akms tb resmi 2011-2014

Rencana aksi nasional

TBStop

Kementerian Kesehatan riDireKtorat JenDeral PengenDalian PenyaKit Dan

Penyehatan lingKungan2011

advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial

Pengendalian TubeRkulosisindonesia: 2011-2014

ISBN: 978-602-8937-50-4

iTBStop

Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS) TB

Rencana Aksi Nasional

Kata Pengantar

Tuberkulosis atau TB masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Indonesia merupakan negara pertama diantara negara-negara dengan beban TB yang tinggi di wilayah Asia Tenggara yang berhasil mencapai target Global untuk TB pada tahun 2006, yaitu 70% penemuan kasus baru TB BTA positif dan 85% kesembuhan. Saat ini peringkat Indonesia telah turun dari urutan ketiga menjadi kelima diantara negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Meskipun demikian, berbagai tantangan baru yang perlu menjadi perhatian yaitu TB/HIV, TB-MDR, TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Hal ini memacu pengendalian TB nasional terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program.

Strategi Nasional Program Pengendalian TB 2011-2014 dengan tema Terobosan menuju Akses Universal. Dokumen ini disusun berdasarkan kebijakan pembangunan nasional 2010-2014, rencana strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 dan strategi global dan regional. Penyusunan strategi nasional ini melibatkan partisipasi berbagai pihak pemangku kebijakan, pusat dan daerah, organisasi profesi, Gerdunas, komite ahli TB, lembaga swadaya masyarakat, Pamali serta mitra internasional.

Strategi Nasional program pengendalian TB dengan visi Menuju Masyarakat Bebas Masalah TB, Sehat, Mandiri dan Berkeadilan. Strategi tersebut bertujuan mempertahankan kontinuitas pengendalian TB periode sebelumnya. Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam stranas, disusun 8 Rencana Aksi Nasional yaitu : (1) Public-Private Mix untuk TB ; (2) Programmatic Management of Drug Resistance TB; (3) Kolaborasi TB-HIV; (4) Penguatan Laboratorium; (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (6) Penguatan Logistik; (7) Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial; dan (8) Informasi Strategis TB.

AKMS telah menjadi salah satu strategi dalam penanggulangan TB yang tertuang dalam Rencana Strategis Penanggulangan TB tahun 2006-2010. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak hal diterapkan dan dikembangkan terkait dengan AKMS. Kampanye nasional, pengembangan kapasitas bagi tim TB di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, penyebaran informasi melalui berbagai media cetak dan elektronik telah dilakukan untuk mendukung kemajuan program TB dalam mencapai target global.

ii Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS) TB

TBStop Rencana Aksi Nasional

Dokumen ini merupakan kelanjutan dokumen periode sebelumnya dan ditujukan kepada seluruh pelaksana program TB di semua tingkatan, fasilitas dan penyedia pelayanan kesehatan dan stake holders terkait. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong implementasi kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional AKMS TB

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan Rencana Aksi Nasional ini. Segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikannya pada masa mendatang sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat dalam pengendalian TB di Indonesia.

Mari kita lakukan terobosan dalam perjuangan melawan TB.

Jakarta, 14 Maret 2011Direktur Jenderal PP&PL, Kementerian Kesehatan RI

Prof. dr. tjandra Yoga aditama, SpP, MarS, DtM&H

iii

TBStop



tIM PenYUSUn

PengarahTjandra Yoga Aditama

YusharmenH. M. Subuh

editorDyah Erti Mustikawati

Asik Surya

KontributorSurjana

Yoana AnanditaDevi Yuliastanti

Nenden Siti AminahAtin ParihatinNani Rizkiyati

Lily S. SulistyowatiRuflina Rauf

Bambang SetiajiMuhani

Febrina WulanSiti Purwanti Brotowasisto

iv Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS) TB


DaFtar ISI

Kata Pengantar .................................................................................... iTim Penyusun ........... iiiDaftar Isi ..... ivDaftar Singkatan .... vDaftar Tabel ....... viI. PenDaHULUan .. 1II. anaLISIS SItUaSI ..... 4 1. Pembiayaan Program TB ..... 4 2. Pengetahuan Sikap dan Perilaku TB ........ 5 3. Peran Masyarakat dan Pasien TB ...... 6III. ISU StrategIS .. 8 1. Pembiayaan Program TB .. 8 2. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku TB . 8 3. Peran Masyarakat dan Pasien TB 8IV. tUJUan, target Dan InDIKatOr . 9 1. Tujuan . 9 1.1. Tujuan Umum ... 9 1.2. Tujuan Khusus .. 9 2. Target Program Pengendalian TB .......... 9 3. Indikator Pencapaian RAN AKMS TB .... 11V. PerUMUSan StrategI .............. 13 1. Strategi ... 13 1.1. Advokasi .... 13 1.2. Komunikasi ... 13 1.3. Mobilisasi Sosial ... 14VI. renCana KegIatan ........... 15 1. Advokasi .......... 15 2. Komunikasi ... 16 3. Mobilisasi Sosial 17VII. MOnItOrIng Dan eVaLUaSI ........ 19

vTBStop



VIII. Penganggaran Dan PeMBIaYaan ...... 21IX. PenUtUP ............... 24DaFtar PUStaKa ....... 25

DaFtar taBeL

Tabel 1. Target Program Pengendalian TB .................................................. 10Tabel 2. Indikator Pencapaian RAN AKMS TB ............................................ 11Tabel 3. Format Rencana Evaluasi AKMS ................................................... 19Tabel 4. Penganggaran dan Pembiayaan ..................................................... 21

