STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

BERBASIS POTENSI LOKAL

(Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

HENY PURWANINGTIYAS

NIM. 135030101111100

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul: Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan

Usaha Mikro Kecil Menengah berbasis Potensi Lokal (Studi Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Blitar) dengan baik dan lancar.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi

syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud

tanpa adanya bantuan dan dorongan serta bimbingan dan sarandari berbagai

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan

terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

2. Bapak Choirul Saleh, Msi., selaku Ketua Jurusan Ilmu

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya

3. Bapak Dr. Sarwono, M.Si, selaku dosen pembimbing

Demi kesempurnaan skripsi ini dan kritik yang sifatnya membangun

sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang telah membutuhkan.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sangatlah ideal apabila terjadi suatu pertumbuhan yang

terarah, adanya perubahan sistem dan ekonomi yang sudah direncanakan sebaik-

baiknya. Setiap pembangunan harus mempunyai tujuan. Pada dasarnya tujuan dari

pembangunan ekonomi yaitu, dapat tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat.

Dimana masyarakat tersebut yang tinggal di area lokal, dengan segala

keterbatasan kemampuan baik secara pendidikan maupun secara finansial dan

membutuhkan penciptaan lapangan usaha walaupun dalam skala mikro, kecil, dan

menengah (UMKM). UMKM mempunyai peran penting bagi pembangunan

ekonomi di daerah Usaha yang berskala mikro, kecil, dan menengah serta

memudahkan masyarakat yang berpendidikan rendah, terutama pada masyarakat

lokal maupun masyarakat yang tinggal di kota-kota kecil untuk dapat dengan

mudah berwirausaha sendiri. Kemudahan berwirausaha sendiri tersebut dapat

disebabkan karena UMKM merupakan usaha yang bisa dimulai dengan modal

sendiri, berbasis sumber daya lokal, menggunakan teknologi tepat guna, dan

ukuran perusahaan baik dari segi total, aset, jumlah karyawan, dan sarana

prasarana yang terbilang kecil dan mudah (Budiyanti dalam Hariyadi, 2011).

2

Kemudahan-kemudahan masyarakat untuk berwirausaha UMKM di daerah

akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya, sehingga tercipta

pemerataan pembangunan ekonomi daerah. UMKM juga berkontribusi pada

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah. Peran UMKM

secara soaial-ekonomi di daerah adalah terciptanya lapangan pekerjaan. Lapangan

pekerjaan yang jumlahnya meningkat seiring peningkatan jumlah UMKM

berguna bagi masyarakat sekitar untuk menyerap tenaga kerja. Dimana tenaga

yang di butuhkan oleh UMKM tidak harus memiliki persyaratan tingkat

pendidikan, usia, dan sebagainya, sehingga hal ini dapat menyerap tenaga kerja

dengan cepat.

Menurut penelitian AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise

Dynamic (CEMSED), dan the Center for Economic and Sosial Studies (CESS)

(2000) dalam (Kristiyanti, 2012) menyatakan bahwa, karakteristik UMKM yaitu

mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk

meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Kemampuan UMKM untuk

bertahan selama krisis ekonomi menurut Kuncoro (2008) dalam Triamita (2012)

adalah (1) tidak memiliki hutang luar negeri, (2) tidak banyak hutang diperbankan

karena modal tidak terlalu besar, dan (3) menggunakan input lokal dan yang

terakhir berorientasi ekspor.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan

membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti

meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan

teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk

3

menambah nilai jual UMKM itu sendiri, tujuannya agar dapat bersaing dengan

produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di

Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap

tenaga kerja di Indonesia (Sudaryanto, 2011). Berdasarkan data dari BPS

mengenai kontribusi UMKM pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar

terhadap penerimaan Negara dengan menyumbangkan 61,9% pemasukan Produk

Domestic Bruto (PDB) melalui pajak yang telah diuraikan sebagai berikut: sektor

usaha mikro menyumbang 36% PDB, sektor usaha kecil 10,9%, dan sektor usaha

menengah 14,7% melalui pembayaran pajak. Selain itu, sektor usaha besar hanya

menyumbang 38,1% PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011).

Sejalan dengan tujuan dari pemberdayaan UMKM menurut Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, pada pasal

5c adalah meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan

lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan

rakyat dan kemiskinan. Berdasarkan peran penting UMKM bagi pembangunan

ekonomi daerah dan tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang sudah dijelaskan diatas, telah

menunjukkan bahwa UMKM perlu diberdayakan agar dapat terjadi peningkatan

jumlah UMKM. Pemberdayaan UMKM adalah salah satu upaya membangun

perekonomian rakyat, karena menurut Theresia dkk (2014:115-129) konsep

pemberdayaan adalah usaha untuk mendayagunakan kemampuan sumber daya.

Sedangkan sumber daya diberdayakan yakni masyarakat yang hidup dan tinggal

di wilayah masing-masing area lokal. Masyarakat lokal diberdayakan dengan

4

sengaja dapat diberikan fasilitas dalam merencanakan, memutuskan dan

mengelola sumber daya lokal yang dimiliki hingga akhirnya mereka memiliki

kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Lima tahun ke depan yaitu tahun 2015-2019, pemberdayaan koperasi dan

UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya

saing koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya

peningkatann kapasitas dan kinerja usaha koperasi dan UMKM, penguatan dan

perluasan peran sistem pendukung usaha, serta dukungan iklim usaha. Hal ini

sejalan dengan tiga tataran pemberdayaan koperasi dan UMKM yang mencakup

perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan

koperasi dan UMKM. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM mencakup

peningkatan sistem pendukung usaha dimana mencakup lembaga atau sistem yang

dapat menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi dan UMKM ke

sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja.

Dimana sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja,

informasi dan teknologi.

Kondisi UMKM di Indonesia dapat mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Peningkatan jumlah UMKM tersebut memiliki dampak terhadap PDB

nasional serta peningkatan jumlah unit UMKM tersebut mampu menyerap jumlah

tenaga kerja. PDB berguna untuk menunjukkan tingkat laju pendapatan nasional,

semakin meningkat tingkat pendapatan nasional, maka pembangunan ekonomi

berhasil, sedangkan semakin menurun tingkat pendapatan nasional maka

pembangunan ekonominya belum berhasil. Laju perkembangan jumlah UMKM di

5

Indonesia didukung oleh kesempatan yang mudah untuk melakukan ekspor ke

luar negeri melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economic

Community (AEC) mulai tahun 2015. Menurut Kajian Bank Indonesia Mengenai

Rumusan Standart Minimum Laporan Keuangan dan Busines Plan untuk UMKM

menyatakan bahwa, MEA adalah komunitas masyarakat ASEAN dalam proses

perdagangan bebas antar Negara yang bergabung dalam ASEAN. Salah satu

karakteristik MEA adalah menuju pasar tunggal dan kesatuan basis produksi,

yang akan diberlakukan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil,

dan modal. Karakteristik MEA tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki

kesempatan yang menguntungkan untuk menjual produknya ke luar negeri dengan

biaya pajak yang berkurang. Para pelaku UMKM juga dapat memiliki peluang

untuk mengakses sumber-sumber keuangan, tidak hanya di dalam negeri tetapi

juga pasar keuangan internasional dan dengan mudah melakukan hubungan kerja

dengan konsumen luar negeri. Mengingat kondisi ekonomi dan sumber daya

manusia di masing- masing Negara yang tergabung di ASEAN tidak sama, dan

para pelaku UMKM yang berada di area lokal atau daerah harus mampu

menciptakan produk yang berstandar nasional maupun internasional. (Bank

Indonesia, 2009).

Deputi Produksi Kementrian Koperasi dan UKM, Braman Setyo

menyatakan bahwa, dari total 33 provinsi di Indonesia, Jawa Timur masih

merupakan satu-satunya provinsi yang sektor koperasi dan UMKM telah memiliki

peran penting dalam memajukan perekonomian daerah (Bappeda Jawa Timur,

2013). Jumlah UMKM yang banyak di Jawa Timur berdampak besar terhadap

6

perekonomian Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dihasilkan dari

perkembangkan sektor koperasi dan UMKM telah mencapai 57% terhadap PDRB

Jawa Timur sebesar Rp 884 triliun (Bappeda Jawa Timur, 2013). Jumlah UMKM

yang banyak di Jawa Timur berdampak besar terhadap perekonomian Jawa

Timur. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sebesar Rp 884 triliun (Bappeda

Jawa Timur, 2013).

Salah satu indikator ekonomi yang menonjol dalam keberhasilan

pembangunan tercermin melaluli peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam

perhitungan PDRB dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi

di Kota Blitar sebesar 5,90% atas dasar harga konstan tahun 2010. Lima tahun

berakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Blitar menunjukkan tren positif meskipun

cenderung melambat. Namun dalam pembangunan di bidang ekonomi masih

berjalan sesuai yang diharapkan. Pemicu pertumbuhan kali ini adalah naiknya

pertumbuhan ekonomi dengan kategori akomodasi, makan dan minum, jasa

keuangan dan asuransi dan industri pengolahan. Total nilai tambah dari seluruh

aktifitas ekonomi di Kota Blitar pada tahun 2014 mencapai Rp 4,35 triliun atau

setara dengan Rp 3,65 triliun jika dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2010

(Sumber: Badan Statistik Daerah Kota Blitar 2015, Diakses 24 Oktober 2016).

Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Permodalan Koperasi

dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, menyatakan bahwa dalam rangka

pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi di Kota Blitar perlu didukung fasilitasi perkuatan

7

permodalan melalui dana guna meningkatkan kemampuan berproduksi dan

pengembangan pemasaran.

Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Jawa Timur yang berjarak

sekitar 167 km arah barat daya dari ibukota Provinsi. Terdapat makam

Proklamator dan Mantan Wakil Presiden serta beberapa pemimpin negeri yang

berasal dari Kota Blitar. Fasilitas wisata lainnya yang ditawarkan oleh Kota Blitar

adalah Museum Bung Karno, Petilasan Aryo Blitar, Wahana Air Sumber Udel,

dan tempat wisata lainnya. Bahkan pemerintah menyediakan PIPP (Pusat

Informasi Pariwisata Dan Perdagangan) Kota Blitar, sebagai tempat memberikan

informasi pariwisata dan tempat usaha perdagangan produk-produk asli Blitar.

Perkembangan usaha tingkat menengah yang ada saat ini tidak menyurutkan

rasa optimisme dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar dalam

menumbuh kembangkan usaha mikro karena dapat menopang perkembangan dari

usaha tingkat menengah. Saat ini kebanyakan warga Kota Blitar cenderung

memilih usaha mikro, karena secara kemampuan memang mayoritas warga tidak

mempunyai modal besar. Selain itu kemampuan warga menyerap perkembangan

dunia usaha juga sangat rendah (dinkop-ukm.blitarkota.go.id/).

Oleh karena itu, dalam kegiatan UMKM seharusnya lebih memperluas

lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan

masyarakat. UMKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks karena

pengembangan UMKM bergantung pada arah pembangunan ekonomi nasional.

Upaya penataan kebijakan ekonomi perlu dilakukan bagi pengembangan UMKM

8

ke depan adalah perlu mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat

perkembangan UMKM.

Untuk itu sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap percepatan

pembangunan bidang ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat

dan ketahanan ekonomi maka pemberdayaan koperasi, usaha, mikro, kecil, dan

menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu

adanya hukum berupa peratuaran daerah dalam rangka peningkatan peran

ekonomi kerakyatan.

Berkaitan dengan industri, Kota Blitar juga memiliki daerah yang cukup

dikenal karena hasil kerajinan masyarakat setempat yaitu Kelurahan Sentul.

Dimana Kelurahan Sentul ini merupakan salah satu kawasan dimana

masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin sekaligus sebagai sentra kerajinan

bubut kayu di Kota Blitar. Sebagai salah satu komoditi yang termasuk dalam

industri kerajinan, produk-produk kerajinan Sentul telah dipasarkan untuk

masyarakat umum terutama masyarakat Kota Blitar. Produk Kerajinan Sentul ini

bermacam-macam, diantaranya berupa topeng, ukiran, papan catur, asbak,

kendang dan masih banyak produk kerajinan lainnya.

Disamping prestasi yang gemilang ini, ternyata juga terdapat beberapa

kekurangan, diantaranya:

a. Para pengrajin masih bernaung dalam industri kerajinan rumah tangga

atau home industries yang kenyataannya hasil kerajinan sudah

mencapai pasar ekspor.

9

b. Keterbatasan modal dan fasilitas kerja.

c. Lokasi perajin yang terpencar meski dalam satu kelurahan sehingga

kurang efisien, jika konsumen ingin mengenal dan mendapatkan

informasi atau mendapatkan hasil kerajinan secara cepat dan lengkap.

d. Lokasi pemasaran produk yang kurang maksimal.

Dilihat dari kekurangan di atas, perlu adanya pembenahan untuk mengatasi

kekurangan tersebut. Oleh karena itu, salah satu cara yang efisien untuk

pemberdayaan UMKM di Kota Blitar terdapat pada tingkatan tokenisme. Dimana

tingkatan tersebut dapat menyampaikan informasi, konsultasi, dan peredaman

guna menciptakan perekonomian masyarakat baik secara kualitas maupun

kuantitas (Arnstein, 1969).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM

di Kota Blitar?

2. Apa strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan

UMKM untuk mengahadapi tantangan global?

10

3. Bagaimana alternatif strategi UMKM untuk kedepannya di Kota Blitar?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis dinamika Pemerintah Daerah dalam

pemberdayaan UMKM di Kota Blitar.

2. Mendeskripsikan dan Menganalisis strategi yang di terapkan Pemerintah

Daerah dalam pemberdayaan UMKM untuk mengahadapi tantangan

global

3. Mendeskripsikan dan Menganalisis alternatif strategi UMKM untuk

kedepannya di Kota Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Memperkaya kepustakaan yang membahas tentang strategi

pemberdayaan UMKM sektor industri kerajinan oleh pemerintah

daerah.

2. Manfaat praktis

11

Dapat memberikan saran bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas

Koperasi Kota Blitar.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar proposal skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab dengan

beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal

yang tertulis, berikut ini sistematika secara lengkapnya:

1. BAB I :PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai teori-teori untuk dijadikan landasan

teoritik penelitian skripsi yang digunakan sebagai alat

analisis dalam penelitian ini, konsep yang dikaji antara lain:

1) perencanaan, yang meliputi pengertian perencanaan dan

fungsi perencanaan; 2) pembangunan ekonomi lokal yang

meliputi, pengertian pembangunan, pembangunan ekonomi

lokal, dan pengertian potensi lokal; 3) strategi

pembangunan ekonomi lokal meliputi, pengertian strategi,

12

definisi strategi ekonomi lokal dan pembangunan ekonomi

lokal melalui UMKM; 4) pemberdayaan ekonomi lokal

melalui UMKM meliputi, definisi pemberdayaan, UMKM

berbasis ekonomi lokal, strategi pemberdayaan UMKM,

indikator kemandirian UMKM dan factor pendorong &

penghambat UMKM.

