akuntansi negara bagian dan pemerintah daerah
DESCRIPTION
Akuntansi Negara bagian dan Pemerintah DaerahTRANSCRIPT
Akuntansi Negara bagian dan Pemerintah Daerah
Konsep, tujuan dan prinsip-prinsipNegara bagian dan pemerintah daerah adalah “perusahaan besar” yang sesungguhnya. 50 negara bagian
dan 87.000 pemerintah daerah di Amerika memperkerjakan lebih dari 17 juta orang – lebih dari enam
kali masyarakat dipekerjakan oleh pemerintah federal – dan menghabiskan lebih dari 1 juta tiap
tahunnya.
Negara bagian dan pemerintah daerah mengalami peningkatan dalam hal tingkatan barang dan
penyediaan jasa dalam tahun-tahun sekarang, dan banyak pemerintahan berada dalam kompleksitas
dan keberadaan pembagian organisasi.
Dua topic utama yang disampaikan pada laporan dan akuntansi Negara bagian dan pemerintahan :
Konsep dan tujuan laporan keuangan Negara bagian dan pemerintahan (SLG)
Prinsip GASB (standar) dari laporan akuntansi dan keuangan
KONSEP DAN TUJUANBagian ini terdiri dari pembahasan dan mempertimbangkan factor-faktor yang sama dari pandangan
Negara bagian dan pemerintah daerah, pada konsep pernyataan GASB No.1 “Tujuan dari Laporan
Keuangan”.
Salah satu bagian yang menarik dari lingkungan SLG adalah pemerintah dapat dilibatkan pada kegiatan
jenis pemerintahan dan jenis bisnis. Jenis kegiatan pemerintahan termasuk perlindungan polisi dan
kebakaran, pengadilan, dan berbagai kegiatan pemerintahan lainnya. Jenis Kegiatan bisnis termasuk
kegiatan-kegiatan public (contohnya, listrik, air) dan berbagai kegiatan dimana dalam penggunaannya
harus dikenakan biaya dan itulah yang menyebabkan pengoperasiannya mirip dengan perusahaan
pribadi.
Lingkungan : Jenis Kegiatan PemerintahanJenis kegiatan pemerintahan adalah unik dalam beberapa hal. Ini termasuk dalam SLG khusus :
1. Tujuan
2. Sumber dari sumber daya keuangan
3. Mekanisme pengalokasian sumber keuangan
4. Akuntabilitas
5. Permasalahan Laporan
TujuanTujuan utama dari bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Bagaimanapun juga, tujuan utama dari
jenis kegiatan pemerintahan adalah menyediakan barang atau jasa yang disetujui oleh konstituen untuk
dapat disediakan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jasa ini seringkali disediakan tanpa
mengharapkan setiap individu penerima jasa mampu untuk membayar barang atau jasa tersebut.
Sumber keuangan diperoleh dari satu atau kelompok orang yang dapat digunakan untuk memenuhi
keuangan seorang atau kelompok. Dalam hal ini mekanisme permintaan dan penawaran tidak berlaku.
Sumber dari sumber daya keuanganDua sumber yang utama dari sumber daya keuangannya adalah sumber pendapatan dari pajak dan
bantuan antar pemerintah dan subsidi.
PajakKebanyakan pelayanan pemerintahan dipenuhi dananya dari pajak. Kebanyakan pelayanan umum
pemerintah – sebagai contoh, perlindungan polisi dan kebakaran, pendidikan dasar dan menengah,
jalanan dan jalan tol – biasanya didanani dari pendapatan pajak.
Pajak bukan transaksi pertukaran atau peristiwa penghapusan asosiasi langsung antara
1. Jumlah dan kualitas jasa yang diterima dari pemerintah, dan
2. Jumlah pembayaran kepada pemerintah
Kebanyakan pemerintah juga memiliki kekuasaan yang lain – sama dengan perpajakan – seperti biaya
ijin dan persetujuan, dan biaya lainnya.
Pendapatan dalam pemerintahBantuan dan subsidi dari pemerintah tingkat tinggi adalah sumber penting lainnya dari pendapatan SLG.
Pemerintah federal menyediakan beberapa milyar dollar dari pendapatan SLG setiap tahunnya, dan
Negara bagian menyediakan sumber tambahan ke pemerintah daerah.
Mekanisme Alokasi Sumber KeuanganAlokasi sumber keuangan pemerintah umum adalah diturunkan dari proses yang sangat berbeda dari
perusahaan bisnis. Ketiadaan hubungan langsung antara sumber keuangan yang disediakan oleh
pembayar pajak secara individu dan penyedia jasa yang memungkinkan pembayar pajak mustahil untuk
membuat pengalokasian seperti perusahaan bisnis. Berikut adalah cara pengalokasian dibuat di Amerika
:
Pembatasan pada penggunaan sumber dayaMekanisme utama yang digunakan untuk pengalokasian umum sumber daya pemerintah untuk berbagai
kegunaan atau perwakilannya. Satu tingkatan dari pembatasan yang disyaratkan adalah beberapa
sumber daya dapat digunakan untuk program atau tujuan penting. Pembatasan yang dihasilkan adalah
dari :
Kebutuhan bantuan dalam pemerintah sebagai penyedia sumber daya yang digunakan untuk
tujuan penting.
Pajak dan sumber daya yang digunakan untuk tujuan yang khusus, seperti untuk jalanan,
pendidikan, atau pembayaran utang.
Kebaikan utang yang dibatasi untuk tujuan tertentu.
AnggaranPajak dan pendapatan lainnya dialokasikan untuk berbagai kegunaan yang ditempatkan dengan detail
(dianggarkan) untuk penggunaan yang tepat. Secara teori, ini dapat dicapai oleh pembayar pajak yang
menemui dan memutuskan sebagai kelompok bagaimana berbagai sumber pajak yang digunakan.
Anggaran diadopsi kedalam hukum dan muncul kedalam kontrak antara eksekutif, legislative, dan
masyarakat. Dalam hukum, perubahan signifikan dalam kontrak anggaran hanya dapat dibuat melalui
proses yang sama dalam proses pembuatan anggaran itu sendiri.
Lembaga eksekutif biasanya menyiapkan rencana anggaran dan menyertakan permohonan
persetujuan ke legislatif.
Lembaga legislatif memilki kekuasaan untuk menyetujui permohonan ini, hak lembaga eksekutif
untuk membuat pengeluaran dalam batas persetujuan dan hanya hukum yang dapat melindungi
persetujuan ini.
Eksekutif yang bertanggung jawab ke legislatif dalam pemgoperasian dalam persetujuan dan
hokum, dan kedua lembaga ini bertanggung jawab kepada rakyat.
AkuntabilitasBentuk lingkungan dalam jumlah yang banyak yang dibicarakan sebelumnya dalam akuntabilitas SLG
yang jelas dan yang unik dalam jangka waktu yaitu :
Kepada siapa PertanggungjawabannyaKebutuhan akuntabilitas yang tampak diantara (1) SLG dan konstituennya, (2) SLG dan pemerintah lain,
dan (3) SLG memiliki bagian dari legislative dan eksekutif.
Fokus akuntabilitasAkuntabilitas SLG memiliki berbagai focus, misalnya akuntabilitas untuk :
Penggunaan sumber daya keuangan dari berbagai sumber pendapatan atau penerbitan obligasi
yang berkaitan dengan pembatasan dalam penggunaannya.
Pemenuhan dalam anggaran
Penggunaan yang efisien dan efektif dari SLG
Perawatan umum asset modal pemerintah
Permasalahan LaporanKarakteristik dari Lingkungan pemerintahan umum SLG juga menciptakan permasalahan yang harus
dihadapkan dengan laporan keuangan dan/atau audit, termasuk
1. Kebutuhan pemenuhan yang ditunjukkan dengan pembatasan dalam penggunaan sumber daya
keuangan.
2. Kebutuhan laporan keuangan yang sesuai.
3. Akibat pembatasan dalam penggunaan sumber daya keuangan ( misalnya dari bantuan dalam
pemerintahan) pada pendekatan pendapatan.
4. Kesulitan dalam mengukur dan melaporkan keefesienan dan keefektifan dari SLG dalam
menyediakan jasa.
5. Kesempatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan penggunaan atau kemampuan dari
sumber daya untuk berbagai tujuan oleh (a) Ketidaksesuaian laporan transaksi antara berbagai
dana SLG dan (b) pengembangan sebuah struktu dana yang tidak sesuai.
6. Kelemahan perbandingan yang dapat menghasilkan antara laporan keuangan dari dua desain
pemerintah yang sama yang membentuk perbedaan fungsi ( yang mana sangat umum dalam
SLGs).
7. Keberadaan pajak dan pembatasan utang.
8. Akibat dari materialitas dan keputusan laporan disebabkan oleh (a) Kelebihan pengeluaran dari
persetujuan oleh karena pelanggaran hokum dan (b) kesalahan dalam mengikuti kondisi teknik
yang dihubungkan ke pendapatan dalam pemerintahan, kemungkinan kebutuhan seperti
pendapatan atau kehilangan pendapatan di masa depan.
Lebih lanjut lagi, laporan keuangan untukpemerintahan harus mau mendengarkan setiap hal yang
bernilai karena proses anggaran adalah bagian penting dari proses politik. Pemilihan perwakilan secara
singkat mewakili dalam jangka pendek, dan pegawai diharuskan untuk bekerja secara praktis yang
mengijinkan anggaran secara teknis agar seimbang dalam setiap penganggaran dari akuntansi –
termasuk penggunaan dasar kas secara umum – bahkan ketika dalam keadaan ketidakseimbangan
anggaran.
Pendapatan dari asset modal produksi harus dipertahankan untuk melanjutkan kelangsungan
pendapatan. Bagaimanapun juga, kegagalan dalam memelihara asset modal produksi yang bukan
pendapatan tidak mempengaruhi pendapatan pemerintah saat ini. Sesungguhnya, penundaan
pemeliharaan dari asset modal dapat menyebabkan lebih banyak sumber daya keuangan tersedia untuk
saat ini untuk pengeluaran dengan tujuan lain. Bagaimanapun juga, praktek ini juga menyebabkan biaya
pemeliharaan yang tinggi dalam tahun-tahun yang akan datang, pegurangan asset modal yang berguna,
ataupun keduanya.
Pemerintah memiliki komitmen implicit untuk memelihara asset modalnya, walaupun jika asset modal
tersebut tidak digunakan secara langsung untuk menghasilkan pendapatan. Program pemeliharan ini
tidak boleh diabaikan karena persaingan sumber daya yang terbatas.
Pengguna dari Laporan Keuangan : Pemerintahan – Jenis kegiatanGASB mula-mula mengideintifikasikan tiga kelompok dari pengguna utama dari laporan keuangan
ekternal dari SLG dan ditambahkan kelompok keempat dalam pernyatan misi.
