analisis determinan kemiskinan dan strategi penanggulangan

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DAN STRATEGI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI KABUPATEN SAMOSIR

TESIS

OLEH

HENDRY DOLLY SIMBOLON

177007083

MAGISTER MANAJEMEN

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

Universitas Sumatera Utara

i

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN

DAN STRATEGI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI KABUPATEN SAMOSIR

Nama : Hendry Dolly Simbolon

NIM : 177007083

Program Studi : Magister Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Strategis

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Harmein Nasutian, M SIE

Ketua

Prof.Dr.Isfenti Sadalia, ME

Anggota

Ketua Program Studi Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Isfenti Sadalia, SE, ME Prof. Dr. Robert Sibarani, MS

Tanggal Lulus : 31 Januari 2020


ii

Telah diuji pada

Tanggal : 31 Januari 2020

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ir. Harmein Nasution, M SIE

Anggota : Prof. Dr. Isfenti Sadalia, SE, ME

Dr.dr. Linda T.Maas, MPH

Dr. Miswar Budi Mulya, M.Si

Prof. Dr. Badaruddin, M.Si


iii

ABSTRAK

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DAN STRATEGI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI KABUPATEN SAMOSIR

Kabupaten Samosir menargetkan angka kemiskinan menurun hingga ke angka 8-

10% tahun 2021. Namun bila diperhatikan angka kemiskinan dari tahun 2015-

2017 terus meningkat hingga di tahun 2018 dan mulai menurun yaitu sebesar

13,38% yang berarti Pemerintah Kabupaten Samosir harus menerapkan strategi

yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui kondisi

kemiskinan pada Kabupaten Samosir(2) mengetahui hubungan faktor belanja

langsung, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita,

pendidikan dengan tingkat kemiskinan (3) menganalisa strategi yang tepat dalam

menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

Penelitian ini mengamati kondisi kemiskinan, serta faktor lainnya yang mungkin

mempengaruhi pada Kabupaten Samosir dari tahun 2009-2018. Data diproses

menggunakan perangkat lunak Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)

Belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, memiliki korelasi negatif yang

signifikan dengan tingkat kemiskinan (2) tingkat pengangguran dan pengeluaran

per kapita memiliki korelasi positif yang tidak signifikan dengan tingkat

kemiskinan (3) Rata-rata lama sekolah memiliki korelasi negatif yang tidak

signifikan dengan tingkat kemiskinan (4) Keseluruhan faktor berpengaruh

signifikan secara simultan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir.

Kata Kunci: tingkat kemiskinan, belanja langsung, pertumbuhan ekonomi,

tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita, pendidikan,

pendekatan deskriptif


iv

ABSTRACT

POVERTY DETERMINANT ANALYSIS AND POVERTY ALLEVIATION

STRATEGY IN SAMOSIR DISTRICT

Samosir Regency targets the poverty rate to decrease to 8-10% in 2021. However,

the poverty rate from 2015-2017 continues to increase, and 2018 starts to decrease

by 13.38%, which means that the Samosir Regency Government must implement

the right strategy.The purpose of this study is to: (1) determine the condition of

poverty in Samosir District (2) determine the relationship of direct expenditure

factors, economic growth, unemployment rate, per capita expenditure, education

with poverty level (3) analyze the right strategy in overcoming poverty. This

research is descriptive research. This study looks at poverty conditions, as well as

other factors that might affect Samosir District from 2009-2018. Data is processed

using Eviews software. The results showed that (1) direct expenditure, economic

growth, had a significant negative correlation with poverty levels (2)

unemployment rates and per capita spending had insignificant positive

correlations with poverty levels (3) The average length of school had a negative

correlation which is insignificant with the level of poverty (4) All factors have a

significant simultaneous effect on poverty levels in Samosir District.

Keywords: poverty level, direct expenditure, economic growth, unemployment

rate, per capita expenditure, education, descriptive approach


v

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

“ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DAN STRATEGI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SAMOSIR”

Adalah benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan belum pernah

dipublikasikan, semua sumber dan data informasi yang digunakan telah

dinyatakan dengan jelas.

Medan, 15 Februari 2020

Penulis

Hendry Dolly Simbolon

177007083


vi

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Hendry Dolly Simbolon

Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 30 Juli 1984

Jenis Kelamin : Lelaki

Agama : Katolik

Anak kandung dari : Ibu Roliana Siregar

Alamat : Jl. Perkutut No.58, LK.III

Helvetia Tengah, Medan – Sumatera Utara

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD ST. Antonius, Medan Tamat 1996

SMP Putri Cahaya, Medan Tamat 1999

SMA ST.Thomas 2, Medan Tamat 2002

D3 Politeknik Negeri Medan, Tamat 2005

Jurusan Perbankan dan Keuangan

S-1 Manajemen, Fakultas Ekonomi

Universitas Sumatera Utara Tamat 2008


vii

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera, dengan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, maka

penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang merupakan tugas akhir pada

Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera

Utara dengan judul “ Analisis Determinan Kemiskinan dan Strategi

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Samosir”

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, sebagai Rektor Universitas

Sumatera Utara.

2. Bapak Prof. Dr. Robert Sibarani, MS, sebagai Direktur Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

3. Ibu Prof. Dr. Isfenti Sadalia, SE, ME, sebagai Ketua Program Studi

Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara,

sekaligus sebagai dosen pembimbing 2 saya, yang telah memberikan

saran dan kritik untuk penyempurnaan penelitian ini.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Harmein Nasution, M SIE selaku dosen pembimbing I

yang sangat membantu memberikan masukan dan perbaikan terhadap

penelitian ini.

5. Ibu Dr.dr. Linda T. Maas, MPH, selaku Komisi Pembanding 1 atas saran

dan masukan yang diberikan.

6. Bapak Dr. Miswar Budi Mulya, M.Si, selaku Komisi Pembanding 2 atas

saran dan masukan yang diberikan.


viii

7. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si, selaku Komisi Pembanding 3 atas

saran dan masukan yang diberikan.

8. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Akademik pada Program Studi Magister

Manajemen Universitas Sumatera Utara.

9. Rasa hormat dan terima kasih penulis kepada Bupati Samosir, Bapak

Rapidin Simbolon, SE, MM yang sangat menginspirasi penulis dalam

bekerja dan menyelesaikan studi serta penelitian tesis ini.

9. Kepala Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Samosir, Bapak Rudi S.M.Siahaan selaku atasan penulis di Bappeda

Kabupaten Samosir yang mendukung penulis dalam menyelesaikan studi

dan penelitian tesis ini.

10. Seluruh rekan-rekan kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Samosir yang memberi dukungan dan kerjasama sehingga

penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

11. Seluruh mahasiswa/i Angkatan Eksekutif 22 pada Program Studi Magister

Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas

dukungan dan kerjasamanya selama penulis menempuh studi dan

penelitian tesis ini.

12. Terkasih Orang tua saya yang selalu memberi kekuatan, semangat,

dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

13. Istri dan anak yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada

penulis dalam penyelesaian tesis dan studi S2 ini.

14. Kepada seluruh keluarga besar, yang telah memberikan semangat kepada

penulis untuk penyelesaian tesis ini.


ix

15. Kepada semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

yang membantu dalam penelitian dan penyelesaian tesis ini.

Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pembacanya

terutama Pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya penurunan kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Semoga kesuksesan dan

kebahagiaan menyertai kita semua.

Medan, 15 Februari 2020

Penulis

Hendry Dolly Simbolon


x

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... i

ABSTRAK .................................................................................................... iii

ABSTRACT .................................................................................................. iv

LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................... v

RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ................................................................................... vii

DAFTAR ISI ................................................................................................. x

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.5 Batasan Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1 Pengertian dan Penyebab Kemiskinan 8

2.1.1 Pengukuran Kemiskinan 12

2.1.2 Teori Kemiskinan 16

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 18

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi

kemiskinan 22

2.1.5 Program Penanggulangan Kemiskinan 28

2.2 Penelitian Terdahulu 31

2.3 Kerangka Konseptual 34

2.4 Hipotesis Penelitian 36

BAB III METODE PENELITIAN 38 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 38

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 38

3.3 Jenis dan Sumber Data 38

3.4 Teknik Pengumpulan Data 39

3.5 Teknik Analisis Data 40

3.6 Uji Hipotesis 43

3.7 Definisi Operasional 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50

4.1 Hasil 50

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Samosir 50

4.1.2 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Samosir 52

4.2 Hasil analisis Uji statistik 61

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 61

4.3 Uji Asumsi Klasik 63

4.3.1 Uji Normalitas 63

4.3.2 Uji Multikolinieritas 63


xi

4.3.3 Uji Autokorelasi 64

4.3.4 Uji Heteroskedestisitas 65

4.4 Uji Hipotesis 65

4.4.1 Uji koefisien determinasi 66

4.4.2 Uji F 66

4.4.3 Uji t 67

4.5 Strategi dalam menanggulangi kemiskinan 70

4.5.1 Program Penanggulangan Kemsikinan 75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 78

5.1 Kesimpulan 78

5.2 Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80


xii

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar Judul ............................................ Halaman

1.1 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Samosir ........................ 4

1.2 Indeks Gini ratio Samosir, Sumut, Nasional ............................... 4

2.1 Lingkaran Kemiskinan ................................................................ 17

2.2 Kerangka Konseptual .................................................................. 36

4.1 Distribusi Penduduk Kabupaten Samosir .................................... 52

4.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Samosir .................................... 53

4.3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Samosir ........................... 54

4.4 Perbandingan Gini ratio Kabupaten Samosir .............................. 55

4.5 Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Samosir .......................... 56

4.6 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Samosir .......................... 60

4.7 Distribusi Penduduk yang bekerja di Samosir ............................ 60

4.8 Uji Normalitas ............................................................................. 63

4.9 Target dan Realisasi belanja Kabupaten Samosir ....................... 72

4.10 Struktur PDRB Samosir 2018 ..................................................... 73

4.11 Komponen IPM Samosir dan Sumut .......................................... 74


xiii

DAFTAR TABEL

No. Tabel Judul Halaman

4.1 Tingkat Pendidikan Kabupaten Samosir ..................................... 57

4.2 Statistik Deskriptif ....................................................................... 61

4.3 Uji Multikolinieritas .................................................................... 64

4.4 Uji Autokorelasi .......................................................................... 64

4.5 Uji Heteroskedestisitas ................................................................ 65

4.6 Nilai statistik Koefisien determinasi, Uji F, Uji T ...................... 66


xiv

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran Judul Halaman

1. Lampiran 1 .................................................................................. ............ 85

2. Lampiran 2 .................................................................................. ............ 85

3. Lampiran 3 .................................................................................. ............ 85

4. Lampiran 4 .................................................................................. ............ 86

5. Lampiran 5 .................................................................................. ............ 86

6. Lampiran 6 .................................................................................. ............ 87


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang

ditandai dengan adanya pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin

umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas

terhadap kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sehingga tertinggal

jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih baik.

Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan, dan keadilan,

sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama

yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan. Kemiskinan merupakan masalah yang membutuhkan penanggulangan

dan pendekatan sistematis, terpadu dan komprehensif untuk memenuhi beban dan

memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pengembangan yang inklusif,

berkeadilan dan berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat (Fikri,

Nurpratiwi, & Saleh, 2015).

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja

perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan

yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan

kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional

adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu

penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak

dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang


2

kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan

kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek

kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).

Kemiskinan di Indonesia berdasarkan tingkat kemiskinan mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 di mana tingkat kemiskinan

pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap

September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018, Dengan

jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang. Dalam hal ini

Pemerintah telah bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa seluruh program

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana.

Beberapa diantaranya yang menjadi bagian dari program penanggulangan

kemiskinan yang perlu tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan seperti bidang

pendidikan, kesehatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan

enterpreneurship. Selain itu perlu didukung dengan cara pemantauan terhadap

efektivitas pelaksanaan seluruh program-program berbasis individu dan rumah

tangga, di wilayah- wilayah prioritas kantong kemiskinan. (Hureirah, 2005) (Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2013).

