akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi

sektor publik. Indikator-indikator kinerja dalam bidang pendidikan

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari input,

intermediate output, dan output. Penggunaan tiga jenis variabel ini

disebabkan karena implikasinya terdapat hubungan tidak langsung

antara variabel input dengan variabel output, maka untuk

mengakomodir hal tersebut dipergunakanlah variabel intermediate

output sebagaimana pada beberapa penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Geert Almakinders et al (2007).

Marijn Verhoeven et al (2007), serta Etibar Jafarov dan

Victoria Gunnarsson (2008), sebagai berikut :

a. Masukan (Input). Input merupakan sumber daya yang digunakan

untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas

(Mardiasmo, 2009). Dalam penelitian ini, dari sisi masukan (input)

dapat dilihat dari indikator pendidikan yaitu indikator anggaran

pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.

103

b. Hasil Antara (Intermediate Output). Intermediate Output

merupakan hasil antara dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan

untuk mencapai hasil akhir (output). Selain itu, intermediate output

dapat dikatakan indikator yang paling berhubungan dengan

pengeluaran pemerintah saat itu (Verhoeven, 2007). Hubungan

pengeluaran pemerintah dengan hasil akhir mempunyai hubungan

yang tidak langsung, dengan menggunakan intermediate output

akan mendukung hasil yang baik pada hasil akhir (output). Dalam

penelitian ini, dari sisi hasil antara (intermediate output) dapat

dilihat dari indikator pendidikan yaitu rasio guru per murid, rasio

kelas per murid, dan Angka Partisipasi Murni (APM), ini juga

merupakan indikator pemerataan pendidikan sesuai UU No.20

Tahun 2003.

c. Hasil Akhir (Output). Diamond (2005) dalam Hendra (2011)

menyatakan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh output adalah

merupakan barang atau jasa yang disediakan bagi individu atau

organisasi di luar instansi yang bersangkutan, dapat diidentifikasi

dengan jelas, berkontribusi untuk pencapaian outcome yang

direncanakan, berada dalam kendali (controlable) instansi yang

bersangkutan, serta menjadi dasar untuk perbandingan kinerja antar

periode atau dengan kinerja aktual instansi lainnya. Output dalam

penelitian ini dapat dilihat dari indikator pendidikan yaitu jumlah

sekolah (MI,MTS & MA) & jumlah guru (MI,MTS & MA).

104

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu,

diantaranya : penelitian yang dilakukan oleh Marijn Verhoeven, Victoria

Gunnarson dan Stephane Carcillo (2007) yang berjudul Education and

Health in G7 Countries : Achieving Better Outcomes with Less Spending.

Penelitian menggunakan DEA sebagai tahap analisis pertama dengan 3

jenis variabel dalam tiga bagian. Pada bagian pertama adalah analisis

efisiensi teknis biaya yang merupakan interaksi antara variabel input dan

variabel intermediate output, lalu bagian ketiga adalah analisis efisiensi

teknis sistem yang merupakan interaksi antara variabel intermediate output

dan variabel output, pada bagian ketiga adalah analisis efisiensi teknis

keseluruhan yang merupakan interaksi antara variabel input dan variabel

output. Pada tahap kedua adalah penggunaan metode tobit sebagai koreksi

dengan beberapa indikator pada variabel – variabel yang digunakan.

Penelitian lain yang juga menjadi acuan utama dari penelitian ini

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Etibar Jafarov dan Victoria

Gunnarsson pada tahun 2008 yang berjudul “Government Social Spending

on Health Care and Education in Croatia : Efficiency and Reform Options

“. Penelitian yang dilakukan oleh Etibar Jafarov dan Victoria Gunnarsson

ini menggunakan metode analisa DEA dengan 3 jenis variabel dalam tiga

bagian. Pada bagian pertama adalah analisis efisiensi teknis biaya yang

merupakan interaksi antara variabel input dengan variabel intermediate

output, kemudian pada bagian kedua adalah analisis efisiensi teknis sistem

105

yang merupakan interaksi antara variabel intermediate output dengan

variabel output, dan pada bagian ketiga adalah efisiensi teknis keseluruhan

yang merupakan interaksi antara variabel input dengan variabel output.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan

beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan di atas. Penelitian ini

menggunakan metode analisis DEA dengan dua bagian analisis yaitu

efisiensi teknis biaya yang merupakan interaksi dari variabel input dan

intermediate output dan efisiensi teknis sistem yang merupakan interaksi

antara variabel intermediate output dan output yang juga menjadi bagian

pada metode analisis pada penelitian yang dilakukan Marijn Verhoeven et

al. (2007) dengan tiga jenis variabel, antara lain : variabel input,

intermediate output, dan output. Penggunaan variabel input dengan

indikator biaya juga oleh Marijn Verhoeven et al.(2007) dan Blane Lewis

dan Daan Pattinasarany (2008). Penggunaan variabel intermediate output

dengan menggunakan data rasio murid/guru dan rasio murid/kelas

merupakan adaptasi dari penelitian Blane Lewis dan Daan Pattinasarany

(2008), sedangkan Angka Partisipasi Murni diadaptasi dari penelitian

Marijn Verhoeven et al.(2007). Pada variabel output, indikator yang

digunakan adalah jumlah sekolah dan jumlah guru yang merupakan

indikator bidang pendidikan sejalan dengan penelitian Blane Lewis dan

Daan Pattinasarany (2008).

106

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode analisis Hasil Penelitian

1. Marijn Verhoeven,

Victoria Gunnarsson,

and Stephane Carcillo

(2007)

Education and Health in G7

Countries : Achieving Better

Outcomes with Less

Spending

Tahap 1 : DEA

Input :

1. Pengeluaran perkapita dalam

bidang pendidikan dalam PPP

2. Pengeluaran perkapita dalam

bidang kesehatan dalam PPP

Intermediate :

1. Rasio guru/siswa

2. Lama jam mengajar pertahun

3. Angka masuk sekolah

4. Rasio computer/siswa

5. Rata – rata lama jam belajar

di sekolah

Output :

1. Rata – rata nilai matematika

PISA

2. Distribusi nilai matematika

PISA

3. Angka lulus sekolah

Tahap 2 : regresi

Variabel bebas :

1. Pengeluaran swasta dalam

1. Pengeluaran publik pada sistem

pendidikan dan kesehatan

bervariasi pada Negara – negara

G7 begitu pula dengan hasil

pengeluaran memiliki hubungan

kuat dengan hasil pendidikan di

Negara Perancis, Jerman,

Inggris, dan Amerika dan paling

efisien pada negara Kanada;

pada bidang kesehatan,

pengeluaran di Negara Italia dan

Jepang

2. Koefisien regresi ditaksir

dengan metode penambahan

serial korelasi dengan cara

cluster correction. Bagian dari

efisiensi pengeluaran dapat

dilengkapi dengan faktor

eksogen seperti GDP,

kependudukan dan perbedaan

gaya hidup.

107

pendidikan

2. Pengeluaran subnasional

3. Pengeluaran sekolah (schools

where principal is responsible

for hiring)

4. GDP perkapita

5. Jumlah penduduk kota

Variabel terikat

Masing – masing skor efisiensi pada

output

2 Etibar Jafarov dan

Victoria Gunnarsson

(IMF Country Report,

2008)

GovernmentSocial

Spendinngon Health Care

dan Education in Croatia :

Efficiency and Reform

Options

Data Envelopment Analysis (DEA)

1. Variabel input : pengeluaran

pemerintah untuk bidang

pendidikan

2. Variabel intermediate output

: rasio guru per murid, angka

kelulusan SMA, APM, angka

melanjutkan tingkat SMP,

rasio siswa per komputer

3. Variabel output : nilai

matematika PISA 2006

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

:

1. Pengeluaran gaji dan upah

merupakan pengeluaran terbesar

di bidang pendidikan pada

tingkat SD dan menghabiskan

dana yang lebih besar untuk

investasi dibanding negara –

negara eropa, namun dari segi

pencapaian hasil, kroasia relatif

lebih rendah dibanding nilai tes

PISA negara – negara Eropa

lainnya.

2. Subsidi publik lebih banyak

diterima oleh keluarga dengan

tingkat pendapatan yang lebih

108

tinggi ; sebab penerima beasiswa

dengan capaian akademis yang

tinggi juga didukung oleh

kemampuan keluarga dalam

menunjang sarana belajar yang

lebih baik.

3 Geert Almekindes

Aliona Cebotari and

Andreas Billmeier

Arab Republic of Egypt :

Selected Issues (Focussing

Fiscal Adjustment on

Relatively Inefficient

Spending)

DEA

Variabel input :

Pengeluaran pemerintah bidang

pendidikan

Variabel intermediate :

- Rasio guru/siswa

- Rata – rata jam mengajar

- Rasio siswa/komputer

Variabel output

- Tingkat baca – tulis

- Nilai tes TIMSS

Ditemukan hubungan signifikan untuk

meningkatkan efisiensi pada

pengeluaran sosial, secara khusus di

bidang pendidikan dan perlindungan

sosial. Pengeluaran relatif besar pada

sektor ini tidak selalu menghasilkan

capaian yang paling efisien.

Oleh karena itu pembuat kebijakan

harus secara regular mengkaji efisiensi

dana dalam pencapaian tingkatan hasil,

untuk itu diperlukan fleksibiltas

pengaturan yang lebih berkombinasi

dan serta akuntabilitas dana.

4 Douglas Sutherland,

Robert Price, Isabelle

Journard, dan

Chantal Nicq.

(Organization for

Economic Co –

Performance Indicators for

Public Spending Efficiency

in Primary and Secondary

Education in OECD Area

SFA dan DEA

Tingkat sekolah

1. Variabel input : jumlah guru

2. Variabel Output : Nilai PISA

2003

1. Hasil dengan SFA efisiensi

teknis pada tingkat sekolah

menunjukkan bahwa latar

belakang ekonomi pelajar

menentukan nilai PISA, jumlah

guru meningkatkan kualitas

109

operation and

Development, 2007)

Tingkat Nasional

1. Variabel input : biaya yang

dikeluarkan tiap murid

2. Variabel output : Nilai PISA

2003

pelajar, meskipun juga harus

diingat diminishing returns. Lalu

dengan DEA menunjukkan

bahwa sekolah publik justru

menunjukkan hasil kurang

efisien dibanding sekolah privat.

Sekolah yang kecil justru lebih

tidak efisien daripada sekolah

besar. Kemudian dalam tingkat

nasional, SFA dan DEA

menunjukkan hasil yang sama

yaitu negara yang paling tidak

efisien adalah Yunani, Hungaria

dan Turki. Lalu negara yang

paling efisien pada semua

tingkat sekolah adalah Korea

dan Jepang.

2. Hasil efisiensi biaya pada

tingkat nasional, dengan

menbandingkan dengan nilai

PISA menunjukkan

kecenderungan yang lemah

terhadap prestasi PISA dengan

pelaksanaan biaya pendidikan

yang baik.

5 Alexander Aristovnik

(University of

Ljubljana, Slovenia,

An Analysis of the Efficiency

of Education Spending in

Central and Eastern Europe

DEA

1. Variabel input : pengeluaran

1. Penelitian menunjukkan bahwa

secara umum negara yang baru

bergabung dalam EU memiliki

110

International

Conference , 2011)

per murid

2. Variabel output : Nilai PISA,

biaya pendaftaran sekolah,

rasio murid per guru, angka

kelulusan

efisiensi yang relatif tinggi pada

tingkat pendidikan di

universitas.

2. Pada negara CEE yang efisien

hanya ada pada negara

Hungaria, Estonia, dan Slovenia

dan negara tersebut menjadi

patokan efisiensi untuk

pendidikan tingkat dasar,

menengah dan tingkat

universitas.

6 Blnae Lewis dan Daan

Pattinasarany (2008)

Penghitungan Biaya dan

pembiayaan untuk

penyediaan pelayanan

publik dan Standar

Pelayanan Minimal

SFA

1. Variabel Input : Rasio Siswa

– Guru dan Rasio Siswa –

Kelas

2. Variabel Output : Angka

Partisipasi Murni (APM),

Persentase Siswa yang Tetap

Bersekolah, Jumlah Siswa

yang tetap Bersekolah

Biaya :

Total biaya 6 bulan (juta rupiah)

1. Hasil analisis menunjukkan

adanya kemungkinan bahwa

pemenuhan SPM input tidak

konsisten dengan pencapaian

SPM output

2. Di Indonesia, pelayanan SDN

tidak efisien. Tingkat efisiensi

teknis baru mencapai 72 persen

dari tingkat optimal, sedangkan

inefisiensi biaya masih 30

persen di atas tingkat optimal

7 Nisaul Mardliyah Analisis Efisiensi Anggaran Rasio input – output 1. Hasil analisis capaian kinerja

111

(2014) Pendidikan di Kabupaten

Boyolali

1. Variabel input : kualifikasi

guru, kualifikasi kepala

sekolah, rasio hubungan

siswa – guru – rombel

2. Variabel output : APK, APM,

APS, dan Angka Tinggal

Kelas

program wajib belajar 9 tahun

cenderung tidak stabil namun

kategori cukup baik

2. Hasil analisis penyerapan

anggaran menunjukkan cukup

tinggi

3. Hasil analisis rata – rata lama

belajar pada tingkat SD/MI

adalah 6 tahun dan tingkat

SMP/MTS adalah 3 tahun

4. Hasil analisis rasio input output

menunjukkan perbandingan

antara jumlah siswa baru yang

masuk dengan yang lulus stabil.

8 Lena Dina Pertiwi Efisiensi pengeluaran

pemerintah daerah di

Propinsi Jawa Tengah

Data Envelopment Analysis dengan

maksimasi output dan minimasi

input

Variabel input : Pengeluaran

pemerintah dibidang pendidikan dan

kesehatan

Variabel output :

Pendidikan : Angka melek huruf dan

Tingkat efisiensi pengeluaran

pendidikan pada tahun 1999 di setiap

kabupaten di Jawa tengah cenderung

belum efisien, hanya kota Sallatiga yang

mencapai tingkat efisiensi sempurna

dan terjadi peningkatan efisiensi pada

tahun 2002, salah satunya adalah

pencapaian tingkat efisiensi sempurna

di kabupaten Boyolali. Tingkat efisiensi

pengeluaran kesehatan pada tahun 1999

mayoritas tidak efisien, hanya kota

Salatiga yang mencapai tingkat efisiensi

112

rata – rata lama sekolah

Kesehatan :

Angka harapan hidup

sempurna, dan pada tahun 2002 rata –

rata mengalami peningkatan efisiensi.

9 Triyanti Lestari dan

Moh. Khusaini

Analisis Efisiensi Belanja

Daerah di Jawa Timur

(Studi Kasus Bidang

Pendidikan dan Kesehatan

Tahun 2009 – 2011)

DEA

1. Variabel input : belanja

pendidikan dan belanja

kesehatan

2. Variabel output : Jumlah

sekolah, jumlah guru, dan

jumlah siswa

1. Belanja pendidikan masih lebih

baik dibandingkan belanja

kesehatan,

2. Kebupaten Malang merupakan

daerah paling efisien.

3. Kota Surabaya merupakan

daerah yang paling tidak efisien.

113

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencoba menjelaskan

hubungan dari penggunaan biaya dalam mencapai output akhir melalui

efisiensi teknis biaya dan efisiensi teknis sistem. Analisis efisiensi teknis

dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh

Etibar Jafarov dan Victoria Gunnarsson pada tahun 2008. Penghitungan

nilai efisiensi teknis dilakukan dengan menggunakan tiga variabel, yaitu

variabel input, variabel output intermediate, dan variabel outcome.

Penggunaan semua indikator pada variabel input dan intermediate output

berlaku pada semua jenjang pendidikan.

Variabel input akan dibandingkan dengan variabel output

intermediate dan akan menghasilkan nilai efisiensi teknis biaya. Efisiensi

teknis biaya merupakan efisiensi dalam penggunaan input untuk

menghasilkan output. Selanjutnya, variabel intermediate output akan

dibandingkan dengan variabel outcome dan akan menghasilkan nilai

efisiensi teknis sistem.

Untuk mengukur dan menganalisis efisiensi teknik biaya dan

teknik sistem pada penelitian ini digunakan metode Non – Parametrik

DEA (Data Envelopment Analysis) yang digunakan untuk mengevaluasi

efisiensi dalam penggunaan input dalam memproduksi hasil untuk sampel

produksi unit. Kedua nilai efisiensi akan terbagi dalam dua kondisi, yaitu

efisien dan tidak efisien (inefisien). Pada kondisi tidak efisien akan

114

dilakukan analisis lebih lanjut mengenai target perbaikan agar menjadi

efisien.

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

RPJMN Indonesia

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Renstra Pendis Kemenag

2016 - 2019

Undang – undang No.20 tahun 2003 49 ayat 1 (1) tentang Pembiayaan

Pendidikan Nasional

UU.17 Tahun 2003 – Anggaran Berbasis Kinerja

Variabel Input :

Anggaran

Belanja

Pendidikan

Variabel intermediate Output :

- Angka Partisipasi Murni

- Rasio Guru per Murid

- Rasio Kelas per Murid

Variabel Output

- Jumlah Sekolah

- Jumlah guru

- Angka Partisipasi

Sekolah

- Nilau Hasil

Ujiian Nasional Data Envelopment Analysis

(DEA)

Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sistem

115

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang pendahuluan, dari penelitian –

penelitian terdahulu, serta metode pengukuran efisiensi dengan Data

Envelopment Analysis maka penulis menetapkan hipotesis dalam

penelitian ini yaitu :

H1 : Tidak ada daerah yang efisien sempurna secara teknis biaya

dan teknis sistem pada pendidikan Islam di seluruh Provinsi

se – Indonesia tahun 2013 hingga 2015

H2 : Ada daerah yang efisien sempurna secara teknis biaya dan

teknis sistem pada pendidikan Islam di seluruh Provinsi se

– Indonesia tahun 2013 hingga 2015

116

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non parametik

berupa linier programming. Karena data dikumpulkan berupa angka –

angka untuk menghitung besaran tiap variabel yang digunakan.

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini terletak di pendekatan Input

dengan Output. Satuan variabel yang digunakan tidak sama untuk variabel

Input satuan hitungnya menggunakan besaran rupiah mata uang dan

variabel Output menggunakan satuan jumlah besaran hitung. Selain itu

peneliti juga menggunakan rasio yang digunakan untuk melihat Efektivitas

melalui Outcome dari variabel Input. Satuan hitung yang digunakan adalah

persentase. Peneliti mengggunakan pendekatan ini karena peneliti ingin

mengetahui seberapa efisien belanja pendidikan terhadap jumlah guru dan

fasilitas pendidikan di seluruh Provinsi se Indonesia yang diteliti.Variabel

ini menggunakan pengukuran atau persamaan uji DEA karena untuk

melihat efisiensi dari pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja

pendidikan sebagai Input terhadap keluaran berupa Output. Maka peneliti

memilih menggunakan pendekatan ini sebagai bahan untuk menganalisis.

Peneliti juga melihat Efektivitas dan ketepatan anggaran yang

diterapkan melalui belanja dari anggaran pendidikan Islam di Seluruh

Provinsi se Indonesia, maka peneliti memperkuat analisisnya

117

menggunakan angka partisipasi sekolah pada tahun 2013 - 2015 berfungsi

untuk melihat kemampuan daya serap penduduk usia sekolah yang

bersekolah. Kuantitatif deskriptif merupakan jenis penelitian ini karena

setelah dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan perhitungan

selanjutnya didapat hasil. Dengan hasil tersebut peneliti menggabungkan

antara realita dan teori dengan menjabarkan hasil, sehingga diperoleh gap

yang terjadi diantara teori dan realita.

B. Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi (Sugiyono, 2010:62). Penentuan sampel dilakukan secara

purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria – kriteria tertentu.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, yang menjadi objek penelitian

adalah sektor pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah hingga jenjang

Madrasah Aliyah seluruh Provinsi Se Indonesia pada periode tahun 2013 –

2015.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti

untuk mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden

sesuai lingkup penelitian (Wiratna Sujarweni, 2015) Metode yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi atau studi

pustaka, sehingga tidak diperlukan teknik sampling dan kuesioner. Data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan kata

118

lain data diperoleh dari dokumen – dokumen yang telah dikumpulkan dan

disusun oleh pihak lain. Studi dokumentaer merupakan salah satu teknik

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek

penelitian. Wiratna Sujarweni (2015) mendefinisikan analisis dokumen

lebih mengarah bukti konkret, dengan instrumen ini, kita diajak untuk

menganalisis isi dari dokumen – dokumen yang dapat mendukung

penelitian kita.

1. Sumber Data

Tabel 3.1 Sumber Data Penelitian

No Variabel Sumber data

1 Total Belanja Pendidikan Laporan tahunan dan statistik pendidikan Islam Dirjen Pendis

Kemenag 2013 - 2015

2 Jumlah Sekolah MI Laporan tahunan dan statistik pendidikan Islam Dirjen Pendis

Kemenag 2013 - 2015

3 Jumlah Sekolah MTS Laporan tahunan dan statistik pendidikan Islam Pendis Kemenag

2013 - 2015

4 Jumlah Sekolah MA Laporan tahunan dan statistik pendidikan Islam Dirjen Pendis

Kemenag 2013 - 2015

5 Guru MI Laporan tahunan dan statistik pendidikan Islam Dirjen Pendis

Kemenag 2013 - 2015

6 Guru MTS Laporan tahunan dan statistik pendidikan Islam Dirjen Pendis

Kemenag 2013 - 2015

7 Guru MA Laporan tahunan dan statistik pendidikan Islam Dirjen Pendis

Kemenag 2013 - 2015

8 Angka Partisipasi MI BPS Indonesia, Kemdikbud tahun 2013 - 2015

9 Angka Partisipasi MTS BPS Indonesia, Kemdikbud tahun 2013 - 2015

10 Angka Partisipasi MA BPS Indonesia, Kemdikbud tahun 2013 - 2015

11 NHUN MI Laporan tahunan dan statistik pendidikan Islam Dirjen Pendis

Kemenag 2013 - 2015

12 NHUN MTS Laporan tahunan dan statistik pendidikan Islam Dirjen Pendis

Kemenag 2013 - 2015

13 NHUN MA Laporan tahunan dan statistik pendidikan Islam Dirjen Pendis

Kemenag 2013 - 2015

Sumber ; ilustrasi peneliti

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Wiratna Sujarweni,

119

2015). Seluruh data berjenis data time series yang dikumpulkan

berdasarkan tahun 2013 – 2015 sebagai tahun penelitian.

D. Metode Analisis Data

Pengukuran kinerja dapat memberi arah pada keputusan strategis

yang menyangkut perkembangan suatu organisasi di masa datang. Dalam

mengukur efisiensi suatu kinerja perusahaan, ataupun kinerja keuangan

pemerintah khususnya, dapat menggunakan pendekatan parametrik dan

non parametrik. Dimana perbedaannya terdapat pada gangguan, pada

pendekatan parametrik menggunakan ekonometrik stokastik dan berusaha

menghilangkan gangguan tersebut, sedangkan pada non parametrik dengan

pendekatan program linier yang tidak stokastik dan cenderung

“mengkombinasikan” gangguan (Aam Rusydiana, 2013). Penggunaan

metode parametrik pada umumnya menggunakan metode

StochasticFrontier Analysis (SFA), Ditsribution – Free Analysis (DFA),

dan Thick Frontier Analysis (TFA). Sedangkan penggunaan metode non –

parametrik pada umumnya menggunakan metode Free Disposal Hull

Analysis (FDH) dan Data Envelopment Analysis (DEA).

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah

Data Envelopment Analysis. Pemilihan teknik sangat penting untuk dapat

mengetahui kondisi variabel yang sedang diamati, sehingga dapat

menjawab dengan tepat rumusan masalah pada penelitian. Setelah

mengidentifikasi tujuan pengukuran efisiensi serta variabel yang akan

120

terlibat dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa metode yang tepat

digunakan adalah DEA. Alasan pemilihan DEA sebagai alat analisis dalam

penelitian ini adalah karena DEA dapat mengatasi keterbatasan dari hasil

pada metode rasio dan regresi. Ikhwan (2004: 34) menyatakan DEA

merupakan alat analisis yang cocok digunakan untuk mengukur efisiensi

relatif dalam penelitian pendidikan, kesehatan, transportasi, pabrik,

maupun perbankan.

Penelitian ini menggunakan model BCC atau dengan kata lain

menganut asumsi Variable Return to Scale (VRS). Model tersebut dipilih

mengingat dalam bidang pendidikan penambahan sejumlah input belum

tentu akan menghasilkan sejumlah output yang sama. Karena hasil atau

capaian pendidikan juga ditentukan oleh berbagai faktor lain, seperti

kualitas pendidik, kondisi lingkungan belajar, peran orang tua, hingga

faktor endogen setiap murid (Haryadi, 2011: 33) Selain asumsi VRS,

terdapat dua pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini.

Pendekatan dengan orientasi input serta pendekatan dengan orientasi

output. Pada pengukuran efisiensi teknis sistem digunakan pendekatan

maksimasi output (output oriented). Sedangkan pada pengukuran efisiensi

teknis biaya, digunakan pendekatan minimasi input (input oriented).

Pendekatan ini digunakan mengingat alokasi per kapita murid

merupakan sumber daya yang terbatas dan keadaan yang efisien serta

adanya harapan untuk mencapai hasil ujian nasional yang tinggi. Semua

variabel input dan output diolah dengan software MaxDEA 6.13 (yang

121

merupakan metode terstandarisasi sebagai alat untuk pengukuran efisiensi

kinerja suatu aktifitas unit ekonomi) sehingga dapat diperoleh efisiensi

teknis bidang pendidikan di seluruh Provinsi se Indonesia. Efisiensi

ditunjukkan dengan skor 1 yang berarti efisien dan kurang dari satu berarti

menunjukkan adanya inefisiensi.

Dalam penelitian ini, data dianalisa dengan menggunakan “Data

Envelopment Analysis” . data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan

dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi

permasalahan yang dihadapi. Analisis data envelopment digunakan untuk

menghitung efisiensi penggunaan belanja pendidikan terhadap setiap

sektor Output yang dihasilkan. Serta membandingkan hasil dari DEA

dengan melihat rasio APS, jumlah guru, jumlah sekolah, dan Nilai Hasil

Ujian Nasional untuk melihat Efektivitas. Peneliti juga menggunakan

metode komparatif. Hal ini dilakukan untuk membandingkan teori yang

ada dengan praktik yang ditemui dilapangan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan

analisis DEA. Metode ini digunakan untuk menganalisis efisiensi teknis

bidang pendidikan pada pendidikan Islam di Indonesia tahun 2013 – 2015.

1. DEA (Data Envelopment Analysis).

DEA adalah sebuah metode optimasi program matematis yang

digunakan untuk mengukur efisiensi teknis suatu unit Decision Making

Units (DMUs) dan membandingkan secara relatif terhadap DMU lain.

122

(Charnes, et al., 1978: 429). Tidak jauh berbeda dengan pernyataan

sebelumnya, Jati (2016: 3) berpendapat bahwa DEA merupakan

sebuah pendekatan non parametrik untuk mengevaluasi performa dari

kumpulan entitas homogen atau DMU dimana terdapat banyak input

maupun output yang masing-masing memiliki bobot yang berbeda.

DMU yang dimaksud pada definisi diatas adalah unit kegiatan

ekonomi yang dianalisa dalam DEA, misalnya bank, kantor polisi,

kantor pajak, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Jadi, secara

sederhana DEA dapat didefinisikan sebagai sebuah metode yang

digunakan untuk mengukur efisiensi keputusan suatu unit kegiatan

yang bertugas mengubah sejumlah input menjadi output.

DEA pertama kali digunakan oleh Farrel pada tahun 1957 untuk

membandingkan efisiensi relatif dengan sampel petani secara cross

section yang terbatas pada satu input dan satu output menjadi multi

input dan multi output. DEA kemudian dipopulerkan oleh Charnes,

Cooper, dan Rhodes pada tahun 1978. Setelah selang waktu yang

cukup lama, DEA dikembangkan kembali oleh Bunker, Charness, dan

Cooper pada tahun 1994.

Metode DEA merupakan sebuah metode frontier non parametric

yang menggunakan model program linier untuk menghitung

perbandingan rasio output dan input untuk semua unit yang

dibandingkan dalam sebuah populasi. Tujuan dari metode DEA adalah

untuk mengukur tingkat efisiensi dari DMU (misal bank) relatif

123

terhadap bank yang sejenis ketika semua unit – unit ini berada pada

atau dibawah “kurva” efisien frontier-nya. Jadi metode ini digunakan

untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari beberapa objek

(benchmarking kinerja).

Metode DEA menghitung efisiensi teknis untuk seluruh unit. Skor

efisiensi untuk setiap unit adalah relatif, tertgantung pada tingkat

efisiensi dari unit – unit lainnya di dalam sampel. Setiap unit dalam

sampel dinggap memiliki tingkat efisiensi yang tidak negatif, dan

nilainya antara 0 dan 1 dengan ketentuan satu menunjukkan efisiensi

yang sempurna. Selanjutnya, unit – unit yang memiliki nilai satu ini

digunakan dalam membuat envelope untuk frontier efisiensi,

sedangkan unit lainnya yang ada di dalam envelope menunjukkan

tingkat inefisiensi.

Pendekatan DEA lebih menekankan kepada melakukan evaluasi

terhadap kinerja DMU. Analisis yang dilakukan berdasarkan kepada

evaluasi terhadap efisiensi relatif dari DMU yang sebanding.

Selanjutnya DMU – DMU yang efisien tersebut akan membentuk garis

frontier. Jika DMU berada pada garis frontier, maka DMU tersebut

dapat dikatakan efisien relatif dibandingkan dengan DMU yang lain

dalam peer group-nya. Selain menghasilkan nilai efisiensi masing –

masing DMU, DEA juga menunjukkan unit – unit yang menjadi

referensi bagi unit – unit yang tidak efisien.

124

Model dari DEA adalah Linear Programming. Linear

Programming adalah model matematika yang digunakan untuk

mengoptimalkan kegunaan suatu utilitas atau departemen dalam satu

organisasi dengan sumber yang terbatas.

Menurut Taha Hamdy A.(1997), Model Linear Programming

mempunyai tiga elemen dasar yaitu :

1. Decision Variable

2. Objective (goal)

3. Constraint

Selain variabel yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan,

dalam variabel keputusan juga terdapat variabel slack dan surplus.

Variabel slack adalah variabel yang berfungsi untuk menampung

sisa kapasitas atau kapasitas yang tidak digunakan pada kendala

yang berupa pembatas. Vriabel slack pada setiap kendala aktif pasti

bersifat nol dan variabel slack pada setiap kendala tidak aktif pasti

bersifat tidak aktif. Variabel surplus adalah variabel yang berfungsi

untuk menampung kelebihan nilai ruas kiri pada kendala yang

berupa –syarat (Siswanto, 2007).

