jurnal efektifitas kebijakan pemberian kredit …
Post on 07-Nov-2021
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
JURNAL
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO
BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKSI NOSE: S.09c – DIR/ADK/03/2010 ATAS
KETENTUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO
(Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun)
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum
Oleh:
Firmansyah Deckiyanto
NIM. 0910113119
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013
ABSTRAKSI
FIRMANSYAH DECKIYANTO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Februari 2013, Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang
Madiun), Agus Yulianto S.H., M.H.; Dr. Shinta Handayantinan S.H., M.H.
Dalam skripsi ini membahas mengenai Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberian
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c –
DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat
Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun) yang memberlakukan kebijakan Kredit Usaha Rakyat
yang ditujukan untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM (Usaha mikro, kecil
dan menengah). Pada awal diberlakukannya kebijakan tersebut, banyak masyarakat Kota Madiun
yang masih tidak mengerti tentang kebijakan kredit tersebut yang diterapkan oleh pemerintah
dan dilaksanakan oleh PT. BRI, sehingga banyaknya terjadi kredit macet. Hal ini dikarenakan
ketidakpahaman masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang KUR yang tanpa agunan,
apalagi kurangnya informasi secara detail kepada masyarakat mengenai KUR.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) yang
dilakukan di lapangan secara langsung dengan cara mewawancarai narasumber guna
mendapatkan data primer. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologi, yaitu pendekatan yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul
akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha
Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas
Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Dalam hal melaksanakan kebijakan pemerintah
dan dilaksanakan oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam hal pemberian KUR mikro tidak
berjalan efektif karena kaidah hukum tidak dapat diberlakukan secara sosiologis dan masyarakat
atau para UMKM yang masih belum paham tentang kebijakan pemerintah dalam hal pemberian
KUR mikro yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat rendah, hal ini disebabkan tingkat
SDM yang rendah. Hambatan yang dialami oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam
melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro ialah hambatan teknis; hambatan non teknis dan
hambatan yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan.
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada pemerintah hendaknya membuat aturan
dari suatu jenis kredit yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh nasabah
debitur, pihak bank dan lembaga penjamin sehingga tidak menimbulkan salah pengertian, bagi
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Sleko Cabang Madiun pejabat pemrakarsa dan pejabat
pemutus kredit yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur pemberian kredit KUR Mikro yang
telah sesuai dengan pedoman, maka sebaiknya untuk ditingkatkan lagi ketelitian dalam
menganalisis kelayakan calon debitur dengan benar-benar memperhatikan hasil wawancara serta
mencocokkan kelengkapan dokumen calon debitur sehingga KUR Mikro tidak terjadi kredit
macet, bagi pelaku UMKM dan nasabah atau debitur untuk memberikan keterangan yang
sebenar-benarnya atas usaha yang dijalankan, menggunakan secara tepat fasilitas kredit yang
diberikan, berusaha keras untuk meningkatkan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas
produk usahanya, mengembalikan kredit tepat pada waktunya dan diharapkan kooperatif dalam
memberikan informasi sehingga mempermudah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit
Sleko Cabang Madiun dalam melakukan analisis kredit.
ABSTRACT
FIRMANSYAH DECKIYANTO, State Administrative Law, Faculty of Law Brawijaya
University, September 2012, Effectiveness of Giving Wisdom Implementation on Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Micro Based on Circular of the Board of Directors Nose: S.09c –
DIR/ADK/03/2010 Above The Provision of Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro (Studies in
Bank Rakyat Indonesia Sleko Unit in Madiun Branch), Agus Yulianto SH, MH; Dr. Shinta
Handayantina SH, M.H.
This the sisdiscussed about the Effectiveness of Giving Wisdom Implementation on
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro Based on Circular of the Board of Directors Nose: S.09c-
TermsDIR/ADK/03/2010 Above The Provision of Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro (Studies
in Bank Rakyat Indonesia Sleko Unit in Madiun Branch) which imposed Kredit Usaha Rakyat
policy aimed atimproving the real sectorand empower MSMEs (micro, small and medium
enterprises). At the beginning ofthe implementation of the policy, many citizen of Madiun city
that still do not understand aboutthe credit policy adopted by the government and carried out by
PT. BRI, so many bad loansoccurred. This is due tothelack of government policy on KUR
without collateral, especially the lack of detailed information to the public regarding the KUR.
This research isan empiricallaw research (empirical legal research) which is performed
directly in the field by interview ingin formants to obtain primary data. The approachused in this
study isa sociological juridical approach, that is an approach that examines the behaviorarising
from the interaction with the existing system of norms.