Sejalan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Otonomi Daerah mulai tahun 2001, serta

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan, menuntut adanya upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan dan

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat miskin. Permasalahan

kemiskinan yang dihadapi akan banyak ditangani, diputuskan, dan dilaksanakan


3

secara cepat dan efektif oleh Pemerintah Daerah, tanpa harus menunggu dan

banyak tergantung pada instruksi dari Pemerintah Pusat, dengan kewenangan

daerah yang semakin besar, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD memiliki

tanggung jawab dan keleluasan yang lebih besar untuk mengambil keputusan-

keputusan penting dan strategis bagi upaya penanganan masalah kemiskinan dan

peningkatan kualitas pelayanan.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan Pemerintah merupakan

upaya yang terus menerus terutama dalam percepatan penanggulangan

kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik

serta berkesinambungan. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sampai

saat ini pada kenyataannya belum mampu mendorong pemerataan berbagai

hasil pembangunan untuk dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di

seluruh pelosok tanah air. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada

pusat pertumbuhan, kenyataannya lebih memprioritaskan sektor-sektor yang

pertumbuhannya cepat, akibatnya masyarakat maupun kawasan yang

dipandang tidak bisa tumbuh secara cepat cenderung terabaikan. Sesuai

dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019

bahwa target pengurangan angka kemiskinan secara Nasional 6-8 % yang

diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2019. Pada tahun 2018 secara Nasional

persentase penduduk miskin mencapai 9,82 %, di Provinsi Sumatera Utara 9,22 %

sedangkan di Kabupaten Samosir masih pada angka 13,38 %, angka ini masih

sangat jauh dari harapan dan merupakan tugas rumah bagi pemerintah karena

upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan selama ini belum


4

optimal. Sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah) Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 menargetkan pengurangan angka

kemiskinan di Kabupaten Samosir pada akhir Tahun 2021 mencapai 8-10 %.

(RPJMD Kabupaten Samosir, 2018)

Gambar 1.1

Perkembangan kemiskinan Samosir tahun 2015-2018

Pada Gambar 1.1 menunjukkan angka kemiskinan meningkat dari tahun

2015-2017, hanya tahun 2018 angka kemiskinan mengalami penurunan. Target

diatas tidak mudah untuk diselesaikan, terutama jika melihat peningkatan

kemiskinan yang cukup signifikan baik tingkat kemiskinan maupun jumlah

penduduk miskin. Namun bukan tidak mungkin pengentasan kemiskinan

dilakukan.

Gambar 1.2

Indeks Gini Ratio Samosir, Sumut, Nasional


5

Pada Gambar 1.2 menunjukkan rasio indeks gini Kabupaten Samosir lebih

rendah dari Provinsi Sumut dan Nasional artinya menunjukkan ketimpangan

distribusi pendapatan di Kabupaten Samosir rendah. Oleh karena itu pemerintah

daerah perlu lebih meningkatkan sinergi melalui penargetan program-program

kemiskinan secara tepat melalui anggaran daerah (APBD). Selain itu program

pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja

pemerintah daerah, di mana dalam menelaah kinerja pemerintah daerah perlu

diperhatikan faktor-faktor penyebab determinan kemiskinan, seperti jumlah

penduduk miskin, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan

kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi

kondisi kemiskinan tersebut. Semakin tinggi jumlah dan persentase penduduk

miskin disuatu daerah akan menjadi tinggi beban pembangunan, sehingga akan

mengakibatkan semakin besar peran pemerintah dan semakin besar pula alokasi

dana APBD untuk program- program penanggulangan kemiskinan. (Hanna &

Karlan, 2016)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai kondisi kemiskinan dan bentuk program penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Samosir serta faktor- faktor apa yang mempengaruhi

terjadinya kemiskinan di Kabupaten Samosir.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks,

banyak faktor yang mempengaruhi baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan,


6

dan mata pencaharian, selain itu juga menyangkut kerentanan dan kerawanan

orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi

miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang

kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapat

diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Kemiskinan juga

merupakan salah satu tolak ukur sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan

pembangunan yang dilakukan suatu pemerintah daerah. Berdasarkan uraian latar

belakang permasalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi kemiskinan di Kabupaten Samosir ?

2. Apa faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Samosir ?

3. Bagaimana implementasi strategi program penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Samosir?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Samosir

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Samosir

3. Menganalisis implementasi strategi program penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Samosir

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan pada

Pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas kebijakan anggaran dan


7

mengefektifkan implementasi kebijakan agar menunjang keberhasilan

pengentasan kemiskinan di daerah.

2. Bagi peneliti dan akademis diharapkan penelitian ini dapat menambah

khasanah ilmu pengetahuan mengenai informasi faktor-faktor yang turut

mempengaruhi kemiskinan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

untuk meneliti masalah yang sama.

1.5 Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk berfokus pada faktor-faktor

yang mempengaruhi kemiskinan dan Strategi Program Penanggulangan

Kemiskinan di Kabupaten Samosir, di mana analisis faktor-faktor yang

mempengaruhi kemiskinan yaitu belanja langsung, pertumbuhan ekonomi,

pengangguran, pengeluaran perkapita dan rata-rata lama sekolah, sedangkan

implementasi strategi program penanggulangan kemiskinan berfokus pada

program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir.


8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Penyebab Kemiskinan

Menurut Krishna A. (2007) kemiskinan adalah inheren dinamis, banyak

orang yang melarikan diri dari kemiskinan pada waktu tertentu, tetapi juga dalam

jumlah besar banyak yang jatuh ke dalam kemiskinan secara bersamaan. Setiawan

R. (2010) kemiskinan merupakan masalah derivasi atau problematika kekurangan.

Kemiskinan adalah sesuatu keadaan seseorang atau keluarga yang serba

kekurangan. Menurut BPS penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pengukuran

kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar

(basic needs aproach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan

yang diukur dari sisi pengeluaran. (Krishna, 2007) (Badan Pusat Statistik, 2018)

(Setiawan R, 2010)

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan

tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan

dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap

ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya

sendiri (Suryawati, 2005).

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah

garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan,


9

sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk

bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan

yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan

ketimpangan pada pendapatan.

c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat

yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki

tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari

pihak luar.

d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses

terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial

politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali

menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan

prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

2. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau

pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber

daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Nasikun dalam Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses

penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:


10

a. Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan,

direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah

kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.

b. Socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena

pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling

subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

c. Population growth, prespektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa

pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan

seperti deret hitung.

d. Resources management and the environment, adalah unsur mismanagement

sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal

tebang akan menurunkan produktivitas.

e. Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya

tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir,

akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan

produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

f. The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena masih

dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil

kerja yang lebih rendah dari laki-laki.

g. Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang

memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan

ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau

keagamaan.


11

h. Exploratif intermediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong,

seperti rentenir.

i. Internal political fragmentation and civil stratfe, suatu kebijakan yang

diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi

penyebab kemiskinan.

j. International processes, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan

kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Suryawati (2005) penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di

pedesaan karena keterbatasan aset yang dimiliki yaitu :

1. Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa

hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.

2. Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih

rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan

keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).

3. Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti

jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.

4. Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh

moda usaha.

5. Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini

kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan- keputusan

politik. (Suryawati, 2005)

Menurut Mardimin (1996), jenis-jenis kemiskinan yaitu:


12

1. Kemiskinan absolut. Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu

memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar

dapat bekerja penuh dan efisien,

2. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau

sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu

daerah,

3. Kemiskinan Struktural. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau

sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur

masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang

lemah.

4. Kemiskinan Situsional atau kemiskinan natural. Kemiskinan situsional terjadi di

daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.

5. Kemiskinan kultural. Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya

masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi

miskin. (Mardimin, 1996)

2.1.1 Pengukuran Kemiskinan

Di Indonesia sumber data mengenai kemiskinan telah tersedia di berbagai

sumber. Namun demikian, sumber yang resmi digunakan oleh pemerintah adalah

data kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data

kemiskinan yang bersumber dari BPS sering menjadi dasar dalam implementasi

program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Seperti yang diketahui,

BPS mengeluarkan dua jenis data kemiskinan, yaitu data kemiskinan makro dan

data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro biasanya digunakan untuk


13

geographical targeting sedangkan kemiskinan mikro lebih banyak digunakan

untuk keperluan household targeting seperti untuk social protection. Kedua data

ini memiliki kriteria, pengukuran, dan cakupan kemiskinan yang berbeda. (Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2013)

Pendekatan pertama, yaitu kemiskinan makro yang dikeluarkan oleh BPS

adalah data kemiskinan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas). Selain Susenas digunakan juga Survei Paket Komoditi Kebutuhan

Dasar (SPKKD) sebagai informasi tambahan yang dipakai untuk memperkirakan

proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan. Kemiskinan

makro dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang

mencakup kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dari kebutuhan dasar

ini dihitung suatu garis yang disebut garis kemiskinan. Kebutuhan dasar ini

merupakan kebutuhan minimum seseorang dapat hidup dengan layak. Indikator

kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori

dan protein

2. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan

pakaian, alas kaki dan tutup kepala

3. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa

rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang dan air

4. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk

keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku).


14

5. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan

obat-obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) Garis kemiskinan berdasarkan pada

ukuran pendapatan, dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang

dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan

dan bahan makanan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat

adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah US$1,7 perorang perhari.

Penetapan angka US$1,7 perorang perhari tersebut berasal dari perhitungan garis

Kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk

kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo Kalori perkapita

perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis

komoditi, sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan

meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan

ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan

pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari

sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka

ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD$2 perorang perhari. (Badan

Pusat Statistik, 2016) (Khadafi & Mutiarin, 2017)

Indikator yang digunakan untuk menyatakan kemiskinan berdasarkan

pendekatan kebutuhan dasar adalah Head Count Index (HCI), yaitu jumlah dan

persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator

kemiskinan yang dihasilkan diantaranya adalah persentase penduduk miskin, yaitu

(1) persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan


15

(yang disebut Po/ Head Count Index), (2) jumlah penduduk miskin, (3) Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1/ Poverty Gap Index) merupakan ukuran rata-rata

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk mskin terhadap garis

kemiskinan,semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk miskin dari garis kemiskinan, (4) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2/

Poverty Severity Index) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran

diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai P2 menunjukkan semakin tinggi

ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pendekatan ini juga disebut

sebagai pendekatan moneter Keberadaan data kemiskinan makro tidak hanya

menjawab berapa jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin secara agregat,

namun juga menelaah sejauh mana kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu

wilayah (provinsi/kabupaten/kota) (Badan Pusat Statistik, 2016) (Lubis, 2004).

Pendekatan kedua adalah kemiskinan mikro yang penghitungannya

menggunakan pendekatan non moneter, di mana data mikro mampu menyediakan

informasi mengenai penduduk miskin sampai dengan nama dan alamat penduduk

miskin tersebut. Perbedaan yang terjadi selain metode dan pendekatan adalah juga

cakupan. Pada kemiskinan makro hanya mencakup penduduk miskin, sedangkan pada

kemiskinan mikro selain penduduk miskin juga mencakup penduduk hampir miskin.

Dalam menangani kemiskinan dengan ditingkatkan pemahaman akar

penyebabnya, mengingat pentingnya keberlanjutan penanganan kemiskinan,

banyak penelitian telah difokuskan pada bagaimana, mengapa faktor ekonomi

mempengaruhi kemiskinan (Churchill & Smyth, 2017). Kemiskinan penduduk

selalu berkaitan dengan pendapatan penduduk yang digunakan untuk membiayai


16

kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.

Tingkat hidup golongan masyarakat miskin tidak dapat dinaikkan hanya dengan

menaikkan daya belinya melalui program kesejahteraan sosial yang biasanya

berumur pendek. Peningkatan tingkat hidup golongan miskin hanya bisa

dilaksanakan dengan peningkatan produktivitasnya. Hal ini menuntut adanya

kelembagaan baru yang dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat ini,

karena struktur kekuasaan yang ada sering kali berpijak pada hubungan sekutu

yang berbeda-beda antara elit politik dan ekonomi.

2.1.2 Teori Kemiskinan

Kuncoro (2000) mencoba mendefinisikan penyebab kemiskinan

dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara makro kemiskinan pola kepemilikan

sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk

miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya

rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya

manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti

produktivitasnya juga akan rendah, yang pada gilirannya upahnya pun rendah.

Ketiga, kemiskinan muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal.

(Kuncoro, 2000)

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada lingkaran setan

kemiskinan (vicious circle of poverty)


17

Gambar 2.1

Lingkaran Kemiskinan

Teori ini ditemukan oleh Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2000), yang

mengatakan: “a poor country is poor because it is poor “ (Negara miskin itu

miskin karena dia miskin).

