bab v hasil dan pembahasan -...
Post on 27-Mar-2019
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
104
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan penjelasan lebih lanjut terhadap rumusan tujuan
penelitaian sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Penjelasan pertama
meliputi penjelasan pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi swasta di
Perkotaan Kubu Raya yang terkait dengan dimensi keruangan. Penjelasan kedua
berupa perkembangan struktur ruang perkotaan Kubu Raya yang terbentuk pasca
pemekaran wilayah. Penjelasan ketiga adalah keterkaitan pengeluaran
pembangunan pemerintah dan investasi swasta terhadap perkembangan struktur
ruang perkotaan Kubu Raya yang terbentuk pasca pemekaran wilayah. Sementara
itu penjelasan yang terakhir merupakan penjelasan keterkaitan temuan penelitian
terhadap tinjauan pustaka dan pembelajaran terhadap hasil penelitian.
5.1 Pengeluaran Pembangunan Pemerintah dan Investasi Swasta
di Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Terdapat perbedaan kontribusi antara pemerintah dan swasta dalam postur
pembiayaan pembangunan di perkotaan sebagai wujud pelaksanaan otonomi
daerah. Kontribusi sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui
investasi lebih dominan meskipun pengeluaran pembangunan pemerintah
mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun demikian, kecilnya peran
pemerintah dalam pembiayaan pembangunan ternyata berkontribusi besar terhadap
peningkatan nilai investasi swasta di perkotaan pasca pemekaran wilayah. Hal ini
akan diargumentasikan terutama pada subbab sebagai berikut.
104
105
5.1.1 Pengeluaran Pembangunan Pemerintah
Pengeluaran pembangunan pemerintah di perkotaan pasca pemekaran
wilayah mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan kota serta fungsi
kawasan kota yang lebih luas sebagai pusat pelayanan. Pengeluaran pembangunan
pemerintah pada tahap awal pembangunan di perkotaan sebagian besar untuk
penyediaan infrastruktur dasar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Namun demikian, peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah di perkotaan
pasca pemekaran wilayah kontribusinya kecil terhadap pembiayaan pembangunan
secara keseluruhan.
Peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah ini dapat dilihat dari
perkembangan beberapa kondisi yang mendasarinya. Pertama perkembangan
pengeluaran pemerintah dilihat dari peningkatan nilai pengeluaran pembangunan
tiap tahunnya. Kedua pengeluaran pembangunan pemerintah diimplementasikan
dalam dimensi ruang berupa program-program pembangunan sarana dan prasarana
perkotaan yang terus mengalami perkembangan bentuknya. Ketiga dimensi lokasi
pengeluaran pembangunan pemerintah semakin luas cakupannya di Perkotaan
Kubu Raya pasca pemekaran wilayah.
5.1.1.1 Perkembangan Nilai Pengeluaran Pembangunan
Pengeluaran pembangunan pemerintah di Perkotaan Kubu Raya pasca
pemekaran wilayah menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai tiap tahunnya.
Pengeluaran pembangunan pemerintah ini terkait dengan tahapan pembangunan di
daerah merupakan tahap awal pembangunan. Pengeluaran pembangunan
pemerintah pada tahap awal pembangunan ini mendominasi dalam postur
106
pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana di perkotaan tiap tahunnya. Namun
demikian meskipun pengeluaran pembangunan pemerintah dalam tahap ini terus
mengalami peningkatan, ternyata pengeluaran pemerintah berkontribusi kecil
terhadap pembiayaan pembangunan secara keseluruhan di daerah pasca pemekaran
wilayah.
Tahap awal pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dicirikan
dengan besarnya nilai pengeluaran pembangunan pemerintah untuk penyediaan
sarana dan prasarana dasar perkotaan sebagai upaya pelayanan pemenuhan
kebutuhan penduduk perkotaan. Kondisi ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan
pembangunan bidang sarana dan prasarana yang lebih besar dari pembiayaan
pembangunan non fisik lainnya. Pengalokasian pengeluaran pembangunan
pemerintah dalam beberapa tahun anggaran pasca pemekaran wilayah masih
terkonsentrasi untuk penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan.
Pengeluaran pembangunan pemerintah di Perkotaan Kubu Raya
merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
pembangunan di daerah. Peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah ini
tidak terlepas dari perkembangan kondisi internal kota serta penetapan fungsi
kawasan Perkotaan Kubu Raya sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional di
Provinsi Kalimantan Barat. Pengeluaran pembangunan pemerintah di perkotaan ini
selain dibiayai oleh APBD murni Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah otonom,
juga mendapat dukungan pembiayaan pembangunan dari APBN maupun APBD
Provinsi Kalimantan Barat. Tabel 5.1 berikut perkembangan nilai pengeluaran
107
pembangunan pemerintah di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah dari
berbagai sumber pembiayaan pembangunan:
Tabel 5.1. Perkembangan Nilai Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah di Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah Menurut
Sumber Pembiayaan Pembangunan
Tahun
Pengeluaran Pemerintah di Wilayah Perkotaan Kubu Raya
APBN
(Rp) %
APBD Provinsi
(Rp) %
APBD
Kabupaten
(Rp)
% Jumlah
(Rp)
2009 *** 0,00 *** 0,00 31.736.153.325 100,00 31.736.153.325
2010 *** 0,00 *** 0,00 58.335.711.000 100,00 58.335.711.000
2011 19.509.707.000 24,53 6.919.293.000 8,70 53.092.265.140 66,76 79.521.265.140
2012 59.711.119.000 38,05 20.871.600.000 13,30 76.357.526.000 48,65 156.940.245.000
2013 *** 0,00 *** 0,00 90.069.792.615 100,00 90.069.792.615
2014 50.821.939.000 21,89 55.011.887.000 21,89 126.305.734.848 54,41 232.139.560.848
2015 73.184.966.000 20,23 60.290.985.000 24,56 164.538.103.350 55,21 298.014.054.350
*** Data Tidak Tersedia
Sumber: Peneliti, 2017
Perkembangan pengeluaran sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 5.1 di
atas, menunjukkan porsi pembiayaan pembangunan pasca pemekaran wilayah
terbesar masih bersumber dari pembiyaan APBD Kabupaten Kubu Raya. Hal ini
terjadi karena pengelolaan pembangunan pemerintah bidang sarana dan prasarana
perkotaan sebagian besar merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya sebagai daerah otonom baru pasca pemekaran wilayah. Kondisi ini juga tidak
terlepas dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya di kawasan
Perkotaan Kubu Raya dimana pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
merupakan prioritas utama pembangunan dalam beberapa tahun anggaran.
108
Dukungan pengelolaan pembangunan di Perkotaan Kubu Raya pasca
pemekaran wilayah melalui APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Barat
merupakan implikasi kewenangan pengelolaan pembangunan yang lebih tinggi
terkait dengan fungsi kawasan perkotaan. Dengan ditetapkannya kawasan
Perkotaan Kubu Raya sebagai Pusat Kegiatan Nasional, pada kawasan perkotaan
terdapat beberapa sarana dan prasarana perkotaan yang pengelolaannya menjadi
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gambar
5.1 berikut perkembangan nilai pengeluaran pemerintah di Perkotaan Kubu Raya
menurut sumber pembiayaan pembangunan:
Gambar 5.1. Perkembangan Nilai Pengeluaran Pembangunan Pemerintah
Pasca Pemekaran Wilayah Menurut Sumber
Pembiayaan Pembangunan
Sumber: Peneliti, 2017
Perkembangan nilai pengeluaran pembangunan sebagaimana dijelaskan di
atas mengindikasikan peran penting posisi Perkotaan Kubu Raya terhadap Regional
Kalimantan Barat. Perkotaan Kubu Raya secara geografis berada di pusat
Rp-
Rp20.000.000.000
Rp40.000.000.000
Rp60.000.000.000
Rp80.000.000.000
Rp100.000.000.000
Rp120.000.000.000
Rp140.000.000.000
Rp160.000.000.000
Rp180.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nilai Pengeluaran Pembangunan Pemerintah
Pasca Pemekaran Wilayah
APBN
APBD
Provinsi
APBD
Kabupaten
109
pertumbuhan dan koridor utama perekonomian Kalimantan Barat. Dengan adanya
keunggulan posisi strategis ini, pembiayaan pembangunan yang bersumber dari
pegeluaran pemerintah di Kabupaten Kubu Raya khususnya wilayah perkotaan
dapat memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan pembangunan lain baik dari
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Nilai pengeluaran pembangunan pemerintah di Perkotaan Kubu Raya
pasca pemekaran wilayah semakin meningkat sejalan dengan perkembangan kota
dalam aspek sosial, ekonomi dan fisiknya. Kondisi ini diindikasikan dengan
meningkatnya nilai pengeluaran pembangunan yang sebanding dengan peningkatan
jumlah penduduk (Tabel 4.4), pendapatan per kapita penduduk (Tabel 4.9) maupun
luas permukiman perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah (Tabel 4.10).
Pasca pemekaran wilayah menunjukkan perkembangan peningkatan nilai
pengeluaran pembangunan pemerintah terhadap perkembangan kondisi ini.
Perkembangan Perkotaan Kubu Raya dalam beberapa aspek ini telah mendorong
peningkatan pembelanjaan pembangunan pemerintah bidang sarana dan prasarana
di Perkotaan Kubu Raya. Gambar 5.2 berikut menjelaskan perkembangan
pertumbuhan pengeluaran pemerintah terhadap perkembangan kota pasca
pemekaran wilayah:
110
Gambar 5.2. Perkembangan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah
terhadap Perkembangan Kota
Sumber: Peneliti, 2017
5.1.1.2 Bentuk Pengeluaran Pembangunan
Pemekaran wilayah sebagai pelaksanaan otonomi daerah menjadikan
pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dalam dimensi ruang.
Dengan adanya otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintahan yang lebih tinggi
kepada pemerintah di bawahnya, terdapat keleluasaan pengelolaan pengeluaran
pembangunan pemerintah yang diwujudkan kedalam dimensi ruang kota. Kondisi
ini terlihat dari fokus utama pengeluaran pembangunan pemerintah di perkotaan
pasca pemekaran wilayah berupa pembangunan bidang prasarana transportasi,
bidang sumberdaya air, lingkungan permukiman dan sarana pusat pemerintahan.
Bentuk pengeluaran pembangunan pemerintah di Perkotaan Kubu Raya
pasca pemekaran wilayah diwujudkan kedalam program-program pembangunan
yang semakin berkembang bentuknya dalam dimensi ruang. Pengeluaran
pembangunan ini dalam dimensi ruang berwujud pembangunan sarana dan
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pengeluaran Pemerintah 0,00 83,81 36,32 97,36 -42,61 157,73 28,38
Pendapatan/ Kapita HargaKonstan
0,00 117,84 12,45 5,17 4,19 9,50 5,08
Jumlah Penduduk 0,00 1,64 2,15 2,05 2,14 1,37 12,72
Luas Permukiman 0,00 2,67 2,60 16,84 17,10 15,59 4,86
-50,00
0,00
50,00
100,00
150,00
Per
tum
buhan
(%)
111
prasarana perkotaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
teknis terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
Pengeluaran pembangunan pemerintah untuk pembangunan sarana dan
prasarana di Perkotaan Kubu Raya dilakukan oleh tiga SKPD utama Kabupaten dan
satu SKPD Provinsi Kalimantan Barat. SKPD Kabupaten Kubu Raya yang
bertanggungjawab dalam bidang ini yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas
Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu
Raya. Sementara itu penanggungjawab pengeluaran pembangunan yang bersumber
dari APBN maupun APBD Provinsi Kalimantan Barat adalah Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Kalimantan Barat. Wujud program-program pembangunan pasca
pemekaran wilayah di Perkotaan Kubu Raya sebagaimana dijelaskan dalam Tabel
5.2 berikut (rincian terhadap pengeluaran pembangunan masing-masing program
dalam dimensi ruang perkotaan pasca pemekaran wilayah dapat dilihat pada
Lampiran II):
Tabel 5.2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
No Program Pembangunan Sumber Pengeluaran
Pembangunan
1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum APBN dan APBD
Provinsi Kalimantan
Barat
2 Pengembangan Permukiman dan Perbatasan
3 Penyehatan Lingkungan Permukiman
4 Pembangunan Kawasan Bersejarah
5 Pengelolaan Sumberdaya Air
6 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Pengamanan Pantai Serta Jaringan Pengairan
7 Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai
8 Penyelenggaraan Jalan
9 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
10 Penataan Bangunan dan Lingkungan
11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur APBD Kabupaten
Kubu Raya 12 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
13 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
112
No Program Pembangunan Sumber Pengeluaran
Pembangunan
14 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
15 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainya
16 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
17 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan
18 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
19 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
20 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Masa
21 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
22 Program Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
23 Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum
24 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
26 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
27 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan
28 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
29 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum
dan Air Limbah
30 Pembangunan Sistem Informasi/data base Jalan dan
Jembatan
Sumber: Peneliti, 2017
Belanja program pembangunan sebagaimana dijelaskan tabel 5.2 di atas,
sebagian besar merupakan belanja program penyediaan sarana dan prasarana dasar
perkotaan. Pengeluaran pembangunan pemerintah dalam bentuk ini cukup
mendominasi dalam postur pengeluaran pembangunan di Perkotaan Kubu Raya
pasca pemekaran wilayah. Kondisi ini terjadi mengingat Perkotaan Kubu Raya
dikaitkan dengan tahapan pembangunan masih berada dalam tahap awal
pembangunan daerah, dimana dalam tahap ini bentuk-bentuk pengeluaran
pemerintah berupa pembangunan sarana dan prasarana utama perkotaan.
113
Perkembangan bentuk pengeluaran pembangunan pemerintah di Perkotaan Kubu
Raya masih difokuskan pada program-program pembangunan sebagaimana
dijelaskan dalam tabel di atas. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelayanan kepada
masyarakat Perkotaan Kubu Raya sebagai pusat pelayanan utama kawasan.
5.1.1.3 Lokasi Pengeluaran Pembangunan
Pusat pelayanan utama perkotaan merupakan konsentrasi terbesar
pengeluaran pembangunan pemerintah pasca pemekaran wilayah. Pusat pelayanan
utama perkotaan memiliki fungsi yang lebih tinggi dari bagian wilayah kota
lainnya. Fungsi perkotaan yang lebih tinggi berimplikasi terhadap alokasi
pengeluaran pembangunan pemerintah dalam dimensi ruang. Hal ini
diargumentasikan lebih lanjut sebagai berikut.
Pengeluaran pembangunan pemerintah berdasarkan dimensi lokasi
pembangunan, menempatkan Perkotaan Sungai Raya sebagai lokasi utama
pengeluaran pembangunan. Kondisi ini diindikasikan dari besarnya alokasi
pengeluaran pembangunan dimana Perkotaan Sungai Raya mendapat alokasi
pengeluaran pembangunan pemerintah terbesar (rata-rata mencapai 65%) dari total
pengeluaran pembangunan pemerintah, sementara itu Perkotaan Sungai Kakap
(21%) dan Perkotaan Sungai Ambawang (14%).
Postur pengeluaran pembangunan pasca pemekaran wilayah di Perkotaan
Sungai Raya seperti ini dapat terjadi karena beberapa hal yang melatarbelakangi.
Pertama Perkotaan Sungai Raya merupakan pusat pelayanan utama di Kabupaten
Kubu Raya pasca pemekaran wilayah, kedua Perkotaan Sungai Raya merupakan
konsentrasi penduduk terbesar kedua di Kalimantan Barat setelah penduduk Kota
114
Pontianak dan alasan yang ketiga yaitu Perkotaan Sungai Raya merupakan gerbang
utama Provinsi Kalimantan Barat. Dengan kondisi seperti ini, pengeluaran
pembangunan pemerintah di Perkotaan Sungai Raya cenderung lebih besar
daripada bagian wilayah kota lainnya.
