ahun merajut integritas

4 TAHUN MERAJUT INTEGRITASJALAN PANJANG MENUJU REFORMASI

SISTEM PENGADAAN DI SOLOK

Diterbitkan Oleh :Transparency International Indonesia

Penulis & Rise t :Sofian Munawar

Editor :Fadjar PratiktoSoraya Aiman

DicetakJanuari 2009

ISBN: 978-979-99516-7-0

Alamat Penerbit :Jl.Senayan Bawah No.17, Jakarta 12180, IndonesiaTelephone:(62 21) 720 8515 Fax :(62 21) 726 7815

Email : [email protected] Website : www.ti.or.id

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solokiv

4 T a h u n M e r a j u t I n t e g r i t a s

Jalan Panjang Menuju ReformasiSistem Pengadaan di Solok

diterbitkan oleh :

TRANSPARENCYINTERNATIONAL

Indonesiathe global coalition against corruption

didukung oleh :

Corruption does not happen merely , because we have bad people, butalso because we have a bad sy stem (KPK, 2007 )

S istem in tegritas dirancang un tuk memastikan jangan sampaikorupsi dapat terjadi, bukan mengandalkan sanksi hukuman

setelah korupsi terjadi. Karena itu, pakta in tegritas sebagai suatusistem pencegahan perlu terus dibangun melalui mekan isme

pengawasan dan aturan-aturan main yang membuat ruang untukmelakukan korupsi men jadi kecil. (Jeremy Pope, 2002).

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok iii

Daftar Isi

HalamanDaftar Isi vDaftar Lampiran viiKata Pengantar ix

BAB IPENDAHULUANSebuah Program PercontohanPentingnya PembelajaranMemecahkan MasalahSistematika Penyajian

BAB IIKABUPATEN SOLOK, SELAYANG PANDANGLetak dan potensi daerah Kabupaten SolokSejarah pemerintahan Kabupaten Solok

BAB IIIMEMBANGUN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKVisi Pembangunan DaerahInovasi Kepala DaerahDeklarasi Pakta Integritas

BAB IVCAPAIAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITASReformasi Sistem Pengadaan Barang Dan JasaPraktek Lelang Proyek Pemerintah DaerahPartisipasi Masyarakat

BAB VEMPAT TAHUN PAKTA INTEGRITAS, SEBUAH REFLEKSIBerbagai Kendala Dan HambatanArah dan agenda ke depan

13

111114

171926

35394249

67697890

9598

107

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok v

BAB VIPENUTUPKesimpulan dan pembelajaran yang didapatRekomendasi

Daftar RujukanLampiran

125127131

133137

Daftar Lampiran

Lampiran-1: Daftar InformanLampiran-2: Contoh Naskah Pakta IntegritasLampiran-3: Perda Kabupaten Solok No.5 Tahun 2004

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solokvi 4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok vii

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solokxii 4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok ix

Kata PengantarMencegah Korupsi Dengan Pakta Integritas

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu faktor terpenting dalammengembalikan ekonomi Indonesia yang sempat sekarat. Selamaini, korupsi telah memberikan dampak negatif pada masyarakatakibat harga yang menjadi semakin mahal, kualitas pembangunanyang rendah, menyebabkan prioritas terganggu, dan pengalokasiansumber daya yang tidak tepat. Korupsi juga merusak pembangunansosial dan ekonomi. Apalagi saat ini Indonesia menduduki urutankelima sebagai negara terkorup di dunia.

Untuk merevitalisasi ekonomi dan menghapuskan kemiskinan,Indonesia memerlukan sebuah strategi nasional untuk menghapuskankorupsi. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat.Kemudian, elit-elit politik harus mempunyai kemauan politikuntuk melaksanakannya. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapatkeluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini dan memberikankesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Pada upaya melawankorupsi, seluruh elemen masyarakat harus bekerjasama untukmembangun kekuatan bersama. Dengan memadukan seluruh kekuatanini, lembaga internasional, pemerintah, sektor swasta, dan yangpaling penting masyarakat sipil dapat mengalahkan korupsi.

Salah satu alat yang diperkenalkan oleh Transparency International(TI) sejak 1990-an adalah Pakta Integritas dalam pengadaan barangdan jasa. Secara harfiah, Pakta Integritas atau integrity pact terdiridari dua kata, pact dan integrity. Pact diartikan sebagai sebuahkesepakatan. Sedangkan, integrity atau integritas dapat dipahami

bisnis terkait jabatannya, adanya konflik kepentingan, adanyapraktik pemerasan dan budaya premanisme, rendahnyaketerlibatan masyarakat untuk melakukan pemantauan,kekeliruan pemahaman tentang jenis pekerjaan swakelola,lambatnya penyelesaian pengaduan dan penyelesaian masalah,kurangnya penghargaan dan lemahnya pemberian sanksi kepadapihak yang terkait, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaanpekerjaan dan lan-lain.