The results showed that the Effectiveness of Giving Wisdom Implementation on Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Micro Based on Circular of the Board of Directors Nose: S.09c-Terms
DIR/ADK/03/2010 Above The Provision of Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro (Studies in Bank
Rakyat Indonesia Sleko Unit in Madiun Branch). In terms of implementing government policy
and implemented by BRI Sleko Unit in Madiun Branchin disbursing KUR micro in effective
because the rule of law cannot been forced in a sociological and society or the MSMEsare still
not aware about the government's policy on the provision of micro KUR having legal aware
nessvery low, this is due tothelowlevel of human resources. Barriers experienced by BRI Sleko
Unit in Madiun Branchin implementing the policy of KUR micro is technical barriers; non-
technical barriers and obstacless temming from unfavorable external conditions.
Based on the results of this research, it is expected that the government should make the
rules of a type of loan that is more easily to be understood and implemented by the debtor, the
guarant or of banks and institutions so as to avoid any misunderstanding, for PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Sleko Unit in Madiun Branch officials and officials proponent breaker
credits relating to the implementation of the KUR micro-credit granting procedures that are in
accordance with the guidelines, so it is better to improve the accuracy inanalyzing the feasibility
of a prospective borrower to actually pay attention to the results of interviews and completeness
of documents matching prospective borrowers so KUR micro-credit crunch does not happen, for
MSMEsmay give testimony in truthth ebusiness carried on, make appropriate use of credit
facilities provided, trying hard to improve the businessin terms of both quality and quantity of its
products, to repay loan son time and to the custom error debtorin granting KUR micro expected
cooperative inproviding information that makes the PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sleko
Unit in Madiun Branchin performing credit analysis.
A. PENDAHULUAN
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni
2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan
UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis,
Perbankan dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya
pada tanggal 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang
Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan
pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit
bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah). Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan No.
135/PMK.05/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.
159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Jaminan KUR
sebesar 70 % bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia
(Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pembangunan Usaha dan 30 % ditutup oleh Bank
Pelaksana.
Tahap awal program, KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang
ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara
Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan
Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu :
pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan serta perindustrian dan
perdagangan. KUR ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan
cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Peluncuran KUR merupakan
tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9
Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi
antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri
Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian,
Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit
Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank
Bukopin dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara
BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia. Atas
diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti
berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon
harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak, yaitu :
debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian KUR, mengingat segala sesuatu dapat saja
timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang
KUR.
KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan UMKM
serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Bank Rakyat
Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan
dipercaya untuk melaksanakan kebijakan mengenai KUR dan menindaklanjuti kebijakan
tersebut maka BRI mengeluarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010
Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. KUR baru dilaksanakan oleh BRI
pada Maret 2008 dimana KUR ini dibagi menjadi dua, yaitu : KUR Retail dan KUR
Mikro. Untuk plafond KUR Retail sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
sedangkan KUR MIKRO maksimum plafond sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah), untuk saat ini BRI baru menyediakan KUR Mikro, hal ini karena KUR
merupakan kredit yang tidak menggunakan agunan sehingga BRI tidak ingin mengambil
resiko yang tinggi. Selain itu, BRI fokus terhadap UMKM.
Namun, kebijakan mengenai KUR Mikro yang telah dilaksanakan oleh BRI tidak
berjalan lancar dan terdapat hambatan/kendala-kendala di lapangan. Penulis disini
meneliti jalannya kebijakan KUR Mikro ini di BRI Unit Sleko Cabang Madiun. Bahwa di
BRI Unit Sleko Cabang Madiun telah terjadi permasalahan pada saat pemberian KUR
Mikro oleh BRI tanpa adanya agunan 80% terjadi tunggakan dan persepsi masyarakat
yang salah mengenai KUR Mikro tersebut, anggapan masyarakat mengenai kebijakan
pemerintah tentang KUR tersebut merupakan dana yang telah dijamin pemerintah bukan
merupakan kredit Bank tetapi merupakan dana bantuan/hibah.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian KUR Mikro pada BRI Unit
Sleko Cabang Madiun yang berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c –
DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pemberian KUR Mikro di BRI Unit Sleko Cabang
Madiun?
C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang
dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu yang
dihubungkan dengan peraturan yang ada. Data yang digunakan adalah data primer
melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder melalui studi kepustakaan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan
nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact finding),
kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (problem finding) yang terkait
dengan penelitian, selanjutnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem solution).