3. BAB III :METODE PENELITIAN

Berisi tentang langkah-langkah teknis dan praktis sehingga

tujuan penelitian dapat dicapai yaitu meliputi jenis

penelitian, mengenai fokus penelitian, mengenai lokasi dan

situs penelitian, mengenai sumber data dan teknik

pengumpulan data, serta teknis analisis data.

4. BAB VI :HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian hasil temuan-temuan penelitian

berupa data-data yang telah diperoleh pada waktu

wawancara, dokumentasi, dan arsip-arsip instansi terkait

yang kemudian diolah, dianalisis sesuai dengan teknik

analisis yang dijelaskan pada bab tiga, dan dipaparkan

dikaitkan dengan teori-teori pada bab dua.

13

5. BAB V :PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran

dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi berasal dari kata administer, yang diartikan sebagai manage

(mengelola). Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan

dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang

terhimpun dalam organisasi. Menurut pendapat Sondang P.Siagian, administrasi

adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang

didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan

sebelumnya. Dikatakan The Lieng Gie administrasi adalah segenap rangkaian

perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia

untuk mencapai tujuan tertentu (Darmadi & Sukidin, 2009:4-6). Menurut Hadart

rangkaian sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

15

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa inggris yang berarti

umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat

sebagaimana dikutip Pasalong (2006:6) mengatakan bahwa publik adalah

sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap

dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka

miliki. Apabila public administration diterjemahkan sebagai administrasi negara,

maka kecenderungan pelayanan dan penyelenggaraan roda pemerintahaan akan

bermotivasi sebagai negara. Administrasi publik mengurusi kepentingan

-19).

Menurut Pr

administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan

administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Menurut Dwight Waldo administrasi publik adalah manajemen dan organisasi

dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Menurut George J. Gordon administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh

proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan

dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh

, 2006:25). Menurut

Chander&Plano dan Keban (2008:3), mengatakan bahwa administrasi publik

adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola

keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Pasalong administrasi

adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam

16

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik

secara efisien dan efektif (Pasalong, 2008:7-8). Dapat disimpulkan bahwa

administrasi publik merupakan proses kegiatan kerjasama yang telah dilakukan

oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan-yujuan pemerintah secara efektif

dan efisien.

B.Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik

Banyak ahli yang memberikan pengertian yang berbeda tentang kebijakan

publik, ketidaksamaan ini dikarenakan sudut pandang yang dilihat oleh para ahli

dalam melihat suatu fenomena dan perspektif yang berbeda dari kondisi disuatu

negara. Eyston (1971:18) sebagaimana di kutip oleh abdul Wahab (2012:13) yang

dirumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik adalah

(antar hubungan yang berlangsung diantar

unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Demikian pula definisi

yang pernah disodorkan oleh Wilson (dalam Abdul Wahab, 2012: 13) yang

merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

s and prouncement on prticular matters, the step they take (or fail to take) to implement them, and the explantions the give

(tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

17

Dari berbagai uraian yang telah diungkapkan dari para ahli diatas maka

dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan produk yang telah dihasilkan oleh

pemerintah untuk menangani masalah yang bersifat positif. Selain itu kebijakan

merupakan suatu produk yang berupa rekomendasi-rekomendasi dalam

menangani suatu problem yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

C. Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan sosial atau

organisasional yang disengaja untuk mengembangkan suatu strategi yang optimal

dari tindakan nyata dimasa depan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan

dan memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan disertai dengan kekuatan

dan keinginan untuk menjalankan sumberdaya yang ada dan dapat bertindak

seperlunya untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Sedangkan rencana

ialah produk dari suatu perencanaan, yaitu suatu pedoman dan arahan untuk

mencapai keinginan dan sasaran yang telah di gariskan terlebih dahulu. (Arsyad,

2010: 156-157)

Selanjutnya Arsyad (2010: 156) juga mengemukakan pendapat para ahli

tentang perencanaan yaitu:

a. Usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang baik dan dapat mencapai tujuan tertentu (Waterston, 1965)

18

b. Suatu aktifitas berkelanjutan guna apa yang dilakukan dan diinginkan untuk masa depan (Melville j. Branch)

c. Suatu penyusunan rangkaian dan tindakan secara berturut yang mengarah pada tujuan tertentu (Peter Hall, 1992)

Berdasarkan definisi yang diajukan Conyers dan Hills tersebut Kuncoro

(2012: 50) dan Arsyad (2010: 157) menyimpulkan ada elemen dasar dalam suatu

perencanaan, yaitu:

a. Merencanakan berarti memilih, yaitu proses pemilihan sumber daya

yang akan digunakan untuk mewujudkan keinginan tujuan yang

telah diinginkan

b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, yaitu

proses alokasi besarnya sumber daya yang digunakan dalam

mewujudkan tujuan yang telah diinginkan

Perencanaan merupakan proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi,

metode dan tolok ukur keberhasilan suatu usaha atau kegiatan. Dimana dalam

kegiatan yang harus dilakukan adalah dapat menetapkan pekerjaan yang harus

dilaksanakan di masa datang, yang berarti juga tidak boleh melaksanakan

pekerjaan lain yang bertolak belakang dengan pekerjaan yang telah ditetapkan

(Nabawi, H. 2003:31). Perencanaan menurut Pajudi Atmosudirjo dalam Usman

(2008:60) mengemukakan bahwa suatu perhitungan dan penentuan tentang

sesuatu yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi diatas, maka disimpulkan perencanaan merupakan suatu

kegiatan dan proses yang dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai

19

tujuan dan dalam perencanaan mengandung beberapa unsur, yaitu sejumlah

kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil, yang akan

dicapai untuk masa depan dalam waktu tertentu. Adapaun manfaat dari

perencanaan yaitu sebagai berikut:

a. Standar pelaksanaan dan pengawasan

b. Pemilihan berbagai alternative terbaik

c. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan

d. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi

e. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan

f. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait

g. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti

2. Fungsi Perencanaan

Menurut Latief (2009:29) fungsi perencanaan dalam pembangunan dapat

dirumuskan, pertama, sebagai pedoman pelaksana; kedua, dapat mengadakan

perkiraan yang akan dilalui; ketiga, dapat memilih alternatif; keempat, sebagai

alat standar untuk mengadakan pengawasan; dan kelima, menjawab kebutuhan

masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

20

Dari fungsi perencanaaan di atas dapat disampaikan bahwa perencanaan

mempunyai kegunaan untuk menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara

optimal agar memberikan hasil yang maksimal ke arah perubahan struktur

ekonomi dan sosial serta mengurangi adanya kesenjangan diantara masyarakat

suatu negara atau daerah. Dengan adanya perencanaan maka dapat dikatakan

bahwa dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan mempunyai indikasi

peranan pemerintah, yaitu ikut campur tangan dalam kegiatan tersebut.

D. Pembangunan Ekonomi Lokal

1. Pengertian Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses

perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik

berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli

memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah

pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain,

daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun

secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses

untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dalam pembangunan sangatlah ideal apabila terjadi suatu pertumbuhan

yang terarah, adanya perubahan sistem dan ekonomi yang sudah direncanakan

sebaik- baiknya. Setiap pembangunan harus mempunyai tujuan. Dimana tujuan itu

21

harus sudah ditetapkan sebelumnya, dan kemudian diusahakan agar ada

perubahan yang positif, pertumbuhan dan perkembangan untuk berubah, tumbuh

dan berkembang kearah tercapainya apa yang akan di kehendaki dengan adanya

pembangunan.

Pada umumnya, pembangunan yang terjadi di negara- negara berkembang

dipusatkan pada pembanguan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi.

Akibat adanya fokus dalam pertumbuhan ekonomi, maka di dunia timbul

kelompok Negara maju dan Negara berkembang. Dalam rangka mengejar

ketinggalan, seperti yang diungkapkan oleh Supriatna (2000: 15), di Negara

berkembang telah diterapkan konsep Growth Paradigm, yaitu ditandai dengan

adanya pertumbuhan pendapatan nasional. Namun pada pelaksanaannya pada

sasaran peningkatan pendapatan nasional tidak menjamin distribusi pendapatan

nasional dan tidak menguntungkan sekelompok masyarakat.

Dengan demikian, paradigma bergeser pada strategi pertumbuhan dan

pemerataan. Namun pada pelaksanaannya, ketergantungan negara berkembang

dari negara maju masih terjadi. Timbul pola- pola konsumsi, investasi dan

bantuan luar negeri dan pinjaman yang tidak seimbang antar negara berkembang

dan negara maju. Akibat yang sangat dirasakan negara berkembang, adanya

pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kemiskinan, kebodohan, kerusakan

lingkungan dan masyarakat pedesaan.

22

2. Pembangunan Ekonomi Lokal

Pengertian pembangunan secara konseptual menurut Mardikanto (2009) dalam

Theresia dkk (2014:6) adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana.

Upaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyrakat.

Masyarakat dapat dijadikan objek dan subyek pembangunan, dimana masyarakat

yang melaksanakan pembangunan untuk membangun sumber daya masyarakat itu

sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah. Pembangunan sumber daya

masyarakat tersebut menggunakan teknologi yang terpilih, yakni suatu upaya

yang sesuai dengan apa yang telah dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.

Definisi pembangunan ekonomi lokal menurut S. Kunzet, H.B. Chenery

dalam Mahyudi (2004:01), adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat

menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya

tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi. Perubahan

yang telah terjadi pada struktur ekonomi baik dari segi peranannya terhadap

pembentukan pendapatan lokal, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan

kerja bagi penduduk setempat.

Pembangunan ekonomi lokal adalah pembangunan (yang di dalamnya

terdapat berbagai upaya) yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan potensi

lokal, serta kebutuhan dan kemampuan lokal dalam menjalankan pembangunan.

Pembangunan lokal tidak hanya berkaitan dengan sektor ekonomi semata, tapi

juga keberhasilannya juga terkait dengan faktor lain seperti sosial, politik, hukum,

budaya, dan birokrasi. Pembangunan ekonomi lokal dapat dilakukan secara

23

bertahap sesuai dengan skala prioritas dan yang memiliki pengaruh untuk

menggerakkan sektor lainnya secara lebih cepat (S

Konsep pembangunan ekonomi lokal saat ini belum mampu mengatasi

permasalahan lok

terdapat perbedaan konsep pembangunan ekonomi lokal yang lama dengan yang

baru. Adapun konsep lama dengan yang baru dapat dibedakan ke dalam beberapa

komponen, diantaranya adalah kerja, basis pembangunan, aset-aset lokasi, dan

sumber daya pengetahuan.

n bahwa

pembangunan ekonomi lokal merupakan pembangunan yang memerlukan

prioritas, pilihan lokasi, individu maupun sektor strategis. Pembangunan yang

memprioritaskan adanya pembangunan ekonomi lokal, karena pembangunan

secara kuantitas dalam jumlah banyak tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan

lokal. Kemiskinan lokal bisa saja bukan kemiskinan secara ekonomi, tetapi

kemiskinan sosial, dan kemiskinan politik.

Selain itu dalam pembangunan ekonomi lokal dilakukan secara bersamaan

pembangunan ekonomi lokal harus menetapakan sektor unggulan lokal. Dimana

sektor unggulan tersebut akan dibawa sesuai dengan kehendak dan kemauan

masyarakat lokal, karena mayarakat lokal lebih mengetahui sektor ekonomi yang

perlu ditingkatkan, dikembangkan, dan dipertahankan sesuai dengan sosio kultur

di kawasannya.

24

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi

lokal adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang telah

ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat lokal, maupun peranannya

dalam penyediaan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Potensi lokal tersebut

akan dibawa sesuai dengan kehendak dan kemauan masyarakat lokal, karena

masyarakat lokal yang lebih mengetahui sektor ekonomi mana yang perlu

ditingkatkan, dikembangkan, dipertahankan, sesuia dengan sosio kultur lokal

kawasannya.

3. Pengertian Potensi Lokal

Potensi ekonomi lokal menurut Suparmoko (2002: 99) yaitu kemampuan

ekonomi yang ada di kawasan lokal yang mungkin layak dikembangkan sehingga

akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat dan dapat

mendorong perekonomian lokal. Perekonomian lokal dapat tumbuh secara

keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan dapat berkesinambunagan.

baran Singkat

dapat berbagai macam potensi lokal. Potensi

ekonomi lokal tersebut dibedakan ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI). Adapun klasifikasi potensi ekonomi lokal lapangan usaha

tersebut adalah:

25

a. Pertambangan dan penggalian

b. Industri pengolahan

c. Listrik, Gas, Air

d. Konstruksi

e. Perdaganagan Besar dan Eceran

f. Penyediaan Akomodasi, makan dan minum

g. Transportasi, pergudangan, dan komunikasi

h. Perantara keuangan

i. Jasa- jasa

Usman (2012) menjelaskan bahwa dalam rangka menghadapi globalisasi

maka akan berdampak pada daya saing produk daerah. Daerah harus mampu

menciptakan produk unggulan yang berpotensi ekonomi lokal. Produk unggulan

tersebut tidak harus berasal dari industri dengan teknologi canggih, tetapi bisa

dengan produk lokal dengan daya saing yang handal.

Menurut Tarigan (2005), potensi ekonomi lokal merupakan kemampuan

suatu wilayah untuk mengekspor sumber daya yang ada. Kegiatan mengekspor

antar lokal menimbulakan adanya kegiatan ekonomi beserta proses investasi

ekonomi lokal. Pertumbuhan lapangan usaha lokal bukan hanya dapat dijadikan

masyarakatnya mandiri secara ekonomi, tetapi juga dapat berguna dalam

menyerap tenaga kerja (Tarigan, 2005 dalam Woyanti, 2008: 155).

Jadi dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi lokal adalah kemampuan

sumber daya ekonomi setempat yang mungkin layak dikembangkan melalui

kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menggali sumber daya-

sumber daya atau potensi tersebut. Dalam pertumbuhan lapangan usaha lokal

26

dapat menjadikan masyarakat akan mandiri secara ekonomi, akan tetapi juga

dapat menyerap dalam tenaga kerja.

E. Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal

1. Pengertian Strategi

Definisi dari strategi secara umum merupakan hal yang terpenting bagi

kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan

perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan sendiri harus bisa menghadapi

setiap masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun luar

perusahaan. Dalam strategi memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai

pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia

bisnis atau usaha sangat dibutuhkan utuk mencapai visi dan misi yang sudah

diterapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian suatu tujuan.

Menurut David (2011: 18-19) menjelaskan bahwa strategi adalah sarana

bersama dengan tujuan jangka panjang yang telah dicapai. Dimana dalam strategi

bisnis mencakup ekspansi geografis, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan

usaha patungan (joint). Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan

keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar.

27

Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah tindakan aksi atau

kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang maupun perusahaan untuk mencapai

tujuan yang telah di tetapkan.