Data yang digunakan dalam DEA adalah vektor untuk

semua DMU yang dianalisa. Dengan menyelesaikan beberapa seri

optimasi program linier, DEA mampu mengidentifikasi DMU yang

efisien dan sisanya inefisien beserta titik efisien rujukannya. DEA

125

dikembangkan sebagai perluasan dari metode rasio teknik klasik

untuk efisiensi. DEA menentukan untuk tiap DMU rasio maksimal

dari jumlah output yang diberi bobot terhadap jumlah input yang

diberi bobot, dengan bobot yang ditentukan oleh model.

Dalam mengevaluasi dengan metode DEA, perlu diperhatikan :

1. Kebutuhan nilai input dan nilai output untuk masing – masing

DMU

2. DMU memiliki proses yang sama yang menggunakan jenis input

dan jenis output yang sama

3. Mendefinisikan nilai efisiensi relatif masing – masing DMU

melalui rasio antara penjumlahan bobot output dengan

penjumlahan bobot input

4. Nilai efisiensi berkisar antara 0 sampai 1

5. Nilai bobot yang diperoleh dari hasil pemrograman dapat

digunakan untuk memaksimumkan nilai efisieni relatif

Produktivitas dari setiap unit diukur dengan membandingkan input

dan output yang digunakan dengan sebuah titik yang terdapat pada

garis yang disebut dengan garis frontir efisien (efficient frontier).

Garis tersebut akan mengelilingi atau menutupi (envelop) data dari

organisasi yang bersangkutan. Garis frontir efisien ini diperoleh dari

unit yang full efficient. Beberapa unit yang berbeda pada garis ini

dianggap memiliki nilai produktivitas sama dengan satu (=1),

126

sedangkan unit yang berada di bawah garis frontir efisien memiliki

nilai produktivitas lebih dari satu (<1) dan merupakan unit yang in

efficient.

DEA memiliki fungsi untuk menggambar batas efisiensi mewakili

Output dan Input yang terbaik. Metode yang dipakai adalah dengan

membandingkan suatu organisasi dengan organisasi sejenis yang

maya. DEA merupakan model matematika yang relatif mudah dimana

berbagai paket perangkat lunak yang tersedia mampu mengukur

efisiensi secara relatif mudah. Pada non parametik yang dilakukan

adalah mengkonstruksikan sebuah production possibility set dari Input

dan Output unit-unit yang akan diobservasi. Production possibility set

ini dibuat sehingga berisikan semua kemungkinan hubungan Input-

Output secara prinsip, termasuk dari unit-unit yang dinilai. Dalam

menerapkan model pendekatan DEA, terdapat asumsi-asumsi yang

mendasarinya (Ramanathan, 2003 dalam Wulansari 2010) yaitu :

a. DMU harus merupakan unit-unit yang homogenis, yaitu memiliki

fungsi dan tujuan yang sama.

b. Jumlah ukuran DMU dari unit-unit yang dteliti besarnya 2 atau 3

kali penjumlahan Input dan Output

Menurut Charnes, Cooper, dan Rhodes (1978) dalam Aristyasani

(2013) secara teknis ada dua tahap yang harus dilalui dalam model

matematis menggunakan analisis DEA. Pada dasarnya teknik analisis

127

DEA didesain khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu UKE

(Unit Kegiatan Ekonomi) dalam kondisi banyak input maupun output.

Kondisi tersebut biasanya sulit disiasati secara sempurna oleh teknik

analisis pengukuran efisiensi lainnya (Aam Rusydiana, 2013). Tahap

pertama, model DEA diformulasikan dari persamaan fraksional yang

dikenal Fractional Programming (FP) yang menggunakan unit input

dan output sebagai variabel keputusan. Kemudian tahap kedua,

persamaan (FP) akan diubah menjadi persamaan linear (LP) ekuivalen

melalui metode simpleks untuk menemukan solusi optimal untuk

fungsi tujuan. Efisiensi dalam DEA merupakan solusi dari persamaan

berikut :

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑍𝑘

∑ 𝑈𝑟𝑘𝑌𝑟𝑘𝑠𝑟=1

∑ 𝑉𝑖𝑘𝑋𝑖𝑘𝑚𝑖=1

Asumsi DEA, tidak ada yang memiliki efisiensi lebih dari 100 %

atau 1, maka formulasinya :

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑍𝑘∑ 𝑈𝑟𝑘𝑌𝑟𝑘

𝑠𝑟=1

∑ 𝑉𝑖𝑘𝑋𝑖𝑘𝑚𝑖=1

≤ 1, 𝑘 = 1, 2, … 𝑛

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif :

Urk ≥ 0 ; r = 1, ... s

Vik ≥ 0, i = 1 , .... m

Salah satu kendala dari pemecahan persamaan tersebut adalah

eprsamaan tersebut berbentuk fraksional sehingga sulit dipecahkan

dengan pemrograman linear. Namun demikian dengan melakukan

128

linearisasi, persamaan dapat diubah menjadi persamaan linear

sehingga pemecahan melalui pemrograman linear dapat dilakukan.

Dasar pengukuran efisiensi dengan DEA adalah program linier,

transformasi program linier yang kita sebut dengan DEA adalah

sebagai berikut :

Maksimumkan :

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑍𝑘 ∑ 𝑈𝑟𝑘𝑠𝑟=1 𝑌𝑟𝑘

Dengan batasan atau kendala :

∑ 𝑈𝑟𝑘

𝑠

𝑟=1

𝑌𝑟𝑘 − ∑ 𝑉𝑖𝑘

𝑚

𝑖=1

𝑋𝑖𝑘 ≤ 0, 𝑘 = 1, 2, … 𝑛

∑ 𝑉𝑖𝑘𝑚𝑖=1 𝑋𝑖𝑘 = 1, 𝑑𝑎𝑛 𝑈𝑟𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝑉𝑖𝑘 ≥ 0

Dimana :

Y rk : jumlah output r yang dihasilkan oleh Unit KE k

X ik : jumlah input i yang digunakan oleh UKE k

k : wilayah yang dinilai dalam analisis

s : jumlah output yang dihasilkan

m : jumlah input yang digunakan

U rk : bobot tertimbang dari output r yang dihasilkan tiap UKE k

Vik : bobot tertimbang dari input yang dihasilkan tiap UKE k

129

Zk : nilai optimalisasi sebagai indikator efisiensi relatif dari UKE k

Tujuan dari metode DEA adalah untuk mengukur tingakt

efisiensi dari DMU (misal bank) relatif terhadap bank yang sejenis

ketika semua unit-unit ini berada pada atau dibawah garis efisien

frontier-nya. Jadi metode ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi

relatif dari beberapa objek (benchmarking kinerja). Model DEA

menghitung efisiensi teknik untuk seluruh unit. Skor efisiensi untuk

setiap unit adalah relatif, tergantung pada tingkat efisiensi dari unit-

unit lainnya di dalam sampel. Setiap unit dalam sampel dianggap

memiliki tingkat efisiensi yang tidak negatif, dan nilainya diantara 0

dan 1 dengan ketentuan satu menunjukkan efisiensi sempurna.

Selanjutnya, unit-unit yang memiliki nilai satu ini digunakan dalam

membuat envelope untuk frontier efisiensi, sedangkan unit lainnya

menunjukkan tingkat inefisiensi. Dalam DEA, efisiensi relatif UKE

didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total

input tertimbangya (total weighted output/total weighted input).

Inti dari DEA adalah menentukan bobot (weights) atau

timbangan untuk setiap input dan output UKE. Setiap UKE

diasumsikan bebas menentukan bobot untuk setiap variabel-variabel

input maupun output yang ada, asalkan mampu memenuhi dua kondisi

yang disyaratkan (Samsubar Saleh, 2000). Adapun kedua kondisi

130

yang disyaratkan yaitu, (Silkman, 1986; Nugroho, 1995 dalam Huri

M. D. dan Indah Susilowati, 2004):

a. Bobot tidak boleh negatif;

b. Bobot harus bersifat universal. Hal ini berarti setiap UKE

dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot

yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted

output/total weighted input) dan rasio tersebut tidak lebih dari

1 (total weighted output/total weighted input ≤ 1) (Harjum

Muharam dan Pusvitasari, 2007).

DEA bekerja dengan langkah mengidentifikasi unit-unit yang akan

dievaluasi, input serta output unit tersebut. Selanjutnya, dihitung nilai

produktivitas dan mengidentifikasi unit mana yang tidak

menggunakan input secara efisien atau tidak menghasilkan output

secara efektif. Produktivitas yang diukur bersifat komparatif atau

relatif, karena hanya membandingkan antar unit pengukuran dari 1 set

data yang sama. DEA adalah model analisis faktor produksi untuk

mengukur tingkat efisiensi relatif dari set unit kegiatan ekonomi

(UKE) (Yanitra Ega Pamula, 2012:36). Skor efisiensi dari banyak

faktor input dan output dirumuskan sebagai berikut:

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

131

Pengukuran efisiensi yang menyangkut dan input dan output

dapat dilaksanakan dengan menggunakan pengukuran efisiensi relatif

yang dibobot sebagaimana tertulis sebagai berikut :

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑗 = 𝑣1𝑦1𝑘 + 𝑣2𝑦2𝑘 + ⋯

𝑣1𝑥1𝑘 + 𝑣2𝑥2𝑘 + ⋯

Namun demikian, pengukuran tersebut tetap memiliki

keterbatasan berupa sulitnya menentukan bobot yang seimbang untuk

input dan output. Keterbatasan tersebut kemudian dijembatani dengan

konsep DEA, efisiensi tidak semata-matadiukur dari rasio output dan

input, tetapi juga memasukkan faktor pembobotan dari setiap output

dan input yang digunakan. DEA berasumsi bahwa setiap UKE akan

memilih bobot yang memaksimumkan rasio efisiensinya (maximize

total weighted output/total weighted input). Karena setiap UKE

menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan

kombinasi output yang berbeda pula, maka setiap UKE akan memilih

seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman tersebut. Secara

umum UKE akan mendapatkan bobot yang tinggi untuk input yang

penggunaannya sedikit dan untuk output yang dapat diproduksi

dengan banyak. Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai

ekonomis dari input dan outputnya, melainkan sebagai variabel

keputusan penentu untuk memaksimumkan efisiensi dari suatu UKE

(N. Yartiman, 2012:72-73 dalam Aristyasani).

132

DEA memiliki beberapa manajerial. Pertama, DEA

menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE terlatif terhadap UKE yang

lain didalam sampel. Angka efisiensi ini memungkinkan seseorang

mengenali UKE yang paling membutuhkan perhatian dan

merencanakan tindakan bagi UKE yang tidak/kurang efisien. Kedua,

jika UKE kurang efisien (efisiensi <100%), maka DEA menunjukkan

sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna dan seperangkat

angka pengganda yangdapat digunakan oleh manajer untuk menyusun

strategi perbaikan. Informasi tersebut memungkinkan seorang analisis

membuat UKE hipotesis yang menggunakan input yang lebih sedikit

dan menghasilkan output yang paling tidak sama atau lebih banyak

dibanding UKE yang tidak efisien, sehingga UKE hipotesis tersebut

akan memliki efisiensi yang sempurna jika menggunakan bobot input

atau bobot output dari UKE yang tidak efisien. Pendekatan tersebut

memberi arah strategis manajer untuk meningkatkan efisiensi suatu

UKE yang tidak efisien melalui pengenalan terhadap input yang

terlalu banyak digunakan serta output yang produksinya terlalu

rendah. Sehingga seorang manajer tidak hanya mengetahui seberapa

besar tingkat input dan ouput yang harus disesuaikan agar dapat

memiliki efisiensi yang tinggi. Ketiga, DEA menyediakan matriks

efisiensi silang. Efisiensi silang UKE A terhadap UKE B merupakan

rasio dari ouput tertimbang dibagi input tertimbang yang dihitung

dengan menggunakan tingkat input dan output UKE A dan bobot

133

input dan output UKE B. Analisis efisiensi silang dapatmembantu

seorang manajer untuk mengenali UKE yang efisien tetapi

menggunakan kombinasi input dan menghasilkan kombinasi output

yang sangat berbeda dengan UKE yang lain. UKE tersebut sering

disebut sebagai Maverick (menyimpang atau unik) (Yartiman, 2012).

Unit Pengambilan Keputusan (DMU)

Decision making unit merupakan satu atau sekumpulan

perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam membuat dan

bertanggung jawab dalam sebuah keputusan penting pada berbagai

tujuan dan resiko dalam melakukan kegiatan yang sama. Terutama

keputusan tentang melaksanakan sesuatu.Dalam melakukan

penelitian, fokus biasanya terletak pada jumlah fase keputusan dan

waktu.namun perlu juga berfokus pada kegiatan rutin seperti

memanfaatkan pengambilan keputusan pada organisasi. Dalam

melakukan Pemilihan DMU terdapat beberapa kriteria yang harus

sama, seperti ukuran perusahaan / organisasi dan keterampilan

kepribadian dan anggota staf, jenis produk / jasa yang dibutuhkan ,

jenis organisasi, tahapan proses kegiatan yang berbeda, durasi

hubungan antara organisasi dan kegiatan yang dilakukan. Dalam

analisis DEA efisiensi dari DMU ditentukan dengan menggunakan

rasio jumlah berat variabel Output ke jumlah tertimbang dari variabel

Input.

134

Model DEA yang sering digunakan yaitu :

a. Model – model pada DEA

1) Model Charles, Cooper, dan Rhodes (CCR)

Model ini merupakan model DEA yang paling dasar.

Model ini menggunakan asumsi Constant Return to Scale (CRS).

Secara sederhananya, model ini berasumsi bahwa setiap

penambahan sebuah input maka akan menghasilkan penambahan

sebuah output. Asumsi lain yang juga digunakan pada model ini

adalah tiap DMU beroperasi dengan optimal. Model ini terdiri dari

fungsi tujuan yang berupa maksimisasi output dari unit yang akan

diukur produktivitas relatifnya serta selisih dari output dan input

dari semua unit yang akan diukur produktifitas relatifnya. (Coelli et

al, 1996: 9)

Model matematis CRS dengan menggunakan program non-

linear biasanya dirumuskan dengan notasi berikut:

Objective function :

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = ∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑜

𝑠𝑟=1

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖0𝑚𝑖=1

≤ 1

135

Subject to :

= ∑ 𝑍𝑗𝑈𝑟 𝑌𝑟𝑗

𝑠𝑟=1

∑ 𝑉𝑟𝑗𝑚𝑖=1

≤ 1 ∶ 𝑗 = 1, 2, … 𝑛

Dimana :

j = DMU, j = 1 ..., n

i = Input, i = 1...., n

r = Output, r = 1..., n

Data

yrj = nilai output ke – r dari DMU ke j

xij = nilai input ke – i dari DMU ke j

Variabel

zk = efisiensi relatif DMU j

ur = bobot untuk output r

vi = bobot untuk input i

(Charnes, et al. 1978 : 430)

Terdapat 2 pendekatan dalam model CRS, yaitu :

Orientasi input

Objective function

min Ɵ

subject to

∑ 𝜆𝑗 𝑌𝑟𝑘

𝑛

𝑗=1− 𝑌𝑟𝑘 ≥ 0 ∶ 𝑟 = 1, 2 … 𝑠

136

𝜃𝑋𝑖𝑘 − ∑ 𝜆1 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1≥ 0 ∶ 𝑖 = 1, 2 … 𝑚

𝜆 ≥ 0 ; ( 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐷𝑀𝑈, 𝑗 𝜖 1, 2, … 𝑛

Orientasi Output

Objective function

max Ɵ

subject to

∑ 𝜆𝑗𝑌𝑟𝑗 − 𝜃 𝑌𝑟𝑘 ≥ 0 ∶ 𝑟 = 1, 2, … 𝑠𝑛

𝑗=1

𝑋𝑖𝑘 − ∑ 𝜆𝑗𝑋𝑖𝑗 ≥ 0 ∶ 𝑖 = 1, 2, … 𝑚𝑛

𝑗=1

𝜆𝑗 ≥ 0

(Coeli et al, . 1996 : 9)

2) Model Banker, Charnes, dan Chopper (BCC)

Model BCC merupakan model yang telah dikembangkan

dari model sebelumnya, model CCR. Model ini tepat digunakan

dengan asumsi bahwa perbandingan terhadap input maupun output

suatu unit kegiatan akan mempengaruhi produktivitas yang

mungkin dicapai. Asumsi yang dimaksud disebut dengan Variable

Return to Scale (VRS). Maka, tentu berbeda dengan model

137

sebelumnya, pada DEA dengan asumsi VRS penambahan input

sebesar satu dapat menghasilkan output lebih dari, kurang dari,

atau sama dengan satu. Model BCC digunakan karena terdapatnya

keterbatasan, kompetisi yang tidak sempurna, dan keadaan lain-lain

yang tidak memungkinkan suatu unit kegiatan beroperasi secara

optimal. (Choelli, 1996: 17)

Mengingat model ini merupakan model pengembangan

DEA CRS, maka formula yang berlaku dalam model ini juga

relatif lebih mudah, yakni dengan menambah fungsi konektivitas

pada model CRS.

∑ 𝜆𝑗 = 1

𝑛

𝑗=1

Sehingga modelnya menjadi :

DEA VRS input oriented

objective function:

min Ɵ

subject to :

∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑌𝑟𝑗 − 𝑌𝑟𝑘 ≥ 0 ; 𝑟 = 1, 2 . . 𝑠

138

Ɵ𝑋𝑖𝑘 − ∑ 𝜆𝑗𝑋𝑖𝑗 ≥ 0 ; 𝑖 = 1,2 . . 𝑚

𝑛

𝑗=1

∑ λj = 1

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑗 ≥ 0 ; j € 1,2, ... n

DEA VRS output oriented

Objective function :

max Ɵ

subject to :

∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑌𝑟𝑗 − Ɵ𝑌𝑟𝑘 ≥ 0 ; 𝑟 = 1, 2 . . 𝑠

Ɵ𝑋𝑖𝑘 − ∑ 𝜆𝑗𝑋𝑖𝑗 ≥ 0 ; 𝑖 = 1,2 . . 𝑚

𝑛

𝑗=1

∑ λj = 1

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑗 ≥ 0 ; j € 1,2, ... n

139

DEA memiliki asumsi bahwa setiap DMU akan memilih

bobot yang memaksimalkan rasio efisiensinya. Karena setiap DMU

mempergunakan kombinasi input yang berbeda untuk

menghasilkan kombinasi output yang mencerminkan keragaman

tersebut, dan bobot – bobot tersebut bukan merupakan nilai

ekonomis dari input atau output melainkan penentu untuk

memaksimalkan efisiensi dari suatu DMU.

Selain dari model CRS dan VRS terdapat beberapa

penelitian yang telah mengembangkan perhitungan Technical

Efficiency (TE), yaitu dengan mencari hubungan antara antara

kedua model tersebut. Jika terdapat selisih antara skor TE dari hasil

perhitungan CRS dan VRS pada data yang sama maka hal tersebut

mengindikasikan bahwa DMU memiliki skala efisiensi. Nilai skala

efisiensi dapat diperoleh dengan rumus berikut :

Skala efisiensi =𝑇𝐸𝑐𝑟𝑠

𝑇𝐸𝑣𝑟𝑠

Perbedaan CRS, VRS, dan SE dapat dilihat melalui grafik berikut,

Gambar 3.1 Grafik Efisiensi CRS dan VRS

140

Sumber : Choelli, 1996 : 19

Garis OZ menunjukkan CRS, hal ini menggambarkan

kondisi unit kegiatan yang berjalan konstan optimal. Garis

melengkung merupakan VRS yang merupakan TE unit kegiatan

yang kinerjanya berbeda-beda. Titik D merupakan contoh unit

kegiatan yang belum efisien. Sedangkan titik E merupakan sebuah

unit kegiatan yang sudah efisien secara teknis namun belum

mencapai skala optimal. Perusahaan yang berada pada titik D dan

E harus meningkatkan skalanya hingga mencapai titik B, yakni

overall efficient. (Coelli et al., 1996: 19)

Maka dalam metode DEA, efisiensi relatif unit kegiatan

didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi

dengan total input tertimbang. Saat mengevaluasi efisiensi unit

kegiatan menggunakan metode DEA, rasionya tidak akan lebih dari

1, yang berarti 1 adalah keadaan dimana suatu unit kegiatan telah

mencapai kondisi efisien.Garis OZ menunjukkan CRS, hal ini

141

menggambarkan kondisi unit kegiatan yang berjalan konstan

optimal. Garis melengkung merupakan VRS yang merupakan TE

unit kegiatan yang kinerjanya berbeda-beda. Titik D merupakan

contoh unit kegiatan yang belum efisien. Sedangkan titik E

merupakan sebuah unit kegiatan yang sudah efisien secara teknis

namun belum mencapai skala optimal. Perusahaan yang berada

pada titik D dan E harus meningkatkan skalanya hingga mencapai

titik B, yakni overall efficient. (Coelli et al., 1996: 19)

Maka dalam metode DEA, efisiensi relatif unit kegiatan

didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi

dengan total input tertimbang. Saat mengevaluasi efisiensi unit

kegiatan menggunakan metode DEA, rasionya tidak akan lebih dari

1, yang berarti 1 adalah keadaan dimana suatu unit kegiatan telah

mencapai kondisi efisien.

Dalam penelitian ini, digunakan Data Envelopment

Analysis (DEA) dengan Variable Return to Scale (VRS) untuk

menghitung nilai (skor) efisiensi. Pilihan VRS dibandingkan

Constan Return to Scale (CRS) dengan pertimbangan bahwa tidak

semua unit pengambilan keputusan (DMU) beroperasi pada skala

optimal dan dikarenakan tidak ada kompetisi. Selain itu dalam

penyelenggaraan pelayanan pendidikan penambahan proporsi input

belum tentu dapat meningkatkan output dengan proporsi nilai yang

sama. Karena hasil (outcome) juga ditentukan kualitas pengajar,

142

kondisi lingkungan belajar, faktor endogen dari murid didik dan

lain – lain.

Dengan mempertimbangkan pentingnya pendidikan sebagai

suatu investasi Sumber Daya Manusia (SDM) namun dengan

keterbatasan alokasi dana dari Pemerintah (Pusat atau daerah),

maka pencapaian hasil (outcome) pendidikan yang baik

(maksimum) dengan biaya minimum menjadi faktor kunci.

Sehingga dalam penelitian ini selain asumsi VRS, digunakan dua

pendekatan untuk mengukur efisiensi; pendekatan input oriented

(minimisasi input) dan pendekatan output oriented. Estimasi untuk

memaksimumkan output digunakan pada tahap efisiensi teknis

sistem (intermediate output output). Sedangkan pada efisiensi

teknis biaya dengan penggunaan indikator intermediate output

yang bersifat rasio batasan yang bersifat relatif (dalam hal ini rasio

guru / murid, bila angka terlalu kecil menghasilkan output yang

kurang baik, tetapi angka terlalu besar juga mengindikasikan

adanya pemborosan), maka pada tahap efisiensi teknis biaya

digunakanlah orientasi dengan minimasi output.

b. Kelebihan dan Kekurangan DEA

Secara umum, DEA memiliki banyak kelebihan ketika

dibandingkan dengan metode lain yang digunakan untuk mengukur

efisiensi, seperti halnya analisis rasio dan regresi umum. Kelebihan

DEA menurut Ikhwan (2004: 35) mampu mengukur efisiensi

143

relatif suatu unit kegiatan yang menggunakan input dan output

lebih dari satu, dimana penggabungan beberapa output tidak perlu

dilakukan. Kelebihan lainnya adalah, penelitian dapat dilakukan

dengan menggunakan variabel yang memiliki satuan ukuran yang

berbeda.

Namun, tidak dapat dipungkiri metode ini juga memiliki

kelemahan. Menurut Roni (2012: 42), kekurangan dari DEA

adalah:

1) DEA mensyaratkan semua input dan output dapat diukur.

2) DEA mengasumsikan bahwa setiap input dan output identik

dengan unit lain dalam tipe yang sama, yang dapat mengakibatkan

hasil yang bias.

3) DEA CRS menyatakan bahwa perubahan pada semua tingkat

input akan menghasilkan ouput pada tingkat yang sama, pada

kenyataannya hal demikian jarang terjadi.

Bobot input dan output yang dihasilkan dalam DEA tidak

dapat diinterpretasikan dalam nilai ekonomi meskipun koefisien

memiliki formula matematis yang sama.

2. Pengukuran Orientasi Efisiensi

Dalam pengukuran efisiensi dengan menggunakan pendekatan

frontier sudah digunakan selama 40 tahun lebih (Coelli, 1996). Metode

utama yang menggunakan linier programming dan metode

ekonomterika adalah: 1) Data Envelopment Analysis; dan 2) Stokastic

144

Frontier. Pengukuran efisiensi modern ini pertama kali dirintis oleh

Farrell (1957), bekerja sama dengan Debreu dan Koopmans, dengan

mendefinisikan suatu ukuran yang sederhana untuk mengukur efisiensi

suatu perusahaan yang dapat memperhitungkan input yang banyak.

Efisiensi yang dimaksudkan oleh Farrell terdiri dari efisiensi teknis

(technical efficiency) yang merefleksikan kemampuan dari suatu

perusahaan untuk memaksimalkan output dengan input tertentu, dan

efisiensi alokatif (allocative efficiency) yang merefleksikan

kemampuan dari suatu perusahaan yang memanfaatkan input secara

optimal dengan tingkat harga yang telah ditetapkan. Kedua ukuran

efisiensi ini kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan efisiensi

ekonomis (total). Aam Rusydiana (2013:16) menganalisis efisiensi

dengan pendekatan DEA diklasifikasikan menjadi dua model orientasi,

antara lain:

a. Pengukuran Berorientasi Input (Input-Oriented Measurement)

Pengukuran berorientasi input menunjukkan sejumlah input dapat

dikurangi secara proporsional tanpa mengubah jumlah output yang

dihasilkan. Perspektif dalam melihat efisiensi pada orientasi ini yaitu

sebagai pengurangan penggunakan input meski memproduksi output

dalam jumlah yang tetap. Orientasi input dapat berasumsi Constant

Return to Scale (CRS) dan Variable Return to Scale (VRS).

b. Pengukuran Berorientasi Ouput (Output-Oriented Measurement)

145

Pengukuran orientasi output mengukur bilamana sejumlah output

dapat ditingkatkan secara proporsional tanpa mengubah jumlah input

yg digunakan. Perspektif dalam melihat efisiensi pada orientasi ini

yaitu sebagai peningkatan output secara proporsional dengan

menggunakan tingkat input yang sama. Orientasi output juga dapat

berasumsi Constant Return to Scale (CRS) dan Variable Return to

Scale (VRS).

Perbedaan antara orientasi input dan output model DEA hanya

terletak pada ukuran yang digunakan dalam menentukan efisiensi

(yaitu itu dari sisi input dan output), namun semua model (apapun

orientasinya), akan mengestimasi frontier yang sama (Yuli

Indrawati,2009).

Dalam penelitian ini, pengukuran efisiensi yang digunakan

menggunakan Orientasi Input (Input-Oriented Measurement) untuk

mengukur kinerja efisiensi teknis biaya. Anggaran Pemerintah Sektor

Pendidikan sebagai input yang dibandingkan dengan Rasio Guru per

Murid, Rasio Kelas per Murid, dan Angka Partisipasi Murni (APM)

sebagai Output intermediate yang bersifat rasio batasan yang bersifat

relatif, dalam hal ini rasio guru per murid dimana bila angka terlalu

kecil akan menghasilkan output yang kurang baik,tetapi bila angka

terlalu tinggi juga mengindikasikan adanya pemborosan, maka

menggunakan orientasi minimasi input. Orientasi Output (Output-

Oriented Measures) akan digunakan dalam mengukur efisiensi teknis

146

sistem yaitu membandingkan antara Rasio Guru per Murid, Rasio

Kelas per Murid, dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai Output

intermediate dengan Angka Partisipasi Siswa dan Nilai Hasil Ujian

Nasional.

3. Konsep Constant Return to Scale (CRS) dan Variable Return to

Scale (VRS)

a. Constant Return to Scale (CRS)

Model CCR yang merupakan model dasar DEA menggunakan

asumsi constant return to scale yang membawa implikasi pada bentuk

efficient set yang linier. Model ini dikembangkan oleh Charner,

Cooper dan Rhodes (CCR) pada tahun 1978. Model ini

mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input sebesar x kali,

maka output akan meningkat sebesar x kali juga. Asumsi lain yang

digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan atau unit

pembuat keputusan (UPK) beroperasi pada skala yang optimal. Nilai

efisiensi selalu kurang atau sama dengan 1. UPK yang nilai

efisiensinya kurang dari 1 berarti inefisiensi sedangkan UPK yang nilai

efisiensinya sama dengan 1 berarti UPK tersebut efisien.

b. Variable Return to Scale (VRS)

Model ini dikembangkan oleh BBC (Banker, Charnes dan Cooper)

pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan dari model CCR.

Model ini beranggapan bahwa perusahan atau suatu kinerja keuangan

147

atau fasilitas dan layanan tidak atau belum beroperasi pada skala yang

optimal. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan

input dan output tidak sama (variable return to scale). Artinya,

penambahan input sebesar x kali tidak akan menyebabkan output

meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari x kali.

Nilai dari efisiensi tersebut selalu kurang atau sama dengan 1. UPK

yang nilaiefisiensinya kurang dari 1 berarti inefisiensi sedangkan UPK

yang nilainya sama dengan 1 berarti UPK tersebut efisien. Dalam

penelitian ini, menggunakan metode DEA yang bertujuan untuk

mengukur efisiensi teknis relatif. Dalam penggunaan DEA pada sektor

pendidikan, asumsi yang digunakan adalah variable return to scale.

Alasan mengapa tidak menggunakan constant return to scale, yaitu

karena dalam sektor pendidikan penambahan proporsi input belum

tentu dapat meningkatkan proporsi output dengan nilai yang sama.

Karena hasil ditentukan pula dengan kualitas pengajar, kondisi

lingkungan belajar, faktor endogen dari siswa didik itu sendiri. Selain

itu, pendidikan merupakan investasi yang sangat penting untuk

perkembangan sumber daya manusia dan kualitas hidupnya di masa

yang akan datang, maka dibutuhkan pencapaian hasil yang baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka estimasi untuk

memaksimumkan output digunakan pada tahap efisiensi teknis sistem.

Sedangkan pada efisiensi teknis biaya, dengan penggunaan indikator

intermediate output yang bersifat rasio batasan yang bersifat relatif

148

(dalam hal ini rasio guru per murid, bila angka terlalu kecil akan

menghasilkan output yang kurang baik, tetapi angka yang terlalu besar

juga mengindikasikan adanya pemborosan), maka tahan efisiensi

teknis biaya menggunakan orientasi minimasi input.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Analisis dengan DEA didesain secara spesifik untuk mengukur

efisiensi relatif suatu unit produksi dalam kondisi banyak input maupun

banyak output dengan satuan yang berbeda – beda yang sulit disiasati

secara sempurna oleh teknik analisis pengukuran efisiensi lainnya

(Hastarini 2002 dalam Adhisty 2009). Adapun variabel yang digunakan

untuk analisis lokasi dengan melihat efisiensi adalah dengan menggunakan

variabel input dan output. Penelitian ini menggunakan 2 analisis efisiensi,

yaitu efisiensi teknis biaya dan teknis sistem dengan 3 variabel, yaitu

variabel input, intermediate output dan output. Variabel yang digunakan

menjadi objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu

penelitian. Berikut penjelasan menurut jenis dan rincian variabel yang

digunakan.