Pendekatan ini dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu memaparkan secara
lengkap, rinci, jelas dan sistematis serta mencermati hal-hal yang berkaitan dengan
efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian KUR Mikro beserta hambatan-hambatan
dalam pemberian KUR Mikro di BRI Unit Sleko Cabang Madiun.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai nara sumber yaitu
Kepala BRI Unit Sleko Cabang Madiun, Mantri KUR BRI Unit Sleko Cabang Madiun,
Customer Service KUR BRI Unit Sleko Cabang Madiun serta kunjungan pada 10
nasabah KUR Mikro. Teknik wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan
yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan
lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan
yang hendak diteliti untuk memperjelas jawaban dari responden.
Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penelitian, dianalisis dengan metode
deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang
diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang
berlaku dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan
jelas. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan
menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
D. PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota Madiun yang merupakan Ibukota Madiun, Jawa Timur ini memiliki
wilayah seluas 33,23 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.145 jiwa (sensus
penduduk 2012). Kota Madiun merupakan kota transit pada jalur selatan yang
menghubungkan kota-kota di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat seperti
Surabaya, Jombang, Madiun, Solo, Yogyakarta sampai DKI Jakarta, sehingga Kota
Madiun sangat cocok dan menarik untuk mengembangkan sektor industri,
perdagangan, jasa maupun angkutan. Hal ini tampak dari keberadaan sarana dan
prasarana di Kota Madiun sehingga dapat melayani kepentingan dalam skala regional
dan nasional seperti pendidikan, kesehatan serta komoditi hasil produk industri. Salah
satu sarana yang mendukung peranan perekonomian dalam skala regional adalah
jaringan jalan yang kondisinya sangat baik untuk menghubungkan Kota Madiun
dengan daerah di luar Kota Madiun, yaitu Magetan, Nganjuk, Ponorogo, Jombang,
Ngawi dan Kediri.
Secara astronomis terletak di antara 111º29’45”-111º33’30” Bujur Timur dan
7º35’45”- 7º40’ Lintang Selatan. Adapun batas-batas administrasinya adalah sebagai
berikut:
1. Batas wilayah utara : Kecamatan Sawahan
Kecamatan Madiun
2. Batas wilayah timur : Kecamatan Wungu
3. Batas wilayah selatan : Kecamatan Geger
4. Batas wilayah barat : Kecamatan Jiwan
Wilayah Kota Madiun terletak di lembah Sungai Madiun, yaitu 30 km di
sebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dengan Sungai Bengawan Solo dan
berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian
antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan
kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Oleh karenanya, kondisi
seperti itu merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.
Struktur geologi Kota Madiun sebagian besar termasuk jenis alluvium
sedangkan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan
organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan
campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya
penahan air yang cukup baik dan dapat menyerap air.
Kota Madiun secara fisik dibagi oleh sungai Madiun yang membujur dari arah
utara-selatan, menjadi dua bagian. Selatan itu terdapat pula anak-anak Sungai
Madiun, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono yang merupakan saluran irigasi lahan
pertanian di wilayah kota. Untuk sumber air yang ada, yaitu sumber air dangkal
dengan kedalaman sekitar 8 meter dari muka air tanah, sedangkan sumber air artesis
terdapat pada kedalaman kurang lebih 90 meter.
Kota Madiun beriklim tropis dengan temperature harian rata-rata 24-32ºC dan
mempunyai curah hujan rata-rata pertahun sekitar 100 hari dan besarnya curah hujan
2000 mm pertahun. Pada umumnya dalam setahun terjadi 4-5 bulan kering dan 2-3
bulan lembah serta 5-6 bulan basah. Arah mata angin di Kota Madiun dari arah
selatan ke utara rata-rata 78%.
Kota Madiun merupakan daerah urban sehingga dominasi penggunaan
tanahnya adalah untuk kawanan terbangun yang terdiri dari perumahan, fasilitas
umum dan lainnya. Luas kawasan terbangun ini pada tahun 2000 mencapai 55% dari
luas keseluruhan atau sekitar 1.860.323 ha.
Dalam penelitian mengambil lokasi di di PT. BRI Unit Sleko Cabang Madiun
yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 26 dan BRI Teras di Pasar Djoyo Jalan
Pelitatama.. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan PT. BRI Unit Sleko Cabang
Madiun melayani adanya fasilitas KUR Mikro tanpa jaminan dengan lokasi strategis
dan berdekatan dengan beberapa UMKM yang menjadi sasaran KUR Mikro.
2. Tahap Proses Pengajuan Kredit
Berdasarkan hasil penelitian pada BRI Unit Sleko Cabang Madiun, maka proses
pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:
a. Tahap Permohonan Kredit
Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak
BRI Unit Sleko Cabang Madiun. Calon debitur KUR datang ke BRI Unit
Sleko Cabang Madiun, kemudian ketika calon debitur datang, diterima dan
dilayani oleh Customer Service KUR, calon debitur KUR mengisi formulir
pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan
oleh pihak bank, kemudian ditandatangani oleh debitur.
Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan KUR oleh pihak bank. Syarat-
syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, fotokopi Kartu Keluarga (KK)
dan Surat Keterangan Usaha. Customer Service KUR juga memberikan
informasi tentang KUR sebagai kredit yang mudah didapat dan syarat-syarat
yang ditetapkan pun sangat sederhana. Hal tersebut adalah salah satu cara
untuk mempromosikan KUR kepada calon debitur yang bertujuan oleh bank
agar dapat diinformasikan secara cuma-cuma dari calon debitur kepada
nasabah atau calon nasabah yang lainnya di BRI Unit Sleko Cabang Madiun.
b. Tahap Verifikasi Berkas
Customer Service KUR mencocokkan berkas calon debitur apakah sudah
lengkap atau belum yang meliputi: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami-Istri,
Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU). Setelah itu pada tahap
selanjutnya melihat hasil track record calon debitur pada sistem BI yakni
dengan menggunakan data SID (Sistem Informasi Nasabah), hal ini dilakukan
untuk persyaratan utama program KUR pada calon debitur yang sebelumnya
harus sama sekali belum pernah punya riwayat pinjaman Bank atau belum
mengenal Bank (Tidak mempunyai tabungan, tidak mempunyai pinjaman dll)
dikecualikan pada calon debitur yang mempunyai kredit sepeda motor.
c. Tahap Analisis Kredit atau Tahap Pemeriksaan
Menurut arahan Bank Indonesia berdasar Surat Keterangan Direksi Bank
Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan
kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan
ketentuan-ketentuan :
1) Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh pihak
bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
2) Survei ke tempat nasabah dengan melihat laporan BI Checking,
menanyakan kepada tetangga kanan kiri tentang karakter calon debitur
jika nasabah baru, tapi jika nasabah lama dilihat dari track record
pembayaran selama ini apakah tertib membayar/kah terlambat yang
mengakibatkan kredit macet pada Bank.
3) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total
permohonan kredit. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat
dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha
dan data calon debitur termasuk hasil penelitian pada daftar kredit
macet.
b) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan
usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari
kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak bank.
c) Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh
pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
4) Analisis kredit harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C
perkreditan dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit
berdasarkan pada hasil usaha yang dilakukan calon debitur serta
menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk
melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
Dari hal-hal yang sudah dijelaskan, tetap tidak menutup kemungkinan
bagi pihak bank untuk mengatur kebijakan kredit sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan dari BRI Unit Sleko Cabang Madiun memberikan kebijakan
fasilitas KUR yang disediakan adalah KUR mikro sampai dengan
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam
melakukan analisis kredit juga mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya
tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon
debitur merupakan salah satu data pokok dalam hal analisis.
Pada tahap pemeriksaan dan setelah syarat-syarat dilengkapi, Mantri
KUR BRI Unit Sleko Cabang Madiun akan melakukan pemeriksaan serta
peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur
KUR diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan
permohonan KUR tersebut antara lain:
1) Mencocokkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai
dengan aslinya,
2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon
debitur KUR,
3) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur KUR.
d. Tahap Pemberian Putusan Kredit
Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang
berisi persetujuan akan adanya pemberian KUR sesuai permohonan yang
diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan
sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit
Sleko Cabang Madiun akan memberitahukan kepada calon debitur untuk
mengkonfirmasi kembali sekitar satu sampai dua hari (pengajuan kredit di
BRI Unit tidak boleh lama sejak pendaftaran sampai dengan putusan Bank
tidak lebih dari 7 hari). Setelah itu mantra sebelum pemberian putusan kredit,
Kepala Unit BRI Unit Sleko Cabang Madiun wajib meneliti dan memastikan
bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian
keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan memiliki kekuatan hukum.
e. Tahap Pencairan Kredit atau Akad Kredit
Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit telah
dilengkapi dengan pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit maka calon
debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada
bagian Teller BRI Unit Sleko Cabang Madiun. Tahap pencairan kredit
meliputi:
1) Persiapan pencairan dana
Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus oleh
Kepala Unit, Customer Service KUR menghubungi calon debitur untuk
datang ke kantor dan setelah calon debitur datang maka Customer
Service KUR mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan
pencairan dana. Customer Service KUR memastikan bahwa yang
datang harus benar-benar calon debitur beserta pasangannya yang asli
dengan dibuktikan dengan meminta KTP asli. Tahap pencairan kredit
meliputi:
a) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR
yang diajukan telah mendapat persetujuan atau putusan dan
kepastian tanggal pencairan dana,
b) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang,
c) Mengisi kwitansi pencairan dana KUR dan biaya materai KUR.