2. Definisi Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal

Suryono (2004: 80) menjelaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi

lokal selalu berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Strategi

pembangunan ekonomi local adalah upaya yang dimaksudkan untuk menunjukkan

proses pembangunan ekonomi lokal. Dapat di definisikan bahwa strategi

pembangunan ekonomi lokal yaitu, sebuah upaya yang dapat memajukan proses

pembangunan ekonomi lokal. Terdapat komponen dari strategi pembangunan

lokal adalah tujuan (pembangunan) dan alat (strategi). Diaman tujuan dan alat

tersebut dapat digunakan untuk strategi pembangunan ekonomi lokal yang

mengarah dalam perkembangan melalui perdagangan untuk mengakses kawasan

industri dan teknologi (Sulistiyowati, 2008: 486).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan ekonomi lokal adalah

proses kegiatan yang telah melibatkan berbagai unsur pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada. Tujuan perencanaan dan pembangunan

lokal yaitu, untuk meningktkan kesejahteraan sosial lokal dalam jangka waktu

28

tertentu. Dimana dalam jangka waktu tertentu, cara yang dilakukan perencanaan

pembangunan ekonomi lokal yaitu melalui program-program instrumen kebijakan

yang berisi kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh

alokasi anggaran.

3. Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui UMKM

Pembangunan ekonomi masyarakat lokal dapat diwujudkan dengan

pembangunan ekonomi usaha kecil. Pembangunan ekonomi lokal merupakan

pembangunan alternatif atas model yang berpusat pada pertumbuhan berupa

pemberdayaan. Upaya tersebut membutuhkan peran penting dalam sumber daya

manusia dan potensi ekonomi lokal yang ada (Zubaedi, 2007:97). Menurut

Sumodiningrat (2011:147-150), pembangunan ekonomi lokal melalui UMKM

didasarkan pada beberapa unsur penting yaitu:

a. Kemantapan kelembagaan

b. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparatur

pemerintah daerah

c. Potensi ekonomi daerah untuk menggali pendapatannya sendiri.

Di Indonesia pembangunan ekonomi usaha kecil lokal dapat diwujudkan

dengan adanya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan

29

menumbuhksn iklim usaha. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No

17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemerintah daerah harus melakukan penumbuhan

iklim usaha dan pengembangan usaha. Terdapat peran pemerintah daerah dalam

menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan usaha sesuai dengan UU No 20

Tahun 2008 tentang UMKM:

Table 1. Peran Pemerintah RI No 17 Tahun 2013 Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM

No Peran Penjelasan

1 Pengembangan usaha Dapat memberikan fasilitas pengembangan usaha. Melaksanakan pengembangan usaha

2 Kemitraan Dimana dalam kemitraan antara Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dengan besar dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip- prinsip kemitraan dan menunjang etika bisnis dan usaha

3 Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan usahanya harus mempunyai bukti yang legalitas usaha seperti: surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, dan tanda bukti pendataan.

4 Dukungan kelembagaan Meningkatkan fungsi lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya.

Sumber: Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Kesimpulannya adalah pembangunan ekonomi lokal melalui UMKM dapat

dilaksanakan dengan pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha

30

pembangunan enurut Zubaedi (2007:100), untuk mengarahkan

pembangunan kepada pemenuhan target- target variabel ekonomi makro, maka

dapat diwujudkan dengan membentuk pemberdayaan melalui kemitraan yang

jelas antara masyarakat lokal (orang miskin) dengan masyarakat yang mampu.

Dimana kemitraan tersebut dapat diwujudkan melalui keamantapan kelembagaan,

ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya pemerintah daerah,

dan potensi ekonomi daerah untuk menggali pendapataanya sendiri. Sedangkan

untuk menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan UMKM, dapat

dilaksanakan sesuai pasal 7, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

Pendanaan, Sarana dan prasarana, Informasi usaha, Kemitraan, Perizinan usaha,

Kesempatan berubah, Promosi dagang dan Dukungana kelembagaan.

F. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui UMKM

1. Definisi Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004: 77), pemberdayaan merupakan proses menuju

berdaya untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses

pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari yang memiliki daya kepada pihak

yang belum berdaya. Pemberdayaan adalah wujud adanya tahapan upaya untuk

mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.

menjadi sumber inisiatif untuk berdaya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat

31

dalam hal ini dapat mengupayakan, mengusahakan, mencari dan menciptakan

situasi yang memungkinkan pihak lain untuk memberikan daya kepadanya. Dan

daya bukan hanya berasal dari

masyarakat sendiri tapi juga dari pihak lain (Sulistiyani, 2004:77).

Sumodiningrat (2000) menyatakan bahwa pemberdayaan dalam istilah barat

diartikan sebagai empowerment. Istilah tersebut merupakan istilah yang benar,

tapi tidak tepat, karena empowerment bukan berarti pemberdayaan melainkan

atau memberi energy,

dengan demikian pemberdayaan adalah memberi energi yang bersangkutan

mampu untuk bergerak secara mandiri (Sulistiyani, 2004:78)

Konsepsi pemberdayaan bukan hanya mengarah pada pemberdayaan

masyarakat, tapi dalam amanat Ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor XVI/ MPR-RI/ 1998 tentang Politik Ekonomi dalam

rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu

diberdayakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi

masyarakat telah berdampak pada perubahan ekonomi suatu daerah, hingga

perwujudan kemandirian masyarakat dari segi ekonomi. Dalam mewujudkan

kemandirian masyarakat tersebut Winarni (1998) dalam Sulistiyani (2004:79),

pemberdayaan pada intinya meliputi tiga hal yaitu, pengembangan, memperkuat

potensi atau daya, dan dpat menciptakan kemandirian.

Dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan merupakan upaya

memberdayakan sumber daya manusia atau masyarakat melalui pemberiaan daya/

32

kekuatan/kemampuan dan energi yang telah diberikan untuk meningkatkan harkat

dan martabatnya. Hal tersebut dilakukan dengan penciptaan peluang usaha di

wilayah tempat tinggal masyarakat itu sendiri, dengan memanfaatkan potensi

kemampuan yang telah mereka miliki beserta potensi lokalnya. Adanya potensi

lokal, mengakibatkan timbulnya peluang usaha di daerah, sehingga masyarakat

lokal harus difasilitasi dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber

daya lokal yang telah dimiliki hingga mereka memiliki keberdayaan dan

kemandirian.

Dimana dalam konsep Arnstein (1969), (A Ladder of Citizen Participation)

terdapat tingkatan partisipasi pemberdayaan, dari yang terendah ke yang lebih

tinggi:

Gambar 1. Tingkatan Partisipasi (Arnstein, 1969)

Sumbe. Arnstein, 1969. A Ladder of Citizen Participation

33

Dilihat dari tingkatan diatas maka, pemberdayaan UMKM di Kota Blitar

terdapat pada tingkatan tokenisme, dimana tingkatan tersebut ada menyampaikan

informasi, konsultasi, dan peredaman. UMKM Kota Blitar saat ini sudah cukup

baik dalam melakukan pemasaran maupun pengembangan usaha guna

menciptakan perekonomian masyarakat yang berandil besar dalam berwirausaha

secara maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas.

2. UMKM Berbasis Ekonomi Lokal

Basis ekonomi lokal yaitu merupakan pedoman yang telah dijadikan oleh

masyarakat lokal dalam bertindak dan berperilaku dalam bentuk usaha ekonomi.

Usaha ekonomi lokal menurut Mubyarto (1994) merupakan keswadayaan sendiri-

sendiri yang dilandasi oleh latar belakang sosial budaya yang unik dan

keaksahaan lokal kemudian dijadikan basis dalam proses ekonomi, hingga

menimbulakan adanya suatu usaha, baik dari skala mikro, kecil, dan menengah

(Theresia dkk, 2014:71).

Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) menjelaskan kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai

berikut:

34

a. Usaha Mikro adalah produktif milik orang perorangan dan badan usaha

yang telah memenuhi kriteria. Dimana kriteria usaha mikro adalah

usaha yang memiliki kekayaan paling bersih Rp50.000.000,00 tidak

termasuk tanah dan bangunan temapat usaha serta memilki hasil

penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00

b. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang telah berdiri sendiri dan

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan termasuk

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Dimana kriteria

usaha kecil mempunyai kekayaan Rp50.000.000,00-Rp500.000.000,00

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00-Rp2.500.000.000,00.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dan berdiri sendiri

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahan. Usaha menengah memiliki kriteria dengan

kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 Rp10.000.000.000,00

tidak termasuk tanah dan bangunan temapat usaha lebih dari

Rp2.500.000.000,00 Rp50.000.000.000,00.

d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang telah dilakukan oleh

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional

milik negara yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

35

Ekonomi lokal memiliki keunggulan dalam mengembangkan produk.

Pengembangan produk diupayakan oleh usaha baik dari skala mikro, kecil, dan

menengah. Untuk menghadapi persaingan globalisasi usaha, (skala mikro, kecil,

dan menengah) berbasis ekonomi lokal diharapkan dapat: a. memainkan peran

penting dalam struktur industri tradisional; b. membawa ide-ide baru bagi

kepentingan pengembangan ekonomi lokal; c. merubah formasi komoditas yang

telah disesuaikan.

Jadi, usaha mikro kecil menengah berbasis ekonomi lokal adalah bentuk

keswadayaan lokal yang didalamnya terdapat sumber daya ekonomi lokal untuk

merancanag dan membangun perkonomian lokal. Selain itu usaha tersebut

dibedakan sesuai dengan kriteria usaha melalui pendapatan yang diperoleh setiap

tahunnya. Dengan adanya usaha mikro kecil menengah berbasis ekonomi lokal

diharapakan memberikan peran peting dalam transformasi struktur industri

domestik, membawa ide-ide baru bagi kepentingan pengembangan perekonomian

lokal.

3. Strategi Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan cara penegembangan UMKM.

Kartasasmita (1996:5) dalam Khamarullah (2014) menyebutkan bahwa, strategi

pembangunan UMKM harus meliputi aspek- aspek sebagai berikut:

36

a. Peningkatan akses kepada asset produktif, terutama modal, tekonologi,

manajemen.

b. Pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

untuk berusaha.

c. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat

pasar sangatlah penting. Oleh karena itu harus disertai dengan

pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang

telah ditentukan.

d. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah

terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

Sedangkan menurut Sjaifudin (1995:66) dalam Firmansyah (2014)

menyatakan beberapa strategi pemberdayaan industri kecil yaitu:

a. Strategi peningkatan kemampuan finansial, yang dilakukan dengan

pemberian modal sementara untuk menguatkan finansial bagi

pengembangan usaha kecil.

b. Pengembangan Pemasaran (1) meningkatkan akses usaha kecil kepada

pasar dengan cara menciptakan pola hubungan sub kontrak beserta

promosinya, (2) Proteksi pasar dilakukan dengan mengusahakan

keberhasilan mengkonsumsi produk-produk yang telah dihasilkan oleh

usaha kecil, (3) Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan

37

melalui pendidikan formal dan non formal, (4) Strategi pengaturan dan

pengendalian).

Dari strategi pemberdayaan diatas maka, UMKM industri kerajinan

kendang dapat diberikan seperti pelatihan, permodalan, pemberian fasilitas,

pemasaran, dan pengendalian.

Tabel 2. Strategi Pemberdayaan UMKM

Aspek Strategi

Pemberdayaan UMKM

Penjelasan

Pelatihan Pelatihan bertujuan untuk memberi wawasan/ pengetahuan mengenai bidang tertentu kepada masyarakat

Permodalan Bertujan untuk pengembangan serta menguatkan usaha rakyat hingga mampu secara finansial

Pemberian fasilitas Dapat berupa sarana dan prasarana, pelatan, dan tekonologi.

Pemasaran Untuk melancarkan transaksi penjual dengan pembeli dan kerjasama penjual dengan pnjual melalui pengendalian dari pemerintah daerah.

Pengendalian Pengendalian pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM terwujud dengan adanya peraturan-peraturan daerah mengenai perizinan.

Sumber: Berbagai sumber seperti Kartasasmita (1996:5) dalam Khamarullah (2014) dan Sjaifudin (1995:66) dalam Firmansyah (2014) (diolah)

Dari beberapa strategi diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi

pemberdayaan UMKM meliputi aspek pelatihan, permodalan, pemberian fasilitas,

pemasaran, kemitraan kelembagaan, dan pengendalian. Dimana aspek-aspek

tersebut dalam strategi pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mewujudkan

kemandirian UMKM.

38

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM adalah upaya yang

dilakakukan oleh pemerintah daerah, untuk memberdayakan UMKM melalui

strategi pemberdayaan UMKM. Strategi pemberdayaan UMKM berkaitan dengan

tiga hal, yaitu tujuan, sarana, dan cara. Tujuan dari srategi pemberdayaan UMKM

adalah menciptakan kemandirian UMKM. Sarana strategi pemberdayaan UMKM

adalah dengan memberikan akses modal, pengendalian, dan fasilitas. Sedangkan

cara dalam memberikan saranan pelatihan, yaitu dengan usaha memberikan

pengetahuan, ketempilan, dan semangat berusaha sesuai dengan bidangnya.

Sarana pengendalian pada UMKM dapat dilakukan dengan mempermudah

persyaratan dalam hal perizinan usaha. Saran kemitraan kelembagaan, pemerintah

daerah menumbuhkan jaringan kemitraan antar selaku UMKM pada bidang yang

sama, kemitraan antar pelaku UMKM, kemitraan UMKM dengan pemerintah, dan

kemitraan dengan pihak lain diluar pemerintah daerah. Sarana pemasaran

diupayakan dengan promosi produk, penguatan pasar untuk mengindari

kesenjangan usaha, dan dapat memberikan informasi pemasaran. Sarana fasilitas

dapat dilakukan dengan meberikan sarana dan prasarana serta penumbuhan

teknologi yang canggih baik dari segi informasi maupun pengetahuan.

4. Indikator Kemandirian UMKM

Indikator kemandirian UMKM adalah ukuran yang menunjukkan UMKM

mana yang mandiri. Terdapat indikasi dan perkembangan UMKM yang telah

39

digolongkan ke dalam beberapa variabel menurut Purwanti (2012:21) sebagai

berikut:

a. Karakteristik wirausaha

1. Keinginan berprestasi

2. Tanggung jawab pribadi

3. Kemampuan inovasi

4. Kemampuan manajemen

b. Modal usaha

1. Kemampuan untuk memenuhi syarat untuk modal usaha

2. Besaran modal yang ada

3. Kemampuan dalam mengatasi permasalah permodalan

4. Kemampuan dalam menyerap modal dari pihak luar

c. Strategi pemasaran

1. Kemampuan dalam menetapkan harga pasar

2. Kemampuan dalam pemasaran

3. Kemampuan dalam mempromosikan produk

4. Kemampuan dalam menciptakan produk yang berkualitas

Indikator kemandirian lainnya berbeda dengan Rahayu (2012) adalah

sebagai berikut:

a. Kemampuan berinovasi dalam penggunaan tekonologi yang telah mudah terjadi dalam pembangunan produk;

b. Kemampuan dalam berinteraksi dengan manusia yang akrab di dalam usaha;

c. Kemampuan dalam menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja;

d. Fleksibilitas dan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat; dan

40

e. Memiliki perubahan manajerial dan peranan kewirausahaan.