Tabel 5.3. Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah
berdasarkan Lokasi Pembangunan Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Peneliti, 2017
Perkembangan dimensi lokasi pengeluaran pembangunan pemerintah di
Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah semakin luas cakupannya. Kondisi
ini terlihat dari perkembangan pengeluaran pembangunan pemerintah berdasarkan
lokasi pengeluaran pembangunan.
Sungai
Ambawang % Sungai Kakap % Sungai Raya %
2009 31.736.153.325Rp 2.979.000.000Rp 9,39 2.439.200.000Rp 7,69 26.317.953.325Rp 82,93
2010 58.335.711.000Rp 5.763.000.000Rp 9,88 10.652.075.000Rp 18,26 41.920.636.000Rp 71,86
2011 79.521.265.140Rp 5.314.500.000Rp 6,68 20.301.532.000Rp 25,53 53.905.233.140Rp 67,79
2012 156.940.245.000Rp 5.685.000.000Rp 3,62 48.629.506.000Rp 30,99 102.625.739.000Rp 65,39
2013 90.069.792.615Rp 11.045.000.000Rp 12,26 19.242.000.000Rp 21,36 59.782.792.615Rp 66,37
2014 232.139.560.848Rp 92.799.415.000Rp 39,98 55.469.770.000Rp 23,90 83.870.375.848Rp 36,13
2015 298.014.054.350Rp 51.041.003.600Rp 17,13 52.890.771.051Rp 17,75 194.082.279.699Rp 65,13
Tahun
Anggaran
Total Belanja
Langsung di
Kawasan Perkotaan
Belanja Langsung Masing-Masing Wilayah Perkotaan
115
Gambar 5.3. Dimensi Lokasi Pengeluaran Pembangunan Pemerintah di
Perkotaan Kubu Raya Tahun 2009
Sumber: Peneliti, 2017
116
5.1.2 Perkembangan Investasi Swasta di Perkotaan Kubu Raya Pasca
Pemekaran Wilayah
Peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah dalam dimensi ruang
sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah mampu meningkatkan nilai investasi
swasta di perkotaan. Meskipun investasi swasta merupakan kerangka utama
pembiayaan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah, namun demikian
pada dasarnya perkembangan nilai investasi swasta di perkotaan hanya bisa muncul
jika dipicu oleh pengeluaran pembangunan pemerintah.
Investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya terus tumbuh berkembang dan
meningkat cukup pesat pasca pemekaran wilayah. Perkembangan kondisi investasi
swasta ini dapat dilihat dari perkembangan nilai investasi yang semakin meningkat
tiap tahunnya, bentuk investasi yang semakin beragam dan lokasi investasi sektor
swasta yang semakin luas di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah.
5.1.2.1 Perkembangan Nilai Investasi
Peningkatan nilai investasi swasta di perkotaan sejalan dengan
peningkatan nilai pengeluaran pembangunan pemerintah pasca pemekaran wilayah
(lihat Tabel 5.1). Selain itu juga nilai investasi swasta meningkat dengan semakin
meningkatnya kondisi perekonomian perkotaan (Tabel 4.9). Peningkatan
pengeluaran pembangunan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan investasi
swasta di perkotaan. Setelah investasi swasta berkembang di perkotaan, ternyata
tercipta kondisi perekonomian yang tumbuh positif.
Investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya sebagai daerah otonom baru
menunjukkan perkembangan nilai investasi yang cukup pesat. Perkembangan
117
kondisi tersebut salah satunya dapat dilihat dari kecederungan peningkatan nilai
investasi swasta yang terus tumbuh positif dan semakin meningkat tiap tahunnya.
Perkembangan nilai investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran
wilayah berasal dari penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi swasta melalui
PMDN diinvestasikan untuk sektor sekunder dan sektor tersier. Sementara itu PMA
hanya untuk sekunder saja. Tabel 5.4. berikut menjelaskan perkembangan nilai
investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah berdasarkan
asal modal investasi:
Tabel 5.4. Perkembangan Nilai Investasi Swasta di Perkotaan Kubu Raya
Pasca Pemekaran Wilayah Menurut Asal Modal Investasi
No Tahun PMDN PMA Total Investasi
Swasta (Rp) Sekunder (Rp) Tersier (Rp) Sekunder (Rp)
1 2009 397.999.060.000 100.000.000 71.300.000.000 469.399.060.000
2 2010 415.581.399.291 175.000.000 150.975.000.000 566.731.399.291
3 2011 415.581.399.291 231.995.043.080 150.975.000.000 798.551.442.371
4 2012 451.644.294.190 248.819.528.400 405.370.766.580 1.105.834.589.170
5 2013 1.271.809.992.036 528.601.509.359 392.800.128.768 2.193.211.630.163
6 2014 1.405.103.240.984 1.731.477.236.573 652.539.917.795 3.789.120.395.352
7 2015 850.625.721.776 1.988.958.407.623 290.274.267.949 3.129.858.397.348
Sumber: Data Investasi BPMPT Kab. Kubu Raya diolah, 2017
Berdasarkan penjelasan tabel 5.4 sebagaimana di atas, terlihat adanya
kecenderungan peningkatan nilai investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya secara
keseluruhan pasca pemekaran wilayah meskipun terjadi penurunan nilai investasi
swasta pada tahun 2015 yang disebabkan penurunan investasi sektor sekunder.
Nilai investasi pada sektor sekunder dan tersier semakin mendominasi terhadap
118
total investasi di Perkotaan Kubu Raya. Sektor-sektor investasi swasta ini
merupakan penopang utama investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya. Kondisi ini
juga tercermin dari perkembangan perekonomian wilayah secara keseluruhan
dimana sektor sekunder dan sektor tersier merupakan kontributor ekonomi wilayah
dalam PDRB Kabupaten Kubu Raya dimana sektor-sektor ini hanya terdapat di
Perkotaan Kubu Raya.
Sementara itu adanya kondisi pergeseran investasi sektor primer ke sektor
investasi sekunder dan tersier terjadi karena perkembangan yang terjadi pada
kondisi sektor primer pasca pemekaran wilayah. Sektor primer umumnya
merupakan sektor padat modal baik melalui PMDN dan PMA. Sektor primer yang
semula ditopang oleh sumberdaya hutan dan pertambangan yang pada tahun-tahun
sebelumnya merupakan sektor unggulan investasi saat ini sudah mengalami
penurunan produktivitas. Selain itu juga perkembangan peraturan perundangan
yang semakin ketat terhadap sektor primer menyebabkan sektor ini terbatas
perkembangnnya pasca pemekaran wilayah. Investasi sektor primer yang masih
berkembang saat ini berupa investasi sektor perkebunan yang semakin meningkat
pasca deforestasi hutan di wilayah Kalimantan secara umumnya.
Berdasarkan asal modal investasi sebagaimana dijelaskan di atas,
perkembangan investasi sektor sekunder dan tersier di Perkotaan Kubu Raya masih
didominasi oleh penanaman modal yang bersumber dari PMDN. Penanaman modal
dari dalam negeri ini umumnya berasal dari investor setempat maupun lokal di luar
Provinsi Kalimantan Barat. Berikut kecenderungan perkembangan investasi swasta
sektor sekunder dan tersier menurut asal modal investasi pasca pemekaran wilayah:
119
Gambar 5.4. Perkembangan Nilai Investasi Swasta
Di Perkotaan Menurut Asal Modal Investasi
Sumber: Peneliti, 2017
Peningkatan nilai investasi swasta pada sektor ini menggambarkan iklim
investasi yang cukup kondusif di Perkotaan Kubu Raya. Dengan kondisi seperti ini
investor baik yang berasal dari dalam negeri maupun investor asing memiliki
kepercayaan yang terus meningkat berinvestasi di Perkotaan Kubu Raya sebagai
daerah otonom baru. Peningkatan nilai investasi swasta ini sejalan dengan semakin
baiknya kondisi perekonomian Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan.
Perekonomian Perkotaan Kubu Raya yang tumbuh positif dengan semakin
meningkatnya pendapatan per kapita penduduk perkotaan turut mendorong
pertumbuhan investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah.
Peningkatan pendapatan ini mendorong investor swasta di Perkotaan Kubu Raya
meningkatkan nilai investasinya untuk melayani kebutuhan penduduk perkotaan
yang mengalami peningkatan dengan ekspektasi adanya peningkatan usaha dari
Rp-
Rp500.000.000.000
Rp1.000.000.000.000
Rp1.500.000.000.000
Rp2.000.000.000.000
Rp2.500.000.000.000
Rp3.000.000.000.000
Rp3.500.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jun
lah
In
vest
asi
Tahun
Perkembangan Nilai Investasi Sektor Sekunder & Tersier
PMDN
PMA
120
kegiatan investasi yang sudah dikeluarkan. Tabel 5.5. berikut menunjukkan
kecenderungan perkembangan nilai investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya
terhadap total investasi wilayah pasca pemekaran:
Tabel 5.5. Perkembangan Nilai Investasi Swasta di Perkotaan Kubu Raya
terhadap Total Investasi Wilayah
No Tahun Total Investasi Wilayah
Kabupaten Kubu Raya
Total Investasi
Perkotaan Kubu Raya %
1 2009 Rp 946.751.770.000 Rp 469.399.060.000 49,58
2 2010 Rp 1.296.005.921.417 Rp 566.856.399.291 43,74
3 2011 Rp 2.753.557.073.940 Rp 798.551.442.371 29,00
4 2012 Rp 1.282.573.056.375 Rp 1.105.834.589.170 86,22
5 2013 Rp 4.355.043.179.896 Rp 2.193.211.630.163 50,36
6 2014 Rp 6.031.841.349.905 Rp 3.789.120.395.352 62,82
7 2015 Rp 5.034.848.658.325 Rp 3.129.858.397.348 62,16
Sumber: Peneliti, 2017
Peningkatan nilai investasi sebagaimana dijelaskan di atas, hanya
didasarkan pada perhiungan investasi swasta yang tercatat di Badan Penanaman
Modal Daerah. Oleh karena itu dalam kondisi yang sebenarnya, perkembangan nilai
investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah melebihi nilai
investasi sebagaimana dijelaskan tersebut. Banyak dijumpai investasi swasta di
Perkotaan Kubu Raya yang berkembang pasca pemekaran wilayah namun sebagian
tidak tercatat secara resmi nilai investasinya. Gambar 5.5 Berikut adalah
perkembangan nilai investasi sektor sekunder dan tersier terhadap total nilai
investasi wilayah pasca pemekaran wilayah:
121
Gambar 5.5. Perkembangan Nilai Investasi Swasta Sektor Sekunder dan
Tersier terhadap Total Investasi Wilayah
Sumber: Peneliti, 2017
Berdasarkan gambar 5.5 di atas, peningkatan nilai investasi swasta sektor
sekunder dan tersier di Perkotaan Kubu Raya sejalan dengan peningkatan nilai
investasi wilayah secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi
sektor sekunder dan tersier sebagai penopang utama investasi wilayah Kabupaten
Kubu Raya secara keseluruhan pasca pemekaran wilayah. Dalam hal ini yang
menjadi catatan khusus bahwa seluruh investasi sektor sekunder dan sektor tersier
hanya terdapat di Perkotaan Kubu Raya.
Berdasarkan gambar 5.5 di atas, pada tahun 2015 terjadi kecenderungan
penurunan nilai investasi swasta secara keseluruhan. Penurunan nilai investasi pada
tahun ini dikarenakan adanya penurunan nilai investasi pada sektor primer sebagai
salah satu penopang investasi wilayah secara keseluruhan. Dengan adanya
penurunan nilai investasi sektor primer ini memberikan dampak terhadap sektor
sekunder yang merupakan sektor turunan dari sektor primer. Penurunan nilai
Rp-
Rp1.000.000.000.000
Rp2.000.000.000.000
Rp3.000.000.000.000
Rp4.000.000.000.000
Rp5.000.000.000.000
Rp6.000.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ju
mla
h I
nv
esta
si
Tahun
Perkembangan Nilai Investasi Swasta
Total Jumlah
Investasi
Jumlah Investasi
Sektor Sekunder
dan Tersier
Jumlah Investasi
Sektor Primer
122
investasi sektor primer lebih dikarenakan hasil produksi utama sektor-sektor primer
yang semakin menurun tiap tahunnya. Selain itu juga ditambah dengan kondisi
fluktuasi harga komoditas sektor-sektor primer di pasar dunia juga memberikan
pengaruh terhadap nilai investasi sektor primer yang berkembang yang pada
akhirnya memberikan pengaruh pada sektor sekunder.
Penurunan kecenderungan investasi tersebut tidak berlaku bagi sektor
tersier. Kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh investasi sektor tersier, dimana
investasi pembangunan sektor ini terus menunjukkan grafik yang terus meningkat
pasca pemekaran wilayah. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor
terhadap investasi secara keseluruhan dijelaskan dalam gambar 5.6 sebagai berikut:
Gambar 5.6. Perkembangan Nilai Investasi Swasta menurut Sektor
Sumber: Peneliti, 2017
Perkembangan pertumbuhan nilai investasi swasta juga sejalan dengan
pertumbuhan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Perkotaan Kubu Raya
pasca pemekaran wilayah. Terlihat adanya peningkatan nilai investasi seiring
Rp-
Rp500.000.000.000
Rp1.000.000.000.000
Rp1.500.000.000.000
Rp2.000.000.000.000
Rp2.500.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jum
lah I
nves
tasi
Tahun
Perkembangan Nilai Investasi Swasta Menurut Sektor
Jumlah Investasi
Sektor Primer
Jumlah Investasi
Sektor Sekunder
Jumlah Investasi
Sektor Tersier
123
dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Kondisi ini
menjelaskan pendapat sebagaimana yang disampaikan Samuelsons dan Nordhaus
(1996) terhadap perkembangan investasi kaitannya dengan pendapatan per kapita
penduduk. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah uang yang beredar di
masyarakat sebagai implikasi adanya peningkatan pendapatan per kapita penduduk
perkotaan, sektor swasta cenderung meningkatkan nilai investasinya dengan
adanya dorongan terhadap hasil penjualan barang maupun jasa, biaya investasi
maupun pengharapan. Berikut gambaran perkembangan pertumbuhan nilai
investasi swasta terhadap pendapatan per kapita penduduk Perkotaan Kubu Raya
pasca pemekaran wilayah:
Gambar 5.7. Perkembangan Pertumbuhan Nilai Investasi Swasta
Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita
Sumber: Peneliti, 2017
124
5.1.2.2 Bentuk Investasi Swasta
Bentuk utama investasi swasta yang terpicu oleh pengeluaran
pembangunan pemerintah di perkotaan dalam era otonomi daerah merupakan
investasi dalam bentuk aktivi riil (real asset) pada sektor-sektor yang merupakan
kontributor utama dalam perkembangan perekonomian perkotaan. Investasi swasta
ini berupa pembukaan pusat-pusat kegiatan pada sektor-sektor dominan ekonomi
perkotaan yang mencakup sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor utama
perkotaan ini meliputi kegiatan industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta
transportasi dan pergudangan.
Sektor-sektor investasi tersebut pasca pemekaran wilayah mengalami
perkembangan yang cukup positif sebagai sektor unggulan investasi perkotaan.