vi Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS) TB


DaFtar SIngKatan

AIDS : Aquired Immuno Deficiency SyndromeAKMS : Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi SosialAPBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahBTA : Basil Tahan AsamDOTS : Directly Observed Treatment ShortcourseFKM UI : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas IndonesiaGerdunas : Gerakan Terpadu NasionalHIV : Human Immunodeficiency VirusINPRES : Instruksi PresidenKIE : Komunikasi, Informasi dan EdukasiLitbangkes : Penelitian dan Pengembangan kesehatanLSM : Lembaga Swadaya MasyarakatMDGs : Milenium Development GoalsMDR : Multy Drugs ResistantPerda : Peraturan DaerahPHKP : Piagam Hak dan Kewajinam PasienPKK : Pembinaan Kesejahteraan KeluargaPPTI : Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis IndonesiaPustu : Puskesmas PembantuRAN : Rencana Aksi NasionalRiskesdas : Riset Kesehatan DasarStranas : Strategi NasionalTNI : Tentara Nasional IndonesiaUKBM : Upaya Kesehatan Bersumberdaya MasyarakatUPK : Unit Pelayanan KesehatanWHO : World Health Organization

1TBStop



PENDAHULUAN

Salah satu kunci dari strategi DOTS adalah menemukan dan menyembuhkan pasien TB hingga tuntas. Strategi ini akan memutuskan rantai penularan TB dan menurunkan insiden TB di masyarakat. Untuk melaksanakan strategi ini diperlukan komitmen politis di level pengambil keputusan dalam bentuk dukungan kebijakan maupun dukungan pembiayaan program TB. Sehingga komitmen politis merupakan komponen penting yang menunjang terlaksananya komponen lain dalam Strategi DOTS seperti pemeriksaan mikroskopis, adanya laboratorium yang berkualitas, jaminan ketersediaan obat, pengawasan pengobatan dan pencatatan serta pelaporan.

Indonesia saat ini berada pada ranking kelima negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Estimasi prevalensi TB semua kasus adalah sebesar 566.000 atau 244 per 100.000 population (WHO, 2009 ) dan estimasi angka insidensi berjumlah 528.000 kasus baru per tahun (228 per 100.000 populasi). Insidensi kasus TB BTA+ diperkirakan sebesar 102 per 100.000 populasi (atau sekitar 236.000 pasien TB dengan BTA+ per tahun). Jumlah kematian akibat TB melebihi 90.000 kematian per tahunnya. Namun demikian dalam pencapaian program, Indonesia telah berhasil mencapai target global yaitu Angka Penemuan Kasus TB (CDR) sebesar 73,1% dari target global sebesar 70% dan Angka Kesembuhan sebesar 91% dari target 85%.

Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 didapatkan data bahwa prevalensi Tuberkulosis paru klinis yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 1,0%. Tujuh belas provinsi diantaranya mempunyai angka prevalensi di atas angka nasional, yaitu provinsi NAD, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat dan Papua. Secara umum prevalensi yang tertinggi yaitu Papua Barat (2.5%) dan terendah di provinsi Lampung (0,3%).

Menimbang hal tersebut maka pengendalian TB memerlukan upaya terpadu dan sistematis untuk mendorong terjadinya dukungan dari berbagai aspek baik melalui advokasi kebijakan publik, strategi komunikasi untuk perubahan perilaku serta mobilasi kekuatan elemen sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut dikenal sebagai

2 Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS) TB


AKMS (Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial) TB. AKMS TB adalah suatu kerangka kerja atau tindakan intervensi dalam mendukung program Pengendalian TB dan terkait erat dengan strategi Pengendalian TB. Secara operasional AKMS TB merupakan rangkaian kegiatan advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial yang dirancang secara sistematis dan dinamis dalam mendukung keberhasilan program Pengendalian TB.

Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan. Komunikasi, merupakan upaya untuk menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong masyarakat umum, dan petugas kesehatan agar bersedia bersama-sama menanggulangi penularan TB. Lingkungan sosial yang mendukung dapat diartikan sebagai Mobilisasi Sosial, adalah proses pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran memiliki pengetahuan, sikap dan mempraktikkan perilaku yang diharapkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, kemauan, kemampuan masyarakat dalam pengendalian TB. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan ekspansi dan akselarasi DOTS terwujud. Sasaran utama dari pemberdayaan dalam konteks Pengendalian TB adalah pasien TB dan keluarga. Dalam mobilisasi sosial diperlukan kemitraan untuk menjalin jejaring kerja serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan program yang terintegrasi dan koordinatif dalam setiap komponen program yang ditentukan melalui Stop TB Partnership

Dalam konteks Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS), selain penanganan secara medik, pengendalian TB membutuhkan elemen penting lain yaitu:

Komitmenpolitikpemerintahdalambentukdukungankebijakanpublik,dukungan dana untuk pengendalian TB

Sikapdanperilakubirokrasi(pejabatpublik)dalammenjalankankebijakantersebut.

Dukungandanperansertamasyarakatdanlembagasosialkemasyarakatansecara aktif di berbagai tingkatan.

