alhamdulillah, - pa-tual.go.id pa tual 2017.pdf · alhamdulillah, hidayah dan taufiq (lkjip)...
TRANSCRIPT
Alhamdulillah,
Hidayah dan Taufiq
(LKjIP) Tahun2016
Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Tual Tahun 2017, dimaksudkan
sebagai media pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Tual dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis
misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan
merupakan wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang baik (good governance) agar berdaya guna, bersih dan
bertanggung jawab (clean government)
Substansi LKjIP ini menginformasikan capaian kinerja
Agama Tual dalam Tahun 2017, yang terkait dengan proses pencapaian
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja
Tahun 2017, sekaligus
Pengadilan Agama Tual
tahun-tahun sebelumnya.
Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2017, diharapkan Penghadilan
Agama Tual dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaa
nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak
yang berkepentingan.
Akhir kata, kami berharap agar LKjIP
dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk
menilai kinerja bagi aparatur Pengadilan Agama Tual.
KATA PENGANTAR
ah, puji syukur kehadirat Allah SWT, k
q-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Ins
Pengadilan Agama Tual telah diselesaika
Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Tual Tahun 2017, dimaksudkan
sebagai media pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Tual dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan
misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan
merupakan wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang baik (good governance) agar berdaya guna, bersih dan
wab (clean government).
Substansi LKjIP ini menginformasikan capaian kinerja
dalam Tahun 2017, yang terkait dengan proses pencapaian
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja
sekaligus juga merupakan laporan akuntabilitas kinerja
Pengadilan Agama Tual dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari
tahun sebelumnya.
Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2017, diharapkan Penghadilan
Agama Tual dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaa
nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak
yang berkepentingan.
Akhir kata, kami berharap agar LKjIP Pengadilan Agama
dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk
agi aparatur Pengadilan Agama Tual.
Langgur, 19 Februari
Ketua Pengadilan Agama Tual
Drs. Muh. Mukrim, MH
NIP. 196612311994031054
ii
KATA PENGANTAR
T, karena limpahan
stansi Pemerintah
an.
Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Tual Tahun 2017, dimaksudkan
sebagai media pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Tual dalam
dalam rangka pencapaian visi dan
misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan sekaligus
merupakan wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang baik (good governance) agar berdaya guna, bersih dan
Substansi LKjIP ini menginformasikan capaian kinerja Pengadilan
dalam Tahun 2017, yang terkait dengan proses pencapaian
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja
merupakan laporan akuntabilitas kinerja
rantai capaian kinerja dari
Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2017, diharapkan Penghadilan
Agama Tual dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang
nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak
Pengadilan Agama Tahun 2017
dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk
19 Februari 2018
Pengadilan Agama Tual
Drs. Muh. Mukrim, MH
NIP. 196612311994031054
Dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama
Tual selaku salah satu lembaga dari empat lingkungan peradilan dibawah
Mahkamah Agung RI, telah memb
pada tahun 2017, dengan didukung perjanjian Kinerja oleh pimpinan untuk
mewujudkan tujuan utama sebagai visi Pengadilan Agama
TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TUAL YANG AGUNG.
Untuk mengetahui dan menguk
strategis yang dibuat tersebut, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 201
terhadap target Reviu
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
NO. KINERJA UTAMA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
Dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama
Tual selaku salah satu lembaga dari empat lingkungan peradilan dibawah
Mahkamah Agung RI, telah membuat sasaran strategis yang
, dengan didukung perjanjian Kinerja oleh pimpinan untuk
mewujudkan tujuan utama sebagai visi Pengadilan Agama
TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TUAL YANG AGUNG.
mengetahui dan mengukur sejauh mana realisasi sasaran
strategis yang dibuat tersebut, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 2017.
Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 90% 9
c. Persentase penurunan sisa perkara. 50% 66,66%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK
98% 99% 100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
90% 74,44
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
3%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang
100%
iii
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
Dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama
Tual selaku salah satu lembaga dari empat lingkungan peradilan dibawah
uat sasaran strategis yang ingin dicapai
, dengan didukung perjanjian Kinerja oleh pimpinan untuk
mewujudkan tujuan utama sebagai visi Pengadilan Agama Tual yaitu
TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TUAL YANG AGUNG.
mana realisasi sasaran
strategis yang dibuat tersebut, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi
Tingkat realisasi
Pengadilan Agama Tual pada
REALISASI CAPAIAN
100% 100%
99,65% 109%
66,66% 132%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
74,44% 82%
100% 100%
14% 473%
100% 100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada
beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bah
pertimbangan untuk kedepannya
diajukan secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100%
Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
100%
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
99% 99,80%
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100%
Terhadap Putusan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
100%
ecara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada
beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bah
pertimbangan untuk kedepannya.
iv
100% 100%
100% 100%
100% 100%
99,80% 100,8%
100% 100%
100% 100%
ecara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada
beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan
KATA PENGANTAR
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
DAFTAR ISI ................................
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar B
B. Gambar
C. Perma
D. Sistem
BAB II PERENC
A. Rencan
1. Vis
2. Tuj
3. Ara
4. Targ
B. Indikat
C. Renca
D. Perjan
BAB III AKUNT
A. Capaia
B. Realis
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpu
B. Saran
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
PENGANTAR ................................................................
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ................................
................................................................................................
PENDAHULUAN
Belakang ................................................................
mbaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi ...............................
asalahan Utama ................................................................
matika Penyajian ................................................................
CANAAN KINERJA
ana Strategis 2015 – 2019 ................................
si dan Misi ................................................................
juan dan Sasaran Strategis ................................
ah Kebijakan dan Strategi ................................
arget Kinerja dan Program Pendanaan ................................
tor Kinerja Utama................................................................
ana Kinerja Tahun 2018 ................................
njian Kinerja Tahun 2017 ................................
TABILITAS KINERJA
an Kinerja Organisasi ................................
sasi Anggaran ................................................................
PENUTUP
pulan ................................................................
n ................................................................
v
DAFTAR ISI
.................................................... ii
.................................... iii
................................ v
............................................. 1
............................... 2
................................... 9
.................................. 10
..................................................... 12
.............................................. 12
................................................... 13
....................................................... 15
................................ 16
.................................. 20
........................................................ 19
...................................................... 20
........................................................... 23
...................................... 40
................................................... 42
........................................................... 42
A. LATAR BELAKANG
Tuntutan publik u
governance), baik dal
yudikatif semakin bes
transparansi dalam pe
akuntabilitas yang
mempertanggungjawab
organisasi.
Untuk lebih men
guna, berhasil guna
memberikan tuntunan
Nomor 7/1999 tangg
Pemerintah.
Sejalan dengan
menyusun laporan ak
bagi pihak-pihak yang
Tual.
Penyusunan Lapo
Peraturan Presiden
Perjanjian Kinerja da
Pemerintah.
Laporan akuntab
kegagalan pencapaia
termasuk faktor-fakto
2017 sampai dengan
PENDAHULUAN
NG
untuk menciptakan suatu pemerintahan
lam wilayah legislatif, eksekutif maupun da
sar. Untuk menciptakan good governanc
penyelenggaraan pemerintahan, adanya
diartikan sebagai suatu perwujud
abkan keberhasilan atau kegagalan pe
eningkatkan pelaksanaan pemerintahan y
guna, bersih dan bertanggung jawab, P
n sebagaimana tertuang dalam Ins
gal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas
an dengan Instruksi Presiden tersebut Pengadilan
untabilitas kinerja dengan maksud memb
g berkepentingan dengan kinerja Peng
Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan
Nomor : 29 tahun 2014 tentang P
dan Tata Cara Reviu atas Laporan
bilitas ini meliputi pertanggung jawaban ke
an sasaran-sasaran strategis Pengadila
or pendukungnya untuk rentang waktu
31 Desember 2017.
1
BAB I
PENDAHULUAN
yang baik (good
n dalam wilayah
ce perlu adanya
a partisipasi dan
udan kewajiban
pelaksanaan misi
n yang berdaya
Pemerintah telah
struksi presiden
Kinerja Instansi
an Agama Tual
berikan informasi
Pengadilan Agama
n mengacu pada
Petunjuk Teknis
Kinerja Instansi
eberhasilan atau
an Agama Tual
ktu mulai 1 Januari
B. GAMBARAN U
BELAKANG
1. Gambaran Umum
a. Sejarah dan Dasa
Sejarah terbe
Peraturan Pemerinta
Pengadilan Agama /
kemudian ditindaklanj
1960, tanggal 14 Nov
Tual. Akan tetapi k
Keputusan Menteri A
28 Juni 1976 yang d
Tual yang dipimpin
Penunjukan Ketua P
A/2/210, tanggal 24 M
Pengadilan Aga
Tual pada sebuah
Nikah kantor KUA Ke
pindah ke kantor baru
bulan Maret 1999 saa
Pengadilan Agama Tu
dan tidak dapat difung
Tual kembali mengon
menjalankan aktivitas
menempati kantor ba
Pulau Dullah Selata
Pengadilan Agama T
dengan prototype M
Langgur.
UMUM, TUGAS POKOK DAN FU
m Instansi
asar Hukum
bentuknya Pengadilan Agama Tual bermu
ah Nomor 45 Tahun 1957 tentang
a / Mahkamah Syariah di luar Jawa dan
juti Surat Keputusan Menteri Agama No
November 1960, tentang pembentukan Pe
karena satu dan lain hal, maka reali
Agama tersebut baru dapat dilaksanakan
ditandai dengan pembukaan Kantor Penga
in oleh Amiruddin Tjima, BA berd
Pengadilan Tinggi Agama di Ujung P
Mei 1976.
ama Tual pada awal berdirinya berkantor
rumah kontrakan (1976-1978), lalu p
ei Kecil di Jl. Jenderal Sudirman (1978-19
u di Jl. Jend. Soedirman - Ohoijang tah
at terjadi kerusuhan bernuansa SARA
ual menjadi sasaran amuk massa hingg
ngsikan lagi. Sejak kerusuhan tersebut Pe
engontrak rumah tinggal penduduk di jalan
s perkantoran. Hingga akhirnya bulan J
aru yang terletak di Jl. Baldu Wahad
an, Kota Tual. Kini diawali pada s
Tual telah menempati kembali kantor ba
ahkamah Agung di Jl. Jend. Soedirm
2
UNGSI LATAR
ula dari pasal 12
g pembentukan
n Madura, yang
omor 23 Tahun
engadilan Agama
isasi dari Surat
n pada tanggal
engadilan Agama
dasarkan Surat
Pandang, nomor
r di Jl. Pattimura
pindah ke Balai
1981), kemudian
hun 1981. Pada
di Tual, Kantor
gga rusak berat
engadilan Agama
lan Pattimura untuk
n Juli 2002 telah
dat, Kecamatan
september 2013
aru yang sesuai
man, Ohoijang –
b. Struktur Org
Struktur Orga
undang nomor 7 Tahu
Perma No. 7 Tahun 201
1. Pimpinan Penga
seorang Waki
2. Hakim adala
kehakiman.