Investasi pada sektor sekunder dan tersier tumbuh berkembang di Perkotaan seiring
dengan perkembangan perekonomian perkotaan yang ada. Dengan memperhatikan
kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah perkotaan yang positif dan bahkan
tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir, ikut
memberikan dorongan pertumbuhan investasi pada sektor sekunder dan tersier di
Perkotaan Kubu Raya. Bentuk investasi swasta pada sektor sekunder dan tersier
meliputi (rincian terhadap investasi swasta masing-masing sektor dalam dimensi
ruang perkotaan pasca pemekaran wilayah dapat dilihat pada Lampiran III):
A. Investasi Pembukaan Lahan bagi Kegiatan Sektor Sekunder
Jenis investasi pembukaan lahan pada sektor sekunder pasca pemekaran
wilayah di Perkotaan Kubu Raya umumnya berupa industri pengolahan yang
terbagi kedalam beberapa sub sektor industri. Industri jenis ini merupakan industri
125
turunan sektor primer (lihat Tabel 5.6). Beberapa industri jenis ini tumbuh
berkembang secara historis terkait dengan perkembangan sektor primer yang
sempat menjadi sektor unggulan utama wilayah dalam beberapa waktu yang lalu.
Tabel 5.6. Jenis Investasi Swasta Sektor Sekunder
Di Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
No Asal Modal Sektor Sub Sektor Lokasi
1 PMDN Sekunder Industri Makanan Sungai Raya
Industri Kayu Sungai Raya
Industri Kertas dan Percetakan Sungai Raya
Industri Kimia dan Farmasi Sungai Raya
Industri Karet dan Plastik Sungai Raya,
Sungai Ambawang
Industri Logam Dasar Sungai Raya
Industri Lainnya Sungai Raya,
Sungai Ambawang
2 PMA Industri Kayu Sungai Raya
Industri Kimia dan Farmasi Sungai Raya
Industri Karet dan Plastik Sungai Raya,
Sungai Ambawang
Industri Logam Dasar, Mesin
dan Elektronik
Sungai Raya
Sumber: Peneliti, 2017
Sebagian besar sub sektor industri sebagaimana tabel 5.6 di atas umumnya
sudah berkembang jauh sebelum pemekaran wilayah. Namun seiring dengan
semakin menurunnya produktivitas sektor primer sebagai sumber utama bahan
baku sub sektor industri seperti industri kayu, industri kertas serta industri karet dan
126
plastik, terdapat dinamika terhadap perkembangan kondisi sub sektor industri
turunan tersebut. Perkembangan kondisi ini dapat dilihat dari jumlahnya yang
semakin menurun baik dari unit industri dan juga nilai investasi yang ada pada
sektor industri ini. Sub sektor industri jenis ini yang masih bertahan sampai dengan
saat ini umumnya merupakan industri besar dengan modal usaha yang kuat dan
umumnya berasal dari PMA dalam menjalankan keberlangsungan usahanya pasca
pemekaran wilayah Kabupaten Kubu Raya.
Berdasarkan perkembangan nilai investasi swasta sebagaimana dijelaskan
pada bagian sebelumnya, meskipun sub sektor ini mengalami kecenderungan
penurunan nilai investasi terdapat beberapa jenis sub sektor industri yang
merupakan kontributor utama investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya. Jenis
investasi swasta pada sektor sekunder ini diantaranya meliputi: industri kayu,
industri kimia dan farmasi, industri karet serta industri logam dasar. Industri kayu
meskipun industri yang terus mengalami penurunan nilai investasi, industri ini
masih menjadi industri dengan nilai investasi terbesar di Perkotaan Kubu Raya.
B. Investasi Pembukaan Lahan bagi Kegiatan Sektor Tersier
Perkembangan investasi pembukaan lahan pada kegiatan pada sektor
tersier perkotaan pasca pemekaran wilayah menunjukkan kecenderungan
perkembangan yang positif dan terus meningkat. Perkembangan sektor ini dapat
dilihat dari perkembangan jumlah sub sektor yang semakin bervariasi juga diikuti
dengan nilai investasi usaha yang semakin meningkat nilainya pasca pemekaran
wilayah. Selain itu juga dengan kecenderungan perkembangan kondisi investasi
swasta sektor sekunder di Perkotaan Kubu Raya yang semakin menurun
127
menyebabkan pihak swasta beralih sektor investasi pada beberapa tahun terakhir.
Pihak swasta lebih memilih investasi pembangunan pada sektor tersier di Perkotaan
Kubu Raya. Jenis investasi swasta pada sektor ini menurut sub sektornya meliputi:
transportasi gudang dan telekomunikasi, perdagangan, hotel dan restauran,
perumahan, kawasan perindustrian dan perkantoran serta jasa-jasa lainnya.
Sub sektor yang merupakan kontributor utama investasi sektor tersier
pasca pemekaran wilayah di Perkotaan Kubu Raya adalah sub sektor perdagangan,
sub sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi serta sub sektor
perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Sementara itu sub sektor lainnya
juga tumbuh semakin meningkat baik dari ragam investasi maupun nilai investasi
pasca pemekaran wilayah (Lihat lampiran perkembangan investasi swasta).
5.1.2.3 Lokasi Investasi Swasta
Pusat pelayanan utama perkotaan merupakan konsentrasi utama investasi
swasta dalam dimensi ruang. Pusat pelayanan utama kota cenderung memiliki
sarana dan prasarana perkotaan yang lengkap dan beragam sebagai pusat pelayanan
penduduk. Dengan kondisi seperti ini, investasi swasta ternayata memiliki
kecenderungan berkembang pada lokasi yang terdapat sarana dan prasarana
perkotaan yang lengkap.
Lokasi utama investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran
wilayah adalah Perkotaan Sungai Raya dan Perkotaan Sungai Ambawang. Kedua
kawasan perkotaan ini sebagai lokasi utama investasi swasta di Perkotaan Kubu
Raya pasca pemekaran wilayah terlihat dari semakin luasnya lokasi investasi dan
perkembangan nilai investasi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kawasan
128
Perkotaan Sungai Kakap. Pada kedua wilayah perkotaan ini terdapat semua jenis
investasi swasta baik yang berasal dari PMDN maupun PMA. Sementara itu,
investasi swasta di Perkotaan Sungai Kakap hanya berupa investasi sektor tersier
yang berasal dari modal PMDN.
Perkembangan nilai investasi yang lebih tinggi ini pada kedua kawasan
perkotaan ini didorong oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi utama
di Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat di Perkotaan Sungai Raya dan
Perkotaan Sungai Ambawang. Keberadaan Bandar Udara Supadio dan Jalan Arteri
Supadio di Perkotaan Sungai Raya serta Terminal ALBN dan Jalan Trans
Kalimantan di Perkotaan Sungai Ambawang merupakan akses utama menuju Pusat
Kegiatan Nasional di Kalimantan Barat. Kondisi ini memberikan akses perkotaan
yang mudah dan pilihan utama sektor swasta untuk berinvestasi di Perkotaan
Sungai Raya dan Perkotaan Sungai Ambawang pasca pemekaran wilayah.
Perkembangan investasi swasta pada kedua wilayah perkotaan ini berkembang
lebih pesat dibandingkan dengan wilayah lainnya di Perkotaan Kubu Raya.
Sementara itu kondisi jumlah penduduk Perkotaan Sungai Ambawang
yang lebih rendah dari jumlah penduduk Perkotaan Sungai Kakap ternyata terlihat
tidak mempengaruhi lokasi investasi di perkotaan. Perkembangan investasi swasta
perkotaan ini lebih didorong oleh kemudahan transportasi sebagai akses sektor
swasta berinvestasi. Perkotaan Sungai Kakap bukan merupakan akses utama dalam
skala regional menuju pusat pelayanan di Kalimantan Barat, dimana kawasan
perkotaan ini secara fisik geografis berbatasan dengan wilayah perairan. Lokasi
Perkotaan Sungai Raya dan Perkotaan Sungai Ambawang yang memiliki akses
129
tinggi pada akhirnya mampu mendorong perkembangan investasi swasta pada
kedua wilayah perkotaan ini pasca pemekaran wilayah. Namun demikian dalam
perkembangannya, kawasan yang menjadi lokasi utama investasi pada kedua
wilayah perkotaan ini memiliki kecenderungan berkembang hanya di sekitar jalur
transportasi utama perkotaan. Investasi swasta yang ada cenderung memanfaatkan
jaringan transportasi yang dibangun oleh pemerintah untuk mendukung
investasinya. Selain itu juga dengan minimnya dukungan transportasi publik di
perkotaan, mengakibatkan kecenderungan perkembangan investasi swasta hanya
berkembang pada jalur-jalur utama transportasi kota.
Tabel 5.7. Perkembangan Nilai Investasi Swasta Berdasarkan Dimensi
Lokasi di Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Peneliti, 2017
Sungai
Ambawang (Rp)
% Sungai Kakap
(Rp)
% Sungai Raya
(Rp)
%
2009 469.399.060.000 5.141.500.000 1,10 0 0,00 464.257.560.000 98,90
2010 566.856.399.291 151.413.000.000 26,71 0 0,00 415.443.399.291 73,29
2011 798.551.442.371 155.794.000.000 19,51 9.605.000.000 1,20 633.152.442.371 79,29
2012 1.105.834.589.170 158.544.000.000 14,34 18.888.657.592 1,71 928.401.931.578 83,95
2013 2.193.211.630.163 237.757.013.168 10,84 41.375.399.000 1,89 1.914.079.217.995 87,27
2014 3.789.120.395.352 498.146.802.195 13,15 9.667.000.000 0,26 3.281.306.593.157 86,60
2015 3.129.858.397.348 347.609.055.800 11,11 10.792.000.000 0,34 2.771.457.341.548 88,55
Lokasi InvestasiTotal Investasi
Perkotaan Kubu
Raya (Rp)
Tahun
130
Gambar 5.8. Peta Perkembangan Nilai Investasi Menurut Lokasi
Sumber: Peneliti, 2017
5.1.3 Skema Pengeluaran Pembangunan Pemerintah dan Investasi Swasta
di Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Pengelolaan pembangunan perkotaan dalam era otonomi daerah pasca
pemekaran wilayah menunjukkan peran sektor swasta yang lebih dominan daripada
peran pemerintah terhadap pembiayaan pembangunan di daerah secara
131
keseluruhan. Investasi swasta memiliki andil besar terhadap postur pembiayaan
pembangunan kota dalam bentuk pembukaan pusat-pusat pelayanan kegiatan pada
sektor sekunder dan tersier kota. Namun demikian, besarnya peran swasta ini harus
dipicu oleh pengeluaran pembangunan pemerintah berupa pembangunan sistem
jaringan dan utilitas utama perkotaan. Terpicunya investasi swasta oleh
pengeluaran pemerintah ini di perkotaan pasca pemekaran wilayah terlihat
perkembangan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang terdapat di sekitar jaringan
transportasi utama perkotaan yang disediakan oleh pemerintah.
Sektor swasta mampu mendominasi pengelolaan pembangunan melalui
investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah dengan rata-
rata nilai investasi mencapai 92,06% sementara peran pemerintah melalui
pengeluaran pembangunan hanya sebesar 7,94% dari total investasi (lihat Tabel
5.8). Peran sektor swasta yang cukup dominan ini berwujud pusat-pusat pelayanan
kegiatan yang terus mengalami perkembangan baik nilai, jenis dan kualitasnya
dalam melayani kebutuhan penduduk Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran
wilayah. Sementara itu peran pemerintah berupa pelayanan penyediaan sistem
jaringan melalui program dan kegiatan pembangunan yang juga mengalami
perkembangan baik nilai, bentuk yang semakin beragam dan juga cakupan lokasi
yang semakin luas.
132
Tabel 5.8. Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah dan
Investasi Swasta di Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Tahun
Total Investasi
Perkotaan
(Rp)
Pengeluaran
Pemerintah
(Rp)
% Investasi Swasta
(Rp) %
2009 501.135.213.325 31.736.153.325 6,33 469.399.060.000 93,67
2010 625.067.110.291 58.335.711.000 9,33 566.731.399.291 90,67
2011 878.072.707.511 79.521.265.140 9,06 798.551.442.371 90,94
2012 1.262.774.834.170 156.940.245.000 12,43 1.105.834.589.170 87,57
2013 2.283.281.422.778 90.069.792.615 3,94 2.193.211.630.163 96,06
2014 4.021.259.956.200 232.139.560.848 5,77 3.789.120.395.352 94,23
2015 3.427.872.451.698 298.014.054.350 8,69 3.129.858.397.348 91,31
Sumber: Peneliti, 2017
Pengeluaran pembangunan pemerintah di Perkotaan Kubu Raya pasca
pemekaran wilayah bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan
APBD Kabupaten Kubu Raya. Kondisi ini merupakan perwujudan Perkotaan Kubu
Raya sebagai bagian dari PKN Kalimantan Barat. Dengan adanya peningkatan
fungsi kota pasca pemekaran wilayah, dalam pengelolaan pembangunan di daerah
selain bersumber dari APBD Kabupaten Kubu Raya juga mendapat dukungan
pembiayaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.
Berdasarkan asal sumber pembiayaan pembangunan tersebut, APBD
Kabupaten Kubu Raya merupakan sumber pengeluaran pembangunan terbesar di
Perkotaan Kubu Raya. Pengeluaran pembangunan pemerintah di Perkotaan Kubu
Raya pasca pemekaran wilayah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kubu Raya
mencapai rata-rata 75% dari total pengeluaran pemerintah berdasarkan sumber
pembiayaannya. Sementara itu pengeluaran pembangunan yang berasal dari APBN
133
maupun APBD Provinsi Kalimantan Barat dengan rata-rata hanya sebesar 25%.
Proporsi pengeluaran pemerintah seperti ini terjadi terkait dengan kewenangan
pengelolaan pembangunan berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing
pemerintah, dimana sebagain besar pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana
di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah merupakan tanggungjawab dan
wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Selain itu juga dengan
perkembangan kondsi sosial, ekonomi dan fisik perkotaan juga mendorong
peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah yang bersumber dari APBD
Kabupaten Kubu Raya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Pasca pemekaran wilayah, pengeluaran pembangunan pemerintah di
Perkotaan Kubu Raya berdasarkan seluruh sumber pengeluaran pembangunan terus
mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan pengeluaran pembangunan
pemerintah secara keseluruhan rata-rata mencapai 51,57%. Pertumbuhan
pengeluaran pembangunan pemerintah yang berasal dari APBD Kabupaten Kubu
Raya rata-rata mencapai 29,59% terhadap total pengeluaran pembangunan.
Bentuk pengeluaran pembangunan pemerintah di perkotaan ini berupa
pembangunan prasarana transportasi, bidang sumberdaya air, lingkungan
permukiman dan sarana pusat pemerintahan yang terwujud kedalam program-
program pembangunan. Program pembangunan perkotaan ini dilakukan oleh SKPD
Teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Berdasarkan dimensi
lokasi pengeluaran pembangunan pemerintah, Perkotaan Sungai Raya mendapat
alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah terbesar (rata-rata mencapai 65%)
disusul Perkotaan Sungai Kakap (21%) dan Perkotaan Sungai Ambawang (14%).
134
Kondisi ini dapat terjadi karena fungsi Perkotaan Sungai Raya sebagai pusat
pelayanan utama kawasan baik dalam skala regional, nasional dan internasional.
Pasca pemekaran wilayah, Perkotaan Kubu Raya tumbuh berkembang
menjadi lokasi investasi swasta. Perkembangan investasi swasta di Perkotaan Kubu
Raya bersumber dari investasi PMA dan PMDN. Perkembangan investasi swasta
di Perkotaan Kubu Raya didominasi oleh investasi PMDN dengan rata-rata nilai
investasi mencapai 79,74% sementara nilai investasi melalui PMA rata-rata sebesar
20,26%. Perkembangan nilai investasi swasta di perkotaan mampu tumbuh
berkembang dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 36,26%. Pertumbuhan nilai
investasi pasca pemekaran wilayah berdasarkan bentuk investasi dalam dimensi
ruang untuk sektor sekunder mencapai rata-rata 20,75% sementara pertumbuhan
nilai investasi pada sektor tersier mampu tumbuh dengan rata-rata mencapai
72,42% (*pertumbuhan investasi sektor tersier dihitung menggunakan tahun dasar
data Tahun 2011).