Sikapdanperilakupasiendanpetugaskesehatanyangmendukungsejakdiagnosa, pengobatan hingga pasca pengobatan

3TBStop



Agar kegiatan AKMS terarah, semua pihak mengetahui peran dan fungsi masing-masing maka perlu Rencana Aksi Nasional (RAN) AKMS disusun berdasarkan Strategi Nasional Pengendalian TB tahun 2011-2014 dalam rangka mempercepat upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) pada umumnya dan tercapainya keluaran serta target penyelesaian INPRES 3 tahun 2010 dan 2011 pada khususnya



ANALISIS SITUASI

1. Pembiayaan Program TB

Saat ini pembiayaan program TB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan komitmen global dari negera-negara donor terhadap pengendalian TB di Indonesia. Di sisi lain hal ini menjadi salah satu kelemahan karena masih ada ketergantungan pendanaan pengendalian TB di Indonesia dari donor sebesar 31 persen pada tahun 2010, sementara diharapkan pada tahun 2014, kontribusi donor bisa diturunkan menjadi sebesar 13-15 persen dari total kebutuhan anggaran.

Dalam era desentralisasi, pembiayaan program kesehatan, termasuk pengendalian TB sangat bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat bagus karena daerah dapat mengoptimalkan pembiayaan kesehatan lebih akurat berdasarkan situasi dan kondisi. Namun hal ini juga dapat menjadi ancaman ketika pemerintah daerah tidak memprioritaskan masalah kesehatan termasuk TB dalam agenda pembangunannya.

Berdasarkan penelitian pendanaan TB oleh pemerintah daerah di kabupaten pada tahun 2007, kabupaten mengalokasikan 2 hingga 8 persen dari anggarannya untuk kesehatan (rata-rata 4,6 persen) dari target 15 persen untuk pembiayaan kesehatan. Dari angka tersebut, kurang dari 2 persen dialokasikan untuk pembiayaan program TB. Secara keseluruhan provinsi dan kabupaten membelanjakan kurang dari 1 persen dari anggaran mereka untuk menanggulangi TB. Sementara selama 3 tahun pengamatan, prosentase anggaran pemerintah utuk TB mengalami penurunan di 3 dari 4 provinsi dan 4 dari 7 kabupaten. Tentunya hal ini tidak terjadi merata di seluruh kabupaten di Indonesia. Namun, pendanaan TB yang bersumber dari dana APBD yang diharapkan meningkat dari tahun ke tahun, belum terealisasi di semua wilayah. Sehingga sangat diperlukan komitmen yang kuat dalam penanggulangan TB dari para pemangku kebijakan.

5TBStop



2. Pengetahuan Sikap dan Perilaku TB

Sepanjang tahun 2007-2010 penyebarluasan informasi tentang TB dilakukan baik melalui media massa (above the line) maupun kegiatan kampanye (below the line) dan relasi media dengan bekerjasama dengan Pusat Promosi Kesehatan dan Pusat Komunikasi Punlik. Keberadaan stasiun radio dan televisi yang dapat menjangkau ke pelosok Indonesia merupakan kesempatan untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi tentang TB.

Namun, budaya masyarakat yang cenderung lebih senang menonton (59% masyarakat menyatakan televisi sebagai media yang disukai) dibandingkan membaca membuat aktifitas KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) menelan biaya tinggi karena penggunaan media massa seperti televisi sedangkan ketersediaan dana untuk pembiayaan kampanye masih terbatas. Pengendalian TB harus melakukan pendekatan yang lebih kreatif dalam upaya penyebarluasan informasi tentang TB seperti melibatkan masyarakat lewat berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada.

Dari hasil penelitian tentang Pengetahuan Sikap dan Perilaku TB 2010 yang dilakukan Badan Litbangkes & FKM UI terungkap bahwa secara nasional 91 persen masyarakat masih belum mengetahui gejala TB dan tanda utama TB yang benar. Sedangkan dari segi penularan, 57,2 persen beranggapan bahwa TB ditularkan melalui alat makan dan minum. Hanya 49,6 persen yang berpendapat bahwa TB ditularkan melalui percikan dahak. Walaupun demikian, 95,1 persen masyarakat tahu bahwa penderita TB dapat disembuhkan. Sementara itu, 52,7 persen masyarakat mengetahui tentang lamanya seseorang penderita TB harus minum obat TB (>6 bulan) dan hanya 43 persen masyarakat yang pergi ke Puskesmas jika mereka sakit TB sementara 32 persen lebih memilih untuk datang dokter praktik swasta dan sisanya akan mendatangi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit khusus paru atau berobat sendiri. Dalam hal pengetahuan ketersediaan obat TB, hanya 45,6 persen masyarakat yang tahu obat TB tersedia secara gratis.

Data di atas menunjukkan bahwa upaya komunikasi dan informasi mengenai TB masih sangat diperlukan mengingat pengetahuan dasar tentang TB dan pola pencarian kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh kepada pencapaian penemuan dan kesembuhan kasus.



3. Peran Masyarakat dan Pasien TB

Bermitra dengan LSM, Organisasi Profesional dan Organisasi Kemasyarakatan seperti PKK, PPTI, telah terjalin sejak lama, meskipun baru pada tahun 1999 terbentuk kemitraan antara pemerintah pusat dan berbagai unsur tersebut di atas melalui pembentukan Gerdunas. Meskipun demikian hal ini baru terjadi di tingkat pusat, di tingkat Kabupaten/Kota, koordinasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan masih belum optimal.