2) Customer Service KUR membacakan pada calon debitur yang datang
yang berisikan jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, jumlah
angsuran pinjaman beserta biayanya.
3) Penandatanganan perjanjian pencairan dana KUR
Berkas atau kelengkapan pencairan yaitu Surat Pengakuan Hutang,
sebelum penandatanganan berkas pencairan KUR, Customer Service
KUR harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan pencairan KUR telah ditandatangani oleh calon debitur sebagai
bukti persetujuan debitur. Setelah itu, Customer Service KUR meminta
calon debitur untuk membaca, memahami dan menandatangani Surat
Pengakuan Hutang tersebut, selanjutnya diserahkan pada Kepala Unit
BRI Unit Sleko Cabang Madiun untuk diperiksa. Untuk menjaga
keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka Customer
Service KUR mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur
pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada
Kepala Unit BRI Unit Sleko Cabang Madiun untuk melakukan
pengaktifan rekening pinjaman/simpanan dan verifikasi akhir bagi
melakukan fiat bayar..
4) Fiat bayar
Kepala Unit BRI Unit Sleko Cabang Madiun memeriksa berkas
tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas KUR untuk
dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit,
setelah semua persyaratan lengkap maka Kepala Unit BRI Unit Sleko
Cabang Madiun memberikan tanda tangan sebagai persetujuan fiat
bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada Teller dan berkas
diserahkan pada Customer Service KUR yang kemudian berguna
sebagai arsip bank dan dimasukkan/diregister pada lembaga
penjaminan KUR.
5) Pembayaran pencairan dana KUR
Pembayaran pencairan dana KUR kepada debitur dilakukan oleh
Teller berdasarkan kwitansi pinjaman dan biaya-biaya yang diterima
dari Kepala Unit BRI Unit Sleko Cabang Madiun dengan terlebih
dahulu meneliti kebenaran dan kejelasan kwitansi tersebut. Teller juga
akan meminta calon debitur suami istri untuk menghadap dihadapan
Teller untuk dijelaskan sekali lagi tentang para pihak yang pinjam
(dibuktikan dengan dimintanya KTP oleh Teller), jumlah pinjaman,
jangka waktu, angsuran, jumlah potongan dan sisa uang yang diterima
oleh calon debitur.
3. Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada
Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun yang berdasarkan Surat Edaran
Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Mikro
Seperti yang tercantum pada BAB II bahwa agar hukum atau peraturan dapat
berfungsi secara efektif senantiasa dikembalikan pada penegakan atau pelaksanaan
hukum dengan memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum, yaitu:
1. Kaidah hukum
2. Penegak hukum
3. Sarana atau fasilitas
4. Kesadaran hukum warga masyarakat
Dari keempat faktor-faktor di atas dapat diukur bagaimana Efektifitas
pelaksanaan kebijakan pemberian KUR Mikro pada Bank Rakyat Indonesia Unit
Sleko Cabang Madiun yang berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c –
DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang
diterapkan dalam lingkungan masyarakat demikian pembahasannya:
1. Kaidah Hukum
Faktor yang pertama mengenai kaidah hukum atau peraturan mengenai
pemberian KUR mikro, peraturan yang dimaksud adalah aturan hukum yang
memayungi pemberian KUR oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun yaitu Surat
Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan KUR mikro
yaitu Kredit Modal Kerja dan/atau investasi dengan plafond kredit secara total
eksposure sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang
diberikan kepada usaha mikro perorangan yang memiliki usaha produktif
yang dilayani oleh BRI Unit yang dimintakan penjaminan.
Bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah haruslah dapat berlaku
atau dapat dilaksanakan di lingkungan masyarakat secara yuridis, sosiologis
dan filosofis agar dapat berfungsi dalam pelaksanaannya. Dilihat dari sisi
yuridis, Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas
Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam hal melaksanakan
kebijakan KUR mikro yang diterapkan di masyarakat yang didasarkan pada
kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 135/PMK.05/2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.
159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Dalam
pasal 1 ayat 1 dan 2:
(1) Program penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi (UMKM-K) adalah upaya meningkatkan akses
pembiayaan UMKM-K pada sumber pembiayaan yang didukung
fasilitas penjaminan.
(2) Kredit usaha rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah
kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal
kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha
produktif.
Selanjutnya ditinjau secara sosiologis Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.05/2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.
159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dalam
hal melaksanakan kebijakan KUR mikro belum memenuhi unsur tersebut.
Peraturan tersebut tidak bisa dipaksakan dalam pelaksanaannya maupun
masyarakatnya tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut dan
masyarakat juga tidak memahami isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.05/2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.
