EKSPLORASI DAN ANALISA AWAL PENYEBAB BERBAGAI KECELAKAAN KAPAL PENUMPANG CEPAT < 7 GT

R.O. Saut GurningKetua Pasca Sarjana Departemen Teknik SistemPerkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan ITSEmail: sautg@its.ac.idSurabaya, 2 Januari 2018

1

BAHAN EKSPLORASI

• Penyebab Umum – Kecelakaan• Kerangka Kewenangan/Regulasi• Kelemahan Pemerintah Daerah• Kasus-Kasus Empirikal• Apa yang perlu dilakukan• Kesimpulan

2

CATATAN KEJADIAN – INFO MEDIA

• Nama Kapal Anugrah Express• Kapasitas 6 GT • Konstruksi: Berbahan FRP• Rute: Tg Selor-Tarakan• Insiden: Kapal oleng ke kanan, lalu

terbalik setelah bergerak sekitar 200 meter dari dermaga Tg Selor

• Penumpang: 45 orang dewas; 3 anak-anak; 3 awak kapal

• Fatalitas: 8 orang meninggal (hingga2 Januari 2018 pukul 14.00 berdasarJawa Pos & Berita TRANS 2018)

Sumber: Jawa Pos, 2 Januari 2018

Sumber: Tribun news/Berita TRANS, 1 Januari 2018

Penyebab Umum: Kapal Terbalik(Capsizing) – Isu Stabilitas Kapal

Daya BalikPenyeimbang

Rendah

Kestabilan Kapal tidakDapat dikendalikan

Tidak ada pengaturanPenumpang & Kargo

Air masukke bagian kapalAkibat tubrukan

PengaruhGelombang Besar

KargoBerlebih

Stabilitas KapalNol hingga

Kapal Terbalik

Tabrakan/Benturandengan beban atau

masa dari luar

Titik BeratKapal Berubah

PenumpangBerlebih

4

LIMA FAKTOR UMUM PENYEBAB KECELAKAAN SPEED

1. Kurangnya pengawasan kelayakandan keselamatan kapal serta khususterkait kestabilan kapal

2. Alur pelayaran yang kurang amankarena banyaknya kotoran (debris) yang cenderung membahayakan

3. Terbatasnya instrumen kapal untukmendeteksi kestabilan dan potensihazard lingkungan

4. Rendahnya komptensi awak kapal(secara nautika dan teknika)

5. Penumpang yang tidak mendukungkeselamatan pelayaran

5

KERANGKA KEWENANGAN PENGATURAN

• Kapal speed boat / speed umumnya berkapasitas kurang dari 7 Gross Tonnage (GT) Atau juga panjangnya total kapal kurang dari 24 meter

• Sementara kapal yang berukuran lebih dari itu menurut regulasi diatur atau dikendalikan oleh pemerintah pusat cq kantor syahbandar atau kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP)

• Umumnya mengangkut penumpang dan kargo bawaan penumpang• Pengaturan operasional, perijinan dan pengawasan kapal kategori ini

secara regulasi dominan dilakukan oleh pemerintah daerahkhususnya kota atau kabupaten mulai dari pengukuran, registrasi, perijinan usaha, penentuan tarif, hingga pengawasan keselamatanpelayaran

•

6

BERBAGAI ATURAN / REGULASI DALAM PENGATURAN KAPAL CEPAT ANGKUTAN PENUMPANG NASIONAL

DASAR ATURAN TENTANG DAMPAKNYA

PP 38 TAHUN 2007

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA

PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN / KOTA

KAPAL BERUKURAN TONASE KOTOR KURANG DARI GT 7 (GT< 7

) YANG BERLAYAR DI DI LAUT DIKELOLA DAN DIAWASI OLEH

PEMDA KAB/KOTA

PP 51 TAHUN 2002 PERKAPALAN DAN PROSES OPERASIONAL

PENGELUARAN SURAT UKUR, PROSES PENGUKURAN, GAMBAR

KAPAL < 7 GT OLEH PEMDA KAB/KOTA

KM (KEPUTUSAN MENTERI) No. 6 TAHUN 2005

PENGUKURAN KAPAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

BUKTI KEPEMILIKAN BERUPA SURAT& KONTRAK

PEMBANGUNAN, PROSES PENGUKURAN & SURAT JUAL BELI

UU 17/08 TENTANG PELAYARAN KHUSUSNYA KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN

BUPATI/WALIKOTA MENGATUR BADAN USAHA ANGKUTAN

PERAIRAN YANG BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA

Bebe

rapa

kasu

s uta

man

ya te

rjadi

di K

epri,

Tara

kan,

Ma

luku

/Malu

ku U

tara

, Sul

swes

iUta

ra

7

KELEMAHAN UMUM DARI PEMERINTAH DAERAH MENGATUR KAPAL ANGKUT CEPAT BERUKURAN KURANG DARI 7 GT

Kurangnyapengawasan keselamatan

pelayaran

Terbatasnya kompetensi

SDM perhubungan laut daerah

Terbatasnyadana untuk infrastruktur

terkait angkutan perairan

Orientasi kewenangan &

manfaat komersial

daerah

PEMERINTAH DAERAH MASIH DALAM LEBIH FOKUS PADA POTENSI PENERIMAAN DAERAH DIBANDING OBLIGASI MENJAGA KESELAMATAN PELAYARAN DI DAERAH

8

KEPRI/BATAM,BANGKA-BELITUNG

MALUKUDAN

MAUKU UTARA

TARAKAN,MALINAU,TANJUNG

SELOR

KEPULAUANSERIBU & SANGIHE

Tabrakan dan kebakaran

SULAWESIUTARA, MADURA

SUNGAI BARITO & MUSI

SORONG,BINTUNILOMBOK

Fakt

orPe

nyeb

abDa

erah

/ Rut

eOp

eras

iPela

yara

n

• Umumnya kasus insiden di wilayah ini umum diakibatkan oleh berlebihnya penumpang

• Umumnya untuk jarak pendek dengan waktu kurang dari dua jam pelayaran atau kurang dari 40-50 nautical-mile

• Terjadi pada periode masa liburan nasional

• Kapal tidak laik-laut termasuk melalui wilayah perairan yang tidak legal

• Insiden terjadiumumnya akibatkombinasipenumpang danbarang yang berlebih

• Termasuk peletakankargo yang tidak baiksehinggamengurangi tingkatkestabilan kapal

• Terjadi pada periodepelayaran malamakibat kurangnyadukungan alat-alatnavigasi sertarendahnyakompetensi SDM awak kapal

• Insideninstabilitas (kapalterbalik) seringterjadi baik dalamkecepatan kapalrendah maupunmaksimum

• Daya dukunglingkungannavigasi relatifrendah akibatbanyaknyakotoran perairan, kurangtersedianya alatbantu navigasi

• Insiden utamanyaterjadi pada kapalberbahan kayu

• Armada kapaldidominasi olehmodifikasi kapalkargo menjadikapal penumpang

• Kebakarandiakibatkan olehkarenapermesinan bantu, sistem pendingin, maupunrendahnya dayadukung sistempemadamkebakaran

• Insidenumumnyadiakibatkan olehtabrakan kapalberdimensibesar dengankapal berukurankecil

• Dikarenakanoleh rendahnyaperalatannavigasi kapalserta kelayakankapal

• Serta rendahnyapemenuhanpersyaratanperalatankeselamatanpenumpang

• Insiden utamanyaadalah tubrukanbaik denganarmada kapalmaupun pelabuhan, jembatan atauobyek sekitarlainnya

• Daya dukungperairan yang rendah baikkurangnyaperawatan alurpelayaran

• Juga akibat faktordensitas trafik kapaldi wilayah alurpelayaran

• Berbagai kasuskecelakaandiakibatkan utamanyaoleh faktor eksternalkapal khususnyatingginya gelombanglaut

• Yang tinggigelombangnyamelebihi batasanpersyaratankeselamatanpelayaran

JARAK PENDEK KEPULAUAN SUNGAI/SELAT

KASUS EMPIRIKAL TERKAIT INSIDEN KAPAL SPEED NASIONAL

Stabilitas Kapal& Terbalik

GelombangTinggi

9

FAKTOR DETERMINAN MENGURANGI TINGKAT KECELAKAAN

• MEMPERKUAT PEMDA: peningkatan kompetensi SDM, sistem pengawasan keselamatan pelayaran, alokasi APBD dukungan kegiatan angkutan pelayaran

