strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan …repository.ub.ac.id/6068/1/purwaningtiyas,...
Post on 01-Nov-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
BERBASIS POTENSI LOKAL
(Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar)
SKRIPSI
Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
HENY PURWANINGTIYAS
NIM. 135030101111100
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul: Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil Menengah berbasis Potensi Lokal (Studi Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Blitar) dengan baik dan lancar.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan serta bimbingan dan sarandari berbagai
pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan
terimakasih kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Choirul Saleh, Msi., selaku Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya
3. Bapak Dr. Sarwono, M.Si, selaku dosen pembimbing
Demi kesempurnaan skripsi ini dan kritik yang sifatnya membangun
sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat
memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang telah membutuhkan.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan sangatlah ideal apabila terjadi suatu pertumbuhan yang
terarah, adanya perubahan sistem dan ekonomi yang sudah direncanakan sebaik-
baiknya. Setiap pembangunan harus mempunyai tujuan. Pada dasarnya tujuan dari
pembangunan ekonomi yaitu, dapat tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat.
Dimana masyarakat tersebut yang tinggal di area lokal, dengan segala
keterbatasan kemampuan baik secara pendidikan maupun secara finansial dan
membutuhkan penciptaan lapangan usaha walaupun dalam skala mikro, kecil, dan
menengah (UMKM). UMKM mempunyai peran penting bagi pembangunan
ekonomi di daerah Usaha yang berskala mikro, kecil, dan menengah serta
memudahkan masyarakat yang berpendidikan rendah, terutama pada masyarakat
lokal maupun masyarakat yang tinggal di kota-kota kecil untuk dapat dengan
mudah berwirausaha sendiri. Kemudahan berwirausaha sendiri tersebut dapat
disebabkan karena UMKM merupakan usaha yang bisa dimulai dengan modal
sendiri, berbasis sumber daya lokal, menggunakan teknologi tepat guna, dan
ukuran perusahaan baik dari segi total, aset, jumlah karyawan, dan sarana
prasarana yang terbilang kecil dan mudah (Budiyanti dalam Hariyadi, 2011).
2
Kemudahan-kemudahan masyarakat untuk berwirausaha UMKM di daerah
akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya, sehingga tercipta
pemerataan pembangunan ekonomi daerah. UMKM juga berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah. Peran UMKM
secara soaial-ekonomi di daerah adalah terciptanya lapangan pekerjaan. Lapangan
pekerjaan yang jumlahnya meningkat seiring peningkatan jumlah UMKM
berguna bagi masyarakat sekitar untuk menyerap tenaga kerja. Dimana tenaga
yang di butuhkan oleh UMKM tidak harus memiliki persyaratan tingkat
pendidikan, usia, dan sebagainya, sehingga hal ini dapat menyerap tenaga kerja
dengan cepat.
Menurut penelitian AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise
Dynamic (CEMSED), dan the Center for Economic and Sosial Studies (CESS)
(2000) dalam (Kristiyanti, 2012) menyatakan bahwa, karakteristik UMKM yaitu
mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk
meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Kemampuan UMKM untuk
bertahan selama krisis ekonomi menurut Kuncoro (2008) dalam Triamita (2012)
adalah (1) tidak memiliki hutang luar negeri, (2) tidak banyak hutang diperbankan
karena modal tidak terlalu besar, dan (3) menggunakan input lokal dan yang
terakhir berorientasi ekspor.
Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan
membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti
meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan
teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk
3
menambah nilai jual UMKM itu sendiri, tujuannya agar dapat bersaing dengan
produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di
Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap
tenaga kerja di Indonesia (Sudaryanto, 2011). Berdasarkan data dari BPS
mengenai kontribusi UMKM pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar
terhadap penerimaan Negara dengan menyumbangkan 61,9% pemasukan Produk
Domestic Bruto (PDB) melalui pajak yang telah diuraikan sebagai berikut: sektor
usaha mikro menyumbang 36% PDB, sektor usaha kecil 10,9%, dan sektor usaha
menengah 14,7% melalui pembayaran pajak. Selain itu, sektor usaha besar hanya
menyumbang 38,1% PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011).
Sejalan dengan tujuan dari pemberdayaan UMKM menurut Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, pada pasal
5c adalah meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan
lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan
rakyat dan kemiskinan. Berdasarkan peran penting UMKM bagi pembangunan
ekonomi daerah dan tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang sudah dijelaskan diatas, telah
menunjukkan bahwa UMKM perlu diberdayakan agar dapat terjadi peningkatan
jumlah UMKM. Pemberdayaan UMKM adalah salah satu upaya membangun
perekonomian rakyat, karena menurut Theresia dkk (2014:115-129) konsep
pemberdayaan adalah usaha untuk mendayagunakan kemampuan sumber daya.
Sedangkan sumber daya diberdayakan yakni masyarakat yang hidup dan tinggal
di wilayah masing-masing area lokal. Masyarakat lokal diberdayakan dengan
4
sengaja dapat diberikan fasilitas dalam merencanakan, memutuskan dan
mengelola sumber daya lokal yang dimiliki hingga akhirnya mereka memiliki
kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.
Lima tahun ke depan yaitu tahun 2015-2019, pemberdayaan koperasi dan
UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya
saing koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya
peningkatann kapasitas dan kinerja usaha koperasi dan UMKM, penguatan dan
perluasan peran sistem pendukung usaha, serta dukungan iklim usaha. Hal ini
sejalan dengan tiga tataran pemberdayaan koperasi dan UMKM yang mencakup
perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan
koperasi dan UMKM. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM mencakup
peningkatan sistem pendukung usaha dimana mencakup lembaga atau sistem yang
dapat menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi dan UMKM ke
sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja.
Dimana sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja,
informasi dan teknologi.
Kondisi UMKM di Indonesia dapat mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Peningkatan jumlah UMKM tersebut memiliki dampak terhadap PDB
nasional serta peningkatan jumlah unit UMKM tersebut mampu menyerap jumlah
tenaga kerja. PDB berguna untuk menunjukkan tingkat laju pendapatan nasional,
semakin meningkat tingkat pendapatan nasional, maka pembangunan ekonomi
berhasil, sedangkan semakin menurun tingkat pendapatan nasional maka
pembangunan ekonominya belum berhasil. Laju perkembangan jumlah UMKM di
5
Indonesia didukung oleh kesempatan yang mudah untuk melakukan ekspor ke
luar negeri melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economic
Community (AEC) mulai tahun 2015. Menurut Kajian Bank Indonesia Mengenai
Rumusan Standart Minimum Laporan Keuangan dan Busines Plan untuk UMKM
menyatakan bahwa, MEA adalah komunitas masyarakat ASEAN dalam proses
perdagangan bebas antar Negara yang bergabung dalam ASEAN. Salah satu
karakteristik MEA adalah menuju pasar tunggal dan kesatuan basis produksi,
yang akan diberlakukan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil,
dan modal. Karakteristik MEA tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki
kesempatan yang menguntungkan untuk menjual produknya ke luar negeri dengan
biaya pajak yang berkurang. Para pelaku UMKM juga dapat memiliki peluang
untuk mengakses sumber-sumber keuangan, tidak hanya di dalam negeri tetapi
juga pasar keuangan internasional dan dengan mudah melakukan hubungan kerja
dengan konsumen luar negeri. Mengingat kondisi ekonomi dan sumber daya
manusia di masing- masing Negara yang tergabung di ASEAN tidak sama, dan
para pelaku UMKM yang berada di area lokal atau daerah harus mampu
menciptakan produk yang berstandar nasional maupun internasional. (Bank
Indonesia, 2009).
Deputi Produksi Kementrian Koperasi dan UKM, Braman Setyo
menyatakan bahwa, dari total 33 provinsi di Indonesia, Jawa Timur masih
merupakan satu-satunya provinsi yang sektor koperasi dan UMKM telah memiliki
peran penting dalam memajukan perekonomian daerah (Bappeda Jawa Timur,
2013). Jumlah UMKM yang banyak di Jawa Timur berdampak besar terhadap
6
perekonomian Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dihasilkan dari
perkembangkan sektor koperasi dan UMKM telah mencapai 57% terhadap PDRB
Jawa Timur sebesar Rp 884 triliun (Bappeda Jawa Timur, 2013). Jumlah UMKM
yang banyak di Jawa Timur berdampak besar terhadap perekonomian Jawa
Timur. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sebesar Rp 884 triliun (Bappeda
Jawa Timur, 2013).
Salah satu indikator ekonomi yang menonjol dalam keberhasilan
pembangunan tercermin melaluli peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam
perhitungan PDRB dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi
di Kota Blitar sebesar 5,90% atas dasar harga konstan tahun 2010. Lima tahun
berakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Blitar menunjukkan tren positif meskipun
cenderung melambat. Namun dalam pembangunan di bidang ekonomi masih
berjalan sesuai yang diharapkan. Pemicu pertumbuhan kali ini adalah naiknya
pertumbuhan ekonomi dengan kategori akomodasi, makan dan minum, jasa
keuangan dan asuransi dan industri pengolahan. Total nilai tambah dari seluruh
aktifitas ekonomi di Kota Blitar pada tahun 2014 mencapai Rp 4,35 triliun atau
setara dengan Rp 3,65 triliun jika dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2010
(Sumber: Badan Statistik Daerah Kota Blitar 2015, Diakses 24 Oktober 2016).
Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Permodalan Koperasi
dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, menyatakan bahwa dalam rangka
pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi di Kota Blitar perlu didukung fasilitasi perkuatan
7
permodalan melalui dana guna meningkatkan kemampuan berproduksi dan
pengembangan pemasaran.
Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Jawa Timur yang berjarak
sekitar 167 km arah barat daya dari ibukota Provinsi. Terdapat makam
Proklamator dan Mantan Wakil Presiden serta beberapa pemimpin negeri yang
berasal dari Kota Blitar. Fasilitas wisata lainnya yang ditawarkan oleh Kota Blitar
adalah Museum Bung Karno, Petilasan Aryo Blitar, Wahana Air Sumber Udel,
dan tempat wisata lainnya. Bahkan pemerintah menyediakan PIPP (Pusat
Informasi Pariwisata Dan Perdagangan) Kota Blitar, sebagai tempat memberikan
informasi pariwisata dan tempat usaha perdagangan produk-produk asli Blitar.
Perkembangan usaha tingkat menengah yang ada saat ini tidak menyurutkan
rasa optimisme dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar dalam
menumbuh kembangkan usaha mikro karena dapat menopang perkembangan dari
usaha tingkat menengah. Saat ini kebanyakan warga Kota Blitar cenderung
memilih usaha mikro, karena secara kemampuan memang mayoritas warga tidak
mempunyai modal besar. Selain itu kemampuan warga menyerap perkembangan
dunia usaha juga sangat rendah (dinkop-ukm.blitarkota.go.id/).
Oleh karena itu, dalam kegiatan UMKM seharusnya lebih memperluas
lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan
masyarakat. UMKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks karena
pengembangan UMKM bergantung pada arah pembangunan ekonomi nasional.
Upaya penataan kebijakan ekonomi perlu dilakukan bagi pengembangan UMKM
8
ke depan adalah perlu mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat
perkembangan UMKM.
Untuk itu sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap percepatan
pembangunan bidang ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat
dan ketahanan ekonomi maka pemberdayaan koperasi, usaha, mikro, kecil, dan
menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu
adanya hukum berupa peratuaran daerah dalam rangka peningkatan peran
ekonomi kerakyatan.
Berkaitan dengan industri, Kota Blitar juga memiliki daerah yang cukup
dikenal karena hasil kerajinan masyarakat setempat yaitu Kelurahan Sentul.
Dimana Kelurahan Sentul ini merupakan salah satu kawasan dimana
masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin sekaligus sebagai sentra kerajinan
bubut kayu di Kota Blitar. Sebagai salah satu komoditi yang termasuk dalam
industri kerajinan, produk-produk kerajinan Sentul telah dipasarkan untuk
masyarakat umum terutama masyarakat Kota Blitar. Produk Kerajinan Sentul ini
bermacam-macam, diantaranya berupa topeng, ukiran, papan catur, asbak,
kendang dan masih banyak produk kerajinan lainnya.
Disamping prestasi yang gemilang ini, ternyata juga terdapat beberapa
kekurangan, diantaranya:
a. Para pengrajin masih bernaung dalam industri kerajinan rumah tangga
atau home industries yang kenyataannya hasil kerajinan sudah
mencapai pasar ekspor.
9
b. Keterbatasan modal dan fasilitas kerja.
c. Lokasi perajin yang terpencar meski dalam satu kelurahan sehingga
kurang efisien, jika konsumen ingin mengenal dan mendapatkan
informasi atau mendapatkan hasil kerajinan secara cepat dan lengkap.
d. Lokasi pemasaran produk yang kurang maksimal.
Dilihat dari kekurangan di atas, perlu adanya pembenahan untuk mengatasi
kekurangan tersebut. Oleh karena itu, salah satu cara yang efisien untuk
pemberdayaan UMKM di Kota Blitar terdapat pada tingkatan tokenisme. Dimana
tingkatan tersebut dapat menyampaikan informasi, konsultasi, dan peredaman
guna menciptakan perekonomian masyarakat baik secara kualitas maupun
kuantitas (Arnstein, 1969).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dinamika Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM
di Kota Blitar?
2. Apa strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan
UMKM untuk mengahadapi tantangan global?
10
3. Bagaimana alternatif strategi UMKM untuk kedepannya di Kota Blitar?
C.Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan dan menganalisis dinamika Pemerintah Daerah dalam
pemberdayaan UMKM di Kota Blitar.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis strategi yang di terapkan Pemerintah
Daerah dalam pemberdayaan UMKM untuk mengahadapi tantangan
global
3. Mendeskripsikan dan Menganalisis alternatif strategi UMKM untuk
kedepannya di Kota Blitar.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Memperkaya kepustakaan yang membahas tentang strategi
pemberdayaan UMKM sektor industri kerajinan oleh pemerintah
daerah.
2. Manfaat praktis
11
Dapat memberikan saran bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas
Koperasi Kota Blitar.
E. Sistematika Penulisan
Secara garis besar proposal skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab dengan
beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal
yang tertulis, berikut ini sistematika secara lengkapnya:
1. BAB I :PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II :TINJAUAN PUSTAKA
Berisi uraian mengenai teori-teori untuk dijadikan landasan
teoritik penelitian skripsi yang digunakan sebagai alat
analisis dalam penelitian ini, konsep yang dikaji antara lain:
1) perencanaan, yang meliputi pengertian perencanaan dan
fungsi perencanaan; 2) pembangunan ekonomi lokal yang
meliputi, pengertian pembangunan, pembangunan ekonomi
lokal, dan pengertian potensi lokal; 3) strategi
pembangunan ekonomi lokal meliputi, pengertian strategi,
12
definisi strategi ekonomi lokal dan pembangunan ekonomi
lokal melalui UMKM; 4) pemberdayaan ekonomi lokal
melalui UMKM meliputi, definisi pemberdayaan, UMKM
berbasis ekonomi lokal, strategi pemberdayaan UMKM,
indikator kemandirian UMKM dan factor pendorong &
penghambat UMKM.