Tambunan (2010) dalam Kautsar (2011:5) menjelaskan bahwa terdapat

faktor dalam meningkatkan daya saing sebagai indikator kemndirian UMKM,

yaitu:

a. Keahlian atau tingkat pendidikan pekerja b. Keahlian pengusaha c. Ketersediaan modal d. Sistem organisasi dan manajemen yang baik e. Ketersediaan teknologi, informasi, dan input- input lainnya

Dapat disimpulkan bahwa UMKM harus memiliki kemampuan tertentu

beserta dukungan atas ketersediaan teknologi, informasi dan input-input lainnya

sehingga UMKM bisa mandiri. Kemampuan tersebut dapat dibedakan menjadi

tiga, yaitu kemampuan dilihat dari karakteristik wirausaha, kemampuan modal

usaha, dan kemampuan dalam pemasaran. Adapun indikasi kemandirian UMKM

yang dilihat dari kemampuan modal usaha adalah ketersediaan modal usaha,

mampu memenuhi syarat untuk modal usaha, mampu mengatasi permasalahan

permodalan, dan mampu menyerap permodalan dari pihak luar. Indikasi

kemandirian UMKM yang dilihat dari kemmapuan strategi pemasaran adalah

mampu menentukan harga pasar, mampu mempromosikan produk, dan mampu

menciptakan produk yang berkualitas.

41

5. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan UMKM

Faktor pendorong pemberdayaan UMKM merupakan faktor yang

mendukung proses pemberdayaan UMKM. Sedangkan faktor penghambat

merupakan faktor yang menjadi permasalahan dalam proses pemberdayaan

UMKM. Masalah dasar yang dihadapi oleh usaha mikro menurut Tambunan

(2002) dalam laporan akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

penguatan UMKM di Banyuwangi (2013) adalah:

a. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap salah satu kendala yang kritis bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah. Terdapat aspek yang terkait dengan

masalah pemasaran yaitu tekanan persaingan, baik pasar besar dan

impor maupun pasar ekspor. Selain itu banyak usaha kecil menengah,

masih kekurangan permodalan dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta

daerah-daerah terpencil yang masih kurang informasi dan teknologi

sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar internasional

yang terkait dengan produksi dan perdagangan.

b. Keterbatasan tekonologi

Dalam keterbelakangan teknologi tidak hanya membuat rendahnya

efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas

produk yang telah dibuat. Dalam terbatasnya teknologi di sebabkan

42

oleh banyak faktor, yaitu terbatasnya modal investasi untuk membeli

mesin baru dan alat- alat produksi baru.

c. Masalah bahan baku

Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang terlampau, sehingga

tidak dapat dijangkau atau jumlahnya terbatas.

d. Keterbatasan finansial UMKM

Khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek

finansial, yaitu mobilisasi modal awal. Kendala ini disebabkan karena

lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di

daerah relative terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi

terlalu bertele-tela, dan kurang informasi mengenai perkreditan.

Menurut Khamarullah (2014) dalam penelitianya yang berjudul Strategi dan

Dampak Pengemabangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis

Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)

terdapat faktor pendorong dan faktor penghambatnya yaitu:

Faktor pendorong yaitu:

a. Masih besarnya potensi lahan yang dapat dikembangkan

b. Adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah berupa

program dan pelatihan

c. Adanya kemitraan dengan pihak swasta.

43

Faktor penghambatnya yaitu:

a. Kurangya jumlah petugas lapang yang membuat proses pembinaan dan

pelatihan tidak berjalan dengan lancar

b. Terbatasnya akses permodalan sehingga mengakibatkan UMKM sulit

untuk dapat mengembangkan usahanya sendiri

c. Masih terbatasnya sarana dan prasaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan UMKM dapat

dibedakan dari segi faktor pendorong dan faktor penghambat. Dimana faktor

pendorong dan penghambat berasal dari teori yang dikemukakan di atas, sehingga

ada beberapa teori yang dimasukkan dalam kesimpulan.

44

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Nazir (2005) dalam Sipahelut

(2010: 19) adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistemis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara

fenomena yang diselidiki. Dimana fenomena yang telah diselidiki dalam

penelitian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam

tentang masalah- masalah manusia dan sosial.

Fakta- fakta yang ada di lapangan secara aktual mengenai keterkaitan pada

hubungan situasi sosial. Dimana situasi sosial meliputi: 1) aspek tempat, 2) aspek

pelaku, dan 3) aspek aktivitas. Ketiga aspek tersebut dapat berinteraksi sehingga

fakta yang telah didapat apa adanya (Gunawan, 2013:81). Penelitian ini

menggunakan keterkaitan aspek tempat, aspek pelaku, dan aspek aktivitas pada

situasi sosial agar dapat mendeskripsikan fakta di lapangan.

45

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian berguna sebagai batasan penelitian supaya hasil penelitian

lebih terfokus. Menurut Sugiyono (2012), dalam penelitian kualitatif, fokus

penelitian bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

Maka, fokus dari penelitian ini adalah:

1. Dinamika Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kota

Blitar

a. Faktor Internal

b. Faktor Eksternal

2. Strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan

UMKM untuk menghadapi tantangan global

a. Pelatihan

b. Permodalan

c. Pemberian Fasilitas

d. Pemasaran

e. Pengendalian dan Perizinan

3. Alternatif strategi UMKM untuk kedepannya

a. Memberikan Pelatihan

b. Pemasaran

Program BPOM Program Sertifikasi

46

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian melakukan penggalian

data atau informasi. Sesuai dengan judul penelitian ini maka dalam pengambilan

informasi dan data dilakukan di Kota Blitar. Sedangkan situs adalah tempat atau

area yang berada pada lokasi penelitian. Maka situs penelitian yang dipilih

peneliti untuk mendapatkan data dan informasi sesuai dengan judul penelitin ini

adalah Dinas Koperasi dan UMKM seperti di Kecamatan Sukorejo, Kecamatan

Tanggung, dan Kelurahan Kepanjen Kidul Kota Blitar. Alasan peneliti memilih

Kota Blitar sebagai tempat penelitian karena, Kota Blitar merupakan salah satu

Kota yang mampu memberdayakan UMKM berbasis potensi lokal yang terbaik.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data

sekunder, (Sugiyono 2010: 15).

1. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil penelitian. Data

primer ini diperoleh peneliti melalui wawancara dari narasumber, yakni

informan yang memberikan data berupa kata-kata atau tindakan dan mengerti

mengenai masalah yang sedang diteliti yaitu tentang Strategi Pemerintah

47

Daerah dalam Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah Berbasis Potensi

Lokal Kota Blitar.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun

telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini

data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan

judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, dan

lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data bisa dilakukan dengan wawancara, dokumentasi,

dan observasi yang menurut Gunawan (2013:143-179) sebagai berikut:

a. Wawancara

Diperlukan wawancara secara struktur terhadap informan untuk

memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan terlebih

dahulu dan memberikan pertanyaan yang sama setiap informan. Informan

dalam penelitian ini adalah orang-orang yang telah mengetahui dan

menguasai informasi tentang strategi pemerintah daerah Kota Blitar dalam

pemberdayaan UMKM industri kerajinan beserta faktor pendukung dan

penghambatnya.

48

b. Observasi

Peristiwa atau fenomena di lapangan penelitian merupakan sumber data

yang di peroleh melalui teknik observasi. Observasi dilakukan dengan

pengamatan terhadap objek yang diamati. Dimana pengamatan pada

penelitian ini dilakukan di situs-situs penelitian dengan mencatat dan

memfoto beberpa peristiwa.

Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan denagan metode observasi

terstruktur. Menurut Suman (2012:52), observasi terstruktur yaitu

pengamatan yang telah dilkukan di lapangan dengan menyiapkan

pedoaman pengamatan. Pedoman observasi yang telah disiapkan adalah a)

proses pemberdayaan b) fasilitas sarana dan prasaran c) proses pemasaran

d) proses kegiatan pameran dan e) kondisi permodalan UMKM industri

kerajian Kota Blitar.

c. Dokumentasi

Dokumen-dokumen adalah sumber data dari teknik dokumentasi. Teknik

dokumentasi adalah penyampaian dokumen untuk memepertahankan

keaslian dokumen itu sendiri, yang biasanya berupa data yang sudah

tersedia di lapangan.

49

F. Instrumen Penelitian

Instrumen peneliti adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti

dalam pengumpulan data agar pekerjaanya lebih mudah. Dalam suatu penelitian,

alat pengambilan data atau instrumen menentukan kualitas data yang diperoleh.

Dan kualitas dari data akan memengaruhi kualitas dari penelitiannya. Dengan

demikian pemilihan instrumen penelitian harus dilakukan dengan tepat. Pada

penelitian ini yang digunakan terdiri dari:

1. Peneliti

Pada penelitian kualitatif, peran peneliti diperlukan sebagai instrumen

penelitian, hal ini dikarenakan penelitian kualitatif merupakan

penelitian yang ilmiah, sehingga peneliti sendiri yang melakukan

pengamatan dan wawancara terhadap objek dari penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Pada proses wawancara diperlukan sebuah pedoman wawancara

sehingga pertanyaan yang ditanyakan ketika melakukan wawancara

tidak meluas dan keluar dari lingkup wawancara. Pada pedoman

wawancara sudah tertulis pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan

kepada informan.

50

3. Catatan Lapangan

Ketika melakukan pengumpulan data, diperlukan catatan lapangan guna

untuk mencatat data yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di

lapangan.

4. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang meliputi peralatan yang digunakan untuk

menunjang penelitian seperti kertas, alat tulis, kamera, video, rekaman

suara, dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian spiral. Metode

penelitian spiral pertama kali diusulkan oleh Boehm pada tahun 1988 pada

artikelnya yang berjudul "A Spiral Model of Software Development and

Enhancement". Menurut Boehm terdapat enam langkah dalam menganalisis,

dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

51

Gambar 2. Alur Metode Analisis Spiral

Sumber. Boehm, 1988

1. Komunikasi pelanggan (Customer communication)

Pada tahap ini dibutuhkan aktivitas yang efektif untuk membangun komunikasi

antara pengembang (developer) dengan pelanggan (customer) untuk

mengetahui kebutuhan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan.

2. Perencanaan (Planning)

Merupakan tahap yang penting, karena pada tahap ini perencanaaan di

butuhkan untuk mendefinisikan sumber daya, ketepatan waktu, dan informsi

lainnya yang berhubungan dengan project pengembangan suatu software.

3. Analisis Resiko (Analysis risk)

Pada tahap ini analisis resiko mempunyai tugas yang dibutuhkan untuk

menaksir resiko manajemen dan teknis.

52

4. Perekayasaan (Engineering)

Tahap yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari

suatu apikasi secara teknikal.

5. Konstruksi dan peluncuran (Construction & Release)

Tahap ini berguna untuk mengkonstruksi, menguji, memasang , dan memberi

pelayanan kepada pemakai.

6. Evaluasi Pelanggan (Customer evaluation).

Tahap yang dibutuhkan untuk mendapatkan umpan balik (feedback) dari

pelanggan.

H. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012:267) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam

penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability

(validitas eksternal), dependability (reabilitas) dan confirmability (objektivitas).

1. Credibility (validitas internal)

Menurut Sugiyono (2012:270) bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan

terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,

triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawat.

53

2. Pengujian Transferability

Untuk dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada

kemungkinan untuk menerapkan penelitian tersebut, maka peneliti dalam

membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis,

dan dapat dipercaya. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambran

sedemikian jelas, maka suatu hasil penelitian dapat diberlakukan

(transferability), maka laporan tersebut memenuhi tranferabilitas. (Sanafiah

Faisal, 1990 dalam Sugiyono 2012:277).

3. Pengujian Dependability

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan

audit secara keseluruhan proses penelitian (Sugiyono 2012:277). Berkaitan

uji dependability, penulis bekerja sama dengan pembimbing untuk

mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian dengan maksud supaya

penulis dapat jejak aktivitas di lapangan.

4. Pengujian Confirmability

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan

proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses

penelitian yang dilkukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standard

konfirmability.

54

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran umum Kota Blitar

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahir

dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906.

Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai

Hari Jadi kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah

Kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya

seperti yang terjadi di kota-kota besar. Memang ukurannya pun tidak

mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai kota Blitar

adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota

besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi

kota besar.

Membicarakan Kota Blitar, tidaklah lengkap kalau tidak menceritakan

semangat perjuangan yang tumbuh berkembang dan kemudian terus

menggelora serta menjiwai seluruh proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara di kota ini. Di kota ini tempat disemayamkan Bung Karno, Sang

Proklamator, Presiden Pertama RI, idiologi dan pemikir besar dunia yang

55

dikagumi baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Kota

Blitar juga merupakan salah satu tempat bersejarah bagi Bangsa Indonesia,

dimana sebelum dicetuskannya Proklamasi ditempat ini telah diserukan

kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran Sang Merah Putih

yang kemudian berujung pada Pemberontakan PETA oleh Sudanco Supriyadi.

Masyarakat kota Blitar sangat bangga sebagai pewaris Aryo Blitar,

pewaris Soeprijadi dan pewaris Soekarno, yang nationalistic - patriotic.

Pemerintah Kota Blitar sadar akan hal ini, semangat itu dilestarikan dan

dikobarkan, dimanfaatkan sebagi modal pembangunan ke depan. Tidak heran

kalau akronim PATRIA dipilih sebagai semboyan. Kata PATRIA ini disusun

dari kata PETA, yang diambil dari legenda Soedanco Soeprijadi yang

memimpin pemberontakan satuan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar pada

Jaman Penjajahan Jepang, serta dari kata Tertib, Rapi, Indah, dan Aman. Selain

itu, kata PATRIA memang sengaja dipilih karena didalamnya mengandung

makna "Cinta tanah air". Sehingga dengan menyebut kata PATRIA orang akan

terbayang kobaran semangat nasionalisme yang telah ditunjukkan oleh para

patriot bangsa yang ada di kota Blitar melalui roh perjuangannya masing-

masing.

Letak geografis Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah

Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur

dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14 -

112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 - 8° 10 Lintang Selatan, memiliki suhu udara

cukup sejuk rata-rata 24° C- 34° C karena Kota Blitar berada di kaki Gunung

56

Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya.

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah

Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan

batas:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok

Kabupaten Blitar

2. Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum

Kabupaten Blitar

3. Sebelah Selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro

Kabupaten Blitar

4. Sebelah Barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok

Kabupaten Blitar.

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km2 terbagi habis

menjadi tiga Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km2,

2. Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km2,

3. Kecamatan Sananwetan 12,15 km2.

Dari tiga Kecamatan tersebut, habis terbagi menjadi 21 Kelurahan.

Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak

memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah

wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik,

sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai

penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan Potensi diluar sumber daya

57

alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan

(portal.blitarkota.go.id).

