akuntansi pemerinthan
TRANSCRIPT
![Page 1: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/1.jpg)
PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN:
Konsep Dasar dan Standar Akuntansi Pemerintahan
Di Indonesia
Fauzan Misra
![Page 2: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/2.jpg)
Akuntansi Pemerintahan
Dilihat dari segi prosesnya, “akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong-golongkan, dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya dalam suatu laporan yang disebut dengan laporan keuangan”.
PengertianAkuntansi Pemerintahan
Fungsi
Proses
![Page 3: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/3.jpg)
“Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events, which are in part, at least, of a financial character, and interpreting the result thereof”.
![Page 4: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/4.jpg)
Dari segi fungsinya,“akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan”.
![Page 5: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/5.jpg)
AKUNTANSI
MIKRO
Akuntansi Pemerintahan
MAKRO
Nasional & Social Acc
AkuntansiSektor Publik
Akuntansi Bisnis
INTERNAL
EKSTERNAL
BIDANG AKUNTANSI
AUDITING
![Page 6: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/6.jpg)
Komponen Lingkungan Organisasi Pemerintahan
Faktor Ekonomi. Mis : pertumbuhan ekonomi, Tenaga kerja dan lain-lain.
Faktor Politik . Mis: Hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, ideologi negara, dll
Faktor Kultural : Mis : karakteristik Masyarakat, sistem nilai yang berlaku, tingkat pendidikan.
Faktor Demografi. Mis : pertumbuhan penduduk, struktur usian penduduk, migrasi. dll
![Page 7: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/7.jpg)
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH
Organisasi dengan Sistem Perwakilan Pembagian Kekuasaan Pola Otonomi dan Transfer Pengaruh Proses Politik Absennya Hubungan Langsung antara
Pendapatan dan Pelayanan Peranan Anggaran Sebagai Pernyataan
Kebijakan Publik, target fiskal dan Alat Pengendalian
Investasi yang dominan pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan
Terbukanya penerapan “Fund Accounting”
![Page 8: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/8.jpg)
Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan
1. Perbedaan Tujuanpemerintah mempunyai tujuan nirlaba, sedangkan bagi perusahaan bisnis mencari laba. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan data akuntansinya, yaitu:
a. Tidak adanya perhitungan laba-rugi pada pemerintahan, perusahaan bisnis, bottom line (angka laba atau rugi) sangat penting. Pada umumnya, di pemerintahan terdapat perhitungan anggaran-realisasi dan perhitungan pendapatan-belanja, yang akan menghasilkan angka surplus atau defisit. Disamping pendapatan dan belanja, ada pembiayaan (baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan), yang menghasilkan bottom line yang disebut SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)
![Page 9: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/9.jpg)
b. Tidak adanya masalah penilaian kembali (revaluasi) atas aktiva atau aset pada pemerintahan; dimana pada akuntansi komersial dimungkinkan adanya penilaian kembali aktiva dengan syarat-syarat tertentu.
c. Masalah penyusutan atau depresiasi (maupun deplesi dan amortisasi) atas aktiva tetap tidak penting pada akuntansi pemerintahan; sedangkan pada akuntansi komersial ada.
d. Prinsip penandingan beban dengan pendapatan (matching cost against revenue) pada akuntansi pemerintahan tidak ada; yang ada adalah penandingan anggaran-realisasi dari pendapatan-belanja.
![Page 10: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/10.jpg)
2. Masalah Pendapatan Pada pemerintahan, pendapatan
diperoleh secara berulangkali (reflektif) untuk membiayai belanja pada tahun anggaran tertentu, sedangkan untuk tahun berikutnya, pendapatan serupa dapat diperoleh lagi. Pendapatan di sini tidak bersifat revolusing/revolving, yang maksudnya tidak dapat diputar lagi untuk belanja tahun-tahun yang akan datang.
Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan dengan motif laba, dimana pendapatan tahun ini dapat “disimpan” untuk digunakan pada tahun-tahun mendatang.
![Page 11: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/11.jpg)
3. Masalah BebanPada akuntansi keuangan terdapat pengertian expense (beban), sedangkan pada akuntansi pemerintahan tidak menggunakan istilah expense melainkan expenditure (kurang lebih berarti pengeluaran anggaran atau belanja).
Pengertian expenditure di sini mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian expense, yaitu selain mempunyai pengertian yang sama dengan expense, juga termasuk didalamnya adalah pembayaran angsuran atau pelunasan hutang jangka panjang dan pembelian aset tetap.
![Page 12: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/12.jpg)
4. Masalah PenganggaranPada pemerintahan terdapat akuntansi anggaran (budgetory accounting), anggaran tersebut termasuk dalam sistem akuntansi serta terdapat akun atau rekening (account) “anggaran” dalam bagan rekening (chart of account).