Wujud investasi swasta dalam dimensi ruang berupa investasi pada sektor
sekunder dan tersier kota yang semakin beragam dalam membentuk pusat-pusat
pelayanan di Perkotaan Kubu Raya. Wujud investasi sektor sekunder berupa
kegiatan industri-industri pengolahan, sementara itu wujud investasi sektor tersier
berupa pusat perdagangan dan jasa, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi
serta perumahan dan konstruksi. Berdasarkan perkembangan lokasi investasi
swasta di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah, Perkotaan Sungai Raya
merupakan lokasi investasi utama dengan nilai investasi rata-rata mencapai
85,41%, kemudian disusul Perkotaan Sungai Ambawang 13,82% dan Perkotaan
135
Sungai Kakap sebesar 0,77%. Berdasarkan dimensi lokasi, Perkotaan Sungai Raya
dan Perkotaan Sungai Ambawang merupakan lokasi utama investasi swasta di
Perkotaan Kubu Raya. Kondisi ini terjadi karena pada kedua kawasan perkotaan ini
terdapat sistem jaringan transportasi utama di Perkotaan Kubu Raya pasca
pemekaran wilayah.
Pasca pemekaran wilayah geliat pembangunan di Perkotaan Kubu Raya
mulai memperlihatkan kondisi pembangunan kawasan kota yang semakin
berkembang pesat sebagai pusat pelayanan utama kawasan baik dalam skala
regional, nasional bahkan internasional. Kondisi ini dapat dilihat dari
perkembangan pembangunan yang terjadi di Perkotaan Kubu Raya pasca
pemekaran wilayah. Pembangunan Perkotaan Kubu Raya dalam dimensi ruang
merupakan perwujudan dari pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi
swasta yang semakin meningkat tiap tahunnya. Perkembangan kondisi tersebut
dapat diamati melalui perkembangan nilai pembangunan yang semakin meningkat,
bentuk program maupun kegiatan dalam ruang yang semakin beragam serta
cakupan lokasi pembangunan di Perkotaan Kubu Raya yang semakin luas pasca
pemekaran wilayah. Kondisi ini sebagai wujud terhadap peningkatan pelayanan
penduduk perkotaan yang semakin meningkat.
Perkembangan pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi
swasta sebagaimana dijelaskan di atas, semakin menegaskan fungsi Perkotaan
Sungai Raya sebagai salah satu pusat pelayanan utama di Provinsi Kalimantan
Barat. Perkembangan pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi swasta
di Perkotaan Kubu Raya yang terus mengalami peningkatan pasca pemekaran
136
wilayah sejalan dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik dan tumbuh
positif pasca pemakaran wilayah sebagaimana dijelaskan dalam gambar 5.9 berikut:
Keterangan: Penurunan tahun 2013 karena kekosongan data APBN dan APB Provinsi
Gambar 5.9. Perkembangan Pertumbuhan Nilai Pengeluaran Pemerintah
dan Investasi Swasta di Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Peneliti, 2017
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pengeluaran Pemerintah 0,00 83,81 36,32 97,36 -42,61 157,73 28,38
Investasi Swasta 0,00 20,74 40,90 38,48 98,33 72,77 -17,40
Pendapatan/ Kapita HargaBerlaku
0,00 35,44 9,30 8,14 21,01 18,59 13,34
Pendapatan/ Kapita HargaKonstan
0,00 117,84 12,45 5,17 4,19 9,50 5,08
Jumlah Penduduk 0,00 1,64 2,15 2,05 2,14 1,37 12,72
Luas Permukiman 0,00 2,67 2,60 16,84 17,10 15,59 4,86
-50,00
0,00
50,00
100,00
150,00
Per
tum
buhan
Perkembangan
Pertumbuhan
Pengeluaran
Pemerintah
dan Investasi
Terhadap
Perkembangan
Kota (Sosial-
Ekonomi-
Fisik) Pasca
Pemekaran
Wilayah
137
5.2 Perkembangan Struktur Ruang Perkotaan Kubu Raya Yang
Terbentuk Pasca Pemekaran Wilayah
Terdapat perbedaan peran yang tegas antara kontribusi pemerintah dan
swasta dalam perkembangan struktur ruang kota. Sektor swasta dalam pelaksanaan
otonomi daerah berkontribusi lebih dominan dalam perkembangan struktur ruang
kota berupa pembentukan sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan. Namun demikian,
besarnya peran swasta pada awalnya harus dipicu oleh peran pemerintah melalui
pembangunan sistem jaringan transportasi dan utilitas utama kota.
Perkembangan struktur ruang perkotaan dapat diamati dari
berkembangnya pusat-pusat pelayanan kegiatan yang terbentuk, berkembangnya
jaringan transportasi dan utilitas utama kota, berkembangnya kawasan fungsional
dalam struktur ruang serta berkembangnya bentuk dan model struktur ruang kota
pasca pemekaran wilayah.
5.2.1 Berkembangnya Sistem Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan
Pelaksanaan otonomi daerah melalui pemekaran wilayah menjadi pemicu
berkembangnya sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota pasca pemekaran
wilayah. Berkembangnya sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan dapat terjadi
melalui menguatnya fungsi ruang kota dan munculnya sistem pusat-pusat
pelayanan kegiatan baru. Pusat-pusat pelayanan kegiatan di Perkotaan Kubu Raya
terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika perkotaan yang terjadi
pasca pemekaran wilayah.
138
5.2.1.1 Menguatnya Fungsi Ruang Perkotaan
Pemekaran wilayah berimplikasi terhadap menguatnya fungsi ruang
perkotaan yang sudah terbentuk sebelum adanya pemekaran wilayah. Penguatan
fungsi ruang perkotaan ini terjadi dengan meningkatnya hierarki fungsi ruang yang
ada. Dengan adanya pemekaran wilayah, fungsi ruang yang sudah terbentuk
sebelumnya merupakan kawasan dengan hierarki kota lebih tingi daripada wilayah
lainnya hasil pemekaran wilayah.
Ruang-ruang pelayanan kegiatan yang sudah terbentuk ini merupakan
salah satu kawasan utama Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah.
Perkotaan Kubu Raya yang secara geografis terbentuk pada area hinterland Kota
Pontianak berkembang menjadi kawasan terbangun mengikuti perkembangan
pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya pada kawasan tersebut. Pada area
perkotaan ini berkembang beberapa pusat kegiatan yang meliputi pusat-pusat
pelayanan kawasan perumahan dan permukiman, pusat pelayanan kegiatan
perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kegiatan industri, pusat pelayanan
transportasi dan pusat pelayanan kegiatan peribadatan.
Perkembangan area kota sebelum pemekaran wilayah yang terjadi
merupakan wujud adanya dorongan keterbatasan lahan untuk mendukung aktivitas
Kota Pontianak yang semakin beragam dan juga tekanan pertumbuhan penduduk
yang semakin meningkat. Perkembangan kawasan kota pada area ini terjadi
sebelum pemekaran wilayah, dimana area ini merupakan kawasan lahan-lahan
kosong yang potensial untuk perkembangan aktivitas penduduk kota. Selain itu juga
dengan kedekatan dan aksesibilitas yang tinggi dengan Kota Pontianak sebagai
139
pusat pelayanan utama semakin meningkatkan fungsi ruang pada area pinggiran
Kota Pontianak ini yang merupakan wilayah Kabupaten Kubu Raya sebelum
pemekaran.
Secara hierarki terjadi loncatan skala pelayanan pada pusat-pusat
pelayanan kegiatan Perkotaan Kubu Raya yang terbentuk pasca pemekaran wilayah
(lihat Tabel 5.9). Beberapa pusat-pusat pelayanan kegiatan ini sebelum pemekaran
wilayah merupakan pusat pelayanan kegiatan berskala lokal dan regional. Pasca
pemekaran wilayah, pusat-pusat pelayanan kegiatan tersebut berkebang dengan
skala pelayanan hingga nasional dan internasional.
Pusat-pusat pelayanan kegiatan secara umum terdapat di seluruh bagian
wilayah perkotaan dengan Perkotaan Sungai Raya sebagai pusat utama pelayanan
kawasan. Perkembangan kondisi ini dapat dilihat dari jumlah dan sebarannya yang
memusat dan sebagian besar terdapat pada Perkotaan Sungai Raya. Berdasarkan
jenis dan skala pelayanan pusat kegiatan juga menempatkan Perkotaan Sungai Raya
sebagai pusat pelayanan utama perkotaan, dimana pelayanan fasilitas yang ada
lebih lengkap dan sebagian besar merupakan fasilitas yang melayani Perkotaan
Kubu Raya secara keseluruhan. Tabel 5.9 berikut berupa pusat-pusat kegiatan yang
semakin meningkat fungsi ruangnya pasca pemekaran wilayah:
140
Tabel 5.9. Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan yang Meningkat Fungsi
Ruangnya Pasca Pemekaran Wilayah
No Pusat-Pusat
Kegiatan Sebaran Lokasi
Skala Pelayanan
Sebelum
Pemekaran
Wilayah
Setelah
Pemekaran
Wilayah
1 Pusat Pelayanan
Kawasan
Perumahan dan
Permukiman
Jalan Sungai Raya Dalam, Jalan
Adi Sucipto, Jalan Wonodadi I,
Jalan Parit Bugis, Jalan Batas
Kota – Jalan Perdamaian, Jalan
Pramuka, Jalan Ampera
Lokal Lokal dan
Regional
2 Pusat Pelayanan
Kegiatan
Perdagangan dan
Jasa
Jalan Sungai Raya Dalam, Jalan
Adi Sucipto, Jalan Batas Kota –
Jalan Perdamaian, Jalan
Pramuka
Lokal dan
Regional
Nasional dan
Regional
3 Pusat Pelayanan
Kegiatan Industri
Jalan Adisucipto Regional Regional dan
Nasional
4 Pusat Pelayanan
Transportasi
Bandar Udara Supadio Nasional Nasional dan
Internasional
5 Pusat Pelayanan
Kegiatan
Peribadatan
Jalan Adi Sucipto, Jalan Supadio Lokal Regional dan
Nasional
Sumber: Peneliti, 2017
141
Gambar 5.10. Peta Pusat-Pusat Kegiatan yang Meningkat Fungsi Ruangnya
Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Peneliti, 2017
5.2.1.2 Munculnya Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Baru Perkotaan
Pemekaran wilayah berimplikasi terhadap munculnya sistem pusat-pusat
pelayanan baru dalam dimensi ruang kota. Pasca pemekaran wilayah terbentuk
pusat-pusat pelayanan kegiatan baru dalam berbagai skala dalam melayani
kebutuhan penduduk perkotaan. Pusat-pusat pelayanan kegiatan ini tersebar sesuai
dengan fungsi kota pasca pemekaran wilayah.
142
Munculnya sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan baru di Perkotaan Kubu
Raya pasca pemekaran wilayah, dapat dilihat dari semakin berkembangnya pusat-
pusat pelayanan kegiatan baru di perkotaan (lihat Tabel 5.10 dan Gambar 5.11).
Pusat-pusat pelayanan kegiatan baru di Perkotaan Kubu Raya dapat diamati melalui
elemen-elemen pembentuk struktur ruang kota yang terbentuk pasca pemekaran
wilayah. Pusat-pusat pelayanan kegiatan baru ini terbentuk oleh peran pemerintah
dan sektor swasta di Perkotaan Kubu Raya sebagai bentuk pelayanan kebutuhan
penduduk kota yang semakin meningkat baik jenis maupun kualitasnya.
Kawasan Perkotaan Sungai Raya dan Perkotaan Sungai Ambawang
merupakan kawasan utama munculnya pusat-pusat pelayanan baru perkotaan.
Pusat-pusat pelayanan kegiatan baru di perkotaan ini meliputi: pusat pelayanan
pemerintahan dan perkantoran, pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa,
pusat pelayanan kegiatan industri dan pergudangan, pusat pelayanan kawasan
perumahan dan permukiman, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan
kesehatan, pusat pelayanan transportasi serta pusat pelayanan rekreasi dan ruang
terbuka publik. Perkembangan pusat-pusat pelayanan kegiatan utama pada kedua
kawasan perkotaan ini menunjukkan peran penting Perkotaan Sungai Raya dan
Perkotaan Sungai Ambawang sebagai pusat pelayanan kawasan perkotaan pasca
pemekaran wilayah. Tabel 5.10 berikut penjelasan perkembangan pusat-pusat
pelayanan kegiatan baru yang terbentuk pasca pemekaran wilayah di Perkotaan
Kubu Raya:
143
Tabel 5.10. Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Baru di Perkotaan Kubu Raya
Pasca Pemekaran Wilayah No Pusat-Pusat
Kegiatan Baru Sebaran Lokasi Perkembangan Wujud Dalam Struktur Ruang
1 Pusat Pelayanan
Kegiatan
Pemerintahan dan
Perkantoran
Jalan Supadio
Jalan Adi
Sucipto
Jalan Sungai
Raya Dalam
Jalan Trans
Kalimantan
Mulai dibangunnya
kawasan-kawasan
perkantoran pemerintah
dan swasta di Perkotaan
Sungai Raya dan Sungai
Ambawang
Perkembangan fasilitas
perkantoran di sekitar
koridor utama
Perkotaan
2 Pusat Pelayanan
Kegiatan
Perdagangan dan
Jasa
Jalan Supadio
Jalan Trans
Kalimantan
Semakin berkembang
pusat-pusat
perdagangan dan jasa
dengan skala pelayanan
lokal hingga nasional
baik dari jenis maupun
jumlahnya
3 Pusat Pelayanan
Kegiatan Industri
dan Pergudangan
Jalan Supadio
Jalan Adi
Sucipto
Jalan Trans
Kalimantan
Berkembang kawasan-
kawasan industri baru
berupa industri kayu,
industri kimia dan
farmasi, industri karet
dan farmasi, industri
kertas serta industri
logam
Munculnya kompleks
pergudangan baru di
koridor jalur
transportasi utama
perkotaan
144
No Pusat-Pusat
Kegiatan Baru Sebaran Lokasi Perkembangan Wujud Dalam Struktur Ruang
4 Pusat Pelayanan
Kawasan
Perumahan dan
Permukiman
Jalan Sungai
Raya Dalam,
Jalan Parit H.
Mukhsin
Jalan
Wonodadi II
Jalan Kapur
Kumpai
Jalan Kapur –
Batas Kota
Jalan
Mekarsari
Jalan Trans
Kalimantan
Jalan
Perdamaian
Jalan Sungai
Rengas
Jalan Pal IX
Perkembangan
kawasan-kawasan
perumahan baru
perkotaan yang semakin
bertambah
Sebaran lokasi kawasan
perumahan yang
sporadis di seluruh
wilayah Perkotaan
Kubu Raya
5 Pusat Pelayanan
Pendidikan
Jalan Supadio
Sungai Raya
Jalan Trans
Kalimantan
Berkembang kawasan
pusat pelayanan
pendidikan tinggi di
Perkotaan Sungai Raya
dan Perkotaan Sungai
Ambawang pasca
pemekaran wilayah baik
jenis maupun
jumlahnya
6 Pusat Pelayanan
Transportasi
Jalan Trans
Kalimantan
Mulai beroperasinya
Terminal Antar Lintas
Batas Negara (ALBN)
di Perkotaan Sungai
Ambawang
145
No Pusat-Pusat
Kegiatan Baru Sebaran Lokasi Perkembangan Wujud Dalam Struktur Ruang
7 Pusat Pelayanan
Kegiatan Rekreasi
dan Ruang
Terbuka Publik
Jalan Supadio
Sungai Raya
Muncul wahana-
wahana bermain dan
ruang terbuka publik
untuk pelayanan
kebutuhan rekreasi
penduduk Perkotaan
Kubu Raya
Sumber: Peneliti, 2017
Perkembangan pusat-pusat kegiatan baru pasca pemekaran wilayah
sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.10 di atas dalam dimensi ruang Perkotaan
Kubu Raya dapat dilihat perkembangannya dalam Gambar 5.11 sebagai berikut:
Gambar 5.11. Peta Perkembangan Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Baru
Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Peneliti, 2017
146
5.2.2 Berkembangnya Sistem Jaringan Transportasi dan Utilitas Utama
Perkotaan Kubu Raya
Peningkatan fungsi perkotaan yang lebih tinggi sebagai implikasi
pelaksanaan otonomi daerah melalui pemekaran wilayah, mendorong
berkembangnya sistem jaringan transportasi dan utilitas utama kota.