Hingga saat ini 32 mitra terlibat aktif dalam mendukung program pengendalian TB yang tergabung dalam Forum Kemitraan. Forum ini terdiri dari beragam organisasi mulai dari organisasi profesional, pendidikan, organisasi keagamaan dan institusi pemerintah seperti Polri dan TNI. Kegiatan yang diselenggarakan mitra bervariasi mulai dari pelayanan TB hingga edukasi tentang TB. Walaupun demikian masih diperlukan lebih banyak lagi mitra untuk dilibatkan dalam pengendalian TB mengingat masih besarnya beban kerja yang ada. Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah beragamnya kapasitas mitra dalam melaksanakan program TB.

Upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengendalian TB juga dikembangkan melalui integrasi layanan TB di UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang telah diujicoba di tiga provinsi (Lampung, Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat) sejak September tahun 2010. Integrasi layanan TB melalui UKBM ini merupakan upaya untuk menjangkau unreach population di daerah yang sulit terjangkau. Selain itu, program ini merupakan salah satu upaya ekspansi dan akselerasi DOTS di masyarakat yang lebih ditekankan pada suatu bentuk kegiatan pelayanan. Dalam pelaksanaannya tidak harus membentuk sarana fisik khusus seperti misalnya Puskesmas Pembantu (Pustu), tetapi dapat memanfaatkan sarana yang telah tersedia di desa tersebut, misalnya balai desa, rumah penduduk, Pos Kesehatan milik TNI/Polri atau lain-lain yang mungkin dimanfaatkan untuk pos pelayanan TB. Kegiatan integrasi ini belum didukung oleh adanya kebijakan resmi untuk impelementasi di daerah.

Upaya lainnya adalah pelibatan pasien TB, mantan pasien TB dan orang dilingkungannya (affected people) melalui sosialisasi informasi yang memadai tentang TB dan pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian TB. Diharapkan pelibatan dan pemberdayaan pasien dan masayarakat dapat menciptakan kebutuhan

7TBStop



(create demand) akan pelayanan TB yang berkualitas. Upaya pemberdayaan tehadap affected people dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti paguyuban TB, kelompok pemuda, kelompok wanita dan diharapkan kelak kelompok ini dapat menjadi pendorong serta menjadi salah satu bagian dari upaya advokasi.

Salah satu isu dalam pemberdayaan affected people adalah pemenuhan hak dan kewajiban pasien TB sebagaimana tercantum dalam Piagam Hak dan Kewajiban Pasien TB (PHKP).Selama ini belum semua pasien, petugas kesehatan serta penyedia kesehatan mengetahui dan memahami isi dari Piagam Hak dan Kewajiban Pasien. Pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban baik dari pasien maupun penyedia layanan kesehatan akan mendorong terjadinya perbaikan kualitas pelayanan TB untuk masyarakat. Untuk itu pada Stranas 2011-2015 dicantumkan tentang target sosialisasi PHKP.

Seluruh upaya tersebut memerlukan monitoring dan evaluasi serta payung hukum untuk menjaga kesinambungannya. Berkembangnya wacana revitalisasi Gerdunas (Gerakan Terpadu Nasional) ataupun pembentukan Komisi Nasional Pengendalian TB akhir-akhir ini menggarisbawahi perlunya penguatan payung kemitraan dalam pengendalian TB.



ISU STRATEGIS

1. Pembiayaan Program TB

Kurangnya dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder)terkait di daerah untuk Pengendalian TB.

2. Pengetahuan Sikap dan Perilaku TB

Kurangnya pemahamanmasyarakat tentang pencegahan dan pencarianpengobatan TB.

KurangnyaaksesdaninformasimasyarakattentangTB Kurangnyaketerampilankomunikasiinterpersonaldaripetugaskesehatan

3. Peran Masyarakat dan pasien TB

MasihbanyakLSMtermasukyangterlibatdalamprogramHIV/AIDSyangbelum dilibatkan dalam program TB

Kurangnya kerjasama antar lintas program, lintas sektor, institusipemerintah lainnya (misal TNI/Polri), dan tempat kerja (workplace) serta mitra terkait dalam Pengendalian TB.

BelumterlibatnyakelompokkhusussepertipesantrendalamprogramTB

9TBStop



TUJUAN, INDIKATOR DAN TARGET

1. Tujuan

1.1. Tujuan Umum

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sikap serta perilaku masyarakat tentang TB, memberikan layanan yang berkualitas dan menyetarakan hak pada setiap orang termasuk pasien TB-HIV, TB-MDR serta populasi khusus agar dapat mendorongpeningkatan penemuan kasus TB sedini mungkin, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB serta menekan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

1.2. Tujuan Khusus

a. Meningkatkan dukungan kebijakan dalam program pengendalian TB dari para pengambil keputusan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota

b. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pencarian pengobatan TB

c. Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang TB secara terkoordinasi dan berkesinambungan

d. Meningkatkan keterampilan petugas dan kader TB dalam melakukan konselingkepadapasienTB,TB-MDRdanTB-HIV

e. Meningkatkan aksi nyata berbagai komponen masyarakat dan institusi pemerintah lainnya seperti Polri dan TNI serta pihak swasta dalam pengendalian TB

f. Melibatkan komunitas khusus, misalnya pesantren, rutan/lapas dalam program pengendalian TB melalui LSM

2. Target Program Pengendalian TB

Target Program Pengendalian TB yang ingin dicapai pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :



Tabel 1. Target Program Pengendalian TB

NO INDIKATOR BASELINE

TARGET 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah kabupaten/kota yang anggaran kesehatan NA 20 25 30 35 khususnya program TB meningkat