Realitas itulah yang membuat TI Indonesia merasa perlu untukmempromosikan Pakta Integritas dan menerapkannyasebagai upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barangdan jasa. Kabupaten Solok, Sumatera Barat dipilih sebagai pilotproyek kegiatan ini mengingat komitmen pimpinan daerahsetempat yang sangat kuat untuk mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik (Good Governance). Sebelumnya,Pemkab Solok telah menerapkan Layanan Publik Bebas KKNyang disebut dengan Pos Pelayanan Terpadu atau One GateService. Layanan ini mulai efektif berjalan pada 1997dengan pusat pusat pelayanan di Kantor Pemerintah KabupatenSolok, kantor Camat dan kantorWali Nagari se kabupaten Solok.

Persiapan untuk menerapkan Pakta Integritas, telah melibatkansejumlah kalangan seperti instansi pemerintah, pengusaha danmasyarakat. Lokakarya Pengenalan PI dan Perencanaan Strategisdi Solok pada 21-24 Juli 2003 mengawali kegiatan ini.Dilanjutkan dengan Pelatihan PI dalam PBJ kepada Pemda,Pelaku Bisnis dan wakil LSM pada 5-7 September 2003; sertaPenyusunan dan Finalisasi Naskah PI pada September–Oktober2003. Setelah itu, pada 10 November 2003 ditandatanganidokumen Pakta Integritas. Penandatanganan itu dihadiri olehDeputi IV Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Gunawan.

sebagai harkat atau martabat. Didalamnya mencakup kejujuranatau moralitas yang mendorong prinsip-prinsip transparansi danakuntabilitas.

Secara umum, Pakta Integritas (PI) didefinisikan sebagai sebuahkesepakatan secara tertulis yang mengikat untuk tidak memberikan,menerima, suap, hadiah baik langsung maupun melalui perantaradiantara seluruh pihak yang terkait, terutama yang terkaitdalampengadaan barang/jasa publik, serta berjanji untuk menjagasetiap proses itu secara transparan.

Filosofi dasar PI adalah membuat transaksi bisnis di antara pesertalelang/kontraktor menjadi lebih fair, tidak diskriminatif, transparandan akuntabel. Sedangkan, akses informasi yang terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi seluruh prosespengadaan barang/jasa publik,menjadi ide dasar lain yangmelatarbelakangi lahirnya Pakta Integritas. Alat ini telah dijalankan diItalia, Kolumbia, Pakistan, Papua Nugini, dan Korea Selatan. PI jugatelah menjadi diskursus di berbagai negara dan organisasi internasionalseperti: WorldBank, ADB, IFC, UNDP, dan Badan ArbitraseInternationalChamber of Commerce;

Sebagai bagian dari jaringan global, TI Indonesia mempunyaikesempatan untuk membawa keahlian dan pengalaman daribelahan dunia lain ke Tanah Air sehingga masyarakat kitadapat belajar dan menggunakan beragam metode danpendekatan dalam upaya memberantas korupsi. TI Indonesiajuga telah bekerjasama dengan berbagai kalangan untukmembangun sebuah pendekatan anti korupsi yang berbasispada budaya dan sistem yang kita anut. Termasuk bekerjasamadengan pemerintah untuk mensukseskan program Rencana

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solokx 4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok xi

A k s i P e m b e r a n t a s a n K o r u p s i 2 0 0 4 - 2 0 0 9 y a n gdicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

TI Indonesia juga berupaya memperkenalkan konsepPakta Integritas kepada masyarakat Indonesia untuk membantumeminimalisir praktek suap kepada pejabat yang berwenang.Di Asia, Indonesia belajar dari Transparency InternationalKorea Selatan, yang telah memfasilitasi dan memfungsikanPakta Integritas di Pemerintah Metropolitan Seoul. Olehkarena itu TI Indonesia mengundang pimpinan TransparencyInternational Korea Selatan untuk berbagi pengalamandengan para pejabat Indonesia dalam sebuah seminar di awalNovember 2002. Saat itu, Bupati Solok Gamawan Fauzisempat studi banding ke Korea Selatan, dari pengalaman itulahdia bersama jajaran Pemda Solok menerapkan Pakta Integritas.

Pakta Integritas di Solok

Selama ini, titik resiko terbesar terjadinya korupsi adalahdalam pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah. Jumlahkebocoran anggaran negara dalam pengadaan ini bisa mencapai30%. Pemerintah sendiri sudah berusaha menekan terjadinyaKKN dan kebocoran anggaran negara dalam pengadaanbarang/jasa terus melalui Keputusan Presiden No. 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah dilaksanakan secara konsisten. Namun demikiandalam pelaksanaan masih terjadi KKN.

Ada banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya KKNdalam pengadaan barang/ jasa proyek pemerintah. Antara lain:masih adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan,adanya pejabat/pegawai dan penyelenggara negara yang beraktivitas

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solokxvi 4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok xiii

Secara simbolis, Bupati, Wakil Bupati, dan Perwakilan Dinas besertaStaf Pemda Solok membubuhkan tanda tangan di atas spandukbertuliskan "Pakta Integritas Kabupaten Solok". Acara ini jugadihadiri oleh perwakilan sejumlah lembaga yang mendukung prakarsaini antara lain TI Indonesia, GTZ-SFGG, Indonesia ProcurementWatch, sejumlah pengurus LSM di Solok, pemukamasyarakat/agama/adat dan beberapa wartawan baik dari mediacetak maupun elektronik. Dengan penandatanganan ini, Solokmerupakan satu-satu-satunya daerah di Indonesia yang telahmenerapkan Pakta Integritas.