Sedangkan dalam akuntansi keuangan, walaupun terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak termasuk dalam sistem akuntansi dan karenanya tidak terdapat rekening “anggaran” pada bagan atau klasifikasi rekening. Dalam hal ini,penandingan antara anggaran dengan realisasinya dilakukan di luar akuntansi(extra comptabel).
![Page 13: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/13.jpg)
5. Masalah Tanda Pemilikan IndividualPada perusahaan bisnis, terdapat tanda kepemilikan individual atas perusahaan tersebut, misalnya adalah saham. Pemegang tanda kepemilikan tersebut dapat menjual, menghibahkan, atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut dengan pihak lain. Pemilik tanda tersebut dalam akuntansi dicatat sebagai “modal saham” atau nama lainnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik perusahaan.
Pada akuntansi pemerintahan, tanda kepemilikan individual seperti itu tidak ada, sehingga tidak ada pencatatan “modal saham”. Pada hakekatnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang dalam praktiknya diwakili oleh lembaga legislatif.
![Page 14: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/14.jpg)
6. Masalah Basis AkuntansiPada awalnya, akuntansi pemerintahan Indonesia berlaku basis kas, sedangkan pada akuntansi keuangan umumnya yang berlaku adalah basis akrual. Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun nonkas) dan mencatat aset dan kewajiban.
Memang pada akuntansi keuangan dapat juga memakai basis kas, tetapi pengertian basis kas pada akuntansi keuangan tersebut juga berbeda dengan basis kas yang dianut pada akuntansi pemerintahan Indonesia.
![Page 15: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/15.jpg)
Pada akuntansi pemerintahan Indonesia, basis kas berarti:
Anggaran dinyatakan sebagai beban anggaran pada waktu pengeluarannya dari kas negara/daerah
Anggaran dinyatakan sebagai menguntungkan anggaran pada waktu penerimaannya oleh kas negara.
Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu sederhana penerapannya dan mudah dipahami.
Namun basis ini mempunyai berbagai kekurangan antara lain kurang informatif karena hanya berisi informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas serta tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban.
![Page 16: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/16.jpg)
Informasi yang disusun dengan akuntansi berbasis akrual akan mempermudah para pemakai untuk:
· Membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumberdaya,
· Menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah,
· Melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya,
· Melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah,
· Memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya.
![Page 17: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/17.jpg)
Bagaimana Akuntansi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Saat Ini??
![Page 18: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/18.jpg)
Akuntansi pemerintahan Indonesia pada masa lampau pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja adalah berbasis kas. Saat ini sedang dalam perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual (cash toward accrual).
seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. reformasi keuangan negara
Akuntansi berbasis kas menuju akrual yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca
![Page 19: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/19.jpg)
7. Masalah Entry yang digunakanPada awalnya, akuntansi pemerintahan Indonesia menggunakan sistem catatan tunggal (single entry), yaitu setiap transaksi keuangan hanya dicatat (dijurnal) sekali.
Biasanya sistem single entry ini dalam akuntansi keuangan digunakan untuk organisasi yang kecil atau sederhana. Dengan digunakan sistem single entry, maka pengertian atau catatan yang biasa terdapat dalam akuntansi keuangan, misalnya persamaan akuntansi (accounting equation), trial balance, jurnal dan postingnya kegeneral ledger, menjadi tidak ada dalam akuntansi pemerintahan Indonesia.
![Page 20: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/20.jpg)
Dengan menggunakan single entry, produk akhir siklus akuntansinya bukanlah neraca, karena yang dicatat tidak selengkap seperti pada proprietory accounting.
Proprietory Accounting yaitu yang mencatat harta, utang, ekuitas, pendapatan serta beban dalam sistem akuntansinya.contoh, akuntansi anggaran mencatat anggaran dan realisasinya dari sisi pendapatan maupun belanja, tetapi tidak mencatat harta, utang maupun ekuitas. Demikian pula akuntansi inventaris yang hanya mencatat inventaris beserta perubahan-perubahannya, tidak mencatat hutang, ekuitas, pendapatan maupun belanja; oleh karena itu, akuntansi dengan sistem single entry ini tidak dapat menghasilkan neraca.
![Page 21: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/21.jpg)
Persamaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan
1. Tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu.
2. Akuntansi pemerintahan banyak memakai konsep, konvensi, praktek, dan prosedur akuntansi yang dipakai juga di akuntansi komersial.
3. Menggunakan siklus akuntansi yang sama, biasanya satu tahun.
![Page 22: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/22.jpg)
4. Keduanya memakai istilah-istilah yang sama, misalnya buku harian, buku besar, laporan keuangan, dan lain sebagainya.
5. Konsep akuntansi keuangan yang diakui secara umum, misalnya konsistensi (consistency), obyektifitas (objectivity), pengungkapan penuh (full disclosure), materialitas (materiality), dan kehati-hatian (conservatism) digunakan juga dalam akuntansi pemerintahan.