Berkembangnya sistem prasarana kota ini berupa meningkatnya sistem jaringan
transportasi dan meluasnya cakupan pelayanan utilitas utama kota pasca pemekaran
wilayah. Kondisi ini sebagai respon terhadap pelayanan penduduk kota yang
semakin meningkat.
5.2.2.1 Meningkatnya Sistem Jaringan Transportasi Utama Perkotaan
Meningkatnya sistem jaringan transportasi utama perkotaan merupakan
respon meningkatnya fungsi kota yang terbentuk pasca pemekaran wilayah.
Peningkatan fungsi kota yang lebih tinggi memberikan tuntutan terhadap
peningkatan sistem jaringan transportasi kota yang sudah ada maupun
pembangunan jaringan baru. Sistem jaringan transportasi utama ini umumnya
sudah terbentuk sebelum pemekaran wilayah, sementara itu pembuatan jaringan
baru merupakan salah satu wujud keleluasaan pemerintah dalam pengelolaan
pembangunan di daerah.
Meningkatnya sistem jaringan ini berupa peningkatan status pengelolaan
maupun peningkatan kualitasnya. Jaringan jalan utama yang mengalami
peningkatan status umumnya merupakan jaringan jalan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten. Sementara itu peningkatan kualitas jaringan transportasi
merupakan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi. Keberadaan jaringan jalan pada
147
Perkotaan Kubu Raya ini menjadi jalur vital pergerakan penduduk perkotaan
maupun regional dan internasional di Provinsi Kalimantan Barat.
a. Meningkatnya Sistem Jaringan Jalan Nasional
Jaringan jalan nasional di Perkotaan Kubu Raya mencakup Jalan Supadio dan
Jalan Trans Kalimantan dengan Jalan Trans Kalimantan. Jalan Supadio mulai
dibangun pada Tahun 1993 yang terletak di Perkotaan Sungai Raya. Jalur ini
merupakan penghubung kawasan Bandar Udara Supadio – Batas Kota
Pontianak.
Gambar 5.12. Jalan Supadio Sungai Raya Sumber: Observasi Lapangan, 2016
Jalan Nasional yang kedua adalah ruas Jalan Trans Kalimantan. Jalur
transportasi ini merupakan penghubung antar wilayah di Provinsi Kalimantan
Barat dan juga merupakan jalur transportasi utama internasional menuju
Malaysia dan Brunei Darussalam. Pada Perkotaan Kubu Raya jalur ini
merupakan penghubung bagian utara wilayah perkotaan dengan Jalan Adi
Sucipto Sungai Raya. Ruas Jalan Trans Kalimantan menjadi penting
keberadaanya setelah jalur ini resmi dibuka pada Tahun 2000 dan semakin
148
penting keberadaanya sejak jalan penghubung ruas Jalan Supadio dengan Jalan
Adi Sucipto dibuka untuk umum pada Tahun 2013. Jalur ini merupakan jalur
penghubung Jalan Supadio Sungai Raya dengan Jalan Trans Kalimantan
Sungai Ambawang.
Gambar 5.13. Jalan Trans Kalimantan Perkotaan Sungai Raya –
Perkotaan Sungai Ambawang
Sumber: Observasi Lapangan, 2016
b. Meningkatnya Sistem Jaringan Jalan Provinsi
Meningkatnya sistem jaringan Jalan Provinsi berupa peningkatan aksesibilitas
jalan dengan status Jalan Provinsi. Jalan dengan status Jalan Provinsi meliputi
Jalan Kota Pontianak – Pal IX, Jalan Ampera, Jalan Kota Baru – Ampera, Jalan
Sungai Rengas dan Jalan Adi Sucipto. Jaringan jalan ini tersebar di seluruh
wilayah Perkotaan Kubu Raya. Keberadaan jaringan jalan ini menghubungkan
jaringan-jaringan jalan nasional yang ada di Perkotaan Kubu Raya.
149
c. Meningkatnya Sistem Jaringan Jalan Kabupaten
Meningkatnya sistem jaringan jalan kabupaten dapat dilihat dari meningkatnya
aksesibilitas transportasi Perkotaan Kubu Raya. Jalan dengan status Jalan
Kabupaten merupakan jaringan jalan penghubung antara jaringan jalan
nasional dengan jalan provinsi. Jalan dengan status Jalan Kabupaten tersebar
di seluruh Perkotaan Kubu Raya.
Gambar 5.14. Peta Perkembangan Jaringan Transportasi Utama
Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Observasi Lapangan, 2016
5.2.2.2 Meningkatnya Sistem Jaringan Drainase dan Pengairan Lainnya
Meningkatnya sistem jaringan drainase dan pengairan sebagai salah satu
elemen struktur ruang kota pasca pemekaran wilayah berupa peningkatan fungsi
150
jaringan pada sistem Perkotaan Kubu Raya. Hal ini terwujud dalam normalisasi
fungsi saluran serta pembuatan saluran-saluran baru untuk meningkatkan
kinerjanya.
Perkotaan Kubu Raya secara keseluruhan merupakan wilayah yang
memiliki kondisi topografi yang relatif datar dan hampir seluruh bagian wilayah
kota terdapat jaringan perairan berupa parit-parit yang terkoneksi dengan saluran
primer yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Punggur. Keberadaan saluran ini tersebar
di seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya dan untuk kawasan perkotaan keberadaan
saluran ini difungsikan sebagai saluran drainase utama dan juga pembuangan
domestik. Pengelolaan sistem drainase Perkotaan Kubu Raya tidak dapat
dipisahkan dari keberadaan sungai maupun anak sungai yang melintas di wilayah
perkotaan. Keberadaan sungai besar maupun anak sungai di Perkotaan Kubu Raya
berfungsi sebagai saluran primer kota.
Gambar 5.15. Peningkatan Fungsi Saluran Drainase Perkotaan
Sumber: Observasi Lapangan, 2016
151
5.2.2.3 Meluasnya Cakupan Sistem Jaringan Air Bersih
Perkembangan penduduk perkotaan yang semakin meningkat,
memberikan tekanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih yang juga
mengalami peningkatan. Dengan adanya keleluasaan pengelolaan pembangunan di
daerah, memberikan peluang kepada daerah untuk meningkatkan cakupan layanan
kebutuhan air bersih penduduk perkotaan. Namun demikian, meskipun meluasnya
cakupan pelayanan air bersih perkotaan pasca pemekaran wilayah, ternyata belum
mampu melayani tingginya kebutuhan layanan air bersih perkotaan.
Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan Kubu Raya sebagian besar
dipenuhi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kubu Raya. Perkembangan
pelayanan jaringan air bersih melaui PDAM pasca pemekaran wilayah dilakukan
melaui sistem perpipaan dengan sumber air baku berasal dari Sungai Kapuas.
Jangkauan pelayanan jaringan air bersih ini belum mampu menjangkau seluruh
wilayah Perkotaan Kubu Raya. Oleh karena itu untuk memenuhi pelayanan
kebutuhan air bersih penduduk perkotaan, sebagian layanan air bersih dilakukan
secara swakelola oleh penduduk perkotaan.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat Perkotaan Kubu Raya
yang tidak terlayani jaringan perpipaan PDAM menggunakan sumur dalam dan
beberapa penduduk menggunakan bak-bak penampungan air hujan. Jangkauan
pelayanan air bersih melalui sistem perpipaan PDAM sebagian besar hanya mampu
melayani kebutuhan air bersih di Perkotaan Sungai Raya. Lokasi-lokasi utama yang
mendapat layanan jaringan air bersih ini meliputi koridor Jalan Sungai Raya Dalam,
Koridor Jalan Supadio dan Sebagian koridor Jalan Adi Sucipto Sungai Raya.
152
Gambar 5.16. Perluasan Cakupan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Sumber: Observasi Lapangan, 2016
5.2.2.4 Meluasnya Cakupan Sistem Jaringan Pengelolaan Sampah Perkotaan
Meluasnya cakupan pengelolaan sistem jaringan persampahan Perkotaan
Kubu Raya pasca pemekaran wilayah terlihat dari semakin luasnya jangkauan
pengelolaan sampah perkotaan. Perkembangan jaringan pengelolaan sampah
Perkotaan Kubu Raya sampai dengan saat ini masih memfungsikan Tepat
Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Rasau Jaya sebagai prasarana pengelolaan
sampah perkotaan. TPA ini dikelola masih dengan prinsip konvensional yaitu
dilakukan dengan open dumping.
Pengelolaan sampah Perkotaan Kubu Raya oleh pemerintah daerah
melalui SKPD teknis terkait menempatkan beberapa kontainer pengelolaan sampah
sementara pada beberapa titik Perkotaan Kubu Raya. Kontainer-kontainer
pengelolaan sampah ini secara berkala akan diangkut menuju TPA Rasau Jaya
untuk proses akhirnya. Gambar 5.17 berikut berupa penempatan kontainer-
kontainer pengelolaan sampah perkotaan sementara.
153
Gambar 5.17. Perluasan Cakupan Prasarana Pengelolaan Sampah
Perkotaan
Sumber: Observasi Lapangan, 2016
Gambar 5.18. Peta Perkembangan Cakupan Prasarana Pengelolaan Sampah
Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Observasi Lapangan, 2016
154
5.2.3 Berkembangnya Kawasan Fungsional Perkotaan Kubu Raya
Pemekaran wilayah berimplikasi terhadap perkembangan kawasan
fungsional kota. Berkembangnya kawasan fungsional dalam struktur ruang
Perkotaan Kubu Raya yang terbentuk pasca pemekaran wilayah berupa
bertambahnya hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada. Pasca pemekaran wilayah
berkembangnya kawasan fungsional di Perkotaan Kubu Raya meliputi
bertambahnya kawasan fungsi primer dan kawasan fungsi sekunder.
5.2.3.1 Bertambahnya Kawasan Fungsi Primer
Fungsi utama kota mencakup dua fungsi utama meliputi fungsi pokok dan
fungsi penunjang. Bertambahnya kawasan fungsi primer di Perkotaan Kubu Raya
yang terbentuk pasca pemekaran wilayah meliputi:
a. Fungsi Pokok
Fungsi pokok Perkotaan Kubu Raya terdapat di Perkotaan Sungai Raya dan
Perkotaan Sungai Ambawang, dimana pada masing-masing wilayah perkotaan
terdapat pusat-pusat kegiatan berupa:
1. Pusat transportasi Nasional dan Internasional: Terminal Antar Lintas Batas
Negara (ALBN) Sungai Ambawang.
2. Pusat perdagangan regional dan nasional: Koridor Jalan Sungai Raya
Dalam, Jalan Supadio dan Pasar Teluk Mulus di Jalan Adi Sucipto.
3. Pusat pergudangan regional: Korido Jalan Supadio Sungai Raya dan
Koridor Jalan Trans Kalimantan Sungai Ambawang.
4. Pusat kawasan industri regional: Koridor Jalan Adi Sucipto Sungai Raya.
155
b. Fungsi Penunjang
Fungsi penunjang kawasan perkotaan berupa lingkungan perumahan, pusat
pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Kawasan fungsional ini sebagian
besar terdapat di Perkotaan Sungai Raya.
5.2.3.2 Bertambahnya Kawasan Fungsi Sekunder
Bertambahnya kawasan perkotaan dengan fungsi sekunder merupakan
respon perkembangan kota dalam dimensi ruang. Pada kawasan ini berkembang
fungsi-fungsi sekunder kota berupa kawasan hunian, pusat perdagangan lokal dan
angkutan transportasi lokal kota. Kawasan-kawasan ini semakin bertambah pasca
pemekaraj wilayah.
Bertambahnya bagian wilayah Perkotaan Kubu Raya yang berkembang
menjadi kawasan perkotaan dengan fungsi sekunder umumnya terdapat pada daerah
yang merupakan unit-unit permukiman yang berada pada perbatasan administrasi
kota. Kawasan ini berkembang menjadi kawasan dengan fungsi sekunder yang
meliputi Perkotaan Sungai Kakap dan sebagian Perkotaan Sungai Ambawang.
Perkembangan fungsi ruang Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah
dijelaskan lebih lanjut dalam Gambar 5.19 sebagai berikut:
156
Gambar 5.19. Peta Perkembangan Fungsi Ruang Perkotaan Kubu Raya
Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Observasi Lapangan, 2016
5.2.4 Berkembangnya Bentuk dan Model Struktur Ruang Perkotaan Kubu
Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Terdapat perbedaan peran antara pemerintah dan swasta dalam
kontribusinya terhadap perkembangan struktur ruang Perkotaan Kubu Raya pasca
pemekaran wilayah. Sektor swasta lebih dominan berkontribusi terhadap
perkembangan struktur ruang kota melalui terciptanya pusat-pusat pelayanan
kegiatan. Namun demikian, perkembangan sektor swasta ini hanya bisa muncul
dengan dipicu oleh pengeluaran pembangunan pemerintah. Dalam hal ini
pemerintah berkontribusi melalui pembangunan sistem jaringan transportasi dan
utilitas utama kota. Adanya perbedaan kontribusi tersebut berdampak pada
157
perkembangan bentuk dan model struktur ruang yang terbentuk pasca pemekaran
wilayah.
Perkembangan struktur ruang Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran
wilayah terbentuk kawasan-kawasan fungsional di Perkotaan Kubu Raya yang
tercermin dari perkembangan fisik spasial yang dominan. Bentuk dan model
struktur ruang Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah dapat diidentifikasi
melalui perkembangan kawasan terbangun di perkotan dan pola perkembangannya,
ekspresi keruangan morfologi perkotaan dan ekologi keruangan struktur ruang kota
pasca pemekaran wilayah.
5.2.4.1 Bentuk Perkembangan Kawasan Terbangun Perkotaan
Perkembangan kawasan kota dalam dimensi ruang terwujud dalam pola
penggunaan lahan kota. Pola-pola penggunaan lahan kota berkembang
mencerminkan karakteristik struktur ruang kota yang membedakannya dengan
wilayah lain. Bentuk-bentuk penggunaan lahan ini akan menunjukkan
perkembangan kota yang terjadi secara kompak maupun tidak.
Bentuk perkembangan kawasan terbangun Perkotaan Kubu Raya
berdasarkan perkembangannya menunjukkan pola perkembangan perkotaan yang
linier menerus. Pola perkembangan linier menerus di Perkotaan Kubu Raya
merupakan pola perkembangan perkotaan yang terjadi dengan memanfaatkan
jaringan transportasi utama perkotaan sebagai pendorong perkembangan fisik kota.
Kecenderungan perkembangan perkotaan dengan pola ini menunjukkan kawasan
terbangun akan berkembang hanya disekitar jaringan transportasi tersebut.