Kelompok pengguna tersebut adalah :
1. Keseluruhan penduduk: kepada mereka pemerintah tanggung jawab perintah yang utama –
termasuk penduduk (pembayar pajak, pemberi suara, penerima jasa), media, kelompok advokat,
dan peneliti-peneliti keuangan umum.
2. Legislatif dan lembaga lainnya: mereka yang secara langsung mewakili rakyat – termasuk
anggota legislative Negara bagian, komisi propinsi, dewan kota, badan perwalian dan badan
sekolah, dan pegawai cabang eksekutif dengan kewajiban diluar tingkatan pemerintah lainnya.
3. Investor dan kreditor: merekayang memberikan atau berpartisipasi dalam proses peminjaman –
termasuk investor individu dan institusi, kota penanggung sekuritas, agen penilai obligasi,
penjamin obligasi, dan lembaga keuangan.
4. Pengurus pemerintahan: manajer cabang eksekutif internal, jika mereka tidak siap mengakses
informasi internal pemerintah.
Penggunaan Laporan KeuanganGASB menulis bahwa laporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna dalam mengambil
keputusan ekonomi dan politik dan dalam pertanggung jawaban dengan :
1. Membandingkan hasil keuangan secara actual dengan anggaran berdasarkan hukum.
2. Kondisi keuangan dan hasil dari operasi.
3. Membantu dalam menentukan pemenuhan hukum yang berkaitan dengan keuangan, aturan
dan peraturan lainnya.
4. Membantu dalam mengevaluasi keefektifan dan keefektifan.
Lingkungan: Bisnis-Jenis KegiatanBerbeda dengan SLG pemerintahan-jenis kegiatannya, jenis kegiatan pemerintahan dalam bisnis adalah :
Menyediakan jenis jasa yang sama seperti sektor perusahaan swasta.
Melibatkan pertukaran hubungan – dimana, pengguna dikenakan biaya atas jasa yang
diterimanya, dan ada hubungan langsung antara jasa yang disediakan dan biaya yang dikenakan
ke pengguna.
Sering dipisahkan, secara hukum dilembagakan, organisasi kebutuhan sendiri – meskipun
beberapa jenis kegiatan pemerintah serupa karena secara umum disubsidi oleh SLG atau
dioperasikan sebagai departemen oleh SLG.
Hubungan antara jasa yang diterima dan sumber daya yang disediakan oleh penggunaSeperti yang dijelaskan sebelumnya, sumber daya keuangan meningkat oleh kegiatan umum
pemerintahan yang tidak dihasilkan dari sumbangan jasa yang spesifik (sebagai contoh, tidak ada biaya
spesifik untuk jasa keamanan publik, mereka dibiayai sepanjang jasa-jasa lainnya dari perumahan atau
pendapatan pajak). Bagaimanapun juga, jenis kegiatan bisnis sering melibatkan hubungan langsung
antara biaya dan jasa. Dalam hubungan tersebut, sebagai contoh, biaya untuk penggunaan jalan, biaya
untuk air, atau ongkos untuk menggunakan bis.
Pertukaran hubungan ini dalam pengaturan jenis bisnis menyebabkan pengguna dari laporan keuangan
focus dalam mengukur biaya (atau pengeluaran sumber daya keuangan, atau keduanya) dari penyediaan
jasa, pendapatan diperoleh dari jasa, dan perbedaan dintara keduanya. Perbedaan itu sangat penting
karena itu dapat mengakibatkan biaya untuk pengguna di masa depan.
Pengukuran dari biaya dan jasa dan pengeluaran sumber daya keuangan adalah sangat berguna. Ketika
salah satu lebih penting dari yang lain tergantung dari berbagai faktor, termasuk biaya terhadap
pengguna dihitung dan ketika subsidi disediakan oleh pemerintah umum.
Pendapatan-Menghasilkan Aset ModalKebanyakan aset modal kegiatan tipe bisnis adalah yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena
itu, pendorong pada kegiatan tipe bisnis untuk menunda pemeliharaan yang diperlukan boleh tidak
sebesar pada tipe kegiatan bidang pemerintah. Bagaimanapun juga, ketika kegiatan tipe bisnis
mendapat subsidi umum dari pemerintah, mereka perlu berlomba untuk sumber dana itu dengan tipe
kegiatan bidang pemerintahan dan berada pada masalah yang sama.
Dengan Cara Yang Sama Menunjuk Kegiatan dan Potensi Untuk PerbandinganKegiatan di bidang pemerintahan bisnis seringkali hanya melakukan satu fungsi saja. Jika fungsi
itu meyediakan air, sebagai contohnya, permasalahan-permasalahan, prosedur-prosedur, dan elemen
biaya tentang perolehan, pembayaran, dan pengirimannya adalah sama, mengesampingkan apakah
fungsi itu dilaksanakan oleh kegiatan bisnis sektor swasta, kewenangan publik, perusahaan dana, atau
kegiatan yang dibiayai oleh dana umum pemerintah. Sebagai hasilnya, ada hal umum yang lebih
potensial untuk perbandingan antara kegiatan tipe bisnis yang menunjukkan fungsi yang sama daripada
antara kegiatan bidang pemerintahan, yang bervariasi dari pemerintahan ke pemerintahan.
Sifat Alami Proses PolitikBeberapa kegiatan bisnis pemerintah dirancang untuk dibatasi dari proses politik : mereka
bukanlah bagian dari proses penganggaran pemerintah yang umum, mereka mempunyai suatu
hubungan langsung antara imbalan-imbalan dan jasa yang disumbangkan, dan keduanya bersifat
terpisah. Dalam beberapa hal, bagaimanapun, pemisahan dari proses politik ini mempunyai lebih sedikit
substansi dibanding kelihatannya. Sebagai contoh, kebutuhan masal masyarakat yang tidak bisa
dilakukan baik secara politis atau secara ekonomis, maka tunjangan-tunjangan disediakan dari hasil
pajak atau bantuan dana umum dari yurisdiksi-yurisdiksi lainnya. Jika subsidi operasional atau modal
disediakan, pengaruh-pengaruh dari proses politik itu sering sama pentingnya seperti di dalam aktivitas
tipe pemerintahan.
Akuntansi Anggaran dan DanaKegunaan dari akuntansi beragam dana dan anggaran tetap untuk kegiatan tipe bisnis umumnya
lebih kecil daripada untuk tipe pemerintahan. Kecuali kalau kegiatan tipe bisnis dioperasikan oleh
departemen pemerintahan, proses anggaran dan dananya adalah proses dan alat-alat manajamen
internal yang seringkali peraturannya kurang kuat. Sama juga, karena organisasi tipe bisnis seringkali
menunjukkan fungsi tunggal, akuntansi beragam dana pada umumnya tidak seperti kegiatan tipe
pemerintahan.
Para Pemakai dan Menggunakan Laporan Keuangan : Kegiatan Tipe BisnisBeberapa persamaan dan perbedaan antara para pemakai dan penggunaan laporan keuangan pada
kegiatan bisnis SLG, diperbandingan dengan meliputi laporan kegiatan tipe pemerintahan, dicatat dalam
konsep laporan GASB .
Pemakai dan penggunaan tipe laporan keuangan pemerintah adalah sama pentingnya dengan
mengabaikan bahwa kegiatan tersebut tipe bisnis atau pemerintahan. Bagaimanapun, pemakai
dan penggunaan laporan keuangan untuk kegiatan tipe bisnis boleh berbeda, tergantung apakah
laporan kegiatan tersebut terpisah atau sebagai bagian pemerintahan umum yang lebih luas.
Penggunaan laporan keuangan kegiatan tipe dan pengguna laporan keuangan dari kegiatan tipe
pemerintahan bisnis secara umum hanya berbeda dalam hal-hal yang diperhatikan pada
laporan. Secara tersendiri para pengguna laporan keuangan dari kegiatan tipe bisnis sangat
terkait dengan kondisi keuangan dan hasil operasional dari kegiatannya, mereka juga kadang
tidak terkait dengan perbandingan hasil sebenarnya dengan jumlah yang dianggarkan.
Para investor dan kreditor sangat terkait apakah kegiatan tipe bisnis menghasilkan dan akan
secara berkelanjutan menghasilkan, kas yang cukup untuk persyaratan pelunasan hutang. Selain
itu, banyak investor dan kreditor terkait dengan pemenuhan dalam ketentuan kewajiban-
kewajiban oleh kegiatan tipe bisnis sebagaimana keterkaitan mereka dengan kegiatan tipe
pemerintahan.
Kelompok masyarakat dan konsumen dapat menggunakan informasi dari hasil operasional
utama untuk memperkirakan kepantasan biaya pemakai. Pihak legislatif dan pejabat
pengawasan serta pihak eksekutif meninjau laporan keuangan kegiatan tipe bisnis dari
pandangan kepatutan baik arus kas maupun biaya pemakai. Pihak legislatif dan pejabat-pejabat
pengawasan juga memakai laporan keuangan untuk memperkirakan kemungkinan kebutuhan
untuk memberi subsidi kegiatan dengan pendapatan pemerintahan umum atau kemungkinan
untuk memberi subsidi pemerintahan umum dengan sumber kegiatan tipe bisnis.
Baik kelompok masyarakat maupun legislatif dan pejabat-pejabat pengawasan memerlukan
informasi tentang keefektifan, ekonomi dan efisiensi, terutama bahwa informasi memiliki
pengaruh biaya pemakai.
Terakhir, semua kelompok pemakai dapat mempertimbangkan hubungan antara posisi
keuangan dan hasil operasional kegiatan tipe bisnis dan tipe pemerintahan secara menyeluruh,
terutama jika kegiatan tipe bisnis di subsidi atau memberi subsidi pemerintahan umum.
Pelaporan Keuangan1. Makna dari akuntabilitas SLG tentang kemungkinan pemakai memperkirakan akuntabilitas.
Khususnya, ketersediaan informasi akan :
Izin pemakai untuk menetukan apakah pendapatan tahun berjalan cukup untuk
membiayai peayanan tahun itu dan atau apakah masyarakat di tahun mendatang harus
mengasumsikan beban-beban untuk pelayanan yang diberikan sebelumnya.
Menunjukkan akuntabilitas penganggaran SLG dan pemenuhan dengan keuangan resmi
dan ketentual kontral lainnya.
Membantu pemakai dalam memperkirakan usaha jasa SLG, biaya dan pencapaiannya.
2. Informasi perlu untuk memeriksa hasil operasi SLG dalam suatu periode, memuat informasi
Tentang sumber dan pemakaian sumber keuangan.
Dalam hal bagaimana SLG membiayai kegiatannya dan memenuhi ketentuan kasnya.
Perlu untuk menentukan apakah kondisi keuangan SLG membaik atau memburuk
selama setahun.
3. Informasi perlu untuk memperkirakan tingkat jasa SLG dan kemampuannya untuk melanjutkan
pembiayaan kegiatannya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk
Informasi tentang posisi dan kodisi keuangan SLG.