Gambar 3. Peta Wilayah Kota Blitar Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar, 2015

Terdapat hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Blitar dari

tahun ke tahun terus meningkat. Pada Tahun 2014 jumlah penduduk sebesar

136.903 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,89 persen. Laju

pertumbuhan penduduk tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya

yang mencapai 1,59 persen. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih

banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan

oleh sex ratio yang nilainya lebih kecil dari 100. Pada tahun 2013, Sex Ratio di

58

Kota Blitar adalah 98,12 artinya, diantara 100 penduduk perempuan terdapat

98 penduduk laki-laki.

Kota Blitar menempati urutan ke tujuh Kota yang terdapat di Provinsi

Jawa Timur karena dengan luas wilayah yang hanya 32 km2 harus dihuni oleh

4 orang atau 4.278 jiwa/km2. Dimana Kecamatan Sananwetan mempunyai

jumlah penduduk terbesar, namun tingkat kepadatan penduduk tertinggi justru

ada di Kecamatan Sukorejo dengan kepadatan penduduknya 4.574 jiwa/km2.

Sedangkan Kecamatan Kepanjenkidul yaitu 3.866 jiwa/km2.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Blitar menurut Kecamatan dan Jenis

Kelamin tahun 2014

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Total

1 Sukorejo 22.369 22.759 45.128

2 Kepanjenkidul 19.919 20.684 40.603

3 Sananwetan 25.514 25.658 51.172

4 Blitar 67.802 69.101 136.903

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2014)

Berdasarkan tabel diatas jenis kelamin bisa dikatakan bahwa penduduk

Kota Blitar mempunyai ciri-ciri penduduk stationary, dimana jumlah penduduk

tiap kelompok umur relative sama dan mengecil pada usia tua. Pada Tahun

2014 rasio ketergantungan penduduk Kota Blitar mencapai 45.83 yang artinya

setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 46

orang usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Beban ini turun sedikit

dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 4.594.

59

Pada pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dapat dilihat melalui perhitungan

PDRB pada tahun 2014 sebesar 5,90% atas dasar harga konstan tahun 2010.

Lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Blitar menunjukkan tren

positif meskipun cenderung melambat. Total nilai tambah dari seluruh aktifitas

ekonomi Kota Blitar pada tahun 2014 mencapai Rp 4,35 triliun atau setara

dengan Rp 3,65 triliun jika dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2010.

Kontribusi terbesar tetap berasal dari sektor perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, diikuti oleh sektor informasi dan

komunikasi dan sector jasa keuangan dan asuransi. Struktur ekonomi Kota

Blitar mencerminkan pembangunan ekonomi yang berorientasi pembangunan

ekonomi Kota dimana dominasi kelompok sektor sekunder dan tersier sangat

kentara dibandingkan kelompok primer.

b. Visi dan Misi Kota Blitar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian Visi adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.

Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis

yang berkembang dengan memperhitungkan potensi sumberdaya dan faktor

strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kota Blitar, maka visi Kota Blitar

60

MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR

SEJAHTERA YANG BERKEADILAN, BERWAWASAN

KEBANGSAAN DAN RELIGIUS MELALUI APBD PRO RAKYAT

Adapun makna visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah

dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota

masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan,

tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin

kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

2. Berkeadilan, merupakan suatu sikap dan tindakan yang

memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung

jawabnya serta memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Dengan

demikian proses pembangunan harus memperhatikan asas pemerataan

sehingga manfaat dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh

lapisan masyarakat.

3. Religius, merupakan kondisi masyarakat yang menjunjung norma-

norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama sebagai landasan

moral dan etika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-

sehari.

4. APBD Pro Rakyat, mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat Kota Blitar.

61

Sedangkan misi Kota Blitar merupakan rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna misi

dimaksud serta berlandaskan kepada makna visi Kota yang telah ditetapkan,

Misi Kota Blitar periode 2011-2015 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan

Berketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa keseluruhan

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didasarkan

pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta

diarahkan pada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang

memiliki karakter Nasionalis-Religius sebagai pengejewantahan nilai-nilai

luhur yang bersumber dari agama, nasionalisme, dan kearifan lokal.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan

pendidikan, pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan diarahkan

pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pelayanan pendidikan

yang merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota

Blitar serta berkeadilan sehingga akan tercapai tingkat pendidikan

masyarakat yang lebih baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan

kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter

kebangsaaan yang kuat.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan

merata, pada hakekatnya pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya

peningkatan kualitas serta peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan

62

sehingga bisa diakses seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar secara adil

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4. Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis

kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, mengandung makna

bahwa pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan dengan

mengembangkan potensi ekonomi terutama dibidang pariwisata,

perdagangan dan jasa serta harus berpihak kepada masyarakat menengah

dan miskin dengan menitik beratkan kearah perluasan akses ekonomi bagi

masyarakat dan pengembangan sektor koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah serta pelaku usaha informal untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat yang pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan.

5. Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang

Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah, berarti bahwa

proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Blitar harus mampu

mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta

memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat

didalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan dengan

memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang didukung oleh

aparatur profesional dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

63

c. Kondisi UMKM Industri Kerajinan Kendang di Kota Blitar

Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan

meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan memperbarui

program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah,

antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan

UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan. Kota Blitar

menargetkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kota Blitar pada tahun

2015 mendatang pada kisaran Rp 63 miliar. Untuk itu, Pemkot Blitar bertekat

akan mengoptimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Kebijakan itu sendiri akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan

memanfaatkan secara maksimal aset atau objek milik Pemkot Blitar dan/atau

Kota Blitar secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat Kota Blitar tidak

memiliki dampak yang terlalu signifikan di dalam kerangka peningkatan

capaian PAD. Artinya, Pemkot Blitar mengambil langkah-langkah yang tidak

akan membebankan dan memberatkan upaya ini kepada masyarakat, seperti

peningkatan retribusi dan pajak daerah yang terlalu tinggi.

Berbagai kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk

memamerkan hasil industri UMKM. Antara lain, kegiatan bazzar yang

bertujuan memperkenalkan produk UKM pada masyarakat yang diadakan di

melibatkan sekitar 30 usaha kecil dan menengah (UKM) se Kota Blitar.

64

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau disingkat

Diskop UMKM Kota Blitar terletak di alamat JL. Imam Bonjol No 85, telepon

0342 802978 Blitar.

a. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar

Peran serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar dalam mendukung

Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih maka program kegiatan yang

diampu Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar tidak terlepas dari visi, misi dan

Program Kota Blitar. Adapun Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 2021 yang

telah dijadikan barometer SKPD se-Kota Blitar adalah Masyarakat Kota Blitar

semakin sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021

Dalam mewujudkan visi tersebut, memiliki semboyan

yang maknanya satu untuk semua semua untuk satu dimana

masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan seluruh

pembangunan hasilnya untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat Kota

Blitar. Sedangkan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai religius dalam kehidupan

bermasyarakat

2. Meningkatkan Kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem

pelayanan berkualitas dan Partisipatif

65

4. Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan semangat Rukun Agawe

Santoso

5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM

Kota Blitar

1. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah.

e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah

tangga Dinas.

66

f. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan,

ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan

pelaksanaan tugas dinas.

g. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana

prasarana kerja.

3. Struktur Organisasi

1) Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Sekretariat

2) Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan dan Program

3) Bidang Kelembagaan membawahi:

a. Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi

b. Seksi Organisasi dan Manajemen UKM

4) Bidang Pemberdayaan Koperasi:

a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

b. Seksi Penguatan Permodalan Koperasi

5) Bidang Pemberdayaan UMKM:

67

a. Seksi Pengembangan Modal UMKM

b. Seksi Peningkatan Kualitas Usaha UMKM

c. Seksi Peningkatan Kualitas Usaha UMKM

3. Kondisi UMKM Industri Kerajinan Kota Blitar

Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM adalah bentuk dari

keswadayaan lokal yang di dalamnya terdapat sumber daya-sumber daya

ekonomi lokal. Di Kota Blitar sendiri, telah banyak industri-industri baik besar

atau kecil. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, industri di Kota Blitar

cenderung di dominisi oleh industri kecil. Usaha pemerintah daerah Kota Blitar

terbukti dengan perkembangan data UKM Kota Blitar menurut Kelurahan dan

Kecamatan tahun 2013-2015, sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Data UMKM Kota Blitar Menurut Kelurahan dan

Kecamatan Tahun 2013-2015

NO KELURAHAN TAHUN

2013 2014 2015 1 KECAMATAN SANANWETAN 3585 3962 3952 Gedok 689 722 742 Karangtengah 480 539 499 Rembang 324 308 291 Sananwetan 988 1045 1120 Bendogerit 539 609 564 Klampok 89 132 132 Plosokerep 476 607 604 2 KECAMATAN SUKOREJO 4879 4896 4911 Turi 384 385 383 Tlumpu 264 253 316 Blitar 444 505 445

68

Karangsari 317 394 387 Sukorejo 1565 1500 1535 Pakunden 1159 1210 1210 Tanjungsari 746 649 635 3 KECAMATAN KEPANJENKIDUL 3460 4131 4264

Ngadirejo 188 332 320 Kepanjenkidul 642 713 782 Tanggung 721 742 728 Kepanjenlor 647 748 737 Bendo 330 426 460 Kauman 494 558 578 Sentul 438 612 659 JUMLAH 11924 12989 13127

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar

Pada tabel diatas perkembangan UMKM Kota Blitar di atas menunjukkan

bahwa setiap Kelurahan di Kota Blitar memiliki unit UMKM. Jumlah unit

UMKM yang paling banyak adalah adalah di Kecamatan Sukorejo tahun 2015,

yakni 4911. Sedangkan unit UMKM yang paling sedikit terdapat pada

Kecamatan Kepanjenkidul, yakni sebanyak 3460. Dan total UMKM di Kota

Blitar dari seluruh Kelurahan pada tahun 2015 mencapai 13127 unit UMKM.

Salah satu kerajinan yang diunggulkan dan terbaik adalah kerajinan

Kendang sentul. Disebut kendang sentul dikarenakan Kendang ini asli buatan

masyarakat Kelurahan Sentul.

Selain itu, dalam Tingkatan Partisipasi Arnstein, 1969

bahwa UMKM Kota Blitar masih berada pada tingkat

tokenisme yaitu, UMKM Kota Blitar sudah cukup baik dalam menciptakan

perekonomian masyarakat yang telah berandil besar dalam berwirausaha secara

kompetitif baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk pengembangan

media meliputi pemilihan bahan baku seperti kayu mahoni dan kulit kambing.

69

Kayu mahoni dipilih karena selain mudah diolah mendapatkannya juga mudah,

sedangkan kulit kambing yang telah dipilih adalah kulit kambing yang siap di

pakai sehingga menghemat waktu dan tenaga. Proses pembuatan kendang

dimulai dari pemilihan bahan serta persiapan alat yang digunakan. Proses awal

adalah pembubutan yang berfungsi untuk mengolah kayu mahoni menjadi

kendang, dilanjutkan untuk proses pelitur, namun seringkali banyak bagian

kendang yang kurang sempurna setelah mengalami proses pembubutan

sehingga kendang yang cacat bisa di dempul terlebih dahulu sebelum di pelitur

dan yang bagian akhir adalah tahap finishing yang meliputi pemasangan kulit

pada kendang, setelah itu diberikan hiasan seperti painting, carving, ukir, dan

polos.

Pada tingkat tekonisme UMKM industri kerajinan kendang bahan baku

yang digunakan seperti kayu masih di dapatkan dari orang luar maupun

masyarakat sekitar yang menawarkan bahan bakunya kepada usaha kendang

yang adi di Kota Blitar.

Gambar 4. Karyawan kendang sedang memilih bahan baku kayu untuk pembuatan kendang

Sumber: Hasil Dokumentasi Pribadi

70

B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian

1. Dinamika Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM

Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM di tengah arus

globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu

menghadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa,

pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area

pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual itu sendiri,

utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian

membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM

adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Terdapat

ketimpangan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Blitar yang

masih ada selama ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai

aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam peran serta

masyarakat dalam pembangunan daerah yang pada akhirnya akan mendorong

munculnya pengangguran. Diketahui bahwa pengangguran masih merupakan

permasalahan pembangunan yang ada di Kota Blitar disamping masalah

hukum, sarana dan prasarana, kelembagaan, pengembangan ekonomi

masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan ekonomi memegang

peranan penting dalam rangka memberdayakan masyarakat dan

mensejahterakan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus, yang

mengutamakan proses partisipatif sehingga setiap anggota masyarakat bisa

bekerjasama dalam suatu kelompok baik formal maupun informal untuk saling

71

berbagi pengalaman untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan

demikian pemberdayaan masyarakat lebih mengutamakan proses

dibandingankan dengan produk yang bersifat praktis. Pemberdayaan

masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan yang kuat

antara potensi dan kepentingan lokal, dengan tuntutan pembangunan yang

bersifat partisipatif, maju dan berkembang. Secara umum, dalam

pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: (a)

aksesibilitas terhadap sumber daya baik SDM, modal maupun teknologi; (b)

kemampuan untuk menghasilakan kegiatan yang produktif sebagai bagian

integral dari sistem pemberdayaan; (c) tingkat partisipasi dan komitmen

pemberdayaan dan pengembangan potensi lokal dengan memperhatikan daya

saing; (d) secara terus menerus memperhatikan, mencermati dan

memanfaatkan perubahan yang sangat dinamis dengan program pemberdayaan

sehingga membutuhkan kebijakan dan pengelolaan secara tepat.

Kota Blitar menargetkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun

2015 dengan kisaran Rp 63 miliar. Pemerintah Kota Blitar akan

mengoptimalisasi upaya intensifikasi dan ekstentifikasi PAD. Kebijakan itu

sendiri akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan secara

maksimal aset atau objek milik Pemerintah Kota Blitar secara proporsional

sesuai dengan peraturan perundang-undang yang telah berlaku.

Perberdayaan UMKM di Kota Blitar masih dihadapkan pada berbagai

persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor.

Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur

72

dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya

tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang

besar itu menjadi terhambat.

Dalam memberdayakan UMKM Pemerintah Kota Blitar mempunyai

berbagai kegiatan untuk memamerkan hasil produk UMKM, antara lain:

kegiatan bazzar yang bertujuan untuk memperkenalkan produk UMKM kepada

masyarakat. Pameran tersebut diselenggarakan di taman Kebon Rojo, yang

diprediksi selalu ramai pengunjung diakhir pekan. Selain itu diadakan bazzar

usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan gelar potensi koperasi UMKM se-

Kota Blitar di area PIPP Kota Blitar. Hal tersebut untuk mempecepat mutually

benefits bagi pengembanagan potensi masyarakat dalam rangka pembangunan

masyarakat pedesaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat

merupakan suatu upaya yang terencana secara sistematis untuk

memberdayakan potensi seluruh lapisan masyarakat terpadu. Program tersebut

berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terencana dan

berkelanjutan. Menurut pernyataan Pak Njunariadi selaku Kepala Bidang

Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar menyatakan bahwa:

-

kegiatan pemberdayaan pelaku UMKM gawe mengantisipasi dinamika usaha

di delok soko tantangan internal utowo eksternal lan kegiatan koyok pelatihan,

(pemda melalui Dinas Kopersai dan Usaha Mikro dapat menjalakan kegiatan-

73

kegiatan pemberdayaan pelaku UMKM agar mengantisipasi dinamika usaha

yang dilihat dari tantangan internal maupun eksternal dan kegiatan seperti

pelatihan, permodalan, pemberian fasilitas, pemasaran dan pengendalian

perizinan).