158
Pasca pemekaran wilayah, perkembangan kawasan terbangun Perkotaan
Kubu Raya menunjukkan perkembangan kota dengan bentuk yang linier menerus.
Hal ini dapat dilihat dari pola perkembangan fisik kota yang berkembang dekat
dengan jaringan jalan pada masing-masing bagian Perkotaan Kubu Raya sebagai
akses utama transportasi. Perkembangan bentuk kawasan kota ini berdasarkan
jenisnya merupakan perkembangan yang berasal dari wilayah desa menjadi wilayah
yang bercirikan kekotaan pasca pemekaran wilayah.
Perkembangan struktur ruang kota secara keseluruhan didominasi oleh
sektor swasta, namun demikian perkembangan ini dipicu oleh pembangunan sistem
jaringan transportasi dan utilitas utama kota yang disediakan oleh pemerintah pasca
pemekaran wilayah. Kontribusi pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah mampu mendorong perkembangan sektor swasta dalam penggunaan
lahan permukiman kota. Pasca pemekaran wilayah terlihat perkembangan struktur
ruang kota yang berada di sekitar jaringan transportasi dan utilitas utama kota.
Tabel 5.11 berikut menjelaskan bentuk-bentuk perkembangan fisik Perkotaan Kubu
Raya yang terjadi secara linier menerus pada masing-masing bagian wilayah
perkotaan pasca pemekararan wilayah:
159
Tabel 5.11. Bentuk Perkembangan Fisik Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Bagian
Wilayah
Perkotaan
Pola Umum Perkembangan Kota
(Branch, 1995)
Perkembangan Fisik Perkotaan Kubu Raya
Sebelum Pemekaran Wilayah
(Tahun 2005)
Pasca Pemekaran Wilayah
(Tahun 2015)
Perkotaan
Sungai Raya
Perkotaan
Sungai
Ambawang
Jaringan Transportasi
Utama Perkotaan Mampu
Mendorong Perkembangan
Kawasan Terbangun
dengan memanfaatkan
jaringan jalan yang ada
Perkembangan Kawasan
Terbangun mengikuti Jalur
Transportasi Utama
159
160
Bagian
Wilayah
Perkotaan
Pola Umum Perkembangan Kota
(Branch, 1995)
Perkembangan Fisik Perkotaan Kubu Raya
Sebelum Pemekaran Wilayah
(Tahun 2005)
Pasca Pemekaran Wilayah
(Tahun 2015)
Perkotaan
Sungai Kakap
Sumber Peneliti, 2017
Perkembangan kawasan kota yang terjadi secara linier menerus sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 5.11 di atas, terjadi
karena dorongan faktor adanya internal dan eksternal kota. Faktor internal kota mencakup:
1. Kondisi Geografis
Perkembangan fisik Perkotaan Kubu Raya tidak terlepas dari peran kota sebagai pusat pelayanan kegiatan industri dan kawasan
perumahan. Sebelum dibangunnya jalur transportasi utama berupa Jalan Arteri Supadio dan Jalan Trans Kalimantan,
Perkembangan Kawasan
Terbangun mengikuti Jalur
Transportasi Utama
Perkotaan
160
161
perkembangan kawasan kota utama berada di sekitar Sungai Kapuas dan
Koridor Jalan Adi Sucipto, Jalan Sungai Raya Dalam dan Jalan Perdamaian
Sungai Kakap. Perkembangan kota ini didukung oleh keberadaan beberapa
industri pengolahan hasil hutan yang sempat mengalami masa keemasan
dalam beberapa waktu yang lalu. Adanya pusat-pusat industri ini
mendorong perkembangan lahan-lahan non terbangun di sekitar pusat-pusat
kegiatan industri.
2. Tapak/ Site
Perkembangan kawasan Perkotaan Kubu Raya dapat terjadi ke segala arah
wilayah kota. Hal ini dapat terjadi mengingat seluruh wilayah merupakan
dataran dengan topografi wilayah yang relatif datar. Perkembangan
aktivitas perkotaan memungkinkan berkembang pada seluruh bagian
wilayah kota.
3. Fungsi Kota
Dengan semakin beragamnya fungsi Perkotaan Kubu Raya, secara ekonomi
Perkotaan Kubu Raya lebih kuat dan berkembang semakin pesat pasca
pemekaran wilayah. Perkotaan Kubu Raya saat ini fungsinya berkembang
sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan pergerakan dan
transportasi, pusat tempat tinggal, pusat investasi serta tempat bekerja.
4. Kebijakan Pembangunan Kota
Kebijakan pembangunan kota melalui penyediaan fasilitas dan prasana kota
turut memberikan peran dalam perkembangan Perkotaan Kubu Raya pasca
pemekaran wilayah. Sebagai daerah otonom baru, Pemerintah Daerah
162
Kabupaten Kubu Raya memiliki keleluasaan pengelolaan keuangan daerah
untuk pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang pada akhirnya akan
menarik perkembangan kawasan kota pada arah tertentu.
Sementara itu dari sisi eksternal, perkembangan Perkotaan Kubu Raya
pasca pemekaran wilayah dapat terjadi melalui peran hubungan dengan wilayah
lainnya yang lebih luas serta peningkatan investasi sektor swasta yang semakin
meningkat tiap tahunnya. Pasca pemekaran wilayah, faktor-faktor eksternal ini
semakin berkembang di Perkotaan Kubu Raya.
5.2.4.2 Model Struktur Ruang Perkotaan Kubu Raya yang Terbentuk Pasca
Pemekaran Wilayah
Pelaksanaan otonomi daerah melalui pemekaran wilayah berimplikasi
terhadap perkembangan model struktur ruang kota. Dengan adanya otonomi daerah
ini, berkembang pusat-pusat pelayanan kegiatan baik melalui menguatnya fungsi
ruang yang sudah ada maupun munculnya pusat pelayanan baru. Perkembangan
pusat-pusat pelayanan kegiatan ini pada akhirnya akan membentuk pola-pola dalam
dimensi ruang berupa penggunaan lahan kota.
Model struktur ruang yang terbentuk pasca pemekaran wilayah dalam
penjelasan pada bagian ini dilihat dari 2 pendekatan model struktur ruang, yaitu
model struktur ruang berdasarkan ekologi dan model struktur ruang berdasarkan
morfologinya. Pendekatan terhadap 2 model struktur ruang ini dipakai untuk
menjelaskan perkembangan struktur ruang Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran
wilayah. Kedua model struktur ruang ini merupakan model struktur ruang yang
163
paling mendekati model struktur ruang perkotaan Kubu Raya yang terbentuk pasca
pemekaran wilayah.
Model struktur ruang menurut pendekatan ekologinya, struktur ruang
Perkotaan Kubu Raya yang terbentuk pasca pemekaran wilayah merupakan
transformasi dari model struktur ruang sektor menjadi model struktur ruang pusat
kegiatan banyak (multiple nuclai). Model struktur ruang ini dianggap paling
mendekati karena terdiri dari satu pusat dan beberapa sub pusat yang saling
terhubung satu sama lainnya. Pasca pemekaran wilayah, terbentuk pusat pelayanan
kegiatan baru di Perkotaan Kubu Raya dalam hal ini terdapat di Perkotaan Sungai
Raya sebagai pusat pelayanan utama yang terhubung secara langsung dengan sub
pusat pelayanan Perkotaan Sungai Kakap dan Sungai Ambawang.
Perkembangan struktur ruang Perkotaan Kubu Raya bermula dari pusat-
pusat kegiatan yang sudah terbentuk sebelum pemekaran wilayah. Pusat-pusat
kegiatan ini berkembang sebagai sektor-sektor meliputi kawasan permukiman dan
kawasan industri dengan pusat kegiatan utama di Kota Pontianak. Kota Pontianak
yang merupakan daerah perbatasan dengan Perkotaan Kubu Raya berkembang
sebagai pusat kegiatan yang memiliki skala pelayanan yang lebih besar, sebagian
penduduk yang tinggal di Perkotaan Kubu Raya cenderung melakukan aktivitasnya
di Kota Pontianak.
Struktur ruang Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah kemudian
tumbuh berkembang menjadi bentuk yang semakin kompleks. Bentuk struktur
ruang perkotaan yang kompleks ini disebabkan oleh munculnya nukleus-nukleus
baru sebagai kutub pertumbuhan kawasan. Perkembangan nukleus-nukleus baru ini
164
berkembang sesuai dengan penggunaan lahan dengan fungsionalnya yang pada
akhirnya membentuk struktur ruang perkotaan yang memiliki sel-sel pertumbuhan.
Perkembangan penggunaan lahan Perkotaan Kubu Raya menunjukkan
kecenderungan perkembangan kawasan perumahan dan permukiman yang
berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan baru di Perkotaan Kubu Raya pasca
pemekaran wilayah.
Gambar 5.20. Model Struktur Ruang Perkotaan Kubu Raya yang Terbentuk
Pasca Pemekaran Wilayah Menurut Ekologi Keruangan
Sumber: Peneliti, 2017
Model perkembangan kedua terhadap struktur ruang Perkotaan Kubu Raya
yang terbentuk pasca pemekaran wilayah terlihat dari ekspresi morfologi
keruangannya. Berdasarkan ekspresi keruangan morfologi yang terbentuk
165
menunjukkan bentuk kota yang tidak kompak (non compact form). Bentuk tidak
kompak dari ekspresi keruangan morfologi nampak dari pola perkembangan
kotanya yang tidak beraturan bahkan terpecah antar bagian wilayah kota.
Ekspresi keruangan berdasarkan morfologi keruangan yang terbentuk
berupa bentuk kota yang terpecah (fragmented cities). Bentuk kota terpecah pada
perkembangan Perkotaan Kubu Raya merupakan bentuk kompak dalam skala
wilayah kecil, namun dalam perkembangnnya perluasan areal kota yang terbentuk
tidak langsung menyatu dengan induknya, melainkan membentuk “exclave” pada
daerah-daerah pertanian di sekitarnya (lihat Gambar 5.21).
Pada awal pertumbuhan Perkotaan Kubu Raya mempunyai bentuk yang
kompak dalam skala wilayah yang kecil. Perkembangan selanjutnya pasca
pemekaran wilayah, perluasan areal kekotaan baru yang terbentuk tidak langsung
menyatu dengan kota induknya. Areal-areal kekotaan baru ini membentuk exclave
pada wilayah-wilayah non terbangun berupa lahan pertanian dan kawasan hutan
sekunder. Kenampakan-kenampakan areal kekotaan baru dikelilingi oleh kawasan
non terbangun yang semakin berkurang dari segi luasannya di Perkotaan Kubu
Raya pasca pemekaran wilayah.
Kenampakan areal perkotaan ini terhubung dengan beberapa jalur
transportasi utama perkotaan. Perkembangan ini dapat terjadi melihat tersedianya
lahan diluar kawasan utama kota yang cukup. Selain itu juga dengan semakin
berkembangnya bagian wilayah Perkotaan Kubu Raya oleh aktivitas hunian berupa
kawasan perumahan yang dikembangkan oleh Privat Developers memberikan andil
tersendiri dalam menciptakan struktur ruang kota yang seperti ini. Pada kawasan
166
perkotaan ini umumnya berupa daerah permukiman baik permukiman lama yang
sudah ada sebelum pemekaran wilayah maupun permukiman baru yang terbentuk
pasca pemekaran wilayah yang telah mengalami transformasi sifat dari perdesaan
menjadi kawasan perkotaan.
Gambar 5.21. Model Struktur Ruang Perkotaan Kubu Raya yang Terbentuk
Pasca Pemekaran Wilayah Menurut Morfologi Keruangan
Sumber: Peneliti, 2017
167
5.3 Keterkaitan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah dan Investasi
Swasta terhadap Struktur Ruang Perkotaan Kubu Raya yang
Terbentuk Pasca Pemekaran Wilayah
Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat perbedaan peran antara
pemerintah dan swasta dalam kontribusinya terhadap perkembangan struktur ruang
kota. Investasi swasta jauh lebih besar berkontribusi dibandingkan dengan
pengeluaran pembangunan pemerintah. Namun demikian, perannya di dalam
menentukan perkembangan struktur ruang kota, pengeluaran pembangunan
pemerintah memiliki peran yang cukup penting. Keterkaitannya yang bisa
dijelaskan adalah bahwa pemerintah menjadi inisiasi dalam pembentukan sistem
jaringan utama kota sementara swasta berperan dalam pembentukan sistem pusat-
pusat pelayanan kegiatan kota.
Pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi swasta di Perkotaan
Kubu Raya berkontribusi terhadap 75% perkembangan struktur ruang yang
terbentuk pasca pemekaran wilayah. Peran pemerintah dalam hal ini berupa
pembentukan sistem jaringan transportasi dan utilitas utama kota. Sementara itu
sektor swasta berperan dalam pembentukan sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan.
Keterkaitan pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi swasta
terhadap perkembangan struktur ruang kota ini ditunjukkan dari perkembangan
elemen pembentuk struktur ruangnya yaitu guna lahan permukiman kota dalam
dimensi ruang yang terbentuk pasca pemekaran wilayah. Selain itu juga dengan
melihat keterkaitan output peran pemerintah dan swasta dalam dimensi ruang.
Perkembangan guna lahan permukiman merupakan implikasi dari pengeluaran
168
pembangunan pemerintah dan investasi swasta dalam dimensi ruang kota.
Sementara ouput pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi swasta
merupakan bentuk peran masing-masing terhadap perkembangan struktur ruang
kota.
Perkembangan pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi
swasta ternyata berimplikasi terhadap penambahan luas permukiman pasca
pemekaran wilayah. Pada tahun 2009 berdasarkan data penggunaan lahan, luas
permukiman di Perkotaan Kubu Raya teridentifikasi sebesar 42,15 Km2. Sepanjang
tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 terjadi penambahan luas permukiman
sebesar 75% dari luas awal atau sebesar 31,48 Km2 di Perkotaan Kubu Raya (lihat
Tabel 5.12). Tahun 2015 teridentifikasi luas permukiman Perkotaan Kubu Raya
secara keseluruhan mencapai 73,63 Km2. Peningkatan pengeluaran pembangunan
pemerintah dan investasi swasta yang terjadi berkontribusi terhadap pertambahan
luas permukiman Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah.
Tabel 5.12 Keterkaitan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah dan Investasi
Swasta terhadap Perkembangan Struktur Ruang Perkotaan
Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Peneliti, 2017
Jumlah
%
terhadap
Investasi
Jumlah
%
terhadap
Investasi
Luas
Permukiman
Pertambahan
Luas
2009 501.135.213.325Rp 31.736.153.325Rp 6,33 469.399.060.000Rp 93,67 42,15 0,00
2010 625.067.110.291Rp 58.335.711.000Rp 9,33 566.731.399.291Rp 90,67 43,27 1,12
2011 878.072.707.511Rp 79.521.265.140Rp 9,06 798.551.442.371Rp 90,94 44,40 1,13
2012 1.262.774.834.170Rp 156.940.245.000Rp 12,43 1.105.834.589.170Rp 87,57 51,88 7,50
2013 2.283.281.422.778Rp 90.069.792.615Rp 3,94 2.193.211.630.163Rp 96,06 60,75 8,90
2014 4.021.259.956.200Rp 232.139.560.848Rp 5,77 3.789.120.395.352Rp 94,23 70,22 9,47
2015 3.427.872.451.698Rp 298.014.054.350Rp 8,69 3.129.858.397.348Rp 91,31 73,63 3,41
Tahun Total Nilai Investasi
Pengeluaran PemerintahPerkembangan Struktur
RuangInvestasi Swasta
169
Berdasarkan penjelasan Tabel 5.12 di atas, terlihat peningkatan nilai
investasi baik melalui pengeluaran pemerintah maupun investasi swasta sejalan
dengan pertambahan luas permukiman Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran
wilayah. Rata-rata pertambahan luas permukiman Perkotaan Kubu Raya pasca
pemekaran wilayah mencapai 4,5 Km2/tahun.