3. Pada setiap
yang dipimpin
dan Panmud
4. Dalam melaksanakan
dibantu oleh
yaitu Panite
ganisasi
rganisasi Pengadilan Agama Tual sebaga
ahun 1989 pasal 9 ayat 1 dan telah
2015 dapat digambarkan sebagai berikut
Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang
il Ketua.
ah pejabat yang melaksanakan tug
Pengadilan Agama ditetapkan adany
n oleh seorang Panitera yang membawah
d Hukum, Panmud Gugatan dan Panmud Pe
melaksanakanm tugasnya Panitera Peng
eh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang)
era Muda Permohonan, Panitera Muda
3
aimana Undang-
diubah dengan
t :
ang Ketua dan
gas kekuasaan
ya kepaniteraan
ahi Wakil Panitera
Permohonan
gadilan Agama
ng) Panitera Muda
uda Gugatan dan
Panitera Mu
beberapa
Jurusita/Jurusi
5. Pada setiap P
memimpin kes
6. Dalam melak
Kasubbag ya
Pelaporan, Kasubbag
serta Kasubba
c. Gambaran Ko
Kompetensi
Undang Nomor 7
diubah dengan U
Undang Nomor
a. Perkawin
1. Izin
2. Penc
3. Peno
4. Pem
5. Kela
6. Cera
7. Cera
8. Harta
9. Pengu
10. Na
11. Hak
12. Pengesahan
13. Pen
14. Pen
15. Penunjukan
16. Gan
17. As
uda Hukum. Disamping itu Panitera juga
apa orang Panitera Pengganti dan b
ita Pengganti.
Pengadilan Agama ditetapkan adanya S
sekretariatan.
ksanakan tugasnya Sekretaris memba
aitu Kasubbag Perencanaan, Teknolog
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi da
bbag Umum dan Keuangan.
ondisi Kompetensi
Peradilan Agama diatur dalam Pasal
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Aga
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006
50 Tahun 2009, yakni :
nan, antara lain :
Poligami
cegahan Perkawinan
olakan Perkawinan oleh Pegawai Pencat
mbatalan Perkawinan
alaian atas Kewajiban Suami atau Istri
ai Talak
ai Gugat
ta Bersama
guasaan Anak
afkah Anak oleh Ibu
ak-hak Bekas Istri
Pengesahan Anak
encabutan Kekuasaan Orang Tua 14) Perw
encabutan Kekuasaan Wali
Penunjukan Orang Lain sebagai Wali
anti Rugi terhadap Wali
al Usul Anak
4
uga dibantu oleh
beberapa orang
Sekretaris yang
awahi 3 (orang)
ogi Informasi dan
dan Tatalaksana,
Pasal 49 Undang-
ama yang telah
2006 dan Undang-
tat Nikah
walian
18. Pengangkatan
19. Peno
20. I tsbath
21. Izin
22. Dipensasi
23. Wal i
b. Kewarisan
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
d. Gambaran Kondis
Wilayah
wilayah Kota T
yurisdiksi Pengadil
432 pulau, wilay
susunan sebagai be
Pengangkatan Anak
enolakan Kawin Campur
I tsbath Nikah
in Kawin
Dipensasi Kawin
Wal i Adhol
si Wilayah Hukum (Yurisdiksi)
hukum Pengadilan Agama Tual m
Tual dan kabupaten-kabupaten yang
lan Agama Tual yakni dari
yah kecamatan dan jumlah desa diur
berikut :
5
meliputi seluruh
g masuk dalam
uraikan dengan
a. Wilayah Kota Tu
Kota Tual m
Tenggara. Tual
dideklarasikan pad
3.468 Km² dengan
1.
Kecamatan D
2.
Kecamatan D
3.
Kecamatan T
4.
Kecamatan P
5.
Kecamatan K
b. Wilayah Kabupa
Kabupaten
1 gugusan kepula
Kepulauan Kei Ke
4.09 Km² dengan
berdasarkan perat
tahun 2013 tentan
Tenggara menjadi 1
1. Kecamatan K
2. Kecamatan K
3. Kecamatan K
4. Kecamatan K
5. Kecamatan M
6. Kecamatan K
7. Kecamatan K
8. Keamatan Ke
9. Kecamatan K
10.
Kecamatan K
11.
Kecamatan hoa
c. Wilayah Kabupa
Kabupaten
Kabupaten Maluku
ual
merupakan wilayah pemekaran dari Kabupa
l menjadi kota pada bulan Novembe
pada bulan Februari 2008. Luas daratan
n jumlah Kecamatan dan Desa sebaga
Dullah Utara : 8 Desa
Dullah Selatan : 2 Desa dakelurahan Tayando Tam : 5 Desa
PP Kur : 4 Desa
Kur Selatan : 8 Desa
aten Maluku Tenggara
Maluku Tenggara dengan ibukota Langgu
lauan yaitu gugusan Kepulauan Kei ya
ecil dan Kei Besar dengan luas darata
n jumlah kecamatan setelah mengal
turan menteri Dalam Negeri (Permendagr
ang pemekaran kecamatan baru di Kab
11 kecamatan dengan uraian sebagai be
Kei Kecil : 15 Desa Kei Kecil Barat : 10 Desa Kei Kecil Timur : 18 Desa Kei Kecil Timur Selatan : 10 Desa Manyeuw : 9 Desa Kei Besar : 37 Desa Kei Besar Utara Timur : 30 Desa ei Besar Utara Barat : 25 Desa Kei Besar Selatan : 10 Desa Kei Besar Selatan Barat : 13 Desa hoat Sorbay : 13 Desa
bupaten Kepulauan Aru
Kepulauan Aru merupakan hasil pe
ku Tenggara pada tahun 2003. Ibuk
6
abupaten Maluku
ber 2007 dan
n Kota Tual ±
ai berikut:
dan 3
Langgur merupakan
ang terdiri atas
an seluruhnya ±
lami perubahan
endagri) Nomor 18
bupaten Maluku
berikut :
pemekaran dari
kota kabupaten
Kepulauan Aru ad
Setelah dimekarkan
menjadi 6 Kecama
1. Kecamatan P
2. Kecamatan A
3. Kecamatan A
4. Kecamatan A
5. Kecamatan A
6. Kecamatan A
7. Kecamatan A
8. Kecamatan A
9. Kecamatan A
10.
Kecamatan S
d. Wilayah Kabupa
Kabupaten
Berdasarkan Undang
Undang-undang No
Maluku Utara, Kabup
14.584 Km² yang s
yaitu :
1. Kecamatan T
2. Kecamatan T
3. Kecamatan M
4. Kecamatan K
5. Kecamatan N
6. Kecamatan S
7. Kecamatan W
8. Kecamatan W
9. Kecamatan W
10.Kecamatan Y
e. Wilayah Kabupa
Kabupaten M
Tenggara Barat (M
2008 dengan pen
Kabupaten ini ber
dalah Dobo dengan luas daratannya ±
an, jumlah Kecamatan di kabupaten
atan masing-masing:
PP Aru : 1Desa Aru Selatan : 1Desa Aru Selatan Timur (Meror) : 1Desa Aru Selatan Utara : Desa Aru Tengah : 2Desa Aru Tengah Timur (Kojabi) : 1Desa Aru Tengah Selatan (Longgar) : Desa Aru Utara : 1Desa Aru Utara Timur Batuley : Desa Sir-sir : Desa
abupaten Maluku Tenggara Barat
Maluku Tenggara Barat dengan ibukot
dang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 ten
Nomor 46 tahun 1999 tentang pemben
abupaten Maluku Tenggara Barat. Luas
secara administratif terbagi atas 11 (seb
Tanimbar Utara : 8 Desa
Tanimbar Selatan : 11 Desa
Molu-Maru : 5 Desa
Kormomolin : 11 Desa
Nirunmas : 5 Desa
Selaru : 7 Desa
Wermakatian : 9 Desa
Wertamrian : 8 Desa
Wuarlabobar : 9 Desa
Yaru : 6 Desa
aten Maluku Barat Daya
Maluku Barat Daya merupakan pemekara
MTB) sesuai dengan Undang-Undang N
penjelasan tentang Kabupaten Maluku
ribukotakan Tiakur dengan wilayah melipu
7
± 5.426,77 Km².
kepulauan Aru
15 15 10 7 22 13 7 12 9 9
tanya Saumlaki.
ntang perubahan
bentukan propinsi
wilayah daratan
ebelas) kecamatan
aran dari Maluku
g Nomor 31 Tahun
ku Barat Daya.
puti :
1. Kecamatan D
2. Kecamatan D
3. Kecamatan K
4. Kecamatan K
5. Kecamatan M
6. Kecamatan M
7. Kecamatan P
8. Kecamatan P
9. Kecamatan P
10. Kecamatan P
11. Kecamatan P
12. Kecamatan P
13. Kecamatan P
14. Kecamatan W
15. Kecamatan W
16. Kecamatan W
17. Kecamatan W
2. Tugas Pokok
Tugas pokok
mengadili dan me
orang-orang yang
Wasiat, Hibah ya
dan Shadaqah,
Nomor 7 Tahun 1
untuk kedua kalin
3. Fungsi
Untuk mela
mempunyai fungsi
1. Memberikan p
bagi perkara t
2. Memberikan
Kasasi dan P
Damer : 7 Desa
Dawelor Dawera : 6 Desa
Kepulauan Romang : 3 Desa
Kisar Utara : 3 Desa
Mdona Hiera : 11
Desa
Moa Lakor : 7 Desa
Pulau Lakor : 5 Desa
Pulau Letti Moa Lakor : 7 Desa
Pulau Masela : 11
Desa
Pulau-pulau Babar : 9 Desa
Pulau Wetang : 6 Desa
PP Terselatan : 8 Desa
PP Babar Timur : 11
Desa
Wetar : 6 Desa
Wetar Barat : 5 Desa
Wetar Timur : 6 Desa
Wetar Utara : 6 Desa
ok Peradilan Agama adalah memeri
enyelesaikan perkara-perkara di tingkat
ng beragama Islam di bidang Perkawin
ang dilakukan berdasarkan hukum Isla
sebagaimana diatur dalam Pasal 49
1989 tentang Peradilan Agama yang k
nya dengan Undang-Undang Nomor 50
aksanakan tugas pokok, Pengadilan
i sebagai berikut :
pelayanan teknis yudisial dan administra
tingkat pertama serta penyitaan dan ekse
pelayanan di bidang administrasi per
Peninjauan Kembali serta administrasi pe
8
iksa, memutus,
pertama antara
nan, Kewarisan,
am serta Wakaf
l 49 Undang-undang
ng kemudian diubah
Tahun 2009.
n Agama Tual
rasi kepaniteraan
ekusi.
perkara Banding,
erkara lainnya.
3. Memberikan
lingkungan
Keuangan).
4. Memberikan
pembagian har
yang beragam
dibawah tanga
sebagainya.
5. Memberikan
Islam kepada
diminta.
6. Melaksanakan
hukum agama
riset/penelitian
perbedaan pene
sebagainya.