2 Jumlah pemegang kebijakan yang tersensitisasi NA 4000 8000 12.000 16.000 isu TB di semua tingkatan (advokasi)

3 Jumlah petugas kesehatanTB dan Promkes yang 225 200 400 600 800 mendapatkan pelatihan TB

4 Prosentase populasi yang memiliki pemahaman 9% 15% 20% 25% 30% yang benar TB (cara penularan, tanda, gejala, pengobatan dan kesembuhan)

5 Jumlah UKBM (Poskesdes) yang melaksanakan 50 100 150 200 250 layanan TB

6 Jumlah organisasi berbasis masyarakat, institusi 25 30 40 50 60 pemerintah (TNI, Polri, dll), dan dunia usaha yang memiliki kegiatan yang mendukung TB

7 Jumlah organisasi berbasis masyarakat yang 13 18 23 28 33 memiliki unit DOTS dan melaporkan penemuan kasus TB

8 Presentase kasus TB paru BTA positif yang NA 3% 5% 8% 10% merupakan hasil rujukan kader LSM diantara total kasus baru TB BTA positif yang dilaporkan

9 Prosentase pasien TB yang telah disosialisasi NA 2% 3% 4% 5% piagam hak dan kewajiban pasien TB (PHKP)

10 Prosentase petugas TB yang telah disosialisasi NA 2% 3% 4% 5% piagam hak dan kewajiban pasien TB (PHKP)

11 Jumlah komunitas khusus yang terlibat dalam NA 30 40 50 60 program pengendalian TB

12 Jumlah petugas dan kader TB yang sudah NA 144 288 432 576 mengikuti pelatihan konseling dan teknik komunikasi interpersonal TB

11

TBStop



3. Indikator Pencapaian RAN AKMS TB

Indikator pencapaian Rencana Aksi Nasional AKMS TB, dijabarkan per tingkat administrasi pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam kurun waktu 2010-2014, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Pencapaian RAN AKMS TB

KEGIATAN

TAHUN SUMBER DANA

2010 2011 2012 2013 2014

PUSAT

1 Advokasi a. Mengembangkan media advokasi kit TB v v GF b. Menyusun modul pelatihan advokasi v v GF bagi tim AKMS c. Melakukan pelatihan advokasi bagi tim v v v GF AKMS di Pusat dan Propinsi d. Melaksanakan advokasi kepada v v v v v GF pemangku kebijakan e. Melaksanakan advokasi kepada v v v v v GF media massa f. Melaksanakanworkshopmedia,pers v v v v v Promkes,KNCV briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan

2 Komunikasi a. Mengembangkan media promosi v v v v v Promkes-GF Pengendalian TB b. Kampanye TB melalui media masa v v v v v Promkes secara nasional c. Menyelenggarakan Forum Gerdunas TB v v v v v GF d. Mereview dan mengembangkan modul v v GF pelatihan konseling dan komunikasi interpersonal bagi petugas kesehatan dan kader e. Melatih pelatih pelatihan konseling dan v v v GF komunikasi Interpersonal



KEGIATAN

TAHUN SUMBER DANA

2010 2011 2012 2013 2014

PUSAT

3 Mobilisasi Sosial GF a. Menyusun pedoman mobilisasi sosial v v GF pengendalian TB b. Mereview pedoman pelaksanaan v v GF Layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM c.Perumusankebijakanyangmendukung V GF implementasi integrasi layanan TB di UKBM di daerah d. Pelaksanaan integrasi layanan TB di v v v v v GF UKBM di daerah dan institusi lainnya e. Mengembangkan dan mendistribusikan v v GF TB kit untuk kader f. Melaksanakan mobilisasi organisasi v v v v v GF kemasyarakatan g. Menyusun pedoman pelaksanaan v v v v v GF keterlibatan komunitas khusus (pesantren) dalam program pengendalian TB h. Melibatkan LSM dan paguyuban pasien v v v v v GF TB dalam kegiatan sosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien i. Menjadikan piagam hak dan kewajiban v v v v v GF pasien sebagai pokok bahasan daam modul pelatihan UPK

13

TBStop



PERUMUSAN STRATEGI

1 Strategi

Strategi yang dilakukan adalah Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS). Mobilisasi Sosial sebagai ujung tombak, yang didukung oleh Komunikasi dan Advokasi. Masing-masing strategi harus diintegrasikan semangat dan dukungan kemitraan dengan berbagai stakeholder. Kesemuanya diarahkan agar masyarakat agar mampu mempraktikkan perilaku pencegahan dan pengobatan TB.

1.1. Advokasi

Advokasi diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian TB. Kebijakan yang dimaksud disini dapat mencakup peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA), Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota, Peraturan Desa, dan lain sebagainya. Strategi advokasi yang digunakan adalah melakukan pendekatan kepada pengambil keputusan, media massa dan sektor terkait sehingga dapat dikeluarkan pernyataan dukungan untuk Program Pengendalian TB. Strategi ini dilakukan untuk menjawab isu startegis tentang kurangnya dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait di daerah untuk Pengendalian TB. Dalam pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola program dalam menyusun perencanaan anggaran sebagai dasar advokasi.

1.2. Komunikasi,

Strategi komunikasi yang dilakukan salah satunya adalah meningkatkan keterampilan konseling dan komunikasi petugas maupun kader TB dilaksanakan pelatihan konseling dan teknik komunikasi dalam penanganan TB.