Pengeluaran pembangunan pemerintah melalui program pembangunan
sistem jaringan (Tabel 5.2) merupakan pemicu perkembangan investasi swasta pada
pembukaan lahan untuk investasi sektor sekunder dan tersier kota pasca pemekaran
wilayah (subbab 5.1.2.2). Berdasarkan perkembangan morfologi struktur ruang
(Tabel 5.11) diketahui bahwa perkembangan guna lahan permukiman yang
sebagian besar dilakukan oleh sektor swasta pasca pemekaran wilayah umumnya
terjadi di sekitar sistem jaringan dan utilitas utama kota yang disediakan oleh
pemerintah melalui pengeluaran pembangunan.
Selain itu juga berdasarkan perkembangan model struktur ruang yang
merupakan transformasi model sektoral ke inti ganda pasca pemekaran wilayah
(Gambar 5.20), terlihat bahwa pengeluaran pemerintah merupakan pemicu
investasi swasta dalam dimensi ruang. Perkembangan sistem-sistem pusat
pelayanan kegiatan yang sebagian besar dibentuk oleh sektor swasta mulai
bermunculan di sekitar sistem jaringan transportasi yang disediakan oleh
pemerintah pasca pemekaran wilayah. Tabel 5.13 dan Gambar 5.22 berikut
menjelaskan keterkaitan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap
perkembangan struktur ruang Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah:
170
Tabel 5.13 Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta dalam Dimensi Ruang Perkotaan
No Pengeluaran Pemerintah Investasi Swasta Yang Terpicu
Lokasi Tahun Bentuk Wujud Dalam Dimensi Ruang Tahun Bentuk Wujud Dalam Dimensi Ruang
1 2009 -
2015
Pembangunan
Sistem
Jaringan
Transportasi
Utama
2014 Pusat
Perdagangan
dan Jasa
Perkotaan
Jalan Supadio
Sungai Raya
2015 Pusat
Pelayanan
Rekreasi
2012 Pusat
Pelayanan
Industri dan
Pergudangan
170
171
No Pengeluaran Pemerintah Investasi Swasta Yang Terpicu
Lokasi Tahun Bentuk Wujud Dalam Dimensi Ruang Tahun Bentuk Wujud Dalam Dimensi Ruang
2 2011 Peningkatan
Sistem
Jaringan dan
Utilitas
Utama Kota
2013 Pusat
Pelayanan
Kawasan
Perumahan
dan
Permukiman
Jalan Sungai
Raya Dalam
2014 Pusat
Pelayanan
Perdagangan
dan Jasa
Lingkungan
171
172
No Pengeluaran Pemerintah Investasi Swasta Yang Terpicu
Lokasi Tahun Bentuk Wujud Dalam Dimensi Ruang Tahun Bentuk Wujud Dalam Dimensi Ruang
3 2013 Pembangunan
Simpul
Transportasi
Darat
(Terminal
ALBN)
2015 Pusat
Pelayanan
Industri dan
Pergudangan
Jalan Trans
Kalimantan
Sumber: Observasi Lapangan, 2016
172
173
Gambar 5.22. Perkembangan Luas Permukiman Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Peneliti, 2017
173
174
Terdapat perbedaan peran pengeluaran pembangunan pemerintah dan
investasi swasta terhadap perkembangan struktur ruang Perkotaan Kubu Raya yang
terbentuk pasca pemekaran wilayah. Meskipun pemerintah memiliki peran kecil
terhadap perkembangan struktur ruang kota, namun pengeluaran pembangunan
pemerintah berkontribusi dalam menginisiasi pembangunan sistem jaringan
transportasi dan utilitas utama kota. Pengeluaran pemerintah ini dalam dimensi
ruang mampu mendorong sektor swasta berinvestasi berupa pembentukan sistem-
sistem pusat kegiatan di sekitar jaringan transportasi utama perkotaan yang terus
mengalami perkembangan tiap tahunnya yang pada akhirnya akan mendorong
perkembangan permukiman pada kawasan tersebut.
Berdasarkan penjelasan terhadap hal tersebut, pengeluaran pembangunan
pemerintah dan investasi swasta terhadap perkembangan struktur ruang dapat
disederhanakan keterkaitannya kedalam gambar 5.23 sebagai berikut:
Gambar 5.23 Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta
terhadap Perkembangan Struktur Ruang Kota
Sumber: Peneliti, 2017
175
Keterkaitan peran pemerintah dan swasta terhadap perkembangan struktur
ruang dijelaskan lebih lanjut dengan melihat ouput skema pengeluaran
pembangunan pemerintah dan investasi swasta dalam dimensi ruang pasca
pemekaran wilayah. Pemerintah lebih berperan dalam program pembangunan
sistem jaringan transportasi dan utilitas utama kota. Sementara itu investasi swasta
berperan dalam pembangunan pusat-pusat pelayanan kegiatan.
Pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi swasta di Perkotaan
Kubu Raya pasca pemekaran wilayah secara keseluruhan merupakan input bagi
program dan kegiatan pembangunan di Perkotaan Kubu Raya. Program dan
kegiatan pembangunan selanjutnya diwujudkan kedalam bentuk kegiatan pada
dimensi ruang kota berupa aspek lokasi (lihat Tabel 5.14 dan Gambar 5.25).
Program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari pengeluaran pemerintah
dan investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya dilakukan secara terus menerus dan
pada lokasi yang sama yaitu Perkotaan Kubu Raya akan membentuk kawasan-
kawasan fungsional yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan struktur
ruang di Perkotaan Kubu Raya yang terbentuk pasca pemekaran wilayah.
Berdasarkan model struktur ruang Perkotaan Kubu Raya diketahui dua hal
penting yang menjelaskan perkembangan model struktur ruang Perkotaan Kubu
Raya yang terbentuk pasca pemekaran wilayah. Berdasarkan hal tersebut terjadi
transformasi model struktur ruang yang terbentuk sebagai wujud dari semakin
berkembangnya pusat-pusat kegiatan perkotaan yang ada serta perkembangan
sistem jaringan transportasi utama dan utilitas kotanya. Seiring dengan dimensi
waktu dan dinamika perkembangan kotanya, pusat-pusat kegiatan yang terbentuk
176
pasca pemekaran wilayah ikut berkembang pula kawasan fungsional di Perkotaan
Kubu Raya. Gambar 5.24 berikut secara skematis menjelaskan keterkaitan
pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi swasta terhadap
perkembangan struktur ruang Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah:
Struktur ruang kota mengalami
perkembangan luas 75% dari luas
awal
Rata-rata pertumbuhan luas
permukiman sebesar 4,5 Km2
Terjadi penambahan luas
permukiman sebesar 31,48 Km2
(75% dari luas awal)
Rata-rata nilai pengeluaran
pembangunan pemerintah 7,94%
total investasi di daerah dengan
pertumbuhan rata-rata 51,57%
Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah
Investasi Swasta
Rata-rata nilai investasi swasta
92,06% terhadap total investasi
di daerah
Transformasi model struktur
ruang (model sektor menjadi
model inti ganda)
Perkembangan Struktur
Ruang
Berkembangnya pusat-pusat
pelayanan kegiatan
1. Menguatnya fungsi ruang
2. Berkembangnya pusat-pusat
pelayanan kegiatan baru
Berkembangnya Sistem
Jaringan Transportasi dan
Utilitas Utama Kota
1. Meningkatnya Sistem Jaringan
Jalan Nasional, Jalan Provinsi
dan Jalan Kabupaten
2. Meningkatnya Sistem Jaringan
Drainase dan Perairan Lainnya
3. Meluasnya Cakupan Sistem
Jaringan Air Bersih
4. Meluasnya Cakupan Sistem
Jaringan Persampahan
Berkembangnya Kawasan
Fungsional Kota
1. Bertambahnya Kawasan
Fungsi Primer
2. Bertambahnya Kawasan
Fungsi Sekunder
Berkembangnya Model
Struktur Ruang
Model Ekologi
Perkembangan kota berupa
bentuk kota yang terpecah
(fragmented cities)
Model Morfologi
Gambar 5.24. Skema Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dan Investasi
Swasta terhadap Perkembangan Struktur Ruang Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Peneliti, 2017
Keterkaitan output pengeluaran pemerintah dan investasi swasta ini
terhadap perkembangan struktur ruang, diamati melalui bentuk akhir dari
pengeluaran pemerintah maupun investasiswasta dalam dimensi ruang. Bentuk
output ini terwujud dalam perkembangan struktur ruang kota berupa elemen-
177
elemen pembentuk struktur ruang kotanya pasca pemekaran wilayah. Peran
pemerintah dan swasta dalam era otonomi daerah terkait dengan perkembangan
struktur ruang Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah dijelaskan dalam
tabel 5.14 sebagai berikut:
178
Tabel 5.14. Peran Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta
Terhadap Struktur Ruang Perkotaan Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
No Pengeluaran Pemerintah dan
Investasi Swasta (input)
Output Program/ Kegiatan
Dalam Dimensi Ruang Wujud Program/ Kegiatan dalam Struktur Ruang Kota
1 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Sarana Pelayanan
Pemerintahan
2 Program Pembangunan
Fasilitas Perhubungan Sarana Pusat Pelayanan
Transportasi
178
179
No Pengeluaran Pemerintah dan
Investasi Swasta (input)
Output Program/ Kegiatan
Dalam Dimensi Ruang Wujud Program/ Kegiatan dalam Struktur Ruang Kota
3 Program Penyediaan dan
Pengolahan Air Baku Sistem Jaringan Pengolahan
Air Baku
4 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau Ruang Terbuka Publik yang
bisa diakses
179
180
No Pengeluaran Pemerintah dan
Investasi Swasta (input)
Output Program/ Kegiatan
Dalam Dimensi Ruang Wujud Program/ Kegiatan dalam Struktur Ruang Kota
5 Program Penyelenggaraan
Jalan, Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Jaringan Jalan dan
Jembatan yang berfungsi
baik
6 Program Pengendalian Banjir Sistem Jaringan Drainase
Perkotaan berfungsi dengan
baik
180
181
No Pengeluaran Pemerintah dan
Investasi Swasta (input)
Output Program/ Kegiatan
Dalam Dimensi Ruang Wujud Program/ Kegiatan dalam Struktur Ruang Kota
7 Program Penyediaan dan
Pengolahan Air Baku Sistem Jaringan Pengolahan
Air Baku
8 Program Lingkungan Sehat
Perumahaan Sistem Jaringan
Pengelolaan Sampah
Perkotaan
181
182
No Pengeluaran Pemerintah dan
Investasi Swasta (input)
Output Program/ Kegiatan
Dalam Dimensi Ruang Wujud Program/ Kegiatan dalam Struktur Ruang Kota
9 Pembangunan Kawasan
Perkantoran Sarana Perkantoran Swasta
10 Pembangunan Pusat
Pelayanan Perdagangan dan
Jasa
Fasilitas pelayanan
perdangan dan jasa
perkotaan
18
2
183
No Pengeluaran Pemerintah dan
Investasi Swasta (input)
Output Program/ Kegiatan
Dalam Dimensi Ruang Wujud Program/ Kegiatan dalam Struktur Ruang Kota
11 Pembangunan Pusat
Pelayanan Kegiatan Industri
dan Pergudangan
Sarana Pergudangan
Perkotaan
12 Pembangunan Pusat
Pelayanan Kawasan
Perumahan dan Permukiman
Kawasan Perumahan dan
Permukiman Kota
183
184
No Pengeluaran Pemerintah dan
Investasi Swasta (input)
Output Program/ Kegiatan
Dalam Dimensi Ruang Wujud Program/ Kegiatan dalam Struktur Ruang Kota
13 Pembangunan Pusat
Pelayanan Kegiatan Rekreasi Sarana Rekreasi Perkotaan
14 Pembangunan Pusat
Pelayanan Kesehatan Sarana Kesehatan
Sumber: Peneliti, 2017
184
185
Output kegiatan yang terbentuk dalam struktur ruang Perkotaan Kubu
Raya sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas, menunjukkan adanya keterkaitan
antara pengeluaran pembangunan pemerintah dan investasi swasta terhadap
perkembangan struktur ruang Perkotaan Kubu Raya yang terbentuk pasca
pemekaran wilayah. Output kegiatan dari pengeluaran pembangunan pemerintah
dan investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya, merupakan elemen-elemen dalam
struktur ruang Perkotaan Kubu Raya yang mengalami perkembangan pasca
pemekaran wilayah.
Pengeluaran pemerintah melalui belanja program pembangunan akan
menghasilkan sistem jaringan transportasi dan utilitas utama kota baik peningkatan
fungsi maupun pembangunan baru pada pusat-pusat kegiatan kota. Sementara itu,
investasi swasta berupa pembentukan pusat-pusat kegiatan baru maupun
peningkatan pusat kegiatan yang sudah ada di Perkotaan Kubu Raya pasca
pemekaran wilayah. Berdasarkan tabel ini, terdapat beberapa elemen dalam struktur
ruang Perkotaan Kubu Raya merupakan bentukan bersama dari pengeluaran
pembangunan pemerintah dan investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya. Gambar
5.25 berikut menjelaskan keterkaitan output pengeluaran pembangunan pemerintah
dan investasi swasta terhadap struktur ruang Perkotaan Kubu Raya yag terbentuk
pasca pemekaran wilayah.
186
Progam/ KegiatanInput
Pengeluaran
Pemerintah
Investasi
Swasta Pusat Pelayanan
Kegiatan Perkotaan
Pusat Pelayanan Kawasan
Perumahan dan
Permukiman
Pusat Pelayanan Kegiatan
Perdagangan dan Jasa
Pusat Pelayanan Kegiatan
Industri dan Pergudangan
Pusat Pelayanan
Transportasi
Pusat Pelayanan Kegiatan
Pemerintahan dan
Perkantoran
Pusat Pelayanan Kesehatan
Pusat Pelayanan Kegiatan
Rekreasi dan Ruang
Terbuka Publik
Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Drainase Perkotaan
dan Pengairan Lainnya
Jaringan Air Bersih
Jaringan Pengelolaan
PersampahanPengeluaran Pemerintah
Pasca P
emekaran W
ilayah
Sistem Jaringan
Transportasi dan Utilitas
Kota
Output
ST
RU
KT
UR
RU
AN
G
PE
RK
OT
AA
N K
UB
U R
AY
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Investasi Swasta
Gambar 5.25. Keterkaitan Output Pengeluaran Pembangunan Pemerintah
dan Investasi Swasta terhadap Perkembangan Struktur Ruang Perkotaan
Kubu Raya Pasca Pemekaran Wilayah
Sumber: Peneliti, 2017
187
5.4 Keterkaitan Temuan Penelitian dengan Kerangka Teori
Keterkaitan temuan penelitian dengan konsep teori yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan upaya pemahaman lebih lanjut terhadap konsep
pelaksanaan otonomi daerah kaitannya dengan perkembangan kota dalam aspek
struktur ruang kota yang terbentuk sebagai implikasi dari pelaksanaan otonomi
daerah. Berdasarkan penjelasan sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya,
berikut keterkaitan temuan penelitian dengan kerangka teori penelitian.
Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, hal penting
dalam penelitian ini diketahui bahwa investasi swasta ternyata lebih dominan
daripada peran pemerintah dalam pembiayaan pembanguan terkait dengan tahapan
pembangunan sebagai implikasi pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun postur
pengeluaran pembangunan pemerintah pada tahap awal pembangunan sebagian
besar digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan, ternyata
pengeluaran pembangunan pemerintah tidak cukup dominan dalam kontribusinya
terhadap total nilai investasi di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah.