C. PERMASALAHAN U
Dalam melaksana
Agama yang berada
Agama Tual tidak lup
Berikut adalah
dihadapi dan senan
melakukan perbaikan s
1. Aspek Tertib Adm
Adanya letak Pengadilan yang jauh dari Pengadilan Tinggi
Ambon, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding
persuratan ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon membutuhkan waktu lebih
lama.
ikan pelayanan administrasi umum kepada s
Pengadilan Agama (Umum, Kepe
pelayanan penyelesaian permohona
harta peninggalan diluar sengketa antar
ma Islam serta waarmeking Akta
an untuk pengambilan deposito/tabungan
keterangan, pertimbangan dan Nasihat
a Instansi pemerintah dan Daerah huk
n tugas-tugas pelayanan lainnya dal
a seperti persidangan kesaksian rukyat
n, penyebaran informasi hukum, nas
penentuan arah kiblat dan penentuan w
N UTAMA
anakan tugas pokok dan fungsinya seba
dibawah Pengadilan Tinggi Agama Ambon
put dari tantangan dan permasalahan yan
h tantangan-tantangan di Pengadilan Aga
antiasa terpikirkan solusi terbaik untu
n sebagaimana yang diharapkan.
ministrasi Dan Manajemen Peradilan
Adanya letak Pengadilan yang jauh dari Pengadilan Tinggi
pengiriman administrasi untuk perkara banding
persuratan ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon membutuhkan waktu lebih
9
a semua unsur di
egawaian dan
an pertolongan
ara orang-orang
a keahliwarisan
n, pensiunan dan
hat tentang hukum
kumnya, apabila
lam pembinaan
hilal, pelayanan
sehat mengenai
waktu sholat dan
ebagai Pengadilan
bon, Pengadilan
ang dihadapi.
gama Tual yang
uk tetap dapat
Adanya letak Pengadilan yang jauh dari Pengadilan Tinggi Agama
pengiriman administrasi untuk perkara banding maupun
persuratan ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon membutuhkan waktu lebih
2. Aspek Sumber Da
Keseluruhan pen
ada, namun masih
rangkap jabatan mau
berefek pada kuantit
jabatan dan penugas
ini diperparah lagi dengan dimutasinya
mengisi kuota tenaga teknis dan nonteknis
baru yang berada pada yuridis Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
3. Aspek Sarana dan
Anggaran yang
prasarana belum sesua
D. SISTEMATIKA PE
Pada dasarnya
informasi capaian kine
kinerja 2017 tersebut
ukur keberhasilan tahuna
rencana kinerja ini a
perbaikan kinerja di m
Dengan pola pik
Kinerja Instansi Pem
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Tugas dan Fungsi Per
Bab II Perencanaan
Strategis 2015-2019
Kebijakan, Program P
Tahunan 2017 serta
2017.
Daya Manusia
enugasan pada masing masing unit
belum baik dalam segi efektifitas kare
aupun penugasan dalam tanggung jawab
itas kerja yang berlebih pada pegawai y
san selanjutnya akan mempengaruhi kua
ini diperparah lagi dengan dimutasinya sejumlah hakim dan pegawai
mengisi kuota tenaga teknis dan nonteknis di beberapa Pengadilan Agama
baru yang berada pada yuridis Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
n Prasarana
g diberikan pusat untuk pengadaa
uai dengan kebutuhan.
ENYAJIAN
ya laporan akuntabilitas kinerja ini berm
erja Pengadilan Agama Tual dalam Tahu
t dibandingkan Penetapan Kinerja 2017
ahunan organisasi. Analisa atas capaian k
akan dapat mengidentifikasi sejumlah ce
masa datang.
kir sebagaimana tersebut di atas, siste
merintah (LKjIP) Pengadilan Agama
n, yang meliputi Latar Belakang, Ga
Permasalahan U t a ma , dan Sistematika Pen
an dan Perjanjian Kinerja, yang m
yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sa
Pendanaan, Indikator Kinerja Utama, R
Perjanjian Kinerja (Dukungan Penetapan
10
it bagian sudah
rena masih ada
ab. Hal ini akan
yang merangkap
alitas kinerja. Hal
hakim dan pegawai untuk
beberapa Pengadilan Agama
baru yang berada pada yuridis Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
an sarana dan
manfaat sebagai
un 2017. Capaian
7 sebagai tolak
kinerja terhadap
elah kinerja bagi
ematika Laporan
a Tual disusun
ambaran Umum,
enyajian.
meliputi Rencana
asaran Strategis,
Rencana Kinerja
n Kinerja) Tahun
Bab III Akuntabilitas
menurut perbandinga
Akuntabilitas Kinerja y
dengan pengungkapa
Realisasi Anggaran yan
Bab IV Penutup, yan
saran-saran dalam rang
Lampiran
as Kinerja, meliputi Capaian Kinerja O
an antara Target dan Realisasi Kinerja,
a yang menurut uraian pencapaian sas
an dan perjanjian dan hasil pengukura
ang digunakan untuk mewujudkan kinerja
ang memuat kesimpulan dari hasil uraian s
rangka upaya perbaikan ke depan Pengadil
11
Organisasi yang
a, Data Analisis
saran Organisasi
an Kinerja serta
a organisasi.
sebelumnya dan
lan Agama Tual.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2015
Rencana Strategis Pengadilan Agama Tual Tahun 2015
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan
tahapan yang terencana dan terprogram secar
penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
dan peraturan perundang
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Tual diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan
dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi
pada tahun 2015-2019.
1. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Agama Tual. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tual
1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perka
yang diajukan kepadanya mengenai perkara tertentu bagi orang
yang beragama Islam.
2. Melaksanakan tugas dan wewenang lainya yang diberikan oleh dan atau
berdasarkan Peraturan Perundang
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
RENCANA STRATEGIS 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Agama Tual Tahun 2015
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Tual diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan
dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005
encana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi
2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Agama Tual. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tual
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perka
yang diajukan kepadanya mengenai perkara tertentu bagi orang
yang beragama Islam.
Melaksanakan tugas dan wewenang lainya yang diberikan oleh dan atau
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Agama Tual Tahun 2015 - 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
a sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Tual diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan
dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dan
encana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Agama Tual. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tual
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara
yang diajukan kepadanya mengenai perkara tertentu bagi orang-orang
Melaksanakan tugas dan wewenang lainya yang diberikan oleh dan atau
Undangan yang berlaku.
Berdasarkan tugas pokok, maka
melaksanakan fungsinya sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Peradilan yang seadil
pencari keadilan.
2. Memberikan pelayanan hukum, dan pertimbangan
kepada lembaga pemerintah atau ma
luar kasus yang sedang diproses).
Jadi visi Pengadilan Agama Tual yang mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA TUAL YANG AGUNG”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau di
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan
baik. Misi Pengadilan Agama Tual, adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Adapun Tujuan
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan
sampai dengan tahun 2019 oleh
berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Tual
melalui proses peradilan yang pasti, sederhana, transparan dan
akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi.
rdasarkan tugas pokok, maka Pengadilan
melaksanakan fungsinya sebagai berikut :
Menyelenggarakan Peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat
pencari keadilan.
emberikan pelayanan hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum
kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (di
luar kasus yang sedang diproses).
Jadi visi Pengadilan Agama Tual yang mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA TUAL YANG AGUNG”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan
Misi Pengadilan Agama Tual, adalah sebagai berikut :
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan.
Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.
Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.
Tujuan dan Sasaran Strategis
Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yaitu
sampai dengan tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Tual adalah sebagai
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Tual
melalui proses peradilan yang pasti, sederhana, transparan dan
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi.
13
Agama Tual
adilnya kepada masyarakat
pertimbangan hukum
syarakat yang membutuhkan (di
Jadi visi Pengadilan Agama Tual yang mengacu pada Visi Mahkamah
“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA TUAL YANG AGUNG”
laksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan.
Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.
yang akan dicapai atau
dari tahun 2015
Pengadilan Agama Tual adalah sebagai
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Tual
melalui proses peradilan yang pasti, sederhana, transparan dan
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
3. Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman peradilan bagi
masyarakat.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
Dengan indikator tuju
NO. TUJUAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman peradilan bagi
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
Dengan indikator tujuan sebagai berikut :
TUJUAN INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara.
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
14
Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman peradilan bagi
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
TARGET
Persentase sisa perkara yang 100%
Persentase perkara yang 100%
Persentase penurunan sisa 50%
entase perkara yang Mengajukan Upaya
98% 99%
100%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap 90%
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat 100%
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
10%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat
100%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam
100%
Persentase Perkara Prodeo 100%
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung 100%
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) 99%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
3. Arah Kebijakan dan Strategi
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran y
ditetapkan, Maka dari kee
kebijakan, antara lain :
NO SASARAN
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Pengadilan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
Arah Kebijakan dan Strategi
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran y
ditetapkan, Maka dari keempat sasaran ini mempunyai masing
kebijakan, antara lain :
N STRATEGIS ARAH KEBIJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
1. Penerapan Proses berperksederhana, murah dan berba
2. Peningkatan keberhasilan perdamaian
3. Menjaga Independensi, kreperilaku hakim
4. Peningkatan kualitas penyukelengkapan dan administrberjalan demi tercapainya kyang baik
5. Perbaikan blanko putusan sesuai dengan standar yanBADILAG
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
1. Peningkatan efisiensi proimplementasi SIPP dkeperkaraan
2. Pelaksanaan DDTK SIPPyang berkelanjutan sesuatahapan proses berperkara
3. Peningkatan kualitas penyimpanan berkas maupun berkas Bundel A
4. emperhatikan kualitas berkas Bundel B dan pengajuan Banding, Kasas
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
1. Pembebasan biaya masyarakat miskin
2. Sidang keliling pada wilay
3. Pelaksanaan Pelayana
dengan KEMENAG daKOTA/ KABUPATEN gunidentitas hukum kepada dan terpinggirkan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Menindaklanjuti putusan yhukum tetap
15
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti
100%
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
sasaran ini mempunyai masing – masing arah
AKAN
kara yang pasti, rbasis IT mediasi dan upaya
redibilitas dan
usunan, rasi berkas perkara kualitas putusan
dan BAP di SIPP ng ditetapkan
proses kerja melalui diseluruh bagian
SIPP dan kepaniteraan ai dengan tahapan - a
s penyusunan dan perkara berjalan
s dan kelengkapan Bundel C untuk si dan PK
perkara untuk
yah radius jauh
anan Terpadu dan DISDUKCAPIL
guna memberikan masyarakat miskin
yang berkekuatan
Strategi dari arah kebijakan ini akan menjadi tindakan yang nyata
sebagai kunci pelaksanaan dari pencapaian kinerja yang baik. kemudian
diharapkan akan semakin terbuka peluang munculnya kualitas kinerja yang
ideal.