Strategi lainnya yang dapat dilakukan adalah komunikasi langsung yaitu komunikasi yang dilakukan antar petugas dengan pasien, seperti konseling, penyuluhan dan komunikasi tidak langsung, yaitu melalui media baik cetak maupun elektronik.



Strategi Komunikasi diharapkan dapat menciptakan:

a. Dukungan positif dari masyarakat terhadap persepsi bahwa TB bukan penyakit keturunan atau kena guna-guna.

b. Dukungan keluarga sebagai Pengawas Menelan Obat bagi pasien TB agar berobat sampai tuntas.

c. Adanya dukungan positif masyarakat terhadap perilaku pencegahan penularan TB.

d. Adanya kampanye STOP TB.

Strategi komunikasi sekaligus menjawab isu startegis tentang Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan pencarian pengobatan TB, kurangnya kerjasama antar lintas program, sektor serta mitra terkait dalam Pengendalian TB dan kurangnya akses dan informasi masyarakat tentang TB

1.3. Mobilisasi Sosial.

StrategiuntukmemantaujumlahkasusTBBTApositifyangmerupakanrujukankader LSM diantara total kasus baru TB BTA positif yang dilaporkan adalah dengan memasukkan ke dalam sistem pencatatan yang ada di tingkat UPK, sehingga tercatat sampai di tingkat nasional.

Strategi untuk mensosialisasikan piagam hak dan kewajiban pasien adalahdengan melibatkan LSM dan paguyuban TB untuk ikut menyebarluaskan piagam ini. Selain itu untuk menjangkau petugas kesehatan piagam hak dan kewajiban pasien ini dilampirkan dalam modul pelatihan UPK.

Strategi mobilisasi sosial untuk menjawab isu startegis tentang kurangnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan pencarian pengobatan TB, kurangnya kerjasama antar lintas program, sektor serta mitra terkait dalam Pengendalian TB serta kurangnya akses dan informasi masyarakat tentang TB.

15

TBStop



RENCANA KEGIATAN

Kegiatan operasional AKMS yang direncanakan dalam Pengendalian TB dilakukan selama kurun waktu 5 tahun untuk mencapai target program Pengendalian TB tahun 2010-2014 sebagai berikut:

1. Advokasi

a. Mengembangkan media advokasi kit TB Media advoaksi kit perlu direview dan dikembangkan sesuai masalah dan

perkembangan Program Pengendalian TB terkini serta kecenderungannya ke depan untuk dijadikan bahan pelaksanaan advokasi baik di pusat maupun daerah.

b. Menyusun Modul Pelatihan advokasi bagi Tim AKMS TB Modul pelatihan advokasi bagi tim AKMS TB dilaksanakan agar pelaksanaan

pelatihan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan perlu menyiapkan modul, pedoman, bahan dan melaksanakan advokasi.

c. Melakukan pelatihan advokasi bagi Tim AKMS TB di Propinsi dan Kabupaten Pelatihan advokasi dilaksanakan bagi tim AKMS TB yang terdiri dari lintas

sektor dan lintas program terkait.

d. Melaksanakan Advokasi Pelaksanaan advokasi dilakukan kepada pemangku kebijakan baik di dalam

maupun diluar lingkungan program kesehatan yang mendukung pelaksanaan TB termasuk penyediaan anggaran untuk OAT selama 5 tahun ke depan untuk kesinambungan ketersediaannya.

e. Melaksanakan advokasi kepada media massa Kegiatan ini dilakukan untuk menjadikan Program TB masuk sebagai agenda

pemberitaan di media massa diantaranya berupa workshop media untuk TB.



f. Menempatkan TB dalam agenda kesehatan daerah (media relation) Pelaksanaan pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan dengan

memanfaatkan setiap tanggal-tanggal penting dalam kesehatan seperti Hari TB Sedunia, Hari Tanpa Tembakau, Hari Kesehatan Dunia dan Nasional dll.

g. Meningkatkan kapasitas pelaksana program dalam penyusunan anggaran melalui budgeting and planning toolkit

2. Komunikasi

a. Mengembangkan media promosi Pengendalian TB Media promosi dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman petugas, kader

dan masyarakat umum dalam pengendalian TB serta tantangan lainnya seperti TB-MDRdanTB-HIV.

b. Kampanye TB melalui media massa secara nasional Melaksanakan kampanye TB secara nasional melalui media cetak dan eletronik

dengan tema sesuai dengan kebutuhan program

c. Mereview dan mengembangkan modul Pelatihan Konseling dan Komunikasi Interpersonal bagi Petugas Kesehatan dan kader.

d. Mereview dan mengembangkan modul pelatihan Komunikasi Interpersonal bagi petugas sesuai perkembangan program Pengendalian TB di Indonesia, serta mengembangkan modul pelatihan konseling untuk mendukung pelayanan TB-MDRdanTB-HIV.

e. Melaksanakan pelatihan Konseling dan Komunikasi Interpersonal Pelatihan ditujukan untuk pelatih tingkat pusat dan tingkat propinsi dengan

harapan pelatih tingkat propinsi mampu melatih petugas kabupaten/kota. Khusus untuk konseling pelatihan dilakasakan bagi para tenaga konselor yang terkait dengan pelayanan TB MDR untuk mendukung psikososial pasien TB-MDR selama menjalankan pengobatan.

f. Melaksanakan promosi TB bagi seluruh sarana kesehatan yang ada baik Puskesmas, Rumah Sakit (pemerintah, swasta, institusi), Klinik di Tenpat Kerja dan sebagainya