Dalam penelitian ini terlihat peran sektor swasta justru lebih dominan dalam tahap
awal pembangunan. Kondisi sebagaimana tersebut ternyata sedikit bertentangan
dengan apa yang disampaikan oleh Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto
(1993) dimana dinyatakan bahwa nilai pengeluaran pemerintah dalam tahap awal
pembangunan sangat dominan terhadap total investasi, dimana pengeluaran
pemerintah terbesar adalah untuk penyediaan sarana dan prasara dasar kota.
Berdasarkan penelitian ini, pengeluaran pemerintah pada tahap awal pembangunan
memang terkonsentrasi pada penyediaan infrastruktur dasar, namun demikian
188
pengeluaran pemerintah tidak mendominasi terhadap total investasi. Peran investasi
swasta lebih dominan terhadap investasi secara keseluruhan pada tahap awal
pembangunan.
Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran
pembangunan pemerintah sejalan dengan peningkatan perekonomian perkotaan
yang diindikasikan dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Perkotaan
Kubu Raya pasca pemekaran wilayah. Kondisi ini sesuai dengan yang disampaikan
oleh Adolf Wagner dalam Mangkoesoebroto (1993) dimana pengeluaran
pemerintah memiliki kecenderungan semakin besar dengan semakin meningkatnya
perekonomian wilayah yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita
penduduk kota.
Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai pengeluaran
pembangunan pemerintah ternyata mampu mendorong meningkatnya nilai swasta
di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah. Hal ini sejalan sebagaimana
disampaikan oleh Keynesian dalam Bachtiar (2013) bahwa kebijakan fiskal secara
ekspansif dapat meningkatkan nilai investasi. Namun Demikian, ternyata kondisi
sebagaimana tersebut bertentangan dengan pandangan monetaris klasik dalam
Wahyuningtyas (2010), dimana dinyatakan bahwa peningkatan pengeluaran
pembangunan pemerintah akan semakin mendesak investasi swasta keluar. Kondisi
tersebut tidak berlaku di Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah. Temuan
penelitian menunjukkan kondisi yang berbeda, bahwa pengeluaran pembangunan
pemerintah yang semakin meningkat tiap tahunnya justru mampu menarik investasi
masuk bahkan nilainya semakin meningkat melebihi pengeluaran pembangunan
189
oleh permerintah. Dalam penelitian ini pengeluaran pembangunan pemerintah
pasca pemekaran wilayah justru menjadi pemicu peningkatan nilai investasi swasta
pada sektor-sektor dominan kota.
Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa peningkatan kondisi
perekonomian perkotaan Kubu Raya Pasaca pemekaran wilayah yang diindikasikan
dengan semakin meningkatkan pendapatan per kapita penduduk perkotaan
mendorong sektor swasta meningkatkan investasinya. Hal tersebut sesuai dengan
apa yang disampaikan Samuelsons dan Nordhaus (1996) yang menyatakan bahwa
semakin meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat sebagai
implikasi dari peningkatan pendapatan per kapita akan menyebabkan sektor swasta
cenderung meningkatkan nilai investasinya dengan dorongan terhadap peningkatan
hasil penjualan, biaya investasi maupun pengharapan.
Perkembangan investasi swasta di Perkotaan Kubu Raya sebagaimana
dijelaskan pada bagian sebelumnya memperkuat apa yang telah disampaikan oleh
Adhisasmita (2005) bahwa kawasan perkotaan umumnya mengalami
perkembangan yang lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah lainnya, kenaikan
permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan yang selanjutnya akan
meningkatkan investasi pada daerah tersebut. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa perkembangan investasi swasta cenderung lebih cepat pada kawasan yang
memiliki fungsi lebih tinggi daripada daerah lainnya. Dengan fungsi kawasan yang
memiliki hierarki lebih tinggi. Pada kawasan kota dengan fungsi yang lebih tinggi
umumnya memiliki didukung sarana dan prasarana perkotaan yang lengkap yang
pada akhirnya dapat menarik perkembangan investasi pada kawasan tersebut.
190
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah berperan penting sebagai
pemicu perkembangan investasi swasta. Meskipun berkontribusi kecil terhadap
total investasi pasca pemekaran wilayah, pemerintah dalam era otonomi daerah
sebenarnya mempunyai peran besar untuk menentukan perkembangan kota.
Pemerintah berkontribusi dalam penyediaan sistem jaringan transportasi utama kota
sedangkan swasta berperan dalam pembentukan sistem pusat-pusat pelayanan
kegiatan kota.
Perkembangan kota terbentuk dari perkembangan elemen-elemen
pembentuk struktur ruang kotanya, yang secara wujud dapat dilihat dari hirarki
pusat pelayanan kawasan, prasarana dan kawasan fungsional kota. Berdasarkan
hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan struktur ruang Perkotaan Kubu
Raya terjadi akibat adanya perkembangan elemen-elemen pembantuk struktur
ruangnya pasca pemekaran wilayah. Perkembangan struktur ruang Perkotaan Kubu
Raya yang terbentuk pasca pemekaran wilayah sebagaimana dijelaskan pada bagian
sebelumnya memperkuat apa yang telah disampaikan oleh Branch (1995) bahwa
perkembangan kota dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal kota. Investasi
secara besar-besaran pada aspek kota akan memberikan andil terhadap
perkembangan fisik kota.
Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa pengeluaran pengeluaran
pemerintah dan investasi swasta berkontribusi terhadap 75% perkembangan
struktur ruang Perkotaan Kubu Raya pasca pemekaran wilayah. Terdapat perbedaan
peran pemerintah dan swasta dalam perkembangan struktur ruang Perkotaan Kubu
Raya yang terbentuk dimana pemerintah melalui pengeluaran pembangunan
191
berperan dalam menginisiasi pembangunan sistem jaringan transportasi dan utilitas
utama kota. Sementara itu sektor swasta lebih berperan pada pembentukan sistem-
sistem pusat kegiatan. Dalam era otonomi daerah ini terlihat sektor swasta lebih
dominan kontribusinya dalam perkembangan struktur ruang kota meskipun harus
dipicu oleh pemerintah dalam penyediaan sistem jaringan utama kota.
Penelitian ini juga menjelaskan apa yang telah disampaikan Hommer Hoyt
dengan model sektornya serta C.D Harris dan F.L Ullman dengan model inti ganda.
Penelitian ini menunjukkan transformasi model struktur ruang untuk menjelaskan
model struktur ruang Perkotaan Kubu Raya yang terbentuk pasca pemekaran
wilayah. Sementara itu model struktur ruang yang kedua dengan pendekatan
morfologi digunakan untuk menjelaskan perkembangan struktur ruang berdasarkan
ekspresi morfologinya. Kedua model struktur ruang sebagaimana yang
digambarkan oleh teori ini tidak sama persis dengan temuan penelitian, namun
kedua model ini merupakan model modifikasi yang paling mendekati untuk
digunakan dalam menjelaskan perkembangan model struktur ruang Perkotaan
Kubu Raya yang terbentuk pasca pemekaran wilayah. Berdasarkan hal tersebut di
atas, dapat disimpulkan hubungan antara investasi baik melalui peran pemerintah
maupun sektor swasta terhadap perkembangan struktur ruang kota, yaitu
peningkatan investasi pada dimensi ruang akan mempengaruhi perkembangan
struktur ruang kota.
Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini apabila dikaitkan dengan
perkembangan beberapa penelitian terdahulu memberikan kontribusi
perkembangan ilmu pengetahuan kaitannya dengan implikasi otonomi daerah
192
dalam perspektif keruangan. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa penelitian
terdahulu cenderung menjelaskan keterkaitan pengeluaran pembangunan
pemerintah maupun investasi swasta terhadap perkembangan kota dalam dimensi
ekonomi maupun sosial. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada pembahasan
pengelolaan pembangunan dalam era otonomi daerah terkait dengan perkembangan
struktur ruang kota.
Melalui penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman implikasi
pelaksanaan otonomi daerah terhadap perkembangan kota secara menyeluruh
dalam melengkapi perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Penelitian ini
berkontribusi memberikan penjelasan lebih lanjut implikasi pelaksanaan otonomi
daerah dalam dimensi ruang kota. Adapun keterkaitan temuan penelitian terhadap
penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya akan dijelaskan pada gambar 5.27
193
Pengeluaran Pembangunan
PemerintahInvestasi Swasta Struktur Ruang Kota
Nilai pengeluaran pemerintah
dalam tahap awal pembangunan
sangat dominan terhadap total
investasi (Rostow dan Musgrave
dalam Mangkoesoebroto 1993)
Nilai pengeluaran pembangunan
pemerintah pada tahap awal
pembangunan di kawasan
perkotaan rata-rata hanya 8%
dari total investasi, sementara
sektor swasta lebih dominan
dengan rata-rata sebesar 92%
Konsep Otonomi Daerah
Kebijakan fiskal secara ekspansif
dapat meningkatkan nilai
investasi (Keynesian dalam
Bachtiar 2013)
Pengeluaran pemerintah memiliki
kecenderungan semakin besar
dengan semakin meningkatnya
perekonomian wilayah yang
ditandai dengan peningkatan
pendapatan per kapita penduduk
kota (Adolf Wagner,1993)
Investasi modal secara besar-
besaran pada beberapa aspek kota
akan memberikan andil terhadap
perkembangan fisik kota (Branch,
1995)
Peningkatan pengeluaran
pembangunan pemerintah sejalan
dengan peningkatan perekonomian
yang diindikasikan dengan
peningkatan pendapatan per kapita
penduduk perkotaan
Implikasi pelaksanaan otonomi daerah
berupa desenralisasi pembangunan dan
desentralisasi fiskal dalam pengelolaan
pembangunan di daerah (Sjafrizal, 2014)
Peningkatan nilai pengeluaran
pembangunan pemerintah mampu
mendorong peningkatan nilai
investasi swasta di Perkotaan
Kubu Raya pasca pemekaran
wilayah
Peningkatan pengeluaran
pembangunan pemerintah akan
semakin mendesak investasi
swasta (Monetaris Klasik dalam
Wahyuningtyas 2010)
Pengeluaran pembangunan
pemerintah yang semakin
meningkat mampu mendorong
peningkatan nilai investasi
swasta
Konsep Kota dan
Perkembangannya
Kota mengalami perkembangan
dari waktu ke waktu menyangkut
aspek politik, sosial, budaya,
teknologi, ekonomi dan fisik
(Yunus, 1999)
Pengeluaran pembangunan pemerintah dan
investasi swasta berkontribusi terhadap 75%
perkembangan struktur ruang kota pasca
pemekaran wilayah
Terdapat perbedaan peran pemerintah dan
swasta dalam perkembangan struktur ruang
perkotaan, dimana pemerintah lebih
berperan pada pembangunan sistem
jaringan transportasi dan utilitas utama kota
sementara swasta pada pembentukan sistem
pusat-pusat kegiatan
Sektor swasta lebih dominan dalam
kontribusinya terhadap perkembangan
struktur ruang meskipun harus dipacu oleh
pengeluaran pemerintah
Semakin meningkatnya jumlah uang
yang beredar dalam masyarakat
sebagai implikasi peningkatan
pendapatan per kapita akan
mempengaruhi sektor swasta
meningkatkan investasinya
(Samuelsons dan Nordhaus, 1996)
Peningkatan perekonomian
dengan semakin meningkatkan
pendapatan per kapita penduduk
perkotaan mendorong sektor
swasta meningkatkan
investasinya
XV
V X V
Kawasan perkotaan mengalami
perkembangan lebih pesat yang
pada akhirnya akan mendorong
peningkatan investasi pada daerah
tersebut (Adhisasmita, 2005)
Perkembangan investasi swasta
cenderung lebih cepat pada
kawasan yang memiliki fungsi
lebih tinggi daripada daerah
lainnya. Dengan fungsi kawasan
yang memiliki hierarki lebih
tinggi memiliki kelengkapan
fasilitas
V V
Perkembangan
model struktur ruang
(Yunus, 1999)
Transformasi model
struktur ruang pasca
pemekaran wilayah
V
Keterkaitan Teori
Keterkaitan Temuan
Penelitian dengan
Kerangka Teori
X
V
Mempertanyakan Teori
Memperkuat Teori
Gambar 5.26 Keterkaitan Temuan Penelitian terhadap Kerangka Teori
Sumber: Peneliti, 2017
193
194
Aspek Ekonomi
Konsep Kota dan Perkembangannya
Kota mengalami perkembangan dari
waktu ke waktu menyangkut aspek
politik, sosial, budaya, teknologi, ekonomi
dan fisik (Yunus, 1999)
Konsep Otonomi Daerah
Implikasi pelaksanaan otonomi daerah berupa
desenralisasi pembangunan dan desentralisasi
fiskal dalam pengelolaan pembangunan di
daerah (Sjafrizal, 2014)
Aspek Sosial-Budaya
Aspek Fisik
Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah dan Investasi Swasta
Pengeluaran publik bidang infrastruktur
berpengaruh signifikan sebesar 72,03% terhadap
perkembangan PDRB (Priyantoro, 2012)
Peningkatan belanja pemerintah daerah hasil
pemekaran berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi berdasarkan rata-rata
pertumbuhan PDRB (Widada 2014)
Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan
kesehatan berpengaruh terhadap pengentasan
kemiskinan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah
(Widodo dkk, 2011)
Pengeluaran pempengeluaran pemerintah bidang
pendidikan dan kemiskinan berpengaruh
signifikan terhadap indeks pembangunan
manusia di Indonesia (Winarti, 2014)
Pengeluaran pemerintah dan investasi swasta
berkontribusi terhadap 75% perkembangan
struktur ruang Perkotaan Kubu Raya pasca
pemekaran wilayah
Terdapat perbedaan peran pengeluaran
pembangunan pemerintah dan investasi swasta
terhadap perkembangan struktur ruang Perkotaan
Kubu Raya pasca pemekaran wilayah.
Pemerintah berperan dalam pembentukan sistem
jaringan transortasi dan utilitas utama kota
sementara sektor swasta berperan dalam
pembentukan sistem-sistem pusat kegiatan
Perkembangan struktur ruang perkotaan sebagian
besar dibentuk oleh investasi swasta meskipun
harus dipicu oleh pengeluaran pembangunan
pemerintah.
Perkembangan Penelitian Sebelumnya
Temuan Penelitian
Keterkaitan
Gambar 5.27 Keterkaitan Temuan Penelitian terhadap Penelitian Sebelumnya
Sumber: Penulis, 2017
19
4
195
5.5 Pembelajaran Hasil Penelitian
Berdasarkan penjelasan dan hasil temuan sebagaimana dijelaskan pada
bagian sebelumnya, beberapa pembelajaran yang bisa diperoleh dari penelitian
yang telah dilakukan ini meliputi:
a. Pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi wilayah memberikan
kewenangan dan kewajiban pada pemerintah daerah untuk melakukan
pembangunan di daerah yang terwujud kedalam penganggaran
pembangunan. Dimensi lokasi memberikan peran penting dalam
perkembangan kota terkait dengan aspek pengeluaran pembangunan
pemerintah;
b. Investasi swasta berperan dalam pembangunan di daerah. Kecepatan
pembangunan di daerah terkait dengan perkembangan investasi swasta.
Sementara itu perkembangan investasi swasta di daerah terkait dengan
kebijakan pembangunan pemerintah dan perkembangan perekonomian di
daerah;
c. Dalam era otonomi daerah, perkembangan kota terkait dengan dimensi ruang
dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan pembangunan di daerah.
Pengelolaan pembangunan ini dilakukan bersama oleh pemerintah dan sektor
swasta, dimana peran swasta cukup dominan dengan pemerintah sebagai
inisiator dalam mengarahkan perkembangan kotanya.
top related