Jadi, strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM untuk

kedepannya dengan cara memberikan pelatihan, permodalan, pemberian

fasilitas, pemasaran, dan pengendalian perizinan agar dapat melakukan

kegiatan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM agar dapat mengurangi

dinamika. Tetapi menurut hasil pengamatan dilapangan, pemberdayaan

UMKM masih belum sesuai dengan kenyataannya, permasalahan-

permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan terlalu berat.

2. Strategi Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam Pemberdayaan UMKM

Untuk Menghadapi Tantangan Global

Pemerintah daerah Kota Blitar, yaitu Dinas Kopersai dan UMKM sebagai

strategi untuk mengatasi permasalahan Koperasi dan UMKM di daerahnya.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar Tahun 2016-2021

merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Pemerintah Kota Blitar

Tahun 2016-2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana amanat

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Kota Blitar

merupakan pedoman bagi seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas

74

Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar dalam merencanakan dan

melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai acuan bagi pemangku

kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan program pengembangan

koperasi dan UMKM. Adapun strategi pemberdayaan yang dijelaskan pada

Peraturan Daerah tersebut dilakukan dengan cara pengembangan usaha,

perizinan, dan koordinasi. Berikut ini adalah strategi pemberdayaan UMKM

industri kerajinan oleh pemerintah daerah Kota Blitar:

a. Pemberian Pelatihan

Upaya pemerintah daerah Kota Blitar dalam memberdayaakan masyarakat

dilakukan dengan memberikan pelatihan industri kerajinan kepada masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini adalah pelaku UMKM industri kerajinan, agar

mereka mampu memiliki sebuah pengetahuan yang baru sehingga mereka

memiliki kemampuan untuk mengembangkan inovasi terhadap produk mereka

dan mengembangkan usaha mereka. Menurut Pak Njunariadi selaku Kepala

Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Kopersai dan UMKM Kota Blitar

menyatakan bahwa:

-pelatihan keterampilan gawe ningkatne kualitas (dapat

melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas produk dan kuantitas usahanya, serta menumbuhkan wirausaha yang baru).

Pelatihan pewarnaaan merupakan pelatihan dalam hal teknik industri, oleh

sebab itu dalam pelaksanaan pelatihaan ini dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian Perdagangan Pertambangan Kota Blitar. Kegiatan pelatihan

pewarnaan yang diberikan oleh pelaku UMKM kendang dilakukan dengan

75

pembinaan oleh pelatih yang profesional. Pelatihan pewarnaan pembuatan

kendang ini juga menggunakan teknik menting yaitu menggunakan alat suntik

dan tinta warna.

Gambar 5. Pewarnaan dengan menting Gambar 6. Pewarnaan dengan mengukir menggunakan alat suntik dan tinta warna.

Sumber: Hasil Dokumentasi Pribadi

Menurut Pak Njunariadi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi

dan UMKM Kota Blitar menyatakan bahwa:

koyo pewarnaan sing nganggo bahan soko kayu mahoni utowo iso nganggo (pemda memberikan pelatihan untuk industri kerajinan kendang,

pelatihannya itu seperti pewarnaan yang terbuat dari kayu mahoni atau kayu jati).

Tetapi Pak Adikir yang merupakan pemilik kerajinan kendang, salah satu

UMKM kendang di Kota Blitar yang mengikuti pelatihan pewarnaan

menyatakan bahwa:

76

terjun langsung karo belajar dewe mbak. Yo enggak enek pelatih sing melatih carane pewaarnaan, pokoke aku langsung belajar dewe mbak (dulu selama ada usaha kerajinan kendang saya tidak ikut pelatihanmbak, terjun langsung dan belajar sendiri. Ya tidak ada pelatihan pewarnaan yang melatih caranya pewarnaan, pokoknya aku langsung belajar sendiri mbak). Kemudian menurut Pak Suparno pemilik kendang juga mengaku bahwa:

utowo di ukir sesuai karo permintan (aku kalau dari pemda belum dapat pelatihan pewarnaan mbak. Pewarnaannya itu saya jasakan untuk orang luar, yaitu pewarnaan menting, pakai cat, atau diukir sesuai dengan permintaan. Kalau dari pemda masih belum dapat).

Dari hasil penelitian di lapangan pelatihan pewarnaan belum berhasil

diterapkan oleh semua pelaku UMKM kendang di Kota Blitar yang telah

mengikuti pelatihan. Jadi pemerintah daerah melakukan pembinaan tentang

pewarnaan kendang dengan pewarna tinta warna, cat, dan plitur supaya

kendang yang dihasilkan lebih kreatif dengan warna yang inovatif melalui

pemanfaatan potensi lokal.

b. Permodalan

Upaya pemerintah daerah Kota Blitar untuk dapat memberdayakan

masyarakat yang sedang menjalankan usaha kendang dengan cara memberikan

akses permodalan. Terdapat beberapa sumber modal yang digali yang

diupayakan oleh pemerintah daerah Kota Blitar. Upaya tersebut menurut Pak

Njunariadi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM

Kota Blitar menyatakan bahwa:

gae nyuku (dihimbau

77

untuk bisa bergabung menjadi anggota simpan pinjam untuk mencukupi pemodalan sekaligus menikmati Sisa Hasil Usaha).

(pemda mempunyai BPR Artha Praja yang siap membantu permodalan bagi pelaku UMKM).

-pinjaman (bisa

memberikan informasi kepada pelaku UMKM dengan adanya pinjaman-pinjaman lunak atau KUR dari beberapa bank).

Jadi pemerintah daerah Kota Blitar memberikan arahan kepada seluruh

pelaku UMKM kendang untuk mengakses dana dari sumber-sumber

permodalan tersebut dengan memberikan bimbingan untuk membuat proposal

kredit dana dan dapat memberikan pengarahan tentang persyaratan yang harus

dipenuhi.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, UMKM kendang di

Kota Blitar sudah mandiri dari segi permodalan. Menurut pernyataan Pak

Suparno yang merupakan pemilik salah satu UMKM kendang di Kota Blitar

yaitu:

(kalau modal selalu ada mabak bagi perajin yang masih kecil, ya pokoknya pemerintah daerah selalu memberikan bantuan).

Jadi, pemerintah daerah sudah menyediakan bantuan untuk mengakses

dana ke beberapa sumber permodalan dengan BPR Artha Praja, Bank, dan

hibah dari pemerintah daerah Kota Blitar. Tetapi ternyata para pelaku UMKM

kendang sudah bisa mencari modal sendiri ke bank, bahkan bank yang

menawarkan kredit ke pelaku UMKM kendang.

78

Terdapat hubungan kerjasama antara pelaku UMKM kendang dengan

pemerintah daerah Kota Blitar. Bagi pemerintah daeraah Kota Blitar, UMKM

kendang merupakan sara untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.

c. Pemberiaan Fasilitas

Strategi pemberdayaan untuk mengembangkan UMKM kendang oleh

pemerintah daerah Kota Blitar adalah dengan memberikan fasilitas berupa

sarana dan prasarana. Dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan

UMKM kendang, pemerintah daerah memberikan sarana dan fasilitas lainnya

dalam hal pelatihan. Pelatihan yang telah diupayakan oleh pemerintah daerah

Kota Blitar terhadap pelaku UMKM kendang yaitu pelatihan pewarnaan.

Dalam pelatihan pewarnaan dilakukan untuk memberikan pengetahuan baru

tentang industri kendang. Dengan pengetahuan baru yang dimilikinya, pelaku

UMKM kendang bisa meningkatkan keterampilan dan dapat mengembangkan

usahanya.

Dari hasil wawancara kepada salah satu UMKM kendang, yaitu Pak

Suparno selaku pemilik UMKM kendang menyatakan bahwa

(waktu pelatihan

ya dapat alat bubut, diesel, gergaji mesin, dan kompresor mbak).

Dalam rangka menumbuhkan pelaku UMKM kendang dan sebagai

upaya untuk memberdayakan masyarakat di Kota Blitar, pemerintah daerah

telah memberikan fasilitas dalam pelatihan kendang. Masyarakat tersebut

diberdayakan dengan diberikan peralatan untuk membuat kendang. Bagi

79

masyarakat yang belum mengetahui proses pembuatan kendang, maka

pemerintah daerah memberikan sarana berupa peralatan untuk pembuatan

kendang. Peralatan tersebut menurut pernyataan Pak Njunariadi selaku Kepala

Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar bahwa:

produksi gawe ningkatne kapasitas produksine, lan (adanya hibah sarana produksi untuk

meningkatkan kapasitas produksinya dan menghemat efisiensi biaya produksinya)

secara gratis pas saat pelatihan enek dana seng adewe gunakne pas acara iku nyukupi, tapi adewe yo arepe njupok peralatan iku yen danane ora nyukupi, mergo adewe

(kami juga memberikan peralatan untuk produksi kendang secara gratis pada waktu pelatihan ada dana yang kami gunakan waktu acara itu mencukupi, tetapi kami juga akan mengambil peralatan itu jika dananya tidak mencukupi, karena kami ikut pelatihan itu harus ada pertanggungjawabannya).

Jadi, pemerintah daerah Kota Blitar telah memberikan fasilitas dalam

pelatihan pewarnaan kepada pelaku UMKM kendang. Fasilitas peralatan dalam

pembuatan kendang telah diberikan secara gratis kepada pelaku UMKM

kendang. Dan peralatan tersebut akan diberikan kepada masyarakat apabila

dana yang digunakan untuk pelatihan tersebut mencukupi.

d. Pemasaran

Strategi pemasaran oleh pemerintah daerah Kota Blitar dengan

membantu pengusaha UMKM kendang melalui pemberian akses pasar melalui

beberapa program kegiatan. Program kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan

pameran kendang yang diselenggarakan rutin setiap tahunnya. Pameran

kendang diadakan pada beberapa acara festival tahunan. Menurut Bu Mia

80

selaku pegawai dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar menyatakan

bahwa:

ar rakyat gawe salah sijine wadah UMKM sing iso mempromosikno produke lan melu event-event pameran neng luar daerah karo nggowo produk-produk unggulan, gawe website sing tujuane mempromosikno

(menyelenggarakan pasar rakyat salah satunya sebagai wadah UMKM untuk mempromosikan produknya dan mengikuti event-event pameran di luar daerah dengan membawa produk-produk unggulan, selain itu juga membuat website yang bertujuan memprosikan produk UMKM).

Gambar 7. Stand Bazzar Pameran di Kota Bandung Tahun 2016 Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar

Melalui pameran yang disebutkan di atas merupakan bahwa pemerintah

daerah Kota Blitar memberikan kesempatan yang sangat luas bagi pelaku

UMKM di Kota Blitar. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh pelaku

UMKM, mereka saelalu berantusias untuk berpartisipasi mengikuti acara

pameran.

Jadi para pelaku UMKM sangat bersemangat dalam memasarkan hasil

usaha mereka dengan memanfaatkan acara pameran yang telah

81

diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah Kota Blitar maupun oleh panitia

dari pemerintah di tingkat kecamatan. Pamearan batik sebagai ajang untuk

mempertemukan para pelaku UMKM di Kota Blitar untuk saling bersaing.

Pelaku UMKM kendang bersaing secara sehat dari segi kualitas produk, motif,

serta kemasan produk.

e. Pengendalian dan Perizinan

Pemberdayaan UMKM kendang oleh pemerintah daerah Kota Blitar

dipermudah dengan pengendalian. Melalui pengendalian pemerintah daerah

mudah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan mempermudah

pemerintah daerah untuk membuat pertanggungjawaban atas penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat lokal. Menurut pak Njunariadi selaku Kepala

Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar menyatakan

bahwa:

tapi lek masalah koyok pemberdayaan wes di serahne neng BP2PM (Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kutho Blitar). Dadi Dinas Koperasi wes ora

(dinas koperasi dan UMKM Kota Blitar tidak menangani perizinan, tetapi kalau masalah pemberdayaan sudah di serahkan ke BP2PM. Jadi Dinas Koperasi sudah tidak melayani perizinan).

Dan hal ini dibenarkan oleh Pak Suparno yang merupakan pelaku

UMKM kendang bahwa:

gae liyo- (kalau saya cuma membutuh surat ijin SIUP saja mbak, jadi aku tidak buat yang lain-lainnya).

Jadi, pengendalian pemerintah daerah kepada UMKM kendang di Kota

Blitar dilakukan dengan cara melihat perkembangan UMKM kendang. Ketika

82

UMKM kendang tersebut mengalami kemajuan maka pelaku UMKM kendang

tersebut dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah untuk turut

memberikan ilmu dan pengetahuannya tentang usaha kendang kepada

masyarakat. Selain itu pengendalian dilakukan dengan meninjau kembali

masyarakat yang sudah diberdayakan oleh pemerintah untuk kemudian

dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban atas penyelenggara

pemberdayaan masyarakat lokal.

Pemberdayaan UMKM kendang oleh pemerintah daerah Kota Blitar

dipermudah dengan pengendalian perizinan. Perizinan UMKM kendang saat

ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan

Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Menurut peraturan tersebut, dengan melakukan

perizinan usaha pelaku UMKM kendang akan mendapatkan pendampingan

dalam mengembangkan usahanya, serta mendapatkan kemudahan untuk

mengakses sumber modal, dan dengan mendapatkan kemudahan untuk

mengakses IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil), UMKM kendang yang akan

diberikan keringanan dan tidak dikenakan biaya retribusi atau biaya lainnya.

3. Alternatif Strategi UMKM untuk Kedepannya

a. Memberikan Pelatihan

Diservikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

adanya penganeragaman produk. Produk hasil pengolahan UMKM kendang

merupakan produk yang dapat didiversifikasikan. Sumber daya manusia pelaku

83

UMKM kendang di Kota Blitar dari segi tingkat pendidikan hanya sebatas

lulusan SMA/MA/sederajat. Walaupun demikian, mereka masih mempunyai

kemampuan untuk memproduksi kendang. Pelaku UMKM kendang selalu

membuat inovasi yang baru. Inovasi baru tersebut yaitu dengan bereksperimen

menciptakan perpaduan warna dan motif kendang. Dalam rangka

memberdayakan masyarakat biasanya yang belum mengenal usaha kendang

juga dipermudah dengan dukungan sumber daya manusia yang telah memiliki

kemampuan keterampilan. Hal ini, juga dibenarkan oleh pernyataan Pak

Njunariadi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Kopersi dan UMKM

Kota Blitar bahwa:

uwong sing usaha kendang iku serius gelem berwirausaha kendang, dadi kui mempermudah adewe gawe ngewei pelatihan. Dadi enek niat lan keahlian

(waktu kita memberikan pelatihan itu, kita juga bisa melihat salah satu orang yang usaha kendangitu serius bisa berwirausaha kendang, jadi itu mempermudah kita dalam memberikan pelatihan. Jadi ada niat dan keahlian dulu mbak, baru kita bisa memberikan pelatihan).