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal

menyebabkan produktivitas yang rendah. Produktivitas rendah mengakibatkan

rendahnya pendapatan yang diterima dan akan berimplikasi pada rendahnya

tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan.

Oleh karena itu, usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk

memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

Menurut Todaro dan Smith (2006) kemiskinan yang terjadi di negara-

negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut :

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah dan

laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat


18

2. Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan

pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang

mengalami stagnasi

3. Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata

4. Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup dibawah

kemiskinan absolut.

5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi

dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-

negara Dunia Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di

negara maju.

6. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi

kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan satu instrumen penting dalam manajemen dimana

merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun organisasi sektor

publik, termasuk pemerintah anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang

dilakukan secara rutin dan dibuat pencatatan anggaran (Syarifuddin, 2003).

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat

kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan

dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat

dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang

mereka buat.


19

Anggaran sektor publik menjadi penting karena :

a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan

sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas

hidup masyarakat

b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat

yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung

jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran merupakan instrumen

pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu rencana kerja

pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter

yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk

membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta dapat

mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi

keanekaragaman daerah.


20

Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah.

a. Dalam APBD pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah

2. Dana Perimbangan, kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut

jenis pendapatan yang terdiri atas : dana bagi hasil, dana alokasi umum dan

dana alokasi khusus.

3. dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup hibah dari pemerintah,

badan/lembaga/organisasi, dana darurat, dana penyesuaian dan dana otonomi

khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

b. Belanja daerah terbagi atas

1. Urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan

pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu

yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah

yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan

2. Belanja menurut fungsi, digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan

pengelolaan keuangan negara.

3. Belanja menurut organisasi, disesuaikan dengan susunan organisasi masing-

masing pemerintah daerah

4. Belanja menurut program dan kegiatan, disesuaikan dengan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari belanja menurut


21

kelompok belanja langsung yaitu pengeluaran pemerintah yang dianggarkan

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, sedangkan kelompok

belanja tidak langsung dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membayar

hal-hal yang secara tidak langsung terkait dengan program dan kegiatan

pemerintah seperti belanja belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

c. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan, meliputi Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah:

sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil

penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan.

Sedang sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas:

pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer

ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar

sumber, alokasi dan pemakian sumber daya keuangan yang dikelola oleh

pemerintahan pusat/daerah, yang mengambarkan perbandingan antara anggaran

dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Idealnya, besaran belanja langsung

melampaui besaran belanja tidak langsung. Hal ini merupakan indikator kualitas

belanja daerah di mana anggaran pendapatan harusnya dihabiskan lebih banyak

kepada belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Indikator lainnya adalah

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan programnya yang dapat


22

dilihat dari berapa besar realisasi belanjanya. Namun realitasnya berbeda, di mana

belanja tidak langsung seringkali lebih besar dari belanja langsung dan bahkan

realisasi anggaran belanja langsung masih jauh dari harapan.

Kemampuan untuk merealisasikan anggaran (spending performance)

menjadi sangat penting karena program-program pemerintah berjalan atau tidak

dapat dilihat dari kucuran dana APBD yang dianggarkan. Artinya, semakin

rendah realisasi anggaran, maka semakin sedikit pula program dan aktivitas

pemerintah yang dijalankan. Akhirnya, tujuan pemerintah tidak tercapai sesuai

dengan harapan (Fahlevi & Ananta, 2015).

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan

a. Belanja Langsung terhadap kemiskinan

Kebijakan pemerintah daerah yang pro kemiskinan tercermin dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana APBD

merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang dikelola oleh

pemerintah daerah. Dalam APBD tersusun rencana pencapaian pendapatan

daerah, rencana belanja tidak langsung (belanja aparatur), dan belanja

langsung (publik). Dalam APBD terdapat alokasi untuk berbagai program

dan kegiatan yang akan digulirkan kepada masyarakat termasuk untuk

program-program penanggulangan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah

daerah melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan alat

intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif.

Alokasi belanja langsung sangat berpengaruh terhadap kondisi pembangunan

daerah. Alokasi belanja langsung yang tinggi akan memberikan peluang


23

tersedianya berbagai program dan kegiatan yang akan dirasakan oleh masyarakat

serta dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan menurut Kutznets dalam Todaro (2006)

sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada

penduduknya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk

melihat kinerja perekonomian baik di tingkat nasional maupun regional

(daerah). Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan

barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk

Domestik Bruto (PDB). PDD merupakan nilai total seluruh output akhir yang

dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal

maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan, sehingga

ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan

ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala provinsi atau

kabupaten/kota. (Todaro, 2006).

Ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara,

(1) akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang

ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia, (2) pertumbuhan

penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja, (3)

kemajuan teknologi yaitu berupa cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara

lama dalam menangani suatu pekerjaan (Todaro, 2006).


24

Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan investasi, di mana investasi

akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat kepada kaum

miskin (Yusuf & Summer, 2015). Tersedianya investasi akan membantu

peningkatan produksi disetiap sektor melalui penambahan modal (Yuhendri,

2013). Peningkatan kualitas tenaga kerja juga berakibat penanaman investasi

akan memicu peningkatan produksi (Taufik et. al., 2014)

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan indikator untuk melihat

keberhasilan pembangunan dan syarat keharusan (necessary condition) bagi

pengurangan tingkat kemiskinan. Syarat kecukupan pertumbuhan ekonomi

tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dimana pertumbuhan

menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk

miskin. Secara langsung hal ini berarti pertumbuhan ekonomi perlu

dipastikan terjadi di sektor-sektor penduduk miskin bekerja seperti sektor

pertanian atau sektor yang padat karya, sedangan secara tidak langsung

diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat

pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang

padat modal (Siregar & Dwi, 2007).

c. Pengangguran terhadap Kemiskinan

Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang

mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak

mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan

angkatan kerja), dan yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai

bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu


25

bersamaan mereka tidak bekerja. Penganggur dengan konsep/definisi tersebut

biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka. Selain pengangguran terbuka

ada istilah setengah pengangguran, yaitu penduduk yang bekerja kurang dari

jam normal (35 jam seminggu), tidak termasuk yang sementara tidak bekerja.

(Badan Pusat Statistik, 2016).

Menurut Dian (2001) bahwa jumlah pengangguran erat kaitannya dengan

kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang

sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini.

d. Pengeluaran Perkapita terhadap kemiskinan

Pengeluaran perkapita (daya beli) memberikan gambaran tingkat daya

masyarakat dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat

status pembangunan manusia di suatu wilayah. Rata-rata Pengeluaran

Perkapita riil yang disesuaikan (daya beli) adalah kemampuan masyarakat

dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang

dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan

pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Tingkat

kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil

perkapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi

dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Semakin rendah nilai daya beli

masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang

sedang memburuk, dimana semakin rendah kemampuan masyarakat membeli

suatu barang atau jasa.


26

Sukirno (2011) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang

menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara unit kecil atau

keseluruhan ekonominya, dimana terjadi pengaruh pengeluaran konsumsi bila

terjadi kenaikan pendapatan. Biasanya pertambahan pendapatan lebih tinggi

daripada pertambahan konsumsi. Kalau pendapatan tidak mengalami

perubahan maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil menjadi

semakin sedikit. Dengan kata lain, kemampuan pendapatan yang diterima

untuk membeli barang-barang menjadi lebih kecil dari sebelumnya, sehingga

kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang

yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. (Sukirno, 2011)

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya

tergantung dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan tergantung

dari pengeluaran penduduk terhadap pendidikan serta kebijakan pemerintah

dalam menurunkan tingkat pengangguran (Hudaya, 2009).

e. Pendidikan terhadap kemiskinan

Pendidikan merupakan investasi bagi pembentukkan modal manusia yang

berkualitas, di mana pendidikan baik formal maupun non formal dapat

berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang.

Pendidikan menyediakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku guna

meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan kesempatan kerja. Semakin

tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga

meningkat sehingga akan mendorong produktivitas seseorang (Arsyad, 1999).

Menurut Boex (2006), dengan melakukan investasi pada pendidikan maka


27

akan meningkatkan produktivitas, peningkatan produktivitas akan

meningkatkan pendapatan, dan pendapatan yang cukup akan mampu

mengangkat kehidupan seseorang dari kemiskinan. (Arsyad, 1999) (Boex, 2006).

Berdasarkan uraian penjelasan diatas terlihat bahwa keterkaitan kemiskinan

dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan

untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan serta

menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan

memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harus

menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa

(Chriswardani, 2005).

Pendidikan tidak hanya membantu memperbesar potensi penghasilan tapi

juga memberdayakan masyarakat, serta memungkinkan setiap orang berperan

dalam pemerintahan. Menurut Simmons (dikutip dari Todaro,1994),

pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari

kemiskinan. Seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan yang baik serta

penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai pendidikan tinggi, namun

tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikannya, karenanya

keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan.

Pemberian perhatian yang besar kepada bidang pendidikan sangat beralasan

karena pendidikan memiliki kendala teknis yang kecil namun memberi

manfaat yang besar. Beberapa studi menemukan bahwa return on investment

(tingkat pengembalian investasi) lebih tinggi untuk pendidikan dasar, diikuti

pendidikan menengah dan tinggi, misalnya di negara-negara Sub Sahara


28

Afrika (World Bank, 2006). Penelitian Tilak (2007) di India bahwa kebijakan

publik tidak hanya untuk pendidikan dasar tetapi juga untuk pengembangan

pendidikan menengah dan tinggi sangat dibutuhkan dalam pembangunan,

pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

(Tilak, 2007)

Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa

indikator sebagai berikut yaitu: Angka Partisipasi Sekolah APS), Tingkat

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Harapan Lama Sekolah

(Hermanto & Dwi, 2007) (Siregar & Dwi, 2007).

2.1.5 Program Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan

penanggulangan kemiskinan didefinisikan bahwa Penanggulangan kemiskinan

adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan

secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat

untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat.

Program penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan yang pro rakyat

kecil yaitu berupa pemberian bantuan pemerintah, perlindungan sosial,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, agar

dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Penanggulangan kemiskinan melalui

mekanisme ekonomi dengan menerbitkan serangkaian kebijakan yang bersifat


29

makro dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan

lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang berpihak kepada masyarakat

miskin (Rahayu, 2012).

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan dan

diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di

Indonesia. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek

pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang

dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang

terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Strategi mengembangkan

dan meningkatkan peranan usaha masyarakat dalam mencapai kemandirian

serta kemampuan dan otonomi daerah adalah wujud nyata dari pelaksanaan

demokrasi ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 tentang

percepatan penanggulangan kemiskinan, di mana program pemerintah dalam

penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial terdiri dari 3 program, yaitu :

1. Program bantuan sosial

2. Program pemberdayaan masyarakat

3. Program usaha ekonomi kecil dan mikro

Selain itu, ditambah dengan tiga program baru dengan cakupan yang lebih

luas kepada rumah tangga sangat miskin yang meliputi : Kartu Indonesia Sehat

(KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Program Simpanan Keluarga

Sejahtera (PSKS) (Rustanto, 2015).


30

Berdasarkan data perlindungan sosial global, memperkirakan bahwa

program perlindungan sosial yang saat ini mencegah 150 juta orang jatuh ke

dalam kemiskinan. Bahkan jika semua negara-negara berpenghasilan rendah bisa

mencapai efisiensi penargetan yang terbaik yang diamati dunia, hanya 50% yang

dapat mengurangi separuh kesenjangan kemiskinan melalui perlindungan sosial

(Fizzbein, Kanbur, & Yemstsov, 2014).

Program pengentasan kemiskinan yang ditargetkan dan dilakukan oleh

pemerintah dan organisasi non-pemerintah, kemiskinan tetap pada tingkat agregat.

Seringkali tindakan korektif yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengurangi

kemiskinan dapat menghasilkan masalah lebih lanjut, seperti sebagai penerima

manfaat dari program mentransfer sumber daya diterima dari non-miskin yang

mungkin tidak menjadi kelompok sasaran, yang pada gilirannya dapat membuat

orang miskin masih miskin (Chakravarty & D'Ambrosio, 2013)

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan memuat 4 (empat) pokok

strategi yaitu (1) perbaikan program perlindungan sosial; (2) peningkatan akses

terhadap pelayanan dasar; (3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan

(4) pembangunan inklusif; yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah.