3. BAB III :METODE PENELITIAN
Berisi tentang langkah-langkah teknis dan praktis sehingga
tujuan penelitian dapat dicapai yaitu meliputi jenis
penelitian, mengenai fokus penelitian, mengenai lokasi dan
situs penelitian, mengenai sumber data dan teknik
pengumpulan data, serta teknis analisis data.
4. BAB VI :HASIL DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang uraian hasil temuan-temuan penelitian
berupa data-data yang telah diperoleh pada waktu
wawancara, dokumentasi, dan arsip-arsip instansi terkait
yang kemudian diolah, dianalisis sesuai dengan teknik
analisis yang dijelaskan pada bab tiga, dan dipaparkan
dikaitkan dengan teori-teori pada bab dua.
13
5. BAB V :PENUTUP
Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran
dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik
Pengertian Administrasi Publik
Administrasi berasal dari kata administer, yang diartikan sebagai manage
(mengelola). Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan
dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang
terhimpun dalam organisasi. Menurut pendapat Sondang P.Siagian, administrasi
adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang
didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan
sebelumnya. Dikatakan The Lieng Gie administrasi adalah segenap rangkaian
perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia
untuk mencapai tujuan tertentu (Darmadi & Sukidin, 2009:4-6). Menurut Hadart
rangkaian sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk
mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
15
Publik pada dasarnya berasal dari bahasa inggris yang berarti
umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat
sebagaimana dikutip Pasalong (2006:6) mengatakan bahwa publik adalah
sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap
dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka
miliki. Apabila public administration diterjemahkan sebagai administrasi negara,
maka kecenderungan pelayanan dan penyelenggaraan roda pemerintahaan akan
bermotivasi sebagai negara. Administrasi publik mengurusi kepentingan
-19).
Menurut Pr
administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan
administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.
Menurut Dwight Waldo administrasi publik adalah manajemen dan organisasi
dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.
Menurut George J. Gordon administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh
proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan
dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh
, 2006:25). Menurut
Chander&Plano dan Keban (2008:3), mengatakan bahwa administrasi publik
adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan
dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola
keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Pasalong administrasi
adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam
16
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik
secara efisien dan efektif (Pasalong, 2008:7-8). Dapat disimpulkan bahwa
administrasi publik merupakan proses kegiatan kerjasama yang telah dilakukan
oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan-yujuan pemerintah secara efektif
dan efisien.
B.Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan Publik
Banyak ahli yang memberikan pengertian yang berbeda tentang kebijakan
publik, ketidaksamaan ini dikarenakan sudut pandang yang dilihat oleh para ahli
dalam melihat suatu fenomena dan perspektif yang berbeda dari kondisi disuatu
negara. Eyston (1971:18) sebagaimana di kutip oleh abdul Wahab (2012:13) yang
dirumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik adalah
(antar hubungan yang berlangsung diantar
unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Demikian pula definisi
yang pernah disodorkan oleh Wilson (dalam Abdul Wahab, 2012: 13) yang
merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:
s and prouncement on prticular matters, the step they take (or fail to take) to implement them, and the explantions the give
(tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).
17
Dari berbagai uraian yang telah diungkapkan dari para ahli diatas maka
dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan produk yang telah dihasilkan oleh
pemerintah untuk menangani masalah yang bersifat positif. Selain itu kebijakan
merupakan suatu produk yang berupa rekomendasi-rekomendasi dalam
menangani suatu problem yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
C. Perencanaan
1. Pengertian Perencanaan
Perencanaan dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan sosial atau
organisasional yang disengaja untuk mengembangkan suatu strategi yang optimal
dari tindakan nyata dimasa depan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan
dan memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan disertai dengan kekuatan
dan keinginan untuk menjalankan sumberdaya yang ada dan dapat bertindak
seperlunya untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Sedangkan rencana
ialah produk dari suatu perencanaan, yaitu suatu pedoman dan arahan untuk
mencapai keinginan dan sasaran yang telah di gariskan terlebih dahulu. (Arsyad,
2010: 156-157)
Selanjutnya Arsyad (2010: 156) juga mengemukakan pendapat para ahli
tentang perencanaan yaitu:
a. Usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang baik dan dapat mencapai tujuan tertentu (Waterston, 1965)
18
b. Suatu aktifitas berkelanjutan guna apa yang dilakukan dan diinginkan untuk masa depan (Melville j. Branch)
c. Suatu penyusunan rangkaian dan tindakan secara berturut yang mengarah pada tujuan tertentu (Peter Hall, 1992)
Berdasarkan definisi yang diajukan Conyers dan Hills tersebut Kuncoro
(2012: 50) dan Arsyad (2010: 157) menyimpulkan ada elemen dasar dalam suatu
perencanaan, yaitu:
a. Merencanakan berarti memilih, yaitu proses pemilihan sumber daya
yang akan digunakan untuk mewujudkan keinginan tujuan yang
telah diinginkan
b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, yaitu
proses alokasi besarnya sumber daya yang digunakan dalam
mewujudkan tujuan yang telah diinginkan
Perencanaan merupakan proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi,
metode dan tolok ukur keberhasilan suatu usaha atau kegiatan. Dimana dalam
kegiatan yang harus dilakukan adalah dapat menetapkan pekerjaan yang harus
dilaksanakan di masa datang, yang berarti juga tidak boleh melaksanakan
pekerjaan lain yang bertolak belakang dengan pekerjaan yang telah ditetapkan
(Nabawi, H. 2003:31). Perencanaan menurut Pajudi Atmosudirjo dalam Usman
(2008:60) mengemukakan bahwa suatu perhitungan dan penentuan tentang
sesuatu yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Dari definisi diatas, maka disimpulkan perencanaan merupakan suatu
kegiatan dan proses yang dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai
19
tujuan dan dalam perencanaan mengandung beberapa unsur, yaitu sejumlah
kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil, yang akan
dicapai untuk masa depan dalam waktu tertentu. Adapaun manfaat dari
perencanaan yaitu sebagai berikut:
a. Standar pelaksanaan dan pengawasan
b. Pemilihan berbagai alternative terbaik
c. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan
d. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi
e. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan
f. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait
g. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti
2. Fungsi Perencanaan
Menurut Latief (2009:29) fungsi perencanaan dalam pembangunan dapat
dirumuskan, pertama, sebagai pedoman pelaksana; kedua, dapat mengadakan
perkiraan yang akan dilalui; ketiga, dapat memilih alternatif; keempat, sebagai
alat standar untuk mengadakan pengawasan; dan kelima, menjawab kebutuhan
masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.
20
Dari fungsi perencanaaan di atas dapat disampaikan bahwa perencanaan
mempunyai kegunaan untuk menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara
optimal agar memberikan hasil yang maksimal ke arah perubahan struktur
ekonomi dan sosial serta mengurangi adanya kesenjangan diantara masyarakat
suatu negara atau daerah. Dengan adanya perencanaan maka dapat dikatakan
bahwa dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan mempunyai indikasi
peranan pemerintah, yaitu ikut campur tangan dalam kegiatan tersebut.
D. Pembangunan Ekonomi Lokal
1. Pengertian Pembangunan
Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses
perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik
berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli
memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah
pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain,
daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun
secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses
untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
Dalam pembangunan sangatlah ideal apabila terjadi suatu pertumbuhan
yang terarah, adanya perubahan sistem dan ekonomi yang sudah direncanakan
sebaik- baiknya. Setiap pembangunan harus mempunyai tujuan. Dimana tujuan itu
21
harus sudah ditetapkan sebelumnya, dan kemudian diusahakan agar ada
perubahan yang positif, pertumbuhan dan perkembangan untuk berubah, tumbuh
dan berkembang kearah tercapainya apa yang akan di kehendaki dengan adanya
pembangunan.
Pada umumnya, pembangunan yang terjadi di negara- negara berkembang
dipusatkan pada pembanguan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi.
Akibat adanya fokus dalam pertumbuhan ekonomi, maka di dunia timbul
kelompok Negara maju dan Negara berkembang. Dalam rangka mengejar
ketinggalan, seperti yang diungkapkan oleh Supriatna (2000: 15), di Negara
berkembang telah diterapkan konsep Growth Paradigm, yaitu ditandai dengan
adanya pertumbuhan pendapatan nasional. Namun pada pelaksanaannya pada
sasaran peningkatan pendapatan nasional tidak menjamin distribusi pendapatan
nasional dan tidak menguntungkan sekelompok masyarakat.
Dengan demikian, paradigma bergeser pada strategi pertumbuhan dan
pemerataan. Namun pada pelaksanaannya, ketergantungan negara berkembang
dari negara maju masih terjadi. Timbul pola- pola konsumsi, investasi dan
bantuan luar negeri dan pinjaman yang tidak seimbang antar negara berkembang
dan negara maju. Akibat yang sangat dirasakan negara berkembang, adanya
pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kemiskinan, kebodohan, kerusakan
lingkungan dan masyarakat pedesaan.
22
2. Pembangunan Ekonomi Lokal
Pengertian pembangunan secara konseptual menurut Mardikanto (2009) dalam
Theresia dkk (2014:6) adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana.
Upaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyrakat.
Masyarakat dapat dijadikan objek dan subyek pembangunan, dimana masyarakat
yang melaksanakan pembangunan untuk membangun sumber daya masyarakat itu
sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah. Pembangunan sumber daya
masyarakat tersebut menggunakan teknologi yang terpilih, yakni suatu upaya
yang sesuai dengan apa yang telah dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.
Definisi pembangunan ekonomi lokal menurut S. Kunzet, H.B. Chenery
dalam Mahyudi (2004:01), adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat
menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya
tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi. Perubahan
yang telah terjadi pada struktur ekonomi baik dari segi peranannya terhadap
pembentukan pendapatan lokal, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan
kerja bagi penduduk setempat.
Pembangunan ekonomi lokal adalah pembangunan (yang di dalamnya
terdapat berbagai upaya) yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan potensi
lokal, serta kebutuhan dan kemampuan lokal dalam menjalankan pembangunan.
Pembangunan lokal tidak hanya berkaitan dengan sektor ekonomi semata, tapi
juga keberhasilannya juga terkait dengan faktor lain seperti sosial, politik, hukum,
budaya, dan birokrasi. Pembangunan ekonomi lokal dapat dilakukan secara
23
bertahap sesuai dengan skala prioritas dan yang memiliki pengaruh untuk
menggerakkan sektor lainnya secara lebih cepat (S
Konsep pembangunan ekonomi lokal saat ini belum mampu mengatasi
permasalahan lok
terdapat perbedaan konsep pembangunan ekonomi lokal yang lama dengan yang
baru. Adapun konsep lama dengan yang baru dapat dibedakan ke dalam beberapa
komponen, diantaranya adalah kerja, basis pembangunan, aset-aset lokasi, dan
sumber daya pengetahuan.
n bahwa
pembangunan ekonomi lokal merupakan pembangunan yang memerlukan
prioritas, pilihan lokasi, individu maupun sektor strategis. Pembangunan yang
memprioritaskan adanya pembangunan ekonomi lokal, karena pembangunan
secara kuantitas dalam jumlah banyak tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan
lokal. Kemiskinan lokal bisa saja bukan kemiskinan secara ekonomi, tetapi
kemiskinan sosial, dan kemiskinan politik.
Selain itu dalam pembangunan ekonomi lokal dilakukan secara bersamaan
pembangunan ekonomi lokal harus menetapakan sektor unggulan lokal. Dimana
sektor unggulan tersebut akan dibawa sesuai dengan kehendak dan kemauan
masyarakat lokal, karena mayarakat lokal lebih mengetahui sektor ekonomi yang
perlu ditingkatkan, dikembangkan, dan dipertahankan sesuai dengan sosio kultur
di kawasannya.
24
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi
lokal adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang telah
ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat lokal, maupun peranannya
dalam penyediaan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Potensi lokal tersebut
akan dibawa sesuai dengan kehendak dan kemauan masyarakat lokal, karena
masyarakat lokal yang lebih mengetahui sektor ekonomi mana yang perlu
ditingkatkan, dikembangkan, dipertahankan, sesuia dengan sosio kultur lokal
kawasannya.
3. Pengertian Potensi Lokal
Potensi ekonomi lokal menurut Suparmoko (2002: 99) yaitu kemampuan
ekonomi yang ada di kawasan lokal yang mungkin layak dikembangkan sehingga
akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat dan dapat
mendorong perekonomian lokal. Perekonomian lokal dapat tumbuh secara
keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan dapat berkesinambunagan.
baran Singkat
dapat berbagai macam potensi lokal. Potensi
ekonomi lokal tersebut dibedakan ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI). Adapun klasifikasi potensi ekonomi lokal lapangan usaha
tersebut adalah:
25
a. Pertambangan dan penggalian
b. Industri pengolahan
c. Listrik, Gas, Air
d. Konstruksi
e. Perdaganagan Besar dan Eceran
f. Penyediaan Akomodasi, makan dan minum
g. Transportasi, pergudangan, dan komunikasi
h. Perantara keuangan
i. Jasa- jasa
Usman (2012) menjelaskan bahwa dalam rangka menghadapi globalisasi
maka akan berdampak pada daya saing produk daerah. Daerah harus mampu
menciptakan produk unggulan yang berpotensi ekonomi lokal. Produk unggulan
tersebut tidak harus berasal dari industri dengan teknologi canggih, tetapi bisa
dengan produk lokal dengan daya saing yang handal.
Menurut Tarigan (2005), potensi ekonomi lokal merupakan kemampuan
suatu wilayah untuk mengekspor sumber daya yang ada. Kegiatan mengekspor
antar lokal menimbulakan adanya kegiatan ekonomi beserta proses investasi
ekonomi lokal. Pertumbuhan lapangan usaha lokal bukan hanya dapat dijadikan
masyarakatnya mandiri secara ekonomi, tetapi juga dapat berguna dalam
menyerap tenaga kerja (Tarigan, 2005 dalam Woyanti, 2008: 155).
Jadi dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi lokal adalah kemampuan
sumber daya ekonomi setempat yang mungkin layak dikembangkan melalui
kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menggali sumber daya-
sumber daya atau potensi tersebut. Dalam pertumbuhan lapangan usaha lokal
26
dapat menjadikan masyarakat akan mandiri secara ekonomi, akan tetapi juga
dapat menyerap dalam tenaga kerja.
E. Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal
1. Pengertian Strategi
Definisi dari strategi secara umum merupakan hal yang terpenting bagi
kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan
perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan sendiri harus bisa menghadapi
setiap masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun luar
perusahaan. Dalam strategi memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai
pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia
bisnis atau usaha sangat dibutuhkan utuk mencapai visi dan misi yang sudah
diterapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian suatu tujuan.
Menurut David (2011: 18-19) menjelaskan bahwa strategi adalah sarana
bersama dengan tujuan jangka panjang yang telah dicapai. Dimana dalam strategi
bisnis mencakup ekspansi geografis, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan
usaha patungan (joint). Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan
keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar.
27
Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah tindakan aksi atau
kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang maupun perusahaan untuk mencapai
tujuan yang telah di tetapkan.