4. Target Kinerja dan Program Pendanaaan
a. Target Kinerja
Keenam sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya
masing-masing mempunyai persentase target 5 tahun kedepan. Target
tersebut menandakan adanya kematangan perencanaan ya
berdasarkan kerangka rencana, penetapan dan perjanjian kinerja. Selain itu
gambaran trend naik dari persentase target menunjukan bahwa Pengadilan
Agama Tual senantiasa meningkatkan kinerja pokok dari tahun ke tahun.
Tabel target kinerja sebaga
SAS
URAIAN
Terwujudnya
Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel
a.
b.
c.
d.
e.
Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara
a.
b.
Strategi dari arah kebijakan ini akan menjadi tindakan yang nyata
sebagai kunci pelaksanaan dari pencapaian kinerja yang baik. kemudian
diharapkan akan semakin terbuka peluang munculnya kualitas kinerja yang
Target Kinerja dan Program Pendanaaan
Target Kinerja
Keenam sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya
masing mempunyai persentase target 5 tahun kedepan. Target
tersebut menandakan adanya kematangan perencanaan ya
berdasarkan kerangka rencana, penetapan dan perjanjian kinerja. Selain itu
gambaran trend naik dari persentase target menunjukan bahwa Pengadilan
Agama Tual senantiasa meningkatkan kinerja pokok dari tahun ke tahun.
Tabel target kinerja sebagai berikut :
SARAN TA
INDIKATOR TUJUAN 2015 2016
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 % 100 %
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- -
Persentase penurunan sisa perkara.
- -
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK
98 % 99 % 100%
98 % 99 %
100% 100%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- -
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100 % 100 % 10
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
2% 2%
16
Strategi dari arah kebijakan ini akan menjadi tindakan yang nyata
sebagai kunci pelaksanaan dari pencapaian kinerja yang baik. kemudian
diharapkan akan semakin terbuka peluang munculnya kualitas kinerja yang
Keenam sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya
masing mempunyai persentase target 5 tahun kedepan. Target
tersebut menandakan adanya kematangan perencanaan yang strategis
berdasarkan kerangka rencana, penetapan dan perjanjian kinerja. Selain itu
gambaran trend naik dari persentase target menunjukan bahwa Pengadilan
Agama Tual senantiasa meningkatkan kinerja pokok dari tahun ke tahun.
AHUN
2017 2018 2019
100 % 100 % 100 %
90 % 90 % 90 %
50 % 50 % 50 %
98 % 99 %
100%
98 % 99 %
100%
98 % 99 %
100%
90% 90% 90%
100 % 100 % 100 %
3% 3% 3%
c.
d.
Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a.
b.
c.
d.
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
b. Program Pend
Demi tercapa
misi, tujuan, sasaran
perlu disempurnakan
pendanaannya. Gam
NO PROGRAM
1 Program dukungaManajemen daPelaksanaan TTeknis Lainnya
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
100 % 100 % 10
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
- - 10
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
100 % 100 % 10
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
99 % 99 %
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
100 % 100 % 10
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
- - 10
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
100 % 100 % 10
danaan
ainya sasaran strategis yang berdasarka
n dan arah kebijakan, maka dalam rangka
disempurnakan dengan dukungan program,
mbaran lengkapnya sebagai berikut :
ROGRAM KEGIATAN
ungan dan
Tugas ya
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
17
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
99 % 99 % 99 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
an kerangka visi,
ka pelaksanaanya
kegiatan dan
ANGGARAN
n 4.730.010.000
2 Program PeningSarana dan PraAparatur MahkAgung
3 Program PeningManajemen PeradAgama
B. INDIKATOR KI
Sebagai tolak
mencapai tujuan, ma
Indikator Kinerja Ut
Nomor W24-A3/93/O
Adapun Reviu
dapat dilihat sebaga
NO. SASARAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
ngkatan rasarana kamah
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
ngkatan eradilan
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
INERJA UTAMA
k ukur atas keberhasilan Sasaran S
aka Pengadilan Agama Tual telah mene
Utama (IKU) Tahun 2017 berdasarkan
OT.01.2/II/2018 tertanggal 19 Februari 201
Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadil
ebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara.
d. Persentase perkara Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
e. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
18
305.000.000
150.656.000
Strategis dalam
enetapkan Reviu
n SK. KPA Tual
2018.
ilan Agama Tual,
INDIKATOR KINERJA
Persentase sisa perkara yang
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Persentase penurunan sisa perkara.
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Untuk mewujudkan
ditetapkan target dari
sebagai berikut :
NO. KINERJA UTAMA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
f. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
g. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Untuk mewujudkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan maka
ditetapkan target dari Rencana Kinerja Pengadilan Agama Tual
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara.
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi
PK e. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
i. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
j. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
19
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak
Persentase Perkara Prodeo yang
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
Strategis yang telah ditetapkan maka
Pengadilan Agama Tual Tahun 2018,
TARGET
Persentase sisa perkara 100%
Persentase perkara yang 90%
Persentase penurunan sisa 50%
entase perkara yang Mengajukan Upaya
98% 99% 100%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap 90%
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat 100%
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
3%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelola.
Pengadilan Agama Tual Tahun
k. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
l. Persentase putusan yang menarik perhatmasyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
i. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
j. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
k. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
l. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelola. Berikut ini adalah Pernyataan Perjanjian
Pengadilan Agama Tual Tahun 2017:
20
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat
100%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1
100%
Persentase Perkara Prodeo 100%
Persentase Perkara yang uar Gedung 100%
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) 99%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
100%
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti 100%
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber
Berikut ini adalah Pernyataan Perjanjian Kinerja
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
selanjutnya disebut
Nam a
Jabatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan
seharusnya sesuai lampiran perjanji
kinerja jangka menengah
perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.
Pihak Kedua,
H. Nurdin Juddah, SH., MH
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
ka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
: Drs. Muh. Mukrim, MH
: Ketua Pengadilan Agama Tual
selanjutnya disebut Pihak Pertama,
: H. Nurdin Juddah, SH., MH
: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta ak
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
Langgur , 4 Januari
Pihak Pertama,
H. Nurdin Juddah, SH., MH Drs. Muh. Mukrim, MH
21
pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
Tinggi Agama Ambon
Pihak Kedua
target kinerja yang
mencapai target
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
target kinerja tersebut
rlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
4 Januari 2017
Pihak Pertama,
Drs. Muh. Mukrim, MH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Unit Kerja : Pengadilan Agama Tual
NO. KINERJA UTAMA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Kegiatan
1. Pembinaan Administrasi Badan Urusan Administra2. Pengadaan Sarana dan P3. Peningkatan Manajemen
Pihak Kedua,
H. Nurdin Juddah, SH., MHNIP.195412311980031047
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Unit Kerja : Pengadilan Agama Tual
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara.
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
i dan Pengelolaan Keuangan asi Prasarana di Ligkungan Mahkamah Agung
n Peradilan Agama
Langgur , 4 Januari
Pihak Pertama,
H. Nurdin Juddah, SH., MH Drs. Muh. Mukrim, MH12311980031047 NIP. 196612311994031054
22
TARGET
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat 90%
50%
Mengajukan
98% 99%
100%
Index responden pencari keadilan yang puas 90%
Persentase Isi putusan yang diterima oleh 100%
Persentase Perkara yang Diselesaikan 3%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara 100%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari
100%
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar 100%
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) 99%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 100%
Persentase Putusan Perkara Perdata yang 100%
Anggaran
1. 4.730.010.000,-
2. 305.000.000,-3. 150.656.000,-
4 Januari 2017
Pihak Pertama,
Drs. Muh. Mukrim, MH 196612311994031054
A. CAPAIAN KINE
a. Pengukuran
Capaian Kine
pelaksanaan sua
sasaran, tujuan, m
perencanaan strate
Pengukuran
berkesinambungan
kegiatan sesuai de
tujuan yang telah
Pengukuran kinerj
yang telah dicapai
ditetapkan. Penguk
untuk memberikan
dan alat manajeme
Pengukuran t
2016, dilakukan dengan c
indikator kinerja y
terlihat apakah sas
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang
dalam tahun 2017
indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel
AKUNTABILITAS
ERJA ORGANISASI
Kinerja
nerja adalah gambaran mengenai ting
atu kegiatan/program/kebijakan dalam
misi dan visi organisasi yang tertuang d
egis suatu organisasi.
Kinerja adalah proses s
gan untuk menilai keberhasilan / kegaga
engan program, kebijakan, untuk mencap
ah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan
ja merupakan suatu metode untuk m
i dibandingkan dengan sasaran dan tu
kuran kinerja tidak dimaksudkan seba
an reward/punishment, melainkan sebagai
en untuk memperbaiki kinerja organisasi.
tingkat capaian kinerja Pengadilan Aga
an dengan cara membandingkan antara ta
yang telah ditetapkan dengan realisa
saran yang telah ditetapkan tercapai atau
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang
dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing
indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini.
23
BAB III
S KINERJA
ngkat pencapaian
am mewujudkan
dalam perumusan
sistematis dan
alan pelaksanaan
apai sasaran dan
an misi organisasi.
menilai kemajuan
ujuan yang telah
bagai mekanisme
ai alat komunikasi
.
ama Tual Tahun
arget pencapaian
asinya, sehingga
u gagal.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai
ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing
Pen
NO. SASARAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
ngukuran Kinerja Pengadilan Agama
Tual Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 90% 98,96%
c. Persentase penurunan sisa perkara. 50% 66,66%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK
98% 99% 100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
90% 77,44%
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
3% 14,28%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100%
Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
100%
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
99% 99,80%
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100%
24
REALISASI CAPAIAN
100% 100%
98,96% 109%
66,66% 132%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
77,44% 86%
100% 100%
14,28% 473%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
99,80% 100,8%
100% 100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
b. Analisis Capaian Kinerja
Pada akhir Tahun 2017
seluruh kegiatan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Adapun seluruh
capaian tujuan yang telah dilak
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur
tingkat keberhasilan dari visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam
misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan,
sasaran, kebijakan, program, dan kegi
analisis akuntabilitas kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan
berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan
Berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja yang telah diperoleh, maka
dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2017 semua Program dan Kegiatan
telah dianggap berhasil dan memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi
Pengadilan Agama Tual walau dirasakan belum optimal karena masih
perdapat sasaran yang belum dicapai seluruhnya.
Usaha-usaha terus
misi dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu,
mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan
pengalokasian dana yang merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.
Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak
peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya
peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua
pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama T
Terhadap Putusan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
100%
Analisis Capaian Kinerja
Pada akhir Tahun 2017, Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Adapun seluruh
capaian tujuan yang telah dilaksanakan dapat kita analisis pen
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur
tingkat keberhasilan dari visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam
misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan,
sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka
analisis akuntabilitas kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan
berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja yang telah diperoleh, maka
an bahwa pada Tahun 2017 semua Program dan Kegiatan
telah dianggap berhasil dan memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi
Pengadilan Agama Tual walau dirasakan belum optimal karena masih
perdapat sasaran yang belum dicapai seluruhnya.
usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan
misi dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu,
mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan
pengalokasian dana yang merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.
njutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak
peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya
peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua
pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Tual dapat semakin meningkat.