Informasi tentang pemeriksaan fisik SLG dan sumber nonkeuangan lain memiliki masa
pakai yang panjangnya melebihi tahun berjalan-termasuk informasi yang dapat dipakai
untuk memeprkirakan kemungkinan besar servisnya.
Pengungkapan (1) pembatasan kontrak dan keresmian pada pemakaian dana dan (2)
resiko kemungkinan kehilangan dana.
Prinsip-Prinsip GASBGASB merupakan organisasi profesi akuntansi yang bertugas memformulasikan standar
akuntansi dan pelaporan untuk organisasi pemerintahan negara bagian dan pemerintah lokal. GASB
dibentuk pada tahun 1984 sebagai pengganti NCGA. Alasan pembentukan GASB disebabkan semakin
pesatnya perkembangan akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat, sehingga diperlukan pembentukan
badan tersendiri . Anggota GASB terdiri dari lima orang yang ditunjuk oleh Financial Accounting
Foundation (FAF). GASB merupakan organisasi profesi akuntansi swasta yang independen dari
pemerintah.
Di Indonesia belum ada organisasi swasta tersendiri yang bertugas untuk memformulakan
prinsip-prinsip akuntansi pemerintah. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga tidak menunjuk badan
tersendiri untuk memformulakan prinsip akuntansi komersial dan pemerintahan. Dalam rangka
pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia, dibentuk badan tersendiri yaitu Badan Akuntansi
Keuangan Negara (BAKUN). BAKUN bukan orgaisasi profesi akuntansi yang berada di abawah IAI,
melainkan organisasi pemerintahan yang berada di lingkungan Departemen keuagan Republik
Indonesia. bakun bertugas untuk mengembangkan akuntansi keuangan pemerinta pusat atau setara
dengan akuntansi federal di Amerika Serikat. sedangkan GASB bertanggung jawab terhadap
pengembangan prinsip akuntansi pmerintah negara bagian dan pemerintah lokal.
Pada tahun 1984, GASB menerbitkan GASB Statement No. 1 tentang Authoritive Status of NCGA
Pronouncement and AICPA Industry audit Guides. Isinya menyatakan bahwa semua prinsip akuntansi
pemerintah yang dibuat sebelumnya tetap berlaku sebelum ada revisi.
Berdasarkan pernyataan NCGA no. 1, GASB tetap memperlakukan 12 prinsip akuntansi pemerintahan
negara bagian dan pemerintahan lokal yang dibagi dalam tujuh kelompok prinsip, yaitu :
1. Prinsip akuntansi berterima umum dan aturan hukum.
2. Akuntansi dana.
3. Aktiva tetap dan utang jangka panjang.
4. Basis akuntasi.
5. Anggaran dan akuntansi anggaran.
6. Klasifikasi dan istilah.
7. Laporan keuangan.
Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan Aturan Hukum.Organisasi pemerintah tidak hanya berkepentingan dengan peraturan pemerintah dalam
menyusun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, tetapi juga juga melihat prinsip akuntansi yang
berterima umum yang ditetapkan oleh FASB. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sedemikian
rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum dan menentukan serta mendorong kesesuaian pelaksanaan aktivitas ketentuan
hukum.
Prinsip 1 : Akuntansi dan Pelaporan
Sistem akuntansi pemerintahan harus memungkinkan
a. Laporan keuangan disajikan secara wajar dan dengan pengungkapan penuh tentang posisi
keuangan dan hasil operasi dana dan kelompok akun unit pemerintah sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berterima umum.
b. Dapat menentukan dan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan hukum dan kontraktual.
Akuntansi DanaSistem akuntansi pemerintahan ditentukan berdasarkan pembentukan dana-dana. Karenanya,
akuntansi pemerintahan disebut juga dengan akuntansi dana. selanjutnya prinsip-prinsip akuntansi
pemerintah disebut prinsip-prinsip akntansi dana.
Prinsip 2 : Sistem Akuntansi Dana
Sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana. Dana
didefinisikan sebagai kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi dengan seperangkat akun yang berimbang
dengan sendirinya untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain bersama-sama dengan utang yang
terkait dan saldo dana atau modal yang masih tersisa sesuai dengan peraturan, restriksi dan
batasannya.
Kelompok DanaKesatuan akuntansi dana dibedakan menjadi kelompok dana dan kelompok nondana. Kelompok
dana dibagi menjadi tiga dan kelompok nondana (kelompok akun) dibagi menjadi dua. Kelompok dana
tersebut adalah kelompok dana pemerintahan (government-type fund), kelompok dana kepemilikan
(propriertary-type fund), dan kelompok dana kepercayaan (fiduciar-tye fund)
a. Kelompok Dana Pemerintahan
Kelompok dana pemerintahan (government-type fund) terdiri atas berbagi dana yang sifat
kegiatannya termasuk dalam kategori belanja (expendable). Sumber keuangan, penggunaan sumber
keuangan, serta saldo sumber keuangan bersama-sama dengan utang yang terkait dalam kegiatan
belanja termasuk dalam kelompok dana ini. Akuntansi kelompok dana pemerintahan terutama berfokus
pada aktivitas pengeluaran (spending activity focus).
b. Kelompok Dana Kepemilikan
Terdiri dari berbagai dana yang sifat kegiatannya termsuk dalam kategori nonbelanja
(nonexpendable) layaknya perusahaan komersial, yang harus melaporkan semua aktiva, utang, modal
serta mengukur pendapatan dan biaya untuk menentukan laba bersih. Kelompok dana ini berfokus pada
mempertahankan modal (capital maintenance fokus).
c. Kelompok Dana Kepercayaan
Terdiri dari berbagai dana yang sifat kegiatannya ada yang bersifat belanja dan ada yang bersifat
nonbelanja. Apabila dana termasuk dalam dana belanja, maka akuntansinya berfokus pada kegiatan
yang pengeluarannya tidak menentukan besarnya laba. Sedangkan jika dana termasuk dana yang
bersifat nonbelanja, maka akuntansinya mengikuti akuntansi komersial yang berfokus pada
mempertahankan modal. Dana ini terbentuk apabila pemerintah bertindak sebagai agen atau wali
(trustee or agency capacity).
Telah disebutkan bahwa kelompok dana pemerintah berfokus pada pengukuran aktivitas
pengeluaran. Kelompok dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas pemerintah
umum (general gevernment). Aktivitas pemerintah umum adalah aktivitas yang berkaitan dengan
layanan kepada masyarakat luas seperti administrasi kepengurusan, kepolisian, pemadam kebakaran,
rekreasi serta sanitasi dan kesehatan. Kelompok dana kepemilikan termasuk dana yang aktivitasnya
bersifat nonbelanja yang digunakan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas bisnis
(komersial) yang dilakukan. Dalam kelompok dana, ini pendapatan dan biaya diukur dan dibandingkan
untuk mnentukan laba. Akuntansi dana kepercayaan yang bersifat belanja sama dengan akuntansi
kelompok dana pemerintahan yang tidak memerlukan pengukuran laba. sedangkan akuntansi dana
kepercayaan yang bersifat nonbelanja sama dengan akuntansi kelompok dana kepemilikan yang
memerlukan pengukuran laba.
Kelompok AkunKelompok dana pemerintah berfokus pada aktivitas belanja, sehingga hanya hanya aktiva dan
utang lancar yang dilaporkan di neraca. Aktiva tetap dan utang jangka panjang yang bersifat belanja
tidak dilaporkan di neraca tetapi dalam kepompok akun.
Kelompok akun merupakan daftar yang berisi saldo setiap akun aktiva tetap dan utang jangka yang
dimiliki oleh pemerintah umum.
Ada dua jenis kelompok akun, yaitu :
1. Kelompok akun aktiva tetap umum (General fixed Asset Account Group), yaitu daftar yang
berisi aktiva tetap yang diperoleh dana-dana dalam kelompok dana pemerintah.
2. Kelompok akun utang jangka panjang umum (General Long-Term Debt Account Group), yaitu
daftar yang berisi utang jangka panjang yang dikeluarkan sebagi sumber keuangan dana-dana
dalam kelompok dana pemerintah.
(kelompok dana dan kelompok akun)
Persamaan Akuntansi Dana
Berikut adalah persamaan akuntansi dana dan kelompok akun.
Persamaan akuntansi Dana Umum :Aktiva lancar = utang lancar + saldo dana
Persamaan akuntansi Dana Pelayanan Internal :Aktiva = utang + modal
Persamaan akuntansi Dana Pendapatan Khusus :Aktiva lancar = utang lancar + saldo dana
Persamaan akuntansi Dana Perusahaan :Aktiva = utang + modal
Persamaan akuntansi Dana Proyek Modal :Aktiva lancar = utang lancar + saldo dana
Pemerintah Umum Kepemilikan dan Kepercayaan
Kelompok Dana Pemerintah(Government-type fund)
Kelompok Dana Kepemilikan(Proprietary-type fund)
Dana Umum(General Fund)
Dana Perusahaan(Enterprise fund)
Dana pendapatan khusus(Special Revenue fund)
Dana Layanan Internal(Internal Service Fund)
Dana Proyek Modal(capital Projek Fund)
Dana Pelunasan Utang(debt service Fund)
Kelompok Dana Kepercayaan(Fiduciary-Type Fund)
Dana trust belanja(Expandable Trust Fund)
Kelompok akun(Account Group)
Dana Trust non belanja(Nonexpendable trust fund)
Aktiva tetap Umum(General Fixed Asset)
Dana Trust Pensiun(Pension Trust Fund)
Utang jangka Panjang Umum(General Long-term Debt)
Dana peragenan(Agency Fund)
Persamaan akuntansi Dana Pelunasan Utang:Aktiva lancar = utang lancar + saldo dana
Persamaan akuntansi Dana Trust Belanja :Aktiva lancar = utang lancar+ saldo dana
Persamaan akuntansi Dana Trust Nonbelanja :Aktiva = utang + saldo dana
Persamaan akuntansi Dana Akun Aktiva Tetap Umum:Aktiva tetap umum = investasi dalam aktiva tetap umumGenerafixed asset = investment in general fixed asset
Persamaan akuntansi Dana Trust Pensiun :Aktiva = utang + saldo dana
Persamaan akuntansi kelompok akun utang jangka panjang umum:Jumlah yang harus disediakan dalam DPU = Utang jangka panjang umumAmount to be provided in DSF = general long-term debt
Persamaan akuntansi Dana Peragenan :Aktiva = utang
JENIS JENIS DANA
Setiap kelompok dana memiliki berbagai jenis dana dengan sifat yang sama, kecuali kelompok dana
kepercayaan yang memiliki sifat belanja dan nonbelanja. Jenis-jenis dana yang dapat digunakan diatur
dalam prinsip akuntansi dana yang ketiga yang berbunyi sebagai berikut:
Prinsip 3: Jenis-jenis dana
Berikut ini adalah jenis-jenis dana yang harus digunakan oleh suatu unit pemerintah:
1. Dana Pemerintahan yaitu dana yang tujuan utamanya menyangkut pelaporan sumber-sumber,
penggunaan dan saldo keuangan yang meliputi:
a. Dana Umum yaitu dana yang dibentuk untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas
pemerintah umum yang tidak dipertanggungjawabkan dalam dana lain Aktivitas umum yang
dipertanggungjawabkan melalui dana ini seperti aktivitas perijinan, pemadam kebakaran,
kepolisian, kesehatan dan sanitasi, rekreasi, pendidikan, dan sebagainya. Sumber keuangan yang
dikelola dalam Dana Umum biasanya berasal dari pajak. perijinan, penerimaan dari unit
pemerintah lain, pendapatan dari pemberian jasa, serta denda dan penyitaan
b. Dana Pendapatan Khusus (Special Revenue Fund) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan
penerimaan sumber-sumber tertentu (selain yang dipertanggungjawabkan dalam dana trust belanja
dan proyek modal) yang ditujukan untuk aktivitas tertentu. Dana ini dibentuk apabila terdapat
pembatasan (restriction) sumber keuangan yang ditentukan oleh hukum atau perjanjian lain. Pada
dasarnya Dana Umum dan Dana Pendapatan Khusus adalah sama namun tidak seperti Dana
Pendapatan Khusus, penggunaan sumber keuangan Dana Umum tidak dibatasi (unrestricted) oleh
hukum dan perjanjian lain.
c. Dana Proyek Modal (Capital Project Fund) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan sumber-
sumber yang digunakan untuk tujuan perolehan atau pembangunan fasilitas modal (selain yang
dipertanggungjawabkan melalui dana kepemilikan dan dana trust) Dana Proyek Modal dibentuk
oleh suatu unit pemerintah untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber keuangan yang
digunakan untuk memperoleh fasilitas (aktiva) modal melalui pembelian atau
pembangunan.perrolehan fasilitas modal (aktiva tetap) yang dilakukan melalui dana ini hanya
yang diperoleh oleh pemerintah umum, yaitu aktiva yang disebut dengan aktiva tetap. Sumber
keuangan Dana Proyek Modal biasanya berasal hasil penjualan (pengeluaran) utang obligasi,
transfer dari dana lain, pendapatan investasi, dan bantuan dari pemerintah pusat. Aktivitas Dana
Proyek Modal meliputi pembangunan jembatan, hall kota, gedung kesenian, dan auditorim. Tidak
semua perolehan aktiva tetap dipertanggungjawabkan melalui Dana Proyek Modal, misalnya
pembelian mobil, furniture, dan peralatan kecil lain. Apabila suatu aktiva dibeli atau dibangun
secara rutin, maka aktiva tersebut tidak termasuk yang dipertanggungjawabkan dalam Dana
Proyek Modal. Kriteria penting dan besar (major) serta proyek (project) menentukan apakah
perolehan suatu aktiva dipertanggungjawabkan dalarn Dana Proyek Modal atau tidak
d. Dana Pelunasan Utang (Debt Service. Fund) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan
pengakumulasian sumber-sumber untuk membayar pokok dan bunga utang jangka panjang umum.
Setiap kali pemerintah umum mengadakan emisi utang jangka panjang seperti obligasi, diperlukan
dana untuk mempertanggungjawabkan pengumpulan dana yang akan digunakan melunasinya di
kemudian hari. Pelunasan pokok dan bunga utang disebut dengan istilah servicing the debt.
Dengan demikian, dana yang dibentuk untuk mengakumulasi sumber keuangan yang akan
digunakan untuk melunasi utang disebut Dana Pelunasan Utang. Sumber keuangan dana ini
biasanya berasal dari penetapan pajak, transfer dari Dana Umum, Dana Proyek Modal atau dana
lain, dan pendapatan investasi.
e. Dana permanen yaitu dana yang digunakan untuk melaporkan sumber-sumber keuangan yang
dibatasi berdasarkan peraturan hukum yang batasannya hanya pendapatan yang mungkin
digunakan dengan tujuan mendukung program pelaporan keuangan pemerintah.
2. Dana Kepemilikan yaitu dana yang tujuan utamanya menyangkut pelaporan pengungkapan laba usaha,
perubahan pada aktiva bersih (atau pemulihan biaya), keadaan keuangan dan arus kas yang meliputi :
a. Dana Perusahaan (Enterprise Fund) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktivitas bisnis
(komersial) yang dilakukan oleh pemerintah. Dana Perusahaan dibentuk untuk
mempertanggungjawabkan segala aktivitas keuangan pemerintah layaknya perusahaan komersial
di mana pemakai barang atau jasa dihasilkan adalah pemerintah itu sendiri atau masyarakat umum.
Cost untuk menghasilkan barang atau jasa dibebankan pada pemakai. Sumber keuangan dan
aktivitas Dana Perusahaan sama dengan yang terdapat dalam perusahaan komersial. Aktivitas
bisnis dilaporkan sebagai dana perusahaan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
i. Aktivitas tersebut dibiayai dari utang yang dijaminkan semata-mata dengan jaminan dari
penghasilan bersih dari biaya-biaya dan ongkos aktivitas tersebut.
ii. Hukum dan peraturan-peraturan yang mewajibkan biaya-biaya aktivitas dari penyediaan
layanan, termasuk beban modal (seperti depresiasi atau jasa utang) dapat ditutup dengan
biaya-biaya dan ongkos-ongkos daripada dengan penerimaan pajak atau penerimaan
sejenisnya.
iii. Kebijakan harga dari aktivitas tersebut menentukan biaya-biaya dan ongkos-ongkos
didesain untuk menutup biaya-biaya aktivitas tersebut itu, termasuk biaya modal (seperti
depresiasi dan jasa utang).
b. Dana Layanan Internal (Internal Service Fund) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan
barang dan jasa yang disediakan oleh suatu unit pemerintah kepada unit pemerintah itu sendiri atau
kepada unit pemerintah lain. Dana Layanan Internal dibentuk oleh pernerintah untuk
mengakuntansikan layanan perlengkapan (menyediakan keperluan) barang atau jasa antar unit
organisasi dalam satu pemerintahan yang sama atau kepada unit pernerintah lain. alasan utama
pembentukan dana ini adalah untuk mengurangi cost perolehan barang atau jasa atau perbaikan
distribusi barang atau jasa dalam suatu unit petnerintah, termasuk, mesin-mesin pemelihara, dan
lain-lain. Sumber daya keuangan dan aktivitas yang dilakukan dalam Dana Layanan Internal
penyediaan perlengkapan sama dengan yang terdapat dalam perusahaan komersial. Perbedaan
antara Dana Perusahaan dengan Dana Layanan Internal hanya pada customer yang dilayani. Dana
Perusahaan melayani baik customer unit pemerintahan itu sendiri maupun pihak non pemerintah.
Sedangkan Dana Layanan Internal hanya melayani unit pemerintah saja.
3. Dana Kepercayaan yaitu dana yang tujuan utamanya menyangkut pelaporan aktiva bersih dan
pelaporan pada aktiva bersih yang meliputi:
a. Dana Trust (Trust Fund) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yang
dikelola pemerintah sebagai pihak yang diperecaya atau trustee. Dana Trust meliputi Private-
purpose Trust Funds, Investment Trust Funds dan Dana Trust Pensiun (Pension Trust Fund)
b. Dana Peragenan (Agency Fund) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak
lain yang dikelola oleh pemerintah yang bertindak sebagai agent. Dana Peragenan dibentuk untuk
mempertanggungjawabkan aktiva (biasanya kas) yang diterima dan dibayar kepada dana,
individu, atau organisasi lain. Aktiva yang diterima biasanya dipegang dalam waktu singkat,
sehingga aktivitas investasi jarang dilakukan dalam dana ini. Dana Peragenan murni sebagai
custodian, di mana aktiva sama dengan utang. Akuntansi Dana Peragenan biasanya berhubungan
dengan catatan tentang perubahan aktiva yang dipegang oleh suatu unit pemerintah untuk pihak
lain. Karena aktiva yang ada hanya dipegang sementara waktu, biasanya tidak ditemukan akun
Saldo dana.
JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN
Dana yang dibentuk oleh suatu unit pemerintah tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ketentuan
tentang jumlah dana yang dibentuk diatur dalam prinsip keempat sebagai berikut:
Prinsip 4. Jumlah dana
Unit-unit pemerintah harus menetapkan dan memeliharan dana-dana yang dibutuhkan sesuai dengan
aturan hukum dan administrasi. Jumlah dana yang dibentuk minimum sesuai dengan persyaratan legal dan
operasi. Dana yang tidak diperlukan dapat menunjukkan ketidakfleksibelan, terlalu kompleks dan administrasi
keuangan yang tidak efisien.
Pemerintah menentukan jumlah dana yang akan dibentuk sesuai dengan aturan hukum dan kontraktual
Iainnya. Walaupun pemerintah dapat menjamin bahwa pembentukan dana lebih sedikit atau banyak dapat
menjamin pengendalian yang efektif, namun pembentukan dana yang tidak diperlukan berarti melanggar
ketentuan hukum dan kontraktual.
Analisis transaksi dan akuntansi dana
Sesuai dengan sifat dan hubungan timbal balik antara akun dana dan nondana sangatlah perlu untuk
memahami prinsi-prinsip selanjutnya untuk memahami akuntansi pemerintahan. Hal itu berguna untuk
mempelajari akuntansi dana dan prinsip kerja dari dari model akuntansi dana. Transaksi dibawah ini akan
memberikan rincian lebih lanjut tentang model akuntansinya.
Transaksi :
1. Dibeli tunai aktiva tetap pemerintah dengan dana umum sebesar $8000
2. Menerbitkan obligasi sebesar $1,000,000 pada harga pari untuk pembiayaan konstruksi gedung
pemadam kebakaran
3. Menerbitkan notes jangka waktu 6 bulan untuk menyediakan pendanaan sementara untuk dana umum
4. Diterima tagihan dari kontraktor $300,000 untuk biaya konstruksi gedung pemadam kebakaran
5. Menjual aktiva tetap umum $7,000 dengan beban depresiasi sebesar $9000
6. Mentransfer dana umum sebesar $100,000 kepada dana dimana utang dari gedung pemadam
kebakaran akan dibayar kembali.
7. Utang gedung pemadam kebakaran sebesar $50,000 dan bunga sebesar 30,000 telah jatuh tempo dan
telh dibayar
8. Notes dana umum berjangka 6 bulan telah jatuh tempo dan telah dibayar beserta bunganya sebesar
$30,000
9. Dibeli tunai aktiva tetap untuk dana kepemilikan dari dana kepemilikan sebesar $8,000
10. Menerbitkan obligasi pendapatan dana kepemilikan sebesar $1,000,000 untuk membiayai ekspansi
gedung
Fund affected
Dana pemerintahAkun aktiva tetap umum dan
kewajiban jangka panjang umumDana kepemilikan
CA - CL = FB GCA - GLTL
NA-
Invested
in GCA
CA + NCA - CL - LTL = NA
1 Umum (8000) (8000) 8000 8000
2 Dana
modal
1,000,000 1,000,000 1,000,000 (1,000,000)
3 Umum 1,000,000 1,000,000
4 Dana
modal
300,000 (300,000) 300,000 300,000
5 Umum 7000 7000 (9000) (9000)
6a Umum (100,000) (100,000)
6b Jasa
utang
100,000 100,000
7 Jasa
utang
(80,000) (80,000) (50,000) 50,000
8 Umum (1,030,000) (1,000,000) (30,000)
9 Perusah
aan
(8000) 8000
10 Perusah
aan
1,000,000 1,000,000
Keterangan :
CA : Current Asset
CL : Current Liabilities
FB : Fund Balance
GCA : General Capital Asset
GLTL : General Long Term Liabilities
LTL : Long Term Liabilities
NA : Net Asset
NCA : Non Current Asset (Including Capital Assets)
Transaksi 1 mempengaruhi dua entitas akuntansi pemeerintahan umum
1. Kas dana umum digunakan sebesar $8,000 (oleh karena itu, penurunan pada dana umum di current
asset)
2. Aktiva tetap diperoleh tidak sesuai pada pesamaan akuntansi dana umum karena aktiva tetap bukanlah
termasuk current asset dn dengan demikianbukan bagian dari dana modal kerja.
3. Karena current asset dana umum berkurang dan current liabilitiesnya tidak berubah, transaksi itu
mengurangi saldo dana umum $8,000
4. Penurunan pada saldo dana umum akan dilaporkan sebagai pengeluaran pada laporan operasional
dana umu. (Ingat bahwa laporan ini adalah hampir sama fungsinya dengan laporan arus kas).
Transaksi yang sama dilaporkan sama yaitu sebagai penurunan pada laporan arus kas.
5. Aktiva tetap ditambahkan pada akun aktiva modal umumdan akun aktiva bersih (aktiva bersih-
investasi pada aset modal umum) bertambah dengan jumlah yang sama.
Dua entitas akuntansi pemerintahan umum juga dipengaruhi oleh transaksi 2 :
1. Kas diterima dengan menerbitkan obligasi yang digunakan untuk membiayai konstruksi fasilitas
modal pemerintahan umum yang utama (gedung pemadam kebakaran). Karena itu, transaksi ini
meningkatkan jumlah dari current asset pada dana proyek modal.
2. Utang obligasi adalahutang jangka panjang dan dengan demikian tidak esuai dengan persamaan
akuntansi pada dana pemerintah karena kewajiban jangka panjang bukanlah bagian dari dana modal
kerja.
3. Karena aset dana modal kerja meningkat, sebesar $1,000,000 dan kewajibannya tidak berubah,
transaksi tersebut menambah saldo dana proyek modal $1,000,000. Peningkatan pada saldo dana dari
penerbitan obligasi harus dilaporkan pada laporan operasional dana proyek modal.
4. Perolehan dari obligasi bukanlah pendapatan. Oleh karena itu peningkatannya akan dilaporkan pada
sebuah kategori ‘sumber-sumber pendanaan lainnya’ yang terpisah dari peningkatan saldo dana.
(Sebagai tambahan perhatikan kesamaan antara laporan operasional dengan laporan arus kas dimana
transaksi tersebut dilaporkan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan).
5. Utang obligasi ditambahkan pada akun utang jangka panjang umumnya. Sebuah pengimbangan
dicatat pada akun aset bersih-investasi pada aset modal umum.
Terakhir pada transaksi 3, perhatikan perbedaan pada pengaruh dari penerbitan kewajiban jangka
panjang pemerintahan umum dan penerbitan kewajiban jangka pendek pemerintahan umum. Pada kasus
tertentu seperti ini, peminjaman tersebut untuk tujuan dana umumdan mempengaruhi dana umum sebagai
berikut:
1. Current asset meningkat $1,000,000
2. Current liabilities meningkat $1,000,000
3. Saldo dana tidak terpengaruh karena perubahan pada current asset dan current liabilities dari dana
tersebut adalah sama, yaitu modal kerja tidak berubah.
4. Sebagai akibatnya, transaksi tersebut tidak memiliki efek pada laporan operasional dana umum.
Dan juga perhatikan tidak ada akun fund atau nonfund lainnya yang disebabkan oleh transaksi 3.
Kemudian amati transaksi selanjutnya (4-10) pada kolom diatas. Apabila kita memahami analisis transaksi
yang disajikan pada kolom tersebut, sebenarnya kita sudah memulai untuk memahami dasar dari model
akuntansi pemerintahan. Dan pemahaman tentang model akuntansi pemerintahan umum akan dibahas lebih
mendalam pada bab 3-9.
AKTIVA TETAP DAN UTANG JANGKA PANJANG
Aktiva tetap dan utang jangka panjang umum dipertanggungjawabkan melalui kesatuan akuntansi
nondana yaitu kelompok akun (account group). Ada dua jenis kelompok, yaitu Kelompok Akun Aktiva Tetap
Umum dan Kelompok Akun Utang Jangka Panjang Umum
AKTIVA TETAP UMUM vs. DANA SPESIFIK
Perlu dibedakan antara aktiva tetap dana tertentu dengan aktiva tetap umum, serta utang jangka
panjang dana tertentu dengan utang jangka panjang umum. Pembedaan ini diperlukan karena hanya aktiva
tetap dan utang jangka panjang umum saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kelompok akun.
Sedangkan aktiva tetap dan utang jangka panjang dana spesifik dipertanggungjawabkan dalam dana tersebut.
Aktiva tetap umum adalah aktiva tetap unit pemerintah umum selain yang dipertanggungjawabkan dalam
kelompok dana kepemilikan dan dana kepercayaan. Sedangkan utang jangka panjang umum adalah utang
jangka panjang unit pemerintah umum selain yang dipertanggungjawabkan dalam kelompok dana kepemilikan
dan kepercayaan.
Prinsip 5: Pelaporan aktiva tetap
Pembedaan yang jelas harus dilakukan antara :
(1) aktiva tetap dari dana kepemilikan
(2) aktiva tetap dari dana kepercayaan
(3) aktiva tetap umum
a. Aktiva tetap dana kepemilikan harus dilaporkan pada laporan keuangan pemerintah dan laporan
keuangan dana.
b. Aktiva tetap dana kepercayaan harus dilaporkan hanya pada laporan aktiva bersih kepercayaan
(fiduciary net asset)
c. Semua aktiva tetap lainnya pada unit pemerintahan adalah aktiva tetap umum dan seharusnya
dilaporkan pada kolom aktivitas pemerintahan pada laporan aktiva bersih pemerintah.
Dengan demikian, istilah aktiva tetap umum berarti aktiva tetap pemerintah umum.
PENILAIAN AKTIVA TETAP
Prinsip Akuntansi dana yang keenam menyatakan bahwa aktiva tetap umum dan aktiva tetap dana
spesifik dinilai sebesar cost. Prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut :
Prinsip 6: Penilaian Aktiva Tetap
1. Aktiva tetap harus dinilai berdasarkan historical cost, atau jika kas tidak dapat ditentukan, penilaian
aktiva bersih berdasarkan taksiran kas.
2. Biaya dari aktiva tetap meliputi biaya tambahan untuk meletakkan aktiva tersebut pada lokasi yang
telh ditentukan dan pada kondisi unutk penggunaannya.
3. Aktiva tetap donasi harus dicatat sebesar taksiran harga pasar pada saat diterima (pada saat perolehan
+ biaya tambahan)
DEPRESIASI AKTIVA TETAP
Akuntansi depresiasi aktiva tetap pemerintah ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi dana yang
ketujuh. Prinsip akuntansi dana yang ketujuh tersebut berbunyi sebagai berikut:
Prinsip 7: Depresiasi aktiva tetap
a) Aktiva tetap harus didepresiasikan sesuai dengan perkiraan umur ekonomis kecuali jika
i. Tidak habis pakai
ii. Aset infrastruktur yang menggunakan pendekatan modifikasi
b) Aset yang tidak habis pakai seperti tanah dan pengembangan tanah tidak didepresiasikan
c) Beban depresiasi harus dilaporkan di:
i. Laporan kegiatan pemerintah
ii. Laporan dana kepemilikan pda penerimaan, beban dan perubahan pada dana aktiva bersih
iii. Laporan perubahan pada aktiva bersih kepercayaan (fiduciary net asset)
Depresiasi aktiva tetap :
1. Depresiasi aktiva tetap umum tidak harus dicatat dalam ukun dana pemerintahan. Depresiasi aktiva
tetap umum dapat dicatat untuk tujuan analisis biaya dan ukumulasi depresiasi dapat dicatat dalam
Kelompok Akun Aktiva Tetap Umum.
2. Depresiasi aktiva tetap dana tertentu yang dipertanggungjawabkan dalam dana kepercayaan harus
dicatat dalam dana tersebut. Depresiasi juga dicatat dalam dana kepercayaan dimana biaya, laba
dan/atau mempertahankan modal diukur.
Berdasarkan prinsip akuntansi dana yang ketujuh, pemerintah dapat memilih akan mendepresiasi
aktiva tetap umum atau tidak. Apabila pemerintah mendepresiasi aktiva tetap umum, maka depresiasi tersebut
tidak boleh tampak dalam laporan keuangan dana pemerintahan. Dengan kata lain, akumulasi depresiasi dapat
dilaporkan dalam kelompok akun, bukan dalarn dana. Dengan demikian, depresiasi tidak dicantumkan
dalam laporan pendapatan, belanja dan perubahan saldo dana.
Pemerintah mendepresiasi aktiva tetap umum untuk tujuan perhitungan dan analisis biaya.
Namun, biasanya pemerintah tidak mendepresiasi aktiva tetap umum karena depresiasi bukan merupakan
belanja. Karena depresiasi bukan merupakan belanja, maka tidak boleh diakui dalam leporan keuangan dana
pemerintahan. Sedangkan bagi dana kepercayaan, depresiasi perlu dilakukan karena diperlukan pengukuran
biaya dan laba bersih. Demikian juga dalam dana trust yang memerlukan pengukuran biaya dan laba bersih,
maka depresiasi harus dilakukan.
Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa:
1. Depresiasi harus dicatat dalam dana di mana biaya diperhitungkan dan laba diukur
dalam kelompok dana kepemilikan dan dana trust.
2. Biaya depresiasi tidak harus dicatat dalam dana di mana belanja (expenditure) diperhitungkan dalam
kelompok dana pemerintahan sebab depresiasi bukan elemen belanja. Kalaupun depresiasi
dilakukan hanya untuk tujuan analisis biaya dan tidak boleh dicatat dalam akun dana pemerintahan.
DANA KHUSUS vs. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG UMUM
Prinsip 8: akuntansi untuk kewajiban jangka panjang
Perbedaan yang jelas harus dibuat antara: (a) kewajiban jangka panjang dana dan (b) kewajiban
jangka panjang umum
1. Kewajiban jangka panjang yang berhubungan langsung dan diperkirakan dibayar dari dana
kepemilikan dilaporkan dalam laporan aktiva bersih dana kepemilikan dan kolom aktiva bisnis
laporan aktiva bersih pemerintah.
2. Kewajiban jangka panjang yang berhubungan langsung dan diperkirakan dibayar dari dana
kepercayaan (fiduciary fund) dilaporkan pada laporan aktiva bersih dana kepercayaan (fiduciary net
asset).
3. Seluruh kewajiban jangka panjang yang belum jatuh tempo dilaporkan pada kolom aktivitas
pemerintah pada laporan aktiva bersih pemerintah. Kewajiban yang telah jatuh tempo (selin yang
berhubungan dengan dana kepemilikan dan dana kepercayaan) harus dilaporkan sebagai kewajiban
dana pemerintah.
BASIS AKUNTANSI DAN FOKUS PENGUKURAN
Basis akuntansi berhubungan dengan saat pengakuan (pencatatan) pendapatan dan biaya atau
belanja (expenditure). Pada umumnya. ada dua basis akuntansi. yaitu basis kas (cash basis) dan
basis akrual (accrual basis). Apabila digunakan basis kas, suatu transaksi diakui pada saat kas
diterima atau dibayar. Sebaliknya, apabila digunakan basis akrual, suatu transaksi dapat diakui tanpa
harus kas diterima atau dibayar. Pendapatan diakui pada saat terhimpun (earned) dan biaya diakui
pada periode di mana pengeluaran tersebut digunakan untuk memperoleh pendapatan.
Selain basis kas dan basis akrual, dikenal juga basis akrual modifikasian (modified accrual
basis). Basis akuntansi ini merupakan basis akrual yang telah dimodifikasi. Basis akuntansi ini
umumnya digunakan dalam akuntansi dana, khuusnya dana yang bersifat belanja. Tidak semua
dana yang dibentuk menggunakan basis akrual modifikasian. Dana Kepemilikan, Dana
Kepercayaan Nonbelanja, dan Dana Kepercayaan Pensiun menggunakan basis akrual karena sifat
dana-dana tersebut adalah nonbelanja. Hanya dana yang bersifat belanja yang menggunakan basis
akrual modifikasian.
Prinsip 9 Basis Akuntansi Dan Fokus Pengukuran
a. Laporan Keuangan Pemerintah
1. Laporan aktiva bersih dan laporan aktivitas pemerintahan harus disiapkan dengan
menggunakan basis akrual akuntansi.
2. Pendapatan, beban, keuntungan, kerugian, harta dan hutang yang berasal dari pertukaran
seperti transaksi diakui ketika pertukaran terjadi.
3. Pendapatan , beban, keuntungan, kerugian, harta dan hutang yang berasal dari transaksi
non-pertukaran diakui sesuai dengan pernyataan GASB N0.33.
b. Laporan Keuangan Pendanaan
1. Dana.pemerintahan. Pendapatan dan belanja harus diakui dengan basis akrual
modifikasian. Pendapatan diakui pada periode akuntansi di mana pendapatan terukur
dan tersedia. Belanja harus diakui dalam periode akuntansi dimana hutang terjadi.
kecuali hutang jangka panjang dan bunga yang belum jatuh tempo.
2. Dana kepemilikan. Pendaparan dan biaya harus diakui dengan basis akrual, Pendapatan
diakui pada periode di mana terhimpun (earned). Biaya hanya diakui pada
periode dimana terjadi (digunakan untuk memperoleh pendapatan).
3. Dana kepercayaan. Pendapatan dan biaya atau belanja diakui dengan bentuk yg
sesuai dengan tujuan pengukuran akuntansinya. Dana Kepercayaan Nonbelanja dan
Dana Pensiun mennggunakan basis akrual. Aktiva dan utang Dana Peragenan diakui
dengan basis akrual modifikasian.
4. Transfer harus diakui pada periode akuntansi di mana utang piutang antar timbul.
Maka inti dari prinsip ini adalah bahwa di dalam akuntansi pemerintahan :
Basis akuntansi akrual dan fokus pengukuran sumber ekonomi yang merujuk pada
pengakuan pendapatan dan beban Dana kepemilikan, Dana kepercayaan, dan dana
Pemerintahan sama dengan Akuntansi Bisnis
Basis akuntansi akrual modifikasian dan fokus pengukuran sumber keuangan yang
merujuk pada pengakuan pendapatan dan beban dengan menggunakan fokus pengukuran
aliran sumber dana pemerintahan :
1. Pendapatan harus tersedia
Pendapatan dapat dikumpulkan dalam periode tersebut atau dengan segera
membayar hutang yang terjadi karena pengeluaran-pengeluaran dalam periode tersebut,
sebanyak yang didapatkan atau dikumpulkan selama periode tersebut atau dapat juga
ditangguhkan ( dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan) kemudian baru diakui
sebagai pendapatan setelah tersedia.
2. Belanja ( bukan beban )
Belanja untuk operasi atau pembiayaan modal dan jasa hutang diakui:
Ketika pembayaran utang pengeluaran operasi dan pengeluaran modal dari dana
pemerintah terjadi.
Ketika pembayaran utang jangka panjang dari jasa utang pemerintah dilakukan.
Transaksi antar dana harus dicatat ketika terjadi, ketika hutang atau piutang antar dana
timbul walaupun harta kas maupun harta bukan kas delum dikirimkan dari satu dana ke
dana lain.
Seperti yang telah dibahas dalam bab1, bahwa perbedaan Beban/biaya (Expenses) dan
Pengeluaran/Belanja (expenditure) adalah sangat penting dalam akuntansi pemerintahan sebagai
fokus pengukuran dana kepemilikan , dana kepercayaan, dan dana pemerintah. Beban adalah
biaya yang terjadi selama satu periode, yang termasuk biaya penyusutan, dan alokasi lainnya,
seperti pada akuntansi bisnis. Pengeluaran/Belanja yang merupakan fokus pengukuran akuntansi
dana pemerintah adalah sumber keuangan yang dibebankan selama satu periode untuk kegiatan
operasi, pengeluaran modal, pelunasan utang jangka panjang, dan pembayaran bunga.
Kita dapat melihat perbedaannya pada tabel di bawah ini :
No
.
Keterangan Beban/Biaya ( Expenses ) Pengeluaran/Belanja (Expenditure)
Operasi Gaji, Biaya Utilitas Gaji, Biaya Utilitas
Modal Penyusutan Pengeluaran Modal
Hutang Bunga Bunga, Pelunasan Hutang Jangka
Panjang
Keterangan :
1. Kegiatan Operasi- Beban operasi dan pengeluaran sangat identik tapi dapat berbeda
karena akrual atau perbedaan standar pengukuran alokasi antara beban dan pengeluaran
2. Modal- Semua biaya modal yang diperoleh selama satu periode dilaporkan sebagai
pengeluaran modal, sedangkan biaya harta modal yang habis masing-masing periode
dialokasikan sebagai Beban penyusutan.
3. Jasa Hutang- Bunga dapat dijadikan sebagai biaya ataupun belanja, walaupun tidak dalam
jumlah yang sama. Pelunasan hutang jangka panjang adalah Belanja, bukan Biaya.
Singkatnya perubahan dasar akrual adalah intinya, dasar akrual untuk aliran dan
keseimbangan sumber ekonomi dana pemerintah sangat berlawanan dengan basis kas akuntansi.
Syarat dasar basis akrual mengacu pada pendapatan yang diperoleh dan biaya yang terjadi seperti
untuk perusahaan bisnis dalam dana kepemilikan, dana kepercayaan, dan dana pemerintahan.
Aplikasi dari basis akrual modifikasian dan basis akrual akan didiskusikan dan diilustrasikan
dalam teks ini.
Anggaran, Pengendalian Anggaran, dan Pelaporan Anggaran
Pentingnya Anggaran, Pengendalian Anggaran, dan Akuntabilitas Anggaran dalam jenis
aktivitas diakui dalam prinsip GASB 10 :
Prinsip 10 Anggaran, Pengendalian Anggaran, dan Pelaporan Anggaran
1. Anggaran tahunan harus digunakan setiap unit pemerintah.
2. Sistem akuntansi harus menyediakan dasar untuk pengendalian melalui anggaran.
3. Perbandingan anggaran harus dilakukan dalam laporan keuangan dana pemerintahan yang
telah menggunakan anggaran tahunan. Perbandingan anggaran harus memuat
Anggaran asli
Anggaran akhir untuk periode pelaporan
Aliran kas masuk, aliran kas keluar, perimbangan dan basis penganggaran yang
ditetapkan.
Ada dua jenis anggaran yaitu (I) anggaran tetap (fixed budget) dan (2) anggaran fleksibel
(flexible budget). Anggaran tetap adalah anggaran dengan adanya batasan absolut terhadap
pengeluaran (biaya) tanpa melihat tingkat operasi yang dilakukan. Apabila dalam setahun
ditentukan anggaran material sebesar,Rp200.000, maka jumlah pembelian material dalam tahun
tersebut tidak boleh mclebih Rp200.000. Sedangkan anggaran fleksibel adalah anggaran yang
disusun dengan tingkat pengeluaran (biaya)' yang dianggarkan dihubungkan dengan tingkat
operasi yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel. tidak terdapat batasan pengeluaran absolut,
karena pengetuaran dihubungkan dengan tingkat aktivitas. Perbedaan antara anggaran tetap
dengan anggaran fleksibel terletak pada pertimbangan cause-and-effect relationship. Dalam
anggaran tetap, cause-and-effect relationship tidak dipertimbangkan. Sebaliknya, dalam
anggaran fleksibel, cause-and:-effect-relation.vhip dipertimbangkan. Dana yang bersifat belanja
biasanya menggunakan anggaran tetap, sebaliknya dana yang bersifat nonbelanja menggunakan
anggaran fleksibel.
Ada dua bagian penting dari anggaran yaitu pendapatan dan belanja. Anggaran
pendapatan berisi sumber keuangan yang akan diterima, sedangkan anggaran belanja merupakan
batas yang bisa dibelanjakan oleh pemerintah. Karena merupakan alat pengendali penting, dan
merupakan bagian integral dan sistem akuntansi, maka dilakukan pencatatan anggaran dalam
akuntansi dana pemerintahan. Akun anggaran dan realisasinya dicantumkan dalam laporan
keuangan.
Penyusunan anggaran seringkali tanpa memperhatikan prinsip akuntansi yang berterima
umum (prinsip GAAP), melainkan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Anggaran kadangkala didasarkan pada penerimaan dan pengeluaran kas (basis kas).
Misalnya akuntansi encumbrance (dijelaskan dalam bab 3) yaitu taksiran harga barang atau
jasa yang dipesan, dibebankan sebagai helanja merupakan ketidaksesuaian dengan prinsip
akuntansi yang berterima umum (prinsip GAAP). Apabila suatu unit pemerintah menyusun
anggaran tanpa memperhatikan prinsip akuntansi yang berterima umum, dan terdapat
perbedaan yang signifikan, maka perbedaan antara dasar anggaran dengan prinsip akuntansi
yang berterima umum harus diidentifikasikan. Namun banyak juga pemerintahan yang
menyusun anggaran berdasarkan prinsip GAAP, Olehkarena itu sangat lah penting untuk
mengidentifikasi basis penganggaran suatu pemerintah. Jika suatu pemerintahan melakukan
penyusunan anggaran tidak sesuai dengan prinsip GAAP maka Pemerintah harus :
1. Membedakan secara jelas prinsip penganggaran dari prinsip GAAP.
2. Melakukan pemeliharaan terhadap pengendalian akuntansi penganggaran selama
tahun penganggaran tersebut dan juga mengakumulasikan tambahan data yang
dibutuhkan untuk pelaporan GAAP.
3. Menyiapkan laporan keuangan untuk kedua prinsip dan menjelaskan serta
merekonsiliasi perbedaan antara basis penganggaran dan GAAP.
KLASIFIKASI DAN ISTILAH
Akun-akun dana harus diklasifikasikan dengan jelas agar dapat dibedakan sumber
keuangan beserta asalnya, utang dan jenis-jenisnya, serta akun pendapatan, belanja
(expenditure), dan biaya (expense).untuk mempertahankan konsistensi klasifikasi dan istilah
maka Pengklasifikasian ini diatur dalam prinsip 10 dan 11 GAAP.
Prinsip 11: Klasifikasi akun transfer. pendapatan. belanja, dan biaya
1. Minimal dalam laporan akitivitas operasi harus menyajikan Laporan Aktivitas untuk dana
pemerintahan dan juga tingkat detail yang dibutuhkan untuk dana pemerintahan dari
penerimaan dan belanja serta perubahannya dalam keseimbangan dana.
2. Pendapatan dana pemerintahan harus diklasifikasikan berdasarkan dana dan sumber.
Belanja harus diklasifikasikan berdasarkan fungsi, program, unit organisasi.
Aktivitas, karakteristik, dan objek.
3. Pendapatan dan biaya dana kepemilikan harus diklasifikasikan sedemikian rupa seperti
dalam organisasi bisnis.
4. Hasil permasalahan dari hutang jangka panjang harus diklasifikasikan secara tersendiri
antara penerimaan dan belanja di dalam laporan keuangan dana pemerintah.
5. Transfer antardana dan hasil dari emisi hutang jangka panjang umum harus diklasifikasikan
secara terpisah dari pendapatan dan belanja atau biaya dana.
Pelaporan Transfer Antardana4 jenis kegiatan antardana yang ditemui di pemerintah daerah dan pemerintah pusat
adalah sebagai berikut :
1. Pinjaman antardana
Pinjaman antardana (interfund loan or advance) adalah transaksi pinjam-meminjam
yang terjadi antardana. Dana penerima (recipient fund) atau dana peminjam (borrowing
fund) mengakui uang yang dipinjam sebagai utang kepada dana pembayar (paying fund)
atau dana yang meminjamkan (lending fund). Sedangkan dana pembayar mengakuinya
sebagai piutang dari dana penerima. Ada perbedaan istilah dan akun apabila pinjam-
meminjam tersebut bersifat jangka pendek .atau jangka panjang yaitu (1) apabila
pinjaman bersifat jangka pendek, maka digunakan istilah "due from" (piutang dari) dan
"due to" (utang kepada), dan (2) apabila pinjaman bersifat jangka panjang, maka
digunakan istilah "advance to" (piutang dari) dan "advance from" (utang kepada).
2. Jasa antardana yang diperlukan dan dibutuhkan
Kegiatan antardana ini adalah transaksi yang megakui dana penerimaan, dana belanja,
dana biaya dalam unit pemerintahan. GAAP melihat jasa antardana ini penting untuk :
Menunjukkan kebenaran dana kepemilikan.
Pelaporan yang akurat antara penerimaan dan belanja dari program atau
kegiatan keuangan melalui dana pemerintahan.
3. Tansfer Antardana
Transfer antardana (Interfund transfer) adalah transfer yang terjadi dalam rangka
pelaksanaan aktivitas rutin. Jenis-jenis transfer antardana meliputi (1) transfer dari
Dana umum kepada Dana Pelunasan Utang untuk membantu membayar utang, (2) subsidi
dari dana Umum kepada Dana Perusahaan, (3) kontribusi
Dana Umum kepada Dana Proyek modal untuk membantu
pembangunan, dan sebagainya. Transfer operasi tidak boleh diperlakukan sebagai
pendapatan atau belanja (biaya) pada dana-dana yang terkait bagi dana belanja. Dana
belanja mengakui transfer operasi sebagai sumber keuangan lain (other financing
source) bagi dana yang menerima transfer, dan penggunaan keuangan lain (other
financing use) bagi dana yang menyerahkan transfer. Sedangkan dana nonbelanja
mengakui transfer operasi sebagai pendapatan bagi dana yang menerima transfer, dan
sebagai biaya bagi dana yang menyerahkan transfer.
4. Uang Pengganti Antardana
Uang pengganti antardana (reimbursement) adalah transaksi pembayaran yang dilakukan
suatu dana yang merupakan kewajiban dana lain. Dana yang seharusnya menanggung
belanja atau biaya tersebut akan membayar uang pengganti kepada dana yang
melakukan pembayaran. Misalnya Dana Umum mengeluarkan uang sebesar Rp30 juta
untuk jasa konsultasi pembangunan sebuah auditorium kota. Pengeluaran tersebut
seharusnya ditanggung oleh Dana Proyek Modal karena konsultasi tersebut
merupakan aktivitas dana tersebut. Dana Umum diminta terlebih dahulu melakukan
pembayaran karena Dana Proyek Modal belum terbentuk atau belum memiliki uang.
Pada saat Dana Umum melakukan pembayaran, akun Belanja didebit, dan akun kas
dikredit. Apabila Dana Umum sudah menerima uang pengganti dari Dana Modal.
maka akun Kas didebit dan akun Belanja dikredit.
Laporan Hutang Jangka Panjang GASB juga menyatakan bahwa laporan hutang jangka panjang tidak dinyatakan sebagai hutang
dana (fund liabilities), sebagai contoh laporan hutang obligasi harus dicatat sebagai “Bond Issue
Proceeds” di dalam laporan operasi dana pemerintah. Laporan hutang jangka panjang juga mencatat
hutang sebagai hutang jangka panjang (tidak dapat diaplikasikan dalam hutang kepemilikan dan
pegadaian.
Klasifikasi Dana Belanja PemerintahanGASB mengklasifikasikan belanja dan Pemerintah berdasarkan fungsi, aktivitas, unit organisasi,
karakteristik, dan kelas utama. Klasifikasi ini dibuat untuk :
112
yani suati
pens" trans
Pinjam
Piyang teand) n
atau dasebagai
injinjamedue togunak
Dinonbelaipenggur
1. Memfasilitasi pengumpulan data untuk analisis internal untuk melakukan transfer antardana
2. Menyediakan data yang dibutuhkan untuk variasi perbandingan antar pemerintahan
Istilah dan klasifikasi umumIstilah dan klasifikasi umum mengenai anggaran, catatan dan laporan anggaran adalah prasyarat
dari perbandingan yang sah. Sebagai tambahan, kendali efektif anggaran dan akuntabilitas membutuhkan
catatan dan laporan anggaran, yang pada umumnya terkait dengan bantuan dan pembelanjaan, yang
sedikitnya mencantumkan rincian yang sama detail dengan titik kendali bantuan. GASB mengakui
perlunya konsistensi dan perbandingan pada prinsip ke-12.
Prinsip 12 Istilah dan klasifikasi umum
Istilah dan klasifikasi umum harus digunakan secara konsisten pada anggaran, catatan, dan laporan-
laporan keuangan dari setiap pendanaan dan aktivitas.
Laporan Keuangan TahunanPrinsip GASB yang terakhir memfokuskan kepada pentingnya laporan keuangan eksternal tahunan dan
menjelaskan beberapa segi permasalahannya.
Prinsip 13 : Laporan Keuangan Tahunan
a. Laporan keuangan interim yang tepat dan laporan mengenai posisi keuangan, hasil-hasil pelaksanaan
operasi, dan informasi lain yang terkait harus disiapkan untuk memudahkan kendali manajemen atas
operasi-operasi keuangan, kekeliruan dewan perwakilan, dan dimana dibutuhkan dan diinginkan untuk
tujuan-tujuan laporan eksternal.
b. Laporan Keuangan Tahunan Menyeluruh (CAFR) harus disiapkan dan diterbitkan, meliputi seluruh
aktivitas dari pemerintah pusat (termasuk paduan komponen unit-unitnya) dan memberikan tinjauan
atas seluruh komponen unit-unit dari laporan entitas yang disiapkan tersendiri yang meliputi (1)Bagian
perkenalan, (2) Diskusi dan analisa manajemen (MD&A), (3) Laporan-laporan keuangan dasar, (4)
Informasi tambahan yang dibutuhkan lainnya selain MD&A, (5) Laporan pendanaan individual dan
gabungan yang tepat, (6) Jadwal-jadwal, (7) Penjelasan-penjelasan naratif, dan (8) Bagian statistik.
Entitas yang membuat laporan adalah pemerintah (termasuk komponen unit-unit gabungan) dan
komponen unit-unit yang dibuat terpisah.
c. Persyaratan minimum untuk analisa dan diskusi manajemen (MD&A), laporan-laporan keuangan
dasar, informasi tambahan lain yang dibutuhkan selain MD&A adalah :
1) Diskusi dan analisa manajemen
2) Laporan-laporan keuangan dasar – yang harus terdiri dari :
a) Laporan-laporan keuangan pemerintah yang menyeluruh
b) Laporan-laporan keuangan pendanaan
c) Catatan atas pernyataan keuangan
3) Informasi tambahan lain yang dibutuhkan selain MD&A
d. Laporan keuangan entitas terdiri dari (1) Pemerintah pusat, (2) Organisasi-organisasi dimana
pemerintah bertanggungjawab secara finansial, dan (3) Organisasi-organisasi lain dimana sifat dan arti
dari hubungannya dengan pemerintah pusat sangat erat sehingga pengeluaran organisasi tersebut akan
menyebabkan pernyataan keuangan dasar pada laporan keuangan entitas tersebut akan menjadi
menyesatkan dan kurang lengkap apabila tidak dicantumkan.
1) Laporan entitas mengenai pernyataan-pernyataan keuangan pemerintah secara menyeluruh
harus menunjukkan informasi mengenai laporan pemerintah secara utuh, membedakan antara
pemerintah pusat dengan komponen unit-unit yang dilaporkan secara terpisah, demikian juga
antara pemerintah pusat dengan aktivitas bisnis.
2) Laporan entitas mengenai pernyataan-pernyataan keuangan pendanaan harus menyajikan
sumber-sumber utama pendanaan pemerintah pusat (juga termasuk paduan komponen unit-unit
yang pada hakekatnya merupakan bagian dari pemerintah pusat) dan sumber-sumber
pendanaan sampingan secara bersama-sama. (pendanaan dan komponen unit-unit yang bersifat
gadai harus dilaporkan hanya pada pernyataan gadai dari jumlah aset bersih dan perubahannya
dalam gadai aset bersih).
e. Inti dari laporan keuangan entitas biasanya adalah pemerintah pusat. Meskipun begitu, organisasi
pemerintahan selain pemerintah pusat (seperti komponen unit, usaha gabungan, organisasi pemerintah
gabungan, dan organisasi pemerintahan lain yang berdiri sendiri) bertindak sebagai inti dari laporan
entitasnya sendiri ketika entitas tersebut menerbitkan pernyataan keuangannya secara terpisah. Untuk
semua entitas ini, ketentuan-ketentuan laporan keuangan harus diterapkan pada lapisan “dari bawah
keatas”. Pada setiap lapisan, pengertian dan ketentuan harus diterapkan sebelum lapisan tersebut
dicantumkan kedalam pernyataan keuangan dari tingkatan laporan pemerintah selanjutnya.
Laporan Sementara (Interim)Tidak ada prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterima secara umum (GAAP) yang diumumkan secara
resmi untuk periode bulanan, triwulanan, atau laporan keuangan sementara lainnya. Laporan interim
didiskusikan dan diilustrasikan pada titik-titik yang bervariasi sepanjang teks, walaupun laporan keuangan
tahunan ditekankan harus sesuai dengan GAAP.
Laporan Keuangan Tahunan Menyeluruh (CAFR) Vs. Persyaratan Minimum
Laporan keuangan tahunan yang direkomendasikan untuk pemerintah pusat dan daerah adalah Laporan
Keuangan Tahunan Menyeluruh (CAFR). Laporan CAFR ini memiliki tiga bagian yaitu : (1) Pendahuluan,
(2) Keuangan, dan (3) Statistik.
1. Bagian pendahuluan termasuk surat pengiriman, daftar isi, dan materi pendahuluan lainnya.
2. Bagian keuangan, termasuk :
a. Diskusi dan analisa manajemen (MD&A), yaitu laporan naratif mengenai informasi
tambahan yang dibutuhkan yang disajikan secara terstruktur dan objektif oleh pihak
manajemen yang menyajikan laporan mengenai analisa peristiwa-peristiwa penting yang
terjadi sepanjang tahun dan status dari pemerintah pusat dan daerah pada akhir tahun.
b. Laporan keuangan dasar yang termasuk :
1) Laporan keuangan pemerintah yang menyeluruh, terdiri dari (1)
Pernyataan mengenai aset bersih, dan (2) Pernyataan mengenai aktivitas.
2) Laporan keuangan pendanaan
a) Laporan keuangan pendanaan pemerintah, terdiri dari :
o Neraca,
o Laporan pendapatan, belanja, dan perubahan saldo dana,
o Laporan pendapatan, belanja, dan perubahan saldo dana : anggaran dan
realisasi
b) Laporan keuangan pendanaan pemilik, meliputi :
o Neraca/laporan total aset bersih
o Laporan pendapatan, beban, dan perubahan total pendanaan aset
bersih
o Laporan arus kas
c) Laporan keuangan pendanaan gadai, meliputi :
o Laporan total aset gadai
o Laporan perubahan total aset gadai
3) Catatan atas laporan keuangan
c. Informasi tambahan lain yang dibutuhkan selain MD&A, termasuk informasi mengenai
rencana pensiun yang harus dilampirkan menurut GASB, kondisi infrastruktur, dan
manajemen risiko.
3. Bagian statistik, yaitu meliputi tabel statistik 10 tahun (mengenai sumber pendapatan dan tujuan
pembelanjaan) seperti juga informasi ekonomi dan demografis.
Laporan Individu Dan GabunganKarakteristik unik dari laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah bahwa dua jenis laporan
keuangan pendanaan dan jadwal dari neraca, laporan operasional, dan laporan serta jadwal lainnya,
digunakan pendanaan individu dan pendanaan gabungan.
1. Jadwal dan laporan pendanaan individu, sesuai dengan namanya, menyajikan status dan data
operasi untuk pendanaan tunggal, sering penyajianya lebih terinci dan atau dengan menyertakan
data perbandingan anggaran dan realisasi atau data perbandingan kinerja tahun ini dengan kinerja
tahun sebelumnya.
2. Jadwal dan laporan pendanaan gabungan, menyajikan, dalam kolom yang bersebelahan, data dari
semua pendanaan yang sejenis (contohnya pendanaan pendapatan khusus), total pendanaan secara
keseluruhan, dan mungkin juga perbandingan total pendanaan tahun ini dengan tahun sebelumnya.
Jadwal dan laporan pendanaan gabungan dapat juga menyajikan jenis pendanaan bukan sumber
pendanaan utama.
Perbedaan antara laporan pendanaan gabungan dan individu sangat penting. Perhatikan bahwa laporan
keuangan pendanaan individu tidak berisi informasi yang tidak disediakan pada laporan gabungan. Oleh
karena itu, laporan keuangan pendanaan individu hanya digunakan jika terdapat rincian lebih lanjut
mengenai pemerintahan terkait atau jika terdapat data perbandingan pendanaan individu atau perbandingan
anggaran.
Pendanaan Individu Dan Laporan Keuangan Gabungan
Pendanaan pendapatan khusus A
Pendapatan 500
Pembelanjaan 400
Kelebihan pendapatan dari pembelanjaan 100
Sumber keuangan lainnya
Sumber keuangan lainnya 80
Penggunaan keuangan lainnya (240)
Jumlah bersih sumber pendanaan lainnya (160)
Perubahan saldo pendanaan (bersih) (60)
Saldo awal pendanaan 110
Saldo awal pendanaan 50
Pendanaan pendapatan khusus B
Pendapatan 300
Pembelanjaan 290
Kelebihan pendapatan dari pembelanjaan 10
Sumber keuangan lainnya
Sumber keuangan lainnya 60
Penggunaan keuangan lainnya (40)
Jumlah bersih sumber pendanaan lainnya 20
Perubahan saldo pendanaan (bersih) 30
Saldo awal pendanaan 200
Saldo awal pendanaan 230
Pendanaan pendapatan gabungan A B Gabungan
Pendapatan 500 300 800
Pembelanjaan 400 290 690
Kelebihan pendapatan dari pembelanjaan 100 10 110
Sumber keuangan lainnya
Sumber keuangan lainnya 80 60 140
Penggunaan keuangan lainnya (240) (40) (280)
Jumlah bersih sumber pendanaan lainnya (160) 20 (140)
Perubahan saldo pendanaan (bersih) (60) 30 (30)
Saldo awal pendanaan 110 200 310
Saldo awal pendanaan 50 230 280
Komponen Unit-Unit Dan Laporan Keuangan EntitasLaporan keuangan entitas pemerintah mungkin meliputi beberapa entitas hukum yang terpisah. Contohnya :
pengairan kota, keperluan saluran kebersihan dan bandara kota. Jika begitu, laporan keuangan untuk kota
dan semua komponen unit-unitnya termasuk kedalam laporan keuangan tahunan menyeluruh (CAFR) dan
laporan keuangan dasar (BFS). Data untuk sebagian komponen unit-unit dipadukan dengan data-data
pendanaan utama pemerintah, dimana data untuk komponen unit lain yang disajikan terpisah dalam kolom
tersendiri dari laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut juga dianggap penting untuk menyajikan laporan keuangan terinci yang terpisah untuk
beberapa atau keseluruhan unit-unit dari laporan keuangan entitas pemerintah kota. Sering juga muncul
kasus dimana hutang pendapatan komponen unit belum terselesaikan. Contohnya : hutang pendapatan unit
pengairan dan saluran kebersihan, dimana kreditur menginginkan laporan keuangan terinci untuk
komponen unit-unit.
Komentar PenutupUntuk memahami akuntansi pemerintahan pusat dan daerah serta pelaporannya memerlukan perhatian
khusus kepada prinsip-prinsip GASB, jenis pendanaan, fokus pengukuran, akuntabilitas dan kontrol
anggaran serta istilah terkait. Istilah baru dan unik harus diperhatikan dengan seksama. Istilah yang telah
dipahami juga patut dianalisa, karena istilah tersebut dapat digunakan dalam arti yang biasa ataupun arti
khusus.
Menyesuaikan dengan situasi dimana banyak entitas akuntansi yang membutuhkan konsentrasi dan latihan.
Sifat, peranan, dan perbedaan karakteristik dari setiap jenis pendanaan yang dianjurkan oleh GASB harus
dipahami secara menyeluruh.
Keanehan dari pendekatan entitas yang banyak dari akuntansi pendanaan adalah bahwa sebuah transaksi
dapat memerlukan pencatatan pada lebih dari satu entitas akuntansi. Contohnya, pembelian aset modal
umum mengharuskan pencatatan dilakukan pada pendanaan pengeluaran pemerintah dan aset pada akun
aset modal umum. Lebih jauh lagi, seseorang harus dapat menerima dan menyesuaikan penjelmaan virtual
dari akuntansi pendanaan entitas dan pengertian dari pendapatan dan pembelanjaan dalam konteks
akuntansi pendanaan.
Selanjutnya, anggaran sangatlah penting bagi pemerintah sehingga akuntansi pemerintah seringkali juga
disebut sebagai akuntansi anggaran. Oleh karena itu, adalah sangat wajar untuk menguji peranan anggaran
dan pendekatan anggaran utama sebelum mempelajari rincian dari prinsip-prinsip akuntansi pendanaan dan
prakteknya.
Pada akhirnya, laporan keuangan yang berbeda telah berkembang untuk kalangan pemerintah.
Perkembangan ini terus berlanjut belakangan ini ketika GASB menerbitkan Statement 34 “laporan
keuangan dasar dan analisa dan diskusi manajemen untuk pemerintah pusat dan daerah”. Diantara
perubahan-perubahan lainnya, ukuran ini mengharuskan laporan keuangan yang berdasarkan pendapatan
dan beban.