159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dalam
hal melaksanakan kebijakan KUR mikro disebabkan karena masyarakat yang
mayoritas penduduknya berpendidikan rendah dan lemahnya SDM yang ada
di daerah tersebut.
Sedangkan ditinjau secara filosofis Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.05/2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.
159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dalam
hal melaksanakan kebijakan KUR mikro sesuai dengan cita hukum sebagai
nilai positif yang tertinggi, yaitu UMKM dalam tujuan peraturan tersebut
bahwa setiap para pelaku UMKM dalam melakukan usahanya. UMKM yang
beroperasi atau melakukan kegiatan usahanya pada akhirnya akan berdampak
pada kebutuhan permodalannya untuk mengembangkan usahanya dan
mempertahankan usahanya agar tidak sampai terjadi kebangkrutan/gulung
tikar.
2. Penegak Hukum
Peningkatan pelayanan di BRI Unit Sleko Cabang Madiun dibarengi
dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pegawai bank untuk
melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Dengan adanya kebijakan dan pelayanan yang telah diberikan
oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun tersebut diharapkan dapat membantu
dan sekaligus memberikan dana berupa kredit untuk mengembangkan dan
memperluas usaha para UMKM dalam usahanya yang dapat dimanfaatkan
dan digunakan dengan baik oleh para UMKM.
3. Sarana dan Fasilitas
Fasilitas yang terdapat di BRI Unit Sleko Cabang Madiun untuk
melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro tersebut nasabah atau pelaku
UMKM diwajibkan untuk memiliki formulir pendaftaran. Dari beberapa
fasilitas yang ada di BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam melaksanakan
kebijakan pemberian KUR mikro diantaranya adalah formulir pendaftaran
atau formulir pengajuan permohonan KUR. Juga terdapat fasilitas-fasilitas
dalam melakukan pendataan dan survey ke lokasi usaha yang umumnya
berada jauh dari perkotaan, terdapat satu sepeda motor buat masing-masing
Mantri sebagai fasilitas dalam menjalankan kegiatannya di Kota Madiun.
4. Kesadaran Hukum Warga Masyarakat
Faktor yang terakhir merupakan faktor yang berpengaruh terhadap
efektifitas hukum, dalam pelaksanaannya kesadaran hukum adalah kesadaran
yang dilaksanakan atau ditaati oleh warga masyarakat. Pada awalnya dapat
dilihat dari syarat-syarat yang berupa syarat fisik dan syarat administrasi di
antaranya: mengisi/melengkapi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan
permohonan KUR serta menyertakan bukti identitas diri berupa fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat
Keterangan Usaha. Surat keterangan usaha di sini di dapat dari pengajuan
usahanya kepada RT setempat tentang jenis usahanya dan kemudian diajukan
ke kelurahan setempat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
Kartu Keluarga (KK) dan menunggu hasil dari kelurahan sampai surat
keterangan usahanya keluar dan jadi. Hal ini untuk melihat seberapa taat para
pelaku usaha dalam mengurus surat keterangan usahanya yang sebagai syarat
administrasi yang diminta oleh pihak bank dalam pengajuan permohonan
KUR. Menurut informasi yang didapat dari Mantri KUR kebanyakan warga
masyarakat pada saat mengajukan permohonan kredit KUR ini tidak taat dan
warga masyarakat tidak tahu dalam memenuhi persyaratan permohonan kredit
(KUR) ini . Mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah mati dan
tidak mau mengurus perpanjangan KTPnya, calon debitur belum cukup umur
sudah mengajukan permohonan kredit KUR dan usaha para nasabah/pelaku
usaha yang mengajukan permohonan kredit KUR belum 1 tahun atau baru 1
bulan atau baru akan usaha atau baru akan ada.