Pernyataan tersebut terbukti dengan hasil wawancara Pak Adikir

pemilik UMKM kendang yang menyatakan bahwa, -

pelatihan teko dinas kui mbak, akhir e aku mulai wani mbukak usaha kendang

dewe karo gawe kesibukan setiap dinone (terus waktu ada pelatihan-pelatihan

dari dinas mbak, akhirnya saya mulai berani membuka usaha kendang sendiri

dan buat kesibukan sehari-harinya). Karena dengan adanya kemampuan untuk

berwirausaha kerajinan kendang dari masyarakat biasa bisa mempermudah

proses pemberdayaan oleh pemerintah daerah.

84

Pemberian pelatihan merupakan merupakan strategi oleh pemerintah

daerah Kota Blitar dalam memberdayakan UMKM kendang. Dari hasil

penelitian, dalam proses pemberian pelatihan tersebut didukung oleh adanya

pelatih yang ahli. Pelatih tersebut merupakan sumber daya manusia

pemberdaya UMKM kendang. Para pelaku UMKM kendang dalam pelatihan

pewarnaan dapat mendorong upaya pemberdayaan UMKM kendang di Blitar,

karena pewarnaan merupakan pengetahuan yang baru bagi para pelaku UMKM

kendang Kota Blitar.

Jadi dalam pemberdayaan UMKM kendang di Kota Blitar dapat

dipermudah dengan sumber daya manusia. Dalam rangka menumbuhkan usaha

kendang, pemerintah daerah telah memberdayakan masyarakat biasa dengan

cara memberikan pelatihan membatik. Karena adanya kemauan dari

masyarakat untuk berwirausaha kendang, maka hal ini dapat mendukung

pemberdayaan. Sedangkan dalam rangka meningkatakan sumber daya manusia

masyarakat yang sedang menjalankan usaha kendang atau pelaku UMKM

kendang melalui strategi pemberdayaan oleh pemerintah daerah Kota Blitar

yang telah didukung oleh sumber daya manusia pelaku UMKM kendang.

Pelaku UMKM kendang telah memiliki keterampilan dan kemampuan untuk

mengusahakan inovasi dan kreasi tersendiri dari masing-masing pelaku

UMKM kendang dalam pewarnaan dan motif untuk menarik konsumen

mereka.

85

b. Pemasaran Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa banyak program dari

pemerintah daerah Kota Blitar. Program tersebut berupa beberapa kegiatan

festival yang ada di Kota Blitar. Festival tersebut diisi dengan kegiatan

pameran UMKM, termasuk UMKM kendang. Selain itu juga diberikan

bantuan dari segi pemasaran oleh pemerintah daerah Kota Blitar tidak hanya

pada penyelenggara pameran saja, tetapi juga adanya mandat dari Bupati

Blitar. Menurut Pak Suparno selaku pemilik kendang menyatakan bahwa:

Pemasarane enek gunane yoiku gawe masarne produk kanggo masyarakat, lek ora ngono yo ora enek seng ngenal hasil produksi kendang. Terus yo gawe belajar usaha kendang, kan lak pameran iso ndelok usaha kendang nggene koanca- (pemasarannya ada gunanya yaitu, untuk memasarkan produk kepada masyarakat, kalau tidak begitu ya tidak ada yang mengenal usaha kerajinan kendang. Terus juga untuk belajar usaha kendnag, kan kalau itu pameran bisa melihat usaha teman-teman, supaya tambah kreatif). Selain itu pemerintah daerah juga memberikan program terhadap industri

kerajinan kendang melalui pemberian Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman

yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau

persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut

mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi

ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan

dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita

untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

86

Oleh karena itu, dalam pembuatan kerajinan kendang seperti bahan baku

seperti kayu, tinta warna, cat, dan kulit harus layak agar hasil usaha industri

kerajinan kendang dapat dipasarkan/ diimpor keluar negeri. Penentuan

khalayak sasaran program keamanan pangan didasari peran setiap khalayak

sasaran pada tahapan rantai pangan dari mulai mereka menghasilkan dan

memilih bahan pangan, menyimpan dan mengolah serta memproduksi bahan

pangan, mendistribusikan dan penyajian pangan hingga pangan dikonsumsi

oleh masyarakat. Berikut merupakan tabel startegi khalayak sasaran yang ada

di industri kerajinan kendang Kota Blitar:

Tabel 5. Strategi Penentuan Khalayak Sasaran

Tahap Produksi Tahap Konsumsi Tahap Distribusi

Terdiri dari para produesn pangan dalam skala kecil, menengah (UMKM) bahkan industri besar atau pabrik. Kelompok ini adalah kelompok yang paling bertanggung jawab dalam menghasilkan produk yang berkualitas, aman dikonsumsi dan terjangkau untuk masyarakat.

Mereka adalah kelompok yang menjual bahan pangan, menyimpan dan mengolah bahan pangan menjadi produk pangan yang siap dikonsumsi.

Konsumen adalah pertahanan terakhir yang paling rentan terkena dampak negatif jika pangan tidak aman dikonsumsi. Mereka adalah pembeli bahan pangan, menyajikannya dan mengokonsumsi yang telah diolah.

Sumber: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor 25 Tahun 2015

Dari tabel diatas maka usaha industri kerajinan kendang di Kota Blitar

seharusnya menggunakan tiga tahapan tersebut, agar pada waktu di pasarkan hasil

kerajinan kendang dapat memberikan kualitas yang memuaskan bagi konsumen

yang akan membelinya.

87

Pemerintah daerah juga memberikan program terhadap pelaku UMKM

kendang agar membuat sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga yang

diatur dalam SK Ka BPOM RI No. HK. 00.05.51640 tentang Pedoman Tata Cara

Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

(BPOM, 2003). Pedoman ini meliputi tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh

peserta maupun pelaksana penyuluhan dengan ketentuan ketentuan yang dipenuhi

agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu alasan penting

mengapa perlu dilakukan SPP-IRT adalah bahwa setiap perusahaan wajib

mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Upaya untuk memasyarakatkan higyenes dan peraturan perundang-undangan di

bidang pangan perlu dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal maupun

informal. Oleh karena itu dalam usaha industri kerajinan kendang sebelum di

impor maupun di pasarkan ke luar negeri alangkah baiknya jika kerajinan tesebut

di berikan serifikasi agar kendang dapat mempunyai norma penilaian pada

standart yang telah sesuai.

88

C. Pembahasan

1. Dinamika Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM

a. Masih Rendahnya Kemauan Masyarakat Untuk Berwirausaha

Menurut Tambunan (2002), masalah dasar yang telah dihadapi oleh

UMKM di Indonesia adalah masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia

(SDM) menjadi salah satu keterbatasan kemampuan dalam aspek

enterpreunership. Masih enterpreunership atau masih rendahnya kemauan

masyarakat untuk berwirausaha membuat kendang menjadi faktor penghambat

dalam pemberdayaan UMKM kendang. Hambatanya adalah pemerintah daerah

dalam memberikan pelatihan menjadi sia-sia dan masyarakat yang sudah dilatih

tetap dalam dalam kondisi belum berdaya. Pemerintah Daerah Kota Blitar telah

memberikan kegiatan pelatihan pembuatan kendang hingga pelatihan bagaimana

caranya memanajemen usaha. Tetapi jika masyarakat tidak berkehendak untuk

melanjutkan atau mengembangkan pengetahuan yang telah didapatkan dari

pemerintah daerah Kota Blitar, maka sulit diberdayakan.

b. Mendapatkan Modal Usaha Bagi Usaha Skala Mikro, Kecil, dan

Menengah

Faktor yang menjadi permasalah yang dialami oleh pemberdayaan UMKM

lainnya salah satunya menurut Firmansyah (2014) adalah sulitnya mencari

tambahan modal usaha. Hal ini karena menurut Tambunan (2002) adalah pelaku

89

UMKM yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, persyaratan yang terlalu

berat, urusan administrasi terlalu bertele-tele, dan kurang informasi mengenai

pengkreditan. Faktor penghambat dari segi permodalan juga dialami oleh para

pelaku UMKM kendang Kota Blitar. Mereka mengalami keterbatasan modal

ketika mereka mendapat banyak permintaan barang. Ketika permintaan barang

meningkat, maka hal ini menjadi permasalahan permodalan karena modal usaha

yang telah dimiliki tidak cukup untuk membuat kendang dalam jumlah besar. Hal

ini dapat menjadi permasalahan keberadaaan para pelaku UMKM kendang,

karena kesulitan pemodalan yang mereka alami sedangkan pemerintah daerah

Kota Blitar belum bisa meyakinkan lembaga sumber permodalan untuk

memberikan kredit dana dengan sangat mudah.

c. Masih Rendahnya Daya Saing UMKM kendang

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan tantangan bagi para

pelaku UMKM, sehingga para pelaku UMKM di Indonesia harus mampu

menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkualitas. Mengenai daya saing

tersebut, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya MEA, bahwa Kota

Blitar juga mengalami tantangan dari segi persaingan. Persaingan tersebut

disebabkan oleh semakin bertumbuh kembangnya jumlah pelaku UMKM kendang

di Kota Blitar dan daya saing harga produk kendang antar daerah.

90

2. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM untuk menghadapi Tantangan Global

a. Pelatihan

Menurut Kartasamita (1996:5) dalam Khamarullah (2014) konsep strategi

pemberdayaan UMKM, salah satu strategi pemberdayaan UMKM adalah dengan

memberikan pelatihan. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan mengenai

pengetahuan dan keteampilan yang telah diperlukan untuk berusaha. Sesuai

dengan konsep tersebut, pemerintah daerah Kota Blitar dalam memberdayakan

masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM kendang adalah dengan cara melalui

startegi pelatihan, pengetahuan, wawasan, keterampilan yang telah diperlukan

untuk berwirausaha.

Dalam rangka memeberikan pengetahuan dan keterampilan cara

pembuatan kendang diberikan dengan memberi pelatihan dari segi teknik maupun

dari segi manajemen usaha terhantung pada kewenangan pemerintah daerah Kota

Blitar dari SKPD yang berbeda. Pemerintah darah Kota Blitar lebih berwenang

dalam memberikan pelatihan dari segi teknik dan manajemen adalah Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Blitar. Para pelaku UMKM kendang Kota Blitar juga

menjadi pelatih bagi masyarakat Blitar. Dalam pemberian pelatihan kepada

masyarakat Blitar ini merupakan strategi pemerintah daerah Kota Blitar untuk

memberdayakan masyarakatnya.

Pelatihan manajemen usaha juga diberikan kepada para pelaku UMKM

kendang, dimana pemerintah Kota Blitar yang telah berwenang atas pelatihan ini

91

adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar. Pelatihan manajemen adalah

pelatihan yang berkaitan dengan wirausaha, terutama wirausaha kendang. Strategi

yang telah diterapkan adalah dengan mengadakan seminar-seminar di desa-desa

yang membutuhkan pelatihan manajemen UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM

Kota Blitar telah memberikan pelatihan melalui acara seminar kepada masyarakat

di desa-desa atau di kecamatan. Adapaun pengetahuan yang telah diberikan adalah

tentang manajemen pemasaran seperti promosi secara online, manajemen

keuangan, dan pentingnya UMKM sebagai penggerak perekonomian rakyat.

b. Permodalan

Menurut pasal dalam Undang-undang 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro

Kecil Menengah, dalam rangka mengupayakan pembangunan ekonomi nasional

pemerintah daerah harus melakukan penumbuhan usaha dan iklim usaha. Salah

satu strategi dalam menumbuhkan usaha dan ilkim usaha bagi UMKM menurut

Kartasasmita (1995:5) dalam Khamarullah (2014) dalam konsep strategi

pemberdayaan UMKM dilakukan dengan peningkatan akses kepada asset

produktif, khusunya modal. Selanjutnya menurut Sjaifudin (1995:66) dalam

Firmansyah (2014) pemberian permodalan sebagai salah satu strategi

pemberdayaan UMKM untuk menguatkan kemampuannya secara finansial.

Pemerintah daerah Kota Blitar yang terkait dengan untuk memberdayakan

UMKM kendang cara memberikan kemudahan mengakses modal usaha.

92

Pemerintah daerah yang terkait dalam memberikan modal usaha bagi UMKM

kendang adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Adapun sumber modal yang bisa

diakses bagi para pelaku UMKM kendang dengan cara mengakses dari perbankan

atau SHU (Sisa Hasil Usaha), BPR Artha Praja, dan pinjaman-pinjaman KUR

(Kredit Usaha Rakyat). Akses permodalan yang sudah disediakan oleh pemerintah

daerah Kota Blitar bagi pelaku UMKM kendang adanya kerja sama antara

pemerintah daerah Kota Blitar dengan lembaga sumber permodalan. Pemerintah

daerah Kota Blitar telah membantu pelaku UMKM kendang dengan memberikan

arahan bagaimana cara mengakses kredit modal usaha kepada lembaga penyedia

modal. Arahan yang telah diberikan adalah arahan tentang pembuatan proposal

pengajuan kredit usaha serta mengarahkan mengenai persyaratan apa saja yang

harus dipenuhi.

Pelaku UMKM kendang Kota Blitar telah mandiri dari segi permodalan.

Menurut Purwanti (2012:21) dalam konsep indikator kemandirian UMKM dari

KM mandiri dari

segi permodalan apabila mampu dalam hal ketersediaan modal usaha, mampu

memenuhi syarat untuk modal usaha, mampu mengatasi permasalahan

permodalan, d

tersebut, pelaku UMKM kendang Blitar telah memenuhi kriteria indikator

kemandirian dari segi permodalan. Pelaku UMKM kendang di Kota Blitar dari

segi permodalan karena mereka mempunyai modal usaha sendiri untuk usaha

kendang dan bahkan ada bank yang datang kerumah mereka untuk menawarkan

kredit usaha. Walaupun demikian, pelaku UMKM kendang bisa menggunakan

93

pelayanan akses modal oleh pemerintah daerah Kota Blitar baik pelayanan akses

modal dari Dinas Koperasi dan UMKM.

c. Pemberian Fasilitas

Menurut pasal 9 dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang

Usaha Mikro Kecil Menengah salah satu strategi untuk menumbuhkan usaha dan

iklim usaha adalah dengan cara memberikan sarana dan prasarana. Dalam pasal 9

dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil serta memberikan

-

undang tersebut, dalam pemberdayaan UMKM kendang oleh pemerintah daerah

Kota Blitar dalam hal penelitian telah disediakan saran dan prasaran berupa alat

bubut, mesin diesel, mesin gergaji, dan komproser. Fasilitas tersebut diberikan

kepada peserta pelatihan dan dapat mendorong pemberdayaan UMKM kendang,

karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung proses

pelatihan dalam rangka memberdayakan mereka.

d. Pemasaran

Dalam konsep strategi pemberdayaan UMKM, menurut Sjaifudin

(1995:66) dalam Firmansyah (2014) dapat dijelaskan, dalam strategi

pemberdayaan UMKM terdapat dua strategi pemasaran. Kedua strategi pemasaran

94

tersebut yaitu meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar dan proteksi pasar

dengan mengusakan keberhasilan mengkonsumsi produk-produk yang telah

dihasilkan oleh usaha kecil. Pemasaran yang telah diupayakan oleh pemerintah

daerah Kota Blitar sesuai dengan konsep di atas dalam rangka mengembangkan

UMKM kendang adalah dengan cara promosi produk, memberikan informasi

pemasaran, dan penguatan pasar. Strategi pemerintah daerah Kota Blitar terkait

dengan dengan strategi pemasaran tersebut dengan adanya menyelenggarakan

pameran produk UMKM khas Blitar dan untuk mengembangkan pemasaran

produk hasil UMKM kendang melalui pemanfaatan internet.