Untuk menindaklanjuti janji itu, Pemkab Solok berusahamelengkapi sembilan prinsip yang digariskan dalam PaktaIntegritas. Komitmen transparansi dan akuntabilitas diwujudkandengan mengeluarkan Perda No. 5 Tahun 2004 tentangTransparansi dan Partisipasi. Disini diatur juga batasankerahasiaan. Peran pengawasan dilakukan antara lain oleh:Lembaga Pengawasan dan Pengaduan Independen(LPPI), perwakilan TI Indonesia, Aliansi Pendukung PaktaIntegritas (APPI), dan Komisi Pengawas Independen (KPI) untukpengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan jugaKotak Pos 2004. Ada juga pemberian penghargaan bagi aparaturatau masyarakat yang berprestasi/ berjasa dalam pelaksanaanGood Governance, serta pemberian sanksi bagi aparatur yangmelanggar.

Sedangkan untuk meminimalisir korupsi dalam pengadaan barangdan jasa, diterapkan Sistem Giro to Giro dimana pencairan danakepada pihak ketiga tidak lagi dalam bentuk uang kontan, namunlangsung ke giro/ rekening yang bersangkutan. Selanjutnya urusanadministrasi proyek pemerintah hanya sampai pada tingkat Pimke/Pimpro, dan tidak sampai ikut melibatkan Bupati, Wakil Bupatidan Sekda. Dibentuk juga Tim Sinergi pada 21 Maret 2005sebagai

Capaian lainnya adalah harga akhir rata–rata dari proyek saat ini80 % dari HPS yang dibuat oleh Pimpinan kegiatan, tidak berubahantara sebelum dan sesudah penerapan PI. Namun sejakdikeluarkannya Keppres 80/2003 yang mengatur tentang PI,terjadi persaingan bebas dan terbuka antara pelaku usaha didaerah termasuk di Solok. Sebelumnya, asalkan menyuap, banyakperusahaan kecil dengan mudah mendapat proyek sehingga bisahidup. Saat ini mereka selalu kalah bersaing, banyak para direkturperusahaan kecil itu berubah hanya menjadi pelaksana proyekperusahaan besar yang membuka cabang di daerah.

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai oleh PemkabSolok dalam pelaksanaan Pakta Integritas, TI Indonesia, APPI danLSM lain di Solok masih menyayangkan sikap sebagianbesar aparat Pemkab yang belum siap menerapkan PI secarasungguh-sungguh dan konsisten. Indikasinya masih ada pejabatdaerah yang tidak bersedia memberikan seluruh data dan dokumenproyek secara lengkap misalnya untuk tahun anggaran 2004.Mereka masih menganggap dokumen tersebut merupakandokumen rahasia, bukan diperuntukkan kepada masyarakat umum.Uang pelicin juga masih berlaku meskipun jarang ditemukan.

Dari pengawasan yang dilakukan APPI, tiga kasus pengadaanbarang yang berhasil diangkat adalah pembangunan gedungConvention Hall di Alahan Panjang, proyek pembangunansaluran air pipa PVC di Muaro Paneh dan proyek jembatandi Kapalo Banda. Dari tiga kasus proyek tersebut, hanyakasus pipa PVC yang telah ditindaklanjuti sampai di tingkatPengadilan Negeri. Sedangkan yang lain, masih menggantung,belum ada kejelasan.

Langkah StrategisSelain Solok, TI Indonesia juga sedang mendorong pelaksanaanPakta Integritas di sejumlah daerah. Dalam program mengkampanyekan

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solokxiv 4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok xv

pengganti Musrenbang tingkat Kabupaten. Tim yang berfungsiuntuk menentukan skala prioritas dalam pembangunan.Kabupaten Solok ini beranggotakan sejumlah kalangan, sepertipejabat pemerintah, pengusaha, profesional, anggota DPRD,akademisi, aktivis LSM, tokoh masyarakat, dan Pers.

Pelaksanaan kesepakatan kinerja juga dilakukan secara rutinantara Bupati dengan Pejabat Eselon II (Dinas, Badan, Kantor)serta antara Bupati dengan DPRD setiap awal tahun anggarandalam bentuk pernyataan/kesepakatan. Untuk tahun 2006, kontrakkerja ini ditandatangani pada 2 Agustus 2006 yaitu meliputikontrak kerja antara Bupati dengan Pejabat eselon II danseterusnya, kontrak kerja antara Bupati dengan DPRD, dan jugaPakta Integritas atau janji pegawai terhadap kedisiplinan pegawaioleh PNS secara individu.

Capaian KeberhasilanUntuk menilai efektivitas penerapan PI di Solok, pada awalbulan Desember 2004 TI Indonesia pernah melakukan penilaian(assesment) melalui studi kunjungan lapangan dan wawancaramendalam kepada pelaku bisnis, masyarakat dan Bupatibeserta aparatur Pemerintah Kabupaten. Hasil temuan dariassesment itu antara lain, sejak PI diterapkan, rantai birokrasidalam penyelesaian dokumen lelang menjadi lebih pendek,hanya membutuhkan 3 kali tanda tangan saja. Di masasebelumnya, paling tidak membutuhkan 13 kali prosestandatangan.