Tujuan Perpres No. 15 Tahun 2010 adalah meningkatkan efektivitas upaya

pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam

penanggulangan kemiskinan. Efektivitas tersebut berjalan melalui penguatan

kapasitas pemerintah dan peran masyarakat oleh Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).


31

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Dasar

atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai

penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan

sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu

dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan

permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus

penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan pengaruh variabel

belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran per

kapita, dan pendidikan pada tingkat kemiskinan.

1. Penelitian Sudirman (2014) tentang Analisis Kemiskinan Makro dan Mikro

Kabupaten Kutai Kertanegara di mana berdasarkan hasil analisis tersebut

bahwa penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu

mendapat perhatian dalam intervensi kebijakan mengingat penurunannya

melambat bahkan di tahun 2013 terjadi peningkatan kemiskinan serta

berdasarkan data mikro dapat dikenali karakteristik rumah tanga miskin di

Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Penelitian Minggu et. al., (2015) bahwa belanja langsung, belanja tidak

langsung dan investasi swasta mempunyai hubungan yang terbalik dengan

kemiskinan, di mana belanja langsung pemerintah Kota Bitung secara

signifikan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin Kota Bitung,


32

sedangkan belanja tidak langsung dan investasi swasta tidak signifikan secara

statistik dalam mereduksi kemiskinan di Kota Bitung

3. Penelitian Siregar dan Mudawali (2013) menganalisis realisasi anggaran

pendapatan dan belanja daerah Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi,

pengangguran dan kemiskinan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa

realisasi belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

dan berpengaruh negatif terhadap pengangguran dan kemiskinan, sehingga

apabila belanja daerah meningkat maka akan dapat mengurangi tingkat

pengangguran dan kemiskinan.

4. Penelitian Dardiri (2014) tentang Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota

Bogor melalui pendekatan anggaran dan regulasi menyimpulkan bahwa

alokasi belanja langsung APBD dan angka pengangguran di Kota Bogor

berpengaruh nyata terhadap jumlah KK miskin dengan nilai koefisien negatif

untuk belanja langsung dan positif untuk pengangguran, artinya jika ada

peningkatan belanja langsung APBD sebesar 1 persen, maka akan

menurunkan angka persentase KK miskin sebesar 11,99 persen dan jika ada

kenaikan 1 persen angka pengangguran maka akan meningkatkan 5,64 persen

jumlah KK miskin.

5. Hasil Penelitian Jonaidi (2012) tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan

Kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh

signifikan terhadap angka kemiskinan, dan kemiskinan juga berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.


33

6. Penelitian Azwar dan Subekan (2016) tentang Analisis Determinan Kemiskinan

di Sulawesi Selatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di

Provinsi Sulawesi Selatan pada 24 Kabupaten/kota di mana hasil empiris

penelitian membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari

pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka

partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Penelitian Adinugraha (2016) tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi,

rata-rata lama sekolah, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk

miskin di Provisni DIY menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan rata-rata

lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk

miskin, sedangkan jumlah pengangguran berpengaruh positifdan signifikan

terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY.

8. Penelitian Purnami dan Saskara (2016) tentang Analisis Pengaruh Pendidikan

dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali bahwa hasil analisis menunjukkan

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif

dan siginifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.

9. Penelitian Fadillah et. al., (2016) tentang Analisis Pengaruh Pendapatan

Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk terhadap

Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa

pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, IPM dan pertumbuhan

penduduk berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa


34

Tengah, dimana variabel pendapatan perkapita memiliki pengaruh negatif

yaitu sebesar 0,3267 artinya bahwa setiap kenaikan pendapatan perkapita

sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk sebesar 0,3267

persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif

yaitu sebesar 0,006 artinya bahwa setiap kenaikan TPT sebesar satu persen

akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,006 persen.

10. Penelitian Fachrudin (2015) tentang Evaluasi Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan dengan teknik analisis deskriptif

kualitatif bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dimiliki

pemeritah Kota Balikpapan perlu dibenahi agar tepat dan relevan dalam

menjawab persoalan kemiskinan yang dinamis.

2.3 Kerangka Konseptual

Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hampir

40% penduduk hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan

mempunyai pendapatan kurang dari US$2 per hari. Perubahan sedikit saja dalam

tingkat harga khususnya harga BBM, pendapatan, dan kondisi kesehatan, dapat

menyebabkan mereka berada dalam kemiskinan, setidaknya untuk sementara

waktu (Kuncoro, 2000) (Saragih, P.J., 2014)

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah disusun

berbagai kebijakan yang mendukung dalam program pengentasan kemiskinan

yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam

APBD terdapat alokasi untuk berbagai program dan kegiatan yang akan

digulirkan kepada masyarakat termasuk untuk program-program penanggulangan


35

kemiskinan. Pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung dan belanja

tidak langsung merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian

yang dianggap paling efektif dalam menekan angka kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir beberapa tahun terakhir relatif

fluktuatif, pada tahun 2016 tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir adalah

14,40 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu 0,29 persen. Tingkat

kemiskinan tahun 2017 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 14,72 persen

dengan jumlah penduduk miskin 18.430 jiwa, sedangkan di tahun 2018 tingkat

kemiskinan adalah 13,38 persen dan jumlah penduduk miskin sebanyak 16.810 jiwa

dan tahun 2019 sebesar 12,52 persen. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Samosir

Tahun 2016-2021 target untuk angka kemiskinan tahun 2021 adalah 8-10 persen.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan tersebut perlu dicermati

dan dikaji ulang atas strategi program penanggulangan kemiskinan yang

dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Samosir serta menelaah kembali kinerja

pemerintah daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi

kemiskinan, seperti belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, pengangguran,

pengeluaran perkapita dan rata-rata lama sekolah sehingga dalam pemenuhan

target diatas pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan berdasarkan akar

penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan keberlanjutan

penanganan kemiskinan dengan lebih meningkatkan sinergi melalui penargetan

program-program kemiskinan secara tepat melalui anggaran daerah (APBD).

Pada penelitian ini akan menggambarkan kondisi kemiskinan di

Kabupaten Samosir dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi


36

kemiskinan serta implementasi strategi program penanggulangan kemiskinan pada

angggaran dengan konsep value for money sehingga dapat memberikan

rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Samosir dalam rangka

mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan skema sistematis

kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk

menjawab permasalahan yang harus diuji secara empiris. Penelitian Minggu, dkk

(2015) menyatakan bahwa belanja langsung pemerintah Kota Bitung secara

signifikan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin Kota Bitung. Dardiri

(2014) menyimpulkan bahwa alokasi belanja langsung APBD dan angka

pengangguran di Kota Bogor berpengaruh nyata terhadap jumlah KK miskin

Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Belanja Langsung

Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Pengangguran

Pengeluaran per kapita

Pendidikan


37

dengan nilai koefisien negatif untuk belanja langsung dan positif untuk

pengangguran, Penelitian Jonaidi (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan

ekonomi berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan. Purnami dan

Saskara (2016) bahwa pendidikan dan pertumbuhan ekonomi secara langsung

berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi

Bali. Penelitian Kumalasari dan Poerwono (2011) bahwa pengeluaran perkapita

disesuaikan (PP) dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah:

1. Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran perkapita, Rata-rata

lama sekolah, Pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan

terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir.

2. Belanja Langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah

Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir.

3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah


4. Pengeluaran Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah


5. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah


6. Jumlah Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah



38

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan implementasi strategi

program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir. Pendekatan

penelitian kualitatif untuk menganalisis kondisi kemiskinan Kabupaten Samosir,

sedangkan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap kemiskinan dan implementasi strategi program

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Samosir yang secara administratif terdiri

dari 9 kecamatan, 128 desa dan 6 kelurahan, di mana jumlah penduduk Kabupaten

Samosir pada tahun 2018 sebesar 125.816 jiwa. Waktu penelitian ini dilaksanakan

sejak Juli 2019 hingga Januari 2020.

3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Secara umum data sekunder untuk ilmu sosial termasuk data sensus, survei,

catatan organisasi, dan data yang dikumpulkan melalui penelitian kuantitatif

maupun kualitatif (Windle, 2010).

Data sekunder pada penelitian ini antara lain:


39

1. Data Kondisi Kemiskinan Kabupaten Samosir berupa jumlah penduduk

miskin dan kondisi rumah tangga miskin (Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan,

dan fasilitas perumahan). Sumber data dari BPS dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah pada Kabupaten Samosir.

2. Data time series untuk kurun waktu tahun 2009-2018 dan data cross section

berupa data Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran,

Pengeluaran Perkapita dan Rata-rata Lama Sekolah. Sumber Data Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda Kabupaten Samosir, dan BPS.

3. Data Implementasi Strategi program penanggulangan kemiskinan berupa

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD),

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir.

Sumber Data Bappeda Kabupaten Samosir, Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Samosir, Dinas Sosial Kabupaten Samosir

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: data sekunder

diperoleh melalui survei institusional dan studi litetatur.

1. Survei Institusional

Survei ini dilakukan dengan mengunjungi instansi terkait untuk memperoleh

data yang diperlukan.


40

2. Studi literatur

Studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini merupakan kompilasi data

pencatatan administrasi atau dokumen-dokumen yang terkait dengan kajian

penelitian. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan studi

dokumentasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Samosir

Dalam menganalisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Samosir dengan

menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu

menganalisis terhadap data-data kuantitatif dan interpretasi terhadap data-data

kuantitatif tersebut. Di mana dalam analisis data tersebut dapat dilakukan

berdasarkan informasi yang tersedia di informasi statistik dalam bentuk teks,

tabel, grafik atau pada data asli (Church, 2001). Pengolahan data dilakukan

dengan Microsoft Excel.

2. Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di

Kabupaten Samosir

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan digunakan

analisis Regresi Data Panel dimana pengolahan data dilakukan dengan

program Eviews 7.0 Analisis panel data secara umum didefinisikan sebagai

analisis satu kelompok variabel yang tidak saja mempunyai keragaman

(dimensi) dalam time series tetapi juga dalam cross section,sehingga menjadi

salah satu kelebihan data panel karna dapat melihat pengaruh variable


41

independen terhadap variable dependent dalam time series tetapi juga dalam

cross section. Berdasarkan literatur yang ada, ada beberapa keuntungan yang

diperoleh dengan menggunakan data panel antara lain:

a) Data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section

mampu menyediakan data yang lebih banyak, lebih bervariasi, mengurangi

kolinearitas antar variabel, meningkatkan degree of freedom, dan lebih efisien.

b) Mampu mengontrol heterogenitas individu, pada gilirannya menjadikan data panel

digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.

c) Menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat

mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel

(omitted variable).

a. Metode Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis yang dilakukan dengan

mengumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian data-data tersebut

diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara objektif sehingga

diperoleh gambaran yang jelas mengenai topik ataupun masalah yang diteliti.

b. Evaluasi Model dengan Uji Asumsi Klasik

Dalam evaluasi Model yang digunakan maka dilakukan uji asumsi klasik,

dimana persamaan yang diperoleh dari sebuah estimasi dapat dioperasikan

secara statistik jika memenuhi asumsi klasik, beberapa uji asumsi klasik

antara lain :


42

1) Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel. Apabila

nilai yang dihasilkan dalam model regresi sangat tinggi, tetapi secara

individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan, hal ini merupakan

salah satu terjadinya indikasi multikolinearitas. Pengujian terhadap ada

tidaknya multikolinearitas ini dilakukan dengan cara melihat koefisin korelasi

antar variabel. Multikolinearitas dapat dilihat dari koefisien korelasi. Bila

koefisien korelasi lebih kecil dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas.

2) Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana disturbance term pada periode/observasi

tertentu berkorelasi dengan disturbance term pada periode/observasi lain

yang berurutan, dengan kata lain disturbance term tidak random (Gujarati,

2003). Autokorelasi dapat mempengaruhi efisiensi dari estimatornya. Untuk

mendeteksi adanya korelasi serial adalah dengan melihat nilai Durbin-Watson

(DW) dalam Eviews. Untuk mengatahui ada atau tidaknya autokorelasi, maka

dilakukan dengan membandingkan DW statistiknya dengan DW-tabel.

3) Heteroskedasitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedasitas dapat menggunakan General

Least Square (Cross section Weigth) yaitu dengan membandingkan sum

square Residual pada Wieghted Statistic dengan sum square Residual

Unweighted Statistic. Jika sum square Residual pada Wieghted Statistic lebih


43

kecil dari sum square Residual Unweighted Statistic, maka terjadi

heteroskedasitas. Treatment pelanggaran asumsi heteroskedasitas ini dapat

dilakukan dengan mengestimasi GLS dengan white- heteroskedacity.

(Ekananda, 2015)

4) Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t

dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada

beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual

antara lain Jarque-Bera Test (J-B test) dan metode grafik. Dalam penelitian

ini akan menggunakan metode J-B, keputusan diambil dengan

membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera dengan taraf nyata α = 0.05.

Jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih dari α = 0.05, maka dapat

disimpulkan bahwa error term terdistribusi dengan normal.

3.6 Uji Hipotesis

Pengujian Statistik Analisis Regresi untuk penelitian ini, di mana uji

signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji diterima atau

ditolaknya (secara statistik) hasil hipotesis nol (H0) dari sampel. Keputusan untuk

mengolah H0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang

ada (Gujarati, 2003).

1) Koefisien Determinasi (R2)

Nilai R2 disebut juga koefisien determinasi (Goodness of Fit) yang merupakan

suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik


44

atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Koefisien determinasi (R2)

menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen dapat

menjelaskan variasi variabel dependennya (goodness of fit test). Nilai R2 dapat

diperoleh dengan formula sebagai berikut (Firmansyah, 2006):

Nilai R2 berkisar antara nol dan satu (0<R2<1). Nilai R2 yang kecil atau

mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R2 = 100 berarti variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen, dan model tersebut dapat dikatakan baik

(Gujarati, 2003).

2) Pengujian Best of Fit Model

a. Pengujian Koefisien regresi serentak (Uji F)

Dalam Gujarati (2003), uji F merupakan alat uji statistik secara bersama-

sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen terhadap

variabel dependen. Dari uji F dapat diketahui apakah semua variabel independen

yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau

tidak terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H0) yang diajukan dalam

penelitian ini adalah apakah semua variabel independen bukan merupakan

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen, atau:

H0 :ß1 =ß2 =ß3 =ß4 =ß5=0


45

Sedangkan hipotesis alternatifnya (H1) adalah semua variabel independen mampu

mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama, atau:

0 : = = = = 5 = 0

Kriteria dalam uji F yaitu H0 diterima jika Fstatistik > F- tabel atau nilai p

value > dari batas kritis (0.05) sehingga H1 ditolak, maka variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Sebaliknya, jika Fstatistik < F Tabel atau nilai p value < dari batas kritis (0.05)

sehingga H1 diterima. maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Ftabel diperoleh dengan derajat

kebebasan variasi regresi k (banyaknya variabel), dan derajat kebebasan variasi

residual n-k-1 (banyaknya observasi-banyaknya variabel-1) Pengujian koefisien

regresi secara individual (Uji t)

Uji t dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan membandingkan

nilai t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung dapat diperoleh dari nilai t statistik

pada output Eviews, sedangkan nilai t tabel dapat diperoleh dari tabel t dengan

dengan menggunakan degree of freedom (df) sebesar n-k.

Apabila t hitung lebih besar daripada t tabel maka H0 ditolak dan H1

diterima, sebaliknya jika thitung lebih kecil daripada ttabel maka H0 diterima dan

H1 ditolak. Cara kedua yaitu dengan membandingkan nilai probalilitas output

Eviews dengan nilai α. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai α maka 0

ditolak dan H1 diterima, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar daripada

nilai α maka 0 diterima dan ditolak. Nilai alpha (α) yang digunakan adalah

tingkat kepercayaan 99% (0.01), 95% (0.05) dan 90% (0.1).


46

3. Menganalisis Strategi Program Penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Samosir

Dalam mengevaluasi strategi program penanggulangan kemiskinan secara

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu menggambarkan strategi

penanggulangan kemiskinan pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya

pengurangan kemiskinan dengan fokus pada program penanggulangan

kemiskinan Kabupaten Samosir dengan konsep Value for money. Menurut Bastian

(2006) bahwa value for money merupakan konsep pengelolaan yang meliputi

penilaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pengukuran kinerja organisasi

sektor publik, sedangkan Menurut Mahmudi (2005) pengukuran kinerja value for

money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan

efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi.

Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk

menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance yaitu pemerintah

daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel, sehingga konsep

value for money sangat dibutuhkan sebagai pendukung pengelolaan keuangan

daerah dan dana daerah. Manfaat implementasi konsep value for money antara

lain meningkatkan efektivitas pelaynan publik dalam artian pelayanan yang

diberikan tepat sasaran, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan

publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan

akuntabilitas publik. (Abu & Kabir, 2003). Ukuran keberhasilan program yang

tercermin dalam anggaran akan dinilai berdasarkan tiga elemen utama

(Mardiasmo, 2009) yaitu:


47

a) Ekonomi

Ekonomi didefinisikan sebagai pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas

tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input

dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter, Ekonomi dinyatakan

dalam rupiah realisasi terhadap rupiah anggaran

Dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target

anggaran dan dapat mencapai output (keluaran) sesuai dengan yang ditetapkan

atau 100%.

b) Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau

penggguanaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi

merupakan perbandingan output kegiatan terhadap input kegiatan

dapat dikatakan efisien apabila Keluaran (Output) yang dihasilkan mencapai

target yang direncanakan atau lebih besar daripada sumber daya (input) yang

telah digunakan.

c) Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan

dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan.

Efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan

target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan


48

capaian kinerja (outcome kegiatan) terhadap target (output kegiatan)

Dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang ditetapkan

melalui terlaksananya semua program/kegiatan yang telah direncanakan.

Pertanggungjawaban yang diinginkan oleh masyarakat mengenai

pelaksanaan Value for Money, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan

dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya

dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta

efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009)

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

batasan-batasan variabel yang ingin diteliti, maka ditetapkan batasan- batasan

operasionalnya, antara lain:

1. Jumlah Penduduk Miskin merupakan jumlah penduduk yang berada di bawah

garis kemiskinan.

2. Belanja Langsung adalah pengeluaran pemerintah yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Pada penelitian ini

menggunakan belaja langsung riil atau realisasi pada Kabupaten Samosir tahun

2009-2018 yang terukur bedasarkan rupiah anggaran

3. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi

adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari


49

PDRBt-PDRBt-1 PDRBt-1

tahun ke tahun di masing-masing Kabupaten Samosir tahun 2009-2018 (dalam

satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus:

Pertumbuhan Ekonomi =

4. Pengangguran adalah jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja namun

tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari kerja (dalam satuan jiwa)

dalam kurun waktu 2009-2018

5. Pengeluaran Perkapita adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan

uangnya dalam bentuk barang maupun jasa (dalam satuan rupiah) dalam kurun

waktu 2009-2018

6. Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk

dalam menjalani pendidikan formal (dalam satuan tahun) dalam kurun waktu

2009-2018

7. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan yang pro

rakyat kecil yaitu berupa pemberian bantuan pemerintah, perlindungan sosial,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,

agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.


50

BAB IV

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Samosir

Secara geografis Kabupaten Samosir terletak di antara 0 ’ 8’’-

0 9’ 8’’ Lintang Utara dan 980 ’00’’ - 9900 ’ 8’’ Bujur Timur dengan

ketinggian antara 904 - 2.157 meter di atas pemukaan laut.

Luas wilayahnya ± 2.069,05 km2, terdiri dari luas daratan ± 1.444,25 km2

(69,80 persen), yaitu seluruh Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba dan

sebahagian wilayah daratan Pulau Sumatera, dan luas wilayah danau ± 624,80

km2 (30,20 persen).

Menurut kecamatan, wilayah daratan yang paling luas adalah Kecamatan

Harian dengan luas ± 560,45 km2 (38,81 persen), diikuti oleh Kecamatan

Simanindo ± 198,20 km2 (13,72 persen), Kecamatan Sianjur Mulamula ± 140,24

km2 (9,71 persen), Kecamatan Palipi ± 129,55 km2 (8,97 persen), Kecamatan

Pangururan ± 121,43 km2 (8,41 persen), Kecamatan Ronggurnihuta ± 94,87 km2

(6,57 persen), Kecamatan Nainggolan ± 87,86 km2 (6,08 persen), Kecamatan

Onanrunggu ± 60,89 km2 (4,22 persen), dan Kecamatan Sitiotio ± 50,76 km2

(3,51 persen)

Batas-batas wilayah Kabupaten Samosir adalah di sebelah utara

berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah

selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang


51

Hasundutan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten

Pakpak Bharat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir.

a. Penduduk Kabupaten Samosir

Berdasarkan angka penduduk pertengahan, penduduk Kabupaten Samosir

pada tahun 2018 adalah sebanyak 125.816 jiwa, terdiri dari 62.492 penduduk laki-

laki (49,67 persen) dan 63.324 penduduk perempuan (50,33 persen), dengan rasio

jenis kelamin sebesar 98,69 dan angka kepadatan penduduk mencapai 87,12

jiwa/km2. Sementara itu rumah tangga yang ada di Kabupaten Samosir adalah

sebanyak 30.326 dengan rata-rata penduduk tiap rumah tangga sebesar 4,12

jiwa/rumah tangga.

Menurut persebaran penduduk tiap kecamatan, penduduk yang lebih

banyak terdapat di Kecamatan Pangururan, yaitu 30.986 jiwa (24,63 persen),

dengan angka kepadatan penduduk mencapai 255,18 jiwa/km2, sedangkan

penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Sitiotio yaitu 7.445 jiwa

(5,92 persen), dengan angka kepadatan penduduk mencapai 146,67 jiwa/km2.

Kecamatan yang mempunyai angka kepadatan penduduk paling kecil

adalah Kecamatan Harian. Meskipun memiliki wilayah yang paling luas, yaitu

mencapai 560,45 km2, tetapi hanya didiami oleh penduduk sebanyak 8.239 jiwa

(6,55 persen) dengan kepadatan penduduk sebesar 14,70 jiwa/km2. Hal ini

disebabkan karena sebagian besar wilayahnya merupakan areal hutan produksi

maupun hutan lindung dan juga areal pertanian.


52

Gambar 4.1

Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan

(persen), 2018

4.1.2 Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Samosir

Kemiskinan merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang atau

kelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kondisi kemiskinan di Kabupaten

Samosir menunjukkan bahwa Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Samosir memberikan gambaran perkembangan penduduk

secara makro dan mikro antara lain sebagai berikut:


53

Gambar 4.2

Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota Samosir Maret 2018

Tingkat kemiskinan Kabupaten Samosir berada di peringkat 7 Provinsi

Sumatera Utara dengan angka 13,38 % diatas rata-rata nilai kemiskinan di

Sumatera Utara sebesar 9,22%.

a. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan

pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat

kemiskinan, dimana pertumbuhan ekonomi efektif dalam mengurangi kemiskinan

melalui pertumbuhan yang menyebar disetiap golongan pendapatan termasuk

golongan penduduk miskin. Secara langsung berarti pertumbuhan terjadi di

sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor

padat karya, secara tidak langsung diperlukan pemerintah yang cukup efektif

mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor

modern seperti jasa yang padat modal. (Siregar & Dwi, 2007)

Prioritas utama dalam perekonomian adalah pembangunan yang dilakukan

disemua sektor karena dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik di masa

yang akan datang. Optimalisasi dan prioritas belanja akan menumbuhkan


54

perekonomian yang berdampak secara langsung terhadap pengurangan

pengangguran dan mengatasi permasalahan kemiskinan. (Siregar dan Mudawali,

2013). Agrawal (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa ketika terjadi

pertumbuhan ekonomi, yang diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan

tingginya tingkat upah riil berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan

kemiskinan.

Gambar 4.3

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Samosir Terhadap Kab/Kota se

Sumatera Utara 2018

Dari Gambar 4.3 terlihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir

berada diatas angka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Apabila dilihat dari

nilai gini ratio (Gambar 4.4) dapat dilihat bahwa Samosir belum bisa

mengimbangi Sumatera Utara dan juga nilai Nasional. Adanya tren fluktuatif

dimana dari tahun 2015-2018 terjadi penurunan gini ratio, sedangkan untuk

Kabupaten Samosir 2015-2106 mengalami penurunan, 2016-2017 mengalami

peningkatan dan 2017-2108 terjadi penurunan lagi. Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten samosir belum mampu mengimbangi tingkat kemiskinan yang terjadi

di kabupaten Samosir.


