technopreneur national policy

TECHNOPRENEURSHIP DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN ICT WHITE PAPER KEMENTERIAN KOMINFO

ROLLY ROCHMAD PURNOMOBIDANG EVALUASI DAN PELAPORANPUSLITBANG APTIKA DAN IKPKEMKOMINFO

Bahan Diskusi

“Edukasi dan Pemberdayaan masyarakat Menjadi Technopreneurs di Era Meaningful Broadband”

Makassar 27 September 2012

Terminology

Techno-preneur “an entrepreneur involved with high technology”(http://www.merriam-webster.com/dictionary/technopreneur)

Entrepreneur (wirausaha)“Someone who exercise initiative by organizing a venture to

take benefit of an opportunity and, as the decision maker, decides what, how, and how much of a good or service will be produced.”(http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html)

Meaningful Broadband innovative framework of broadband deployment for mobilizing all sectors in a country, governmental, commercial, academic, NGOs, and media.

Measures usable, affordable, empowering(http://www.digitaldivide.org/our-model/meaningful-broadband-faq/meaningful-broadband-faq/)

Rencana Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 - UU No. 17/2007

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 – Perpres 5/2010

Kondisi saat ini menurut RPJPN

Banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa belum dikembangkan secara optimal belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah.

Arah Pembangunan Jangka Panjang

Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-Saing (Arah ke-2)

Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global (Butir B)

Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor.

Pengembangan UKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. (Butir B.23 halaman 52)

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Mandiri sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju SDM-nya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Adil tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Makmur terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia

MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

RPJMN 2010-2014 – Perpres 5/2010

Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.

RPJM ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

Dokumen perencanaan sebagai acuan K/L dan Pemda

Berisi Visi, Misi, Agenda, Sasaran, & Prioritas Pembangunan

VISI PEMBANGUNAN 2010-2014

Terwujudnya Indonesia Yang :Sejahtera pembangunan ekonomi yang berdasarkan keunggulan daya saing, SDA, SDM, dan budaya melalui penguasaan IPTEK

Demokratis demokratis, berbudaya, bermartabat, kebebasan yang bertanggungjawab, & HAM

Berkeadilan adil, merata, partisipatif

MISI PEMBANGUNAN 2010-2014

Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera.

Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi.

Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

AGENDA PEMBANGUNAN 2010-2014

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;

2. Perbaikan tata kelola pemerintah;3. Penegakan pilar demokrasi;4. Penegakan hukum dan

pemberantasan korupsi;5. Pembangunan yang inklusif dan

berkeadilan.

SASARAN PEMBANGUNAN 2010-2014

1. Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, lingkungan hidup, infrastruktur, usaha kecil dan menengah.

2. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi.

3. Sasaran Penegakan Hukum

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2010-2014

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;2. Pendidikan;3. Kesehatan;4. Penanggulangan Kemiskinan;5. Ketahanan Pangan;6. Infrastruktur;7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;8. Energi;9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca

Konflik;11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi;12. Prioritas lainnya : Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan; Bidang Perekonomian; Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kewirausahaan

Pendidikan Pemuda IPTEK Pembangunan Perdesaan Koperasi & UMKM Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan:

1)menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan

2)menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Salah satu program aksi Penataan ulang kurikulum sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan.

Penanggungjawab : Menteri Pendidikan Nasional

Bekerjasama dengan : Menteri Kominfo; Menteri Agama

CAPAIAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN(2 tahun pelaksanaan pembangunan)

1. Perubahan cara pandang dari job seeker menjadi job creator kewirausahaan

2. Pendidikan kewirausahaan telah di-arusutamakan dalam kurikulum yang disempurnakan dan diajarkan pada semua jenjang pendidikan;

3. Peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah;

4. Peningkatan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi termasuk pelatihan technopreneurship bagi dosen dan mahasiswa;

5. Mendorong jiwa kewirausahaan bagi tenaga pendidik;

ICT WHITE PAPER KEM KOMINFO

Merupakan milestone dan outlook pembangunan kominfo di Indonesia.

Digunakan sebagai pelajaran dan acuan untuk melangkah ke depan yang lebih baik.

Isinya meliputi tiga bagian besar yaitu:- Tren TIK global saat ini, - Kondisi TIK Indonesia saat ini, - Kebijakan dan Rencana Kedepan

Tahun terbit 2010, 2011, 2012 (dalam penyusunan), …..

TECHNOPRENEUR / ENTREPRENEUR DALAM ICT WHITE PAPER KEM KOMINFO 2010

KATA KUNCI PENCARIAN

OUTPUT

wirausaha -

entrepreneur -

technopreneur -

pendidikan Data SDM TIK (PT, mahasiswa, dosen)

kurikulum Program litbang SDM (pengembangan standar kompetensi kerja & kurikulumnya)

pelatihan Program litbang SDM (sertifikasi TIK)

TECHNOPRENEUR / ENTREPRENEUR DALAM ICT WHITE PAPER KEM KOMINFO 2011

KATA KUNCI PENCARIAN

OUTPUT

wirausaha -

entrepreneur -

technopreneur -

pendidikan Penggunaan TIK di Sektor Pendidikan.

kurikulum Program litbang SDM (pengembangan standar kompetensi kerja & kurikulum).

pelatihan Program litbang SDM (Pengembangan pusat pelatihan TIK, fasilitasi sertifikasi TIK SDM TIK dan upaya menjembatani lulusan perguruan tinggi TIK agar dapat bekerja di industri TIK).

Daya SaingDaya Saing

KEWIRAUSAHAAN(termasuk technopreneurship)

KEWIRAUSAHAAN(termasuk technopreneurship)

UMKM

UMKM

IPTEK

IPTEK

KEMISKINAN

KEMISKINAN

PEMUDA

PEMUDA

PERDESAAN

PERDESAAN

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

CARA PANDANG

KURIKULUMPELATIHAN

CARA PANDANG

KURIKULUMPELATIHAN

KEM PENDIDIKAN (PJ), KEM KOMINFO, KEM AGAMA

KEM PENDIDIKAN (PJ), KEM KOMINFO, KEM AGAMA

Kesimpulan

Apa Kontribusi Kem Kominfo untuk pertumbuhan technopreneurship?Program / kegiatan apa yang perlu diciptakan untuk mendukung technopreneurship?Adakah capaian terkait technopreneurship yang belum teridentifikasi?

Faktor Lingkungan Terkait Kewirausahaan(Jurnal Pengkajian Koperasi UKM, 2006)

Gnyawali dan Fogel (1994)

Kebijakan dan regulasi Kondisi sosial dan ekonomi Keterampilan (bisnis dan teknologi) Dukungan keuangan Dukungan non-keuangan

Unsur Pembentuk Wirausaha(Jurnal Pengkajian Koperasi UKM, 2006 )

Vesper (1990), Gnyawali dan Fogel (1994) :

Opportunity Technical knowledge and skill Entrepreneurship skill Initiative and motivation

Model Pendidikan Technopreneurship Rancangan BPPT(Risalah Kebijakan BPPT, Jan 2012)

Solusi Membangun Technopreneurship(Prof. Ris. Carunia Mulya Firdausy, 2011)

Komitmen pimpinan dan grand design Fokus strategi dan kebijakan (walaupun

regime berganti) Memperhatikan supply dan demand Optimalisasi penggunaan teknologi yang

ada Reformasi sistem pendidikan dan

penelitian

Terima Kasih