Proses pencairan dana proyek hanya membutuhkan waktu 1 haridan transaksi keuangan lebih aman, karena melalui rekening antarBank. Sebelumnya pencairan dana proyek berliku–liku, tidak efisiendan akuntabilitasnya rendah. Bagian keuangan pemda biasanyamenyerahkan cek kepada bendahara kontraktor untukdicairkan ke Bank yang ditunjuk. Administrasi surat menyurat

proyek juga semakin rapi. Setiap surat yang masuk cepat mendapatkanjawaban. Tidak seperti sebelumnya, hampir setiap surat yang masuk,tidak segera mendapat jawaban, bahkan sering tidak jelas di manasurat disimpan dan diarsipkan.

Permintaan di luar ketentuan biaya resmi seperti uang rokok olehaparat pemda, anggota dewan, kepolisian sudah mulai berkurang.Para kontraktor bahkan dengan tegas berani menolak permintaantersebut. Padahal sebelum PI diterapkan permintaan dana taktissering terjadi, dan selalu dipenuhi demi mendapatkan proyekberikutnya. Persaingan usaha menjadi lebih fair. Semua proyekdengan nilai diatas 50 juta dilakukan melalui tender terbuka.Perilaku menyimpang, seperti tender arisan banyak berkurang.Sehingga berbagai penyimpangan pekerjaan proyek yang seringterjadi dimasa lalu juga telah berkurang.

Sebelumnya laporan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor selaluditolak, karena dinilai salah oleh pengawas. Kalau laporan disertaidengan uang pelicin, laporan itu baru bisa dianggap benar danditerima oleh pengawas. Hal itu mengakibatkan kontraktor lebihsenang memberikan sejumlah dana kepada pengawasuntuk membuatkan laporan proyek, sehingga dana proyek terminberikutnya lebih cepat cair meskipun pekerjaan itu sesungguhnyabelum selesai. Bahkan ada pula, laporan pengawas yangdikerjakan dari belakang meja.

Saat ini aktivitas pengawasan sesungguhnya masih lemah,tetapi “pemerasan” telah jauh berkurang, praktek KKNjuga berkurang.Laporan dikerjakan sendiri oleh kontraktor, pengawashanya mencocokkan dengan kondisi lapangan, jika sesuai, pengawasmenanda tangani laporan tersebut. Sebaliknya jika tidak sesuaidengan keadaan lapangan, laporan tidak ditandatangani sehinggadana berikutnya ditangguhkan. Dengan sendirinya pekerjaan dilakukandengan benar, kualitas proyek makin meningkat, karena makinbaiknya pengawasan.

sistem integritas nasional untuk memerangi korupsi, PI telahdiperkenalkan di sejumlah daerah / kota yakni Dharmasraya,Semarang, Probolinggo, Grobogan, Balikpapan, Makassar,Banjarbaru dan Gorontalo. Disana, dukungan masyarakat sipil,pejabat dan pengusaha telah diperkuat untuk mendorongterwujudnya pulau-pulau integritas.

Sejumlah kegiatan persiapan untuk pelaksanaan PI di tujuh daerahitu sudah dilakukan. Di Banda Aceh dan Aceh Barat sudah dibentuktim persiapan Pakta Integritas. Seorang calon kepala daerah Bireuendalam Pilkada Juni 2007 lalu yang terpilih, bahkan telahmenandatangani janji integritas yang salah satu komitmennya akanmenerapkan Pakta Integritas jika terpilih. Sebelumnya KomitePemilihan Indonesia (KIP) Bireuen juga telah menerapkan PaktaIntegritas di lembaga penyelenggara Pemilu lokal itu. Terakhirpemerintah kota Banjarbaru, Kalsel berhasil mendeklarsikan danmenandatangani Pakta Integritas pada 20 April 2007 lalu, yangmengadopsi sembilan prinsip Pakta Integritas secara lengkap.

Ke depan, TI Indonesia masih melanjutkan program MembangunPulau-Pulau Integritas. Sebagai langkah awal, telah dilakukanaktivitas penilaian untuk menetapkan wilayah kerja baru. Belajardari pengalaman sebelumnya, factor kunci untuk menentukanpenerapan Pakta Integritas adalah komitmen pimpinan daerah.Sekuat apapun dorongan dari elemen lain (pelaku usaha danmasyarakat), akan menjadi mentah ketika komitmen pimpinandaerah lemah. Komitmen itu dapat dilihat dari inovasi yangdilakukan dalam lingkungan birokrasi daerah.

Assesment itu telah dilakukan dari Mei-Juni 2007, hasil ditemukansejumlah wilayah yang potensial untuk menerapkan Pakta Integritas,yakni Sumatera Barat (Dharmasraya,), Sulawesi Selatan (KotaMakassar), Gorontalo (Kab. Gorontalo), Jawa Tengah (KotaSemarang, Grobogan), Jawa Timur (Kota Probolinggo), Banten

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok xvii

MEMBANGUNSISTEM INTEGRITAS

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solokxviii

(Lebak), Kalimantan Timur (Kota Balikpapan) dan KalimantanSelatan (Kota Banjarbaru). Sebagian besar di daerah itu, kinisudah mempersiapkan dan mendeklarasikan penerapan PaktaIntegritas di daerah/ kota itu.