2. Definisi Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal
Suryono (2004: 80) menjelaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi
lokal selalu berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Strategi
pembangunan ekonomi local adalah upaya yang dimaksudkan untuk menunjukkan
proses pembangunan ekonomi lokal. Dapat di definisikan bahwa strategi
pembangunan ekonomi lokal yaitu, sebuah upaya yang dapat memajukan proses
pembangunan ekonomi lokal. Terdapat komponen dari strategi pembangunan
lokal adalah tujuan (pembangunan) dan alat (strategi). Diaman tujuan dan alat
tersebut dapat digunakan untuk strategi pembangunan ekonomi lokal yang
mengarah dalam perkembangan melalui perdagangan untuk mengakses kawasan
industri dan teknologi (Sulistiyowati, 2008: 486).
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan ekonomi lokal adalah
proses kegiatan yang telah melibatkan berbagai unsur pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada. Tujuan perencanaan dan pembangunan
lokal yaitu, untuk meningktkan kesejahteraan sosial lokal dalam jangka waktu
28
tertentu. Dimana dalam jangka waktu tertentu, cara yang dilakukan perencanaan
pembangunan ekonomi lokal yaitu melalui program-program instrumen kebijakan
yang berisi kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh
alokasi anggaran.
3. Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui UMKM
Pembangunan ekonomi masyarakat lokal dapat diwujudkan dengan
pembangunan ekonomi usaha kecil. Pembangunan ekonomi lokal merupakan
pembangunan alternatif atas model yang berpusat pada pertumbuhan berupa
pemberdayaan. Upaya tersebut membutuhkan peran penting dalam sumber daya
manusia dan potensi ekonomi lokal yang ada (Zubaedi, 2007:97). Menurut
Sumodiningrat (2011:147-150), pembangunan ekonomi lokal melalui UMKM
didasarkan pada beberapa unsur penting yaitu:
a. Kemantapan kelembagaan
b. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparatur
pemerintah daerah
c. Potensi ekonomi daerah untuk menggali pendapatannya sendiri.
Di Indonesia pembangunan ekonomi usaha kecil lokal dapat diwujudkan
dengan adanya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan
29
menumbuhksn iklim usaha. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No
17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemerintah daerah harus melakukan penumbuhan
iklim usaha dan pengembangan usaha. Terdapat peran pemerintah daerah dalam
menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan usaha sesuai dengan UU No 20
Tahun 2008 tentang UMKM:
Table 1. Peran Pemerintah RI No 17 Tahun 2013 Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM
No Peran Penjelasan
1 Pengembangan usaha Dapat memberikan fasilitas pengembangan usaha. Melaksanakan pengembangan usaha
2 Kemitraan Dimana dalam kemitraan antara Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dengan besar dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip- prinsip kemitraan dan menunjang etika bisnis dan usaha
3 Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan usahanya harus mempunyai bukti yang legalitas usaha seperti: surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, dan tanda bukti pendataan.
4 Dukungan kelembagaan Meningkatkan fungsi lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya.
Sumber: Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
Kesimpulannya adalah pembangunan ekonomi lokal melalui UMKM dapat
dilaksanakan dengan pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha
30
pembangunan enurut Zubaedi (2007:100), untuk mengarahkan
pembangunan kepada pemenuhan target- target variabel ekonomi makro, maka
dapat diwujudkan dengan membentuk pemberdayaan melalui kemitraan yang
jelas antara masyarakat lokal (orang miskin) dengan masyarakat yang mampu.
Dimana kemitraan tersebut dapat diwujudkan melalui keamantapan kelembagaan,
ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya pemerintah daerah,
dan potensi ekonomi daerah untuk menggali pendapataanya sendiri. Sedangkan
untuk menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan UMKM, dapat
dilaksanakan sesuai pasal 7, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:
Pendanaan, Sarana dan prasarana, Informasi usaha, Kemitraan, Perizinan usaha,
Kesempatan berubah, Promosi dagang dan Dukungana kelembagaan.
F. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui UMKM
1. Definisi Pemberdayaan
Menurut Sulistiyani (2004: 77), pemberdayaan merupakan proses menuju
berdaya untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses
pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari yang memiliki daya kepada pihak
yang belum berdaya. Pemberdayaan adalah wujud adanya tahapan upaya untuk
mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.
menjadi sumber inisiatif untuk berdaya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat
31
dalam hal ini dapat mengupayakan, mengusahakan, mencari dan menciptakan
situasi yang memungkinkan pihak lain untuk memberikan daya kepadanya. Dan
daya bukan hanya berasal dari
masyarakat sendiri tapi juga dari pihak lain (Sulistiyani, 2004:77).
Sumodiningrat (2000) menyatakan bahwa pemberdayaan dalam istilah barat
diartikan sebagai empowerment. Istilah tersebut merupakan istilah yang benar,
tapi tidak tepat, karena empowerment bukan berarti pemberdayaan melainkan
atau memberi energy,
dengan demikian pemberdayaan adalah memberi energi yang bersangkutan
mampu untuk bergerak secara mandiri (Sulistiyani, 2004:78)
Konsepsi pemberdayaan bukan hanya mengarah pada pemberdayaan
masyarakat, tapi dalam amanat Ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XVI/ MPR-RI/ 1998 tentang Politik Ekonomi dalam
rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu
diberdayakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi
masyarakat telah berdampak pada perubahan ekonomi suatu daerah, hingga
perwujudan kemandirian masyarakat dari segi ekonomi. Dalam mewujudkan
kemandirian masyarakat tersebut Winarni (1998) dalam Sulistiyani (2004:79),
pemberdayaan pada intinya meliputi tiga hal yaitu, pengembangan, memperkuat
potensi atau daya, dan dpat menciptakan kemandirian.
Dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan merupakan upaya
memberdayakan sumber daya manusia atau masyarakat melalui pemberiaan daya/
32
kekuatan/kemampuan dan energi yang telah diberikan untuk meningkatkan harkat
dan martabatnya. Hal tersebut dilakukan dengan penciptaan peluang usaha di
wilayah tempat tinggal masyarakat itu sendiri, dengan memanfaatkan potensi
kemampuan yang telah mereka miliki beserta potensi lokalnya. Adanya potensi
lokal, mengakibatkan timbulnya peluang usaha di daerah, sehingga masyarakat
lokal harus difasilitasi dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber
daya lokal yang telah dimiliki hingga mereka memiliki keberdayaan dan
kemandirian.
Dimana dalam konsep Arnstein (1969), (A Ladder of Citizen Participation)
terdapat tingkatan partisipasi pemberdayaan, dari yang terendah ke yang lebih
tinggi:
Gambar 1. Tingkatan Partisipasi (Arnstein, 1969)
Sumbe. Arnstein, 1969. A Ladder of Citizen Participation
33
Dilihat dari tingkatan diatas maka, pemberdayaan UMKM di Kota Blitar
terdapat pada tingkatan tokenisme, dimana tingkatan tersebut ada menyampaikan
informasi, konsultasi, dan peredaman. UMKM Kota Blitar saat ini sudah cukup
baik dalam melakukan pemasaran maupun pengembangan usaha guna
menciptakan perekonomian masyarakat yang berandil besar dalam berwirausaha
secara maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. UMKM Berbasis Ekonomi Lokal
Basis ekonomi lokal yaitu merupakan pedoman yang telah dijadikan oleh
masyarakat lokal dalam bertindak dan berperilaku dalam bentuk usaha ekonomi.
Usaha ekonomi lokal menurut Mubyarto (1994) merupakan keswadayaan sendiri-
sendiri yang dilandasi oleh latar belakang sosial budaya yang unik dan
keaksahaan lokal kemudian dijadikan basis dalam proses ekonomi, hingga
menimbulakan adanya suatu usaha, baik dari skala mikro, kecil, dan menengah
(Theresia dkk, 2014:71).
Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) menjelaskan kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai
berikut:
34
a. Usaha Mikro adalah produktif milik orang perorangan dan badan usaha
yang telah memenuhi kriteria. Dimana kriteria usaha mikro adalah
usaha yang memiliki kekayaan paling bersih Rp50.000.000,00 tidak
termasuk tanah dan bangunan temapat usaha serta memilki hasil
penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00
b. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang telah berdiri sendiri dan
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan termasuk
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Dimana kriteria
usaha kecil mempunyai kekayaan Rp50.000.000,00-Rp500.000.000,00
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00-Rp2.500.000.000,00.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dan berdiri sendiri
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahan. Usaha menengah memiliki kriteria dengan
kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 Rp10.000.000.000,00
tidak termasuk tanah dan bangunan temapat usaha lebih dari
Rp2.500.000.000,00 Rp50.000.000.000,00.
d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang telah dilakukan oleh
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional
milik negara yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
35
Ekonomi lokal memiliki keunggulan dalam mengembangkan produk.
Pengembangan produk diupayakan oleh usaha baik dari skala mikro, kecil, dan
menengah. Untuk menghadapi persaingan globalisasi usaha, (skala mikro, kecil,
dan menengah) berbasis ekonomi lokal diharapkan dapat: a. memainkan peran
penting dalam struktur industri tradisional; b. membawa ide-ide baru bagi
kepentingan pengembangan ekonomi lokal; c. merubah formasi komoditas yang
telah disesuaikan.
Jadi, usaha mikro kecil menengah berbasis ekonomi lokal adalah bentuk
keswadayaan lokal yang didalamnya terdapat sumber daya ekonomi lokal untuk
merancanag dan membangun perkonomian lokal. Selain itu usaha tersebut
dibedakan sesuai dengan kriteria usaha melalui pendapatan yang diperoleh setiap
tahunnya. Dengan adanya usaha mikro kecil menengah berbasis ekonomi lokal
diharapakan memberikan peran peting dalam transformasi struktur industri
domestik, membawa ide-ide baru bagi kepentingan pengembangan perekonomian
lokal.
3. Strategi Pemberdayaan UMKM
Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan cara penegembangan UMKM.
Kartasasmita (1996:5) dalam Khamarullah (2014) menyebutkan bahwa, strategi
pembangunan UMKM harus meliputi aspek- aspek sebagai berikut:
36
a. Peningkatan akses kepada asset produktif, terutama modal, tekonologi,
manajemen.
b. Pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
untuk berusaha.
c. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat
pasar sangatlah penting. Oleh karena itu harus disertai dengan
pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang
telah ditentukan.
d. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah
terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.
Sedangkan menurut Sjaifudin (1995:66) dalam Firmansyah (2014)
menyatakan beberapa strategi pemberdayaan industri kecil yaitu:
a. Strategi peningkatan kemampuan finansial, yang dilakukan dengan
pemberian modal sementara untuk menguatkan finansial bagi
pengembangan usaha kecil.
b. Pengembangan Pemasaran (1) meningkatkan akses usaha kecil kepada
pasar dengan cara menciptakan pola hubungan sub kontrak beserta
promosinya, (2) Proteksi pasar dilakukan dengan mengusahakan
keberhasilan mengkonsumsi produk-produk yang telah dihasilkan oleh
usaha kecil, (3) Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan
37
melalui pendidikan formal dan non formal, (4) Strategi pengaturan dan
pengendalian).
Dari strategi pemberdayaan diatas maka, UMKM industri kerajinan
kendang dapat diberikan seperti pelatihan, permodalan, pemberian fasilitas,
pemasaran, dan pengendalian.
Tabel 2. Strategi Pemberdayaan UMKM
Aspek Strategi
Pemberdayaan UMKM
Penjelasan
Pelatihan Pelatihan bertujuan untuk memberi wawasan/ pengetahuan mengenai bidang tertentu kepada masyarakat
Permodalan Bertujan untuk pengembangan serta menguatkan usaha rakyat hingga mampu secara finansial
Pemberian fasilitas Dapat berupa sarana dan prasarana, pelatan, dan tekonologi.
Pemasaran Untuk melancarkan transaksi penjual dengan pembeli dan kerjasama penjual dengan pnjual melalui pengendalian dari pemerintah daerah.
Pengendalian Pengendalian pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM terwujud dengan adanya peraturan-peraturan daerah mengenai perizinan.
Sumber: Berbagai sumber seperti Kartasasmita (1996:5) dalam Khamarullah (2014) dan Sjaifudin (1995:66) dalam Firmansyah (2014) (diolah)
Dari beberapa strategi diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi
pemberdayaan UMKM meliputi aspek pelatihan, permodalan, pemberian fasilitas,
pemasaran, kemitraan kelembagaan, dan pengendalian. Dimana aspek-aspek
tersebut dalam strategi pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mewujudkan
kemandirian UMKM.
38
Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM adalah upaya yang
dilakakukan oleh pemerintah daerah, untuk memberdayakan UMKM melalui
strategi pemberdayaan UMKM. Strategi pemberdayaan UMKM berkaitan dengan
tiga hal, yaitu tujuan, sarana, dan cara. Tujuan dari srategi pemberdayaan UMKM
adalah menciptakan kemandirian UMKM. Sarana strategi pemberdayaan UMKM
adalah dengan memberikan akses modal, pengendalian, dan fasilitas. Sedangkan
cara dalam memberikan saranan pelatihan, yaitu dengan usaha memberikan
pengetahuan, ketempilan, dan semangat berusaha sesuai dengan bidangnya.
Sarana pengendalian pada UMKM dapat dilakukan dengan mempermudah
persyaratan dalam hal perizinan usaha. Saran kemitraan kelembagaan, pemerintah
daerah menumbuhkan jaringan kemitraan antar selaku UMKM pada bidang yang
sama, kemitraan antar pelaku UMKM, kemitraan UMKM dengan pemerintah, dan
kemitraan dengan pihak lain diluar pemerintah daerah. Sarana pemasaran
diupayakan dengan promosi produk, penguatan pasar untuk mengindari
kesenjangan usaha, dan dapat memberikan informasi pemasaran. Sarana fasilitas
dapat dilakukan dengan meberikan sarana dan prasarana serta penumbuhan
teknologi yang canggih baik dari segi informasi maupun pengetahuan.
4. Indikator Kemandirian UMKM
Indikator kemandirian UMKM adalah ukuran yang menunjukkan UMKM
mana yang mandiri. Terdapat indikasi dan perkembangan UMKM yang telah
39
digolongkan ke dalam beberapa variabel menurut Purwanti (2012:21) sebagai
berikut:
a. Karakteristik wirausaha
1. Keinginan berprestasi
2. Tanggung jawab pribadi
3. Kemampuan inovasi
4. Kemampuan manajemen
b. Modal usaha
1. Kemampuan untuk memenuhi syarat untuk modal usaha
2. Besaran modal yang ada
3. Kemampuan dalam mengatasi permasalah permodalan
4. Kemampuan dalam menyerap modal dari pihak luar
c. Strategi pemasaran
1. Kemampuan dalam menetapkan harga pasar
2. Kemampuan dalam pemasaran
3. Kemampuan dalam mempromosikan produk
4. Kemampuan dalam menciptakan produk yang berkualitas
Indikator kemandirian lainnya berbeda dengan Rahayu (2012) adalah
sebagai berikut:
a. Kemampuan berinovasi dalam penggunaan tekonologi yang telah mudah terjadi dalam pembangunan produk;
b. Kemampuan dalam berinteraksi dengan manusia yang akrab di dalam usaha;
c. Kemampuan dalam menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja;
d. Fleksibilitas dan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat; dan
40
e. Memiliki perubahan manajerial dan peranan kewirausahaan.