1. Variabel Input

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan variabel Input sebagai

objek yang dilihat efisiensinya, yaitu berupa besaran rincian belanja

pendidikan di 33 Provinsi penelitian di Indonesia. Peneliti memisahkan

variabel Input sesuai dengan indikator dari kebutuhan peneliti.

Indikator yang digunakan pada variabel Input adalah :

149

a. Belanja Pendidikan di 33 Provinsi yang diteliti di Indonesia pada

tahun 2013 – 2015 dengan ukuran hitung total belanja pendidikan

dalam bentuk rupiah. Variabel ini digunakan pada semua jenjang

pendidikan dalam penelitian ini.

2. Variabel Intermediate Output

a. Rasio guru per murid (RGM)

Pada umumnya, data yang biasa di gunakan adalah data

murid/guru. Namun dalam aplikasi penelitian ini, variabel yang

digunakan adalah rasio guru/murid. Dalam penelitian Blane lewis

dan Daan Pattinasarany (2008), yang menyatakan bahwa salah satu

cara untuk mengestimasi produksi yang efisien adalah dengan

DEA, dimana adanya asumsi bahwa deviasi dari “efficient frontier”

merupakan realisasi dari inefisiensi sekolah. Penggunaan variabel

ini dimaksudkan untuk menghindari resiko bias dalam pembacaan

hasil analisis. Dikatakan bias yang disebabkan jika menggunakan

data mentah rasio murid/guru sebagai satu indikator dapat di

jelaskan sebagai berikut : misalkan dalam orientasi minimasi input,

output yang dicapai dengan indikator angka actual rasio

murid/guru adalah 20 dan untuk mencapai tingkat efisiensi

sempurna suatu daerah harus mencapai target 25 rasio murid/guru,

padahal rasio murid/guru yang semakin tinggi berarti jumlah guru

yang semakin sedikit. Namun dengan penggunaan guru/murid

150

maka bias tersebut bisa diatasi. Misalkan dalam orientasi minimasi

input, output yang dicapai dengan indikator angka actual rasio

murid/guru adalah 20 dan untuk mencapai tingkat efisiensi

sempurna suatu daerah harus mencapai target 25 rasio murid/guru,

dalam penggunaan rasio guru/murid angka yang semakin tinggi

menunjukkan pemakaian jumlah guru yang semakin banyak. Pada

orientasi minimasi input, dengan input yang sedikit seharusnya

suatu daerah dapat menggunkan guru yang lebih banyak dengan

dana yang ada.

Perbandingan rata-rata RMG untuk negara-negara kawasan

Asia/Pasifik sekitar 31:1 untuk pendidikan dasar dan 25:1 untuk

pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sedangkan untuk standar

Amerika dan beberapa negara Eropa rasio murid/guru adalah 40:1

untuk pendidikan dasar dan 28:1 untuk pendidikan Sekolah

Menengah Pertama (World bank, 2006). Rasio guru per murid

(RGM) adalah, perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah

murid pada jenjang pendidikan tertentu. Dalam penggunaan DEA

sebagai alat analisis, hanya dapat menggunakan 2 angka di

belakang koma, untuk mengakomodir hal tersebut, maka pada

penelitian ini mengalikan hasil rasio guru/murid dengan angka

1000, adapun formula yang digunakan pada penelitian ini adalah :

𝑔𝑢𝑟𝑢

𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑𝑥 1000

151

b. Rasio kelas per murid (RKM)

Rasio kelas per murid (RKM) adalah perbandingan antara

jumlah kelas dengan jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan

tertentu. Pada umumnya, data yang biasa digunakan adalah data

murid/kelas. Namun dalam aplikasi penelitian ini, variabel yang

digunakan adalah indkes kelas/murid. Penggunaan variabel ini

dimaksudkan untuk menghindari resiko bias dalam pembacaan

hasil analisis. Dikatakan bias yang disebabkan jika menggunakan

data mentah rasio murid/guru sebagai satu indikator dapat di

jelaskan sebagai berikut : misalkan dalam orientasi minimasi input,

output yang dicapai dengan indikator angka actual rasio

murid/kelas adalah 20 dan untuk mencapai tingkat efisiensi

sempurna suatu daerah harus mencapai target 25 murid/kelas,

padahal rasio murid/kelas yang semakin tinggi berarti jumlah kelas

yang semakin sedikit atau kapasitas kelas yang lebih banyak.

Namun dengan penggunaan rasio kelas/murid maka bias tersebut

dapat diatasi. Misalkan dalam orientasi minimasi input, output

yang dicapai dengan indikator angka actual rasio kelas/murid

adalah 20 dan untuk mencapai tingkat efisiensi sempurna suatu

daerah harus mencapai target 25 rasio kelas/murid, dalam

penggunaan rasio kelas/murid angka yang semakin tinggi

menunjukkan pemakaian jumlah kelas yang semakin banyak atau

152

kapasitas yang semakin kecil. Pada orientasi minimasi input,

dengan input yang sedikit seharusnya suatu daerah dapat

menggunkan kelas yang lebih banyak untuk menampung murid

dengan dana yang ada.

Dalam penggunaan DEA sebagai alat analisis, hanya dapat

menggunakan dua angka di belakang koma, untuk mengakomodir

hal tersebut, maka pada penelitian ini mengalikan hasil rasio

guru/murid dengan angka 1000, adapun formula yang digunakan

pada penelitian ini adalah :

𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠

𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑𝑥 1000

c. Angka partisipasi murni Madrasah Ibtidaiyah (APM MI)

Angka partisipasi murni sekolah dasar adalah perbandingan

antara jumlah murid jenjang sekolah dasar pada usia 7-12 tahun

dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sudah dinyatakan

dalam persentase. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan

jenjang pendidikan sekolah dasar adalah Sekolah Dasar dan

Madrasah Ibtidaiyah (MI). Hasil angka ini digunakan untuk

mengetahui banyaknya persentase murid yang bersekolah SD dan

153

MI. Angka partisipasi murni jenjang Madrasah Ibtidaiyah dihitung

dengan formula sebagai berikut :

jumlah murid MI (usia 7 − 12 tahun)

jumlah penduduk usia MI (kelompok usia 7 − 12 tahun) 𝑥 100 %

d. Angka partisipasi murni Madrasah Tsanawiyah (APM MTs)

Angka partisipasi murni Sekolah Menengah Pertama dan MTs

adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan

sekolah menengah pertama pada usia 13-15 tahun dengan penduduk

kelompok usia sekolah yang sudah dinyatakan dalam persentase.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan jenjang pendidikan

sekolah menengah pertama adalah Sekolah Menengah Pertama dan

Madrasah Tsanawiyah (MTs). Hasil angka ini digunakan untuk

mengetahui banyaknya persentase murid yang bersekolah SMP dan

MTs . Angka partisipasi murni Madrasah Tsanawiyah dihitung dengan

formula sebagai berikut :

jumlah murid MTS (usia 13 − 15 tahun)

jumlah penduduk usia MTS (kelompok usia 13 − 15 tahun) 𝑥 100 %

e. Angka partisipasi murni Madrasah Aliyah (APM MA)

154

Angka partisipasi murni (SM APM) Sekolah Menengah

Atas/Kejuruan/MA adalah perbandingan antara jumlah murid jenjang

pendidikan sekolah menengah atas dengan penduduk kelompok usia

sekolah yang sudah dinyatakan dalam persentase. Dalam penelitian ini,

yang dimaksud dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas

adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan

Madrasah Aliyah (MA). Hasil angka ini digunakan untuk mengetahui

banyaknya persentase murid yang bersekolah SMA /SMK/MA. Angka

partisipasi murni Madrasah Aliyah dihitung dengan formula sebagai

berikut :

jumlah murid MA (usia 16 − 18 tahun)

jumlah penduduk usia MA (kelompok usia 16 − 18 tahun) 𝑥 100%

Semua indikator pada variabel intermediate output digunakan pada semua

jenjang pendidikan dalam penelitian ini.

3. Variabel Output

` Variabel Output merupakan variabel yang berfungsi untuk

melihatefisiensi dari variabel Input. Penentuan variabel Output ini

memiliki keterkaitan dengan variabel Input karena Output ini berasal dari

Input yang tersedia. sehingga dapat melihat keluaran yang diperlukan oleh

peneliti.

Indikator yang diperlukan peneliti adalah:

155

a. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah yang terdaftar menjadi alat ukur

penggunaan belanja pendidikan dialokasikan untuk penyediaan fasilitas

berupa sekolah. Ukuran hitung berupa total Madrasah Ibtidaiyah pada

tahun 2013 - 2015.

b. Jumlah Madrasah Tsanawiyah yang terdaftar menjadi alat ukur

penggunaan belanja pendidikan dialokasikan untuk penyediaan fasilitas

berupa sekolah.. Ukuran hitung berupa total Madrasah Tsanawiyah pada

tahun 2013 - 2015.

c. Jumlah Madrasah Aliyah yang terdaftar menjadi alat ukur penggunaan

belanja pendidikan dialokasikan untuk penyediaan fasilitas berupa

sekolah.. Ukuran hitung berupa total Madrasah Aliyah pada tahun 2013 -

2015.

d. Jumlah guru pengajar menjadi ukuran Output di madrasah ibtidaiyah di

tiap propinsi di seluruh Indonesia dengan ukuran hitung berupa jumlah

total pengajar di setiap daerah pada tahun 2013 - 2015.

e. Jumlah guru pengajar menjadi ukuran Output di madrasah ibtidaiyah di



f. Jumlah guru pengajar menjadi ukuran Output di madrasah aliyah di tiap



156

4. Variabel Outcomes

Variabel Outcomes merupakan variabel yang berfungsi untuk

melihat efisiensi dari variabel Output. Penentuan variabel Outcomes ini

memiliki keterkaitan dengan variabel Output sehingga dapat melihat hasil

yang diperlukan oleh peneliti. Indikator yang diperlukan peneliti adalah:

a. Angka Partisipasi MI menjadi ukuran Outcomes pada penelitian belanja

pendidikan di tiap propinsi di seluruh Indonesia dengan ukuran hitung

berupa jumlah total murid di tingkat dasar pada tahun 2013 - 2015

dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

b.Angka Partisipasi MTs menjadi ukuran Outcomes pada penelitian

belanja pendidikan di tiap propinsi di seluruh Indonesia dengan ukuran

hitung berupa jumlah total murid di tingkat menengah pertama pada tahun

2013 - 2015 dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun.

c. Angka Partisipasi MA menjadi ukuran Outcomes pada penelitian

belanja pendidikan di tiap propinsi di seluruh Indonesia dengan ukuran

hitung berupa jumlah total murid di tingkat menengah atas pada tahun

2013 – 2015 dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16–19 tahun.

157

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Pendanaan Pendidikan Islam di Indonesia

Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara

berhak mendapatkan pendidikan, bahkan setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan untuk itu pemerintah bertanggung

jawab membiayainya. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No.20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang

berisi pasal – pasal yang diantaranya membahas pengaturan hak dan

kewajiban pemerintah di sektor pendidikan. Misalnya dalam pasal 49

ditegaskan bahwa angka minimal 20 persen tersebut tidak termasuk

gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Kerangka pendanaan

Pendidikan Islam meliputi sumber pendanaan, peningkatan pendanaan,

dan efektifitas pendanaan/ Pendanaan Pendidikan Islam menjadi

tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daeran dan

masyarakat. Peningkatan pendanaan Pendidikan Islam dilakukan

melalui peningkatan proporsi anggaran secara signifikan sehingga

mencapai 25,12 persen dari APBN pada tahun 2019. Peningkatan

pendanaan pendidikan Islam juga menjadi tanggung jawab bersama

antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Guna

meningkatkan efektifitas pendanaan Pendidikan Islam maka perlu

adanya upaya konkrit guna mengefektifkan peran dan kewenangan

158

Pusat – Daerah, menjamin sinergitas pelaksanaan Pendidikan Islam

Pusat – Daerah dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran, serta

mengupayakan kontribusi bantuan lembaga lainnya yang dikemas

dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat.

Berdasarkan data dari Dirjen Pendis (Pendidikan Islam) Kemenag

RI, biaya operasional pendidikan dari tahun 2013 – 2015 tidak

mengalami perubahan fluktuasi yang berarti, hanya saja terdapat

wilayah yang memiliki alokasi biaya yang lebih jauh lebih rendah

dibanding wilayah lainnya, hal ini memang berkaitan dengan jumlah

penduduk, jumlah usia sekolah, selain itu karena jumlah sekolah yang

masih sedikir dibanding wilayah lainnya.

159

Tabel 4.1 Jumlah Rata – rata Alokasi Biaya Pendidikan Islam

seluruh Provinsi se Indonesia

Provinsi Rata – rata

Aceh Rp. 1.952.838.858.500

Sumatera Utara Rp. 1.636.815.619.500

Sumater Barat Rp. 915.606.369.000

Riau Rp. 811.322.537.500

Jambi Rp. 722.871.609.000

Sumatera Selatan Rp. 904.751.149.000

Bengkulu Rp. 439.824.906.000

Lampung Rp. 1.109.016.172.000

Kep. Bangka Belitung Rp. 162.863.946.000

Kep. Riau Rp. 152.957.830.500

DKI Jakarta Rp. 1.260.861.958.000

Jawa Barat Rp. 5.291.283.902.000

Jawa Tengah Rp. 4.926.352.233.000

DI Yogyakarta Rp. 698.632.971.500

Jawa Timur Rp. 6.807.927.100.500

Banten Rp. 1.455.043.742.500

Bali Rp. 186.546.855.000

Nusa Tenggara Barat Rp. 1.152.284.888.000

Nusa Tenggara Timur Rp. 247.191.340.500

Kalimantan Barat Rp. 569.572.531.500

Kalimantan Tengah Rp. 448.407.869.500

Kalimantan Selatan Rp. 1.060.552.621.000

Kalimantan Timur Rp. 403.864.807.500

Sulawesi Utara Rp. 206.774.961.000

Sulawesi Tengah Rp. 484.571.389.500

Sulawesi Selatan Rp. 1.412.800.200.000

Sulawesi Tenggara Rp. 432.573.191.500

Gorontalo Rp. 268.574.300.000

Sulawesi Barat Rp. 261.788.762.000

Maluku Rp. 279.418.602.500

Maluku Utara Rp. 257.312.375.000

Papua Rp. 97.780.075.000

Papua Barat Rp. 114.553.588.500

Sumber : Dirjen Pendis Kemenag RI

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 3 tahun

dari tahun 2013 hingga 2015 alokasi biaya pendidikan Islam rata – rata

160

terbesar ada di Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp. 6,807 Triliun. Di

sisi lain, pencapaian alokasi biaya pendidikan Islam Papua merupakan

yang terendah. Besar kecil alokasi biaya pendidikan yang diberikan

oleh Dirjen Pendis Kemenag RI ini berkaitan dengan tingkat

kebutuhan suatu wilayah fasilitas dan layanan pendidikan. Papua

hanya mendapatkan jumlah rata – rata alokasi biaya pendidikan yang

rendah karena ketersediaan sekolah, guru, dan anak murid yang harus

dipenuhi tidak banyak dibanding dengan wilayah – wilayah lainnya.

Sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 –

2019, kerangka pendanaan Pendidikan Islam 2015 – 2019 yang berasal

dari sumber pendanaan APBN adalah Rp. 127 triliun. Alokasi tersebut

bertujuan untuk mendanai program dan kegiatan guna mencapai target

kinerja yang telah ditetapkan selama periode 2015 – 2019. Alokasi

ditetapkan selama periode 2015 – 2019.

2. Pencapaian Output Pendidikan Islam se Indonesia

Penggunaan biaya pendidikan yang telah dibagi dari anggaran

dirjen pendis Kemenag RI harus dapat mencapai tujuan - tujuan

program dalam satu tujuan utama, yaitu pembangunan manusia

melalui pendidikan yang bisa dilihat dari Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Output dalam pendidikan memang tidak bisa

dirasakan dalam waktu singkat, oleh karena itu pendidikan dibilang

investasi jangka panjang. Maka dari itu, tidak hanya output, namun

161

2013 2014 2015

MI 95,26 91,71 91,99

MTS 77,75 75,42 78,34

MA 60,68 58,55 60,21

0

20

40

60

80

100

120

Axi

s Ti

tle

pendidikan memiliki variabel pengantar yaitu intermediate output

sebagai indikator proses pencapaian menuju hasil akhir atau output.

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana

Pendidikan Islam di Indonesia masih terdapat sekolah yang rusak

walaupun secara bertahap dilakukan rehabilitasi total, rehabilitasi berat

terhadap sekolah – sekolah yang rawan ambruk. Rehabilitasi dilakukan

menurut skala prioritas berdasarkan analisis manajemen plan.

Kebijakan rehab total gedung sekolah disamping menjadikan gedung

sekolah sesuai standar juga diproyeksikan untuk menambah daya

tampung. Pengembangan sekolah melalui rehab total dengan cara

memaksimalkan lahan yang ada di sekolah lama melalui

pengembangan/pembangunan secara vertikal sehingga penambahan

ruang kelas dimungkinkan.

Gambar 4.1 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Pendidikan Islam Indonesia Tahun 2013 – 2015

Sumber : Dirjen Pendis Kemenag RI

162

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan

antara jumlah murid jenjang sekolah tertentu dengan penduduk

kelompok usia sekolah yang sudah dinyatakan dalam persentase. APM

juga merupakan indikator peemerataan layanan pendidikan. Selama

tahun 2013 hingga 2015 memiliki kecenderungan untuk fluktuatif.

Dianatara semua jenjang pendidikan, MA memiliki hasil yang paling

rendah ini mengindikasikan daya serap jenjang MA yang tidak

maksimal atau bisa dikatakan tidak banyak penduduk yang

melanjutkan ke MA, hal ini bisa dilatar belakangi oleh kurang

memadainya sarana pendidikan seperti jumlah dan kondisi sekolah,

ruang kelas, jumlah guru atau pengajar. Selain itu juga bisa disebabkan

oleh kualitas pendidikan yang tidak maksimal diberikan pada jenjang

sebelumnya sehingga banyak murid yang tidak dapat melanjutkan. Hal

lainnya yaitu dari kurangnya kesadaran atau motivasi masyarakat

terkait pentingnya untuk melanjutkan pendidikan dan keadaan

ekonomi keluarga itu sendiri.

3. Pengukuran Input dan Output

Efisiensi merupakan salah satu parameter pengukuran seberapa

baik organisasi mengelola input menjadi output atau jumlah keluaran

yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan. Efisiensi bisa

diterjemahkan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan dengan benar atau dianggap dalam konsep matematika

merupakan perhitungan rasio antara keluaran (output) dan masukan

163

(input) (Handoko, 1984). Dengan kata lain, efisiensi dapat diartikan

sebagai cara untuk menghasilkan output yang maksimal dengan input

tertentu, atau untuk menghasilkan output tertentu dengan input

minimal. Penelitian ini menggunakan 1 variabel input, 3 variabel

intermediate output pada semua jenjang pendidikan, dan 2 variabel

output. Pemilihan variabel ini didasarkan tujuan untuk menjawab

pertanyaan kajian pada penelitian ini. Sebelum melakukan analisis,

perlu diketahui nilai minimum, maksimum, rerata dan standar deviasi

dari setiap variabel yang akan dilakukan analisis.

1. Pengukuran Input

Belanja Pendidikan

Belanja Pendidikan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam

Kemenag RI melalui Kanwil Kemenag setiap Provinsi

menggambarkan total belanja yang digunakan untuk alokasi

Pendidikan Islam.

164

0 4.000.000.000.000 8.000.000.000.000

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung


Kep. Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

2015 2014 2013

Gambar 4.2 Perbandingan Belanja Pendidikan Islam 33

Provinsi se Indonesia (2013 – 2015

Sumber : Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, diolah

165

Dalam tiga tahun yang digunakan oleh peneliti yakni tahun 2013

sampai 2015, rata – rata tertinggi belanja pendidikan Islam ada

pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Tabel 4.2 Jumlah Belanja Pendidikan Islam Tertinggi

Jawa Barat 5.090.387.018.000 5.291.283.902.000 5.492.180.786.000

Jawa Tengah 4.685.679.534.000 4.926.352.233.000 5.167.024.932.000

Jawa Timur 6.606.435.342.000 6.807.927.100.500 7.009.418.859.000

Sumber : Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, diolah

2. Pengukuran Intermediate Output

a) Rasio Guru/Murid (RGM)

Rasio Guru/Murid merupakan perbandingan antara jumlah guru

terhadap jumlah murid.

Tabel 4.3 Perbandingan Rasio Guru/Murid Pada Berbagai

Jenjang Madrasah (Satuan Dalam Persen)

Tahun 2013 - 2015

Tahun Jenjang Mean Max Min Std.Dev

2013 MI 91,29 154,25 56,62 26,47

MTS 115,23 182,09 20,91 32,95

MA 134,42 340,64 34,79 53,73

2014 MI 83,79 122,74 20,37 21,91623

MTS 104,29 159,86 27,48 23,72167

MA 136,96 343,28 44,10 45,5561

2015 MI 84,84 123,37 59,34 17,94997

MTS 121,98 761,06 13,26 117,098

MA 139,37 317,98 96,44 38,30649 Sumber : Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, diolah

166

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenjang MTS pada tahun

2013 memiliki rata – rata rasio guru/murid paling tinggi

dibanding jenjang lain, yaitu 115,23, dan nilai rata rata rasio

guru/murid yang paling kecil adalah MI, yaitu 91,29. Tabel

diatas menunjukkan bahwa jenjang MA pada tahun 2014

memiliki rata – rata rasio guru/murid paling tinggi dibanding

jenjang lain, yaitu 136,96 dan nilai rata rata rasio guru/murid

yang paling kecil adalah MI, yaitu 83,79.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenjang MA pada tahun

2015 memiliki rata – rata rasio guru/murid paling tinggi

dibanding jenjang lain, yaitu 139,37 dan nilai rata rata rasio

guru/murid yang paling kecil adalah MI, yaitu 84,84. Pada

berbagai jenjang Madrasah memiliki standar rasio murid per

guru yang berbeda, tetapi bila menggunakan konsensus umum,

nilai tertinggi dari rasio siswa/guru adalah 30 : 1, adalah yang

paling tinggi, sementara perbandingan rasio yang lebih kecil

dari ini akan memberikan pengembalian marginal yang sangat

rendah. Karena gaji guru merupakan komponen biaya yang

cukup signifikan, RMG yang rendah cenderung akan

menyebabkan beban keuangan yang berat (World bank, 2007).

Salah satu alasan menjadikan rasio siswa per guru sebagai

variabel intermediate output sebab menurut penelitian yang

167

dilakukan oleh World bank pada tahun 2007, dimana gaji guru

menjadi bagian dominan dari dana bidang pendidikan.

b) Rasio kelas/murid (RKM)

Rasio kelas/murid merupakan perbandingan antara jumlah

kelas terhadap jumlah murid.

Tabel 4.4 Perbandingan Rasio Kelas/Murid Pada Berbagai

Jenjang Sekolah (Satuan Dalam Persen)

Tahun 2013 - 2015


2013 MI 42,30 62,23 25,58 9,571319

MTS 23,76 45,91 1,99 9,549102

MA 25,08 55,56 6,63 13,72346

2014 MI 42,03 63,27 20,40 8,788467

MTS 32,59 41,94 8,50 7,845524

MA 42,30 93,28 1,88 13,86181

2015 MI 58,64 511,60 32,56 81,62305

MTS 44,46 313,99 4,08 48,85845


Berdasarkan tabel 4.4, pada tahun 2013 secara rata – rata

nilai rasio kelas/murid yang tertinggi adalah 42,30 pada jenjang

Madrasah Ibtidaiyah, sedangkan nilai rasio kelas/murid yang

paling rendah adalah pada tingkat MTS, yaitu sebesar 23,76.

Standar deviasi yang tertinggi pada jenjang MA sebesar

13,72346, hal ini menunjukkan seberapa besar nilai tersebut

menyimpang. Menurut standar yang digunakan pada standar

pelayanan minimum pendidikan di Indonesia, rasio siswa/kelas

168

30 – 40 anak perkelas, atau bila menggunakan rasio guru/murid

adalah 33,33 – 25.



Madrasah Aliyah, sedangkan nilai rasio kelas/murid yang

paling rendah adalah pada tingkat MTS, yaitu sebesar 32,59.

Standar deviasi yang tertinggi pada jenjang MA sebesar





adalah 33,33 – 25.



Madrasah Ibtidaiyah, sedangkan nilai rasio kelas/murid yang

paling rendah adalah pada tingkat MA, yaitu sebesar 43,22.

Standar deviasi yang tertinggi pada jenjang MI sebesar





adalah 33,33 – 25.

169

c) Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni merupakan proporsi jumlah anak pada

kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada

jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap

seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan

untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk

usia sekolah.

Tabel 4.5 Perbandingan APM Pada Berbagai Jenjang

Sekolah (Satuan Dalam Persen) Tahun 2013 – 2015


2013 MI 95,26 98,70 89,69 2,524486

MTS 77,75 95,55 62,91 7,68034

MA 60,68 62,91 43,93 9,757532

2014 MI 91,71 95,49 59,12 6,650568

MTS 75,42 94,66 31,59 11,20255

MA 58,55 80,49 35,37 9,223489

2015 MI 91,99 96,33 56,72 7,228078

MTS 78,34 94,19 41,30 9,078809

MA 60,21 74,05 35,60 8,495421

Sumber : Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, diolah

Jenjang Madrasah Ibtidaiyah secara rata – rata pada tahun

2013 memiliki nilai angka partisipasi murni yang tertinggi

yaitu, 95,26, posisi kedua adalah pada jenjang MTS dengan

nilai 77,75 dan MA 60,68. Jenjang Madrasah Ibtidaiyah secara

rata – rata pada tahun 2014 memiliki nilai angka partisipasi

murni yang tertinggi yaitu, 91,71, posisi kedua adalah pada

jenjang MTS dengan nilai 75,42 dan MA 58,55.

170

Jenjang Madrasah Ibtidaiyah secara rata – rata pada tahun

2015 memiliki nilai angka partisipasi murni yang tertinggi

yaitu, 91,99, posisi kedua adalah pada jenjang MTS dengan

nilai 78,34 dan MA 60,21. APM mencerminkan tingkat

kesesuaian umur dengan jenjang sekolah yang dilakukan.

Rasio murid/kelas, murid/guru dan angka partisipasi murni

adalah bagian dari indikator – indikator pemerataan akses dan

layanan pendidikan yang merupakan representasi dari kondisi

riil pelaksanaan program pembangunan pedidikan dengan

orientasi menyediakan layanan pendidikan.

3. Pengukuran Output

Nilai Hasil Ujian Nasional

Tabel 4.6 Perbandingan NHUN pada Berbagai Jenjang

Pendidikan (2013 – 2015)


2013 MI 7,44 8,36 5,91 0,600159

MTS 6,55 7,96 4,87 0,657321

MA 5,55 7,34 4,01 0,870032

2014 MI 7,08 7,82 6,26 0,458158

MTS 6,54 7,70 5,17 0,620524

MA 5,60 7,45 4,32 0,752718

2015 MI 7,11 8,10 6,53 0,39148

MTS 6,79 8,01 5,34 0,570005


Nilai Hasil Ujian Nasional Menunjukkan prestasi akademik

siswa di Indonesia secara umum. Variabel ini ditunjukkan

171

dengan skala 0,00 – 10. Rerata NHUN tertinggi dapat

ditemukan pada jenjang MI pada tahun 2013, sedangkan rerata

terendah dapat ditunjukkan pada tahun 2015 pada jenjang

pendidikan MA.

Muhson (2006 : 1) menyatakan bahwa salah satu

penghitungan ukuran penyebaran adalah standar deviasi.

Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar jarak rata –

rata setiap unit data terhadap rerata hitung. Namun karena

terlihat masih terdapat standar deviasi pada indikator ini, berarti

menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan prestasi pada setiap

Provinsi di Indonesia.

Renstra Kemdikbud 2015 – 2019 juga telah

menccantumkan nilai minimal ujian nasional yang harus

dicapai oleh masing – masing jenjang pendidikan. Untuk

jenjang MI dan MTS sebesar 6,5 , sedangkan untuk jenjang

MA adalah 7,0. Dapat terlihat bahwa pada jenjang pendidikan

MI target renstra telah terpenuhi semua Provinsi di Indonesia.

Namun untuk pendidikan menengah masih diperlukan upaya

untuk meningkatkannya sehingga target renstra dapat

terpenuhi.

B. Hasil Analisa Data

Dalam penelitian ini, hasil nilai efisiensi diperoleh dengan metode

Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian ini menggunakan asumsi

172

Variable Return to Scale (VRS) yang berorientasi input (Input oriented)

untuk menganalisis efisiensi teknis biaya, sedangkan berorientasi output

(Output Oriented) untuk menganalisis efisiensi teknis sistem dengan

bantuan software MAXDEA. Setelah itu, DEA akan menghasilkan nilai

efisiensi relatif antar 33 Provinsi di Indonesia pada tahun 2013 – 2015.

Provinsi yang memiliki nilai efisiensi terbaik yakni 100 % dijadikan

sebagai acuan (benchmark) bagi Provinsi lainnya, sedangkan nilai 0 < 100

% merupakan nilai inefisien. Selain itu, DEA dapat menghasilkan

potential improvement atau nilai perbaikan variabel yang diperlukan untuk

meningkatkan tingkat efisiensi yang ditunjukkan dengan angka 100 %.

Maka, dapat diketahui input yang belum efisien penggunaannya dan

output yang harus ditingkatkan. Dikatakan efisien apabila

memaksimumkan hasil output dengan sejumlah input, atau dengan

menggunakan input minimum dengan menghasilkan output tertentu.

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, data

input alokasi biaya pendidikan Islam. Kedua, data intermediate output

yang terdiri dari rasio guru per murid, rasio kelas per murid dan angka

partisipasi murni (APM). Ketiga, data output yang terdiri dari jumlah guru

dan jumlah sekolah. Unit kegiatan ekonomi yang dimaksud pada

penelitian ini adalah 33 Provinsi di Indonesia pada tahun 2013 – 2015.

1. Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis Biaya Menggunakan

Metode DEA

173

Nilai efisiensi dari belanja pendidikan dalam penelitian ini

diperoleh dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) yang

berorientasi input (input oriented) dengan bantuan software

MAXDEA. DEA akan menghasilkan nilai efisiensi antar unit

kegiatan ekonomi yang dalam hal ini terdiri atas tiga puluh tiga

Provinsi di Indonesia pada tahun 2013 – 2015. Efisiensi metode

DEA adalah efisiensi relatif. Provinsi yang memiliki nilai efisiensi

terbaik yakni 100% dijadikan sebagai acuan bagi Provinsi lainnya.

Berikut merupakan nilai efisiensi belanja pendidikan pada tiga

puluh tiga Provinsi di Indonesia tahun 2013 – 2015.

174

Tabel 4.7 Nilai Efisiensi Teknis Biaya Pendidikan 33 Provinsi di

Indonesia Tahun 2013 - 2015

No Daerah 2013 2014 2015

1 Aceh 100 % 99,62 % 100 %

2 Bali 100 % 100 % 100 %

3 Banten 99,81 % 99,78 % 100 %

4 Bengkulu 100 % 99,84 % 100 %

5 DI Yogyakarta 100 % 100 % 100 %

6 DKI Jakarta 99,82 % 99,74 % 99,86 %

7 Gorontalo 99,12 % 98,99 % 99,38 %

8 Jambi 100 % 100 % 99,98 %

9 Jawa Barat 100 % 100 % 100 %

10 Jawa Tengah 99,87 % 99,91 % 99,89 %

11 Jawa Timur 100 % 100 % 100 %

12 Kalimantan Barat 98,74 % 98,87 % 99,02 %

13 Kalimantan Selatan 99,69 % 99,57 % 99,56 %

14 Kalimantan Tengah 100 % 100 % 100 %

15 Kalimantan Timur 99,97 % 99,94 % 100 %

16 Kep. Bangka Belitung 99,92 % 99,99 % 100 %

17 Kep. Riau 100 % 100 % 100 %

18 Lampung 100 % 100 % 100 %

19 Maluku 100 % 100 % 100 %

20 Maluku Utara 99,82 % 100 % 100 %

21 Nusa Tenggara Barat 100 % 100 % 100 %

22 Nusa Tenggara Timur 98,80 % 99,44 % 99,88 %

23 Papua 100 % 100 % 100 %

24 Papua Barat 100 % 100 % 100 %

25 Riau 100 % 100 % 100 %

26 Sulawesi Barat 100 % 100 % 100 %

27 Sulawesi Selatan 100 % 99,44 % 100 %

28 Sulawesi Tengah 98,50 % 98,45 % 98,51 %

29 Sulawesi Tenggara 99,99 % 99,78 % 99,79 %

30 Sulawesi Utara 100 % 99,73 % 100 %

31 Sumatera Barat 99,65 % 100 % 100 %

32 Sumatera Selatan 100 % 100 % 100 %

33 Sumatera Utara 100 % 100 % 100 %

Sumber : Hasil Olahan

Berdasarkan tabel 4.7 diatas terdapat dua puluh dua Propinsi yang

mempunyai tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2013 yaitu Aceh,

Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu,

175

Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa

Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi

Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat dan

Papua. Selanjutnya dua puluh dua Propinsi tersebut akan menjadi

pembanding bagi daerah lain yang belum efisien. Tahun 2014

hanya ada delapan belas yang mempunyai tingkat efisiensi 100 %

yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau,

Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta,

Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat,

Kalimantan Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.

Tahun 2015, ada dua puluh empat yang mempunyai tingkat

efisiensi 100 % yaitu Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI

Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Timur, Kep.Bangka Belitung, Kep.Riau, Lampung,

Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat,

Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera

Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Dari tabel 4.7 terlihat beberapa Propinsi yang mengalami kenaikan

atau penurunan nilai efisiensi maupun inefisiennya. Pada tahun

2014 ada beberapa Propinsi yang mengalami penurunan nilai

efisiensinya yakni Aceh, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta,

Gotontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi

Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

176

Selain penurunan nilai efisiensinya, pada tahun 2014 juga terdapat

yang mengalami peningkatan nilai efisiensinya, yaitu Jawa Tengah,

Kalimantan Barat, Kep.Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Nusa

Tenggara Timur. Di tahun 2015 hanya ada tiga Propinsi yang

mengalami penurunan nilai efisiensinya yaitu Jambi, Kalimantan

Selatan dan Jawa Tengah, sedangkan yang mengalami kenaikan

nilai efisiensinya, yaitu Propinsi Aceh, Banten, Bengkulu, DKI

Jakarta, Gotontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,

Kep.Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Pada Provinsi yang

mengalami inefisiensi penyebab pada umumnya adalah

ketidakmampuan daerah untuk memanfaatkan alokasi dana

pendidikan dengan tepat. Selain itu, banyaknya jumlah guru dan

ruang kelas juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan

penyelenggaraan pendidikan inefisien.

177

2. Efisiensi Teknis Biaya Pendidikan

Gambar 4.3 Nilai Efisiensi Teknis Biaya Pendidikan Jenjang MI – MA 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2013

Sumber : Lampiran, diolah dengan MAXDEA.exe

178

Berdasarkan gambar 4.3, hasil perhitungan penelitian tahun 2013

menunjukkan bahwa nilai efisiensi teknis biaya pendidikan Islam 33

Provinsi di Indonesia rata – rata sudah efisiensi diatas 50%, namun

yang selalu mencapai nilai 100 % yaitu yang diwarnai hijau dalam peta

yakni, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu,

Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur,

Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara,

Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Propinsi yang sudah mencapai nilai 100% efisien dapat dijadikan

benchmark (wilayah acuan) bagi Provinsi lainnya yang belum

mencapai nilai efisien secara teknis biaya.

Aceh dengan alokasi biaya pendidikan tahun 2013 sebesar

1.770.015.964.000 triliun rupiah, Sumatera Utara 1.536.417.198.000

triliun rupiah, Riau 829.038.699.000 miliar rupiah, Kepulauan Riau

120.281.382.000 miliar rupiah, Jambi 682.488.970.000 miliar rupiah,

Bengkulu 466.293.793.000 miliar rupiah, Sumatera Selatan

874.838.652.000 miliar rupiah, Lampung 989.560.692.000 miliar

rupiah, Jawa Barat 5.090.387.018.000 triliun rupiah, DI Yogyakarta

774.043.917.000 miliar rupiah, Jawa Timur 6.606.435.342.000 triliun

rupiah, Bali 167.733.390.000 miliar rupiah, Kalimantan Tengah

415.202.347.000 miliar rupiah, Nusa Tenggara Barat

1.052.712.011.000 triliun rupiah, Sulawesi Utara 199.126.254.000

miliar rupiah, Sulawesi Barat 236.282.284.000 miliar rupiah, Sulawesi

179

Selatan 1.402.579.717.000 triliun rupiah, Maluku 268.914.799.000

miliar rupiah, Papua 87.092.006.000 miliar rupiah dan Papua Barat

111.503.658.000 miliar rupiah, Provinsi tersebut dapat mencapai nilai

efisiensi teknis biaya 100 %. Hal ini berarti Kemenag Propinsi tersebut

diatas dapat mengelola alokasi biaya pendidikan seminimal mungkin

dalam pengadaan fasilitas dan layanan pendidikan yang maksimum.

Berdasarkan gambar 4.3 juga dapat diketahui wilayah acuan

(benchmark) yang memiliki kedekatan dengan Provinsi yang

mengalami inefisiensi. DKI Jakarta mengalami inefisiensi dan yang

menjadi wilayah acuannya ialah DI Yogyakarta dengan besar

0,441810, Banten mengalami inefisiensi dan yang menjadi wilayah

acuannya ialah Lampung dengan besar 0,508529, Jawa Tengah

mengalami inefisiensi dan yang menjadi wilayah acuannya ialah Jawa

Timur dengan besar 0,553647, Sumatera Barat mengalami inefisiensi

dan yang menjadi wilayah acuannya ialah DI Yogyakarta dengan besar

0,449431, Sulawesi Tenggara mengalami inefisiensi dan yang menjadi

wilayah acuannya ialah Sulawesi Utara dengan besar 0,340646,

Kalimantan Selatan mengalami inefisiensi dan yang menjadi wilayah

acuannya ialah Lampung dengan besar 0,802909,

Bali menjadi wilayah acuan (benchmark) beberapa Provinsi yang

mengalami inefisiensi, diantaranya : Gorontalo dengan besar 0,507049,

Kalimantan Timur dengan besar 0,624068, Kalimantan Barat dengan

besar 0,624068. Sedangkan Kepulauan Riau menjadi wilayah acuan

180

(benchmark) bagi beberapa Provinsi yang mengalami inefisiensi,

diantaranya : Bangka Belitung dengan besar 0,507427, Nusa Tenggara

Timur dengan besar 0,775941, Sulawesi Tengah dengan besar

0,479720, dan Maluku Utara dengan besar 0,397416.

181



182





yakni, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,

Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur,

Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur,

Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. Propinsi yang sudah

mencapai nilai 100% efisien dapat dijadikan benchmark (wilayah

acuan) bagi Provinsi lainnya yang belum mencapai nilai efisien secara

teknis biaya.

Sumatera Utara dengan alokasi biaya pendidikan tahun 2014

sebesar 1.952.838.858.500 triliun rupiah, Sumatera Barat

915.606.369.000 miliar rupiah, Riau 811.322.537.500 miliar rupiah,

Kepulauan Riau 152.957.830.500 miliar rupiah, Jambi

722.871.609.000 miliar rupiah, Sumatera Selatan 904.751.149.000

miliar rupiah, Lampung 1.109.016.172.000 triliun rupiah, Jawa Barat

5.291.283.902.000 triliun rupiah, DI Yogyakarta 698.632.971.500

miliar rupiah, Jawa Timur 6.807.927.100.500 triliun rupiah, Bali


1.152.284.888.000 triliun rupiah, Sulawesi Barat 261.788.762.000

miliar rupiah, Kalimantan Timur 403.864.807.500 miliar rupiah,

Maluku Utara 257.312.375.000 miliar rupiah, Maluku

183

279.418.602.000 miliar rupiah, Papua 97.780.075.000 miliar rupiah,

Papua Barat 114.553.588.500 miliar rupiah. Provinsi tersebut dapat

mencapai nilai efisiensi teknis biaya 100 %. Hal ini berarti Kemenag

Propinsi tersebut diatas dapat mengelola alokasi biaya pendidikan

seminimal mungkin dalam pengadaan fasilitas dan layanan pendidikan

yang maksimum.



mengalami inefisiensi. Aceh mengalami inefisiensi dan yang menjadi

wilayah acuannya ialah DI Yogyakarta dengan besar 0,683043, Banten

mengalami inefisiensi dan yang menjadi wilayah acuannya ialah

Lampung dengan besar 0,631252, Jawa Tengah mengalami inefisiensi

dan yang menjadi wilayah acuannya ialah Jawa Timur dengan besar

0,0616640, DKI Jakarta mengalami inefisiensi dan yang menjadi

wilayah acuannya ialah DI Yogyakarta dengan besar 0,554531,

Kalimantan Selatan mengalami inefisiensi dan yang menjadi wilayah

acuannya ialah DI Yogyakarta dengan besar 0,427447 dan Sulawesi

Selatan mengalami inefisiensi dan yang menjadi wilayah acuannya

ialah Lampung dengan besar 0,753506.

Kepulauan Riau menjadi wilayah acuan (benchmark) beberapa

Provinsi yang mengalami inefisiensi, diantaranya : Bangka Belitung

dengan besar 0,819356, Nusa Tenggara Timur dengan besar 0,747740,

Sulawesi Tengah dengan besar 0,819356. Sedangkan Bali menjadi

184

wilayah acuan (benchmark) bagi beberapa Provinsi yang mengalami

inefisiensi, diantaranya : Bengkulu dengan besar 0,530970,

Kalimantan Barat dengan besar 0,637486, Kalimantan Timur dengan

besar 0,485749, Gorontalo dengan besar 0,855202, Sulawesi Tengah

dengan besar 0,519381, Sulawesi Utara dengan besar 0,730024 dan

Sulawesi Tenggara dengan besar 0,695312.

185



186





yakni, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau,

Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten,

Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi

Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan

Papua. Propinsi yang sudah mencapai nilai 100% efisien dapat

dijadikan benchmark (wilayah acuan) bagi Provinsi lainnya yang

belum mencapai nilai efisien secara teknis biaya.

Aceh dengan alokasi biaya pendidikan tahun 2015 sebesar

2.135.661.753.000 triliun rupiah, Sumatera Utara 1.737.214.041.000

triliun rupiah, Sumatera Barat 623.222.026.000 miliar rupiah, Riau

793.606.376.000 miliar rupiah, Kepulauan Riau 185.634.279.000

miliar rupiah, Bengkulu 413.356.019.000 miliar rupiah, Sumatera

Selatan 934.663.646.000 miliar rupiah, Bangka Belitung

179.370.410.000 miliar rupiah, Lampung 1.228.471.652.000 triliun

rupiah, Banten 1.578.785.406.000 triliun rupiah, Jawa Barat

5.492.180.786.000 triliun rupiah, DI Yogyakarta 623.222.026.000

miliar rupiah, Jawa Timur 7.009.418.859.000 triliun rupiah, Bali


187

1.251.857.765.000 triliun rupiah, Kalimantan Tengah 481.613.392.000

miliar rupiah, Kalimantan Timur 432.488.702.000, Sulawesi Utara

214.423.668.000 miliar rupiah, Sulawesi Barat 287.295.240.000 miliar

rupiah, Sulawesi Selatan 1.423.020.683.000 triliun rupiah, Maluku

Utara 272.692.471.000 miliar rupiah, Maluku 289.922.406.00 miliar

rupiah, Papua Barat 117.603.519.000 miliar rupiah, dan Papua

108.468.144.000 miliar rupiah. Provinsi tersebut dapat mencapai nilai

efisiensi teknis biaya 100 %. Hal ini berarti Kemenag Propinsi tersebut

diatas dapat mengelola alokasi biaya pendidikan seminimal mungkin

dalam pengadaan fasilitas dan layanan pendidikan yang maksimum.



mengalami inefisiensi. Jawa Tengah mengalami inefisiensi dan yang

menjadi wilayah acuannya ialah Jawa Timur dengan besar 0,517857,

DKI Jakarta mengalami inefisiensi dan yang menjadi wilayah

acuannya ialah Bali dengan besar 0,402262, Kalimantan Selatan

mengalami inefisiensi dan yang menjadi wilayah acuannya ialah DI

Yogyakarta dengan besar 0,823061, Gorontalo mengalami inefisiensi

dan yang menjadi wilayah acuannya ialah Bali dengan besar 0,616764,

dan Jambi mengalami inefisiensi dan yang menjadi wilayah acuannya

ialah Nusa Tenggara Barat dengan besar 0,4339966

Sumatera Barat menjadi wilayah acuan (benchmark) beberapa

Provinsi yang mengalami inefisiensi, diantaranya : Sulawesi Tengah

188

dengan besar 0,345334, dan Sulawesi Tenggara dengan besar

0,355067. Sedangkan Kepulauan Riau menjadi wilayah acuan

(benchmark) bagi beberapa Provinsi yang mengalami inefisiensi,

diantaranya : Kalimantan Barat dengan besar 0,5595964, dan Nusa

Tenggara Timur dengan besar 0,288097.

3. Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan

Pada analisis efisiensi teknis sistem pendidikan bersifat relatif ini

nilai efisiensi diperoleh dengan menggunakan variabel intermediate

output sebagai input yaitu rasio guru per murid, rasio kelas per murid,

dan Angka Partisipasi Murni (APM) di tiga puluh tiga Propinsi di

Indonesia. Sedangkan untuk variabel output Angka Partisipas Siswa,

dan Nilai Hasil Ujian Nasional. Asumsi yang digunakan yaitu Variable

Return to Scale (VRS) dengan orientasi output. Efisiensi teknis sistem

ini digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi Kemenag

dalam memaksimasi hasil output yaitu Angka Partisipasi Siswa dan

Nilai Hasil Ujian Nasional.

189

Tabel 4.8 Nilai Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan 33 Provinsi di

Indonesia Tahun 2013 – 2015

No Daerah 2013 2014 2015

1 Aceh 100 % 100 % 100 %

2 Bali 100% 100 % 100 %

3 Banten 100 % 100 % 100 %

4 Bengkulu 100% 99,93 % 100 %

5 DI Yogyakarta 100 % 100 % 100 %

6 DKI Jakarta 100 % 100 % 100 %

7 Gorontalo 100 % 98,81 % 100 %

8 Jambi 100 % 100 % 100 %

9 Jawa Barat 99,72 % 100 % 100 %

10 Jawa Tengah 100 % 100 % 100 %

11 Jawa Timur 100 % 100 % 100 %

12 Kalimantan Barat 100 % 100 % 100 %

13 Kalimantan Selatan 100 % 100 % 100 %

14 Kalimantan Tengah 100 % 100 % 100 %

15 Kalimantan Timur 100 % 100 % 100 %

16 Kep. Bangka Belitung 99,59 % 100 % 100 %

17 Kep. Riau 100 % 100 % 100 %

18 Lampung 100 % 100 % 100 %

19 Maluku 100 % 100 % 100 %

20 Maluku Utara 100 % 99,51 % 99,73 %

21 Nusa Tenggara Barat 100 % 100 % 99,88 %

22 Nusa Tenggara Timur 100 % 100 % 100 %

23 Papua 100 % 100 % 100 %

24 Papua Barat 100 % 100 % 100 %

25 Riau 99,29 % 100 % 100 %

26 Sulawesi Barat 100 % 98,85 % 98,55 %

27 Sulawesi Selatan 100 % 99,30 % 100 %

28 Sulawesi Tengah 99,02 % 100 % 99,63 %

29 Sulawesi Tenggara 99,78 % 99,50 % 99,64 %

30 Sulawesi Utara 100 % 100 % 99,89 %

31 Sumatera Barat 100 % 99,68 % 100 %

32 Sumatera Selatan 100 % 100 % 100 %

33 Sumatera Utara 100 % 100 % 100 %


Berdasarkan tabel 4.8, hasil perhitungan selama periode penelitian

tahun 2013 – 2015 menunjukkan bahwa nilai efisiensi teknis sistem

pendidikan Islam Propinsi se Indonesia sudah efisien diatas 90 persen.

190

Tercatat dua puluh Propinsi yang secara konsisten memperoleh skor

efisiensi sempurna selama tiga tahun terakhir, yaitu Aceh, Bali, Banten, DI

Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan

Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,

Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua

Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Berdasarkan tabel diatas jika dilihat perkembangan per tahun, pada

tahun 2013 Propinsi yang memiliki skor efisiensi terendah ( dibawah 100

persen) yaitu, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi

Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Propinsi lainnya memiliki skor efisiensi

tertinggi ( sama dengan 100%) yaitu Aceh, Bali, Banten, Bengkulu DI

Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi

Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera

Selatan, dan Sumatera Utara. Tahun 2014 terdapat dua puluh enam

Propinsi yang mempunyai tingkat efisiensi 100 persen yaitu, Aceh, Bali,

Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau,

Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua,

Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan,

191

dan Sumatera Utara. Sedangkan Propinsi yang memiliki tingkat efisiensi

kurang dari 100 persen ada sebanyak tujuh Propinsi yaitu, Bengkulu,

Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, dan Sumatera Barat. Pada tahun 2015 terdapat dua puluh tujuh

Propinsi yang memiliki tingkat efisiensi 100 persen, yaitu Aceh, Bali,

Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung,

Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua

Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan

Sumatera Utara. Sedangkan Propinsi yang memiliki tingkat efisiensi

kurang dari 100 persen yaitu Propinsi Maluku Utara, Nusa Tenggara

Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi

Utara.

Dari tabel 4.8 terlihat beberapa Propinsi yang mengalami kenaikan

atau penurunan nilai efisiensi maupun inefisiensinya. Pada tahun 2014 ada

beberapa yang mengalami penuruan tingkat efisiensinya yaitu, Bengkulu,

Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera

Barat. Sedangkan di tahun yang sama 2014, ada beberapa yang mengalami

peningkatan tingkat efisiensinya yaitu, Jawa Barat, Kepulauan Bangka

Belitung, Riau, dan Sulawesi Tengah. Di tahun 2015 hanya ada empat

Propinsi yang mengalami penurunan tingkat efisiensi yaitu Sulawesi

Barat, Sulawesi Tengah,Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara.

192

Sedangkan yang mengalami peningkatan tingkat efisiensinya yaitu

Bengkulu, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, dan Sumatera Barat. Bagi Provinsi yang mengalami inefisiensi,

penyebab pada umumnya adalah daerah belum dapat memanfaatkan

banyaknya jumlah guru dan ruang kelas sebagai fasilitas dan layanan

pendidikan untuk menghasilkan capaian pendidikan yang tinggi. Hal

tersebut merupakan faktor yang menyebabkan penyelenggaraan

pendidikan inefisien.

193


Provinsi di Indonesia Tahun 2013

Tabel 4.9 Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan Jenjang MI – MA 33

Propinsi di Indonesia tahun 2013

No DMU Score Benchmark

1 Aceh 1 Aceh(1,000000)

2 Bali 1 Bali(1,000000)

3 Banten 1 Banten(1,000000)

4 Bengkulu 1 Bengkulu(1,000000)

5 DI Yogyakarta 1 DI Yogyakarta(1,000000)

6 DKI Jakarta 1 DKI Jakarta(1,000000)

7 Gorontalo 1 Gorontalo(1,000000)

8 Jambi 1 Jambi(1,000000)

9 Jawa Barat 0,997296 Lampung(0,642204)

10 Jawa Tengah 1 Jawa Tengah(1,000000)

11 Jawa Timur 1 Jawa Timur(1,000000)

12 Kalimantan Barat 1 Kalimantan Barat(1,000000)

13 Kalimantan Selatan 1 Kalimantan Selatan(1,000000)

14 Kalimantan Tengah 1 Kalimantan Tengah(1,000000)

15 Kalimantan Timur 1 Kalimantan Timur(1,000000)

16 Kep.Bangka Belitung 0,995919 Kalimantan Tengah(0,778401)

17 Kep. Riau 1 Kep. Riau(1,000000)

18 Lampung 1 Lampung(1,000000)

19 Maluku 1 Maluku(1,000000)

20 Maluku Utara 1 Maluku Utara(1,000000)

21 Nusa Tenggara Barat 1 Nusa Tenggara Barat(1,000000)

22 Nusa Tenggara Timur 1 Nusa Tenggara Timur(1,000000)

23 Papua 1 Papua(1,000000)

24 Papua Barat 1 Papua Barat(1,000000)

25 Riau 0,992947 DI Yogyakarta(0,057697);

26 Sulawesi Barat 1 Sulawesi Barat(1,000000)

27 Sulawesi Selatan 1 Sulawesi Selatan(1,000000)

28 Sulawesi Tengah 0,990266 Papua Barat(0,261302)

29 Sulawesi Tenggara 0,997892 Kalimantan Selatan(0,388793);

30 Sulawesi Utara 1 Sulawesi Utara(1,000000)

31 Sumatera Barat 1 Sumatera Barat(1,000000)

32 Sumatera Selatan 1 Sumatera Selatan(1,000000)

33 Sumatera Utara 1 Sumatera Utara(1,000000)


194

Pada pengukuran efisiensi teknis sistem untuk tahun 2013, tercatat

dua puluh delapan Propinsi yang memperoleh skor efisiensi sempurna

yaitu, Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta,

Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,

Kep.Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat,

Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi

Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan

Sumatera Utara. Sedangkan untuk Jawa Barat, Kep.Bangka Belitung,

Riau, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tercatat sebagai

Propinsi yang belum mampu mencapai skor efisiensi sempurna, yang

menjadi wilayah acuan efisiensi bagi Jawa Barat ialah Lampung,

Kalimantan Tengah menjadi wilayah acuan efisiensi bagi Kep.Bangka

Belitung, DI Yogyakarta menjadi wilayah acuan bagi Propinsi Riau,

Papua Barat menjadi wilayah acuan bagi Propinsi Sulawesi Tengah,

dan Kalimantan Selatan menjadi wilayah acuan efisiensi bagi Propinsi

Sulawesi Tenggara. Wilayah yang belum mencapai efisiensi sempurna,

pada hal ini menunjukkan Kemenag Propinsi belum bisa memberikan

fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar dan layanan pendidikan yang

merata kepada murid – murid.

195



Tabel 4.10 Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan Jenjang MI – MA

33 Propinsi di Indonesia tahun 2014


1 Aceh 1 Aceh(1,000000)

2 Bali 1 Bali(1,000000)


4 Bengkulu 0,99934 Kalimantan Timur(0,481144);



7 Gorontalo 0,98811 Lampung(0,666074);


9 Jawa Barat 1 Jawa Barat(1,000000)







16 Kep.Bangka Belitung 1 Kep. Bangka Belitung(1,000000)




20 Maluku Utara 0,995199 Bali(0,286415);

21 Nusa Tenggara Barat 1 Nusa Tenggara Barat(1,000000)


23 Papua 1 Papua(1,000000)


25 Riau 1 Riau(1,000000)

26 Sulawesi Barat 0,988503 Sumatera Selatan(0,633584)

27 Sulawesi Selatan 0,993065 Lampung(0,585120);

28 Sulawesi Tengah 1 Sulawesi Tengah(1,000000)

29 Sulawesi Tenggara 0,995083 Sumatera Selatan(0,414720)

30 Sulawesi Utara 1 Sulawesi Utara(1,000000)

31 Sumatera Barat 0,996849 Sumatera Selatan(0,061771)




196

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai efisiensi teknis sistem

pendidikan di tahun 2014 masing masing wilayah sudah mencapai

diatas 97 persen, dimana ini merupakan nilai efisiensi relatif yang

sudah cukup baik. Terdapat dua puluh enam Propinsi yang

mencapai nilai efisien 100 % di tahun 2014, yaitu Propinsi Aceh,

Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,Kep.Bangka Belitung,

Kep.Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.. Wilayah

yang memiliki skore efisiensi tidak mencapai 100% adalah

Bengkulu, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi

Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat, hal ini

menunjukkan Kemenag Propinsi belum bisa memberikan fasilitas

dalam kegiatan belajar mengajar dan layanan pendidikan yang

merata kepada murid – murid.

197



Tabel 4.11 Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan Jenjang MI – MA

33 Propinsi di Indonesia tahun 2015


1 Aceh 1 Aceh(1,000000)

2 Bali 1 Bali(1,000000)


4 Bengkulu 1 Bengkulu(1,000000)



7 Gorontalo 1 Gorontalo(1,000000)


9 Jawa Barat 1 Jawa Barat(1,000000)







16 Kep.Bangka Belitung 1 Kep. Bangka Belitung(1,000000)




20 Maluku Utara 0,997318 Papua Barat(0,075761

21 Nusa Tenggara Barat 0,998844 DI Yogyakarta(0,371358


23 Papua 1 Papua(1,000000)


25 Riau 1 Riau(1,000000)

26 Sulawesi Barat 0,985558 Kep. Bangka Belitung(0,087399);

27 Sulawesi Selatan 1 Sulawesi Selatan(1,000000)

28 Sulawesi Tengah 0,996388 Riau(0,454833)

29 Sulawesi Tenggara 0,996407 Aceh(0,420933)

30 Sulawesi Utara 0,998991 Kalimantan Selatan(0,060749);

31 Sumatera Barat 1 Sumatera Barat(1,000000)




198

Pada Pengukuran efisiensi teknis biaya tahun 2015 tercatat dua

puluh tujuh yang memperoleh skor efisiensi sempurna, yaitu Aceh,

Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo,

Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat,


Kep.Bangka Belitung, Kep.Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara

Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,

dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk Maluku Utara, Nusa Tenggara

Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan

Sulawesi Utara tercatat sebagai Propinsi yang belum mampu mencapai

skor efisiensi sempurna, yang menjadi wilayah acuan efisiensi bagi

Maluku Utara ialah Papua Barat, DI Yogyakarta menjadi wilayah

acuan efisiensi bagi Nusa Tenggara Barat, Kep.Bangka Belitung

menjadi wilayah acuan bagi Propinsi Sulawesi Barat, Riau menjadi

wilayah acuan bagi Propinsi Sulawesi Tengah, Aceh menjadi wilayah

acuan bagi Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan

menjadi wilayah acuan efisiensi bagi Propinsi Sulawesi Utara.

Wilayah yang belum mencapai efisiensi sempurna, pada hal ini

menunjukkan Kemenag Propinsi belum bisa memberikan fasilitas

dalam kegiatan belajar mengajar dan layanan pendidikan yang merata

kepada murid – murid.

199

0,994

0,995

0,996

0,997

0,998

0,999

1

1,001

2013

2014

2015

7. Hasil Analisa DEA Per Pulau

Hasil analisa DEA yang dibedakan menurut Pulau di Indonesia

bertujuan untuk mengetahui secara lebih detail tingkat efisiensi

pada masing – masing Popinsi yang berada dalam satu kepulauan.

a. Efisiensi Teknis Biaya Per Pulau

Gambar 4.6 Grafik Efisiensi Teknis Biaya Pendidikan

Islam jenjang MI – MA pulau Sumatera


Berdasarkan hasil pengukuran teknis biaya di Pulau Sumatera

pada tahun 2013 – 2015, pernah mengalami kondisi inefisien. Pada

gambar 4.6 terlihat bahwa terdapat Propinsi yang mengalami efisiensi dan

inefisien. Propinsi yang pernah mengalami inefisien ialah Aceh, Bengkulu,

Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, sedangkan Propinsi

200

0,996

0,9965

0,997

0,9975

0,998

0,9985

0,999

0,9995

1

1,0005

Banten DIYogyakarta

DKI Jakarta Jawa Barat JawaTengah

Jawa Timur

2013

2014

2015

yang konsisten mendapatkan tingkat efisiensi sebesar 1 ialah Propinsi

Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.


Islam jenjang MI – MA pulau Jawa


Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi teknis sistem di Pulau

Jawa, hanya tiga Propinsi yang selalu mencapai tingkat efisiensi sempurna

yaitu DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan Propinsi

yang mengalami inefisiensi ialah Propinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa

Tengah.

201

0,98

0,982

0,984

0,986

0,988

0,99

0,992

0,994

0,996

0,998

1

1,002

Kalimantan Barat KalimantanSelatan

KalimantanTengah

Kalimantan Timur

2013

2014

2015


Islam jenjang MI – MA pulau Kalimantan

Sumber hasil olahan

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa di Pulau Kalimantan

hanya Propinsi Kalimantan Tengah yang selalu mencapai tingkat efisiensi

sebesar 1 dari tahun 2013 – 2015. Sedangkan untuk Propinsi Kalimantan

Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mengalami inefisiensi

dari tahun 2013 – 2015.

202

0,975

0,98

0,985

0,99

0,995

1

1,005

2013

2014

2015


Islam jenjang MI – MA pulau Bali, Nusra dan Papua

Sumber : hasil olahan

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi teknis biaya di Pulau Bali,

Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua, penyelenggaraan pendidikan selama

3 tahun terakhir hanya terjadi di Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat,

Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Sedangkan Gorontalo, Maluku

Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara penyelenggaraan pendidikan

selama 3 tahun terakhir mengalami inefisiensi.