55

Gambar 4.4

Perbandingan Gini Ratio Samosir, Sumatera Utara dan Nasional

Maret, 2015-2018

b. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Samosir

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, di mana garis kemiskinan

dihitung berdasarkan pada ukuran pendapatan, di mana batas kemiskinan dihitung

dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan

minimum makanan dan bahan makanan seseorang dapat hidup dengan layak.

Persentase tingkat kemiskinan Samosir lebih tinggi Sumatera Utara.

Kemiskinan Samosir 2015-2017 meningkat, namun tahun 2018 turun sebesar 1,34

%. Kemiskinan 2018 merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam 4 tahun

terakhir. Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kebutuhan dasar (basic

needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan

dan bukan makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan

makanan). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan


56

minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari); sedangkan garis

kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan,

sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita

per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Gambar 4.5

Perkembangan dan Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan Samosir

dan Sumatera Utara, 2015 s.d 2018 (%)

Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir berdasarkan data dari BPS dalam

Gambar 4.5 terlihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2015-

2018 mengalami tren fluktuatif di mana tahun 2015-2017 mengalami kenaikan,

dan kembali menurun tahun 2017-2018.

c. Pendidikan Penduduk di Kabupaten Samosir

Pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan

suatu daerah dan negara. Daerah yang memiliki penduduk yang berpendidikan

tinggi akan memiliki modal yang besar untuk melaksanakan pembangunan

dengan maksimal, karena semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka

keterlibatan mereka dalam program pembangunan akan semakin terarah dan


57

optimal. Sebaliknya, semakin banyak penduduk yang tidak berpendidikan, maka

akan semakin menghambat proses pembangunan suatu daerah dan bahkan

semakin dekat dengan kemiskinan. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan

seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang

luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu

beradaptasi secara cepat dan tepat didalam berbagai lingkungan. Individu yang

memperoleh pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih

tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan. Peningkatan dalam pendidikan

memberi beberapa manfaat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan sekaligus

dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. (Majid, 2014).

Tabel 4.1

Tingkat Pendidikan Kabupaten Samosir

1 Sianjur Mulamula 0 1408 687 533 0

2 Harian 0 1448 628 0 86

3 Sitiotio 0 1162 625 60 0

4 Onan Runggu 0 1467 730 476 0

5 Nainggolan 56 1755 979 0 798

6 Palipi 53 2519 1224 744 581

7 Ronggur Nihuta 0 1664 734 387 0

8 Pangururan 195 4551 2649 2436 596

9 Simanindo 95 2915 1439 721 308

399 18889 9686 5357 2369Jumlah

Tingkat Pendidikan/ Education Level

KecamatanNo.TK SD SMP SMU SMK

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin usia 15 tahun

keatas berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 Kabupaten Samosir untuk

tingkat pendidikan TK kebawah terlihat sebesar 399, sedangkan untuk SD terlihat

18889, SMP sebesar 9686, SMU dan SMK 7726 orang.


58

Hal ini menunjukkan adanya perubahan peningkatan kualitas pendidikan

penduduk selama beberapa tahun terakhir, melalui bantuan pendidikan berupa

beasiswa bagi siswa tidak mampu dan peningkatan sarana dan prasarana belajar

oleh pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir perlu berperan dalam

meningkatkan pendidikan penduduk miskin program pendidikan informal baik

paket A, B dan C untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di

Kabupaten Samosir terutama untuk penduduk miskin agar mereka bisa

mendapatkan pekerjaan dan keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

mereka, terlebih dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, peningkatan kualitas

tenaga kerja mutlak diperlukan agar bursa kerja di Kabupaten Samosir tidak diisi

oleh tenaga kerja dari luar negeri karena rendahnya kompetensi dan kelahlian

yang dimiliki tenaga kerja lokal.

b. Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang

dilaksanakan pada bulan Agustus 2018, angkatan kerja yang tersedia di

Kabupaten Samosir adalah sebanyak 72.182 jiwa atau 88,87 persen dari seluruh

penduduk berusia 15 tahun ke atas, dimana angkatan kerja yang bekerja adalah

sebanyak 71.259 jiwa dan yang menganggur adalah sebanyak 923 jiwa.

Sementera itu penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja adalah

sebanyak 9.037 jiwa (11,12 persen), yaitu mereka yang sekolah sebanyak 2.264

jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 4.279 jiwa, dan melakukan kegiatan

lainnya sebanyak 2.494 jiwa. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) penduduk Kabupaten Samosir tahun 2018 adalah sebesar 1,35 persen.


59

Menurut BPS bekerja adalah kegiatan penduduk miskin dengan maksud

memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang

dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.

Bekerja menurut BPS terbagi dalam 5 kelompok yaitu:

1) Bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang mempunyai

status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha

dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas atau pekerja

keluarga/tidak dibayar.

2) Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai

status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh

tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai

3) Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor

pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan,

peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

4) Bekerja di sektor bukan pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja selain

di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan,

listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan,

transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.

5) Tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari

pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak

bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).


60

Gambar 4.6

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Samosir Menurut Jenis Kelamin dan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Jiwa), 2018

Rata-rata angkatan kerja di Kabupaten Samosir merupakan kalangan yang

berjenjang pendidikan SMA dan berjenis kelamin laki-laki dan juga Pendidikan

Sekolah dasar yang didominasi dengan jenis kelamin perempuan.

Gambar 4.7

Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 15 Tahun ke

Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (persen), 2018


61

Sebanyak 59,70% penduduk yang bekerja dibidang pertanian, 31,40%

lainnya bekerja dibidang jasa baik itu perhotelan dan lain sebagainya. Sedangkan

untuk manufaktur sebanyak 8,89% dari jumlah penduduk.

4.2 Hasil Analisis Uji Statistik Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Kemiskinan

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu

data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan

nilai standar deviasi. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dalam

perhitungan statistik deskriptif adalah jumlah penduduk miskin, belanja langsung,

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita dan jumlah

penduduk miskin. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran

sampel sebagai berikut.

Tabel 4.2

Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel Jumlah Penduduk Miskin,

Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran,

Pengeluaran Per Kapita Dan Rata-Rata Lama Sekolah

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Jumlah penduduk miskin (jiwa) 16270 22850 18431.00 1855.28

belanja langsung(Rp) 156661000000

383039000000

259322200000.00

79902444113.36

pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Rp)

1219319000000

4085203000000

2726300800000.00

944722717407.11

tingkat pengangguran (jiwa) 425 1659 980.60 349.93

pengeluaran per kapita (Rp) 410298 847895 603600.10 171072.59

rata-rata lama sekolah(tahun) 8.48 9.57 9.17 0.43

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui nilai minimum dari jumlah penduduk miskin

adalah 16270, sementara nilai maksimum dari jumlah penduduk miskin adalah


62

22850. Nilai rata-rata dari jumlah penduduk miskin adalah 18431, sementara nilai

standar deviasi dari jumlah penduduk miskin adalah 1855.28. Diketahui nilai

minimum dari belanja langsung adalah 156661000000, sementara nilai

maksimum dari belanja langsung adalah 383039000000. Nilai rata-rata dari

belanja langsung adalah 259322200000, sementara nilai standar deviasi dari

belanja langsung adalah 79902444113.36. Diketahui nilai minimum dari

pertumbuhan ekonomi adalah 1219319000000, sementara nilai maksimum dari

pertumbuhan ekonomi adalah 4085203000000. Nilai rata-rata dari pertumbuhan

ekonomi adalah 2726300800000, sementara nilai standar deviasi dari

pertumbuhan ekonomi adalah 944722717407.11. Diketahui nilai minimum dari

tingkat pengangguran adalah 425, sementara nilai maksimum dari tingkat

pengangguran adalah 1659. Nilai rata-rata dari tingkat pengangguran adalah

980.60, sementara nilai standar deviasi dari tingkat pengangguran adalah 349.93.

Diketahui nilai minimum dari pengeluaran per kapita adalah 410298, sementara

nilai maksimum dari pengeluaran per kapita adalah 847895. Nilai rata-rata dari

pengeluaran per kapita adalah 603600.1, sementara nilai standar deviasi dari

pengeluaran per kapita adalah 171072.59. Diketahui nilai minimum dari rata-rata

lama sekolah adalah 8.48, sementara nilai maksimum dari rata-rata lama sekolah

adalah 9.57. Nilai rata-rata dari rata-rata lama sekolah adalah 9.17, sementara nilai

standar deviasi dari rata-rata lama sekolah adalah 0.43.


63

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan

uji Jarque-Bera (J-B). Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan

. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas dari

statistik J-B, dengan ketentuan sebagai berikut.

Jika nilai probabilitas 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi.

Jika probabilitas < 0,05, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

0

1

2

3

-0.075 -0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050 0.075 0.100

Series: ResidualsSample 1 10Observations 10

Mean -7.97e-16Median -0.013420Maximum 0.087795Minimum -0.064949Std. Dev. 0.054386Skewness 0.455852Kurtosis 1.793769

Jarque-Bera 0.952581Probability 0.621083

Sumber: Hasil Olah software Eviews 7

Gambar 4.8

Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera

Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4.8, diketahui nilai probabilitas

dari statistik J-B adalah 0,621083. Karena nilai probabilitas , yakni 0,621083

lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi

normalitas dipenuhi.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai

variance inflation factor (VIF). Ghozali (2013) menyatakan jika nilai VIF > 10,


64

maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Hasil uji

multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Uji Multikolinearitas dengan VIF

Variable Variance Inflation Factor (VIF)

X1 3.218286

X2 3.874128

X3 1.418313

X4 4.569876

X5 2.246591

Sumber: Hasil Olah Software Eviews 7

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil pengujian multikolinearitas, dapat disimpulkan

bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini

karena nilai VIF untuk setiap variabel independen tidak lebih dari 0,9 (Ghozali,

2013).

4.3.3 Uji Autokorelasi

Asumsi mengenai independensi terhadap residual (non-autokorelasi) dapat

diuji dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai statistik dari uji Durbin-

Watson berkisar di antara 0 dan 4. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang

lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasi terjadi autokorelasi.

Tabel 4.4

Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Log likelihood 15.45391 Hannan-Quinn criter. -2.089944

F-statistic 8.509672 Durbin-Watson stat 1.270560


Berdasarkan Tabel 4.4, nilai dari statistik Durbin-Watson adalah

1,270560. Perhatikan bahwa karena nilai statistik Durbin-Watson terletak di


65

antara 1 dan 3, yakni 1 < 1,270560 < 3, maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi.

Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak dapat digunakan

uji Breusch-Pagan. Tabel 4.5 disajikan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan

menggunakan uji Breusch-Pagan.

Tabel 4.5

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Breusch-Pagan F-statistic 0.887706 Prob. F(5,4) 0.5616

Obs*R-squared 5.259839 Prob. Chi-Square(5) 0.3850

Scaled explained SS 0.334008 Prob. Chi-Square(5) 0.9970


Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan pada Tabel 4.4 diketahui nilai Prob.

pada baris Obs*R-squared 0,3850 > 0,05 yang berarti tidak terjadi

heteroskedastisitas.

4.4 Pengujian Hipotesis

Pada pengujian hipotesis, akan dilakukan analisis koefisien determinasi,

pengujian pengaruh simultan (uji F), dan pengujian pengaruh parsial (uji t). Nilai-

nilai statistik dari koefisien determinasi, uji F, dan uji t tersaji pada Tabel 4.6.


66

Tabel 4.6

Nilai statistik dari Koefisien Determinasi,

Uji F, dan Uji t Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 01/24/20 Time: 21:39

Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X1 -1.725474 0.610533 -2.826178 0.0475

X2 -0.204738 0.056655 -3.613753 0.0225

X3 0.064675 0.092547 0.698839 0.5232

X4 0.825052 0.339804 2.428024 0.0721

X5 -0.105961 0.094333 -1.123267 0.3242

C 3.259185 0.985071 3.308579 0.0297

R-squared 0.914068 Mean dependent var 1.843100

Adjusted R-squared 0.806653 S.D. dependent var 0.185528

S.E. of regression 0.081579 Akaike info criterion -1.890783

Sum squared resid 0.026620 Schwarz criterion -1.709232



Prob(F-statistic) 0.029576

Sumber: Data diolah peneliti dengan eviews

4.4.1 Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R-

squared) sebesar . Nilai tersebut dapat diartikan belanja langsung,

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita, rata-rata

lama sekolah secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi tingkat

kemiskinan sebesar 80,66%, sisanya sebesar 19,34% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain.

4.4.2 Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau

simultan terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui nilai Prob.

(F-statistics), yakni 0,029576 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh


67

variabel bebas, yakni belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, tingkat

pengangguran, pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah secara simultan,

berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

4.4.3 Persamaan Regresi Berganda dan Uji Signifikansi Pengaruh Parsial

(Uji t)

Berdasarkan Tabel 4.6, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai

berikut.

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui:

1. Diketahui nilai koefisien regresi dari belanja langsung adalah -1,72, yakni

bernilai negatif, maka belanja langsung berpengaruh negatif terhadap jumlah

penduduk miskin. Nilai Prob. Belanja langsung adalah 0,0475 < 0,05, maka

belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Sehingga disimpulkan belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian

Minggu, dkk (2015) dalam menganalisis pengaruh belanja langsung terhadap

kemiskinan pada Kota Bitung bahwa belanja langsung secara signifikan

mampu mengurangi jumlah penduduk miskin Kota Bitung. (Dardiri, 2014)

(Minggu et. al., 2015)

2. Diketahui nilai koefisien regresi dari pertumbuhan ekonomi adalah -0,20,

yakni bernilai negatif, maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif

terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai Prob. Pertumbuhan ekonomi adalah

0,0225 < 0,05, maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap


68

jumlah penduduk miskin. Sehingga disimpulkan pertumbuhan ekonomi

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Hal ini didukung penelitian Prasetyo (2010) menemukan bahwa terdapat

hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi

untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat

menurunkan kemiskinan ketika pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan

pendapatan rata-rata terdapat hubungan yang kuat secara statistik antara

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Adam R, 2004). Fakta pendukung

peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan angka kemiskinan dijelaskan

dalam World Bank (1991), adanya rekomendasi kebijakan dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi agar tercipta lapangan kerja dan pemanfaatan tenaga

kerja guna mengentaskan kemiskinan. (Prasetyo, 2010) (Adam, 2004) (World

Bank, 1991).

3. Diketahui nilai koefisien regresi dari tingkat pengangguran adalah 0,06, yakni

bernilai positif, maka tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap

jumlah penduduk miskin. Nilai Prob. Tingkat pengangguran adalah 0,5232 >

0,05, maka tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap

jumlah penduduk miskin. Sehingga disimpulkan tingkat pengangguran

berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, namun tidak

signifikan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Dardiri (2014) bahwa

jumlah pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi


69

jumlah KK miskin di Kota Bogor di mana penurunan pengangguran

berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan. (Dian, 2001) (Setiyawati

dan Hamzah, 2007) (Dardiri, 2014)

4. Diketahui nilai koefisien regresi dari pengeluaran per kapita adalah 0,82,

yakni bernilai positif, maka pengeluaran per kapita berpengaruh positif

terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai Prob. Pengeluaran per kapita adalah

0,0721 > 0,05, maka pengeluaran per kapita tidak berpengaruh signifikan

terhadap jumlah penduduk miskin. Sehingga disimpulkan pengeluaran per

kapita berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, namun tidak

signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Kumalasari dan

Poerwono (2011) bahwa pengeluaran perkapita disesuaikan (PP) berpengaruh

negatif dan signfikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2005-2009.

5. Diketahui nilai koefisien regresi dari rata-rata lama sekolah adalah -0,10,

yakni bernilai negatif, maka rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif

terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai Prob. Rata-rata lama sekolah adalah

0,3242 > 0,05, maka rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan

terhadap jumlah penduduk miskin. Sehingga disimpulkan rata-rata lama

sekolah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, namun tidak

signifikan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Siregar dan Wahyuniati

(2007) tentang kemiskinan di Indonesia bahwa pendidikan merupakan

variabel yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan, pengaruh tingkat

pendidikan relatif besar terhadap penurunan kemiskinan. Menurut Penelitian


70

Hermanto dan Dwi (2007) diketahui bahwa pendidikan mempunyai pengaruh

paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel pembangunan lain

seperti jumlah penduduk, PDRB dan tingkat inflasi.

4.5 Strategi dalam Menanggulangi Kemiskinan

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang

sistematis dan terstruktur dalam pencapaian target sasaran penanggulangan

kemiskinan di daerah sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang secara

bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perumusan kebijakan dan strategi

penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan semua aspek kehidupan

dan kebutuhan masyarakat miskin di seluruh wilayah Kabupaten Samosir.

Untuk mendukung pelaksanaan sasaran dan prioritas pokok pelaksanaan

percepatan penanggulangan kemiskinan pelaksanaan maka ada 4 (empat) aspek

dasar dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Pemberdayaan dan pengembangan aspek sumber daya manusia dengan

penyediaan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan

penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan usaha

ekonomi;

2. Integrasi, kemitraan, dan koordinasi antar pelaku pembangunan daerah untuk

menjamin sinergisitas dan keberlangsungan program penanggulangan

kemiskinan;

3. Penataan kelembagaan dalam pemerintahan dan sosial - ekonomi

kemasyarakatan sehingga terwujud tatanan kelembagaan yang mampu


71

memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penanggulangan

kemiskinan;

4. Mekanisme kontrol pelaksanaan kegiatan secara partisipatif sehingga

masyarakat miskin mampu menyuarakan hak-haknya jika pengarusutamaan

dalam kebijakan pembangunan tidak mendukung upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan.

Dengan memperhatikan keempat aspek mendasar dalam penanggulangan

kemiskinan, kondisi riil kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Samosir,

serta strategi penanggulangan kemiskinan nasional, kerangka berpikir yang dapat

dirumuskan sebagai strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;

4. Mensinergikan kebijakan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang

telah diuji maka bisa disusun strategi yang mampu untuk menanggulangi

kemiskinan. Faktor Belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

tingkat kemiskinan, artinya untuk menurunkan tingkat kemiskinan maka jumlah

belanja langsung harus ditingkatkan. Dalam bentuk belanja langsung pengeluaran

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum atau

program-program langsung yang dapat merangsang produktivitas yang lebih besar

bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah. Selain itu belanja pemerintah


72

daerah juga diperuntukan bagi layanan dasar yang harus diperoleh masyarakat,

yaitu pendidikan dan kesehatan (Sasana, 2012). Pada Tahun 2018 tingkat

kemiskinan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan

dampak dari tingginya angka rata-rata realisasi belanja langsung dari anggaran

yang ditetapkan seperti yang ditunjukkan Gambar 4.9 artinya sarana dan

prasarana yang diperuntukkan pada masyarakat meningkat dari segi kualitas

maupun kuantitas.

(dalam jutaan rupiah)

II 259454 290412 316317 383039 434923 369188

1 19894 21175 18750 22679 23733 24348

2 77120 101479 117320 124055 186949 158565

3 162440 167758 180247 236305 224241 186275

522228 571323 682180 801610 864088 803890

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Jumlah Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir

Gambar 4.9

Target dan realisasi belanja Kabupaten Samosir

Faktor pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan artinya,

angka kemiskinan akan menurun dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada

tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan

pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-

anggsur berkurang (Tambunan, 2001). Menurut Sukirno (2011) terdapat empat

faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, ke empat faktor tersebut adalah :


73

1.Tanah dan kekayaan alam lainnya 2.Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga

kerja 3.Barang-barang modal dan tingkat teknologi 4.Sistem sosial dan sikap

masyarakat. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan

meningkatkan PDRB. Pada kabupaten Samosir struktur PDRB yang paling

optimal adalah pada kategori pertanian.

Gambar 4.10

Struktur PDRB Samosir 2018

Hal ini dikarenakan sekitar 59,70% penduduk Samosir bekerja di sektor

pertanian. Namun angka struktur pertanian dalam 9 tahun terakhir turun 2,34%

disebabkan karena distribusi pekerja tidak sebanding/lebih rendah dengan

distribusi nilai tambahnya, menunjukkan rendahnya produktifitas di kategori

pertanian sehingga menyebabkan belum optimalnya pertumbuhan kinerjanya.

Selanjutnya juga menunjukkan bahwa bekerja di sektor pertanian tidak

menjanjikan. Maka hal yang harus dilakukan adalah perlunya transformasi

pertanian dalam penggunaan teknologi dalam pengelolaan lahan, perlunya

dorongan yang kuat dalam pengalokasian anggaran ke kategori pertanian sesuai

distribusi terbesar dan dominannya penduduk yang bekerja di dalamnya.


74

Faktor Jumlah pengangguran berpengaruh positif pada angka kemiskinan,

artinya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi angka ke

miskinan. Hal ini disebabkan masyarakat masih bergantung dengan lapangan

pekerjaan. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian

besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari. Untuk

mengurangi angka pengangguran adalah dengan beberapa cara: 1. Diselenggarakannya

bursa lapangan kerja, 2. Disediakan sarana pelatihan kerja bagi masyarakat, 3.

Meningkatkan mutu pendidikan serta jiwa kewirausahaan, 4. Memberikan informasi

lapangan pekerjaan dan diadakannya transmigrasi.

No Komponen

IPM

Samosir Sumatera Utara

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1

Umur Harapan Hidup

69,56 70,26 70,47 70,68 70,87 68,04 68,29 68,33 68,37 68,61

(tahun)

2 Rata-rata Lama Sekolah

8,52 8,48 8,94 8,95 9,14 8,93 9,03 9,12 9,25 9,34

(tahun)

3 Harapan Lama Sekolah

12,57 13,41 13,42 13,43 13,44 12,61 12,83 13 13,1 13,14

(persen)

4 Pengeluaran per kapita riil

7600 7698 7813 8163 8348 9391 9563 9744 10036 10391

(ribu rupiah)

IPM 66,8 68,43 68,82 69,43 69,99 68,87 69,51 70 70,57 71,18

Gambar 4.11

Komponen IPM Samosir dan Sumut

Faktor pengeluaran per kapita berpengaruh positif pada angka kemiskinan

artinya, meningkatnya pengeluaran per kapita akan meningkatkan jumlah

penduduk miskin. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan, sehingga tidak dapat

dijadikan ukuran dalam mengambil keputusan. Pada data lapangan Pengeluaran per


75

kapita meningkat diiringi menurunnya angka kemiskinan. Hal ini disebabkan

pengeluaran per kapita dapat dijadikan ukuran kemakmuran masyarakat. Pada Gambar

menunjukkan pengeluaran per kapita meningkat pada tahun 2018 dibanding

dengan tahun sebelumnya seiring dengan penurunan angka kemiskinan tahun

2018 dari tahun sebelumnya

Faktor pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh

negatif artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin menurun angka

kemiskinan. Menurut Boex, (2006), dengan melakukan investasi pada pendidikan

maka akan meningkatkan produktivitas, peningkatan produktivitas akan

meningkatkan pendapatan, dan pendapatan yang cukup akan mampu mengangkat

kehidupan seseorang dari kemiskinan. (Arsyad, 1999) (Boex, 2006). Pada Gambar

tingkat rata-rata lama sekolah meningkat pada tahun 2018 dibanding dengan

tahun sebelumnya seiring dengan penurunan angka kemiskinan tahun 2018

dibanding dengan tahun sebelumnya.

4.5.1 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

a Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga

Beberapa program Penganggulangan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga

yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir antara lain:

1. PKH (Program Keluarga Harapan);

2. Bantuan Operasional Sekolah;

3. Beasiswa SD dan SMP;

4. Bantuan Pangan Non Tunai;

5. Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu setiap tahun


76

6. Jamkesmas dan BPJS;

b. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas

Beberapa program Penganggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas yang

telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir antara lain:

1. Pemberian bantuan keuangan bagi Kelompok Bangkit di masing-masing

desa;

2. Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan &

masyarakat sekitar pinggir pantai;

3. Peningkatan kader posyandu melalui Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK);

4. Pembangunan desa yang terpadu melalui Alokasi Dana Desa;

5. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui

Pengembangan Desa Percontohan;;

6. Meningkatkan Keluarga yang menjadi peserta KB Aktif melalui

Revitalisasi Program KB;

7. Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya;

8. Peningkatan Desa Wisata;

9. Pengembangan Air Permukaan;

10. Pengembangan Infrastruktur Desa;

11. Peningkatan Kesehatan Lansia.


77

c. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil

Beberapa program Penganggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas yang

telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir antara lain:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Para Petani Kabupaten Samosir;

2. Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan UKM;

3. Pembinaan dan pengembangan Sentra Industri Kerajinan.


78

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran,

pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah secara simultan atau bersama-

sama mempengaruhi jumlah penduduk miskin sebesar 80,66%, sisanya

sebesar 19,34% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

2. Belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran

per kapita, rata-rata lama sekolah secara simultan, berpengaruh signifikan

terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

3. Belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah

penduduk miskin.