Tambunan (2010) dalam Kautsar (2011:5) menjelaskan bahwa terdapat
faktor dalam meningkatkan daya saing sebagai indikator kemndirian UMKM,
yaitu:
a. Keahlian atau tingkat pendidikan pekerja b. Keahlian pengusaha c. Ketersediaan modal d. Sistem organisasi dan manajemen yang baik e. Ketersediaan teknologi, informasi, dan input- input lainnya
Dapat disimpulkan bahwa UMKM harus memiliki kemampuan tertentu
beserta dukungan atas ketersediaan teknologi, informasi dan input-input lainnya
sehingga UMKM bisa mandiri. Kemampuan tersebut dapat dibedakan menjadi
tiga, yaitu kemampuan dilihat dari karakteristik wirausaha, kemampuan modal
usaha, dan kemampuan dalam pemasaran. Adapun indikasi kemandirian UMKM
yang dilihat dari kemampuan modal usaha adalah ketersediaan modal usaha,
mampu memenuhi syarat untuk modal usaha, mampu mengatasi permasalahan
permodalan, dan mampu menyerap permodalan dari pihak luar. Indikasi
kemandirian UMKM yang dilihat dari kemmapuan strategi pemasaran adalah
mampu menentukan harga pasar, mampu mempromosikan produk, dan mampu
menciptakan produk yang berkualitas.
41
5. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan UMKM
Faktor pendorong pemberdayaan UMKM merupakan faktor yang
mendukung proses pemberdayaan UMKM. Sedangkan faktor penghambat
merupakan faktor yang menjadi permasalahan dalam proses pemberdayaan
UMKM. Masalah dasar yang dihadapi oleh usaha mikro menurut Tambunan
(2002) dalam laporan akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
penguatan UMKM di Banyuwangi (2013) adalah:
a. Kesulitan pemasaran
Pemasaran sering dianggap salah satu kendala yang kritis bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah. Terdapat aspek yang terkait dengan
masalah pemasaran yaitu tekanan persaingan, baik pasar besar dan
impor maupun pasar ekspor. Selain itu banyak usaha kecil menengah,
masih kekurangan permodalan dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta
daerah-daerah terpencil yang masih kurang informasi dan teknologi
sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar internasional
yang terkait dengan produksi dan perdagangan.
b. Keterbatasan tekonologi
Dalam keterbelakangan teknologi tidak hanya membuat rendahnya
efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas
produk yang telah dibuat. Dalam terbatasnya teknologi di sebabkan
42
oleh banyak faktor, yaitu terbatasnya modal investasi untuk membeli
mesin baru dan alat- alat produksi baru.
c. Masalah bahan baku
Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang terlampau, sehingga
tidak dapat dijangkau atau jumlahnya terbatas.
d. Keterbatasan finansial UMKM
Khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek
finansial, yaitu mobilisasi modal awal. Kendala ini disebabkan karena
lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di
daerah relative terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi
terlalu bertele-tela, dan kurang informasi mengenai perkreditan.
Menurut Khamarullah (2014) dalam penelitianya yang berjudul Strategi dan
Dampak Pengemabangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis
Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)
terdapat faktor pendorong dan faktor penghambatnya yaitu:
Faktor pendorong yaitu:
a. Masih besarnya potensi lahan yang dapat dikembangkan
b. Adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah berupa
program dan pelatihan
c. Adanya kemitraan dengan pihak swasta.
43
Faktor penghambatnya yaitu:
a. Kurangya jumlah petugas lapang yang membuat proses pembinaan dan
pelatihan tidak berjalan dengan lancar
b. Terbatasnya akses permodalan sehingga mengakibatkan UMKM sulit
untuk dapat mengembangkan usahanya sendiri
c. Masih terbatasnya sarana dan prasaran.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan UMKM dapat
dibedakan dari segi faktor pendorong dan faktor penghambat. Dimana faktor
pendorong dan penghambat berasal dari teori yang dikemukakan di atas, sehingga
ada beberapa teori yang dimasukkan dalam kesimpulan.
44
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Nazir (2005) dalam Sipahelut
(2010: 19) adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistemis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara
fenomena yang diselidiki. Dimana fenomena yang telah diselidiki dalam
penelitian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam
tentang masalah- masalah manusia dan sosial.
Fakta- fakta yang ada di lapangan secara aktual mengenai keterkaitan pada
hubungan situasi sosial. Dimana situasi sosial meliputi: 1) aspek tempat, 2) aspek
pelaku, dan 3) aspek aktivitas. Ketiga aspek tersebut dapat berinteraksi sehingga
fakta yang telah didapat apa adanya (Gunawan, 2013:81). Penelitian ini
menggunakan keterkaitan aspek tempat, aspek pelaku, dan aspek aktivitas pada
situasi sosial agar dapat mendeskripsikan fakta di lapangan.
45
B. Fokus Penelitian
Fokus Penelitian berguna sebagai batasan penelitian supaya hasil penelitian
lebih terfokus. Menurut Sugiyono (2012), dalam penelitian kualitatif, fokus
penelitian bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.
Maka, fokus dari penelitian ini adalah:
1. Dinamika Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kota
Blitar
a. Faktor Internal
b. Faktor Eksternal
2. Strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan
UMKM untuk menghadapi tantangan global
a. Pelatihan
b. Permodalan
c. Pemberian Fasilitas
d. Pemasaran
e. Pengendalian dan Perizinan
3. Alternatif strategi UMKM untuk kedepannya
a. Memberikan Pelatihan
b. Pemasaran
Program BPOM Program Sertifikasi
46
C. Lokasi dan Situs Penelitian
Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian melakukan penggalian
data atau informasi. Sesuai dengan judul penelitian ini maka dalam pengambilan
informasi dan data dilakukan di Kota Blitar. Sedangkan situs adalah tempat atau
area yang berada pada lokasi penelitian. Maka situs penelitian yang dipilih
peneliti untuk mendapatkan data dan informasi sesuai dengan judul penelitin ini
adalah Dinas Koperasi dan UMKM seperti di Kecamatan Sukorejo, Kecamatan
Tanggung, dan Kelurahan Kepanjen Kidul Kota Blitar. Alasan peneliti memilih
Kota Blitar sebagai tempat penelitian karena, Kota Blitar merupakan salah satu
Kota yang mampu memberdayakan UMKM berbasis potensi lokal yang terbaik.
D. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data
sekunder, (Sugiyono 2010: 15).
1. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil penelitian. Data
primer ini diperoleh peneliti melalui wawancara dari narasumber, yakni
informan yang memberikan data berupa kata-kata atau tindakan dan mengerti
mengenai masalah yang sedang diteliti yaitu tentang Strategi Pemerintah
47
Daerah dalam Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah Berbasis Potensi
Lokal Kota Blitar.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun
telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini
data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan
judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, dan
lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik memperoleh data bisa dilakukan dengan wawancara, dokumentasi,
dan observasi yang menurut Gunawan (2013:143-179) sebagai berikut:
a. Wawancara
Diperlukan wawancara secara struktur terhadap informan untuk
memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin.
Wawancara terstruktur dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan terlebih
dahulu dan memberikan pertanyaan yang sama setiap informan. Informan
dalam penelitian ini adalah orang-orang yang telah mengetahui dan
menguasai informasi tentang strategi pemerintah daerah Kota Blitar dalam
pemberdayaan UMKM industri kerajinan beserta faktor pendukung dan
penghambatnya.
48
b. Observasi
Peristiwa atau fenomena di lapangan penelitian merupakan sumber data
yang di peroleh melalui teknik observasi. Observasi dilakukan dengan
pengamatan terhadap objek yang diamati. Dimana pengamatan pada
penelitian ini dilakukan di situs-situs penelitian dengan mencatat dan
memfoto beberpa peristiwa.
Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan denagan metode observasi
terstruktur. Menurut Suman (2012:52), observasi terstruktur yaitu
pengamatan yang telah dilkukan di lapangan dengan menyiapkan
pedoaman pengamatan. Pedoman observasi yang telah disiapkan adalah a)
proses pemberdayaan b) fasilitas sarana dan prasaran c) proses pemasaran
d) proses kegiatan pameran dan e) kondisi permodalan UMKM industri
kerajian Kota Blitar.
c. Dokumentasi
Dokumen-dokumen adalah sumber data dari teknik dokumentasi. Teknik
dokumentasi adalah penyampaian dokumen untuk memepertahankan
keaslian dokumen itu sendiri, yang biasanya berupa data yang sudah
tersedia di lapangan.
49
F. Instrumen Penelitian
Instrumen peneliti adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti
dalam pengumpulan data agar pekerjaanya lebih mudah. Dalam suatu penelitian,
alat pengambilan data atau instrumen menentukan kualitas data yang diperoleh.
Dan kualitas dari data akan memengaruhi kualitas dari penelitiannya. Dengan
demikian pemilihan instrumen penelitian harus dilakukan dengan tepat. Pada
penelitian ini yang digunakan terdiri dari:
1. Peneliti
Pada penelitian kualitatif, peran peneliti diperlukan sebagai instrumen
penelitian, hal ini dikarenakan penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang ilmiah, sehingga peneliti sendiri yang melakukan
pengamatan dan wawancara terhadap objek dari penelitian.
2. Pedoman Wawancara
Pada proses wawancara diperlukan sebuah pedoman wawancara
sehingga pertanyaan yang ditanyakan ketika melakukan wawancara
tidak meluas dan keluar dari lingkup wawancara. Pada pedoman
wawancara sudah tertulis pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan
kepada informan.
50
3. Catatan Lapangan
Ketika melakukan pengumpulan data, diperlukan catatan lapangan guna
untuk mencatat data yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di
lapangan.
4. Perangkat Penunjang
Perangkat penunjang meliputi peralatan yang digunakan untuk
menunjang penelitian seperti kertas, alat tulis, kamera, video, rekaman
suara, dan sebagainya.
G. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian spiral. Metode
penelitian spiral pertama kali diusulkan oleh Boehm pada tahun 1988 pada
artikelnya yang berjudul "A Spiral Model of Software Development and
Enhancement". Menurut Boehm terdapat enam langkah dalam menganalisis,
dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
51
Gambar 2. Alur Metode Analisis Spiral
Sumber. Boehm, 1988
1. Komunikasi pelanggan (Customer communication)
Pada tahap ini dibutuhkan aktivitas yang efektif untuk membangun komunikasi
antara pengembang (developer) dengan pelanggan (customer) untuk
mengetahui kebutuhan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan.
2. Perencanaan (Planning)
Merupakan tahap yang penting, karena pada tahap ini perencanaaan di
butuhkan untuk mendefinisikan sumber daya, ketepatan waktu, dan informsi
lainnya yang berhubungan dengan project pengembangan suatu software.
3. Analisis Resiko (Analysis risk)
Pada tahap ini analisis resiko mempunyai tugas yang dibutuhkan untuk
menaksir resiko manajemen dan teknis.
52
4. Perekayasaan (Engineering)
Tahap yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari
suatu apikasi secara teknikal.
5. Konstruksi dan peluncuran (Construction & Release)
Tahap ini berguna untuk mengkonstruksi, menguji, memasang , dan memberi
pelayanan kepada pemakai.
6. Evaluasi Pelanggan (Customer evaluation).
Tahap yang dibutuhkan untuk mendapatkan umpan balik (feedback) dari
pelanggan.
H. Keabsahan Data
Menurut Sugiyono (2012:267) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam
penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability
(validitas eksternal), dependability (reabilitas) dan confirmability (objektivitas).
1. Credibility (validitas internal)
Menurut Sugiyono (2012:270) bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan
terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,
triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawat.
53
2. Pengujian Transferability
Untuk dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada
kemungkinan untuk menerapkan penelitian tersebut, maka peneliti dalam
membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis,
dan dapat dipercaya. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambran
sedemikian jelas, maka suatu hasil penelitian dapat diberlakukan
(transferability), maka laporan tersebut memenuhi tranferabilitas. (Sanafiah
Faisal, 1990 dalam Sugiyono 2012:277).
3. Pengujian Dependability
Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan
audit secara keseluruhan proses penelitian (Sugiyono 2012:277). Berkaitan
uji dependability, penulis bekerja sama dengan pembimbing untuk
mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian dengan maksud supaya
penulis dapat jejak aktivitas di lapangan.
4. Pengujian Confirmability
Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan
proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses
penelitian yang dilkukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standard
konfirmability.
54
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Gambaran umum Kota Blitar
Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahir
dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906.
Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai
Hari Jadi kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah
Kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya
seperti yang terjadi di kota-kota besar. Memang ukurannya pun tidak
mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai kota Blitar
adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota
besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi
kota besar.
Membicarakan Kota Blitar, tidaklah lengkap kalau tidak menceritakan
semangat perjuangan yang tumbuh berkembang dan kemudian terus
menggelora serta menjiwai seluruh proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara di kota ini. Di kota ini tempat disemayamkan Bung Karno, Sang
Proklamator, Presiden Pertama RI, idiologi dan pemikir besar dunia yang
55
dikagumi baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Kota
Blitar juga merupakan salah satu tempat bersejarah bagi Bangsa Indonesia,
dimana sebelum dicetuskannya Proklamasi ditempat ini telah diserukan
kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran Sang Merah Putih
yang kemudian berujung pada Pemberontakan PETA oleh Sudanco Supriyadi.
Masyarakat kota Blitar sangat bangga sebagai pewaris Aryo Blitar,
pewaris Soeprijadi dan pewaris Soekarno, yang nationalistic - patriotic.
Pemerintah Kota Blitar sadar akan hal ini, semangat itu dilestarikan dan
dikobarkan, dimanfaatkan sebagi modal pembangunan ke depan. Tidak heran
kalau akronim PATRIA dipilih sebagai semboyan. Kata PATRIA ini disusun
dari kata PETA, yang diambil dari legenda Soedanco Soeprijadi yang
memimpin pemberontakan satuan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar pada
Jaman Penjajahan Jepang, serta dari kata Tertib, Rapi, Indah, dan Aman. Selain
itu, kata PATRIA memang sengaja dipilih karena didalamnya mengandung
makna "Cinta tanah air". Sehingga dengan menyebut kata PATRIA orang akan
terbayang kobaran semangat nasionalisme yang telah ditunjukkan oleh para
patriot bangsa yang ada di kota Blitar melalui roh perjuangannya masing-
masing.
Letak geografis Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah
Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur
dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14 -
112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 - 8° 10 Lintang Selatan, memiliki suhu udara
cukup sejuk rata-rata 24° C- 34° C karena Kota Blitar berada di kaki Gunung
56
Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya.
Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah
Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan
batas:
1. Sebelah Utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar
2. Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum
Kabupaten Blitar
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar
4. Sebelah Barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar.
Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km2 terbagi habis
menjadi tiga Kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km2,
2. Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km2,
3. Kecamatan Sananwetan 12,15 km2.
Dari tiga Kecamatan tersebut, habis terbagi menjadi 21 Kelurahan.
Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak
memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah
wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik,
sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai
penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan Potensi diluar sumber daya
57
alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan
(portal.blitarkota.go.id).
Gambar 3. Peta Wilayah Kota Blitar Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar, 2015
Terdapat hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Blitar dari
tahun ke tahun terus meningkat. Pada Tahun 2014 jumlah penduduk sebesar
136.903 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,89 persen. Laju
pertumbuhan penduduk tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya
yang mencapai 1,59 persen. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih
banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan
oleh sex ratio yang nilainya lebih kecil dari 100. Pada tahun 2013, Sex Ratio di
58
Kota Blitar adalah 98,12 artinya, diantara 100 penduduk perempuan terdapat
98 penduduk laki-laki.
Kota Blitar menempati urutan ke tujuh Kota yang terdapat di Provinsi
Jawa Timur karena dengan luas wilayah yang hanya 32 km2 harus dihuni oleh
4 orang atau 4.278 jiwa/km2. Dimana Kecamatan Sananwetan mempunyai
jumlah penduduk terbesar, namun tingkat kepadatan penduduk tertinggi justru
ada di Kecamatan Sukorejo dengan kepadatan penduduknya 4.574 jiwa/km2.
Sedangkan Kecamatan Kepanjenkidul yaitu 3.866 jiwa/km2.
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Blitar menurut Kecamatan dan Jenis
Kelamin tahun 2014
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Total
1 Sukorejo 22.369 22.759 45.128
2 Kepanjenkidul 19.919 20.684 40.603
3 Sananwetan 25.514 25.658 51.172
4 Blitar 67.802 69.101 136.903
Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2014)
Berdasarkan tabel diatas jenis kelamin bisa dikatakan bahwa penduduk
Kota Blitar mempunyai ciri-ciri penduduk stationary, dimana jumlah penduduk
tiap kelompok umur relative sama dan mengecil pada usia tua. Pada Tahun
2014 rasio ketergantungan penduduk Kota Blitar mencapai 45.83 yang artinya
setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 46
orang usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Beban ini turun sedikit
dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 4.594.
59
Pada pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dapat dilihat melalui perhitungan
PDRB pada tahun 2014 sebesar 5,90% atas dasar harga konstan tahun 2010.
Lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Blitar menunjukkan tren
positif meskipun cenderung melambat. Total nilai tambah dari seluruh aktifitas
ekonomi Kota Blitar pada tahun 2014 mencapai Rp 4,35 triliun atau setara
dengan Rp 3,65 triliun jika dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2010.
Kontribusi terbesar tetap berasal dari sektor perdagangan besar dan
eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, diikuti oleh sektor informasi dan
komunikasi dan sector jasa keuangan dan asuransi. Struktur ekonomi Kota
Blitar mencerminkan pembangunan ekonomi yang berorientasi pembangunan
ekonomi Kota dimana dominasi kelompok sektor sekunder dan tersier sangat
kentara dibandingkan kelompok primer.
b. Visi dan Misi Kota Blitar
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian Visi adalah
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.
Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis
yang berkembang dengan memperhitungkan potensi sumberdaya dan faktor
strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kota Blitar, maka visi Kota Blitar
60
MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR
SEJAHTERA YANG BERKEADILAN, BERWAWASAN
KEBANGSAAN DAN RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT
Adapun makna visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. Sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah
dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota
masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan,
tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin
kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat.
2. Berkeadilan, merupakan suatu sikap dan tindakan yang
memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung
jawabnya serta memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Dengan
demikian proses pembangunan harus memperhatikan asas pemerataan
sehingga manfaat dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat.
3. Religius, merupakan kondisi masyarakat yang menjunjung norma-
norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama sebagai landasan
moral dan etika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-
sehari.
4. APBD Pro Rakyat, mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kota Blitar.
61
Sedangkan misi Kota Blitar merupakan rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna misi
dimaksud serta berlandaskan kepada makna visi Kota yang telah ditetapkan,
Misi Kota Blitar periode 2011-2015 sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan
Berketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa keseluruhan
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didasarkan
pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta
diarahkan pada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang
memiliki karakter Nasionalis-Religius sebagai pengejewantahan nilai-nilai
luhur yang bersumber dari agama, nasionalisme, dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan
pendidikan, pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan diarahkan
pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pelayanan pendidikan
yang merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota
Blitar serta berkeadilan sehingga akan tercapai tingkat pendidikan
masyarakat yang lebih baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan
kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter
kebangsaaan yang kuat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan
merata, pada hakekatnya pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya
peningkatan kualitas serta peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan
62
sehingga bisa diakses seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar secara adil
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis
kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, mengandung makna
bahwa pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan dengan
mengembangkan potensi ekonomi terutama dibidang pariwisata,
perdagangan dan jasa serta harus berpihak kepada masyarakat menengah
dan miskin dengan menitik beratkan kearah perluasan akses ekonomi bagi
masyarakat dan pengembangan sektor koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah serta pelaku usaha informal untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat yang pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan.
5. Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang
Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah, berarti bahwa
proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Blitar harus mampu
mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta
memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat
didalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang didukung oleh
aparatur profesional dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
63
c. Kondisi UMKM Industri Kerajinan Kendang di Kota Blitar
Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan
meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan memperbarui
program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah,
antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan
UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan. Kota Blitar
menargetkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kota Blitar pada tahun
2015 mendatang pada kisaran Rp 63 miliar. Untuk itu, Pemkot Blitar bertekat
akan mengoptimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
Kebijakan itu sendiri akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan
memanfaatkan secara maksimal aset atau objek milik Pemkot Blitar dan/atau
Kota Blitar secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat Kota Blitar tidak
memiliki dampak yang terlalu signifikan di dalam kerangka peningkatan
capaian PAD. Artinya, Pemkot Blitar mengambil langkah-langkah yang tidak
akan membebankan dan memberatkan upaya ini kepada masyarakat, seperti
peningkatan retribusi dan pajak daerah yang terlalu tinggi.
Berbagai kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk
memamerkan hasil industri UMKM. Antara lain, kegiatan bazzar yang
bertujuan memperkenalkan produk UKM pada masyarakat yang diadakan di
melibatkan sekitar 30 usaha kecil dan menengah (UKM) se Kota Blitar.
64
2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau disingkat
Diskop UMKM Kota Blitar terletak di alamat JL. Imam Bonjol No 85, telepon
0342 802978 Blitar.
a. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar
Peran serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar dalam mendukung
Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih maka program kegiatan yang
diampu Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar tidak terlepas dari visi, misi dan
Program Kota Blitar. Adapun Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 2021 yang
telah dijadikan barometer SKPD se-Kota Blitar adalah Masyarakat Kota Blitar
semakin sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021
Dalam mewujudkan visi tersebut, memiliki semboyan
yang maknanya satu untuk semua semua untuk satu dimana
masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan seluruh
pembangunan hasilnya untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat Kota
Blitar. Sedangkan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai religius dalam kehidupan
bermasyarakat
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem
pelayanan berkualitas dan Partisipatif
65
4. Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan semangat Rukun Agawe
Santoso
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Blitar
1. Tugas
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.
e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah
tangga Dinas.
66
f. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang
administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan,
ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan
pelaksanaan tugas dinas.
g. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi
pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana
prasarana kerja.
3. Struktur Organisasi
1) Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Sekretariat
2) Sekretariat membawahi:
a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3) Bidang Kelembagaan membawahi:
a. Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi
b. Seksi Organisasi dan Manajemen UKM
4) Bidang Pemberdayaan Koperasi:
a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
b. Seksi Penguatan Permodalan Koperasi
5) Bidang Pemberdayaan UMKM:
67
a. Seksi Pengembangan Modal UMKM
b. Seksi Peningkatan Kualitas Usaha UMKM
c. Seksi Peningkatan Kualitas Usaha UMKM
3. Kondisi UMKM Industri Kerajinan Kota Blitar
Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM adalah bentuk dari
keswadayaan lokal yang di dalamnya terdapat sumber daya-sumber daya
ekonomi lokal. Di Kota Blitar sendiri, telah banyak industri-industri baik besar
atau kecil. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, industri di Kota Blitar
cenderung di dominisi oleh industri kecil. Usaha pemerintah daerah Kota Blitar
terbukti dengan perkembangan data UKM Kota Blitar menurut Kelurahan dan
Kecamatan tahun 2013-2015, sebagai berikut:
Tabel 4. Perkembangan Data UMKM Kota Blitar Menurut Kelurahan dan
Kecamatan Tahun 2013-2015
NO KELURAHAN TAHUN
2013 2014 2015 1 KECAMATAN SANANWETAN 3585 3962 3952 Gedok 689 722 742 Karangtengah 480 539 499 Rembang 324 308 291 Sananwetan 988 1045 1120 Bendogerit 539 609 564 Klampok 89 132 132 Plosokerep 476 607 604 2 KECAMATAN SUKOREJO 4879 4896 4911 Turi 384 385 383 Tlumpu 264 253 316 Blitar 444 505 445
68
Karangsari 317 394 387 Sukorejo 1565 1500 1535 Pakunden 1159 1210 1210 Tanjungsari 746 649 635 3 KECAMATAN KEPANJENKIDUL 3460 4131 4264
Ngadirejo 188 332 320 Kepanjenkidul 642 713 782 Tanggung 721 742 728 Kepanjenlor 647 748 737 Bendo 330 426 460 Kauman 494 558 578 Sentul 438 612 659 JUMLAH 11924 12989 13127
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar
Pada tabel diatas perkembangan UMKM Kota Blitar di atas menunjukkan
bahwa setiap Kelurahan di Kota Blitar memiliki unit UMKM. Jumlah unit
UMKM yang paling banyak adalah adalah di Kecamatan Sukorejo tahun 2015,
yakni 4911. Sedangkan unit UMKM yang paling sedikit terdapat pada
Kecamatan Kepanjenkidul, yakni sebanyak 3460. Dan total UMKM di Kota
Blitar dari seluruh Kelurahan pada tahun 2015 mencapai 13127 unit UMKM.
Salah satu kerajinan yang diunggulkan dan terbaik adalah kerajinan
Kendang sentul. Disebut kendang sentul dikarenakan Kendang ini asli buatan
masyarakat Kelurahan Sentul.
Selain itu, dalam Tingkatan Partisipasi Arnstein, 1969
bahwa UMKM Kota Blitar masih berada pada tingkat
tokenisme yaitu, UMKM Kota Blitar sudah cukup baik dalam menciptakan
perekonomian masyarakat yang telah berandil besar dalam berwirausaha secara
kompetitif baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk pengembangan
media meliputi pemilihan bahan baku seperti kayu mahoni dan kulit kambing.
69
Kayu mahoni dipilih karena selain mudah diolah mendapatkannya juga mudah,
sedangkan kulit kambing yang telah dipilih adalah kulit kambing yang siap di
pakai sehingga menghemat waktu dan tenaga. Proses pembuatan kendang
dimulai dari pemilihan bahan serta persiapan alat yang digunakan. Proses awal
adalah pembubutan yang berfungsi untuk mengolah kayu mahoni menjadi
kendang, dilanjutkan untuk proses pelitur, namun seringkali banyak bagian
kendang yang kurang sempurna setelah mengalami proses pembubutan
sehingga kendang yang cacat bisa di dempul terlebih dahulu sebelum di pelitur
dan yang bagian akhir adalah tahap finishing yang meliputi pemasangan kulit
pada kendang, setelah itu diberikan hiasan seperti painting, carving, ukir, dan
polos.
Pada tingkat tekonisme UMKM industri kerajinan kendang bahan baku
yang digunakan seperti kayu masih di dapatkan dari orang luar maupun
masyarakat sekitar yang menawarkan bahan bakunya kepada usaha kendang
yang adi di Kota Blitar.
Gambar 4. Karyawan kendang sedang memilih bahan baku kayu untuk pembuatan kendang
Sumber: Hasil Dokumentasi Pribadi
70
B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian
1. Dinamika Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM
Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM di tengah arus
globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu
menghadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa,
pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area
pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual itu sendiri,
utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian
membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM
adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Terdapat
ketimpangan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Blitar yang
masih ada selama ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai
aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam peran serta
masyarakat dalam pembangunan daerah yang pada akhirnya akan mendorong
munculnya pengangguran. Diketahui bahwa pengangguran masih merupakan
permasalahan pembangunan yang ada di Kota Blitar disamping masalah
hukum, sarana dan prasarana, kelembagaan, pengembangan ekonomi
masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan ekonomi memegang
peranan penting dalam rangka memberdayakan masyarakat dan
mensejahterakan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus, yang
mengutamakan proses partisipatif sehingga setiap anggota masyarakat bisa
bekerjasama dalam suatu kelompok baik formal maupun informal untuk saling
71
berbagi pengalaman untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan
demikian pemberdayaan masyarakat lebih mengutamakan proses
dibandingankan dengan produk yang bersifat praktis. Pemberdayaan
masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan yang kuat
antara potensi dan kepentingan lokal, dengan tuntutan pembangunan yang
bersifat partisipatif, maju dan berkembang. Secara umum, dalam
pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: (a)
aksesibilitas terhadap sumber daya baik SDM, modal maupun teknologi; (b)
kemampuan untuk menghasilakan kegiatan yang produktif sebagai bagian
integral dari sistem pemberdayaan; (c) tingkat partisipasi dan komitmen
pemberdayaan dan pengembangan potensi lokal dengan memperhatikan daya
saing; (d) secara terus menerus memperhatikan, mencermati dan
memanfaatkan perubahan yang sangat dinamis dengan program pemberdayaan
sehingga membutuhkan kebijakan dan pengelolaan secara tepat.
Kota Blitar menargetkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun
2015 dengan kisaran Rp 63 miliar. Pemerintah Kota Blitar akan
mengoptimalisasi upaya intensifikasi dan ekstentifikasi PAD. Kebijakan itu
sendiri akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan secara
maksimal aset atau objek milik Pemerintah Kota Blitar secara proporsional
sesuai dengan peraturan perundang-undang yang telah berlaku.
Perberdayaan UMKM di Kota Blitar masih dihadapkan pada berbagai
persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor.
Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur
72
dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya
tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang
besar itu menjadi terhambat.