25
100% 100%
, Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Adapun seluruh
sanakan dapat kita analisis pencapaiannya.
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur
tingkat keberhasilan dari visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam
misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan,
atannya. Oleh karena itu maka
analisis akuntabilitas kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan
kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja yang telah diperoleh, maka
an bahwa pada Tahun 2017 semua Program dan Kegiatan
telah dianggap berhasil dan memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi
Pengadilan Agama Tual walau dirasakan belum optimal karena masih
dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan
misi dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu,
mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan
pengalokasian dana yang merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.
njutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan
peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya
peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua
ual dapat semakin meningkat.
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel
Dalam sasaran
dan Akuntabel 5 (Lima)
pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara.
d. Persentase perkara yang TidakMengajukan Upaya Hukum :
Banding Kasasi PK
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara
sisa perkara yang diselesaikan
diselesaikan.
Pada tahun 2017
sebanyak 6 perkara (yang seharusnya
tersebut semunaya dapat diselesaikan
adalah 100%.
Detail Pengukurannya sebagai berikut :
Jumlah Sisa Perkara yang di
Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan
Adapaun perbandingan dengan 2 tahun terakhir tentang capaian
indikator mediasi yang diselesaikan sebagai berikut :
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Dalam sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan
5 (Lima) indikator kinerja yang pencapaian target sas
pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90% 99,65%
Persentase penurunan sisa 50% 66,66%
entase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
98% 99% 100%
100% 100% 100%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
90% 77,44%
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara
sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus
Pada tahun 2017 jumlah sisa perkara Pengadilan Agama Tual
perkara (yang seharusnya diselesaikan) dan
tersebut semunaya dapat diselesaikan, jadi capaian indikator kinerja ini
Detail Pengukurannya sebagai berikut :
Perkara yang diselesaikan X 100 % =
6 X 100 % =Perkara yang harus
selesaikan 6
erbandingan dengan 2 tahun terakhir tentang capaian
indikator mediasi yang diselesaikan sebagai berikut :
26
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan
indikator kinerja yang pencapaian target sasarannya
CAPAIAN
100%
109%
132%
100% 100% 100%
86%
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah
jumlah sisa perkara yang harus
Pengadilan Agama Tual
) dan dari jumlahh
, jadi capaian indikator kinerja ini
X 100 % = 100 %
erbandingan dengan 2 tahun terakhir tentang capaian
INDIKATOR KINERJA
Persentase sisa pdiselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara
perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Dalam kurun waktu 2017 selama satu tahun, jumlah perkara didominasi
oleh perkara voluntair yaitu Itsbath Nikah dengan persentase 8
perkara) sedangkan untuk perkara contensius didominasi perkara Cerai
Gugat dengan persentase
persentase 2,94% (1
waris dan pengangkatan anak masing
serta perkara wali adhol sebesar 0,
contensius dan voluntair yang diterima pada tahun 2017 yaitu
Adapun perincian data
2017, sebagai berikut :
- Sisa akhir tahu
- Diterima Tah
Jumlah
- Telah disele
Sisa Akhir Tahun 2017
Rincian perkara yang diselesaikan pada Tahun 2017 dapat
digambarkan pada tabel berikut :
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
2015 2016
Persentase sisa perkara yang
100 %
100 %
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara
perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara
Dalam kurun waktu 2017 selama satu tahun, jumlah perkara didominasi
oleh perkara voluntair yaitu Itsbath Nikah dengan persentase 8
perkara) sedangkan untuk perkara contensius didominasi perkara Cerai
n persentase 6,05% (35 perkara), dan Cerai Talak dengan
% (17 perkara). Perkara harta bersama, penetapan ahli
waris dan pengangkatan anak masing-masing sebesar 0,34
serta perkara wali adhol sebesar 0,34% (2 perkara). Dari total
contensius dan voluntair yang diterima pada tahun 2017 yaitu
Adapun perincian data perkara Pengadilan Agama Tual pa
2017, sebagai berikut :
ahun lalu (Tahun 2016) : 6 Perkara
hun 2017 : 572 Perkara
: 578 Perkara
esaikan : 576 Perkara
Sisa Akhir Tahun 2017 : 2 Perkara
Rincian perkara yang diselesaikan pada Tahun 2017 dapat
digambarkan pada tabel berikut :
27
2017
100 %
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah
dengan jumlah perkara yang ada.
Dalam kurun waktu 2017 selama satu tahun, jumlah perkara didominasi
oleh perkara voluntair yaitu Itsbath Nikah dengan persentase 89,79% (519
perkara) sedangkan untuk perkara contensius didominasi perkara Cerai
5 perkara), dan Cerai Talak dengan
perkara). Perkara harta bersama, penetapan ahli
34% (2 perkara),
perkara). Dari total perkara
contensius dan voluntair yang diterima pada tahun 2017 yaitu 578 perkara.
perkara Pengadilan Agama Tual pada Tahun
( + )
( - )
Rincian perkara yang diselesaikan pada Tahun 2017 dapat
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah
NO
JENIS P
1
1. PERKAWINAN
1. Izin Poligami
2. Pencegahan perkawinan
3. Penolakan perka winan oleh PPN
4. Pembatalan perkawinan
5. Kelalaian atas kewajibansuami/istri
6. Cerai talak
7. Cerai gugat
8. Harta bersama
9. Penguasaan anak
10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
11. Hak-hak bekas istri/kewajibanbekas suami
12. Pengesahan anak
13. Pencabutan kekuasaan orang tua
14. Perwalian
15. Pencabutan kekuasaan wali
16. Penunjukan orang lain sbg wali oleh
17. Ganti rugi terhadap wali
18. Asal usul anak/Pengangkatan Anak
KEADAAN PERKARA 2017
Sisa Perkara
Diterima
Jumlah
PerkPut
6 18 24 5
19 5 24 4
20 62 82 19
63 6 69 59
10 5 15 8
7 207 244 206
8 9 17 6
11 138 149 137
12 11 23 7
16 93 109 98
11 16 27 16
11 2 13 11
X 572 X 576
PERKARA
KEADAAN PE
SISA AKHIR TAHUN
2016
PERKARA
DITERIMA
TAHUN
2017
JUMLA
2 3 4 5
- - -
perkawinan - - -
Penolakan perka winan oleh - - -
Pembatalan perkawinan - - -
Kelalaian atas kewajiban - - -
4 13 17
1 34 35
Harta bersama - 2 2
Penguasaan anak - - -
Nafkah anak oleh ibu karena tidak mampu
- - -
hak bekas istri/kewajiban bekas suami
- - -
Pengesahan anak - - -
Pencabutan kekuasaan orang - - -
- - -
Pencabutan kekuasaan wali - - -
Penunjukan orang lain sbg wali - - -
Ganti rugi terhadap wali - - -
Asal usul anak/Pengangkatan - - -
28
kara tus
Sisa
5 19
4 20
19 63
59 10
8 7
206 8
6 11
137 12
7 16
98 11
16 11
11 2
576 X
ERKARA
AH
PERKARA DIPUTUS TAHUN
2016
SISA AKHIR TAHUN
2017
6 7
- -
- -
- -
- -
- -
17
34 1
2 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19. Penolakan kawin campur
20. Isbat nikah
21. Izin Kawin
22. Dispensasi kawin
23. Wali adhol
2. KEWARISAN
3. WASIAT
4. HIBAH
5. WAKAF
6. ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH
7. EKONOMI SYARI'AH
8. P3HP*/PENETAPAN AHLI WARIS
9. LAIN-LAIN
Jumlah
Pada tahun 2017,
sebanyak 578 perkara yang merupakan gabungan antara sisa
tahun 2016 dan perkara yang masuk pada tahun 2017
perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak
masih menyisakan 2 perkara yang belum diputus.
indikator ini adalah
90%.
Detil pengukurannya sebagai berikut :
Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Jumlah Perkara
Perbandingan dengan 2 tahun terakhir tentang capaian indikator
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
INDIKATOR KINERJA
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Penolakan kawin campur - - -
- 520 520
- - -
Dispensasi kawin - - -
1 1 2
- - -
- - -
- - -
- - -
ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH - - -
EKONOMI SYARI'AH - - -
P3HP*/PENETAPAN AHLI WARIS - 2 2
- - -
6 572 578
Pada tahun 2017, jumlah perkara pada Pengadilan Agama Tual
perkara yang merupakan gabungan antara sisa
tahun 2016 dan perkara yang masuk pada tahun 2017
Dari jumlah tersebut sebanyak 576 perkara telah diselesaikan dan
masih menyisakan 2 perkara yang belum diputus. Jadi
indikator ini adalah 111% dari target yang ditetapkan pada 2017 sebesar
Detil pengukurannya sebagai berikut :
yang diselesaikan tahun berjalan X 100 % =
576
Jumlah Perkara yang ada 578
Perbandingan dengan 2 tahun terakhir tentang capaian indikator
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
2016 2016
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
-
-
29
- -
519
1
- -
- -
2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 -
- -
576 2
pada Pengadilan Agama Tual
perkara yang merupakan gabungan antara sisa 6 perkara
tahun 2016 dan perkara yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 572
perkara telah diselesaikan dan
Jadi capaian pada
% dari target yang ditetapkan pada 2017 sebesar
X 100 % = 99,65 %
Perbandingan dengan 2 tahun terakhir tentang capaian indikator
sebagai berikut :
N
2017
99,65 %
c. Persentase
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan
tahun berjalan denga sisa perkara tahun sebelumnya
2016 dan sisa perkara tahun 2017).
Secara kuantita
pada Pengadilan Agama Tual mengalami
Bila pada Tahun 201
menjadi 2 perkara,
tahun sebelumnya.
Dari hasil kinerja tersebut nilai indikator persentase perkara yang
diputus Pengadilan Agama Tual Tahun 201
Penjelasan :
Sisa Perkara Tahun Sebelumnya Perkara tahun Berjalan
Sisa Perkara Tahun Sebelumnya
Realisasi dari indikator kinerja tersebut adalah
tersebut bila diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun
2017 sebesar 50%, maka pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar
132%.
Adapun tabel perbandingan
berikut :
No
Tahun
1 2015
2 2016
3 2017
Persentase Penurunan Sisa Perkara
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan
tahun berjalan denga sisa perkara tahun sebelumnya (sisa perkara tahun
perkara tahun 2017).
Secara kuantitas dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah
Pengadilan Agama Tual mengalami penurunan dari tahun ke tahun
Bila pada Tahun 2016 sisa perkara sebanyak 6, pada tahun 2017
perkara, disini menunjukkan penurunan sebanyak
Dari hasil kinerja tersebut nilai indikator persentase perkara yang
engadilan Agama Tual Tahun 2017 yaitu :
Sisa Perkara Tahun Sebelumnya - Sisa Perkara tahun Berjalan X 100 % =
4 X 100 % =
Sisa Perkara Tahun Sebelumnya 6
dari indikator kinerja tersebut adalah 66%. Capaian
tersebut bila diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun
%, maka pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar
Adapun tabel perbandingan sisa perkara sejak 3 tahun terakhir sebagai
un Jumlah Perkara
Sisa PYang
DipuMasuk (non sisa
tahun Putus
352 349
420 422
578 576
30
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan sisa perkara
(sisa perkara tahun
, jumlah sisa perkara
dari tahun ke tahun.