17

TBStop



g. Menjadikan piagam hak dan kewajiban pasien sebagai salah satu pokok bahasan dalam modul pelatihan petugas UPK

3. Mobilisasi Sosial

a. Menyusun pedoman mobilisasi sosial pengendalian TB Pedoman mobilisasi sosial disusun untuk menjadi acuan seluruh komponen

masyarakat dalam melaksanakan mobilisasi sosial mulai dari pusat sampai desa.

b. Menyelenggarakan Forum Gerdunas TB (Gerakan Terpadu nasional) Forum Gerdunas harus diselenggarkan secara berkala sedikitnya 3 bulan sekali

dan berkesinambungan.

c. Evaluasi pelaksanaan ujicoba layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM di 3 provinsi

Mengevaluasi pelaksanaan ujicoba layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM untuk melihat efektifitas kegiatan dan model keterlibatan masyarakat di populasi yang sulit terjangkau.

d. Perumusan kebijakan yang mendukung implementasi integrasi layanan TB di UKBM di daerah

e. Memperluas layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM di provinsi lain Memperluas pelaksanaan layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM

berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilaksanakan.

f. Mereview, mengembangkan dan mendistribusikan TB kit untuk Pos TB Desa. TB kit untuk Pos TB Desa akan menjadi pegangan bidan dan kader di desa

dalam penyelenggaraan Pos TB Desa.

g. Melaksanakan mobilisasi organisasi masyarakat Mengadakan gerakan masyarakat secara serentak oleh Organisasi masyarakat

yang dikaitkan dengan momentum hari-hari Kesehatan.



h. Menyusun pedoman pelaksanaan keterlibatan komunitas khusus (pesantren) dalam program pengendalian TB

i. Melibatkan LSM dan paguyuban pasien TB dalam kegiatan sosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien TB

19

TBStop



MONITORING DAN EVALUASI

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja AKMS secara keseluruhan. Pemantauan dilakukan sepanjang tahap pelaksanaan program mencakup berbagai hal, antara lain bagaimana kegiatan dilaksanakan serta bagaimana penggunaan sumberdaya yang ada dalam seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut.

Evaluasi merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian program, hasil program, dan memperbaiki manajemen atau pengelolaan program dimasa yang akan datang.

Tabel 3. Format Rencana Evaluasi AKMS

No Hal yang dievaluasi Sasaran Metode/cara Pelaksana Waktu Indikator Hasil

1. Advokasi a. Mengembangkan media advokasi kit TB b. Menyusun modul pelatihan advokasi bagi tim AKMS c. Melakukan pelatihan advokasi bagi tim AKMS di Pusat dan Propinsi d. Melaksanakan advokasi kepada pemangku kebijakan e. Melaksanakan advokasi kepada media massa f. Melaksanakan workshop media, pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan

2. Komunikasi a. Mengembangkan media promosi Pengendalian TB b. Kampanye TB melalui media masa secara nasional c. Menyelenggarakan Forum Gerdunas TB



No Hal yang dievaluasi Sasaran Metode/cara Pelaksana Waktu Indikator Hasil

d. Mereview dan mengembangkan modul pelatihan konseling dan komunikasi interpersonal bagi petugas kesehatan dan kader e. Melatih pelatih pelatihan konseling dan komunikasi Interpersonal

3. Mobilisasi Sosial a. Menyusun pedoman mobilisasi sosial pengendalian TB b. Menyusun pedoman pelaksanaan Pos TB Desa yang terintegrasi dengan Poskesdes di desa siaga aktif c. Mereview, mengembangkan dan mendistribusikan TB kit untuk Pos TB Desa d. Melaksanakan mobilisasi organisasi kemasyarakatan e. Menyusun pedoman pelaksanaan keterlibatan komunitas khusus (pesantren) dalam program pengendalian TB f. Melibatkan LSM dan paguyuban pasien TB dalam kegiatan sosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien g. Menjadikan piagam hak dan kewajiban pasien sebagai pokok bahasan daam modul pelatihan UPK

21

TBStop



PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Tabel 4. Penganggaran dan Pembiayaan

No Kegiatan Unit Dana

Sumber Tahun Vol Jumlah Total

1 Advokasi

a. Mengembangkan konsultan, 2011 1 Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000 GF media advokasi kit TB assesment, drafting, finalisasi, ujicoba

b. Penggandaan dan Pengadaan 2011 500 Rp 5.000.000 Rp 2.500.000.000 distribusi

c. Menyusun modul Pertemuan 2011 4 Rp 50.000.000 Rp 200.000.000 GF pelatihan advokasi bagi tim AKMS (drafting, finalisasi, ujicoba)

d. Melakukan pelatihan Pelatihan 2012 2 Rp 150.000.000 Rp 300.000.000 GF advokasi bagi tim AKMS di Pusat dan Propinsi

e. Melaksanakan advokasi Pertemuan 2011- 500 Rp 5.000.000 Rp 2.500.000.000 GF kepada pemangku 2014 kebijakan

f. Melaksanakan advokasi Pertemuan 2011- 4 Rp 10.000.000 Rp 40.000.000 GF kepada media massa 2014

g. Melaksanakan Workshop 2011- 1 Rp 79.300.000 Rp 79.300.000 Promkes, workshop media, pers 2014 TBCARE briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan

h. Workshop Perencanaan Workshop 2011 1 Rp 55.000.000 Rp 55.000.000 TBCARE dan Anggaran

i. Evaluasi Pelatihan Riset 2011 1 Rp 269.050.000 Rp 269.050.000 TBCARE AKMS

j. Baseline data Riset 2011 1 Rp 350.000.000 Rp 350.000.000 TBCARE pembiayaan kesehatan TB