Dalam memberdayakan UMKM Pemerintah Kota Blitar mempunyai
berbagai kegiatan untuk memamerkan hasil produk UMKM, antara lain:
kegiatan bazzar yang bertujuan untuk memperkenalkan produk UMKM kepada
masyarakat. Pameran tersebut diselenggarakan di taman Kebon Rojo, yang
diprediksi selalu ramai pengunjung diakhir pekan. Selain itu diadakan bazzar
usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan gelar potensi koperasi UMKM se-
Kota Blitar di area PIPP Kota Blitar. Hal tersebut untuk mempecepat mutually
benefits bagi pengembanagan potensi masyarakat dalam rangka pembangunan
masyarakat pedesaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat
merupakan suatu upaya yang terencana secara sistematis untuk
memberdayakan potensi seluruh lapisan masyarakat terpadu. Program tersebut
berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terencana dan
berkelanjutan. Menurut pernyataan Pak Njunariadi selaku Kepala Bidang
Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar menyatakan bahwa:
-
kegiatan pemberdayaan pelaku UMKM gawe mengantisipasi dinamika usaha
di delok soko tantangan internal utowo eksternal lan kegiatan koyok pelatihan,
(pemda melalui Dinas Kopersai dan Usaha Mikro dapat menjalakan kegiatan-
73
kegiatan pemberdayaan pelaku UMKM agar mengantisipasi dinamika usaha
yang dilihat dari tantangan internal maupun eksternal dan kegiatan seperti
pelatihan, permodalan, pemberian fasilitas, pemasaran dan pengendalian
perizinan).
Jadi, strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM untuk
kedepannya dengan cara memberikan pelatihan, permodalan, pemberian
fasilitas, pemasaran, dan pengendalian perizinan agar dapat melakukan
kegiatan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM agar dapat mengurangi
dinamika. Tetapi menurut hasil pengamatan dilapangan, pemberdayaan
UMKM masih belum sesuai dengan kenyataannya, permasalahan-
permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan terlalu berat.
2. Strategi Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam Pemberdayaan UMKM
Untuk Menghadapi Tantangan Global
Pemerintah daerah Kota Blitar, yaitu Dinas Kopersai dan UMKM sebagai
strategi untuk mengatasi permasalahan Koperasi dan UMKM di daerahnya.
Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar Tahun 2016-2021
merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Pemerintah Kota Blitar
Tahun 2016-2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana amanat
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008.
Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Kota Blitar
merupakan pedoman bagi seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas
74
Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar dalam merencanakan dan
melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai acuan bagi pemangku
kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan program pengembangan
koperasi dan UMKM. Adapun strategi pemberdayaan yang dijelaskan pada
Peraturan Daerah tersebut dilakukan dengan cara pengembangan usaha,
perizinan, dan koordinasi. Berikut ini adalah strategi pemberdayaan UMKM
industri kerajinan oleh pemerintah daerah Kota Blitar:
a. Pemberian Pelatihan
Upaya pemerintah daerah Kota Blitar dalam memberdayaakan masyarakat
dilakukan dengan memberikan pelatihan industri kerajinan kepada masyarakat.
Masyarakat dalam hal ini adalah pelaku UMKM industri kerajinan, agar
mereka mampu memiliki sebuah pengetahuan yang baru sehingga mereka
memiliki kemampuan untuk mengembangkan inovasi terhadap produk mereka
dan mengembangkan usaha mereka. Menurut Pak Njunariadi selaku Kepala
Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Kopersai dan UMKM Kota Blitar
menyatakan bahwa:
-pelatihan keterampilan gawe ningkatne kualitas (dapat
melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas produk dan kuantitas usahanya, serta menumbuhkan wirausaha yang baru).
Pelatihan pewarnaaan merupakan pelatihan dalam hal teknik industri, oleh
sebab itu dalam pelaksanaan pelatihaan ini dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian Perdagangan Pertambangan Kota Blitar. Kegiatan pelatihan
pewarnaan yang diberikan oleh pelaku UMKM kendang dilakukan dengan
75
pembinaan oleh pelatih yang profesional. Pelatihan pewarnaan pembuatan
kendang ini juga menggunakan teknik menting yaitu menggunakan alat suntik
dan tinta warna.
Gambar 5. Pewarnaan dengan menting Gambar 6. Pewarnaan dengan mengukir menggunakan alat suntik dan tinta warna.
Sumber: Hasil Dokumentasi Pribadi
Menurut Pak Njunariadi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Blitar menyatakan bahwa:
koyo pewarnaan sing nganggo bahan soko kayu mahoni utowo iso nganggo (pemda memberikan pelatihan untuk industri kerajinan kendang,
pelatihannya itu seperti pewarnaan yang terbuat dari kayu mahoni atau kayu jati).
Tetapi Pak Adikir yang merupakan pemilik kerajinan kendang, salah satu
UMKM kendang di Kota Blitar yang mengikuti pelatihan pewarnaan
menyatakan bahwa:
76
terjun langsung karo belajar dewe mbak. Yo enggak enek pelatih sing melatih carane pewaarnaan, pokoke aku langsung belajar dewe mbak (dulu selama ada usaha kerajinan kendang saya tidak ikut pelatihanmbak, terjun langsung dan belajar sendiri. Ya tidak ada pelatihan pewarnaan yang melatih caranya pewarnaan, pokoknya aku langsung belajar sendiri mbak). Kemudian menurut Pak Suparno pemilik kendang juga mengaku bahwa:
utowo di ukir sesuai karo permintan (aku kalau dari pemda belum dapat pelatihan pewarnaan mbak. Pewarnaannya itu saya jasakan untuk orang luar, yaitu pewarnaan menting, pakai cat, atau diukir sesuai dengan permintaan. Kalau dari pemda masih belum dapat).
Dari hasil penelitian di lapangan pelatihan pewarnaan belum berhasil
diterapkan oleh semua pelaku UMKM kendang di Kota Blitar yang telah
mengikuti pelatihan. Jadi pemerintah daerah melakukan pembinaan tentang
pewarnaan kendang dengan pewarna tinta warna, cat, dan plitur supaya
kendang yang dihasilkan lebih kreatif dengan warna yang inovatif melalui
pemanfaatan potensi lokal.
b. Permodalan
Upaya pemerintah daerah Kota Blitar untuk dapat memberdayakan
masyarakat yang sedang menjalankan usaha kendang dengan cara memberikan
akses permodalan. Terdapat beberapa sumber modal yang digali yang
diupayakan oleh pemerintah daerah Kota Blitar. Upaya tersebut menurut Pak
Njunariadi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Blitar menyatakan bahwa:
gae nyuku (dihimbau
77
untuk bisa bergabung menjadi anggota simpan pinjam untuk mencukupi pemodalan sekaligus menikmati Sisa Hasil Usaha).
(pemda mempunyai BPR Artha Praja yang siap membantu permodalan bagi pelaku UMKM).
-pinjaman (bisa
memberikan informasi kepada pelaku UMKM dengan adanya pinjaman-pinjaman lunak atau KUR dari beberapa bank).
Jadi pemerintah daerah Kota Blitar memberikan arahan kepada seluruh
pelaku UMKM kendang untuk mengakses dana dari sumber-sumber
permodalan tersebut dengan memberikan bimbingan untuk membuat proposal
kredit dana dan dapat memberikan pengarahan tentang persyaratan yang harus
dipenuhi.
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, UMKM kendang di
Kota Blitar sudah mandiri dari segi permodalan. Menurut pernyataan Pak
Suparno yang merupakan pemilik salah satu UMKM kendang di Kota Blitar
yaitu:
(kalau modal selalu ada mabak bagi perajin yang masih kecil, ya pokoknya pemerintah daerah selalu memberikan bantuan).
Jadi, pemerintah daerah sudah menyediakan bantuan untuk mengakses
dana ke beberapa sumber permodalan dengan BPR Artha Praja, Bank, dan
hibah dari pemerintah daerah Kota Blitar. Tetapi ternyata para pelaku UMKM
kendang sudah bisa mencari modal sendiri ke bank, bahkan bank yang
menawarkan kredit ke pelaku UMKM kendang.
78
Terdapat hubungan kerjasama antara pelaku UMKM kendang dengan
pemerintah daerah Kota Blitar. Bagi pemerintah daeraah Kota Blitar, UMKM
kendang merupakan sara untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.
c. Pemberiaan Fasilitas
Strategi pemberdayaan untuk mengembangkan UMKM kendang oleh
pemerintah daerah Kota Blitar adalah dengan memberikan fasilitas berupa
sarana dan prasarana. Dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan
UMKM kendang, pemerintah daerah memberikan sarana dan fasilitas lainnya
dalam hal pelatihan. Pelatihan yang telah diupayakan oleh pemerintah daerah
Kota Blitar terhadap pelaku UMKM kendang yaitu pelatihan pewarnaan.
Dalam pelatihan pewarnaan dilakukan untuk memberikan pengetahuan baru
tentang industri kendang. Dengan pengetahuan baru yang dimilikinya, pelaku
UMKM kendang bisa meningkatkan keterampilan dan dapat mengembangkan
usahanya.
Dari hasil wawancara kepada salah satu UMKM kendang, yaitu Pak
Suparno selaku pemilik UMKM kendang menyatakan bahwa
(waktu pelatihan
ya dapat alat bubut, diesel, gergaji mesin, dan kompresor mbak).
Dalam rangka menumbuhkan pelaku UMKM kendang dan sebagai
upaya untuk memberdayakan masyarakat di Kota Blitar, pemerintah daerah
telah memberikan fasilitas dalam pelatihan kendang. Masyarakat tersebut
diberdayakan dengan diberikan peralatan untuk membuat kendang. Bagi
79
masyarakat yang belum mengetahui proses pembuatan kendang, maka
pemerintah daerah memberikan sarana berupa peralatan untuk pembuatan
kendang. Peralatan tersebut menurut pernyataan Pak Njunariadi selaku Kepala
Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar bahwa:
produksi gawe ningkatne kapasitas produksine, lan (adanya hibah sarana produksi untuk
meningkatkan kapasitas produksinya dan menghemat efisiensi biaya produksinya)
secara gratis pas saat pelatihan enek dana seng adewe gunakne pas acara iku nyukupi, tapi adewe yo arepe njupok peralatan iku yen danane ora nyukupi, mergo adewe
(kami juga memberikan peralatan untuk produksi kendang secara gratis pada waktu pelatihan ada dana yang kami gunakan waktu acara itu mencukupi, tetapi kami juga akan mengambil peralatan itu jika dananya tidak mencukupi, karena kami ikut pelatihan itu harus ada pertanggungjawabannya).
Jadi, pemerintah daerah Kota Blitar telah memberikan fasilitas dalam
pelatihan pewarnaan kepada pelaku UMKM kendang. Fasilitas peralatan dalam
pembuatan kendang telah diberikan secara gratis kepada pelaku UMKM
kendang. Dan peralatan tersebut akan diberikan kepada masyarakat apabila
dana yang digunakan untuk pelatihan tersebut mencukupi.
d. Pemasaran
Strategi pemasaran oleh pemerintah daerah Kota Blitar dengan
membantu pengusaha UMKM kendang melalui pemberian akses pasar melalui
beberapa program kegiatan. Program kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan
pameran kendang yang diselenggarakan rutin setiap tahunnya. Pameran
kendang diadakan pada beberapa acara festival tahunan. Menurut Bu Mia
80
selaku pegawai dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar menyatakan
bahwa:
ar rakyat gawe salah sijine wadah UMKM sing iso mempromosikno produke lan melu event-event pameran neng luar daerah karo nggowo produk-produk unggulan, gawe website sing tujuane mempromosikno
(menyelenggarakan pasar rakyat salah satunya sebagai wadah UMKM untuk mempromosikan produknya dan mengikuti event-event pameran di luar daerah dengan membawa produk-produk unggulan, selain itu juga membuat website yang bertujuan memprosikan produk UMKM).
Gambar 7. Stand Bazzar Pameran di Kota Bandung Tahun 2016 Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar
Melalui pameran yang disebutkan di atas merupakan bahwa pemerintah
daerah Kota Blitar memberikan kesempatan yang sangat luas bagi pelaku
UMKM di Kota Blitar. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh pelaku
UMKM, mereka saelalu berantusias untuk berpartisipasi mengikuti acara
pameran.
Jadi para pelaku UMKM sangat bersemangat dalam memasarkan hasil
usaha mereka dengan memanfaatkan acara pameran yang telah
81
diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah Kota Blitar maupun oleh panitia
dari pemerintah di tingkat kecamatan. Pamearan batik sebagai ajang untuk
mempertemukan para pelaku UMKM di Kota Blitar untuk saling bersaing.
Pelaku UMKM kendang bersaing secara sehat dari segi kualitas produk, motif,
serta kemasan produk.
e. Pengendalian dan Perizinan
Pemberdayaan UMKM kendang oleh pemerintah daerah Kota Blitar
dipermudah dengan pengendalian. Melalui pengendalian pemerintah daerah
mudah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan mempermudah
pemerintah daerah untuk membuat pertanggungjawaban atas penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat lokal. Menurut pak Njunariadi selaku Kepala
Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar menyatakan
bahwa:
tapi lek masalah koyok pemberdayaan wes di serahne neng BP2PM (Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kutho Blitar). Dadi Dinas Koperasi wes ora
(dinas koperasi dan UMKM Kota Blitar tidak menangani perizinan, tetapi kalau masalah pemberdayaan sudah di serahkan ke BP2PM. Jadi Dinas Koperasi sudah tidak melayani perizinan).
Dan hal ini dibenarkan oleh Pak Suparno yang merupakan pelaku
UMKM kendang bahwa:
gae liyo- (kalau saya cuma membutuh surat ijin SIUP saja mbak, jadi aku tidak buat yang lain-lainnya).
Jadi, pengendalian pemerintah daerah kepada UMKM kendang di Kota
Blitar dilakukan dengan cara melihat perkembangan UMKM kendang. Ketika
82
UMKM kendang tersebut mengalami kemajuan maka pelaku UMKM kendang
tersebut dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah untuk turut
memberikan ilmu dan pengetahuannya tentang usaha kendang kepada
masyarakat. Selain itu pengendalian dilakukan dengan meninjau kembali
masyarakat yang sudah diberdayakan oleh pemerintah untuk kemudian
dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban atas penyelenggara
pemberdayaan masyarakat lokal.
Pemberdayaan UMKM kendang oleh pemerintah daerah Kota Blitar
dipermudah dengan pengendalian perizinan. Perizinan UMKM kendang saat
ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Menurut peraturan tersebut, dengan melakukan
perizinan usaha pelaku UMKM kendang akan mendapatkan pendampingan
dalam mengembangkan usahanya, serta mendapatkan kemudahan untuk
mengakses sumber modal, dan dengan mendapatkan kemudahan untuk
mengakses IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil), UMKM kendang yang akan
diberikan keringanan dan tidak dikenakan biaya retribusi atau biaya lainnya.
3. Alternatif Strategi UMKM untuk Kedepannya
a. Memberikan Pelatihan
Diservikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
adanya penganeragaman produk. Produk hasil pengolahan UMKM kendang
merupakan produk yang dapat didiversifikasikan. Sumber daya manusia pelaku
83
UMKM kendang di Kota Blitar dari segi tingkat pendidikan hanya sebatas
lulusan SMA/MA/sederajat. Walaupun demikian, mereka masih mempunyai
kemampuan untuk memproduksi kendang. Pelaku UMKM kendang selalu
membuat inovasi yang baru. Inovasi baru tersebut yaitu dengan bereksperimen
menciptakan perpaduan warna dan motif kendang. Dalam rangka
memberdayakan masyarakat biasanya yang belum mengenal usaha kendang
juga dipermudah dengan dukungan sumber daya manusia yang telah memiliki
kemampuan keterampilan. Hal ini, juga dibenarkan oleh pernyataan Pak
Njunariadi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Kopersi dan UMKM
Kota Blitar bahwa:
uwong sing usaha kendang iku serius gelem berwirausaha kendang, dadi kui mempermudah adewe gawe ngewei pelatihan. Dadi enek niat lan keahlian
(waktu kita memberikan pelatihan itu, kita juga bisa melihat salah satu orang yang usaha kendangitu serius bisa berwirausaha kendang, jadi itu mempermudah kita dalam memberikan pelatihan. Jadi ada niat dan keahlian dulu mbak, baru kita bisa memberikan pelatihan).