Selain bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten danKota, kami berupaya untuk membangun pulau-pulau integritasdi Instansi Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN). Kami pernah membantu manajemen PT Angkasa PuraII untuk membangun sistem pencegahan korupsi dalam pengadaanbarang dan jasa melalui penerapan Pakta Integritas. Kini, kamisedang mencoba bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untukpenerapan Pakta Integritas dalam pengadaan logistik pada Pemilu2009 ini.

Sesuai rencana strategis 2003-2009, selain Pakta Integritas,TI Indonesia terus berupaya mendorong terbangunnya sistemintegritas nasional dengan mempromosikan transparansi danakuntabilitas pengelolaan dana publik; mempromosikanintegritas proses politik; mempromosikan pulau-pulau integritasdi sektor publik; serta melakukan pengukuran korupsi.

Dalam rangka pendidikan anti korupsi, kami juga meresponsissu dan masalah korupsi terkini; meningkatkan kesadaranmasyarakat akan pencegahan korupsi melalui alat multimedia;serta menerbitkan dan memproduksi bahan–bahan kampanyeanti-korupsi. Penerbitan laporan dalam bentuk buku inidiharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran bagidaerah-daerah lain yang akan menerapkan Pakta Integritas,serta masukan bagi upaya-upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Rizal Malik,Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

IBAB

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok 1

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok6 4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok 3

Sebuah Program PercontohanReformasi 1998 telah melahirkan semangat baru dalam kehidupankebangsaan dan wacana politik ketatanegaraan. Meningkatnyaruang kebebasan telah mendorong pudarnya sentralisme politikyang sekaligus diikuti dengan menguatnya desentralisasi dalamberagam wujudnya. Namun demikian, desentralisasi politik yangkurang terkendali telah menciptakan ‘kekacauan’ tersendiri ditengah hiruk-pikuknya geliat politik lokal.

Karenanya, desentralisasi politik tidak saja mendorong demokratisasidi tingkat lokal, namun di sisi lain juga turut mendorong munculnyaresentralisasi di tingkat lokal. Pergeseran wewenang pemerintahyang sudah terjadi melalui otonomi daerah, misalnya, di beberapadaerah justru terbukti telah menyebabkan terjadinya cultural shockdi kalangan pejabatnya.

Karena itulah desentralisasi politik dan proses demokratisasi ditingkat lokal perlu terus dikawal. Diterapkannya Pakta Integritasdi Kabupaten Solok merupakan salah satu bentuk upaya‘pengawalan’ proses politik di tingkat lokal. Pakta integritasmerupakan sebuah alat yang dimaksudkan untuk pencegahanpenyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, terutama terhadappraktik-praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melaluiSistem Integritas. Menurut Jeremy Pope, tujuan pokokpembangunan Sistem Integritas adalah untuk membuat tindakkorupsi menjadi suatu tindakan yang mempunyai ‘risiko tinggi’

MEMBANGUN SISTEM INTEGRITAS

2

Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, filosofidasar Pakta Integritas adalah bagaimana membuat transaksi bisnisdalam pengadaan barang dan jasa publik berjalan secara transparandan akuntabel. Upaya ini terutama didasarkan atas fakta bahwatitik resiko terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,terutama yang berasal dari proyek pemerintah terbilang sangattinggi. Selama ini, jumlah kebocoran anggaran negara dalampengadaan barang dan jasa saja diperkirakan mencapai lebih dari30 persen.

Kenyataan itulah, antara lain yang mendorong TransparencyInternational (TI) Indonesia bekerjasama dengan GermanTechnical Cooperation (GTZ) dan kemudian dilanjutkan denganPartnership for Goverment Reform (PGR) merasa perlu untukmempromosikan Pakta Integritas sebagai salah satu tools untukmewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. KabupatenSolok, Sumatera Barat kemudian dipilih sebagai program

Sistem integritas adalah sebuah kerangka checks and balancesuntuk menghindari kerusakan yang ditimbulkan korupsi padakepentingan publik, dan untuk menciptakan lingkungan yangdapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil olehpejabat publik.

Sumber: Jeremy Pope, 2003. Strategi Memberantas Korupsi:Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia,Jakarta.

Ini antara lain pernah disinyalir Prof. Dr. Soemitro Joyohadikusumo, begawan ekonomi Indonesiayang menyebutkan bahwa angka kebocoran anggaran negara dapat mencapai sekitar 35 persen.Sementara Kwik Kian Gie, bahkan menyebut angka kebocoran itu hingga 40 persen. Lebih rincimengenai hal ini dapat disimak pada: http://www.perbendaharaan.go.id/perben/modul/terkini/index.php

2

masyarakat. Karena itu, penting sekali bagi kita untukmemperkirakan besar kerugian yang ditimbulkan korupsi danuntuk memahami bahwa tidaklah mungkin menghilangkankorupsi sampai ke akar-akarnya dalam sekali pukul. Dari sisiberbagai situasi yang ada, memberantas korupsi sampai keakar-akarnya jika ini memang dapat dilakukan akan menelanbanyak biaya atau akan terlalu luas dan berat.