4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah

penduduk miskin.

5. Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin,

namun tidak signifikan.

6. Pengeluaran per kapita berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk

miskin, namun tidak signifikan.

7. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk

miskin, namun tidak signifikan.


79

5.2 SARAN

1. Bagi Pemerintah

Meskipun penelitian ini jauh dari kesempurnaan, namun diharapkan mampu

memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai masukan yang

dapat dijadikan tolok ukur dalam penyusunan startegi dalam menanggulangi

kemiskinan serta dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Peneliti selanjutnya yang ingin membuat penelitian yang berkaitan dengan

kemiskinan diharapkan menambahkan variabel lain untuk meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi kemiskinan

b. Penilitian ini terbatas hanya pada Kabupaten Samosir selama periode 2009-

2018, sehingga ada kemungkinan bahwa hasil penelitian akan berbeda jika

lokasi maupun periode yang diteliti berbeda. Peneliti selanjutnya diharapkan

untuk melakukan penelitian dalam periode kurun waktu yang lebih panjang

guna mendapatkan akurasi hasil penelitian yang lebih baik.


80

DAFTAR PUSTAKA

Abu, U. A., & Kabir, H. (2003). The time value of money concept in islamic

finance. The American Jurnal of Islamic Social Sciences, 23 (1)

Adam, R. (2004). Economic Growth, Inequality and Poverty: Estimating The

Growth Elasticity of Poverty. The World Bank Washington DC. World

Development, 32, 12.

Adinugraha, M. D. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata

Lama sekolah dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk

Miskin Di Provinsi DIY. Naskah Publikasi. Yogyakarta: Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Agrawal, Pradeep. 2005. Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence

From Kazakhstan, Asian Development Review, vol. 24, no.2, pp. 90-115.

Available: http://www.adb.org

Arsyad, L. (1999) Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah,

Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.

Azwar, & Subekan, A. (2016). Analisis Determinan Kemiskinan Di Sulawesi

Selatan. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 2(1), 1-25

Bappeda Kabupaten Samosir. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2018

Bastian, Indra. 2006.Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.Jakarta:Erlangga

Boex, J. e. (2006). Fighting Poverty Through Fiscal Decentralization

BPS. (2018). Sumatera Utara Dalam Angka .Samosir: BPS Provinsi Sumatera Utara.

Chakravarty, S. R., & D'Ambrosio, C. (2013). An axiomatic approach to the

measurement of poverty reduction failure. Economic Modelling, 35, 874-

880.Chambers. (1998).

Chriswardani, S. (2005). Memahami Kemiskinan Secara

Multidimensional.Jakarta: LP3ES.

Church, R. M. (2001). The Effective Use of Secondary Data. Learning and

Motivation, 33, 32-45.

Churchill, S. A., & Smyth, R. (2017). Ethnic Diversity and Poverty. World

Development. Diambil kembali dari www.elsevier.com


http://www.elsevier.com/

81

Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. 2016. Badan Pusat Statistik

(BPS) Samosir. Samosir.

Dardiri, Y. (2014). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bogor melalui

Pendekatan Anggaran dan Regulasi. Institut Pertanian Bogor.

Dian, O. (2001). Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis

Indeks Forreste Greer & Horbecke. Media Ekonomi, 7(8), 100-118.

Ekananda, Mahyus (2015). Ekonomi Internasional. Jakarta : Erlangga.

Fachrudin, R. (2015). Evaluasi Kebijkan Penanggulangan Kemiskinan Kota

Balikpapan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 327-338.

Fadillah, N., Sukiman, & Dewi, A. S. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan

Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk

terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. Ekonomi

Regional, 11 (1), 18-26.

Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivias Anggaran

Belanja Langsung-Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh.

Jurnal Ilmian Administrasi Publik, 1(2), 37-44.

Fikri, R., Nurpratiwi, R., & Saleh, C. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam Penanggulangan Kemiskinan. Reformasi, 5(2).

Firmansyah, 006. “Analisis ubungan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja

Keuangan Perusahaan Perbankan Persero dan Perusahaan Perbankan

Swasta Nasional Go Publik. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta. (Dipubliskan)

Fizzbein, A., Kanbur, R., & Yemstsov, R. (2014). Social Protection and Poverty

Reduction: Global Patterns and some Targets. World Development, 61,

167-177.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi AnalisisMultivariate dengan Program IBM SPSS

21Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit

UniversitasDiponegoro.

Gujarati, Damodar, 2003, Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta:

Erlangga.

Hanna, R., & Karlan,D. (2016). Designing Social Protection Programs: Using

Theory and Experimentation to Understand How to help Combat Poverty.

Handbook of Economy Filed Experiments(Vol. 2). Cambridge, MA

United States: Harvard University


82

Hermanto, & Dwi. (2007). Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan

Jumlah Penduduk Miskin. Paper Ekonomi.

Hudaya, D. (2009). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan

Di Indonesia. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut

Pertanian Bogor.

Hureirah, A. 2005. Strategi Penanggulangan Kemiskinan.Ilmu Kesejahteraan

Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS-LSM Mata Air

(Masyarakat Cinta Tanah Air), Bandung

Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Jurnal

Kajian Ekonomi, 1(1).

Khadafi , R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan

Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Gunung Kidul.

Journal of Governance and Public Policy, 4(2), 328-362.

Krishna, A. (2007). For Reducing Poverty Faster: Target Reasons Before People.

World Development, 35(11), 1947-1960.

Kumalasari, M., & Poerwono, D. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka

Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah,

Pengeluaran perkapita dan Jumlah Pendudukterhadap Tingkat Kemiskinan

Di Jawa Tengah.

Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan

Kebijakan, UPP AMP YKPN.

Lubis, D. (2004). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Naisonal.Jakarta:

TKP3KPK Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMPYKPN

Majid, M. A. (2014). Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Di Aceh.

Jurnal Pencerahan, 8, 15-37.

Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.

Mardimin, Johanes. 1996. Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia.

Yogyakarta : Kanisius.

Minggu, T.D. Veckie, A. Rumate. Rotinsulu, D.Ch. (2014). Analisis Pengaruh

Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Investasi Swasta

Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado.


83

Nasir, DKK ( 008), “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo” Jurnal Ekskutif. Vol. 5 No.

Nurkse, Ragnar. 1953. Problems of Capital Formation in Underdeveloped

Countries. Oxford Basis Blackwell.

Prasetyo, A. A. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

(Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007).

Semarang: Universitas Diponegoro

Purnami, N. M., & Saskara, I. A. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan dan

Kontribusi Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Jumlah

Penduduk Miskin. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,

5(11), 1188-1218.

Rahayu, S. L. (2012). Analisis Efektivitas Lokasi Anggaran ProgramKemiskinan pada

Kementerian Negara/Lembaga. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 16(3)

Rustanto, Bambang. (2015). Penelitian kualitatif pekerjaan sosial. Bandung:

Rosda Karya

Sasana, hadi. 2012. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan

perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Ekonomi dan

Manajeman. Vol.25, no.1. 2012: 1-12.

Setiawan, H. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja

Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan

Pengangguran. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4(2), 211-228

Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisi Pengaruh PAD, DAU, DAK,

Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan

Pengangguran:Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Indonesia, 4(2), 211-228.

Siregar, H., & Dwi, W. (2007). Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. MB-Institut Pertanian Bogor.

Siregar, M. I., & Mudawali, I. (2013). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Aceh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran

dan Kemiskinan . Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

Sudirman. (2014). Analisis Kemiskinan Makro dan Mikro Kabupaten Kutai

Kartanegara. Jurnal Ilmu Sosial MAHAKAM, 3(1), 19-36.

Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali

Pers, Jakarta


84

Suryawati Chriswardani, 005, “Memahami Kemiskinan Secara

Multidimensional”, Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan,

Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).

Syarifuddin.(2003).Model- model anggaran pada organisasi sektor public dan

perkembangannya. Makalah seminar bulanan Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi, Universitas Hasanuddin,Makassar.

Taufik, Muhammad,. Rochaida, Eni dan Fitriadi. 2014. Pengaruh Investasi dan

Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja

Provinsi Kalimantan Timur Periode 2003-2011.Jurnal Ekonomi

Kuantitatif Terapan. Volume 7. Nomor 2. ISSN: 2301-8968.

[TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2013. Panduan

Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK

Daearah.Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Tulus TH Tambunan. (2001). Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan

Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tilak, J. B. (2007). Post-Elementary Education, Poverty and Development in

India. International Journal of Education Development, 27, 435-445.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi (edisi

kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga

Windle, P. E. (2010). Secondary Data Analysis: It is useful and Valid? Journal of

Peri Anesthesia Nursing, 25(5), 322-324.

(Setiyawati & Hamzah, 2007)World Bank. (2006). Era Baru Dalam Pengentasan

Kemiskinan Di Indonesia. Ikhtisar.Jakarta: Gradasi Aksara

Yuhendri. (2013). Pengaruh Kualitas Pendidika, Kesehatan dan Investasi terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Yusuf, A. A., & Summer , A. (2015). Growth, Poverty, and Inequality under

Jokowi. Bulletin of Indonesia Economic Studies, 51(3), 328-348


85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Jumlah penduduk miskin (jiwa) 16270 22850 18431.00 1855.28

belanja langsung(Rp) 156661000000

383039000000

259322200000.00

79902444113.36

pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Rp)

1219319000000

4085203000000

2726300800000.00

944722717407.11

tingkat pengangguran (jiwa) 425 1659 980.60 349.93

pengeluaran per kapita (Rp) 410298 847895 603600.10 171072.59

rata-rata lama sekolah(tahun) 8.48 9.57 9.17 0.43

Lampiran 2

0

1

2

3

-0.075 -0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050 0.075 0.100

Series: ResidualsSample 1 10Observations 10

Mean -7.97e-16Median -0.013420Maximum 0.087795Minimum -0.064949Std. Dev. 0.054386Skewness 0.455852Kurtosis 1.793769

Jarque-Bera 0.952581Probability 0.621083

Lampiran 3

Variance Inflation Factors

Date: 01/24/20 Time: 21:40

Sample: 1 10

Included observations: 10 Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

X1 0.372750 40.88358 3.218286

X2 0.003210 39.72257 3.874128

X3 0.008565 13.79349 1.418313

X4 0.115467 67.78189 4.569876

X5 0.008899 1127.114 2.246591

C 0.970365 1458.073 NA


86

Variable Variance Inflation Factor (VIF)

X1 3.218286

X2 3.874128

X3 1.418313

X4 4.569876

X5 2.246591

Lampiran 4



Lampiran 5

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.887706 Prob. F(5,4) 0.5616

Obs*R-squared 5.259839 Prob. Chi-Square(5) 0.3850

Scaled explained SS 0.334008 Prob. Chi-Square(5) 0.9970

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2


Date: 01/24/20 Time: 21:42

Sample: 1 10



C -0.043266 0.031176 -1.387797 0.2375

X1 0.003164 0.019322 0.163746 0.8779

X2 0.000307 0.001793 0.171295 0.8723

X3 0.003292 0.002929 1.124027 0.3239

X4 0.007825 0.010754 0.727583 0.5072

X5 0.003960 0.002985 1.326327 0.2554


Adjusted R-squared -0.066536 S.D. dependent var 0.002500


Sum squared resid 2.67E-05 Schwarz criterion -8.615367





87

Lampiran 6

Dependent Variable: Y


Date: 01/24/20 Time: 21:39

Sample: 1 10



X1 -1.725474 0.610533 -2.826178 0.0475

X2 -0.204738 0.056655 -3.613753 0.0225

X3 0.064675 0.092547 0.698839 0.5232

X4 0.825052 0.339804 2.428024 0.0721

X5 -0.105961 0.094333 -1.123267 0.3242

C 3.259185 0.985071 3.308579 0.0297


Adjusted R-squared 0.806653 S.D. dependent var 0.185528


Sum squared resid 0.026620 Schwarz criterion -1.709232





analisis determinan kemiskinan dan strategi penanggulangan

Documents