, pada tahun 2017 turun
sebanyak 4 perkara dari
Dari hasil kinerja tersebut nilai indikator persentase perkara yang
X 100 % = 66,66%
%. Capaian indikator
tersebut bila diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun
%, maka pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar
perkara sejak 3 tahun terakhir sebagai
Perkara Belum putus
8
6
2
d. Persentase
Banding, Ka
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari
mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
a. Perkara yang Tidak Mengajukan Banding
Pada tahun 2017 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan
banding (0). Penjelasannya
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum
Jumlah Putusan Perkara
Target yang ditetapkan pada indikator kinerja tersebut adalah sebesar
98%. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka
pencapaian pada indikator ini adalah 100 %. Meskipun terbilang kecil
pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar
ditetapkan.
Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 3 tahun
terakhir :
INDIKATOR KINERJA
Persentase pmengajukan
Dengan adanya trend peningkatan pada poin indikator ini menunjukan
bahwa semakin baik kepercayaan masyarakat yang berperkara di
Pengadilan Agama Tual terhadap aksepbilitas Putusan Hakim Pengadilan
Agama Tual.
b. Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi
Pada tahun 2017 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan kasasi
(0). Jadi capaiannya dapat diukur sebagai berikut :
Persentase perkara yang tidak mengajukan
asasi dan Peninjauan Kembali.
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah perkara yang
mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara pada tahun 2017.
Perkara yang Tidak Mengajukan Banding
Pada tahun 2017 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan
Penjelasannya sebagai berikut :
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum X 100 % =
576
Jumlah Putusan Perkara 576
Target yang ditetapkan pada indikator kinerja tersebut adalah sebesar
98%. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka
pencapaian pada indikator ini adalah 100 %. Meskipun terbilang kecil
pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar 2% dari target yang telah
Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 3 tahun
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
2015 2016
perkara yang tidak upaya hukum banding
100 % 100 %
Dengan adanya trend peningkatan pada poin indikator ini menunjukan
bahwa semakin baik kepercayaan masyarakat yang berperkara di
Pengadilan Agama Tual terhadap aksepbilitas Putusan Hakim Pengadilan
Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi
hun 2017 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan kasasi
(0). Jadi capaiannya dapat diukur sebagai berikut :
31
n upaya hokum,
perkara yang tidak
pada tahun 2017.
Pada tahun 2017 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan
X 100 % = 100 %
Target yang ditetapkan pada indikator kinerja tersebut adalah sebesar
98%. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka
pencapaian pada indikator ini adalah 100 %. Meskipun terbilang kecil
% dari target yang telah
Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 3 tahun
2017
100 %
Dengan adanya trend peningkatan pada poin indikator ini menunjukan
bahwa semakin baik kepercayaan masyarakat yang berperkara di
Pengadilan Agama Tual terhadap aksepbilitas Putusan Hakim Pengadilan
hun 2017 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan kasasi
Penjelasan :
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum
Jumlah Putusan Perkara
Target yang d
99%. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka
pencapaian pada indikator ini adalah 100 %. Meskipun terbilang kecil
pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar 1% dari target
ditetapkan.
Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 3 tahun
terakhir :
INDIKATOR KINERJA
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
c. Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali
Pada tahun 2017 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan PK
(0). Jadi capaiannya dapat diukur sebagai berikut :
Penjelasan :
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum
Jumlah Putusan Perkara
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama.
Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum X 100 % =
576
Jumlah Putusan Perkara 576
Target yang ditetapkan pada indikator kinerja tersebut adalah sebesar
99%. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka
pencapaian pada indikator ini adalah 100 %. Meskipun terbilang kecil
pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar 1% dari target
Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 3 tahun
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
2015 2016
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
100 % 100 %
Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali
Pada tahun 2017 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan PK
(0). Jadi capaiannya dapat diukur sebagai berikut :
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum X 100 % =
576
Jumlah Putusan Perkara 576
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama.
Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
2015 2016
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
100 % 100 %
32
X 100 % = 100 %
itetapkan pada indikator kinerja tersebut adalah sebesar
99%. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka
pencapaian pada indikator ini adalah 100 %. Meskipun terbilang kecil
pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar 1% dari target yang telah
Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 3 tahun
2017
100 %
Pada tahun 2017 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan PK
X 100 % = 100 %
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama.
2017
100 %
e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
Berdasarkan analisa terhadap hasil penegolahan survei Kepuasan
Masyarakat pada Pengadilan Agama Tual maka terdapat kesimpulan yang
diperoleh sebagai berikut :
1. Hasil penyusunan survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan
Agama Tual tahun 2017 menunjukan kategori BAIK, yaitu dengan
nilai rata-
2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi
bahwa unsur
U13
U12
U8
U11
U9
U10
U14
2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PERKARA
Dalam sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Perkara terdapat 4 (empat
sasarannya pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan
Berdasarkan analisa terhadap hasil penegolahan survei Kepuasan
Masyarakat pada Pengadilan Agama Tual maka terdapat kesimpulan yang
diperoleh sebagai berikut :
Hasil penyusunan survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan
Agama Tual tahun 2017 menunjukan kategori BAIK, yaitu dengan
-rata tertimbang IKM 2,98 atau konversi IKM 74,44%.
Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi
bahwa unsur-unsur peleyanan tertinggi dari hasil survey adalah :
U13 = Keseuaian Biaya Pelayanan
U12 = Keterjangkauan Biaya Pelayanan
U8 = Keadilan Mendapatkan Pelayanan
U11 = Kesesuaian Jadwal Pelayanan
U9 = Kesopanan Petugas Pelayanan
U10 = Keramahan Petugas Pelayanan
U14 = Keamanan Lingkungan
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
Dalam sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Perkara terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang pencapaian target
sasarannya pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJ
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat 100 % 100%
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 10 % 14,2 %
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat
100 % 100 %
33
Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan
Berdasarkan analisa terhadap hasil penegolahan survei Kepuasan
Masyarakat pada Pengadilan Agama Tual maka terdapat kesimpulan yang
Hasil penyusunan survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan
Agama Tual tahun 2017 menunjukan kategori BAIK, yaitu dengan
KM 2,98 atau konversi IKM 74,44%.
Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi
unsur peleyanan tertinggi dari hasil survey adalah :
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
Dalam sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
ikator kinerja yang pencapaian target
sasarannya pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :
JA CAPAIAN
% 100 %
% 142 %
% 100 %
d. Persentase putusan yang menarik perhat(ekonomi syariahdiakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah
jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu
Dalam tahun 2017 semua
voluntair diterima oleh para pihak
dari 6 (enam) bulan, jadi pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu 100%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara
perkara yang diselesaikan melalui
dilakukan dimediasi.
Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tual menerima gugatan sebanyak
69 perkara (yang seharusnya dimediasi) dan mediasi yang dapat
dilaksanakan seban
mediasi sebanyak 2 perkara. Dengan t
indikator ini sebesar 14%, maka capaian yang didapat sebesar 140%.
Pengukurannya dapat dilihat sebagai berikut :
Penjelasan :
perkara yang diselesaikan melalui mediasi
perkara yang dilakukan dimediasi
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Nilai dari indikator kinerja ini dipero
berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap (terdiri
dari bundel B dan C) dengan jumlah berkas yang domhonkan upaya hukum.
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100 % 100 %
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah
jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah
alam tahun 2017 semua putusan baik perkara contensius maupun
terima oleh para pihak tepat waktu dan tidak ada yang melebihi
dari 6 (enam) bulan, jadi pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu 100%
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara
yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang
dimediasi.
Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tual menerima gugatan sebanyak
69 perkara (yang seharusnya dimediasi) dan mediasi yang dapat
dilaksanakan sebanyak 14 perkara. Perkara yang diselesaikan melalui
mediasi sebanyak 2 perkara. Dengan target sebesar 10%, realisasi dari
indikator ini sebesar 14%, maka capaian yang didapat sebesar 140%.
Pengukurannya dapat dilihat sebagai berikut :
perkara yang diselesaikan melalui iasi X 100 % =
2
perkara yang dilakukan dimediasi 14
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah
berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap (terdiri
dari bundel B dan C) dengan jumlah berkas yang domhonkan upaya hukum.
34
% 100 %
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah
dengan jumlah putusan.
baik perkara contensius maupun
tidak ada yang melebihi
dari 6 (enam) bulan, jadi pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu 100%.
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah
mediasi dengan jumlah perkara yang
Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tual menerima gugatan sebanyak
69 perkara (yang seharusnya dimediasi) dan mediasi yang dapat
g diselesaikan melalui
sebesar 10%, realisasi dari
indikator ini sebesar 14%, maka capaian yang didapat sebesar 140%.
X 100 % = 14,2 %
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan
leh dari perbandingan antara jumlah
berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap (terdiri
dari bundel B dan C) dengan jumlah berkas yang domhonkan upaya hukum.
Pada tahun 2017, 0 (nihil ) perkara putus yang dimohonkan banding
0 (nihil), perkara putus yang dimohonkan kasasi dan 0 (nihil) yang
dimohonkan PK. Untu
perhitungannya sebagai berikut :
Penjelasan :
Jumlah Berkas BandinLengkap
Jumlah Berkas Perkara domohonkan upaya hukum
Tidak adanya capaian yang diraih pada indikator kinerja ini dikarenakan
tidak adanya perkara yang diajukan banding, kasasi maupun PK selama
tahun 2017.
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama.
Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak
diputus
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah
amar putusan perkara ekonomi syariah yang d
dengan jumlah putusan perkara
Tidak adanya capaian yang diraih pada indikator kinerja ini dikarenakan
selama tahun 2017
pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu 100%
Pada tahun 2017, 0 (nihil ) perkara putus yang dimohonkan banding
perkara putus yang dimohonkan kasasi dan 0 (nihil) yang
dimohonkan PK. Untuk mencari capaian terhadap indik
perhitungannya sebagai berikut :
Berkas Banding/ Kasasi/PK Lengkap
X 100 % = 0
X 100 % =Berkas Perkara yang
domohonkan upaya hukum 0
Tidak adanya capaian yang diraih pada indikator kinerja ini dikarenakan
tidak adanya perkara yang diajukan banding, kasasi maupun PK selama
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama.
Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
2015 2016
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan
100 % 100 %
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah
amar putusan perkara ekonomi syariah yang di-upload dalam website
jumlah putusan perkara.
Tidak adanya capaian yang diraih pada indikator kinerja ini dikarenakan
selama tahun 2017 tidak pernah menerima perkara ekonomi syariah
pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu 100%.