Pernyataan tersebut terbukti dengan hasil wawancara Pak Adikir
pemilik UMKM kendang yang menyatakan bahwa, -
pelatihan teko dinas kui mbak, akhir e aku mulai wani mbukak usaha kendang
dewe karo gawe kesibukan setiap dinone (terus waktu ada pelatihan-pelatihan
dari dinas mbak, akhirnya saya mulai berani membuka usaha kendang sendiri
dan buat kesibukan sehari-harinya). Karena dengan adanya kemampuan untuk
berwirausaha kerajinan kendang dari masyarakat biasa bisa mempermudah
proses pemberdayaan oleh pemerintah daerah.
84
Pemberian pelatihan merupakan merupakan strategi oleh pemerintah
daerah Kota Blitar dalam memberdayakan UMKM kendang. Dari hasil
penelitian, dalam proses pemberian pelatihan tersebut didukung oleh adanya
pelatih yang ahli. Pelatih tersebut merupakan sumber daya manusia
pemberdaya UMKM kendang. Para pelaku UMKM kendang dalam pelatihan
pewarnaan dapat mendorong upaya pemberdayaan UMKM kendang di Blitar,
karena pewarnaan merupakan pengetahuan yang baru bagi para pelaku UMKM
kendang Kota Blitar.
Jadi dalam pemberdayaan UMKM kendang di Kota Blitar dapat
dipermudah dengan sumber daya manusia. Dalam rangka menumbuhkan usaha
kendang, pemerintah daerah telah memberdayakan masyarakat biasa dengan
cara memberikan pelatihan membatik. Karena adanya kemauan dari
masyarakat untuk berwirausaha kendang, maka hal ini dapat mendukung
pemberdayaan. Sedangkan dalam rangka meningkatakan sumber daya manusia
masyarakat yang sedang menjalankan usaha kendang atau pelaku UMKM
kendang melalui strategi pemberdayaan oleh pemerintah daerah Kota Blitar
yang telah didukung oleh sumber daya manusia pelaku UMKM kendang.
Pelaku UMKM kendang telah memiliki keterampilan dan kemampuan untuk
mengusahakan inovasi dan kreasi tersendiri dari masing-masing pelaku
UMKM kendang dalam pewarnaan dan motif untuk menarik konsumen
mereka.
85
b. Pemasaran Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa banyak program dari
pemerintah daerah Kota Blitar. Program tersebut berupa beberapa kegiatan
festival yang ada di Kota Blitar. Festival tersebut diisi dengan kegiatan
pameran UMKM, termasuk UMKM kendang. Selain itu juga diberikan
bantuan dari segi pemasaran oleh pemerintah daerah Kota Blitar tidak hanya
pada penyelenggara pameran saja, tetapi juga adanya mandat dari Bupati
Blitar. Menurut Pak Suparno selaku pemilik kendang menyatakan bahwa:
Pemasarane enek gunane yoiku gawe masarne produk kanggo masyarakat, lek ora ngono yo ora enek seng ngenal hasil produksi kendang. Terus yo gawe belajar usaha kendang, kan lak pameran iso ndelok usaha kendang nggene koanca- (pemasarannya ada gunanya yaitu, untuk memasarkan produk kepada masyarakat, kalau tidak begitu ya tidak ada yang mengenal usaha kerajinan kendang. Terus juga untuk belajar usaha kendnag, kan kalau itu pameran bisa melihat usaha teman-teman, supaya tambah kreatif). Selain itu pemerintah daerah juga memberikan program terhadap industri
kerajinan kendang melalui pemberian Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman
yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau
persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut
mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi
ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan
dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita
untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86
Oleh karena itu, dalam pembuatan kerajinan kendang seperti bahan baku
seperti kayu, tinta warna, cat, dan kulit harus layak agar hasil usaha industri
kerajinan kendang dapat dipasarkan/ diimpor keluar negeri. Penentuan
khalayak sasaran program keamanan pangan didasari peran setiap khalayak
sasaran pada tahapan rantai pangan dari mulai mereka menghasilkan dan
memilih bahan pangan, menyimpan dan mengolah serta memproduksi bahan
pangan, mendistribusikan dan penyajian pangan hingga pangan dikonsumsi
oleh masyarakat. Berikut merupakan tabel startegi khalayak sasaran yang ada
di industri kerajinan kendang Kota Blitar:
Tabel 5. Strategi Penentuan Khalayak Sasaran
Tahap Produksi Tahap Konsumsi Tahap Distribusi
Terdiri dari para produesn pangan dalam skala kecil, menengah (UMKM) bahkan industri besar atau pabrik. Kelompok ini adalah kelompok yang paling bertanggung jawab dalam menghasilkan produk yang berkualitas, aman dikonsumsi dan terjangkau untuk masyarakat.
Mereka adalah kelompok yang menjual bahan pangan, menyimpan dan mengolah bahan pangan menjadi produk pangan yang siap dikonsumsi.
Konsumen adalah pertahanan terakhir yang paling rentan terkena dampak negatif jika pangan tidak aman dikonsumsi. Mereka adalah pembeli bahan pangan, menyajikannya dan mengokonsumsi yang telah diolah.
Sumber: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor 25 Tahun 2015
Dari tabel diatas maka usaha industri kerajinan kendang di Kota Blitar
seharusnya menggunakan tiga tahapan tersebut, agar pada waktu di pasarkan hasil
kerajinan kendang dapat memberikan kualitas yang memuaskan bagi konsumen
yang akan membelinya.
87
Pemerintah daerah juga memberikan program terhadap pelaku UMKM
kendang agar membuat sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga yang
diatur dalam SK Ka BPOM RI No. HK. 00.05.51640 tentang Pedoman Tata Cara
Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
(BPOM, 2003). Pedoman ini meliputi tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh
peserta maupun pelaksana penyuluhan dengan ketentuan ketentuan yang dipenuhi
agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu alasan penting
mengapa perlu dilakukan SPP-IRT adalah bahwa setiap perusahaan wajib
mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
Upaya untuk memasyarakatkan higyenes dan peraturan perundang-undangan di
bidang pangan perlu dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal maupun
informal. Oleh karena itu dalam usaha industri kerajinan kendang sebelum di
impor maupun di pasarkan ke luar negeri alangkah baiknya jika kerajinan tesebut
di berikan serifikasi agar kendang dapat mempunyai norma penilaian pada
standart yang telah sesuai.
88
C. Pembahasan
1. Dinamika Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM
a. Masih Rendahnya Kemauan Masyarakat Untuk Berwirausaha
Menurut Tambunan (2002), masalah dasar yang telah dihadapi oleh
UMKM di Indonesia adalah masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia
(SDM) menjadi salah satu keterbatasan kemampuan dalam aspek
enterpreunership. Masih enterpreunership atau masih rendahnya kemauan
masyarakat untuk berwirausaha membuat kendang menjadi faktor penghambat
dalam pemberdayaan UMKM kendang. Hambatanya adalah pemerintah daerah
dalam memberikan pelatihan menjadi sia-sia dan masyarakat yang sudah dilatih
tetap dalam dalam kondisi belum berdaya. Pemerintah Daerah Kota Blitar telah
memberikan kegiatan pelatihan pembuatan kendang hingga pelatihan bagaimana
caranya memanajemen usaha. Tetapi jika masyarakat tidak berkehendak untuk
melanjutkan atau mengembangkan pengetahuan yang telah didapatkan dari
pemerintah daerah Kota Blitar, maka sulit diberdayakan.
b. Mendapatkan Modal Usaha Bagi Usaha Skala Mikro, Kecil, dan
Menengah
Faktor yang menjadi permasalah yang dialami oleh pemberdayaan UMKM
lainnya salah satunya menurut Firmansyah (2014) adalah sulitnya mencari
tambahan modal usaha. Hal ini karena menurut Tambunan (2002) adalah pelaku
89
UMKM yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, persyaratan yang terlalu
berat, urusan administrasi terlalu bertele-tele, dan kurang informasi mengenai
pengkreditan. Faktor penghambat dari segi permodalan juga dialami oleh para
pelaku UMKM kendang Kota Blitar. Mereka mengalami keterbatasan modal
ketika mereka mendapat banyak permintaan barang. Ketika permintaan barang
meningkat, maka hal ini menjadi permasalahan permodalan karena modal usaha
yang telah dimiliki tidak cukup untuk membuat kendang dalam jumlah besar. Hal
ini dapat menjadi permasalahan keberadaaan para pelaku UMKM kendang,
karena kesulitan pemodalan yang mereka alami sedangkan pemerintah daerah
Kota Blitar belum bisa meyakinkan lembaga sumber permodalan untuk
memberikan kredit dana dengan sangat mudah.
c. Masih Rendahnya Daya Saing UMKM kendang
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan tantangan bagi para
pelaku UMKM, sehingga para pelaku UMKM di Indonesia harus mampu
menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkualitas. Mengenai daya saing
tersebut, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya MEA, bahwa Kota
Blitar juga mengalami tantangan dari segi persaingan. Persaingan tersebut
disebabkan oleh semakin bertumbuh kembangnya jumlah pelaku UMKM kendang
di Kota Blitar dan daya saing harga produk kendang antar daerah.
90
2. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM untuk menghadapi Tantangan Global
a. Pelatihan
Menurut Kartasamita (1996:5) dalam Khamarullah (2014) konsep strategi
pemberdayaan UMKM, salah satu strategi pemberdayaan UMKM adalah dengan
memberikan pelatihan. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan mengenai
pengetahuan dan keteampilan yang telah diperlukan untuk berusaha. Sesuai
dengan konsep tersebut, pemerintah daerah Kota Blitar dalam memberdayakan
masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM kendang adalah dengan cara melalui
startegi pelatihan, pengetahuan, wawasan, keterampilan yang telah diperlukan
untuk berwirausaha.
Dalam rangka memeberikan pengetahuan dan keterampilan cara
pembuatan kendang diberikan dengan memberi pelatihan dari segi teknik maupun
dari segi manajemen usaha terhantung pada kewenangan pemerintah daerah Kota
Blitar dari SKPD yang berbeda. Pemerintah darah Kota Blitar lebih berwenang
dalam memberikan pelatihan dari segi teknik dan manajemen adalah Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Blitar. Para pelaku UMKM kendang Kota Blitar juga
menjadi pelatih bagi masyarakat Blitar. Dalam pemberian pelatihan kepada
masyarakat Blitar ini merupakan strategi pemerintah daerah Kota Blitar untuk
memberdayakan masyarakatnya.
Pelatihan manajemen usaha juga diberikan kepada para pelaku UMKM
kendang, dimana pemerintah Kota Blitar yang telah berwenang atas pelatihan ini
91
adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar. Pelatihan manajemen adalah
pelatihan yang berkaitan dengan wirausaha, terutama wirausaha kendang. Strategi
yang telah diterapkan adalah dengan mengadakan seminar-seminar di desa-desa
yang membutuhkan pelatihan manajemen UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Blitar telah memberikan pelatihan melalui acara seminar kepada masyarakat
di desa-desa atau di kecamatan. Adapaun pengetahuan yang telah diberikan adalah
tentang manajemen pemasaran seperti promosi secara online, manajemen
keuangan, dan pentingnya UMKM sebagai penggerak perekonomian rakyat.
b. Permodalan
Menurut pasal dalam Undang-undang 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro
Kecil Menengah, dalam rangka mengupayakan pembangunan ekonomi nasional
pemerintah daerah harus melakukan penumbuhan usaha dan iklim usaha. Salah
satu strategi dalam menumbuhkan usaha dan ilkim usaha bagi UMKM menurut
Kartasasmita (1995:5) dalam Khamarullah (2014) dalam konsep strategi
pemberdayaan UMKM dilakukan dengan peningkatan akses kepada asset
produktif, khusunya modal. Selanjutnya menurut Sjaifudin (1995:66) dalam
Firmansyah (2014) pemberian permodalan sebagai salah satu strategi
pemberdayaan UMKM untuk menguatkan kemampuannya secara finansial.
Pemerintah daerah Kota Blitar yang terkait dengan untuk memberdayakan
UMKM kendang cara memberikan kemudahan mengakses modal usaha.
92
Pemerintah daerah yang terkait dalam memberikan modal usaha bagi UMKM
kendang adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Adapun sumber modal yang bisa
diakses bagi para pelaku UMKM kendang dengan cara mengakses dari perbankan
atau SHU (Sisa Hasil Usaha), BPR Artha Praja, dan pinjaman-pinjaman KUR
(Kredit Usaha Rakyat). Akses permodalan yang sudah disediakan oleh pemerintah
daerah Kota Blitar bagi pelaku UMKM kendang adanya kerja sama antara
pemerintah daerah Kota Blitar dengan lembaga sumber permodalan. Pemerintah
daerah Kota Blitar telah membantu pelaku UMKM kendang dengan memberikan
arahan bagaimana cara mengakses kredit modal usaha kepada lembaga penyedia
modal. Arahan yang telah diberikan adalah arahan tentang pembuatan proposal
pengajuan kredit usaha serta mengarahkan mengenai persyaratan apa saja yang
harus dipenuhi.
Pelaku UMKM kendang Kota Blitar telah mandiri dari segi permodalan.
Menurut Purwanti (2012:21) dalam konsep indikator kemandirian UMKM dari
KM mandiri dari
segi permodalan apabila mampu dalam hal ketersediaan modal usaha, mampu
memenuhi syarat untuk modal usaha, mampu mengatasi permasalahan
permodalan, d
tersebut, pelaku UMKM kendang Blitar telah memenuhi kriteria indikator
kemandirian dari segi permodalan. Pelaku UMKM kendang di Kota Blitar dari
segi permodalan karena mereka mempunyai modal usaha sendiri untuk usaha
kendang dan bahkan ada bank yang datang kerumah mereka untuk menawarkan
kredit usaha. Walaupun demikian, pelaku UMKM kendang bisa menggunakan
93
pelayanan akses modal oleh pemerintah daerah Kota Blitar baik pelayanan akses
modal dari Dinas Koperasi dan UMKM.
c. Pemberian Fasilitas
Menurut pasal 9 dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil Menengah salah satu strategi untuk menumbuhkan usaha dan
iklim usaha adalah dengan cara memberikan sarana dan prasarana. Dalam pasal 9
dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil serta memberikan
-
undang tersebut, dalam pemberdayaan UMKM kendang oleh pemerintah daerah
Kota Blitar dalam hal penelitian telah disediakan saran dan prasaran berupa alat
bubut, mesin diesel, mesin gergaji, dan komproser. Fasilitas tersebut diberikan
kepada peserta pelatihan dan dapat mendorong pemberdayaan UMKM kendang,
karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung proses
pelatihan dalam rangka memberdayakan mereka.
d. Pemasaran
Dalam konsep strategi pemberdayaan UMKM, menurut Sjaifudin
(1995:66) dalam Firmansyah (2014) dapat dijelaskan, dalam strategi
pemberdayaan UMKM terdapat dua strategi pemasaran. Kedua strategi pemasaran
94
tersebut yaitu meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar dan proteksi pasar
dengan mengusakan keberhasilan mengkonsumsi produk-produk yang telah
dihasilkan oleh usaha kecil. Pemasaran yang telah diupayakan oleh pemerintah
daerah Kota Blitar sesuai dengan konsep di atas dalam rangka mengembangkan
UMKM kendang adalah dengan cara promosi produk, memberikan informasi
pemasaran, dan penguatan pasar. Strategi pemerintah daerah Kota Blitar terkait
dengan dengan strategi pemasaran tersebut dengan adanya menyelenggarakan
pameran produk UMKM khas Blitar dan untuk mengembangkan pemasaran
produk hasil UMKM kendang melalui pemanfaatan internet.