5. Hambatan dalam pemberian KUR Mikro di BRI Unit Sleko Cabang Madiun
Pelaksanaan kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada
Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun yang berdasarkan Surat Edaran
Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Mikro ini juga tidak terlepas dari adanya hambatan, baik hambatan teknis, non
teknis maupun hambatan eksternal. Yang diantaranya yaitu:
1. Hambatan Teknis
Kesalahan bank dalam menganalisa permohonan kredit merupakan
sumber utama terjadinya kredit bermasalah. Faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya kredit bermasalah dilihat dari sisi bank:
a. Kurangnya penggalian informasi data terhadap calon debitur
b. Kurangnya informasi yang diperoleh Mantri mengenai kondisi keuangan
calon debitur dan karakter nasabah yang dapat berpotensi menimbulkan
kredit bermasalah
c. Pemantauan secara berkala sejak dini bertujuan untuk mengantisipasi
gejala ketidakmampuan debitur dalam membayar cicilan kredit
d. Proses pencairan penjaminan memakan waktu yang lama sekitar satu
bulan
e. Apabila pihak bank selaku pihak terjamin sebelumnya tidak melaksanakan
ketetapan sesuai dengan yang disepakati antara pihak penjamin dengan
pihak terjamin maka permintaan penjaminan akan ditolak dan diberi
waktu maksimal 20 hari untuk melengkapi
2. Hambatan Non Teknis
Salah satunya merupakan hambatan dari pihak nasabah atau debitur dalam
menjalankan usahanya. Adapun hambatan dari pihak nasabah dalam hal upaya
penanganan kredit bermasalah bagi kreditur adalah
a. Calon nasabah debitur tidak memberikan informasi yang benar dan
terperinci tentang keadaan usahanya
b. Calon nasabah terkadang mengalokasikan kredit tersebut semuanya untuk
kepentingan usahanya tetapi terkadang juga digunakan untuk hal lain dan
hal inilah yang memicu terjadinya kredit macet
c. Debitur perorangan menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan yang
diajukan dalam permohonan kredit
d. Kesalahan pengelolaan usaha debitur, terjadinya kesalahan pengelolaan
seringkali tidak terdeteksi pada saat kredit telah disalurkan
e. Kesalahan pemasaran, kesalahan strategi usaha pemasaran debitur
seringpula menjadi penyebab atau pemicu kegagalan membayar kredit
f. Lemahnya pengawasan keuangan debitur, debitur perorangan seringkali
tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pengeluarannya
3. Hambatan yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan
a. Perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, kompetisi dan perkembangan
trend bisnis lainnya yang seringkali menjadi faktor dominan yang
mempengaruhi jalannya usaha debitur
b. Pinjaman tidak diasuransikan oleh pihak Bank jadi jika debitur meninggal
ahli waris harus membayar sisa pinjaman. Hal ini berbeda dengan
penjaminan KUR, kalau penjaminan KUR untuk mengatasi keragaan BRI
E. Penutup
1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan hambatan yang diperoleh serta dijelaskan ditarik sebuah
kesimpulan sebagai berikut:
a. Proses pemberian KUR dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap
permohonan kredit, tahap verifikasi berkas, tahap analisis kredit atau tahap
pemeriksaan, tahap pemberian putusan kredit dan tahap pencairan kredit atau
akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis beserta
syarat-syarat lain, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). fotocopy Kartu
Keluarga (KK) serta surat keterangan usaha dari Kepala Desa kepada pihak BRI
Unit Sleko Cabang Madiun. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Unit Sleko
Cabang Madiun Customer Service KUR melakukan verifikasi/pencocokkan
berkas sudah lengkap atau belum sehabis itu melakukan penelitian dan peninjauan
langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. BRI Unit Sleko
Cabang Madiun akan memberikan keputusan atas permohonan kredit yang
diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit,
dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan,
tahap penandatanganan perjanjian pencairan dana KUR, fiat bayar serta
pembayaran pencairan dana KUR. Berkas atau kelengkapan pencairan disini
adalah surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan
hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksana
pemberian KUR telah selesai sehingga timbullah hak dan kewajiban bagi masing-
masing pihak.
b. Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam hal melaksanakan kebijakan pemberian KUR
mikro tidak berjalan efektif. Dikatakan tidak efektif ini dikarenakan faktor kaidah
hukum dan faktor dari masyarakatnya. Dari faktor kaidah hukum, Surat Edaran
Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Mikro tidak berlaku secara sosiologis, yaitu masyarakat atau para pelaku
UMKM di Kota Madiun belum menerima dan mengakui akan adanya Peraturan
Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit
Usaha Rakyat dan didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direksi Nose:
S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro
permasalahan ini disebabkan karena para pelaku UMKM kurang mengetahui serta
memahami isi dari peraturan tersebut dengan pola fikir masyarakat yang masih
tradisional dan rendahnya SDM. Selanjutnya dari segi faktor masyarakat, yaitu
kesadaran pelaku UMKM dalam mematuhi hukum khususnya tentang isi dari
Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan
Kredit Usaha Rakyat dan didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direksi
Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Mikro masih sangat rendah.
c. BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam melaksanakan kebijakan KUR Mikro di
Kota Madiun mengalami beberapa hambatan di antaranya:
1) Hambatan Teknis
a) Lemahnya wawancara ataupun penilaian terhadap calon debitur
b) Kurangnya informasi yang diperoleh Mantri mengenai kondisi keuangan
calon debitur berpotensi menimbulkan kredit bermasalah
c) Pemantauan secara berkala sejak dini bertujuan untuk mengantisipasi
gejala ketidakmampuan debitur dalam membayar cicilan kredit
d) Proses pencairan penjaminan memakan waktu yang lama sekitar satu
bulan
e) Apabila pihak bank selaku pihak terjamin sebelumnya tidak melaksanakan
ketetapan sesuai dengan yang disepakati antara pihak penjamin dengan
pihak terjamin maka permintaan penjaminan akan ditolak dan diberi
waktu maksimal 20 hari untuk melengkapi
2) Hambatan Non Teknis
a) Calon nasabah debitur tidak memberikan informasi yang benar dan
terperinci tentang keadaan usahanya
b) Calon nasabah terkadang mengalokasikan kredit tersebut semuanya untuk
kepentingan usahanya tetapi terkadang juga digunakan untuk hal lain dan
hal inilah yang memicu terjadinya kredit macet
c) Debitur perorangan menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan yang
diajukan dalam permohonan kredit
d) Kesalahan pengelolaan usaha debitur
e) Kesalahan pemasaran, kesalahan strategi usaha pemasaran debitur/nasabah
f) Lemahnya pengawasan keuangan debitur, debitur perorangan seringkali
tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pengeluarannya
3) Hambatan yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan
a) Perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, kompetisi dan perkembangan
trend bisnis lainnya
b) Pinjaman tidak diasuransikan oleh pihak Bank jadi jika debitur meninggal
ahli waris harus membayar sisa pinjaman. Hal ini berbeda dengan
penjaminan KUR, kalau penjaminan KUR untuk mengatasi keragaan BRI
2. Saran
Saran yang dapat diberikan penulis dalam hal melaksanakan KUR mikro antara lain:
a. Pihak pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah hendaknya membuat aturan
dari suatu jenis kredit yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik
oleh nasabah debitur, pihak bank dan lembaga penjamin sehingga tidak
menimbulkan salah pengertian.
b. Kepada PT. BRI (Persero) Unit Sleko Cabang Madiun pejabat pemrakarsa dan
pejabat pemutus kredit yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur pemberian
kredit KUR Mikro yang telah sesuai dengan pedoman, maka sebaiknya untuk
ditingkatkan lagi ketelitian dalam menganalisis kelayakan calon debitur dengan
benar-benar memperhatikan hasil wawancara serta mencocokkan kelengkapan
dokumen calon debitur sehingga kredit KUR Mikro tidak terjadi kredit macet.
c. Pelaku UMKM untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas usaha
yang dijalankan, menggunakan secara tepat fasilitas kredit yang diberikan,
berusaha keras untuk meningkatkan usaha baik dari segi kualitas maupun
kuantitas produk usahanya, mengembalikan kredit tepat pada waktunya.
d. Kepada nasabah atau debitur dalam pemberian kredit KUR Mikro diharapkan
kooperatif dalam memberikan informasi sehingga mempermudah pihak PT. BRI
(Persero) Unit Sleko Cabang Madiun dalam melakukan analisis kredit.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdul Wahab, Solichin, 2002, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta,
Farida Indrati Soeprapto, Maria, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius,
Yogyakarta
Handayadiningrat, Soewono, 1994, Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi
dan Manajemen, Alumni, Bandung
Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta
J. Kurniawan, Lutfi dan Lutfi, Mustafa, 2011, Perihal Negara, Hukum dan
Kebijakan Publik, Setara Press, Malang
Kasmir, 1998, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada,
Jakarta
Muladi, 2001, Metode Risert, BPFE, Yogyakarta
Singarubin, Masri Singarubin dan Efendi, Sofian, 1998, Metode Penelitian
Survey, LP3ES, Jakarta
Soekanto, Soerjono, 1983, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni,
Bandung
Soekanto, Soerjono, 1985, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja
Karya, Bandung
Soekanto, Soerjono, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soekanto, Soerjono, 1985, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa, 1980, Sosiologi Hukum dalam
Masyarakat, Rajawali, Jakarta
Sunggono, Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta
Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung
Usman, Rachmadi, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta
Yandianto, 2002, Kamus Bahasa Indonesia, M2S, Bandung
Zainuddin, Ali, 2005, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Palu
Zainudi, Ali, 2009, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 4
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha
Rakyat
Internet
Soerjono Soekanto dalam Bahan Kuliah Sosiologi Hukum,
http://hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php?id=137, diakses tanggal 3 september 2012
http://rya89.wordpress.com/2010/04/04/kredit-usaha-rakyat-kur/, diakses pada tanggal 11
September 2012
Pengertian Metode Penelitian, Menurut Para Ahli, 2011, http//www.metodepenelitian.com,
diakses pada tanggal 17 September 2012
top related