Korupsi sudah ada sejak manusia ada, dan paling banyak yangkita harapkan adalah membatasi praktik-praktik korupsi sampaike tingkat yang dapat diterima. Dalam beberapa hal, kebebasanmengambil keputusan dalam birokrasi diperlukan agar tatakelola pemerintahan dapat berjalan efektif, sedangkanmenegakkan hukum dengan lebih tegas yang dapat membuatorang jera mungkin terlalu mahal untuk dilakukan. Juga pentingbagi kita untuk menyadari bahwa kebijakan-kebijakan anti-korupsi tertentu tidak akan menghasilkan apa-apa biladilaksanakan dalam isolasi.

Selain itu, lingkup sosial yang lebih luas akan menentukandampak dari berbagai kebijakan. Karena itu, tujuan yanghendak dicapai bukanlah mewujudkan kejujuran mutlak atauobat mujarab sekali pakai lantas sembuh, tetapi meningkatkankejujuran atau integritas dalam tata pemerintahan secarakeseluruhan. Untuk memusatkan perhatian pada mengapa dandimana korupsi merajalela, serta untuk menciptakan sistemdan prosedur yang dirancang khusus untuk mencegah danmenghambat perkembangan korupsi. Proses ini sendiri harusmemiliki integritas dalam dirinya. Nilai-nilai lain harusdihormatinya, dan kepentingan-kepentingan yang beranekaragam harus diselaraskan. ...


Mengapa “Sistem Integritas” diperlukan?

Dalam teori, korupsi dapat dijinakkan secara otoriter dandengan menggunakan kekuasaan diktator, namun kenyataanbahwa tata pemerintahan totaliter pada akhirnya selaluterperosok ke jurang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,menunjukkan bahwa mengurangi korupsi dengan tangan besitidak akan membawa hasil yang tahan lama. Memperkenalkanintegritas nasional di semua lapisan masyarakat sangat pentingbagi proses reformasi yang berkelanjutan. Denganmeningkatkan integritas nasional, korupsi dapat dikurangi;pendekatan ini sangat penting jika diinginkan bahwa upaya-upaya lain untuk mencapai pembangunan berkelanjutan danadil tidak terhambat.

Korupsi perlu diberantas untuk mencapai tujuan yang lebihluas, yakni tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adil,dan efisien. Aktivitas anti-korupsi tidak hanya menaruhperhatian pada korupsi itu sendiri tetapi juga dampaknya pada

Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem IntegritasNasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

1

1

dan memberi ‘hasil sedikit’. Sistem Integritas dirancang untukmemastikan jangan sampai korupsi dapat ter jadi ,bukanmengandalkan sanksi hukuman setelah korupsi terjadi. SistemIntegritas adalah sebuah kerangka checks and balances untukmenciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan kualitaskeputusan yang diambil oleh pejabat publik. Penjelasan lebih rincimengenai sistem integritas dan urgensinya dalam memerangipraktik korupsi dapat disimak pada box berikut.

percontohan mengingat komitmen pimpinan daerah setempatyang sangat kuat untuk mewujudkan good governance.Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok juga telah menerapkanjasa Layanan Publik Bebas KKN yang disebut dengan PosPelayanan Terpadu atau One Gate Service. Layanan ini mulaiefektif berjalan pada 1997 dengan pusat-pusat pelayanan dikantor Kabupaten Solok, kantor-kantor kecamatan dan WaliNagari se Kabupaten Solok.

Sejak awal perencanaannya, Pakta Integritas di Kabupaten Soloktelah melibatkan sejumlah kalangan seperti instansi pemerintah,kalangan dunia usaha serta organisasi masyarakat sipil danmasyarakat umumnya. Dalam rangkaian awalnya, pernahdiselenggarakan lokakarya pengenalan Pakta Integritas danperencanaan strategis di Kabupaten Solok pada 21-24 Juli 2003.Disusul dengan pelatihan Pakta Integritas dalam pengadaan barangdan jasa di lingkungan Pemda, pelaku bisnis dan wakil dariLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada 5-7 September 2003;serta penyusunan dan finalisasi naskah pakta integritas padaSeptember–Oktober 2003. Setelah itu, pada 10 November 2003dokumen Pakta Integritas secara resmi ditandatangani.

Penandatanganan Pakta Integritas di Kabupaten Solok dilakukansecara langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan perwakilan KantorDinas beserta jajaran staf Pemda Kabupaten Solok di atas spandukputih bertuliskan "Pakta Integritas Kabupaten Solok". Acara inijuga dihadiri oleh perwakilan sejumlah lembaga yang mendukungprakarsa ini antara lain Tranparency International (TI) Indonesia,GTZ-SFGG, Indonesia Procurement Watch (IPW), sejumlahpengurus LSM, pemuka masyarakat/ agama/adat dan beberapawartawan, baik dari media cetak maupun elektronik. Dengan


juga berkurang. Laporan dikerjakan sendiri oleh kontraktor,pengawas hanya mencocokkan dengan kondisi lapangan, jikasesuai, pengawas menandatangani laporan tersebut. Sebaliknyajika tidak sesuai dengan keadaan lapangan, laporan tidakditandatangani sehingga dana berikutnya ditangguhkan. Dengansendirinya, ketika pekerjaan dilakukan dengan benar, kualitasproyek makin meningkat, karena semakin baiknya pengawasan.Selain itu, tentu masih ada beberapa capaian lainnya yang masihperlu dilihat perkembangannya.