• REGULASI BERBASIS GLOKAL:Penguatan NCVS Indonesia untuk berbagai kebutuhan pemenuhan keselamatan pelayaran armada speed

• PEMANFAATAN TEKNOLOGI: Aplikasi ICT untuk monitoring dan identifikasi berbagai faktor alam

• KAMPANYE KESELAMATAN PELAYARAN: Guna meningkatkanbudaya serta partisipasi masyarakatuntuk mencapai keselamatan pelayaran

10

PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH MENGELOLA ANGKUTAN LAUT SKALA LOKAL

1. Penguatan kelembagaan dinas perhubungan daerah (Kab/Kota & Propinsi) khususnya untuk operasi angkutan perairan

2. Peningkatan kompetensi awak kapal daerah lewat badan pelatihan pelayaranpemerintah maupun berbagai perguruan tinggi sekitar wilayah SDM dinasperhubungan lewat pendanaan pemerintah pusat

3. Mendorong partisipasi dan alokasi dana APBD untuk meningkatkan kemampuan pengaturan daerah navigasi pelayaran dalam rute pelayaran dari wilayah Kabupaten/Kota

4. Mendorong Pemerintah Daerah menyusun standar keselamatan pelayaran sesuai kondisi perairan yang khusus atau unik

5. Pemanfaatan penggalian dana kewenangan daerah terkait angkutan pelayaran untuk dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan peningkatan tingkat keselamatan pelayaran angkutan cepat penumpang laut

11

KAMPANYE KESELAMATAN PELAYARAN ARMADA SPEED NASIONAL

1. Kampanye lewat berbagi lembaga pendidikan, adat dan keagamaandengan melibatkan para guru/dosen, ketua adat dan pemuka agama terkait keselamatan pelayaran

2. Menjadikan keselamatan pelayaran sebagai parameter perijinan daripara operator angkutan penumpang laut cepat

3. Kampanye keselamatan pelayaran dengan dukungan jaringan medsosdaerah

4. Penerapan reward & penalty atas berbagai insiden kecelakaanangkutan perairan laut/sungai dan danau

GUNA MEMINIMALKAN TINGKAT KELAIKAN LAUT ARMADA, AWAK KAPAL DAN ALUR PERAIRAN ANGKUTAN PENUMPANG CEPAT SPEED NASIONAL

Implementating Indonesian NCVSto be nationally adopted by small vesselsTo facilitate the development of safety regulations for non- convention sized ships in countries;to encourage local municipals in a specific characteristics to adopt, where possible, the similar regulationson a regional basis but also following global standards

IntlPractices

CommonRules

DomesticScale

VisualAppealing

Technical RegulationThe technical regulations for different ship-types are as comprehensive as possible, and independent from each other. They include, in an annex, the models of safety certificates, which are slightly different for each type of ships.

Int Convention + ClassImplemented as references for nationallegislation on safety aspects of shippingoperation

Basis of othersOther regulatroty products such as Port State Control, Coastal State, Operational Proceduresshall follow the Technical Regulation

To offer more large application and practices

RegionalRules

KESIMPULANPerhatian terhadap tingkat keselamatan pelayaran kluster armada penumpang cepat perlu lebih diperkuat dan lebih baik karena menjadi kebutuhan besar sebagai angkutan massal modalaut masyarakat kepulauan nasional

Meminimalkan insiden kecelakaanarmada penumpang cepat nasionalYang utamanya diakibatkan oleh terbaliknya kapal(akibat rendahnya tingkat stabilitas kapal),tubrukan antar kapal atau dengan obyek sekitarperairan; kebakaran kapal akibat berbagaipenyebab; serta faktor eksternal seperti tingginyaangin dan gelombang dan arus laut

Berbagai langkah penting perbaikanPenguatan pemda untuk mengelola armada Penumpang cepat (speed) nasional; adopsiNCVS Indonesia dengan dukungan operator kapal; kampanye peningkatan kesadarankeselamatan pelayaran; monitoring armada & prasarana navigasi pelayaran

AdopsiNCVS

Indonesia

PenguatanPemerintah

Daerah

DukunganArmada &Prasarana

KampanyeKesadaranSea-Safety

PerbaikanAngkutan

PenumpangCepat

14

Terima kasih