203

0,988

0,99

0,992

0,994

0,996

0,998

1

1,002

2013

2014

2015

b. Efisiensi Teknis Sistem Per Pulau

Gambar 4.10 Grafik Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan

Islam jenjang MI – MA pulau Sumatera


Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi teknis sistem di Pulau Sumatera

hanya Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Sumatera

Barat yang mengalami kondisi inefisien. Meskipun demikian, skor inefisiensi

pada empat daerah tersebut tidak terlampaui jauh dari skor efisiensi sempurna.

Itu artinya dengan mengoptimalkan input serta memaksimalkan output yang

dihasilkan, empat daerah tersebut menjadi Provinsi yang efisien dalam

menyelenggarakan pendidikan secara teknis sistem. Sedangkan pada gambar

4.11 secara detail menunjukkan bahwa di Pulau Jawa Provinsi Jawa Barat

mengalami inefisiensi, sedangkan Provinsi Banten , DKI Jakarta, Jawa Tengah

dan Jawa Timur selama tahun 2013 hingga 2015, telah berja;an secara efisien.

204

0,9955

0,996

0,9965

0,997

0,9975

0,998

0,9985

0,999

0,9995

1

1,0005

Banten DIYogyakarta

DKI Jakarta Jawa Barat JawaTengah

Jawa Timur

2013

2014

2015

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

KalimantanBarat

KalimantanSelatan

KalimantanTengah

KalimantanTimur

2013

2014

2015


Islam jenjang MI – MA pulau Jawa


Di Pulau Kalimantan memiliki kondisi yang berbeda. Dari Gambar

4.12 dapat diketahui bahwa setiap Provinsi di Kalimantan berada pada

kondisi efisien.


Islam jenjang MI – MA pulau Kalimantan


205

0,982

0,984

0,986

0,988

0,99

0,992

0,994

0,996

0,998

1

1,002

2013

2014

2015


Islam jenjang MI – MA pulau pulau Bali, Nusra dan Papua

Sumber : Hasil olahan

Gambar 4.13 menjelaskan kondisi pada Pulau Bali, Nusa Tenggara dan

Papua. Di ketiga Pulau ini, Provinsi Bali, Maluku, Nusa Tenggara Timur,

Papua, dan Papua Barat selama periode waktu 2013 – 2015 mampu

mempertahankan kinerjanya yang efisien. Sementara Provinsi yang lain dalam

Pulau Bali, Nusra dan Papua masih berada pada kondisi inefisien, namun

fluktuatif untuk mencapai skor efisiensi sempurna.

Berdasarkan hasil pengukuran analisa DEA per pulau, pada efisiensi teknis

sistem, terdapat dua puluh satu Provinsi yang mendapatkan skor efisiensi

sempurna selama periode 2013 – 2015. Sedangkan kondisi yang fluktuatif

terjadi pada daerah lainnya.

206

8. Perbaikan Variabel Input dan Output (Potential Improvement)

Dalam metode DEA, selain dapat menentukan nilai tingkat

efisiensi relatif, DEA juga memiliki keunggulan yaitu dapat

mengetahui variabel – variabel atau unit kegiatan ekonomi mana saja

yang perlu diperbaiki (potential improvement) untuk meningkatkan

tingkat efisiensi hingga mencapai nilai efisien 100%. Perbaikan

variabel ini menunjukkan tingkat efisiensi daerah atau UKE (Unit

Kegiatan Ekonomi) yang belum efisien dapat ditingkatkan atau

dikurangi guna mencapai kondisi efisien baik secara teknis biaya atau

teknis sistem.

Efisiensi teknis adalah kombinasi antara kapasitas dan kemampuan

unit ekonomi untuk memproduksi sampai tingkat output maksimum

dari jumlah input. Seperti yang telah dijelaskan, teori mengenai belanja

atau anggaran dikatakan efisien apabila input yang tersedia dapat

menghasilkan output berupa barang atau jasa yang paling optimal bagi

kepentingan masyarakat.

Setelah sebelumnya diketahui nilai efisiensi, kali ini dibahas

mengenai cara meningkatkan efisiensi. DEA selain dapat

menghasilkan nilai efisiensi juga dapat menghasilkan potential

improvement atau tingkat perbaikan yang diperlukan. Efisiensi metode

DEA adalah efisiensi relatif. Untuk meningkatkan tingkat efisiensi

yang ditunjukkan dengan angka 100% maka dapat diketahui input

207

mana saja yang belum efisien penggunaannya dan output mana saja

yang harus ditingkatkan. Yang dimaksud dengan efisien adalah

menghasilkan suatu nilai output yang maksimum dengan sejumlah

input tertentu, atau dengan input minimum dapat menghasilkan output

tertentu.

Untuk mengatasi inefisiensi tidak hanya dapat dilakukan dengan

meminimumkan input tetapi dapat juga dilakukan dengan

memaksimumkan outputnya. Dalam pembahasan ini agar suatu DMU

(Decision Making Unit) menjadi efisien maka dapat diselesaikan

dengan meningkatkan output dengan input tertentu. Tingkat efisiensi

dengan meminimumkan input dan memaksimumkan output

mempunyai nilai efisiensi yang sama. Yang membedakan hanyalah

pada perubahan yang harus dilakukan baik pada input ataupun pada

output. Dalam pembahasan ini, untuk mencapai efisiensi yang

sempurna maka output DMU yang belum efisien harus ditingkatkan.

208

Pada pembahasan perbaikan variabel input dan output pendidikan

Islam, peneliti membuat batasan ruang lingkup Provinsi yang akan

dilakukan perbaikan. Provinsi – Provinsi di tahun 2013 yang sudah

mencapai nilai efisiensi tidak akan peneliti bahas secara mendalam,

akan tetapi Provinsi yang belum mencapai skor efisiensi, maka peneliti

akan membahasnya secara mendalam. Merujuk kepada tabel 4.7 pada

penelitian ini, didapat Provinsi yang sudah mencapai skor efisien 100

% secara efisiensi teknis biaya ialah Aceh, Bali, Bengkulu, DI

Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah,

Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua,

Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,

Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Dua puluh Provinsi yang sudah

disebutkan telah mencapai skor efisiensi 100 % untuk efisiensi teknis

biaya, dengan begitu tidak ada perubahan variabel input dan output

yang harus ditingkatkan ataupun dikurangi dari Kanwil Kemenag

Provinsi tersebut. Hal ini menunjukkan biaya pendidikan Islam yang

dikeluarkan di dua puluh Provinsi tersebut, sudah seminimal mungkin

untuk pengadaan fasilitas dan layanan yang optimal.

Dalam efisiensi teknis sistem, merujuk kepada tabel 4.8 di tahun 2013

terdapat dua puluh delapan Provinsi yang sudah mencapai efisiensi 100 %.

Hal ini menunjukkan dua puluh delapan Provinsi tersebut dirasa baik dalam

menyelenggarakan pendidikan baik menggunakan input yang ada, maupun

upayanya dalam memaksimalkan output. Dua puluh delapan Provinsi tersebut

209

ialah, Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo,

Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kep.Riau, Lampung, Maluku,

Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua

Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat,

Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Tabel 4.12 Rata – Rata Aktual dan Proyeksi Efisiensi Teknis Biaya tahun

2013

Provinsi Variabel Aktual Proyeksi

Banten Efisiensi Teknis Biaya

Alokasi 1.331.302.079 1.331.302.079

Jumlah MI 717 941

Jumlah guru MI 9.476 11.064

Jumlah siswa MI 150.264 150.264

APS MI 99,29 99,47

Jumlah MTS 797 798

Jumlah guru MTS 10.847 13.169

Jumlah siswa MTS 139.386 139.386

APS MTS 94,87 95,04

Jumlah MA 333 349

Jumlah guru MA 5.477 6.054

Jumlah siswa MA 40.437 40.437

APS MA 66,25 71,81

DKI Jakarta Alokasi 1.305.201.743 1.305.201.743

Jumlah MI 467 943



APS MI 99,47 99,94

Jumlah MTS 243 525



APS MTS 96,69 97,26

Jumlah MA 91 234



APS MA 70,23 79,40

Gorontalo Alokasi 270.582.389 270.582.389

210

Jumlah MI 92 103

Jumlah guru MI 993 1.301


APS MI 98,40 99,27

Jumlah MTS 67 97

Jumlah guru MTS 1105 1.324


APS MTS 90,47 96,08

Jumlah MA 39 56

Jumlah guru MA 635 640


APS MA 68,69 77,17

Jawa Tengah Alokasi 4.685.679.534 4.003.129.187,

7

Jumlah MI 3.938 3.942



APS MI 99,51 99,62

Jumlah MTS 1.613 1.910



APS MTS 94,85 97,75

Jumlah MA 583 826



APS MA 67,54 77,47

Kalimantan Barat Alokasi 557.184.094 557.184.094

Jumlah MI 392 396



APS MI 98,18 99,43

Jumlah MTS 289 304



APS MTS 91,76 96,02

Jumlah MA 128 129

Jumlah guru MA 1.918 2369


APS MA 66,48 76,75

Kalimantan Selatan Alokasi 950.237.379 929.039.655,0

59

Jumlah MI 519 652

Jumlah guru MI 4.611 7307


APS MI 99,24 99,54

211

Jumlah MTS 329 594

Jumlah guru MTS 1.298 9865


APS MTS 91,83 94,18

Jumlah MA 136 253

Jumlah guru MA 829 3.742


APS MA 67,18 69,07

Kalimantan Timur Alokasi 375.240.913 375.240.913

Jumlah MI 116 173



APS MI 99,35 99,23

Jumlah MTS 143 143



APS MTS 97,89 97,90

Jumlah MA 58 80,98



APS MA 80,50 81,56

Kep. Bangka

Belitung

Alokasi 146.357.482 146.357.482

Jumlah MI 31 63

Jumlah guru MI 406 848


APS MI 99,16 99,23

Jumlah MTS 44 48

Jumlah guru MTS 688 744


APS MTS 91,53 97,90

Jumlah MA 23 28



APS MA 65,78 81,56

Maluku Utara Alokasi 241.932.279 241.932.279

Jumlah MI 105 144



APS MI 98,89 99,06

Jumlah MTS 129 129



APS MTS 96,24 96,78

Jumlah MA 67 73

212



APS MA 74,83 79,22

Nusa Tenggara

TImur

Alokasi 227.444.938 227.444.938

Jumlah MI 162 163



APS MI 97,99 99,17

Jumlah MTS 72 103



APS MTS 94,26 98,24

Jumlah MA 31 51



APS MA 73,96 81,40

Sulawesi Tengah Alokasi 418.152.665 418.152.665

Jumlah MI 195 290



APS MI 97,71 99,19

Jumlah MTS 269 273



APS MTS 91,23 97,69

Jumlah MA 147 149



APS MA 73,64 79,33

Sulawesi Tenggara Alokasi 382.426.218 382.426.218

Jumlah MI 149 237



APS MI 99,11 99,13

Jumlah MTS 213 213



APS MTS 93,53 96,10

Jumlah MA 115 120



APS MA 72,25 76,37

Sumatera Barat Alokasi 1.207.990.712 1.207.990.712

Jumlah MI 135 799

213

*Alokasi anggaran dalam ribuan rupiah

Sumber ; hasil olahan

Tabel 4.12 menunjukkan secara konkrit kinerja variabel apa saja

yang harus ditingkatkan agar setiap daerah mampu mendapatkan skor

efisiensi sempurna. Pada tahun 2013 secara efisiensi teknis biaya terdapat

tiga belas Provinsi yang belum efisien 100 persen dari tiga puluh tiga

Provinsi. Sulawesi Tengah adalah Provinsi dengan efisiensi relatif paling

rendah, yaitu 98,50 persen, dengan orientasi minimasi input untuk

mencapai efisiensi 100 persen, maka harus memaksimumkan penggunaan

biaya alokasi pendidikan Islam sebesar Rp. 418.152.665.000 untuk

mencapai target 100 persen. Pada indikator output sebenarnya dapat

mencapai efisiensi 100 persen dengan meningkatkan jumlah sekolah,

jumlah guru, jumlah murid dan Angka Partisipasi Siswa. Dalam penelitian

ini terjadi peningkatan jumlah guru, jumlah murid dan jumlah sekolah.

Dengan penggunaan orientasi minimasi input dengan biaya yang tersedia

sebenarnya Provinsi yang belum efisien tersebut perlu meningkatkan

berbagai fasilitas/layanan pendidikan yang dicerminkan melalui indikator



APS MI 99,27 99,61

Jumlah MTS 393 449



APS MTS 95,84 98,07

Jumlah MA 203 203



APS MA 81,97 82,25

214

– indikator pada variabel output, dalam hal ini, indikator yang memerlukan

peningkatan paling tinggi adalah angka partisipasi murni. Peningkatan

angka partisipasi murni dapat diartikan dengan upaya meningkatkan

aksesibilitas masyarakat untuk menempuh pendidikan di jenjang sekolah

dasar.

Tabel 4.13 Rata – Rata Aktual dan Proyeksi Efisiensi Teknis Sistem

tahun 2013


Jawa Barat Efisiensi Teknis Sistem

RGM MI 60,83 84,44

RKM MI 35,47 43,91

APM MI 95,04 96,10

APS MI 99,57 99,57

NHUN MI 7,56 7,31

RGM MTS 75,39 114,37

RKM MTS 29,50 14,99

APM MTS 82,13 74,82

APS MTS 93,19 94,24

NHUN MTS 5,83 6,67

RGM MA 107,05 117,16

RKM MA 36,88 12,16

APM MA 45,89 53,28

APS MA 65,72 69,64

NHUN MA 5,61 5,74

Kep.Bangka

Belitung

RGM MI 65,73 74,65

RKM MI 41,67 40,96

APM MI 96,07 97,12

APS MI 99,22 99,56

NHUN MI 6,53 6,66

RGM MTS 99,42 94,30

RKM MTS 38,13 18,78

APM MTS 70,23 73,34

APS MTS 91,82 94,38

NHUN MTS 5,34 6,26

RGM MA 132,14 90,09

RKM MA 35,78 7,06

APM MA 47,87 61,04

APS MA 66,17 70,04

215

NHUN MA 4,55 5,17

Riau RGM MI 90,37 83,71

RKM MI 50,10 34,76

APM MI 93,64 94,13

APS MI 94,48 99,37

NHUN MI 6,97 7,89

RGM MTS 99,42 102,38

RKM MTS 38,02 24,93

APM MTS 76,44 81,51

APS MTS 75,57 96,11

NHUN MTS 7,25 7,37

RGM MA 132,14 115,99

RKM MA 49,21 20,65

APM MA 54,59 62,83

APS MA 75,57 75,83

NHUN MA 6,83 6,54

Sulawesi Tengah RGM MI 98,14 78,86

RKM MI 49,80 37,64

APM MI 92,61 93,91

APS MI 98,02 98,67

NHUN MI 6,74 7,38

RGM MTS 118,79 93,51

RKM MTS 39,72 22,40

APM MTS 81,80 71,77

APS MTS 91,8 95,03

NHUN MTS 6,51 6,74

RGM MA 161,55 95,87

RKM MA 44,88 24,07

APM MA 53,26 52,33

APS MA 73,8 74,36

NHUN MA 5,12 5,55

Sulawesi Tenggara

RGM MI 92,11 85,53

RKM MI 48,28 35,99

APM MI 90,25 96,12

APS MI 99,3 99,13

NHUN MI 6,81 7,83

RGM MTS 122,72 70,92

RKM MTS 38,86 18,22

APM MTS 80,27 77,65

APS MTS 93,67 94,38

NHUN MTS 6,96 7,14

RGM MA 165,72 74,34

RKM MA 43,55 13,52

APM MA 64,65 59,97

216

Berdasarkan tabel efisiensi teknis sistem diatas, tahun 2013

terdapat lima Provinsi yang belum efisien 100 persen. Provinsi Sulawesi

Tengah merupakan daerah dengan efisiensi paling rendah yaitu 99,02 %,

untuk mencapai efisiensi 100 persen, maka harus menurunkan angka rasio

kelas/murid MI, menjadi 37,64, RKM MTS menjadi 22,40, RKM MA

menjadi 24,07. Penelitian ini menggunakan rasio kelas/murid sebagai

rasio, angka yang semakin kecil menunjukkan semakin besar jumlah

murid dalam satu kelas. Metode analisis efisiensi teknis sistem

menggunakan orientasi maksimasi output. Berdasarkan tabel diatas, kedua

indikator output di Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan peningkatan

NHUN MI menjadi 7,38, APS MI menjadi 98,67, NHUN MTS menjadi

6,74 , APS MTS menjadi 95,03 , NHUN MA menjadi 5,55 dan APS MA

menjadi 74,36.

Provinsi – Provinsi di tahun 2014 yang sudah mencapai nilai efisiensi

tidak akan peneliti bahas secara mendalam, akan tetapi Provinsi yang

belum mencapai skor efisiensi, maka peneliti akan membahasnya secara

mendalam. Merujuk kepada tabel 4.7 pada penelitian ini, didapat Provinsi

yang sudah mencapai skor efisien 100 % secara efisiensi teknis biaya ialah

Bali, DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah,

Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat,

Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Sumatera

Selatan, dan Sumatera Utara. Delapan Belas Provinsi yang sudah

APS MA 72,42 72,42

NHUN MA 5,73 6,14

217

disebutkan telah mencapai skor efisiensi 100 % untuk efisiensi teknis

biaya, dengan begitu tidak ada perubahan variabel input dan output yang

harus ditingkatkan ataupun dikurangi dari Kanwil Kemenag Provinsi

tersebut. Hal ini menunjukkan biaya pendidikan Islam yang dikeluarkan di

dua puluh Provinsi tersebut, sudah seminimal mungkin untuk pengadaan

fasilitas dan layanan yang optimal.

Dalam efisiensi teknis sistem, merujuk kepada tabel 4.8 di tahun 2014

terdapat dua puluh enam Provinsi yang sudah mencapai efisiensi 100 %.

Hal ini menunjukkan dua puluh enam Provinsi tersebut dirasa baik dalam

menyelenggarakan pendidikan baik menggunakan input yang ada, maupun

upayanya dalam memaksimalkan output. Dua puluh enam Provinsi

tersebut ialah, Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi,

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kep.Bangka Belitung,

Kep.Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara

Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara,

Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Tabel 4.14 Rata – Rata Aktual dan Proyeksi Efisiensi Teknis Biaya

tahun 2014


Aceh Efisiensi Teknis Biaya

Alokasi 1.562.271.086,8 1.531.215.190,7

Jumlah MI 592 1.082



218

APS MI 99,40 99,77

Jumlah MTS 391 594



APS MTS 97,38 98,03

Jumlah MA 221 263



APS MA 80,89 81,19

Banten Alokasi 1.164.034.994 1.455.043.742,5

Jumlah MI 717 1053



APS MI 99,29 99,50

Jumlah MTS 797 798



APS MTS 94,87 95,07

Jumlah MA 333 340



APS MA 66,25 72,07

Bengkulu Alokasi 351.859.924,8 439.824.906

Jumlah MI 129 130

Jumlah guru MI 1.571 1573


APS MI 99,45 99,60

Jumlah MTS 86 86



APS MTS 96,71 97,98

Jumlah MA 44 44



APS MA 77,92 82,85

DKI Jakarta Alokasi 1.260.861.958 1.045.597.048,564

Jumlah MI 467 555



APS MI 99,47 99,72

Jumlah MTS 243 381



APS MTS 99,69 96,93

219

Jumlah MA 91 173



APS MA 70,23 78,42


Jumlah MI 92 92



APS MI 98,40 99,40

Jumlah MTS 67 67



APS MTS 90,47 97,17

Jumlah MA 39 39



APS MA 68,69 80,94

Jawa Tengah Alokasi 4.926.352.233 4.465.868.412,309

Jumlah MI 3,938 4.372



APS MI 99,51 99,59

Jumlah MTS 1,613 2.117



APS MTS 94,85 97,55

Jumlah MA 583 914



APS MA 67,54 76,45

Kalimantan Barat Alokasi 569.572.531,5 569.572.531,5

Jumlah MI 392 396



APS MI 98,18 99,30

Jumlah MTS 289 292



APS MTS 91,76 97,15

Jumlah MA 128 152



APS MA 66,48 79,43

Kalimantan Selatan Alokasi 1.060.552.621 1.057.607.693,528

220

Jumlah MI 519 582



APS MI 99,24 99,66

Jumlah MTS 329 415



APS MTS 91,83 96,10

Jumlah MA 136 189



APS MA 67,18 75,89

Kalimantan Timur Alokasi 403.864.807,5 403.864.807,5

Jumlah MI 116 174



APS MI 99,35 99,40

Jumlah MTS 143 143



APS MTS 97,89 97,94

Jumlah MA 58 80



APS MA 80,50 81,84

Kepulauan Bangka

Belitung

Alokasi 162.863.946 162.863.946

Jumlah MI 31 62

Jumlah guru MI 383 767


APS MI 99,16 99,16

Jumlah MTS 44 57



APS MTS 91,53 98,31

Jumlah MA 23 32



APS MA 65,78 81,55

Nusa Tenggara

Timur

Alokasi 247.191.340,5 247.191.340,5

Jumlah MI 162 163



APS MI 97,99 98,53

Jumlah MTS 72 102

221



APS MTS 94,26 97,98

Jumlah MA 31 50



APS MA 73,96 80,99

Sulawesi Selatan Alokasi 1.412.800.200 1.412.800.200

Jumlah MI 681 1.073



APS MI 98,91 99,46

Jumlah MTS 716 821



APS MTS 92,57 94,73

Jumlah MA 360 362



APS MA 69,38 70,01

Sulawesi Tengah Alokasi 484.571.389,5 484.571.389,5

Jumlah MI 195 296



APS MI 97,71 99,24

Jumlah MTS 269 273



APS MTS 91,23 97,46

Jumlah MA 147 156



APS MA 73,64 79,72

Sulawesi Tenggara Alokasi 432.573.191,5 432.573.191,5

Jumlah MI 149 244



APS MI 99,11 99,32

Jumlah MTS 213 213



APS MTS 93,53 96,88

Jumlah MA 115 115


222

*Anggaran dalam ribuan rupiah


Berdasarkan tabel 4.14 efisiensi teknis biaya, terdapat lima belas

Provinsi yang belum efisien 100 persen dari tiga puluh tiga Provinsi.

Provinsi Sulawesi Tengah adalah Provinsi dengan efisiensi relatif paling

rendah yaitu 98,45 %. Dengan orientasi minimasi input, untuk mencapai

efisiensi 100 persen, maka alokasi biaya harus digunakan dengan

maksimum yaitu Rp. 484.571.389.500. Pada indikator output, sebenarnya

dapat mencapai efisiensi 100 persen dengan meningkatkan jumlah MI

menjadi 296 sekolah, jumlah guru MI menjadi 4.061 guru, jumlah siswa

MI menjadi 136.140 siswa, jumlah MT menjadi 273 sekolah, jumlah guru

MTS menjadi 5.692 guru, jumlah siswa MTS menjadi 120.455 siswa,

jumlah MA menjadi 156 sekolah, dan jumlah siswa MA menjadi 48.561

siswa. Dengan penggunaan orientasi minimasi input, dengan biaya yang

tersedia sebenarnya Provinsi yang belum efisiesn tersebut perlu

meningkatkan berbagai fasilitas/layanan pendidikan yang dicerminkan


APS MA 72,25 79,20

Sulawesi Utara Alokasi 206.774.961 206.774.961

Jumlah MI 80 80



APS MI 98,95 99,21

Jumlah MTS 58 60



APS MTS 94,34 96,84

Jumlah MA 35 35



APS MA 71,98 79,89

223

melalui indikator – indikator pada variabel output. Secara umum, lebih

dari 50 persen Provinsi yang belum efisien menunjukkan bahwa jumlah

guru harus ditingkatkan, dalam hal ini dengan biaya yang tersedia

sebenarnya dapat mencapai jumlah guru lebih banyak dari nilai aktual.


tahun 2014


Bengkulu Efisiensi Teknis Sistem

RGM MI 99,74 84,59

RKM MI 45,97 43,17

APM MI 94,82 94,35

APS MI 99,45 99,51

NHUN MI 7,24 7,24

RGM MTS 119,53 96,21

RKM MTS 37,60 34,53

APM MTS 76,73 76,73

APS MTS 96,71 96,88

NHUN MTS 5,17 6,35

RGM MA 131,20 124,72

RKM MA 41,67 40,65

APM MA 63,18 58,39

APS MA 77,92 77,97

NHUN MA 5,31 5,31

Gorontalo RGM MI 89,57 89,57

RKM MI 51,22 46,19

APM MI 93,20 93,20

APS MI 98,4 99,58

NHUN MI 7,15 7,33

RGM MTS 103,62 103,62

RKM MTS 41,56 32,87

APM MTS 76,94 76,09

APS MTS 90,47 94,93

NHUN MTS 6,32 6,50

RGM MA 142,51 136,66

RKM MA 54,10 40,06

APM MA 53,58 53,58

APS MA 68,69 71,64

NHUN MA 5,32 5,80

Maluku Utara RGM MI 75,71 78,85

224

RKM MI 42,12 38,72

APM MI 93,26 88,57

APS MI 98,89 99,04

NHUN MI 7,43 7,56

RGM MTS 115,70 112,90

RKM MTS 32,03 32,54

APM MTS 81,37 70,78

APS MTS 96,24 94,44

NHUN MTS 6,89 7,43

RGM MA 130,40 132,61

RKM MA 48,13 33,68

APM MA 80,49 56,12

APS MA 74,83 71,67

NHUN MA 4,75 6,14

Sulawesi Barat RGM MI 122,74 78,85

RKM MI 51,55 38,72

APM MI 88,57 88,57

APS MI 97,91 99,04

NHUN MI 7,48 7,56

RGM MTS 145,09 112,90

RKM MTS 40,35 32,54

APM MTS 70,78 70,78

APS MTS 89,26 94,44

NHUN MTS 7,01 7,43

RGM MA 157,95 132,61

RKM MA 44,47 33,68

APM MA 59,40 56,12

APS MA 66,97 71,67

NHUN MA 5,77 6,14

Sulawesi Selatan RGM MI 111,95 89,77

RKM MI 53,99 44,72

APM MI 93,74 92,98

APS MI 98,91 99,60

NHUN MI 7,70 7,75

RGM MTS 136,14 108,78

RKM MTS 41,94 33,61

APM MTS 75,07 75,07

APS MTS 92,57 94,76

NHUN MTS 6,79 6,83

RGM MA 161,04 139,54

RKM MA 43,75 39,54

APM MA 60,58 53,65

APS MA 69,38 71,47

NHUN MA 5,48 6,04

225


Berdasarkan hasil olahan dengan menggunakan DEA, pada tabel

4.15 terdapat 7 Provinsi yang belum mencapai efisiensi 100 persen pada

efisiensi teknis sistem. Provinsi yang mencapai efisiensi paling rendah

pada efisiensi teknis sistem tahun 2014 ialah Gorontalo dengan nilai

efisiensi relatif 98,81 %. Dengan orientasi maksimasi output, pada

beberapa indikator variabel output memerlukan peningkatan untuk

Sulawesi Tenggara RGM MI 100,54 96,19

RKM MI 53,98 44,72

APM MI 91,52 91,52

APS MI 99,11 99,66

NHUN MI 7,28 7,75

RGM MTS 128,90 106,38

RKM MTS 40,43 33,61

APM MTS 82,36 80,52

APS MTS 93,53 94,76

NHUN MTS 6,83 6,83

RGM MA 170,04 128,29

RKM MA 48,29 39,54

APM MA 66,47 60,76

APS MA 72,25 71,47

NHUN MA 4,98 6,04

Sumatera Barat RGM MI 99,55 89,24

RKM MI 45,87 45,87

APM MI 95,45 95,13

APS MI 99,27 99,58

NHUN MI 6,56 7,33

RGM MTS 112,51 95,29

RKM MTS 34,60 33,22

APM MTS 84,30 84,3

APS MTS 95,84 98,05

NHUN MTS 6,80 6,23

RGM MA 162,74 126,91

RKM MA 46,63 42,60

APM MA 66,18 63,93

APS MA 81,97 82,22

NHUN MA 6,50 5,78

226

mencapai efisiensi 100 persen, yaitu peningkatan Nilai Hasil Ujian

Nasional dan Angka Partisipasi Sekolah. NHUN MI menjadi 7,33, NHUN

MTS menjadi 6,50, dan NHUN MA menjadi 5,80, APS MI menjadi 99,58,

APS MTS menjadi 94,93 dan APS MA menjadi 71,64. Dari sejumlah

Provinsi yang belum mencapai efisiensi sempurna, output yang

memerlukan peningkatkan paling mencolok adalah Angka Partisipasi

Sekolah, sedangkan input yang memerlukan penurunan paling banyak

ialah indikator rasio guru/murid.