6. Dalam proses akuntansinya juga sama, yaitu dimulai dari analisa dokumen, kemudian pencatatan dalam buku harian, klasifikasi dan peringkasan lewat buku besar dan buku tambahan; kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.
![Page 23: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/23.jpg)
ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN
Entitas dalam Akuntansi Pemerintahan
Entitas Pelaporan(reporting entity)
Entitas Akuntansi (accounting entity)
![Page 24: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/24.jpg)
Entitas Akuntansi (accounting entity) mengacu pada sebuah entitas yang dikukuhkan untuk tujuan akuntansi untuk aktivitas atau aktivitas-aktivitas tertentu (Engstrom & Copley, 2002),
Entitas pelaporan (reporting entity) mengacu pada organisasi secara keseluruhan (Freeman & Shoulders, 2003).
![Page 25: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/25.jpg)
Dari Presiden sampai dengan satuan kerja masing-masing melakukan akuntansi (jadi merupakan entitas akuntansi).
Apakah semua entintas akuntansi merupakan entitas pelaporan?
![Page 26: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/26.jpg)
Walaupun semuanya merupakan entitas akuntansi,tetapi hanya Presiden dan Menteri (lebih tepatnya adalah kementerian atau departemen) yang laporannya diaudit oleh BPK.
Jadi hanya Presiden dan kementerian yang merupakan entitas pelaporan.
![Page 27: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/27.jpg)
Hal penting yang dapat disimpulkan
bahwa tidak semua entitas akuntansi menjadi entitas pelaporan.
Apakah dilakukan konsolidasi laporan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Yes or Not
![Page 28: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/28.jpg)
Konsolidasi laporan antara pemerintah pusat dengan pemerintah tidak direncanakan untuk dilakukan. Presiden tidak akan melaporkan laporan konsolidasi APBN dan seluruh APBD ke DPR.
Why?........
![Page 29: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/29.jpg)
Jika dilakukan konsolidasi, akan menjadi masalah:
a. siapa yang berwenang memeriksa? b. opini hasil pemeriksaan akan
ditujukan kepada siapa, apakah presiden atau kepala daerah?
Namun Masih perlu dibuat laporan konsolidasi, Untuk Apa?....
![Page 30: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/30.jpg)
Jika ada konsolidasi atau penggabungan
laporan keuangan pusat dan daerah, hal itu hanya untuk kepentingan
analisa fiskal dan makro ekonomi.
![Page 31: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/31.jpg)
TERIMA KASIH……….
![Page 32: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/32.jpg)
MENGENAL SAP(STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN)
PP NO. 24 TAHUN 2005
![Page 33: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/33.jpg)
Pengertian Akuntansi
Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan
![Page 34: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/34.jpg)
Sistem vs Standar Akuntansi
Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur manual maupun computerized yang disusun secara sistematis mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan operasi dan posisi keuangan suatu organisasi untuk tujuan menghasilkan laporan tertentu.
Standar akuntansi merupakan pedoman/acuan dalam penyusunan sistem akuntansi, (a.l. pengakuan, pengukuran, dan pencatatan/pengungkapan pos-2 lap keuangan). Keluaran Sistem akuntansi harus sesuai standar
akuntansi
![Page 35: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/35.jpg)
Sistem Akuntansi
(1) Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP
(2) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
(3) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah
![Page 36: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/36.jpg)
Isi SAP
I. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KK)
II. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
Nomor 01: Penyajian Laporan Keuangan;02: Laporan Realisasi Anggaran;03: Laporan Arus Kas;04: Catatan atas Laporan Keuangan;05: Akuntansi Persediaan;06: Akuntansi Investasi;07: Akuntansi Aset Tetap;08: Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;09: Akuntansi Kewajiban;10: Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan
11: Laporan Keuangan Konsolidasian.
![Page 37: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/37.jpg)
Isi Pokok PSAP
RECOGNITION (PENGAKUAN) VALUATION (PENGUKURAN/PENILAIAN) REPORTING (PENGUNGKAPAN)
![Page 38: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/38.jpg)
PSAP dlm Siklus Akuntansi
START
FINISH
DataAkuntansi
Pengumpulan
Pelaporan
Pengikhtisaran
Pencatatan
PSAP 050607080910
PSAP: 01, 02, 03, 04, & 11
![Page 39: AKUNTANSI PEMERINTHAN](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012311/5567b414d8b42a944b8b476c/html5/thumbnails/39.jpg)
BULETIN TEKNIS SAP
01. Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat.
02. Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.
03. Konversi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
04. Penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah