akta pembagian hak bersama | ricco s. yubaidi, s.h., m.kn

7
Akta Pembagian Hak Bersama Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.

Upload: riccoyubaidi

Post on 02-Mar-2021

7 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Materi yang membahas terkait Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), baik pengertian, fungsi, dasar hukum dan lain sebagainya.

TRANSCRIPT

Page 1: Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn

Akta Pembagian Hak Bersama

Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.

Page 2: Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn

Pembagian hak bersamaPengertian :

Adalah salah satu bentuk peralihan Hak atas sebidang tanah yang milik bersama akan dijadikan menjadi milik satu orang atau lebih dengan jumlah orang yang lebih sedikit dibandingkan jumlah pemilik semula.

Penjelasan tentang Akta APHB :

Pemilik Hak Atas Tanah tersebut termasuk pemilik semula. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tersebut dibuat di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berwenang menurut peraturan yang berlaku. Akta ini akan membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Di dalam APHB, tidak selalu diikuti oleh pemecahan tanah.

Satu APHB dapat memuat satu atau beberapa bidang tanah sekaligus, satu APHB juga dapat memuat beberapa letak bidang tanah di beberapa wilayah kerja PPAT.

Dalam hal bidang tanah terletak pada beberapa daerah maka, pembuatan APHB dapat dipilih akan dibuat di PPAT didaerah kerja mana yang dipilih oleh kesepakatan para pihak.

Namun, atas blankonya nanti diberikan kepada masing-masing wilayah kerja PPAT dimana bidang tanah tersebut masing-masing berada.

Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

Page 3: Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn

Hukum yang Mendasari Pembuatan Surat APHB• Hukum yang mendasari pembuatan surat APHB adalah pasal 111 Ayat 3, Ayat 4 dan Ayat 5 PMA/KBPN (Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional) Nomor 3 Tahun 1997. Untuk masing-masing Ayat ini tertulis:

• Ayat (3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris.

• Ayat (4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

• Ayat (5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta pembagian waris tersebut.

Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

Page 4: Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn

APHB Tanah Pertanian Dan PekaranganvTata cara mengurus APHB tanah pertanian

1. Mengurus BPHT, dalam hal ini BPHTB APHB dibagi menjadi 2 bentuk :

a. APHB Karena Pewarisan, BPHTB yang harus dibayarkan hanya BPHTB Waris saja sesuai dengan Azas Hukum Perpajakan yang melarang terjadinya pemungutan Pajak Ganda

b. APHB Karena Tujuan/Keputusan Bersama yaitu sebesar ½ NJOP – 60 Juta x 5%, NJOP yang dibayarkan oleh pemohon/yang bersangkutan (A) hanya sebagian milik pemohon (A) sebelumnya

2. Hal selanjutnya setelah BPHTB selesai yaitu sebelum membuat Akta Pembagian Hak Bersama adalah mengurus Ijin Landfrom dalam Rangka Peralihan Hak atas tanah pertanian di BPN, syarat-syarat mengurus ijin Landfrom yaitu : Lembar Permohonan, Fc KK + Ktp yang bersangkutan, Fc Sertipikat Hak Milik, Fc Surat Pernyataan APHB yang telah di legalisir

3. Setelah Ijin Landfrom telah terbit maka bisa dibuatkan Akta APHB dan melakukan Pengecekan Sertipikat secara Online/ sesuai ketentuan di daerah masing-masing beserta lampiran-lampirannya seperti : Surat Pernuyataan Landfrom, Surat Pernytaaan BPHTB, Surat Pernyataan APHB, Hasil dari Pengecekan Sertipikat, Lampiran 13+lembar Permohonan, Surat pernyataan ganti blangko apabila Blangko sertipikat masih Blangko lama/Belum diperbarui dengan Versi yang terbaru, Fc Kk+KTP yang berkaitan, Lembar BPHTB+Bukti bayar, FC SPPT legalisir dan berkas pendukung lainnya

Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

Page 5: Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn

Lanjutan…4. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka bias langsung dibawa ke BPN daerah tsb

5. Lama proses Balik Nama Karena ABPH sekitar 4 Bulanan, dan bisa lebih dari itu karena suatu hal tertentu

6. Setelah sertipikat keluar nama yang tertera di Sertipikat adalah Pemohon yang mengajukan Aphb tsb

APHB TANAH PEKARANGANYang membedakan antara APHB Tanah Pertanian dan Pekarangan adalah dibagian Ijin Aspek Landfrom dari BPN, untuk tanah pekarangan tidak perlu menggunakan Ijin Landfrom dan syarat2 yang diperlukan juga sama dengan yang dibahas di slide sebelumnya.

Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

Page 6: Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn

TUJUAN dari APHB

1. Karena sebagian/seluruh tanah SHM akan dihibahkan,dijual, dijadikan Tanggungan Bank, dsb

2. Keinginan para pemilik tanah yang sebelumnya untuk memberikan sebagian/seluruhnya kepada 1 orang atau lebih (dalam jumlah yang lebih sedikit dari jumlah semula)

3. Bi s a j u g a Pem bag i an Hak B e r s a m a t e r s e b u t g u n a m e l a k u k a n Pemecahan/Pemisahan bidang tanah tsb

Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

Page 7: Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn

Sebab – sebab aphb dan hal2 yang perlu diperhatikan dalam pembuatan APBH

• Peristiwa hukum, misalnya saja : karena terjadinya pewarisan dan karena terjadinya perkawinan.

• Karena keinginan bebas dari mereka yang ingin bersama-sama memiliki hak atas tanah.vHal-Hal yang perlu diprHatikan dalam pembuatan apHb

• Dalam pembagian Hak Bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak (konsep seolah-olah terjadi tukar menukar tanpa kelebihan nilai satu dengan yang lain);

• Para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas (konsep seperti hibah) ;

• Karena memperoleh kelebihan nilai dalam pembagian Hak Bersama ini, ada pihak yang membayar dengan uang tunai kepada Pihak lainnya (konsep seperti jual beli).

Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn. | Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)