227

Tabel 4.16 Rata – Rata Aktual dan Proyeksi Efisiensi Teknis Biaya

tahun 2015


DKI Jakarta Efisiensi Teknis Biaya

Alokasi 1.216.522.173 1.216.522.173

Jumlah MI 469 469



APS MI 99,56 99,68

Jumlah MTS 244 277



APS MTS 97,19 97,93

Jumlah MA 91 146



APS MA 71 82,19


Jumlah MI 94 94



APS MI 98,69 99,28

Jumlah MTS 69 74



APS MTS 90,75 97,14

Jumlah MA 41 42



APS MA 69 79,29

Jambi Alokasi 763.254.248 763.254.248

Jumlah MI 277 384



APS MI 99,55 99,56

Jumlah MTS 367 367



APS MTS 95,06 97,92

Jumlah MA 199 203



APS MA 71 80,87

Jawa Tengah Alokasi 5.167.024.932 4.659.572.140,173

228

Jumlah MI 3.973 3.977



APS MI 99,56 99,66

Jumlah MTS 1.645 2.002



APS MTS 95,30 97,08

Jumlah MA 620 943



APS MA 68 75,73

Kalimantan Barat Alokasi 581.960.969 581.960.969

Jumlah MI 401 404



APS MI 98,27 99,24

Jumlah MTS 293 295



APS MTS 91,91 97,52

Jumlah MA 128 141



APS MA 67 80,02

Kalimantan Selatan Alokasi 1.170.867.863 1.170.867.863

Jumlah MI 521 572



APS MI 99,43 99,86

Jumlah MTS 331 332



APS MTS 91,91 99,12

Jumlah MA 139 152



APS MA 67 84,89

Nusa Tenggara

Timur

Alokasi 266.937.743 266.937.743

Jumlah MI 165 165



APS MI 98,13 98,24

Jumlah MTS 76 89

229


Berdasarkan tabel 4.16 efisiensi teknis biaya tahun 2015 terdapat 9

Provinsi yang belum efisien 100 % dari 33 Provinsi. Provinsi Sulawesi

Tengah adalah Provinsi dengan efisiensi relatif paling rendah yaitu, 98,51

%. Dengan orientasi minimasi input, untuk mencapai efisiensi 100 persen,

maka harus memaksimumkan alokasi anggaran pendidikan Islam sebesar



APS MTS 94,39 97,40

Jumlah MA 33 46



APS MA 74 80,82

Sulawesi Tengah Alokasi 550.990.114 550.990.114

Jumlah MI 202 205



APS MI 98,02 99,49

Jumlah MTS 277 281



APS MTS 91,80 96,86

Jumlah MA 150 152



APS MA 74 80,43

Sulawesi Tenggara Alokasi 482.720.165 482.720.165

Jumlah MI 155 155



APS MI 99,30 99,50

Jumlah MTS 217 223



APS MTS 93,67 96,70

Jumlah MA 122 122



APS MA 72 80,47

230

Rp. 550.990.114.000. Pada indikator output, peningkatan paling tinggi

harus dilakukan adalah pada jumlah siswa yaitu 27.932 siswa MI, 49.175

siswa MTS, dan 20.441 siswa MA dari nilai aktual masing – masing agar

untuk mencapai efisiensi 100 persen.


tahun 2015

Provinsi 2015 Variabel Aktual Proyeksi

Maluku Utara Efisiensi Teknis Sistem

RGM MI 75,08 75,08

RKM MI 45,24 37,78

APM MI 93,83 92,90

APS MI 99,08 99,34

NHUN MI 7,58 7,60

RGM MTS 114,75 93,85

RKM MTS 42,57 34,38

APM MTS 81,85 81,85

APS MTS 96,68 96,94

NHUN MTS 7,19 7,20

RGM MA 140,36 119,97

RKM MA 51,80 39,44

APM MA 74,05 65,16

APS MA 75,16 78,61

NHUN MA 5,41 6,48

Sulawesi Barat RGM MI 123,37 80,44

RKM MI 51,46 40,04

APM MI 89,24 89,24

APS MI 98 99,43

NHUN MI 6,7 7,09

RGM MTS 142,91 112,95

RKM MTS 41,10 36,08

APM MTS 75,97 75,97

APS MTS 89,84 94,26

NHUN MTS 7,05 7,34

RGM MA 163,97 133,24

RKM MA 42,29 37,78

APM MA 61,57 59,05

APS MA 67,14 71,12

231

NHUN MA 6,19 6,28

Sulawesi Tengah RGM MI 98,14 76,73

RKM MI 49,80 43,76

APM MI 92,61 90,94

APS MI 98,02 98,37

NHUN MI 6,74 7,18

RGM MTS 118,79 96,27

RKM MTS 39,72 36,44

APM MTS 81,80 74,88

APS MTS 91,8 96,64

NHUN MTS 6,51 6,91

RGM MA 161,55 137,93

RKM MA 44,88 44,88

APM MA 53,26 53,26

APS MA 73,8 74,06

NHUN MA 5,12 6,38

Sulawesi Tenggara RGM MI 92,11 86,01

RKM MI 48,28 39,19

APM MI 90,25 90,25

APS MI 99,3 99,65

NHUN MI 6,81 7,54

RGM MTS 122,72 111,01

RKM MTS 38,86 35,96

APM MTS 80,27 80,27

APS MTS 93,67 95,82

NHUN MTS 6,96 7,25

RGM MA 165,72 129,47

RKM MA 43,55 39,15

APM MA 64,65 62,74

APS MA 72,42 75,63

NHUN MA 5,73 6,30

Sulawesi Utara RGM MI 70,77 70,76

RKM MI 40,70 37,69

APM MI 92,03 92,03

APS MI 99,33 99,43

NHUN MI 6,98 7,22

RGM MTS 93,49 94,49

RKM MTS 38,79 33,63

APM MTS 79,73 79,73

APS MTS 94,59 94,99

NHUN MTS 7,05 7,05

RGM MA 124,23 124,22

RKM MA 41,96 39,86

APM MA 72,59 58,43

232


Berdasarkan tabel diatas, terdapat 6 Provinsi yang belum mencapai

efisiensi 100 persen. Provinsi Sulawesi Barat adalah Provinsi dengan

efisiensi paling rendah, untuk mencapai efisiensi sempurna memerlukan

peningkatan NHUN MI menjadi 7,09, NHUN MTS menjadi 7,34 dan

NHUN MA menjadi 6,28. Pada variabel intermediate output, indikator

yang memerlukan peningkatan efisiensi tertinggi adalah adalah Rasio

Guru Murid, yaitu penurunan angka menjadi 80,44 untuk RGM MI,

112,95 untuk RGM MTS, dan 133,24 untuk RGM MA.

APS MA 72,22 72,29

NHUN MA 5,46 6,32

Nusa Tenggara

Barat

RGM MI 119,91 85,26

RKM MI 49,34 46,05

APM MI 93,24 93,24

APS MI 99,48 99,59

NHUN MI 6,91 7,29

RGM MTS 158,69 93,48

RKM MTS 38,63 34,02

APM MTS 83,73 83,73

APS MTS 97,74 97,55

NHUN MTS 6,85 7,09

RGM MA 184,79 123,67

RKM MA 40,68 40,19

APM MA 70,03 66,23

APS MA 75,86 80,02

NHUN MA 6,38 6,38

233

9. Analisa Deskriptif Pendidikan Islam dan Pertumbuhan

Ekonomi

Isu mengenai sumber daya manusia (human capital) sebagai input

pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam

Smith pada tahun 1776, yang mencoba menjelaskan penyebab

kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor, yaitu; 1)

pentingnya skala ekonomi; dan 2) pembentukan keahlian dan kualitas

manusia. Faktor yang kedua inilah yang sampai saat ini telah menjadi

isu utama tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut Solow (1958) juga telah melakukan analisa dari

temuannya tentang residual dalam penjelasan mengenai pertumbuhan

ekonomi. Kemudian Romer (1986), Krugman (1987), dan Gupta

(1999) juga menjelaskan bahwa residual itu menujukkan tingkat

pendidikan (educational rate) dan sumber daya mansusia. Hubungan

sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tersebut

menunjukkan suatu keharusan bahwa kebijakan publik memperhatikan

pengembangan pendidikan, promosi keahlian, dan pelayanan

kesehatan.

Hal ini dikatakan juga oleh Lim (1996) bahwa pertumbuhan

ekonomi yang tinggi di Jepang dan Korea Selatan besar kemungkinan

disebabkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini terlihat

dari tingkat melek huruf (literacy rate) yang tinggi, sehingga tenaga

234

kerja mudah menyerap dan beradaptasi dengan perubahan teknologi

dan ekonomi yang terjadi. Kasus lain seperti yang dikemukkan oleh

Al-Samarai dan Zaman (2002) di Malawi, dalam rangka peningkatan

sumber daya manusia, pemerintah telah melakukan beberapa program

antara lain dengan menghapuskan biaya untuk Sekolah Dasar dan

memperbesar pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Dampak

dari program ini adalah meningkatnya tingkat enrollment rate

ratio pendidikan dasar. Namun demikian masalah yang harus

diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi pendidikan

yang tidak merata.

Hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan

pertumbuhan ekonomi merupakan dua mata rantai. Namun demikian,

pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun

peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia

dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu

pendidikan dan program ekonomi yang jelas. Studi yang dilakukan

Prof ekonomi dari Harvard Dale Jorgenson et al. (1987) pada ekonomi

Amerika Serikat dengan rentang waktu 1948-79 misalnya

menunjukkan bahwa 46 persen pertumbuhan ekonomi adalah

disebabkan pembentukan modal (capital formation), 31 persen

disebabkan pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia serta 24

persen disebabkan kemajuan teknologi.Selanjutnya, Suryadi (2001)

menegaskan dari hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa

235

pendidikan dapat berfungsi sebagai kesadaran sosial politik dan

budaya, serta memacu penguasaan dan pendayagunaan teknologi untuk

kemajuan peradaban dan kesejahteraan sosial. Meski modal manusia

memegang peranan penting dalam pertumbuhan penduduk, para ahli

mulai dari ekonomi, politik, sosiologi bahkan engineering lebih

menaruh prioritas pada faktor modal fisik dan kemajuan teknologi. Ini

beralasan karena melihat data AS misalnya, total kombinasi kedua

faktor ini menyumbang sekitar 65 persen pertumbuhan ekonomi AS

pada periode 1948-79. Namun, sesungguhnya faktor teknologi dan

modal fisik tidak independen dari faktor manusia. Suatu bangsa dapat

mewujudkan kemajuan teknologi, termasuk ilmu pengetahuan dan

manajemen, serta modal fisik seperti bangunan dan peralatan mesin-

mesin hanya jika negara tersebut memiliki modal manusia yang kuat

dan berkualitas. Apabila demikian, secara tidak langsung kontribusi

faktor modal manusia dalam pertumbuhan penduduk seharusnya lebih

tinggi dari angka 31 persen.

Perhatian terhadap faktor manusia menjadi sentral akhir-akhir ini

berkaitan dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan

dan sosiologi. Para ahli di kedua bidang tersebut umumnya sepakat

pada satu hal yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan

lebih penting daripada faktor teknologi, dalam memacu pertumbuhan

ekonomi. Modal manusia tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas,

tetapi yang jauh lebih penting adalah dari segi kualitas. Buku terakhir

236

William Schweke, Smart Money: Education and Economic

Development (2004), sekali lagi memberi afirmasi atas tesis ilmiah

para scholars terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan

sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan

keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat

menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan

ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja

berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan

masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya

akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian

kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun

pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran,

kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang

menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Lalu pertanyaannya,

apakah ukuran yang dapat menentukan kualitas manusia? Ada

berbagai aspek yang dapat menjelaskan hal ini seperti aspek kesehatan,

pendidikan, kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Di antara

berbagai aspek ini, pendidikan dianggap memiliki peranan paling

penting dalam menentukan kualitas manusia. Lewat pendidikan,

manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan

pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan

hidupnya dengan lebih baik.

237

Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa

pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan,

pengetahuan, dan ketarmpilan, keahlian, serta wawasan mereka agar

mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun

kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia

akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian

secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa,

semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Di Indonesia, pendidikan masih belum mendapatkan tempat yang

utama sebagai prioritas program pembangunan nasional. Hal ini

ditunjukkan dengan jumlah anggaran pendidikan yang masih jauh dari

amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Padahal dalam UU tersebut, telah

mengamanatkan tentang besarnya anggaran pendidikan di berbagai

level pemerintahan minimal 20%. Rendahnya pemenuhan anggaran

pendidikan dapat mengakibatkan mutu pendidikan dan perluasan akses

pendidikan menjadi terhambat. Akibatnya peningkatan pengetahuan,

keterampilan, dan penguasaan teknologi juga terpasung. Indikasi lain

yang perlu menjadi perhatian lebih untuk menjadikan pendidikan

sebagai basis perubahan dalam meningkatkan pembangunan,

khususnya pembangunan ekonomi adalah tingkat melek huruf dan

angka partisipasi pendidikan. Berdasarkan laporan dari Dirjen PLS

238

tentang tingkat pemberantasan buta aksara secara nasional di Indonesia

telah mengalami penurunan tahun 2006 hingga menjadi sekitar 13 juta

orang yang masih buta huruf.

Jumlah tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2004

yang berjumlah 15,4 juta orang, dan menurun menjadi 14,6 juta orang

pada tahun 2005. Jika dilihat persentase selama 2004 s/d 2006 telah

terjadi penurunan 16,15%. Bahkan menurut Ace Suryadi (2006)

diharapkan pada tahun 2015 pemberantasan buta aksara sudah bisa

tuntas dengan asumsi pengurangan setiap tahun 1,6 juta orang.

Sementara tingkat partisipasi pendidikan menurut data Susenas 2004,

APS penduduk usia 7 s/d 12 tahun meningkat dari 92,83% pada 1993

menjadi 96,775 pada 2004. Dalam rentang waktu yang sama APS

penduduk usia 13 – 15 tahun meningkat dari 68,74% menjadi 83,49%.

Sedangkan APS penduduk usia 16 – 18 tahun meningkat dari 40,23%

menjadi 53,48%. Data tersebut menunjukkan adanya masalah

kesenjangan partisipasi pendidikan, sehingga pemerintah perlu

meningkatkan alokasi anggaran pendidikan agar masyarakat lebih

banyak lagi yang mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan.

Yang jelas, kondisi di atas akan memunculkan fenomena tersendiri

bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, diantaranya

kesenjangan pendapatan, ketertinggalan pendidikan, kemiskinan, dan

kemakmuran masyarakat. Sylwester (2002) telah merekomendasikan

dari hasil kajiannya yang menunjukkan bahwa negara yang

239

mencurahkan banyak perhatian terhadap public education (dilihat dari

persentase GNP terhadap pendidikan) mempunyai tingkat kesenjangan

yang rendah.

Akan tetapi, di Indonesia, investasi modal fisik masih dianggap

sebagai satu-satunya faktor utama dalam pengembangan dan akselerasi

usaha. Untuk memenuhi kebutuhan modal manusianya, di Indonesia

cenderung mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Dalam jangka

pendek cara ini mungkin ada benarnya, karena diharapkan dapat

memberikan efek multiplier terhadap tenaga kerja di Indonesia.

Namun, dalam jangka panjang tentu sangat tidak relevan, apalagi

untuk sebuah usaha berskala besar atau yang sudah konglomerasi,

akibatnya banyak tenaga kerja sendiri tersingkirkan. Bila dilihat dari

besarnya investasi di bidang riset dan pengembangan, kondisi ini tidak

lebih baik di banding China dan Singapura, Indonesia jauh lebih kecil.

Demikian juga dari besarnya investasi pendidikan yang dilakukan di

luar negeri. Singapura, yang berpenduduk tidak sampai setengah

penduduk Jakarta, mengirim mahasiswa ke AS hampir setengah

jumlah mahasiswa Indonesia di AS.

Sesuai dengan berbagai kesepakatan regional dan internasional di

bidang ekonomi, Indonesia dihadapkan dengan situasi persaingan yang

amat ketat. Dalam situasi ini, daya saing kompetitif produk/komoditi

tidak mungkin dikembangkan jika tidak diimbangi daya saing

kompetitif sumberdaya manusia. Dalam arti, mengandalkan

240

keunggulan komparatif sumber daya manusia yang melimpah dan

murah sudah kurang relevan. Dengan demikian, peningkatan investasi

di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan tidak bisa

dihindarkan lagi, baik oleh pemerintah maupun kalangan swasta.

Sebenarnya, setiap tahun pemerintah telah meningkatkan anggaran

sektor pendidikan. Masalahnya, angka dan peningkatan ini secara

absolut relatif sangat kecil, sehingga masih jauh bila dibanding negara-

negara tetangga yang sangat serius dalam pengembangan sumberdaya

manusia. Persentase investasi pendidikan 20 persen dari total anggaran

pemerintah harus segera dipenuhi sesuai dengan amanat undang-

undang. Demikian juga sektor swasta, selama ini belum ada aturan

yang menggariskan berapa persen biaya pengembangan sumberdaya

manusia serta penelitian dan pengembangan dari struktur biaya

perusahaan dalam industri nasional. Di sektor perbankan sempat ada

ketentuan yang menetapkan biaya pengembangan sumberdaya manusia

5 persen dari profit. Akan tetapi, angka ini relatif sangat kecil, karena

biaya pengembangan tersebut dibebankan pada profit, tidak sebagai

beban input (Tobing, 1994).

Peran Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi

Pendidikan merupakan bagian dari public good dan kemajuan

suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam dan kecanggihan

tekhnologi saja, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia,

241

yaitu tenaga terdidik ,berintegritas tinggi dan mempunyai kapabilitas

yang lebih luas sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan

zaman yang semakin maju disertai dengan perkembangan teknologi

yang semakin canggih. Sebanyak apapun sumber daya alam dan

sehebat apapun teknologi di suatu Negara atau bangsa jika tidak di

iringi dengan peningkatatan kualitas SDM nya, maka lambat laun

Negara tersebut akan mengalami kemiskinan, Karena sumber daya

alam /kekayaan yang ada tidak dapat di manfaatkan dan mengelolanya

secara optimal untuk kelangsungan kehidupan ,apa lagi untuk

pembangunan ekonomi bangsanya. Pendidikan mempunyai tugas

menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah

pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman.

Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru

yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya . Maka dari itu pendidikan

perlu ditingkatkan serta didistribusikan secara merata demi tercapainya

pembangunan ekonomi yang sukses dan bermartabat. Pendidikan

adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan

bermartabat. Pendidikan termasuk hal yang fundamental untuk

membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada

makna inti pembangunan.Pendidikan memainkan peran kunci dalam

membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap

tekhnologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta

pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan

242

memberi kontribusi secara sigfikan terhadap pembangunan ekonomi

telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian

akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya.

Pendidikan bukan hanya menetaskan sumber daya manusia

yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta

menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis

yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu,

investasi di bidang pendidikan tidak saja bermanfaat bagi individu

saja,tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat

umum.Pencapaian pendidikan pada semua level dan kalangan niscaya

akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian

kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai

problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba,

dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi

pemerintah. Setidaknya ada tiga paradigma yang menegaskan

bahwa pembangunan merujuk knowledge based economy tampak

semakin dominan yaitu :

- Kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis

dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.

243

- Hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi

menjadi kian kuat dan solid.

- Pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan

ekonomi, yang mendorong proses transformasi struktural

berjangka panjang.

Sumbangan Pendidikan Pada Pembangunan

Adapun sumbangan pendidikan pada pembangunan secara spesifik

,pendidikan dapat memberikan sumbangan riil pada proses pembangunan

baik dalam skala makro maupun mikro dapat dikemukakan sebagai

berikut:

a). Segi sasaran pendidikan

Pendidikan adalah sebuah usaha yang secara sengaja yang

ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berbudi luhur

dan berpengetahuan luas serta bermoral tinggi. Tujuan citra manusia

pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber

daya pembangunan yang manusiawi,integritas dan berkomitmen tinggi.

Tujuan pendidikan yaitu menghasilkan manusia yang baik yaitu manusia

yang dapat mempengaruhi dan memajukan lingkungan dimana ia berada.

b). Segi Pembidangan Kerja atau Sektor Kehidupan

244

Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain

bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan dan

komunikasi, pertanian, pertambangangan, pertahanan dan sebagainya.

Pembangunan sektor kehidupan diartikan sebagai aktivitas pembinaan,

pengembangan dan pengisian bidang-bidang kerja agar dapat memenuhi

hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa sehingga tetap jaya dalam

pergulatan kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia. Pembinaan dan

pengembangan bidang-bidang tersebut hanya dikerjakan jika diisi orang-

orang yang memeiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan atau yang

punya kompenten di bidanhnya . Kemuadian dari pernyataan diatas dapat

kita ambil kesimpulan bahwa ada tiga sumbangan pendidikan pada

pembangunan dilihat dari segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan

yaitu :

Pertama ; pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya

pembagunan, kemudian manusia selaku sumber daya

pembangunan membangun lingkungannya,

Kedua ; manusia menjadi kunci pembangunan. Kesuksesan

pembangunan sangat tergantung pada manusianya.

Ketiga ; pendidikan memegang peranan penting karena merekalah

yang mencitakan manusia pencipta pembangunan.

245

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan beberapa uraian di atas dapat

diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Metode Data envelopment Analysis (DEA) dapat digunakan untuk

mengukur efisiensi relatif suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE), yang

memiliki input – output yang relatif sama, termasuk didalamnya untuk

membandingkan efisiensi relatif sektor pendidikan Islam pada setiap

jenjang di masing – masing 33 Provinsi se Indonesia.

2. Perhitungan efisiensi dilakukan pada seluruh jenjang sekolah dibawah

Pengelolaan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI pada tahun 2013 –

2015, dengan membandingan nilai/skor efisiensi menggunakan asumsi

variable return to scale (VRS). Pada efisiensi teknis biaya dengan

menggunakan orientasi minimasi input, menggunakan variabel input

alokasi anggaran pendidikan Islam dan variabel output jumlah sekolah,

jumlah guru dan jumlah siswa. Pada efisiensi teknis sistem,

menggunakan orientasi maksimasi output dengan menjadikan angka

partisipasi murni, rasio guru/murid, dan rasio kelas/murid sebagai

variabel intermediate output, dan menggunakan variabel output

diantaranya adalah Nilai Hasil Ujian Nasional dan Angka Partisipasi

Sekolah. Berdasarkan hasil penelitian ini, hipotesis bahwa terdapat

Provinsi yang mencapai efisiensi teknis biaya dan sistem yang

246

mencapai efisiensi sempurna terbukti. Walaupun secara rata – rata

terjadi inefisiensi, namun terdapat Provinsi yang mencapai nilai

efisiensi sempurna baik efisiensi teknis biaya dan sistem (efisiensi

100%). Di tahun 2013 secara efisiensi teknis biaya terdapat Provinsi

yang mencapai nilai efisiensi sempurna diantaranya, Aceh, Sumatera

Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan,

Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan

Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat,

Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat dan Papua. Di tahun 2014

secara efisiensi teknis biaya terdapat Provinsi yang mencapai nilai

efisiensi sempurna diantaranya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,

Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DI

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat,

Kalimantan Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. Tahun

2015 secara efisiensi teknis biaya terdapat Provinsi yang mencapai

nilai efisiensi sempurna diantaranya, Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI

Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Timur, Kep.Bangka Belitung, Kep.Riau, Lampung, Maluku, Maluku

Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi

Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera

Selatan, dan Sumatera Utara.

3. Berdasarkan hasil penelitian ini, hipotesis bahwa terdapat Provinsi

yang mencapai efisiensi teknis biaya dan sistem yang mencapai

247

efisiensi sempurna terbukti. Secara Efisiensi teknis sistem, yang

mencapai skor efisiensi sempurna pada tahun 2013 yaitu, Aceh, Bali,

Banten, Bengkulu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi,


Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung,

Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Tahun 2014

terdapat dua puluh enam Propinsi yang mempunyai tingkat efisiensi

100 persen yaitu, Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta,

Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat,


Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku,

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat,

Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan

Sumatera Utara. Pada tahun 2015 terdapat dua puluh tujuh Propinsi

yang memiliki tingkat efisiensi 100 persen, yaitu Aceh, Bali, Banten,

Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat,


Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung,

Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua,

Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera

Selatan dan Sumatera Utara.

248

4. Memaksimumkan penggunaan jumlah anggaran (karena dalam hal ini

anggaran yang dikelola oleh Kemenag RI termasuk bukan wilayah

otonom yang berarti ruang fiskal lebih sempit ) ternyata belum diikuti

peningkatan kinerja sektor pendidikan. Efisiensi dalam pelayanan

dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kualitas penggunaan

dan pengalokasian anggaran pendidikan secara tepat dan hemat.

Ketidakefisienan dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan

menunjukkan terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya

pendidikan, karena lemahnya sistem tata kelola/manejemen.

5. Penyebab ketidakefisienan yang paling sering muncul dalam

pengukuran efisiensi teknis biaya adalah jumlah guru dan

ketidaktepatan penggunaan anggaran pendidikan Islam dalam

pengalokasiannya.

6. Sedangkan penyebab ketidakefisienan yang paling sering muncul

dalam pengukuran efisiensi teknis sistem adalah jumlah guru dan nilai

hasil ujian nasional yang belum memuaskan.

7. Kanwil Kemenag setiap Provinsi perlu meningkatkan tingkat efisiensi

agar dana yang telah dikucurkan oleh Dirjen Pendidikan Islam

Kemenag RI tidak terbuang percuma karena ketidakefisienan

penyelenggaraan layanan pendidikan.

249

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, maka saran yang dapat diberikan

sebagai berikut :

1. Akademisi dan Peneliti

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel

lain seperti angka sertifikasi guru, angka lama bersekolah, angka guru

honorer, dan dapat memasukkan variabel kualitatif seperti prestasi

murid dalam memenangkan kejuaraan atau olimpiade diluar ukuran

nilai UN guna menyempurnakan hasil penelitian ini, serta penelitian

selanjutnya dapat memperdalam mengenai kesetaraan dan kemerataan

sistem pendidikan dengan pencapaian Madrasah Negeri dan Madrasah

Swasta, karena keterbatasan data dalam penelitian ini tidak adanya

pemisahan antara Madrasah Negeri dengan Madrasah Swasta. Selain

itu, asumsi untuk penggunaan variabel biaya operasional pendidikan

ini habis terpakai, diharapkan selanjutntya besar penggunaan proporsi

biaya dapat dijadikan alternatif acuan.

2. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI

Bagi wilayah yang belum efisien secara teknis biaya, maka

dapat lebih memperhatikan penyusunan anggaran dari mulai

perencanaan, pelaksanaan hinga pelaporan, tapi perhatikan terutama

dalam pelaksanaan, karena sering terjadi program yang sudah

250

dianggarkan namun dalam pelaksanaan masih terdapat hal – hal yang

membuat rencanan kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana, atau bisa

terjadi hal – hal yang membuat rencana kegiatan tersebut tidak dapat

terlaksana, atau bisa terjadi hal – hal yang menimbulkan celah

ketidakefisienan nantinya. Selain itu, Dirjen Pendidikan Islam

Kemenag RI perlu melakukan koreksi atas penggunaan alokasi

anggaran pendidikan Islam di setiap daerah. Karena penyebab utama

ketidakefisienan dalam pengukuran teknis biaya adalah penggunaan

anggaran yang belum efisien. Dirjen Pendis Kemenag RI juga perlu

melakukan pemetaan terhadap jumlah guru, kebutuhan ruang kelas,

serta fasilitas penunjang pendidikan yang lain untuk mengetahui

daerah – daerah yang telah berlebihan atau masih membutuhkan

tambahan.

3. Masyarakat dan Kalangan Umum

Lembaga Pendidikan di bawah Dirjen Pendis Kemenag RI belum

seutuhnya menjadi wahana proses pembentukan sikap dan perilaku

ilmiah yang selalu siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Maka dari itu, hubungan sekolah dengan masyarakat serta peran

sertanya dalam dunia pendidikan, lingkurngan dan kultur sekolah

dalam penyelenggaraan pendidikan sangat perlu adanya sinergisasi dan

saling mendukung.

251

DAFTAR PUSTAKA

Afiat, Muhammad Nur. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap

Perubahan Struktur Ekonomi Di Propinsi Sulawesi Tenggara”, Jurnal

Ekonomi Pembangunan Volume XVI Tahun 8, 2015.

Afonso, Antonio and Miguel St. Aubyn. “Non-parametric Approaches to

Education and Health Efficiency in OECD Countries”, Journal of Applied

Economics, Vol III No. 002, 2005.

Andriana, Novia. “Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap

Realisasi Tata Kelola Angaran Pembangunan Di Sektor Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Jombang”, Tesis, Universitas Brawijaya, 2011.

Aristovnik, Aleksander. “An Analysis of The Efficiency of Education Spending In

Central and Central Europe”, Management, Knowledge and Learning

International Conference, Slovenia, 2011.

Boediono. “Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro”, BPFE, Yogyakarta, 2000.

Boediono. “Teori Pertumbuhan Ekonomi”, BPFE UGM, Yogyakarta, 1999.

Darise, Nurlan. “Pengelolaan Keuangan Daerah”, PT. Indeks, Jakarta, 2009.

Haryadi, Arinto. “Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan (Penerapan Data

Envelopment Analysis)”, Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

252

Indriati, Neneng Erlina. “Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Kabupaten

Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan)”, JESP-Vol.6

No.2, 2014.

Jafarov, E dan Victoria Gunnarsson. “Efficiency of Government Social Spendingin

Croatia”, IMF Working Paper, Washington, 2008.

Kurnia, Akhmad Syakir. “Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Public Metode

Free Disposable Hull (FDH)”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11

No.2, 2006.

Lela, Dina Pertiwi. “Efisiesi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa

Tengah”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.12 No.2 Hal: 123 – 139,

Yogyakarta, 2007.

Lestari, Triyanti. “Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Jawa Timur (Studi Kasus

Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2009-2011)”, Jurnal Ilmiah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, 2013 Lewis, Blane

dan Daan pattinasarany. “Perencanaan dan Pembiayaan dalam

Pencapaian SPM Bidang Pendidikan: Berdasarkan Temuan Governance

and Decentralization 2 (GDS2)”, Departemen Dalam Negeri dengan

dukungan ASSD (GTZ), DSF, GRSII (CIDA), Jakarta, 2008.

Laporan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI tahun 2013 – 2015.

253

Mangkoesoebroto, Guritno. “Ekonomi Publik”, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta,1993.

Verhoeven, Marijn, dkk. “Education and Health in G7 Countries: Achieving

Better Outcomes with Less Spending”, IMF Working Paper, 2007.

Mahmudi. “Manajemen Keuangan Daerah”, Erlangga, Jakarta, 2010.

Mahmudi, Hadi, dkk. “An Analysis of Technical Efficiency of Education

Organizer (A Case Study at Junior High School in Mataram City-West

Nusa Tenggara)”, International Journal of Business and Management

Invention Volume 3 Issue 7, 2014.

Mardiasmo. “Akuntansi Sektor Publik”, Andi Offset, Yogyakarta, 2009.

Mardiasmo. “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”, Edisi Kedua, Andi

Offser, Yogyakarta, 2004.

Mardliyah, Nisaaul. “Analisis Efisiensi Anggaran Pendidikan Di Kabupaten

Boyolali”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Merini, Dian, dkk.“Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Di

Kawasan Asia Tenggara : Aplikasi Data Envelopment Analysis”,Jurnal

Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang,

2013.

Putri, Aristyasani. “Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Propinsi

Jawa Barat”, Jurnal Signifikan Vol. 4 No.2, Jakarta, 2015.

Rencana Strategis Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Tahun 2014 - 2019.

254

Rusyidiana, Aam Slamet.”Mengukur Tingkat Efisiensi dengan Metode Data

Envelopment Analysis (DEA)”, Cetakan Pertama Februari 2013, Tim

SMART Consulting, Bogor, 2013.

Saleh, Samsubar. “Metodologi Empiris Data Envelopment Analysis (DEA)”, Pusat

Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,

2000.

Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. “Ilmu Makroekonomi”. Media

Global Edukasi, Jakarta, 2004.

Seidman, Laurence S. “Public Finance”, Mc Graw Hill, New York, 2009.

Sujarweni, Wiratna. “Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi”, Pustaka Baru Press,

Yogyakarta, 2015.

Susilowati, Indah, dkk. “Modul Mengukur Efisiensi dengan Metode Data

Envelopment Analysis (DEA) DEAWIN.exe”, Fakultas Ekonomi,

Universitas Dipenogoro, Semarang, 2004.

Sutherland, Douglass, dkk. “Performance Indicators For Public Spending

Efficiency In Primary and Secondary Education”, Organisation for

Economic Co-operation and Development Working Paper No.546, 2007.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. “Ekonomi Pembangunan”, Edisi

Kesebelas Jilid 1, Erlangga, 2009.

255

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Anggaran Berbasis Kinerja.

Wulansari, RR. Retno. “Efisiensi Relatif Operasional Puskesmas-Puskemas Di

Kota Semarang Tahun 2009”, Tesis, Universitas Indonesia, 2010.