Pemerintah daerah telah membuat program daerah berupa festival untuk

memamerkan potensi lokal Kota Blitar. Di dalam setiap penyelenggara festival

tersebut pemerintah daerah Kota Blitar selalu membuka kesempatan bagi semua

pelaku UMKM, termasuk UMKM kendang untuk memamerkan poduknya yang

sudah disediakan oleh panitia. Dengan begitu, para pelaku UMKM kendang

merasa diuntungkan atas meningkatnya permintaan kendang. Sehingga untuk

mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh usaha kecil telah berhasil

oleh usaha kecil telah berhasil sebagi bentuk untuk melakukan proteksi pasar bagi

UMKM kendang.

e. Pengendalian dan Perizinan

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil

Menengah dalam konsep pembangunan ekonomi lokal melalui IUMK, dalam

95

rangka memberdayakan UMKM, pada pasal 12 tentang perizinan usaha dilakukan

rizinan usaha dengan sistem

pelayanan terpadu satu pintu, dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi

merupakan strategi pemberdayaan UMKM, tetapi menurut Sjaifudin (1995:66)

dalam Firmansyah (2014) menyatakan bahwa, tidak semua usaha industri wajib

melakukan beberapa jenis izin usaha. Tetapi izin usaha diperlukan karena menurut

Kartasasmita (1996:5) dalam Khamarullah (2014), izin usaha dapat

mempermudah intervensi pemerintah daerah untuk mengendalikan penguatan

pasar, agar tidak terjadi kesenjangan.

Sesuai dengan penjelasan konsep di atas, maka pemerintah daerah Kota

Blitar dapat melakukan pengendalian terhadap para pelaku UMKM. Pengendalian

tersebut dilakukan dengan cara mempermudah peraturan-peraturan daerah

mengenai persyaratan dalam hal perizinan. Pelaku UMKM kendang di Kota Blitar

telah mendaftarkan usahanya ke Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman

Modal Kota Blitar. Hal ini maka para pelaku UMKM kendang sudah terdaftar

secara administratif.

Atas terdaftarnya usaha pelaku UMKM kendang ke pemerintah daerah,

maka hal ini dapat mempermudah strategi pemerintah daerah Kota Blitar untuk

melakukan pengendalian dan pendataan UMKM atau proses administrasi lainnya.

Atas terdaftarnya pelaku UMKM tersebut maka apabila pelaku UMKM tersebut

dirasa memiliki kapasitas yang baik di bidang produksi kendang oleh pemerintah

daerah Kota Blitar, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM akan meminta bantuan

96

untuk menjadi pelatih produksi kendang di acara pemberdayaan masyarakat di

wilayah tempat tinggalnya. Selain itu juga mempermudah proses administratif

bagi UMKM kendang untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti peserta di

pameran hasil produk UMKM kendang.

3. Alternatif Strategi UMKM untuk kedepannya

a. Memberikan Pelatihan

Menurut Kartasasmita (1996:5) dalam Khamarullah (2014) dalam konsep

strategi pemberdayaan UMKM, salah satunya pelatihan. Pelatihan yang telah

diberikan merupakan pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang

diperlukan untuk berusaha. Dalam memberikan pengetahuan membuat kendang

dapat diberikan dengan memberi pelatihan dari segi manajemen dengan

kewenangan pemerintah daerha Kota Blitar. Pemerintah daerah Kota Blitar yang

telah berwewenang dalam memberikan pelatihan dari segi manajemen usaha dari

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar. Pelatihan yang diberikan oleh

pemerintah daerah Kota Blitar kepada pelaku UMKM kendang yaitu pewarnaan

dengan menggunakan cat, menting (tinta warna dan alat suntik), dan dengan cara

di ukir.

Berdasarkan konsep tersebut menurut hasil penelitian, dalam

pemberdayaan UMKM kendang di Kota Blitar oleh pemerintah daerah adalah

adanya Training of Trainer (ToT). ToT yang berarti melatih seorang pelatih

97

menjadi dalam pemberdayaan UMKM kendang di Kota Blitar. Para pelaku

UMKM kendang yang dianggap sudah mahir oleh Dinas Koperasi dan UMKM

Kota Blitar diminta untuk menjadi pelatih, untuk melatih pewarnaan kendang

kepada masyarakat. Sehingga trainning of trainer ini bisa mendukung atau

mendorong upaya pemerintah daerah Kota Blitar dalam memberdayakan UMKM

kendang.

b. Pemasaran

Sesuai dengan konsep strategi pemberdayaan UMKM, menurut Sjaifudin

(1995:66) dalam firmansyah (2014), dijelaskan strategi pemasaran terdapat dua.

Dalam kedua strategi pemasaran tersebut yaitu meningkatkan akses usaha kecil

kepada pasar dan proteksi pasar dengan mengusahakan keberhasilan

mengkonsumsi produk-produk yang telah dihasilkan oleh usaha kecil. Terkait

dengan konsep tersebut, pemerintah daerah Kota Blitar dalam rangka

pemberdayaan para pelaku UMKM kendang dilakukan berdasarkan visi dan misi.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah dilakukan melalui

hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan. Visi

misi pemerintah daerah Kota Blitar dalam hal ini adalah dari Dinas Koperasi dan

UMKM Kota Blitar.

berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan seluruh pembangunan

hasilnya untuk semata- Dan salah

98

berupa beberapa kegiatan festival di Kota Blitar merupakan perwujudan

pemerintah daerah Kota Blitar untuk UMKM kendang. Kegiatan pameran

kendang dapat diperkenalkan UMKM kendang ke masyarakat dan wisatawan

yang hadir di pameran sebagai ajang untuk belajar usaha pembuatan kendang .

Sehingga dapat menambah wawasan dalam berkreasi dan berinovasi. Dengan

begitu dapat mendorong kemajuan dan kemandirian UMKM kendang di Kota

Blitar melalui upaya pemasaran dan promosi produk potensi lokal Blitar yaitu

kendang.

99

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada

bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah Kota

Blitar selama proses pemberdayaan UMKM kendang berbasis potensi lokal

juga mengalami dinamika atau permasalahan dalam pemberdayaan UMKM

yaitu tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapai

tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa,

pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area

pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual itu sendiri,

utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian

membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM

adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Dalam terjadinya

dinamika permasalahan pemberdayaan UMKM maka pemerintah daerah

mempunyai strategi yang pertama, adanya pelatihan bagi pelaku UMKM

kendang sebagai pelatih pembuatan kendang, dimana adanya melatih seorang

pelatih yaitu yang dilatih ini adalah para pelaku UMKM kendang di Kota

Blitar. Kedua, adanya kegiatan pameran produk hasil dari UMKM kendang

oleh pemerintah daerah Kota Blitar, dimana adanya pameran produk hasil

UMKM kendang diselenggarakan rutin setiap tahunnya. Ketiga, terdapat

100

sarana pelatihan yang telah memadai, dimana peralatan dan bahan untuk

pembuatan kendang diberikan oleh pelaku UMKM kendang agar dapat

memperlancar jalannya pelatihan bagi peserta pelatihan.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam pemberdayaan UMKM

kendang berbasis potensi lokal belum maksimal. Adapun strategi

pemberdayaan telah diupayakan dengan pertama, pemberian akses modal

terhadap perbankan dan non perbankan, untuk selanjutnya lembaga penyedia

permodalan bisa memberikan kredit atau tidak itu bukan menjadi kewenangan

Pemerintah daerah Kota Blitar. Kedua, terdapat pemberian fasilitas yang

dilakukan dnegan memberikan peralatan dan bahan pembuatan kendang

secara gratis selama pelatihan. Ketiga, dapat diberikan pelatihan dari

pemerintah daerah dibidang teknik dan manajemen. Keempat, terdapat

pemasaran yang telah dilakukan kegiatan pameran produk UMKM khas Kota

Blitar dan juga untuk memperkenalkan produk UMKM kendang, yang

dilakukan dengan menciptakan marketing online oleh pemerintah Kota Blitar.

Kelima, yaitu pengendlian dan perizinan yang telah dilakukan dengan

mempermudah perizinan usaha diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98

Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Dalam

rangka program pengendalian UMKM kendang, atas terdaftarnya usaha

pelaku UMKM kendang ke pemerintah daerah melalui proses perizinan usaha,

maka hal ini mempermudah strategi pemerintah daerah Kota Blitar untuk

melakukan pengendalian proses administrasi lainnya.

101

Alternatif strategi yang di buat oleh pemerintah daerah Kota Blitar dalam

pemberdayaan UMKM kendang berbasis potensi lokal untuk kedepannya

dengan cara yang pertama, Pemerintah daerah Kota Blitar yang telah

berwewenang dalam memberikan pelatihan dari segi manajemen usaha dari

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar. Pelatihan yang diberikan oleh

pemerintah daerah Kota Blitar kepada pelaku UMKM kendang yaitu

pewarnaan dengan menggunakan cat, menting (tinta warna dan alat suntik),

dan dengan cara di ukir. Dan kedua yaitu melakukan pameran kendang dapat

yang diperkenalkan UMKM kendang ke masyarakat dan wisatawan yang

hadir di pameran sebagai ajang untuk belajar usaha pembuatan kendang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat

memberikan saran dalam rangka meningkatkan pemberdayaan UMKM

kendang di Kota Blitar dan dalam mengembangkan UMKM kendang berbasis

lokal di Kota Blitar di masa yang akan datang. Adapun saran yang bisa

diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan kemampuan dan keterampilan berwirausaha

khususnya bagi UMKM kendang sehingga mereka nantinya bisa

memiliki wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan usahanya.

2. Masalah keterbatasan permodalan yang telah dialami oleh pelaku

UMKM kendang di Kota Blitar sarannya adalah pemerintah daerah

102

Kota Blitar untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan agar bisa

melakukan kerjasama dengan lembaga sumber permodalan agar

memudahakan persyaratan jaminan kredit usaha, mengingat usaha

yang hanya berskala mikro, kecil, dan menengah.

3. Perlunya promosi yang lebih luas melalui pameran atau teknologi

informasi seperti Internet sehingga produk kendang yang semakin

dikenal dan diminati oleh konsumen dan masyarakat secara luas.

Selain itu perlu memprkuat kemampuan instansi pemerintah

khususnya Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengkoordinasi

pengumpulan produk pelaku UMKM kendang yang tidak

berkesempatan mengikuti pameran dan membuat jadwal peserta

pameran bagi UMKM kendang secara merata di setiap kegiatan

festival

4. Perlunya inisiatif bersama untuk memberikan peluang bagi produsen

bahan baku untuk mendirikan usaha di Kota Blitar serta didorong

dengan kemudahan perizinan oleh lembaga pemerintah Kota Blitar.

Hal ini sangat diperlukan agar kesulitan akan bahan baku seperti kayu

yang dihadapi oleh UMKM kendang di Kota Blitar.

Penulis juga memberikan saran agar UMKM di Kota Blitar lebih

berkembang lagi, maka dalam strategi pemasaran dan permodalan perlu

dikembangkan. Oleh karena itu, saran dari penulis adalah dalam strategi

pemasaran daerah dalam membuat situs internet secara legal yang berisi produk

hasil UMKM kendang khas dari Blitar yaitu:

103

1. Dalam strategi akses permodalan, perlu adanya kerja sama dengan

pemerintah daerah agar mempermudahkan bagi pelaku UMKM

kendang untuk mendapatkan kredit modal.

2. Selain itu UMKM kerajinan kendang di Kota Blitar seharusnya

diberikan program BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan)

dan Sertifikasi agar kerajinan kendang dapat tercantum sesuai dengan

persyaratan, ketentuan standart dan persyaratan kesehatan bahan baku

seperti kayu, tinta warna dan plitur yang telah digunakan dalam

pembuatan kendang.

104

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein.1969. Tingkatan Partisipasi. Diakses Tanggal Oktober 2016 Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan (Dari Forulasi ke Penyusunan

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik). Jakarta: Bumi Aksara Bank Indonesia (BI). 2014. Kajian Ekonomi Regional Jawa Timur Tahun 2014.

Surabaya: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan.

BAPPEDA Jawa Timur. 2013. Koperasi dan UMKM Jadi Modal Dahsyat

Diakses 24 Oktober 2016 dari BAPPEDA. jatimprov.go.id

BAPPEDA Jawa Timur. 2013. Pertumbuhan Ekonomi Jatim 7,12 Persen, Diakses 24 Oktober 2016 dari BAPPEDA.jatimprov.go.id

Badan Pusat Statistik Daerah Kota Blitar. 2015. Pendapatan Regional Kota Blitar

Diakses 24 Oktober 2016 Boehm. 1988. A Spiral Model of Software Development and Enhacement.

Diakses 23 November 2016 Darmadi, Damai & Sukidin. 2009. Administrasi Publik. Yogyakarta: LaskBang PRESSindo

Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara

Kementrian Koperasi dan UKM. 2011. Perkembangan Data Usaha Mikro,

Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010 2011.

105

Laporan Tahunan yang dipublikasikan.

Mahyudi, Ahmad. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris.

Bogor Selatan: Ghalia Indonesia

Pasalong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta, cv

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun Tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil.

Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.

Malang: AVVERROES PRESS.

Ilmu Administrasi Publik. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sulistyani. Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.

Yogyakarta: Gava Media.

Sumodiningrat, Gunawan. 2000. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarat: Pustaka Pelajar.

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik umtuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogtakarta: ANDI

106

Suryono, Agus. 2004. Pengantar Teori Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press.

Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

Usman, Sunyoto. 2012. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Zubaedi. 2007. Wacana Pembangunan Alternatif Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro Kecil, Menengah (UMKM)

Theresia, Aprillia dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung Alfabeta

Firmansyah, Roby. 2014. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dan Sentra Industri Brem Desa Kliabu Mejayan Kabupaten Madiun). Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1. Hal. 154-160

Rahayu, Puji. 2012. Makalah Peranan UKM Terhadap Pertumbuhan dan Perekonomian di Indonesia, Diakses 24 Oktober dari pujirahayu.blogspot.com.