Pemerintah daerah telah membuat program daerah berupa festival untuk
memamerkan potensi lokal Kota Blitar. Di dalam setiap penyelenggara festival
tersebut pemerintah daerah Kota Blitar selalu membuka kesempatan bagi semua
pelaku UMKM, termasuk UMKM kendang untuk memamerkan poduknya yang
sudah disediakan oleh panitia. Dengan begitu, para pelaku UMKM kendang
merasa diuntungkan atas meningkatnya permintaan kendang. Sehingga untuk
mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh usaha kecil telah berhasil
oleh usaha kecil telah berhasil sebagi bentuk untuk melakukan proteksi pasar bagi
UMKM kendang.
e. Pengendalian dan Perizinan
Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil
Menengah dalam konsep pembangunan ekonomi lokal melalui IUMK, dalam
95
rangka memberdayakan UMKM, pada pasal 12 tentang perizinan usaha dilakukan
rizinan usaha dengan sistem
pelayanan terpadu satu pintu, dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi
merupakan strategi pemberdayaan UMKM, tetapi menurut Sjaifudin (1995:66)
dalam Firmansyah (2014) menyatakan bahwa, tidak semua usaha industri wajib
melakukan beberapa jenis izin usaha. Tetapi izin usaha diperlukan karena menurut
Kartasasmita (1996:5) dalam Khamarullah (2014), izin usaha dapat
mempermudah intervensi pemerintah daerah untuk mengendalikan penguatan
pasar, agar tidak terjadi kesenjangan.
Sesuai dengan penjelasan konsep di atas, maka pemerintah daerah Kota
Blitar dapat melakukan pengendalian terhadap para pelaku UMKM. Pengendalian
tersebut dilakukan dengan cara mempermudah peraturan-peraturan daerah
mengenai persyaratan dalam hal perizinan. Pelaku UMKM kendang di Kota Blitar
telah mendaftarkan usahanya ke Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal Kota Blitar. Hal ini maka para pelaku UMKM kendang sudah terdaftar
secara administratif.
Atas terdaftarnya usaha pelaku UMKM kendang ke pemerintah daerah,
maka hal ini dapat mempermudah strategi pemerintah daerah Kota Blitar untuk
melakukan pengendalian dan pendataan UMKM atau proses administrasi lainnya.
Atas terdaftarnya pelaku UMKM tersebut maka apabila pelaku UMKM tersebut
dirasa memiliki kapasitas yang baik di bidang produksi kendang oleh pemerintah
daerah Kota Blitar, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM akan meminta bantuan
96
untuk menjadi pelatih produksi kendang di acara pemberdayaan masyarakat di
wilayah tempat tinggalnya. Selain itu juga mempermudah proses administratif
bagi UMKM kendang untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti peserta di
pameran hasil produk UMKM kendang.
3. Alternatif Strategi UMKM untuk kedepannya
a. Memberikan Pelatihan
Menurut Kartasasmita (1996:5) dalam Khamarullah (2014) dalam konsep
strategi pemberdayaan UMKM, salah satunya pelatihan. Pelatihan yang telah
diberikan merupakan pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk berusaha. Dalam memberikan pengetahuan membuat kendang
dapat diberikan dengan memberi pelatihan dari segi manajemen dengan
kewenangan pemerintah daerha Kota Blitar. Pemerintah daerah Kota Blitar yang
telah berwewenang dalam memberikan pelatihan dari segi manajemen usaha dari
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar. Pelatihan yang diberikan oleh
pemerintah daerah Kota Blitar kepada pelaku UMKM kendang yaitu pewarnaan
dengan menggunakan cat, menting (tinta warna dan alat suntik), dan dengan cara
di ukir.
Berdasarkan konsep tersebut menurut hasil penelitian, dalam
pemberdayaan UMKM kendang di Kota Blitar oleh pemerintah daerah adalah
adanya Training of Trainer (ToT). ToT yang berarti melatih seorang pelatih
97
menjadi dalam pemberdayaan UMKM kendang di Kota Blitar. Para pelaku
UMKM kendang yang dianggap sudah mahir oleh Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Blitar diminta untuk menjadi pelatih, untuk melatih pewarnaan kendang
kepada masyarakat. Sehingga trainning of trainer ini bisa mendukung atau
mendorong upaya pemerintah daerah Kota Blitar dalam memberdayakan UMKM
kendang.
b. Pemasaran
Sesuai dengan konsep strategi pemberdayaan UMKM, menurut Sjaifudin
(1995:66) dalam firmansyah (2014), dijelaskan strategi pemasaran terdapat dua.
Dalam kedua strategi pemasaran tersebut yaitu meningkatkan akses usaha kecil
kepada pasar dan proteksi pasar dengan mengusahakan keberhasilan
mengkonsumsi produk-produk yang telah dihasilkan oleh usaha kecil. Terkait
dengan konsep tersebut, pemerintah daerah Kota Blitar dalam rangka
pemberdayaan para pelaku UMKM kendang dilakukan berdasarkan visi dan misi.
Untuk mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah dilakukan melalui
hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan. Visi
misi pemerintah daerah Kota Blitar dalam hal ini adalah dari Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Blitar.
berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan seluruh pembangunan
hasilnya untuk semata- Dan salah
98
berupa beberapa kegiatan festival di Kota Blitar merupakan perwujudan
pemerintah daerah Kota Blitar untuk UMKM kendang. Kegiatan pameran
kendang dapat diperkenalkan UMKM kendang ke masyarakat dan wisatawan
yang hadir di pameran sebagai ajang untuk belajar usaha pembuatan kendang .
Sehingga dapat menambah wawasan dalam berkreasi dan berinovasi. Dengan
begitu dapat mendorong kemajuan dan kemandirian UMKM kendang di Kota
Blitar melalui upaya pemasaran dan promosi produk potensi lokal Blitar yaitu
kendang.
99
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada
bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah Kota
Blitar selama proses pemberdayaan UMKM kendang berbasis potensi lokal
juga mengalami dinamika atau permasalahan dalam pemberdayaan UMKM
yaitu tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapai
tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa,
pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area
pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual itu sendiri,
utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian
membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM
adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Dalam terjadinya
dinamika permasalahan pemberdayaan UMKM maka pemerintah daerah
mempunyai strategi yang pertama, adanya pelatihan bagi pelaku UMKM
kendang sebagai pelatih pembuatan kendang, dimana adanya melatih seorang
pelatih yaitu yang dilatih ini adalah para pelaku UMKM kendang di Kota
Blitar. Kedua, adanya kegiatan pameran produk hasil dari UMKM kendang
oleh pemerintah daerah Kota Blitar, dimana adanya pameran produk hasil
UMKM kendang diselenggarakan rutin setiap tahunnya. Ketiga, terdapat
100
sarana pelatihan yang telah memadai, dimana peralatan dan bahan untuk
pembuatan kendang diberikan oleh pelaku UMKM kendang agar dapat
memperlancar jalannya pelatihan bagi peserta pelatihan.
Upaya Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam pemberdayaan UMKM
kendang berbasis potensi lokal belum maksimal. Adapun strategi
pemberdayaan telah diupayakan dengan pertama, pemberian akses modal
terhadap perbankan dan non perbankan, untuk selanjutnya lembaga penyedia
permodalan bisa memberikan kredit atau tidak itu bukan menjadi kewenangan
Pemerintah daerah Kota Blitar. Kedua, terdapat pemberian fasilitas yang
dilakukan dnegan memberikan peralatan dan bahan pembuatan kendang
secara gratis selama pelatihan. Ketiga, dapat diberikan pelatihan dari
pemerintah daerah dibidang teknik dan manajemen. Keempat, terdapat
pemasaran yang telah dilakukan kegiatan pameran produk UMKM khas Kota
Blitar dan juga untuk memperkenalkan produk UMKM kendang, yang
dilakukan dengan menciptakan marketing online oleh pemerintah Kota Blitar.
Kelima, yaitu pengendlian dan perizinan yang telah dilakukan dengan
mempermudah perizinan usaha diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98
Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Dalam
rangka program pengendalian UMKM kendang, atas terdaftarnya usaha
pelaku UMKM kendang ke pemerintah daerah melalui proses perizinan usaha,
maka hal ini mempermudah strategi pemerintah daerah Kota Blitar untuk
melakukan pengendalian proses administrasi lainnya.
101
Alternatif strategi yang di buat oleh pemerintah daerah Kota Blitar dalam
pemberdayaan UMKM kendang berbasis potensi lokal untuk kedepannya
dengan cara yang pertama, Pemerintah daerah Kota Blitar yang telah
berwewenang dalam memberikan pelatihan dari segi manajemen usaha dari
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar. Pelatihan yang diberikan oleh
pemerintah daerah Kota Blitar kepada pelaku UMKM kendang yaitu
pewarnaan dengan menggunakan cat, menting (tinta warna dan alat suntik),
dan dengan cara di ukir. Dan kedua yaitu melakukan pameran kendang dapat
yang diperkenalkan UMKM kendang ke masyarakat dan wisatawan yang
hadir di pameran sebagai ajang untuk belajar usaha pembuatan kendang.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat
memberikan saran dalam rangka meningkatkan pemberdayaan UMKM
kendang di Kota Blitar dan dalam mengembangkan UMKM kendang berbasis
lokal di Kota Blitar di masa yang akan datang. Adapun saran yang bisa
diajukan adalah sebagai berikut:
1. Perlunya meningkatkan kemampuan dan keterampilan berwirausaha
khususnya bagi UMKM kendang sehingga mereka nantinya bisa
memiliki wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan usahanya.
2. Masalah keterbatasan permodalan yang telah dialami oleh pelaku
UMKM kendang di Kota Blitar sarannya adalah pemerintah daerah
102
Kota Blitar untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan agar bisa
melakukan kerjasama dengan lembaga sumber permodalan agar
memudahakan persyaratan jaminan kredit usaha, mengingat usaha
yang hanya berskala mikro, kecil, dan menengah.
3. Perlunya promosi yang lebih luas melalui pameran atau teknologi
informasi seperti Internet sehingga produk kendang yang semakin
dikenal dan diminati oleh konsumen dan masyarakat secara luas.
Selain itu perlu memprkuat kemampuan instansi pemerintah
khususnya Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengkoordinasi
pengumpulan produk pelaku UMKM kendang yang tidak
berkesempatan mengikuti pameran dan membuat jadwal peserta
pameran bagi UMKM kendang secara merata di setiap kegiatan
festival
4. Perlunya inisiatif bersama untuk memberikan peluang bagi produsen
bahan baku untuk mendirikan usaha di Kota Blitar serta didorong
dengan kemudahan perizinan oleh lembaga pemerintah Kota Blitar.
Hal ini sangat diperlukan agar kesulitan akan bahan baku seperti kayu
yang dihadapi oleh UMKM kendang di Kota Blitar.
Penulis juga memberikan saran agar UMKM di Kota Blitar lebih
berkembang lagi, maka dalam strategi pemasaran dan permodalan perlu
dikembangkan. Oleh karena itu, saran dari penulis adalah dalam strategi
pemasaran daerah dalam membuat situs internet secara legal yang berisi produk
hasil UMKM kendang khas dari Blitar yaitu:
103
1. Dalam strategi akses permodalan, perlu adanya kerja sama dengan
pemerintah daerah agar mempermudahkan bagi pelaku UMKM
kendang untuk mendapatkan kredit modal.
2. Selain itu UMKM kerajinan kendang di Kota Blitar seharusnya
diberikan program BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan)
dan Sertifikasi agar kerajinan kendang dapat tercantum sesuai dengan
persyaratan, ketentuan standart dan persyaratan kesehatan bahan baku
seperti kayu, tinta warna dan plitur yang telah digunakan dalam
pembuatan kendang.
104
DAFTAR PUSTAKA
Arnstein.1969. Tingkatan Partisipasi. Diakses Tanggal Oktober 2016 Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan (Dari Forulasi ke Penyusunan
Model-Model Implementasi Kebijakan Publik). Jakarta: Bumi Aksara Bank Indonesia (BI). 2014. Kajian Ekonomi Regional Jawa Timur Tahun 2014.
Surabaya: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan.
BAPPEDA Jawa Timur. 2013. Koperasi dan UMKM Jadi Modal Dahsyat
Diakses 24 Oktober 2016 dari BAPPEDA. jatimprov.go.id
BAPPEDA Jawa Timur. 2013. Pertumbuhan Ekonomi Jatim 7,12 Persen, Diakses 24 Oktober 2016 dari BAPPEDA.jatimprov.go.id
Badan Pusat Statistik Daerah Kota Blitar. 2015. Pendapatan Regional Kota Blitar
Diakses 24 Oktober 2016 Boehm. 1988. A Spiral Model of Software Development and Enhacement.
Diakses 23 November 2016 Darmadi, Damai & Sukidin. 2009. Administrasi Publik. Yogyakarta: LaskBang PRESSindo
Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
Kementrian Koperasi dan UKM. 2011. Perkembangan Data Usaha Mikro,
Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010 2011.
105
Laporan Tahunan yang dipublikasikan.
Mahyudi, Ahmad. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris.
Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
Pasalong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta, cv
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun Tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil.
Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.
Malang: AVVERROES PRESS.
Ilmu Administrasi Publik. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sulistyani. Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.
Yogyakarta: Gava Media.
Sumodiningrat, Gunawan. 2000. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarat: Pustaka Pelajar.
Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik umtuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogtakarta: ANDI
106
Suryono, Agus. 2004. Pengantar Teori Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press.
Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).
Usman, Sunyoto. 2012. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
Zubaedi. 2007. Wacana Pembangunan Alternatif Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro Kecil, Menengah (UMKM)
Theresia, Aprillia dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung Alfabeta
Firmansyah, Roby. 2014. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dan Sentra Industri Brem Desa Kliabu Mejayan Kabupaten Madiun). Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1. Hal. 154-160
Rahayu, Puji. 2012. Makalah Peranan UKM Terhadap Pertumbuhan dan Perekonomian di Indonesia, Diakses 24 Oktober dari pujirahayu.blogspot.com.
top related