Selain kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Solok dalampelaksanaan Pakta Integritas, memang masih ada juga sejumlahcatatan miring. Selain masih lemahnya pengawasan masyarakat,tampak pula bahwa sebagian besar aparat Pemda belum siapsepenuhnya dalam menerapkan Pakta Integritas secara sungguh-sungguh dan konsisten. Indikasinya masih adanya upaya menutupidata dan dokumen proyek secara lengkap misalnya untuk tahunanggaran 2004. Mereka masih menganggap dokumen tersebutmerupakan dokumen rahasia, tidak menganggap itu sebagaidokumen publik yang bisa diakses oleh masyarakat umum.Sementara dalam beberapa kasus, uang pelicin juga masih berlakumeskipun sudah jarang ditemukan.

Kini, setelah Pakta Integritas di Kabupaten Solok berjalan kurang-lebih empat tahun, perlu ada semacam refleksi dan evaluasi.Sebagai lembaga yang turut memprakarsai sejak awal, TI Indonesiaberkepentingan untuk melakukan penilaian secara obyektif danindependen mengenai capaian pelaksanaan Pakta Integritas diKabupaten Solok. Penilaian yang kritis dan menyeluruh initerutama untuk melihat sejauh mana capaian pelaksanaan PaktaIntegritas di Kabupaten Solok ini sesuai dengan target awal yangdirencanakan. Refleksi dan evaluasi ini juga mencoba menelisik


3

3 Lebih rinci mengenai hal ini dapat disimak pada http://www.ti.or.id/tools/24/.

penandatanganan ini, Kabupaten Solok merupakan daerah pertamadi Indonesia yang telah menerapkan Pakta Integritas.

Komitmen transparansi dan akuntabilitas itu diwujudkan denganmengeluarkan Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Transparansi danPartisipasi. Peraturan ini menjadi payung hukum dalampelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok, melengkapisembilan prinsip yang digariskan dalam Pakta Integritas. Sembilanprinsip pakta integritas itu meliputi: komitmen anti-korupsi daripemerintah, komitmen anti-korupsi dari pihak swasta, komitmenpemerintah dan swasta terhadap partisipasi masyarakat,berfungsinya lembaga pemantau independen, adanya mekanismepengaduan, mekanisme resolusi konflik, perlindungan saksi,penerapan hukuman dan pemberian penghargaan, sertakesepakatan mengenai batasan rahasia.

Untuk meminimalkan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,Pemda Kabupaten Solok juga telah menerapkan sistem Giro toGiro dimana pencairan dana proyek kepada pihak ketiga tidaklagi dalam bentuk uang segar (fresh money), namun langsung kegiro/rekening yang bersangkutan. Selanjutnya urusan administrasiproyek pemerintah hanya sampai pada tingkat Pimpinan Proyek(Pimpro), dan tidak sampai ikut melibatkan Bupati, Wakil Bupatidan Sekda. Dibentuk juga Tim Sinergi pada 21 Maret 2005 sebagaipengganti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)tingkat kabupaten. Tim yang berfungsi untuk menentukan skalaprioritas dalam pembangunan Kabupaten Solok ini beranggotakansejumlah kalangan, seperti kalangan pejabat pemerintah,pengusaha, profesional, anggota DPRD, akademisi, aktivis LSM,tokoh masyarakat, dan pers.

Selain itu, pelaksanaan kesepakatan kinerja juga dilakukan cukuprutin antara Bupati dengan Pejabat Eselon II (Dinas, Badan,Kantor) serta antara Bupati dengan DPRD setiap awal tahunanggaran dalam bentuk pernyataan/kesepakatan. Untuk tahun2006, kontrak kerja ini ditandatangani pada 2 Agustus 2006 yaitumeliputi kontrak kerja antara Bupati dengan Pejabat Eselon IIdan seterusnya, kontrak kerja antara Bupati dengan DPRD, danjuga Pakta Integritas atau kesepakatan kejujuran yang merupakanjanji pegawai terhadap aturan kedisiplinan pegawai oleh seluruhPNS secara individu.

Pada awal Desember 2004, setelah Pakta Integritas ini berjalankurang lebih setahun, pernah diadakan evaluasi untuk menilaisejauh mana efektivitas penerapan Pakta Integritas di KabupatenSolok. Hasil evaluasi itu memperlihatkan adanya sejumlahkemajuan yang dapat dicatat, meskipun masih ditemukan pulaberbagai kekurangan di sana-sini.

Hasil temuan itu antara lain, sejak Pakta Integritas diterapkan,rantai birokrasi dalam penyelesaian dokumen lelang menjadilebih pendek, hanya membutuhkan 3 kali tanda tangan. Padahal,di masa sebelumnya, paling tidak membutuhkan 13 kali prosestandatangan. Demikian pula dalam proses pencairan dana proyek,kini hanya membutuhkan waktu 1 hari dan transaksi keuanganlebih aman, karena melalui rekening antar-bank. Administrasisurat menyurat proyek juga semakin tampak rapi. Sementara itu,permintaan di luar ketentuan biaya resmi oleh aparat Pemda,anggota DPRD, polisi, dan pejabat lainnya sudah berkurang. Parakontraktor bahkan dengan tegas berani menolak permintaantersebut.