35
Pada tahun 2017, 0 (nihil ) perkara putus yang dimohonkan banding
perkara putus yang dimohonkan kasasi dan 0 (nihil) yang
k mencari capaian terhadap indikator ini, model
X 100 % = 100 %
Tidak adanya capaian yang diraih pada indikator kinerja ini dikarenakan
tidak adanya perkara yang diajukan banding, kasasi maupun PK selama
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama.
2017
100 %
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah
upload dalam website
Tidak adanya capaian yang diraih pada indikator kinerja ini dikarenakan
tidak pernah menerima perkara ekonomi syariah. jadi
3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
Dalam sasaran
dan Terpinggirkan
target sasarannya pada tahun 2017 dapat digamb
No. Indikator Kinerja
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
3. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan perkara
prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk Pada tahun
2017 terdapat 40 perkara yang diproses secara prodeo, yang seluruhnya
terdiri dari perkara Itsbat Nikah. Seluruh perka
diselesaikan (putus), sehingga pencapaian indikator kinerja ini dianggap
berhasil yaitu 100%.
Adapun perhitungannya sebagai berikut :
Penjelasan :
Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Jumlah Perkara Prodeo
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama.
Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
Dalam sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin
terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang pencapaian
target sasarannya pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Reali
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
100% 100%
Persentase Perkara yang diselesaikan uar Gedung Pengadilan
100% 100%
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
99% 99,80%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100% 100%
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan perkara
prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk Pada tahun
perkara yang diproses secara prodeo, yang seluruhnya
terdiri dari perkara Itsbat Nikah. Seluruh perkara prodeo ditahun 2017 telah
diselesaikan (putus), sehingga pencapaian indikator kinerja ini dianggap
berhasil yaitu 100%.
Adapun perhitungannya sebagai berikut :
Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan X 100 % =
40 X 100 % =
Jumlah Perkara Prodeo 40
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama.
Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :
36
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin
terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang pencapaian
arkan sebagai berikut :
lisasi Capaian
100% 100%
100% 100%
99,80% 100,8%
100% 100%
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan perkara
prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk Pada tahun
perkara yang diproses secara prodeo, yang seluruhnya
ra prodeo ditahun 2017 telah
diselesaikan (putus), sehingga pencapaian indikator kinerja ini dianggap
X 100 % = 100 %
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama.
INDIKATOR KINERJA
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang Dapat Diselesaikan
Pengadilan
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan
perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan
harusnya diselesaikan di
Pada tahun 2017 terdapat
gedung pengadilan,
itsbat nikah pada Pelayanan Terpadu
merupakan perkara dari
dari Pengadilan Agama Tual, yaitu :
1. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara
sebanyak 50 Perkara.
2. Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 47
Perkara.
3. Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara
sebanyak 80 Perkara.
4. Kecamatan Pulau
sebanyak 81 Perkara
5. Kecamatan Pulau
Perkara
Sedangkan 202 Perkara
merupakan kerjasama Pengadilan Agama Tual dengan Kantor Kementerian
Agama Kab. Maluku Tenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Maluku Tenggara.
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
2015 2016
Persentase Perkara Prodeo yang 100 % 100 %
Persentase Perkara yang Dapat Diselesaikan Di Luar Gedung
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan
diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang
esaikan di di luar gedung pengadilan.
Pada tahun 2017 terdapat 467 perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan, 265 perkara sidang keliling dan 202 merupakan
itsbat nikah pada Pelayanan Terpadu. 265 perkara sidang keliling
merupakan perkara dari 5 (lima) lokasi yang mempunyai radius jauh
dari Pengadilan Agama Tual, yaitu :
Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara
ebanyak 50 Perkara.
Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 47
n Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara
sebanyak 80 Perkara.
Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Pulau Kur Selatan
Perkara
Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 7
Sedangkan 202 Perkara itsbat nikah pada Pelayanan Terpadu
merupakan kerjasama Pengadilan Agama Tual dengan Kantor Kementerian
Agama Kab. Maluku Tenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Maluku Tenggara.
37
2017
100 %
Di Luar Gedung
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah
jumlah perkara yang
467 perkara yang diselesaikan di luar
merupakan Perkara
265 perkara sidang keliling
5 (lima) lokasi yang mempunyai radius jauh
Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara
Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 47
n Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara
Pulau Kur dan Kecamatan Pulau Kur Selatan
Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 7
ikah pada Pelayanan Terpadu,
merupakan kerjasama Pengadilan Agama Tual dengan Kantor Kementerian
Agama Kab. Maluku Tenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Dari total 467
berhasil diselesaikan. Model perhitungan berdasarkan data diatas sebagai
berikut :
Penjelasan :
jumlah perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan
jumlah perkara yang harusnya diselesaikan di di luar gedung pengadilan
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai capaian kinerja dari indikator ini tetap
sama. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai
berikut :
INDIKATOR KINERJA
Persentase Perkara yang diselesaikan di LPengadilan
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan
perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan
Voluntair identitas hukum yang diajukan.
Pada tahun 2017, terdapat
keseluruhan perkara yang diselesaikan diluar atau digedung Pengadilan
Agama Tual. Perkara
hanya menyisakan 1 perkara.
sebesar 99,80%, dengan capaian 100,8% dari target 99%.
Penjelasan :
jumlah perkara Voluntairyang diselesaikan
dengan jumlah perkara hukum yang diajukan
467 perkara tersebut, keseluruhan 467
berhasil diselesaikan. Model perhitungan berdasarkan data diatas sebagai
jumlah perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan
X 100 % =
467
jumlah perkara yang harusnya diselesaikan di di luar gedung pengadilan
467
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai capaian kinerja dari indikator ini tetap
sama. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
2015 2016
Persentase Perkara yang Luar Gedung 100 % 100 %
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan
identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara
identitas hukum yang diajukan.
Pada tahun 2017, terdapat 514 perkara Voluntair yang diajukan
keseluruhan perkara yang diselesaikan diluar atau digedung Pengadilan
Agama Tual. Perkara yang terselesaikan sebanyak 513 perkara, dengan
hanya menyisakan 1 perkara. Maka dapat dilihat realisasi indikatornya
sebesar 99,80%, dengan capaian 100,8% dari target 99%.
Voluntair identitas hukum yang diselesaikan
X 100 % = 513
X 100 % =dengan jumlah perkara Voluntair identitas
hukum yang diajukan 514
38
467 perkara tersebut
berhasil diselesaikan. Model perhitungan berdasarkan data diatas sebagai
X 100 % = 100 %
Selama kurun waktu 3 tahun, nilai capaian kinerja dari indikator ini tetap
sama. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai
2017
100 %
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah
dengan jumlah perkara
yang diajukan, dari
keseluruhan perkara yang diselesaikan diluar atau digedung Pengadilan
selesaikan sebanyak 513 perkara, dengan
Maka dapat dilihat realisasi indikatornya
X 100 % = 99,80 %
d. Persentase
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah
keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum
dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
Pengadilan Aga
merupakan salah s
yang belum men
belum tersedianya
pembentukan Posba
kinerja ini yaitu nihil atau 0%,
100%.
4. PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
Bahwa dalam sasaran Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan
Pengadilan telah ditetapkan indikator kinerja yang pencapaian target
sasarannya pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :
INDIKAT
1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara
permohonan eksekusi/sita dengan pelaksa
dan tempat.
Pada tahun 2017, tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Tual yang
dimohonkan eksekusi. maka dengan dasar tersebut. Persentase indikator
kinerja ini yaitu nihil atau 0%.
Selama kurun waktu 2 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap
sama dikarenakan pada kurun waktu 201
Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah
keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum
pencari keadilan golongan tertentu.
gama Taul, dari berdirinya sampai denga
h satu dari sekian banyak Pengadilan
nerapkan Posbakum. Hal ini tentun
alokasi dana dalam dipa Pengadilan A
bakum pada Pengadilan Agama Tual. Persentase indikator
kinerja ini yaitu nihil atau 0%, Jadi pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu
PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
Bahwa dalam sasaran Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan
Pengadilan telah ditetapkan indikator kinerja yang pencapaian target
sasarannya pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
100 % 10
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara
permohonan eksekusi/sita dengan pelaksanaan eksekusi/sita tepat waktu
Pada tahun 2017, tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Tual yang
dimohonkan eksekusi. maka dengan dasar tersebut. Persentase indikator
kinerja ini yaitu nihil atau 0%.
Selama kurun waktu 2 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap
sama dikarenakan pada kurun waktu 2015 s/d 2017 tidak ada putusan
39
Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah pencari
keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum
gan tahun 2017,
n tingkat pertama
unya dilatarblakangi
Agama Tual untuk
Persentase indikator
Jadi pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu
PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
Bahwa dalam sasaran Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan
Pengadilan telah ditetapkan indikator kinerja yang pencapaian target
sasarannya pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :
REALISASI CAPAIAN
100 % 100 %
Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara
naan eksekusi/sita tepat waktu
Pada tahun 2017, tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Tual yang
dimohonkan eksekusi. maka dengan dasar tersebut. Persentase indikator
Selama kurun waktu 2 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap
s/d 2017 tidak ada putusan
perkara yang dimohonkan eksekusi. Tabel capaian 2 tahun terakhir sebagai
berikut :
INDIKATOR KINERJ
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
B. REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Tual memperoleh total Pagu
Anggaran sebesar R
1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar
terdiri dari:
Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung, sebesar
Pagu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
2. DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar
157.656.000,-
PAGU Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, sebesar
Rp. 157.656.000
Realisasi Anggaran kedua DIPA di atas adalah sebagai berikut:
1. Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar
91,08%, terdiri dari :
- Realisasi Pagu Program Duku
Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 4.280.589.438,
- Realisasi Pagu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung sebesar Rp. 305.000.000,
2. Dirjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar Rp.157.046.000 ,
dimohonkan eksekusi. Tabel capaian 2 tahun terakhir sebagai
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
2015 2016
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti 100 % 100 %
REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Tual memperoleh total Pagu
Rp 5.192.666.000,- yang terdiri dari:
DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp.
Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung, sebesar Rp. 4 .730.010.000
Pagu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung sebesar Rp. 229.000.000,-
DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar
- terdiri dari:
PAGU Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, sebesar
157.656.000,-
Realisasi Anggaran kedua DIPA di atas adalah sebagai berikut:
Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp 4.585.589.438
Realisasi Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 4.280.589.438,
Pagu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung sebesar Rp. 305.000.000,-
Dirjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar Rp.157.046.000 ,
40
dimohonkan eksekusi. Tabel capaian 2 tahun terakhir sebagai
2017
100 %
Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Tual memperoleh total Pagu
Rp. 5.035.010.000.-
Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
730.010.000.-
Pagu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar Rp.
PAGU Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, sebesar
4.585.589.438,- atau
ngan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 4.280.589.438,-
Pagu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Dirjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar Rp.157.046.000 ,- yaitu :
- Realisasi PAGU Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
sebesar Rp. 157. 046.000,
ANALISA:
1. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.,
- Belanja Pegawai.