2 Komunikasi

a. Mengembangkan media Pertemuan 2011- 1 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Promkes-GF promosi Pengendalian 2014 TB (konsultan, assesment, drafting, finalisasi, ujicoba)

b. Penggandaan dan 2011 500 Rp 5.000.000 Rp 2.500.000.000 distribusi

c. Kampanye TB melalui Kampanye 2012- 3 Rp 10.000.000.000 Rp 30.000.000.000 Promkes media masa secara 2014 nasional

d. Menyelenggarakan Pertemuan 2011- 500 Rp 30.000.000 Rp 15.000.000.000 GF Forum Gerdunas TB di 2014 semua level

TB DAY 2011 1 Rp 740.800.000 Rp 740.800.000 TBCARE

e. Mengembangkan modul konsultan, 2011- 1 Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000 GF pelatihan konseling dan assesment, 2012 komunikasi drafting, editing, interpersonal bagi finalisasi, ujicoba) petugas kesehatan dan kader

f. Melatih pelatih Pelatihan 2012, 8 Rp 150.000.000 Rp 1.200.000.000 GF pelatihan konseling dan 2014 komunikasi Interpersonal

3 Mobilisasi Sosial

a. Menyusun pedoman Pertemuan 2011 5 Rp 30.000.000 Rp 150.000.000 GF mobilisasi sosial pengendalian TB

b. Mereview pedoman Pertemuan 2011 2 Rp 30.000.000 Rp 60.000.000 GF pelaksanaan Layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM

c. Perumusan kebijakan Pertemuan 2011 3 Rp 30.000.000 Rp 90.000.000 GF yang mendukung implementasi integrasi layanan TB di UKBM di daerah

d. Implemetasi Integrasi assesment, 2011- 4 Rp2.680.000.000 Rp 10.720.000.000 GF layanan TB melalui sosialisasi, 2014 UKBM pertemuan, pelatihan, kegiatan UKBM

23

TBStop





e. Mereview, Pertemuan 2011 5 Rp 30.000.000 Rp 150.000.000 GF mengembangkan dan mendistribusikan TB kit untuk kader

f. Melaksanakan Pelaksanaan 2011- 3 Rp 700.000.000 Rp 2.100.000.000 GF mobilisasi organisasi 2014 kemasyarakatan

g. Menyusun pedoman Pertemuan 2011- 5 Rp 30.000.000 Rp 150.000.000 GF pelaksanaan 2014 keterlibatan komunitas khusus (pesantren) dalam program pengendalian TB

h. Melibatkan LSM dan Pertemuan 2011- 3 Rp 1.000.000.000 Rp 3.000.000.000 GF paguyuban pasien TB 2014 dalam kegiatan sosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien

i. Menjadikan piagam hak Pertemuan 2011- 3 Rp 50.000.000 Rp 150.000.000 GF dan kewajiban pasien 2014 sebagai pokok bahasan dalam modul pelatihan UPK

j. Melibatkan LSM dan Pelaksanaan 2012- 15 Rp 2.000.000.000 Rp 30.000.000.000 organisasi lainnya 2014 dalam pengendalian TB (sebagai SR)

k. Monitoring & evaluasi Supervisi 2012- 12 Rp 80.000.000 Rp 960.000.000 AKMS 2014

KOMPONEN TB CARE Rp 1.494.150.000

KOMPONEN GF Rp 98.270.800.000

TOTAL Rp 99.764.950.000



PENUTUP

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang kesembuhannya sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan penderita untuk minum obat secara teratur dalam jangka waktu yang cukup lama (6 bulan). Selain memerlukan Pengawas Minum Obat juga membutuhkan komponen lain yang mendukung ketersedian pengobatan dan pelayanan TB. Oleh karena itu advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial dibutuhkan dalam meningkatkan peran setiap pihak pada upaya Pengendalian Tuberkulosis.

Rencana Aksi Nasional dalam AKMS TB memberikan arahan operasional bagi pengelola program Tuberkulosis dan pihak lain yang terlibat baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi program Pengendalian Tuberkulosis.

Rencana Aksi ini tidak akan berhasil diimplentasikan tanpa dukungan dari lintas program dan sektoral terkait serta kemitraan dengan kelompok potensial. Melalui RAN AKMS TB ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi penyakit Tuberkulosis dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

25

TBStop



DAFTAR PUSTAKA

1. Strategi Nasional Pengendalian TB 2010-2014, Ditjen PP&PL, Kementerian Kesehatan R.I, 2010

2. Rencana Operasional dalam Penanggulangan Tuberkulosis, Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I, 2010

3. Buku Pedoman Nasional Tuberkulosis, Ditjen PP&PL, Kementerian Kesehatan R.I, 2008



CATATAN

Rencana aksi nasional

TBStop

Kementerian Kesehatan riDireKtorat JenDeral PengenDalian PenyaKit Dan

Penyehatan lingKungan2011

advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial

Pengendalian TubeRkulosisindonesia: 2011-2014

ISBN: 978-602-8937-50-4

COVER AKMS ARAN AKMS depanRAN AKMS isiCOVER AKMS B

akms tb resmi 2011-2014

Documents