Yatiman N. Arif Pujiyono. “Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor

Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2010”, Diponegoro Journal of

Economics Vol.2 No.1, Semarang, 2013.

Yunan, Zuhairan N. “Tingkat Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Pulau

Jawa”, Jurnal Signifikan Vol. 3 No.1, Jakarta, 2015.

256

Lampiran 1. Data Alokasi Biaya Pendidikan Islam Seluruh Provinsi se Indonesia tahun

2013 – 2015 (Rupiah)

Sumber : Laporan Tahunan Dirjen Pendidikan Islam, diolah

No Propinsi Total belanja pendidikan

2013 2014 2015

1 Aceh 1.770.015.964.000 1.952.838.858.500 2.135.661.753.000

2 Sumatera Utara 1.536.417.198.000 1.636.815.619.500 1.737.214.041.000

3 Sumatera Barat 1.207.990.712.000 915.606.369.000 623.222.026.000

4 Riau 829.038.699.000 811.322.537.500 793.606.376.000

5 Jambi 682.488.970.000 722.871.609.000 763.254.248.000

6 Sumatera Selatan 874.838.652.000 904.751.149.000 934.663.646.000

7 Bengkulu 466.293.793.000 439.824.906.000 413.356.019.000

8 Lampung 989.560.692.000 1.109.016.172.000 1.228.471.652.000

9 Kep. Bangka Belitung 146.357.482.000 162.863.946.000 179.370.410.000

10 Kep. Riau 120.281.382.000 152.957.830.500 185.634.279.000

11 DKI Jakarta 1.305.201.743.000 1.260.861.958.000 1.216.522.173.000

12 Jawa Barat 5.090.387.018.000 5.291.283.902.000 5.492.180.786.000

13 Jawa Tengah 4.685.679.534.000 4.926.352.233.000 5.167.024.932.000

14 DI Yogyakarta 774.043.917.000 698.632.971.500 623.222.026.000

15 Jawa Timur 6.606.435.342.000 6.807.927.100.500 7.009.418.859.000

16 Banten 1.331.302.079.000 1.455.043.742.500 1.578.785.406.000

17 Bali 167.733.390.000 186.546.855.000 205.360.320.000

18 Nusa Tenggara Barat 1.052.712.011.000 1.152.284.888.000 1.251.857.765.000

19 Nusa Tenggara Timur 227.444.938.000 247.191.340.500 266.937.743.000

20 Kalimantan Barat 557.184.094.000 569.572.531.500 581.960.969.000

21 Kalimantan Tengah 415.202.347.000 448.407.869.500 481.613.392.000

22 Kalimantan Selatan 950.237.379.000 1.060.552.621.000 1.170.867.863.000

23 Kalimantan Timur 375.240.913.000 403.864.807.500 432.488.702.000

24 Sulawesi Utara 199.126.254.000 206.774.961.000 214.423.668.000

25 Sulawesi Tengah 418.152.665.000 484.571.389.500 550.990.114.000

26 Sulawesi Selatan 1.402.579.717.000 1.412.800.200.000 1.423.020.683.000

27 Sulawesi Tenggara 382.426.218.000 432.573.191.500 482.720.165.000

28 Gorontalo 270.582.389.000 268.574.300.000 266.566.211.000

29 Sulawesi Barat 236.282.284.000 261.788.762.000 287.295.240.000

30 Maluku 268.914.799.000 279.418.602.500 289.922.406.000

31 Maluku Utara 241.932.279.000 257.312.375.000 272.692.471.000

32 Papua 87.092.006.000 97.780.075.000 108.468.144.000

33 Papua Barat 111.503.658.000 114.553.588.500 117.603.519.000

257

Lampiran 2. Data Pendidikan Rasio Guru Per Murid Pendidikan Islam Seluruh Provinsi se Indonesia tahun 2013 – 2015

No Propinsi

RGM

MI

RGM

MTS

RGM

MA

RGM

MI

RGM

MTS

RGM

MA

RGM

MI

RGM

MTS

RGM

MA

2013 2014 2015

1 Aceh

100

100

125

81

95

105

124

38

36

2 Sumatera Utara

68

87

102

76

68

89

114

36

31

3 Sumatera Barat

110

136

154

82

100

113

163

47

36

4 Riau

84

128

134

75

92

113

158

50

38

5 Jambi

154

102

85

70

119

96

134

54

38

6 Sumatera Selatan

65

111

132

68

76

114

132

37

34

7 Bengkulu

105

147

148

78

100

120

133

49

41

8 Lampung

88

125

131

69

87

111

143

42

33

9

Kep. Bangka

Belitung

75

102

150

66

67

101

132

42

38

10 Kep. Riau

72

109

157

82

64

97

157

36

39

11 DKI Jakarta

258

67 94 123 70 64 93 110 33 30

12 Jawa Barat

150

130

251

65

62

75

107

35

29

13 Jawa Tengah

78

82

109

68

73

74

96

46

314

14 DI Yogyakarta

138

106

149

86

120

91

119

63

35

15 Jawa Timur

113

131

149

70

86

97

113

512

35

16 Banten

63

78

135

66

67

92

114

35

31

17 Bali

72

120

110

82

65

104

143

35

35

18

Nusa Tenggara

Barat

126

182

112

76

121

160

185

49

39

19

Nusa Tenggara

Timur

80

117

81

74

80

96

112

47

42

20 Kalimantan Barat

85

110

94

66

64

106

121

44

37

21

Kalimantan

Tengah

57

91

73

66

84

89

123

48

35

22

Kalimantan

Selatan

64

21

35

67

100

90

105

53

36

23 Kalimantan Timur

83

116

88

81

72

90

125

39

35

24 Sulawesi Utara

60

67

97

72

20

27

124

41

39

25 Sulawesi Tengah

93

138

173

74

93

118

162

50

40

26 Sulawesi Selatan

115

166

195

69

112

136

158

55

4

259

27 Sulawesi Tenggara

86

71

129

72

101

129

166

48

39

28 Gorontalo

98

124

130

69

90

104

135

50

42

29 Sulawesi Barat

137

171

173

67

123

145

164

51

41

30 Maluku

91

132

115

77

90

120

136

46

40

31 Maluku Utara

92

120

140

75

76

116

140

45

43

32 Papua

69

173

341

62

65

138

318

37

43

33 Papua Barat

75

116

118

80

70

92

133

41

41

Sumber : Dirjen Pendis Kemenag RI, diolah

260

Lampiran 3. Data Pendidikan Rasio Kelas Per Murid, APM, APS , NHUN Pendidikan Islam Seluruh Provinsi se Indonesia tahun 2013

No Propinsi APM MI APM MTS

APM MA

RKM MI RKM MTS

RKM MA APS MI

APS MTS APS MA

NHUN MI

NHUN MTS

NHUN MA

1 Aceh 89,69 83,90 70,75 32,73 35,81 37,37 99,4 97,38 80,89 7,925 6,61 5,75

2 Sumatera Utara 94,77 81,96 63,01 25,58 30,06 20,89 99,26 96,06 75,78 8,18 7,96 7,32

3 Sumatera Barat 97,46 87,55 57,20 46,53 23,99 27,12 99,27 95,84 81,97 7,02 6,12 5,41

4 Riau 94,13 83,08 67,83 52,58 29,43 20,66 98,67 94,36 75,3 7,84 7,04 6,46

5 Jambi 95,72 79,73 58,65 56,99 6,81 7,23 99,46 94,88 70,41 7,92 7,02 6,1

6 Sumatera Selatan 93,34 74,36 59,54 30,37 25,33 27,36 99,47 93,36 67,84 7,89 7,63 6,37

7 Bengkulu 97,33 79,57 69,74 48,65 18,75 18,26 99,45 96,71 77,92 7,725 4,87 5,05

8 Lampung 95,52 75,10 48,64 44,93 13,38 15,01 99,56 94,01 68,75 7,7 6,9 6,05

9 Kep. Bangka Belitung 98,60 76,19 62,52 43,95 23,87 30,70 99,16 91,53 65,78 5,91 5,12 4,13

10 Kep. Riau 97,61 87,11 55,64 34,73 23,29 32,86 99,12 98,56 81,57 7,24 6,215 5,13

11 DKI Jakarta 98,07 95,55 77,91 35,78 30,39 37,54 99,47 96,69 70,23 7,05 6,85 6,25

12 Jawa Barat 97,10 74,82 53,28 51,42 19,36 33,68 99,3 92,84 65,48 7,165 5,52 5,2

13 Jawa Tengah 96,33 79,38 53,25 44,76 18,67 19,63 99,51 94,85 67,54 6,87 6,21 6,21

14 DI Yogyakarta 97,64 92,01 71,79 62,33 1,99 6,63 99,94 99,48 86,44 6,07 6,22 5,44

15 Jawa Timur 96,07 83,37 58,37 39,51 22,59 7,43 99,38 96,36 70,25 8,04 7,12 7,09

16 Banten 96,35 74,46 55,08 27,40 16,50 24,11 99,29 94,87 66,25 7,79 6,38 6,06

17 Bali 98,70 87,52 82,30 31,95 24,61 20,33 99,36 97,23 81,59 7,68 7,18 7,34

18 Nusa Tenggara Barat 92,56 80,88 59,37 51,82 34,04 24,94 99,11 97,27 75,68 7,83 6,54 5,9

19 Nusa Tenggara Timur 93,63 66,98 49,96 45,81 11,83 18,05 97,99 94,26 73,96 6,74 5,9 4,75

20 Kalimantan Barat 93,33 68,83 46,02 40,64 31,36 29,04 98,18 91,76 66,48 6,93 6,62 6,02

21 Kalimantan Tengah 96,98 68,03 57,99 34,89 23,57 7,19 99,46 92,94 65,84 6,835 6,28 5,1

22 Kalimantan Selatan 95,81 69,44 48,51 31,54 15,48 9,86 99,24 91,83 67,18 7,72 6,78 5

261

23 Kalimantan Timur 97,43 77,37 66,05 41,11 33,09 21,58 99,35 97,89 80,5 6,47 5,73 4,518

24 Sulawesi Utara 96,12 79,74 71,69 25,93 18,89 36,38 98,95 94,34 71,98 7,94 6,82 5,09

25 Sulawesi Tengah 95,47 71,77 52,31 41,86 29,21 44,03 97,71 91,23 73,64 7,31 6,12 4,05

26 Sulawesi Selatan 95,93 78,08 62,10 55,44 17,67 17,47 98,91 92,57 69,38 8,36 6,68 5,63

27 Sulawesi Tenggara 96,36 80,70 72,31 44,62 18,23 53,25 99,11 93,53 72,25 7,82 6,71 5,155

28 Gorontalo 93,83 70,61 55,21 52,22 16,80 8,41 98,4 90,47 68,69 7,72 6,17 5,07

29 Sulawesi Barat 90,89 73,62 63,92 49,17 41,47 46,95 97,91 89,26 66,97 8,2 6,9 5,55

30 Maluku 92,05 80,76 73,13 47,73 18,62 18,04 99,19 96,35 77,48 7,81 7,15 5,1

31 Maluku Utara 97,84 77,08 68,16 52,38 37,74 7,25 98,89 96,24 74,83 7,57 6,57 4,01

32 Papua 91,18 62,91 46,37 34,35 45,91 55,56 80,69 78,07 61,63 7,172 6,77 4,49

33 Papua Barat 89,69 63,31 43,93 36,16 25,41 42,89 96,65 96,28 79,87 7,22 7,32 6,28


262


Propinsi APM MI APM MTS

APM MA

RKM MI RKM MTS

RKM MA APS MI

APS MTS APS MA

NHUN MI

NHUN MTS

NHUN MA

1 Aceh 91,80 84,88 66,16 37,63 36,67 39,19 99,4 97,38 80,89 7,76 6,42 5,00

2 Sumatera Utara 93,59 80,90 64,36 36,15 31,52 36,13 99,26 96,06 75,78 7,82 7,70 6,80

3 Sumatera Barat 95,45 84,30 66,18 45,87 34,60 46,63 99,27 95,84 81,97 7,31 5,94 5,36

4 Riau 93,06 76,45 54,01 48,97 39,14 48,98 98,67 94,36 75,3 6,56 6,80 6,50

5 Jambi 94,99 73,98 56,86 52,11 19,13 43,39 99,46 94,88 70,41 7,43 7,13 6,23


7 Bengkulu 94,82 76,73 63,18 45,97 37,60 41,67 99,45 96,71 77,92 7,24 5,17 5,31

8 Lampung 92,92 72,24 50,15 43,44 32,41 40,05 99,56 94,01 68,75 7,68 6,78 5,90


10 Kep. Riau 86,46 86,56 64,13 34,59 40,12 56,89 99,12 98,56 81,57 6,88 6,15 5,00

11 DKI Jakarta 95,43 94,66 63,53 33,78 31,18 35,62 99,47 96,69 70,23 6,72 6,65 5,95

12 Jawa Barat 94,74 72,17 44,71 35,03 28,67 37,03 99,3 92,84 65,48 7,33 5,32 5,47

13 Jawa Tengah 94,00 78,44 60,03 45,28 30,61 34,83 99,51 94,85 67,54 6,39 6,28 6,13

14 DI Yogyakarta 95,39 92,56 68,11 63,27 36,19 42,48 99,94 99,48 86,44 6,26 5,95 5,72

15 Jawa Timur 94,40 82,23 57,87 46,62 33,36 35,47 99,38 96,36 70,25 7,81 7,38 7,03

16 Banten 94,88 75,77 49,19 32,01 22,58 38,07 99,29 94,87 66,25 7,13 6,42 6,21

17 Bali 95,49 88,90 68,03 31,73 27,45 45,41 99,36 97,23 81,59 7,20 6,81 7,45

18 Nusa Tenggara Barat 92,54 80,58 69,07 20,40 11,60 10,20 99,11 97,27 75,68 6.91 6,76 5,86


20 Kalimantan Barat 92,73 68,79 59,03 28,46 37,57 40,49 98,18 91,76 66,48 6,42 6,68 5,92

21 Kalimantan Tengah 95,36 67,15 47,06 46,04 33,66 41,71 99,46 92,94 65,84 6,49 6,39 4,98

22 Kalimantan Selatan 95,15 67,65 46,05 47,09 35,29 39,34 99,24 91,83 67,18 7,15 6,84 5,28


263

24 Sulawesi Utara 91,91 81,03 70,95 35,89 35,15 47,38 98,95 94,34 71,98 7,30 6,77 5,31

25 Sulawesi Tengah 90,95 71,55 50,55 45,73 37,70 46,59 97,71 91,23 73,64 6,50 6,33 4,75



28 Gorontalo 93,20 76,94 53,58 51,22 41,56 54,10 98,4 90,47 68,69 7,15 6,32 5,32

29 Sulawesi Barat 88,57 70,78 59,40 51,55 40,35 44,47 97,91 89,26 66,97 7,48 7,01 5,77

30 Maluku 83,69 78,75 64,24 47,41 39,27 43,10 99,19 96,35 77,48 6,98 7,20 4,97

31 Maluku Utara 93,26 81,37 80,49 42,12 32,03 48,13 98,89 96,24 74,83 7,43 6,89 4,75

32 Papua 59,12 31,59 35,37 37,31 25,91 93,28 80,69 78,07 61,63 7,13 6,15 4,32

33 Papua Barat 83,06 59,50 60,41 39,19 8,50 1,88 96,65 96,28 79,87 7,24 7,22 6,13


264


No Propinsi APM MI APM MTS

APM MA

RKM MI RKM MTS

RKM MA APS MI

APS MTS APS MA

NHUN MI

NHUN MTS

NHUN MA

1 Aceh 92,31 85,35 66,52 38,42 36,22 40,98 99,9 97,71 81,43 8,1 6,85 6,1

2 Sumatera Utara 94,11 83,31 67,92 35,87 31,41 35,55 99,35 96,34 76,23 7,6 8,01 7,48

3 Sumatera Barat 95,92 79,57 65,41 46,84 35,70 45,59 99,44 95,98 82,53 7,45 6,36 5,76

4 Riau 93,64 76,44 54,59 50,10 38,02 49,21 98,79 94,48 75,57 6,97 7,25 6,83

5 Jambi 95,43 77,90 57,39 54,26 37,80 42,94 99,55 95,06 70,75 7,2 7,25 6,5


7 Bengkulu 95,97 79,41 62,51 49,37 40,99 42,73 99,65 96,83 78,16 7,02 5,58 5,51

8 Lampung 93,38 81,49 53,10 41,87 32,75 37,91 99,62 94,24 69,04 6,59 7,08 6,47


10 Kep. Riau 86,39 80,93 65,19 35,76 39,02 55,92 99,34 98,67 81,84 6,56 6,51 5,38

11 DKI Jakarta 95,54 93,52 64,32 32,56 30,38 34,25 99,56 97,19 70,73 6,69 6,93 6,56

12 Jawa Barat 95,04 82,13 45,89 35,47 29,50 36,88 99,57 93,19 65,72 7,56 5,83 5,61

13 Jawa Tengah 94,39 81,72 59,98 46,23 313,99 34,86 99,56 95,3 67,66 6,73 6,36 6,5

14 DI Yogyakarta 95,33 87,77 68,65 62,76 34,56 40,76 99,89 99,68 86,78 7,26 6,3 5,61

15 Jawa Timur 94,87 84,22 57,57 511,60 35,01 36,69 99,45 96,53 70,44 7,4 7,23 7,19

16 Banten 95,96 79,87 50,45 35,37 31,43 36,54 99,41 95,29 66,73 7,3 6,75 6,44

17 Bali 96,33 94,19 71,62 34,98 34,93 36,84 99,41 97,41 81,69 7,38 7,25 7,41

18 Nusa Tenggara Barat 93,24 83,73 70,03 49,34 38,63 40,68 99,48 97,44 75,86 6,91 6,85 6,38


20 Kalimantan Barat 93,18 71,40 64,88 43,80 37,09 39,31 98,27 91,91 66,83 6,56 6,79 6

21 Kalimantan Tengah 95,62 74,83 51,58 47,65 35,00 43,39 99,54 93,13 66 7,17 6,6 5,53

22 Kalimantan Selatan 95,21 75,98 52,25 53,00 35,81 39,61 99,43 91,91 67,49 6,82 6,94 5,69


265

24 Sulawesi Utara 92,03 79,73 72,59 40,70 38,79 41,96 99,33 94,59 72,22 6,98 7,05 5,46

25 Sulawesi Tengah 92,61 81,80 53,26 49,80 39,72 44,88 98,02 91,8 73,8 6,74 6,51 5,12



28 Gorontalo 94,23 72,13 57,80 50,15 41,68 50,69 98,69 90,75 69,03 7,42 6,47 5,81

29 Sulawesi Barat 89,24 75,97 61,57 51,46 41,10 42,29 98 89,84 67,14 6,7 7,05 6,19

30 Maluku 82,03 78,75 68,31 46,27 40,21 43,30 99,38 96,44 77,87 7,25 7,27 5,61

31 Maluku Utara 93,83 81,85 74,05 45,24 42,57 51,80 99,08 96,68 75,16 7,58 7,19 5,41

32 Papua 56,72 41,30 35,60 37,35 42,83 86,62 81,04 78,14 61,96 7,18 6,97 5,13

33 Papua Barat 82,86 65,58 58,58 41,48 40,60 44,98 96,74 96,58 79,99 7,18 7,42 6,43


266

Lampiran 6. Hasil Analisis Efisiensi Teknis Biaya Pendidikan Islam Seluruh Provinsi se Indonesia tahun 2013 menggunakan metode

DEA

NO DMU

Score

Projection (Total belanja pendidikan)

Projection (Jumlah MI)

Projection (Jumlah MTS)

Projection (Jumlah MA)

Projection (Jumlah Guru MI)

Projection (Jumlah Guru MTS)

Projection (Jumlah Guru MA)

Projection (APS MI)

Projection (APS MTS)

Projection (APS MA)

Projection (NHUN MI)

Projection (NHUN MTS)

Projection (NHUN MA)

Projection (Jumlah Siswa MI)

Projection (Jumlah Siswa MTS)

Projection (Jumlah Siswa MA)

1 Aceh 1

1.770.015.964.000 592 391 221 12391 7477 4981 99,4

97,38

80,89

7,925 6,61 5,75

124338 74836 39796

2 Bali 1

167.733.390.000 64 32 21 931 618 389

99,36

97,23

81,59 7,68 7,18 7,34 12897 5161 3542

3 Banten 1

1.331.302.079.000

941,819391

798,459796

349,82495

7

11064,7340

8

13169,3696

4

6054,65556

5

99,47186

1

95,04376

5

71,81987

6 7,80

4268 7,19

6438 6,43

5209 15026

4 13938

6 40437

4 Bengkulu 1

466.293.793.000 129 86 44 1602 1565 926

99,45

96,71

77,92

7,725 4,87 5,05 15251 10665 6244

5

DI Yogyakarta 1

774.043.917.000 163 95 46 2146 2227 1500

99,94

99,48

86,44 6,07 6,22 5,44 15546 21088 10100

6

DKI Jakarta

0,99828

6

1.305.201.743.000

943,652184

525,547956

234,12864

6

12819,9634

1

10431,4696

1

5828,05963

2

99,64075

9

97,26177

6

79,40006

5 7,06

2103 6,86

1759 6,26

0729

120409,360

8 84471

,994

40446,9236

7

7 Goro 0,99 103,8 97,34 56,98 1301, 1324, 640,6 99,2 96,0 77,1 7,78 7,05 6,54 13853 12710 6671,

267

ntalo 1212

270.582.389.000

83694 2584 8936 691146

441918

29928 72417

89825

76555

8446 7437 678 ,82315

,82599

347494

8 Jambi 1

682.488.970.000 245 344 193 3256 4251 1523

99,46

94,88

70,41 7,92 7,02 6,1 21108 41692 17989

9 Jawa Barat 1

5.090.387.018.000 3787 2610 1021 88332 80956 31482 99,3

92,84

65,48

7,165 5,52 5,2

588923

624080

125458

10

Jawa Tengah

0,99970

7

4.003.129.187.762

3942,74719

8

1910,96174

1

826,08844

3

55172,6364

9

40452,4410

1

22317,6760

5

99,62995

8

97,75262

2

77,47645

7 7,16

0684 6,71

8282 6,35

3517

547736,843

7 396786,117

157699,177

6

11

Jawa Timur 1

6.606.435.342.000 6990 3375 1455 97923 71270 39101

99,38

96,36

70,25 8,04 7,12 7,09

866300

544688

263009

12

Kalimantan Barat

0,98886

4

557.184.094.000

396,997334

304,912238

129,63178

3

5126,53190

6

5720,00615

5

2369,56842

2

99,43162

8 96,0

2916

76,75503

6 7,68

3583 7,06

2404 6,85387

60490,6385

8

42872,9380

7

20617,6026

8

13

Kalimantan Selatan

0,99698

3

929.039.655.059

652,074922

594,507644

253,21818

4

7307,47940

3

9865,74345

3

3742,24079

8

99,54029

1

94,18146

9

69,07717

1 7,74336

6,923651

6,059855

79857,6629

7

80308,7168

7

29910,5945

6

14

Kalimantan Tengah 1

415.202.347.000 269 142 69 2035 1863 572

99,46

92,94

65,84

6,835 6,28 5,1 35944 20454 7786

15

Kalimanta

0,99984

375.240.

173,011348

143,04254

80,984965

2396,70847

3055,40774

1658,14700

99,37955

97,91912

81,70426

7,319445

6,722498

6,348219

24253,9839

21789,4857

11261,8016

268

n Timur

913.000 8 9 4 5 1 6 6 9 2

16


0,99931

146.357.482.000

63,725702

48,000004

28,383915

848,083696

744,435403

445,347591

99,23745

4 97,9

05

81,56180

4 7,45719

6,688379

6,214189

11703,4277

6749,65513

8

3283,39907

1

17

Kep. Riau 1

120.281.382.000

59,000001 59

33,000001

705,000017

765,000012

449,000016

99,12

98,56

81,57 7,24

6,215 5,13 9731 6999 2861

18

Lampung 1

989.560.692.000 752 656 268 8302 11244 4287

99,56

94,01

68,75 7,7 6,9 6,05 94279 89788 32837

19

Maluku 1

268.914.799.000 132 110 50 1576 1469 597

99,19

96,35

77,48 7,81 7,15 5,1 17242 11119 5210

20

Maluku Utara

0,99825

4

241.932.279.000

144,5406

129,22559

73,928101

1959,06366

8

2458,39272

4

1287,82303

7

99,06293

5

96,78525

7

79,22429

9 7,58

3238 6,70

0946 6,10

4512

19182,9075

7

15376,5349

4 10707,2416

21

Nusa Tenggara Barat 1

1.052.712.011.000 805 785 445 11332 17595 8871

99,11

97,27

75,68 7,83 6,54 5,9 90255 96626 79075

22

Nusa Tenggara Timur

0,98820

7

227.444.938.000

163,957547

103,069937

51,810366

2209,77869

7

1791,30517

7

1015,94160

1

99,17407

4

98,24895

8

81,40446

8 7,34

3983 6,43

0318 5,62

1423

22953,2229

7 15153,1418

7400,27464

8

23

Papua 1

87.092.006.000 37 28 22 442 361 233

80,69

78,07

61,63

7,172 6,77 4,49 6434 2091 684

2 Papu 1 44 25 14 455 425 185 96,6 96,2 79,8 7,22 7,32 6,28 6057 3660 1562

269

4 a Barat

111.503.658.000

5 8 7

25 Riau 1

829.038.699.000 402 580 262 3487 7918 3214

98,67

94,36 75,3 7,84 7,04 6,46 41653 61772 24061

26

Sulawesi Barat 1

236.282.284.000 159 150 83 1934 1907 908

97,91

89,26

66,97 8,2 6,9 5,55 14075 11164 5261

27

Sulawesi Selatan 1

1.402.579.717.000 681 716 360 7754 11689 6717

98,91

92,57

69,38 8,36 6,68 5,63 67412 70511 34455

28

Sulawesi Tengah

0,98505

5

418.152.665.000

290,332724

273,081289

149,23029

5 3902,

13391

5634,56375

8

2808,04674

5

99,19246

4

97,69369

7

79,33470

3 7,50

8389 6,53

7525 5,83

8015

35804,7615

2

34259,1096

7

24190,3608

6

29

Sulawesi Tenggara

0,99971

382.426.218.000

237,427103

213,061773

120,20609

3108,61066

9

4312,98573

1

2221,93916

6

99,13874

3

96,10485

8

76,37210

2 7,82

2268 6,91

7155 5,88

9929

28726,2637

6

26357,8835

1

20007,9874

2

30

Sulawesi Utara 1

199.126.254.000 80 58 35 556 519 409

98,95

94,34

71,98 7,94 6,82 5,09 9256 7731 4233

31

Sumatera Barat

0,99651

9

1.207.990.712.000

799,677027

449,243004

203,70902

4

11122,7625

7

8929,07830

5

5056,27957

5

99,61672

3

98,07646

5

82,25629

9 7,04

4519 6,76

7455 6,35848

103292,034

2 75748,7399

36501,4343

3

32

Sumatera Selatan 1

874.838.652.000 428 445 207 4686 6531 3489

99,47

93,36

67,84 7,89 7,63 6,37 71872 58702 26501

33

Sumatera 1

1.536.41 821 980 449 8128 13655 7038

99,26

96,06

75,78 8,18 7,96 7,32

120234

157455 68871

270

Utara 7.198.000

271


DEA

NO DMU

Score








Projection (APS MI)


Projection (APS MA)







1 Aceh

0,99628

7

1.531.215.190.722

1082,36295

5 594,3

18637

263,20238

1

12303,0971

1

9545,46364

7

5130,04544

6

99,77040

1

98,03409

2

81,19142

6 7,788

917 6,44

3923 6,05974

131289

170608 63161

2 Bali 1

186.546.855.000 64 32 21 912 596 420

99,36

97,23

81,59 7,2 6,81 7,45

140393,495

9

98304,5835

6

46486,7792

2

3 Banten

0,99783

4

1.455.043.742.500

1053,49336

6 798,7

29805

340,52879

6

11721,7993

4

12667,9200

7 6073,

67091

99,50549

9

95,07590

5

72,07066

1 7,591

884 6,93

0659 6,22

3478 13929 5719 2929

4 Bengkulu

0,99843

9

439.824.906.000

130,664586

86,134447

44,068787

1573,45599

6

1697,01318

3

1054,22786

2

99,60547

3

97,98367

3 82,8

5023 7,537

642 6,46

7659 6,65

9561

140157,165

6

124227,541

1 47938,4468

5

DI Yogyakarta 1

698.632.971.500 163 95 46 1853 2239 1463

99,94

99,48

86,44 6,26 5,95 5,72

17226,7110

6

17400,8422

6

8262,02121

5

6

DKI Jakarta

0,99747

1.045.597.048.564

555,295854

381,377234

173,60438

7

6262,84579

8

6134,43958

3

3518,59725

7 99,7

2231

96,93525

9

78,42867

4 6,763

16 6,66

6868 6,13

3865 15410 24535 12383

7 Goro 0,98 92,93 67,68 39,39 1219, 1160, 740,5 99,4 97,1 80,9 11,63 6,78 7,23 98377 73004 35793

272

ntalo 9925

268.574.300.000

6367 1919 6938 832519

329732

74329 01505

72115

45864

9841 1035 8038 ,18537

,47868

,56777

8 Jambi 1

722.871.609.000 245 344 193 2727 4579 2640

99,46

94,88

70,41 7,43 7,13 6,23

15795,2239

8

11178,7127

3

5336,79147

6

9 Jawa Barat 1

5.291.283.902.000 3787 2610 1021 38291 45529 17413 99,3

92,84

65,48 7,33 5,32 5,47 22989 47889 20672

10

Jawa Tengah

0,99915

4.465.868.412.309

4372,80162

5

2117,57936

6

914,84583

1

49861,5111

4

32455,5957

6

16498,5343

5

99,59468

2

97,55608

3

76,45659

8 7,215

792 6,83

1795 6,52

7798 62131

2 60344

9 16741

8

11

Jawa Timur 1

6.807.927.100.500 6990 3375 1455 79708 51241 25846

99,38

96,36

70,25 7,81 7,38 7,03

543395

436874

139772

12

Kalimantan Barat

0,98871

7

569.572.531.500

396,473322

292,297934

152,36549

9

5002,84910

1

5524,82177

8

3270,07267

6

99,30038

5

97,15191

4

79,43421

8

148,08884

8 6,75

6229 6,83

0084 92224

8 52738

5 24794

8

13

Kalimantan Selatan

0,99571

5

1.057.607.693.528

582,623933

415,086257

189,20282

5

6562,11866

9

6501,60901

2

3763,47606

4

99,66707

3

96,10005

9

75,89221

4 7,180

77 6,86

9436 6,24

1073 65625 32311 14249

14

Kalimantan Tengah 1

448.407.869.500 269 142 69 2875 1990 1088

99,46

92,94

65,84 6,49 6,39 4,98

77332,0139

63315,4783

6 31210,1225

15

Kalimanta

0,99947

403.864.