Sisa Anggaran sebesar Rp. 395.407.562,
pagu anggaran untuk revisi pagu minus sebesar Rp. 214.969.000,
(revisi ke 02)
- Belanja Barang Operasional.
Sisa Anggaran sebesar Rp. 54.013.000,
daya dan jasa yang realisasinya tidak seratus persen hal ini berdasarkan
invoice atau tagihan dari daya dan jasa tersebut.
2. DIPA BADILAG, anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Agama yang
menunjukkan tereal
bagi masyarakat
sidang keliling di lima lokasi yaitu :
1. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara
sebanyak 50 Perkara.
2. Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 47
Perkara.
3. Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara
sebanyak 80 Perkara.
4. Kecamatan Pulau
sebanyak 81
5. Kecamatan Pulau
Perkara
Realisasi PAGU Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
sebesar Rp. 157. 046.000, - atau 99.61%.
DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.,
ai.
Sisa Anggaran sebesar Rp. 395.407.562,- disebabkan oleh penambahan
pagu anggaran untuk revisi pagu minus sebesar Rp. 214.969.000,
Belanja Barang Operasional.
Sisa Anggaran sebesar Rp. 54.013.000,- disebabkan oleh langganan
sa yang realisasinya tidak seratus persen hal ini berdasarkan
invoice atau tagihan dari daya dan jasa tersebut.
DIPA BADILAG, anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan
tersisa yaitu Rp. 610.000,- atau sebesar 0.39%
menunjukkan terealisasinya dengan baik alokasi untuk
bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu, serta kesuksesan
sidang keliling di lima lokasi yaitu :
Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara
sebanyak 50 Perkara.
Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 47
Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara
sebanyak 80 Perkara.
Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Pulau Kur Selatan
sebanyak 81 Perkara
Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 7
41
Realisasi PAGU Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
disebabkan oleh penambahan
pagu anggaran untuk revisi pagu minus sebesar Rp. 214.969.000,-
disebabkan oleh langganan
sa yang realisasinya tidak seratus persen hal ini berdasarkan
DIPA BADILAG, anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan
atau sebesar 0.39%
untuk perkara prodeo
mampu, serta kesuksesan
Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara
Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 47
Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara
Pulau Kur dan Kecamatan Pulau Kur Selatan
Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 7
A. KESIMPULAN
Pada bab penutup dari LKjIP tahun 2017 ini dapat
Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan Tugas Pokok serta Fungsinya
sebagai Badan Peradilan Agama yang secara organisasi dan finansial berada
dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI secara baik, serta memberikan
pelayanan secara maksimal b
pada wilayah yuridis Pengadilan Agama Tual.
Di samping itu, Pengadilan Agama Tual memberikan kontribusi dalam
upaya mengurangi tanggapan negatif masyarakat terhadap proses hukum di
Negara Indonesia. Sebagaim
ini seluruhnya sasaran strategis dapat tercapai secara optimal.
Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah komitmen
yang kuat dari jajaran pimpinan hingga staf Pengadilan Agama Tual ialah untu
memfokuskan sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program
dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2015
Tual.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas baik yang
berhasil maupun yang belum berhasil, tel
berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa
datang.
B. SARAN-SARAN
Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pengadilan
Agama Tual mengharapkan agar LKjIP tahun 201
Pada bab penutup dari LKjIP tahun 2017 ini dapat disimpulkan bahwa
Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan Tugas Pokok serta Fungsinya
sebagai Badan Peradilan Agama yang secara organisasi dan finansial berada
dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI secara baik, serta memberikan
pelayanan secara maksimal bagi masyarakat Pencari Keadilan di yang berada
pada wilayah yuridis Pengadilan Agama Tual.
Di samping itu, Pengadilan Agama Tual memberikan kontribusi dalam
upaya mengurangi tanggapan negatif masyarakat terhadap proses hukum di
Negara Indonesia. Sebagaimana yang telah diucapkan dalam laporan kinerja
ini seluruhnya sasaran strategis dapat tercapai secara optimal.
Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah komitmen
yang kuat dari jajaran pimpinan hingga staf Pengadilan Agama Tual ialah untu
memfokuskan sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program
dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 Pengadilan Agama
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas baik yang
berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat
berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan
SARAN
Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pengadilan
Agama Tual mengharapkan agar LKjIP tahun 2017 ini dapat meme
42
BAB IV
PENUTUP
disimpulkan bahwa
Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan Tugas Pokok serta Fungsinya
sebagai Badan Peradilan Agama yang secara organisasi dan finansial berada
dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI secara baik, serta memberikan
agi masyarakat Pencari Keadilan di yang berada
Di samping itu, Pengadilan Agama Tual memberikan kontribusi dalam
upaya mengurangi tanggapan negatif masyarakat terhadap proses hukum di
ana yang telah diucapkan dalam laporan kinerja
ini seluruhnya sasaran strategis dapat tercapai secara optimal.
Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah komitmen
yang kuat dari jajaran pimpinan hingga staf Pengadilan Agama Tual ialah untuk
memfokuskan sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program
2019 Pengadilan Agama
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas baik yang
ah memberikan pelajaran yang sangat
masa yang akan
Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pengadilan
ini dapat memenuhi
kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder dan sebagai sumber
informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.
kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder dan sebagai sumber
informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.
43
kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder dan sebagai sumber
informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.
MATRIK REVIU RENCANA STARTEGIS 2015 -2019
PENGADILAN AGAMA TUAL
NO
TUJUAN
TARGE
T
SASARAN TAHUN STRATEGIS
URAIAN INDIKATO
R TUJUAN URAIAN INDIKATOR TUJUAN 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntael
Persentase para pihak yang percaya terhadap proses peradilan di Pengadilan Agama
Tual
99%
Peningkatan
penyelesaian
perkara
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%
- Penerapan Independensi, kredibilitas dan pola perilaku hakim -Peningkatan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan pengeadilan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
4.730.010.000
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Persentase penurunan sisa perkara. - - 50% 50% 50%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
Banding Kasasi PK
98 % 99% 100%
98 % 99% 100%
98 % 99% 100%
98 % 99% 100%
98 % 99% 100%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
-
-
90%
90%
90%
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Peningkatan efektifitas pengelolaan
100%
Peningkatan
efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase Isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu 100% 100% 100% 100% 100%
- Peningkatan kualitas penyusunan, kelengkapan dan administrasi berkas perkara -peningkatan keberhasilan mediasi dan upaya perdamaian -peningkatan kualitas penyusunan, kelengkapan dan penyimpanan berkas perkara berjalan maupun berkas bundle A -meperhatikan kualitas dan kelengkapan berkas bundle B dan bundle C untuk pengajuan Banding, Kasasi dan PK.
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadaan
Sarana dan Prasarana di Lingkungan
305.000.000
Persentase Perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi 2% 2% 3% 3% 3%
Aparatur
Mahkamah
Agung
Mahkamah
Agung
Persentase berkas perkara
yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase putusan yang
menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah ) yang dapat
diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus
100% 100% 100% 100% 100%
-penerapan proses
berperkara yang
pasti, sederhana,
murah dan berbasis
Teknologi Informasi
3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- Persentase
perkara prodeo
yang diselesaikan
- Persentase
perkara yang
dapat diselesaikan
100%
Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap peradilan
(acces
to justice)
Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan 100% 100% 100 % 100% 100%
- Pembebasan
biaya perkara untuk
masyarakat miskin
- Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu
dengan KEMENAG,
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama
150.656.000
di luar gedung
pengadilan
Persentase perkara yang dapat
diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %
dan DISDUKCAPIL
Kota/Kabupaten
- Sidang keliling
pada wilayah radius
jauh
-guna memberikan identitas hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan
Persentase Perkara
Permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum
100% 100% 100% 100% 100%
Langgur, 19 Februari 2018 Ketua Pengadilan Agama Tual Drs. Muh. Mukrim, MH NIP. 196612311994031054
Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
100% 100% 100% 100% 100%
memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) kepada masyarakat luas pencari keadilan
4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase
kepuasan
para pencari
keadilan
terhadap pelayanan Pengadilan Agama
Tual
100%
Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
- Menindaklanjuti putusan yang berkekuatan hukum tetap
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Catatan : Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang
harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun
berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun
berjalan
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
c. Persentase penurunan sisa perkara.
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK
Catatan : Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
semakin puas atas putusan pengadilan
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
������������������������������������������
�������������������� x 100%
��.����
��.� x 100%
������������������������������������������
�������������������� x 100%
���������������������������������
�������������������������������������� x 100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Index Kepuasan Pencari Keadilan
Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Panitera Laporan Semesteran
dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase Isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui Mediasi
Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum
Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah
yang di upload dalam website
jumlah putusan perkara
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
x 100% ��������������������������������������
�������������
�������������������������������������������
��������������������������������� x 100%
x 100%
x 100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan
Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor
pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
Catatan : Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan
Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.
Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.
Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama
dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil
Ketua Pengadilan Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
�����������������������������������
������������������� x 100%
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������
x 100%
����������������������������������������������������
������������������������������������������������ x 100%
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
x 100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti
Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT
Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Panitera
Laporan Bulanandan
Laporan Tahunan
Langgur 19 Februari 2018
Ketua
Pengadilan Agama Tual
Drs. Muh. Mukrim, MH
NIP. 196612311994031054
x 100% Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
NOMOR : W24-A3/177/OT.01.2/I/2018
TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA TUAL
KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
b. Bahwa mereka yang namanya disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Tual.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Memperhatikan : Instruksi Ketua Pengadilan Agama Tual perihal Evaluasi Penyelenggaraan Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Tual
M E M U T U S K A N
Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 2017
Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran
Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 2017
Kedua : Tim Penyusun bekerja sesuai arahan Panitera dan Sekretaris Pengadilan
Agama Tual Ketiga : Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan
Ketua Penga
Drs. M NIP. 19
kepada DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2018.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Ditetapkan di : Langgur Pada tanggal : 03 Januari 2018
dilan Agama Tual
uh. Mukrim, M.H 6612311994031054
Tembusan kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon 2. Arsip
Ketua Penga
Drs. M NIP. 1
uh. Mukrim,
Lampiran :
Nomor : Tanggal :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 2017 W24-A3/177/OT.01.2/I/2018 03 Januari 2018
Pembina : Syarifa Saimima, S. HI (Hakim)
Penanggung Jawab :
Drs. Ali Turki Renhoat
(Panitera)
Koordinator :
M. Ali Hanafi Lakesmas, SH
(Sekretaris)
Anggota :
1. Hasan Kerubun, BA
(Panitera Muda Gugatan)
2. Jupia Ulath, SH.
(Panitera Muda Permohonan)
3. Sabtu Matdoan, S.Ag
(Panitera Muda Hukum)
4. Jafar Rahayaan, SE
5. Rosita Pelu, SH
6. Edy, S.HI
7. Muttaqien Rentua, S. HI
(Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan) (Kasubag Kepegawaian dan ORTALA) (Kasubag Umum dan Keuangan)
(Operator Umum)
dilan Agama Tual
M.H 96612311994031054