174,912088

143,074794

80,815971

2315,85813

2954,87367

1886,64069

99,40196

97,9412

81,84013

91,599852

6,50547

6,442851 34099 22338 9134

273

n Timur

7 807.500 7 7 5 4 6

16


0,99997

6

162.863.946.000

62,848437

57,115541

32,517532

767,9319

783,018641

484,684969

99,16236

1

98,31990

3

81,55012

3 9,655

675 6,26

9026 5,43

6257

23916,9682

2

23886,0530

4

10900,3352

8

17

Kep. Riau 1

152.957.830.500 59 59 33 687 746 450

99,12

98,56

81,57 6,88 6,15 5 5695 7753 3255

18

Lampung 1

1.109.016.172.000 752 656 268 8202 10658 4905

99,56

94,01

68,75 7,68 6,78 5,9 10697 7652 2865

19

Maluku 1

279.418.602.500 132 110 50 1593 1592 868

99,19

96,35

77,48 6,98 7,2 4,97 94568 95619 33082

20

Maluku Utara 1

257.312.375.000 105 129 67 967 1499 848

98,89

96,24

74,83 7,43 6,89 4,75 17716 13242 6287

21


1.152.284.888.000 805 785 445 11048 16727 10510

99,11

97,27

75,68 691 6,76 5,86 12773 12956 6503

22

Nusa Tenggara Timur

0,99442

6

247.191.340.500

163,059753

102,435278

50,580032

1844,28086

2

1433,16148

1 782,7

47597

98,53930

3

97,98608

8

80,99179

7 6,979

664 6,42

2403 5,29

9028 91587 10463

5 56590

23

Papua 1

97.780.075.000 37 28 22 475 378 276

80,69

78,07

61,63 7,13 6,15 4,32

23319,8765

8

14831,0524

4

6480,10284

1

274

24

Papua Barat 1

114.553.588.500 44 25 14 393 337 190

96,65

96,28

79,87 7,24 7,22 6,13 7343 2740 804

25 Riau 1

811.322.537.500 402 580 262 4044 8762 4194

98,67

94,36 75,3 6,56 6,8 6,5 5614 3647 1598

26

Sulawesi Barat 1

261.788.762.000 159 150 83 1762 2143 1126

97,91

89,26

66,97 7,48 7,01 5,77 44145 77523 27764

27

Sulawesi Selatan

0,99440

9

1.412.800.200.000

1073,46752

6 821,3

95431

362,02391

7

12274,0490

9

13834,9081

7

6975,90236

6

99,46607

1

94,73963

9

70,19014

1

125,93626

6 6,82

8173 5,97

0635 14355 14770 7129

28

Sulawesi Tengah

0,98456

8

484.571.389.500

296,124097

273,216309

156,29182

7

4061,14792

5

5692,19343

3

3597,07747

7

99,24150

8

97,46367

3

79,72869

2

222,11958

3 6,68

4563 6,54285

136140,479

120455,069

3

48561,9422

4

29

Sulawesi Tenggara

0,99783

9

432.573.191.500

244,535842

213,461357

115,24908

9

3214,55107

5

4167,88606

3

2543,48892

6

99,32467

2

96,88297

1

79,20091

9

124,77746

6 6,84

4794 6,95

8239

37805,8066

9

37137,5143

4

19788,2851

2

30

Sulawesi Utara

0,99736

7

206.774.961.000

80,211158

60,122573

35,092382

1026,05053

4 946,6

35292 603,3

11868

99,21117

6

96,84553

8

79,89440

4 13,051101

6,787869

6,786606

33534,3766

1

29745,3432

3

14894,4886

4

31

Sumatera Barat 1

915.606.369.000 135 393 203 1899 8675 4568

99,27

95,84

81,97 7,31 5,94 5,36

13937,2467

1

8747,59375

9 4097,

00305

32

Sumatera Selatan 1

904.751.149.000 428 445 207 4730 6487 3913

99,47

93,36

67,84 7,32 7,57 6,6 19075 77102 28070

33

Sumatera 1

1.636.81 821 980 449 8981 15123 7361

99,26

96,06

75,78 7,82 7,7 6,8 61927 56831 29372

275

Utara 5.619.500

276


DEA

NO DMU

Score








Projection (APS MI)


Projection (APS MA)







1 Aceh 1

2.135.661.753.000 591 405 225 11692 8982 5322 99,9

97,71

81,43 8,1 6,85 6,1

127289 84310 42846

2 Bali 1

205.360.320.000 68 32 22 999 616 439

99,41

97,41

81,69 7,38 7,25 7,41 15153 6385 3067

3 Banten 1

1.578.785.406.000 1003 955 369 10590 16694 6484

99,41

95,29

66,73 7,3 6,75 6,44

155484

185027 56836

4 Bengkulu 1

413.356.019.000 131 86 51 1618 1619 1093

99,65

96,83

78,16 7,02 5,58 5,51 16590 13857 8237

5

DI Yogyakarta 1

623.222.026.000 167 95 46 1857 2399 1508

99,89

99,68

86,78 7,26 6,3 5,61 16650 26154 12708

6

DKI Jakarta

0,99869

7

1.216.522.173.000

469,611951

277,717587

146,66434

1

7462,58934

1

5729,77876

9

3348,79116

1

99,68990

6

97,90387

2

82,19473

8 7,64

6198 6,93

9042 6,56

8559

106077,332

1 74012

,545

35622,9304

5

7 Goro 0,99 94,57 74,25 42,99 1234, 1134, 731,0 99,2 97,1 79,2 7,46 7,22 6,65 16921 11031 5339,

277

ntalo 3876

266.566.211.000

9197 0285 5621 008978

362874

76489 98096

4829 95864

572 1043 636 ,64052

,4644 655379

8 Jambi

0,99987

2

763.254.248.000

384,107578

367,046948

203,21584

9 5138,

54633 7671,

77604

4739,48393

6

99,56273

5

97,92415

3

80,87429

1 7,20

0921 7,25

0927 6,50

0831

48291,8888

4

57618,2245

5

28471,8439

5

9 Jawa Barat 1

5.492.180.786.000 3810 2660 1032 38853 48179 18855

99,57

93,19

65,72 7,56 5,83 5,61

638724

639025

176125

10

Jawa Tengah

0,99892

7

4.659.572.140.173

3977,26847

1

2002,07171

8

943,26798

7

48864,3103

1

35208,8797

5

18970,1274

7

99,66696

4

97,09892

8

75,73874

9 7,73

75 7,04

6786 6,66

4464

564226,614

2

373341,411

7

178291,969

7

11

Jawa Timur 1

7.009.418.859.000 7130 3489 1612 83473 59627 31677

99,45

96,53

70,44 7,4 7,23 7,19

891109

589572

279622

12

Kalimantan Barat

0,99020

5

581.960.969.000

404,966852

295,898473

141,82344

4696,22643

4

4865,43131

8 2577,

92936

99,24212

6

97,52100

2

80,02078

7 6,80

1508 6,85

7169 6,05

9354

53125,0745

9

46184,0760

9

19135,9343

5

13

Kalimantan Selatan

0,99565

1.170.867.863.000

572,417949

332,446033

152,33444

4

6925,47093

8

6638,38620

8

3535,66379

9

99,86437

8 99,1

2564

84,89723

3 7,36

6078 6,97

0319 5,71

4858

79636,2307

5

73704,8179

9

30603,9171

1

14

Kalimantan Tengah 1

481.613.392.000 277 145 73 3160 2220 1188

99,54

93,13 66 7,17 6,6 5,53 36957 23942 9657

15

Kalimanta 1

432.488. 114 147 59 1418 2301 927

99,63

97,92

80,68 6,92 6,05 4,99 20889 25491 7435

278

n Timur

702.000

16

Kep. Bangka Belitung 1

179.370.410.000 31 46 23 377 824 458

99,22

91,82

66,17 6,53 5,34 4,55 5736 8288 3466

17

Kep. Riau 1

185.634.279.000 60 56 31 726 755 474

99,34

98,67

81,84 6,56 6,51 5,38 11436 7920 3022

18

Lampung 1

1.228.471.652.000 758 666 274 8968 11851 5490

99,62

94,24

69,04 6,59 7,08 6,47

102585

107450 38306

19

Maluku 1

289.922.406.000 134 112 50 1692 1712 907

99,38

96,44

77,87 7,25 7,27 5,61 18262 13779 6652

20

Maluku Utara 1

272.692.471.000 108 126 68 1039 1569 970

99,08

96,68

75,16 7,58 7,19 5,41 13838 13673 6911

21


1.251.857.765.000 804 791 454 11200 16716 10675

99,48

97,44

75,86 6,91 6,85 6,38 93400

105336 57768

22

Nusa Tenggara Timur

0,99884

8

266.937.743.000

165,190287

89,668695

46,114588

1958,09656

7

1455,57101

9 846,3

54993

98,24316

9 97,4

0278

80,82917

8 7,05813

7,109548

6,40067 24049 11771 6858

23

Papua 1

108.468.144.000 38 28 21 522 393 290

81,04

78,14

61,96 7,18 6,97 5,13 7978 3199 912

279

24

Papua Barat 1

117.603.519.000 46 26 15 453 358 242

96,74

96,58

79,99 7,18 7,42 6,43 6485 3941 1823

25 Riau 1

793.606.376.000 403 570 263 4186 9164 4442

98,79

94,48

75,57 6,97 7,25 6,83 46323 82070 28143

26

Sulawesi Barat 1

287.295.240.000 157 151 85 1937 2319 1295 98

89,84

67,14 6,7 7,05 6,19 15701 16227 7898

27

Sulawesi Selatan 1

1.423.020.683.000 686 733 372 7769 12165 6922

99,03

92,66

69,66 7,92 695 6,16 70844

917177 43850

28

Sulawesi Tengah

0,98513

4

550.990.114.000

205,048302

281,180097

152,26359

2821,82444

3

5993,69080

2

3405,99159

4

99,49918

1

96,86454

1

80,43417

2 7,22

4048 6,60824

6,07868

27932,2807

49175,5682

7

20441,9598

6

29

Sulawesi Tenggara

0,99795

482.720.165.000

155,318468

223,857354

122,25066

5

2119,09835

4

4843,76373

4

2729,60326

4

99,50402

5

96,70685

9

80,47664

8 7,25

9277 6,97

43 6,13

3565

21773,0081

4

42119,6847

3

16904,9260

3

30

Sulawesi Utara 1

214.423.668.000 81 63 36 819 875 524

99,33

94,59

72,22 6,98 7,05 5,46 11573 9359 4218

31

Sumatera Barat 1

623.222.026.000 137 400 208 1944 9009 4643

99,44

95,98

82,53 7,45 6,36 5,76 19939 82081 28447

32

Sumatera Selatan 1

934.663.646.000 487 436 208 5884 7993 4432

99,53

93,52 68,4 7,1 7,67 6,86 76739 72923 33608

33

Sumatera 1

1.737.21 852 989 452 9656 16591 7995

99,35

96,34

76,23 7,6 8,01 7,48

144860

191213 70405

280

Utara 4.041.000

281

Lampiran 9. Hasil Analisis Efisiensi Teknis Sistem Pendidikan Islam Seluruh Provinsi se Indonesia tahun 2013 menggunakan metode

DEA

NO DMU Score

Projection (APM MI)

Projection (APM MTS)

Projection (APM MA)

Projection (RGM MI)

Projection (RGM MTS)

Projection (RGM MA)

Projection (RKM MI)

Projection (RKM MTS)

Projection (RKM MA)

Projection (APS MI)


Projection (APS MA)




1 Aceh 1 89,69 83,9 70,75 99,655

777 99,911

807 125,16

3333 32,725313

35,811641

37,365564 99,4 97,38 80,89 7,925 6,61 5,75

2 Bali 1 98,7 87,52 82,3 72,187

33 119,74

4236 109,82

4958 31,945414

24,607634

20,327499 99,36 97,23 81,59 7,68 7,18 7,34

3 Banten 1 96,35 74,46 55,08

63,062344

77,819867

135,445261

27,398445

16,50094

24,111581 99,29 94,87 66,25 7,79 6,38 6,06

4 Bengkulu 1 97,33 79,57 69,74

105,042292

146,741678

148,30237

48,652547

18,75293

18,257527 99,45 96,71 77,92 7,725 4,87 5,05

5

DI Yogyakarta 1 97,64 92,01 71,79

138,04194

105,605083

148,514851

62,331146

1,991654

6,633663 99,94 99,48 86,44 6,07 6,22 5,44

6

DKI Jakarta 1 98,07 95,55 77,91

67,171645

94,184707

123,276086

35,784567

30,393448

37,535779 99,47 96,69 70,23 7,05 6,85 6,25

7 Gorontalo 1 93,83 70,61 55,21

98,200158

123,767921

130,283135

52,21519

16,801075

8,411982 98,4 90,47 68,69 7,72 6,17 5,07

8 Jambi 1 95,72 79,73 58,65 154,25

4311 101,96

2007 84,662

85 56,992609

6,811858

7,226639 99,46 94,88 70,41 7,92 7,02 6,1

9 Jawa Barat

0,997296

96,104298 74,82 53,28

84,446752

114,37346

117,168402

43,911715

14,997727

12,162759

99,56925

94,24069

69,641346

7,31874

6,672538

5,74199

10

Jawa Tengah 1 96,33 79,38 53,25

77,960894

81,977462

108,542649

44,76244

18,670431

19,629367 99,51 94,85 67,54 6,87 6,21 6,21

11

Jawa Timur 1 96,07 83,37 58,37

113,0359

130,845548

148,667916

39,514025

22,594586

7,433206 99,38 96,36 70,25 8,04 7,12 7,09

282

12

Kalimantan Barat 1 93,33 68,83 46,02

84,624772

110,444398

94,074946

40,640621

31,364637

29,036688 98,18 91,76 66,48 6,93 6,62 6,02

13

Kalimantan Selatan 1 95,81 69,44 48,51

63,780344

20,909179

34,792462

31,537451

15,480525

9,862761 99,24 91,83 67,18 7,72 6,78 5

14

Kalimantan Tengah 1 96,98 68,03 57,99

56,615847

91,082429

73,465194

34,887603

23,565073

7,192397 99,46 92,94 65,84 6,835 6,28 5,1

15

Kalimantan Timur 1 97,43 77,37 66,05

83,399054

116,496833

87,921847

41,108044

33,094648

21,580817 99,35 97,89 80,5 6,47 5,73 4,518

16


0,995919

97,126255

73,343948

61,048069

74,659801

94,300637

90,096136

40,969069

18,784421

7,068582

99,566368

94,389259

70,404943

6,665477

6,266704

5,175344

17

Kep. Riau 1 97,61 87,11 55,64

72,448875

109,301329

156,938134

34,734354

23,289041

32,855645 99,12 98,56 81,57 7,24 6,215 5,13

18

Lampung 1 95,52 75,1 48,64

88,057786

125,228316

130,553948

44,930472

13,375952

15,013552 99,56 94,01 68,75 7,7 6,9 6,05

19

Maluku 1 92,05 80,76 73,13

91,404709

132,116197

114,587332

47,732282

18,616782

18,042226 99,19 96,35 77,48 7,81 7,15 5,1

20

Maluku Utara 1 97,84 77,08 68,16

91,594904

120,254122

139,571909

52,380613

37,74013

7,252786 98,89 96,24 74,83 7,57 6,57 4,01

21

Nusa Tenggara Barat 1 92,56 80,88 59,37

125,555371

182,093846

112,184635

51,819844

34,038458

24,93835 99,11 97,27 75,68 7,83 6,54 5,9

2 Nusa 1 93,63 66,98 49,96 80,379 116,83 81,225 45,81 11,83 18,05 97,99 94,26 73,96 6,74 5,9 4,75

283

2 Tenggara Timur

189 1894 215 1287 2427 0048

23 Papua 1 91,18 62,91 46,37

68,697544

172,644668

340,643275

34,348772

45,911047

55,555556 80,69 78,07 61,63 7,172 6,77 4,49

24

Papua Barat 1 89,69 63,31 43,93

75,119696

116,120219

118,4379

36,156513

25,409836

42,893726 96,65 96,28 79,87 7,22 7,32 6,28

25 Riau

0,992947 94,13

81,516321

62,830575

83,715459

102,389879

115,999968

34,763386

24,933338

20,655833

99,370884

96,114509

75,834879

7,89569

7,370469

6,54114

26

Sulawesi Barat 1 90,89 73,62 63,92

137,40675

170,816912

172,590762

49,165187

41,47259

46,949249 97,91 89,26 66,97 8,2 6,9 5,55

27

Sulawesi Selatan 1 95,93 78,08 62,1

115,024031

165,775553

194,949935

55,435234

17,671002

17,472065 98,91 92,57 69,38 8,36 6,68 5,63

28

Sulawesi Tengah

0,990266

93,912195 71,77 52,31

78,86533

93,519761

95,875129

37,640765

22,404794

24,075499

98,670425

95,034896

74,363833

7,381852

6,749691

5,556741

29

Sulawesi Tenggara

0,997892

96,127047

77,659596

59,970523

85,535887

70,927307

74,348535

35,999255

18,228362

13,525475

99,31939

94,389846

72,402643

7,836521

7,140393

6,145082

30

Sulawesi Utara 1 96,12 79,74 71,69

60,069144

67,132324

96,621781

25,929127

18,885008

36,380817 98,95 94,34 71,98 7,94 6,82 5,09

31

Sumatera Barat 1 97,46 87,55 57,2

110,066007

136,044645

154,038915

46,534653

23,988992

27,122642 99,27 95,84 81,97 7,02 6,12 5,41

32

Sumatera Selata 1 93,34 74,36 59,54

65,199243

111,256857

131,655409

30,373442

25,331335

27,357458 99,47 93,36 67,84 7,89 7,63 6,37

284

n

33

Sumatera Utara 1 94,77 81,96 63,01

67,60151

86,723191

102,191053

25,583446

30,059382

20,894135 99,26 96,06 75,78 8,18 7,96 7,32

285


DEA

NO DMU Score

Projection (APM MI)


Projection (APM MA)

Projection (RGM MI)


Projection (RGM MA)

Projection (RKM MI)


Projection (RKM MA)

Projection (APS MI)


Projection (APS MA)




1 Aceh 1 91,8 84,88 66,16 95,410

896 105,14

3446 123,79

4991 37,629498

36,668887

39,19004 99,4 97,38 80,89 7,76 6,42 5

2 Bali 1 95,49 88,9 68,03 65,474

908 104,21

4023 143,39

365 31,732357

27,452352

45,407989 99,36 97,23 81,59 7,2 6,81 7,45

3 Banten 1 94,88 75,77 49,19

67,065641

91,628664

112,770004

32,012919

22,584018

38,067693 99,29 94,87 66,25 7,13 6,42 6,21

4 Bengkulu

0,99934

94,357734 76,73

58,393559

84,596367

96,217013

124,725772

43,174094

34,530497

40,651361

99,515676

96,880421

77,971458

7,244781

6,350437

5,313507

5

DI Yogyakarta 1 95,39 92,56 68,11

120,246593

91,257387

118,145845

63,270604

36,193193

42,47759 99,94 99,48 86,44 6,26 5,95 5,72

6

DKI Jakarta 1 95,43 94,66 63,53

63,661099

92,646517

122,905028

33,782062

31,183192

35,621439 99,47 96,69 70,23 6,72 6,65 5,95

7 Gorontalo

0,98811 93,2

76,096673 53,58

89,572681

103,622498

136,665818

46,193506

32,874095

40,065878

99,584019

94,931238

71,644324

7,33246

6,507133

5,808494

8 Jambi 1 94,99 73,98 56,86 118,62

195 95,616

948 127,70

8978 52,11

188 19,127566

43,392028 99,46 94,88 70,41 7,43 7,13 6,23

9 Jawa Barat 1 94,74 72,17 44,71

61,629262

75,447967

104,009127

35,030709

28,671851

37,027082 99,3 92,84 65,48 7,33 5,32 5,47

10

Jawa Tengah 1 94 78,44 60,03

73,469576

74,227352

95,011876

45,280137

30,612946

34,828149 99,51 94,85 67,54 6,39 6,28 6,13

11

Jawa Timur 1 94,4 82,23 57,87

86,427946

97,160518

104,239599

46,619781

33,36462

35,467114 99,38 96,36 70,25 7,81 7,38 7,03

286

12


63,740952

106,434341

124,219243

28,464762

37,572344

40,49407 98,18 91,76 66,48 6,42 6,68 5,92

13


99,769434

90,045364

104,966454

47,09044

35,291692

39,34257 99,24 91,83 67,18 7,15 6,84 5,28

14


84,313323

89,085863

119,115393

46,042406

33,664607

41,712284 99,46 92,94 65,84 6,49 6,39 4,98

15


72,459271 89,626

123,701208

37,807086

33,756335

41,982589 99,35 97,89 80,5 6,58 5,89 4,48

16

Kep. Bangka Belitung 1 95,27 65,47 47,96

67,251975

100,993164

138,556068

35,996488

34,3093

48,540707 99,16 91,53 65,78 6,42 5,23 4,72

17

Kep. Riau 1 86,46 86,56 64,13

64,223614

97,490852

157,068063

34,589137

40,12023

56,893543 99,12 98,56 81,57 6,88 6,15 5

18

Lampung 1 92,92 72,24 50,15

86,731241

111,463203

148,26794

43,439641

32,409877

40,051992 99,56 94,01 68,75 7,68 6,78 5,9

19

Maluku 1 83,69 78,75 64,24

89,918718

120,223531

138,062669

47,414766

39,268993

43,104819 99,19 96,35 77,48 6,98 7,2 4,97

20

Maluku Utara

0,995199 93,26 81,37

63,268643

75,706569

100,361274

130,401353

38,076935

32,031491

40,788297

99,367051

96,704267

78,313737

14,052588

6,923238

6,275893

21

Nusa Tenggara Barat 1 92,54 80,58 69,07

120,628473

159,860467

185,721859

20,395908

11,602236

10,196148 99,11 97,27 75,68 691 6,76 5,86

2 Nusa 1 92,21 65,59 53,91 79,850 95,666 106,15 45,14 30,24 44,47 97,99 94,26 73,96 6,58 5,97 5,13

287

2 Tenggara Timur

226 698 2177 9774 9606 5438

23 Papua 1 59,12 31,59 35,37

64,687457

137,956204

343,283582

37,314449

25,912409

93,283582 80,69 78,07 61,63 7,13 6,15 4,32

24

Papua Barat 1 83,06 59,5 60,41

70,003563

92,404716

118,898623

39,187745

8,500137

1,877347 96,65 96,28 79,87 7,24 7,22 6,13

25 Riau 1 93,06 76,45 54,01

91,607204

113,024522

151,058925

48,974969

39,136772

48,984296 98,67 94,36 75,3 6,56 6,8 6,5

26

Sulawesi Barat

0,988503 88,57 70,78

56,127335

78,85838

112,903107

132,615797

38,724258

32,545548

33,688148

99,048792

94,447259

71,671113 7,567

7,436717

6,148673

27

Sulawesi Selatan

0,993065

92,981961 75,07

53,658218

89,770052

108,789991

139,544972

44,72527

33,61252

39,541198

99,600744

94,762098

71,475477

7,753773

6,837418

6,043391

28

Sulawesi Tengah 1 90,95 71,55 50,55

92,958029

118,1565

158,888715

45,727737

37,698682

46,589668 97,71 91,23 73,64 6,5 6,33 4,75

29

Sulawesi Tenggara

0,995083 91,52

80,52099

60,761147

96,199246

106,3898

128,290697

48,599412

36,179561

40,067815

99,599702

96,336067

76,988808

7,31597

6,863747

5,94025

30

Sulawesi Utara 1 91,91 81,03 70,95

20,366051

27,481965

44,097508

35,887314

35,154014

47,384278 98,95 94,34 71,98 7,3 6,77 5,31

31

Sumatera Barat

0,996849

95,139244 84,3

63,935648

89,249999

95,293574

126,915009

45,87156

33,226312

42,609154

99,58374

98,05706

82,229064

7,333103

6,235844

5,788574

32

Sumatera Selata 1 91,51 69,98 52,19

76,380254

114,145449

133,222116

35,348071

34,769756

36,429252 99,47 93,36 67,84 7,32 7,57 6,6

288

n

33

Sumatera Utara 1 93,59 80,9 64,36

68,40634

88,641799

116,543437

36,149259

31,516693

36,12989 99,26 96,06 75,78 7,82 7,7 6,8

289


DEA

NO DMU Score

Projection (APM MI)


Projection (APM MA)

Projection (RGM MI)


Projection (RGM MA)

Projection (RKM MI)


Projection (RKM MA)

Projection (APS MI)


Projection (APS MA)




1 Aceh 1 92,31 85,35 66,52 91,853

97 106,53

5405 124,21

2295 38,424

373 36,223

461 40,983989 99,9 97,71 81,43 8,1 6,85 6,1

2 Bali 1 96,33 94,19 71,62 65,927

539 96,476

116 143,13

6616 34,976

572 34,925

607 36,843821 99,41 97,41 81,69 7,38 7,25 7,41

3 Banten 1 95,96 79,87 50,45

68,109902

90,22467

114,082624

35,373415

31,43325

36,54374 99,41 95,29 66,73 7,3 6,75 6,44

4 Bengkulu 1 95,97 79,41 62,51

97,528632

116,836256

132,693942

49,367089

40,990113

42,734005 99,65 96,83 78,16 7,02 5,58 5,51

5

DI Yogyakarta 1 95,33 87,77 68,65

111,531532

91,725931

118,665408

62,762763

34,564503

40,761725 99,89 99,68 86,78 7,26 6,3 5,61

6

DKI Jakarta 1 95,54 93,52 64,32

59,343625

77,005561

110,310449

32,563977

30,376373

34,252998 99,56 97,19 70,73 6,69 6,93 6,56

7 Gorontalo 1 94,23 72,13 57,8

83,838559

101,605254

135,48144

50,147237

41,681868

50,687771 98,69 90,75 69,03 7,42 6,47 5,81

8 Jambi 1 95,43 77,9 57,39 113,20

4232 106,67

742 134,21

51 54,264

928 37,795

333 42,943745 99,55 95,06 70,75 7,2 7,25 6,5

9 Jawa Barat 1 95,04 82,13 45,89

60,82909

75,394546

107,054649

35,469154

29,498063

36,882896 99,57 93,19 65,72 7,56 5,83 5,61

10

Jawa Tengah 1 94,39 81,72 59,98

71,232566

761,055152

96,438352

46,2272

313,993405

34,862148 99,56 95,3 67,66 6,73 6,36 6,5

290

11

Jawa Timur 1 94,87 84,22 57,57

93,673165

101,136078

113,285078

511,596224

35,011839

36,685239 99,45 96,53 70,44 7,4 7,23 7,19

12


86,530054

103,886173

120,768364

43,797285

37,086599

39,307524 98,27 91,91 66,83 6,56 6,79 6

13


98,881313

88,555045

105,139501

52,997432

35,810286

39,610866 99,43 91,91 67,49 6,82 6,94 5,69

14


85,504776

92,724083

123,019571

47,649972

35,001253

43,388216 99,54 93,13 66 7,17 6,6 5,53

15


67,882618

90,267153

124,680565

38,728517

35,110431

42,905178 99,63 97,92 80,68 6,92 6,05 4,99

16

Kep. Bangka Belitung 1 96,07 70,23 47,87

65,725244

99,420849

132,140796

41,666667

38,127413

35,776111 99,22 91,82 66,17 6,53 5,34 4,55

17

Kep. Riau 1 86,39 80,93 65,19

63,483736

95,328283

156,849768

35,764253

39,015152

55,92323 99,34 98,67 81,84 6,56 6,51 5,38

18

Lampung 1 93,38 81,49 53,1

87,420188

110,29316

143,319584

41,867719

32,750116

37,905289 99,62 94,24 69,04 6,59 7,08 6,47

19

Maluku 1 82,03 78,75 68,31

92,651407

124,247043

136,34997

46,270945

40,206111

43,29525 99,38 96,44 77,87 7,25 7,27 5,61

20

Maluku Utara

0,997318

92,900929 81,85

65,168429

75,083104

93,859176

119,971553

37,784001

34,385727

39,441268

99,346468

96,940014

78,615461

7,600386

7,209337

6,483909

21

Nusa Tenggara

0,998844 93,24 83,73

66,237368

85,262225

93,480737

123,677741

46,056778

34,021017

40,197082

99,595151

97,552789

80,020685

7,29866

7,097132

6,387385

291

Barat

22

Nusa Tenggara Timur 1 92,29 67,37 61,31

78,963782

99,991505

111,840187

46,945819

41,542775

47,97317 98,13 94,39 74,25 7,05 6,32 5,24

23 Papua 1 56,72 41,3 35,6

65,429932

122,850891

317,982456

37,35272

42,825883

86,622807 81,04 78,14 61,96 7,18 6,97 5,13

24

Papua Barat 1 82,86 65,58 58,58

69,853508

90,839888

132,748217

41,480339

40,598833

44,980801 96,74 96,58 79,99 7,18 7,42 6,43

25 Riau 1 93,64 76,44 54,59

90,365477

111,660777

157,836762

50,1047

38,016328

49,212948 98,79 94,48 75,57 6,97 7,25 6,83

26

Sulawesi Barat

0,985558 89,24 75,97

59,059673

80,44486

112,950382

133,243083

40,040845

36,083826

37,785624

99,436038

94,269232

71,129965

7,095695

7,344705

6,280705

27

Sulawesi Selatan 1 94,22 79,95 64,1

109,663486

13,263525

157,856328

54,951725

4,07882

43,671608 99,03 92,66 69,66 7,92 6,95 6,16

28

Sulawesi Tengah

0,996388

90,945152

74,885719 53,26

76,735388

96,270477

137,93884

43,768138

36,442437

44,88189

98,375342

94,641943

74,06754

7,186846

6,912679

6,386133

29

Sulawesi Tenggara

0,996407 90,25 80,27

62,744755

86,014712

111,018173

129,475209

39,196694

35,960888

39,152986

99,658047

95,822915

75,633482

7,548632

7,250971

6,309267

30

Sulawesi Utara

0,998991 92,03 79,73

58,433415

70,768167

93,492895

124,229493

37,696496

33,638342

39,864242

99,430286

94,99137

72,292915

7,220398

7,057118

6,322028

31

Sumatera Barat 1 95,92 79,57 65,41

97,497367

109,757435

163,215805

46,842871

35,696446

45,59356 99,44 95,98 82,53 7,45 6,36 5,76

292

32

Sumatera Selatan 1 91,9 75,56 56,11

76,675484

109,608765

131,873363

36,708844

33,693074

35,259462 99,53 93,52 68,4 7,1 7,67 6,86

33

Sumatera Utara 1 94,11 83,31 67,92

66,657462

86,767113

113,557276

35,869115

31,409998

35,551452 99,35 96,34 76,23 7,6 8,01 7,48

analisis efisiensi anggaran pendidikan islam di...

Documents