Saat itu aktivitas pengawasan sesungguhnya masih lemah, tetapi“pemerasan” telah jauh berkurang, praktik KKN

mengenai apa yang sudah tercapai dan apa yang belum dicapai,apa yang harus dipertahankan dan apa pula yang masih perluditingkatkan, serta mencoba mengungkap pembelajaran terpenting(lesson lerning) dari penerapan Pakta Integritas di KabupatenSolok dan kemungkinan untuk diterapkan di daerah/ kota lain.

Pentingnya PembelajaranSetiap kegiatan penulisan pasti memiliki target dan tujuan yangdiharapkan. Ini penting karena tujuan penulisan ini akanmembimbing ke arah mana tulisan ini akan diorientasikan.

Secara umum, ada tiga tujuan penulisan buku ini. Pertama,mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang berkaitan denganproses, dinamika dan capaian pelaksanaan Pakta Integritas diKabupaten Solok, baik melalui studi pustaka maupun studilapangan. Kedua, menuliskan hasil studi tersebut dalam bentuksebuah buku yang menggambarkan best practice pelaksanaanPakta Integritas di Kabupaten Solok, serta menggali berbagaipelajaran yang bisa diperoleh darinya. Ketiga, tersedianya laporanpembelajaran yang memadai tentang hasil capaian pelaksanaanPakta Integritas di Kabupaten Solok dan diharapkan dapat menjadibahan pembelajaran bagi daerah lainnya sebagai dasar untukmelakukan replikasi program.

Memecahkan MasalahPada dasarnya, sebuah penelitian apa pun nama dan bentuknya,pasti bertujuan dan berorientasi untuk memecahkan masalah.Oleh karena itu, diperlukan cara tertentu atau metode yangdipergunakan dalam proses pencapaiannya sehingga diperolehhasil yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Fuad Hassandalam Koentjaraningrat menyatakan bahwa metode berarti cara


Koentjaraningrat, ibid.8

8

sumber-sumber yang ada (interpretasi), ketiga, pengujian terhadapsumber melalui analisis, dan keempat, perumusan hasil penelitian(konklusi).

Karena keterbatasan waktu, tenaga, kesempatan, dan keterbatasanlainnya, penulisan buku ini juga membatasi diri pada ruanglingkup tertentu, baik dari segi cakupan wilayah maupun kontenissunya. Dari segi wilayah, bahasan buku ini hanya mengkhususkanpenelitiannya di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Demikian halnya dari sisi konten issunya, meski Pakta Integritasmelingkupi persoalan yang beragam, namun bahasan buku iniakan lebih fokus pada Pakta Integritas dalam kaitannya denganpengadaan barang dan jasa proyek pemerintah.

Sistematika penyajianUntuk lebih memudahkan pembahasan, uraian pokok bahasanpada buku ini disusun dan disajikan dengan sistematika sebagaiberikut:- Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan penulisan,

metode dan ruang lingkup, serta sistematika penulisan.- Bab II Kabupaten Solok selayang pandang, berisi uraian

singkat tentang letak dan potensi daerah Kabupaten Solok,ser ta sejarah pemerintahan Kabupaten Solok.

Perangkat legislasi dasar yang mengatur soal pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Keppres No. 80Tahun 2003. Mengingat pentingnya persoalan ini serta situasi dan kondisi yang terus berkembang, Keppres inisecara terus-menerus mengalami beberapa kali penyempurnaan. Hingga buku ini ditulis, perubahan KeppresNo.80 Tahun 2003 sudah dilakukan sebanyak tujuh kali, yaitu melalui: Peraturan Presiden RI No.61 Tahun2004, Peraturan Presiden RI No.32 Tahun 2005, Peraturan Presiden RI No.70 Tahun 2005, Peraturan PresidenRI No.8 Tahun 2006, Peraturan Presiden RI No.79 Tahun 2006, Peraturan Presiden RI No.85 Tahun 2006, danPeraturan Presiden RI No.95 Tahun 2007. Namun begitu, untuk keperluan teknis dalam tulisan ini cukup disebutKeppres No. 80 Tahun 2003 saja. Ini berarti bahwa referen yang diacu adalah Keppres No. 80 Tahun 2003beserta seluruh aturan perubahannya.

9

9


Hassan, Fuad, 1977. “Beberapa Azas Metodologi Ilmiah”, dalam Koentjaraningrat (Ed.), Metode- Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.4

Vredenberg, dalam Koentjaraningrat, Ibid.5

4

kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmutertentu. Metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiandengan objek studi. Pada prinsipnya, metode adalah cara kerjauntuk memahami objek suatu penelitian.

Sebagai sebuah penelitian sederhana, penulisan buku inimenggunakan metode studi kasus (case study) yang menekankanpada pendekatan yang menyeluruh (holistic approach) denganpenggalian data dan informasi yang berhubungan dengan aspek-aspek permasalahan secara mendalam. Menurut Vredenberg, studikasus memainkan peranan penting dalam menciptakan danmengembangkan hipotesis serta pengetahuan yang mendalammengenai objek walaupun berawal dari dasar yang sempit. Akantetapi data dan informasi dapat diseleksi dan diverifikasi sesuaidengan topik dan tujuan penulisan.

Untuk mendapatkan data-data dan informasi tersebut, pertama-tama dilakukan studi meja atau studi kepustakaan (library research)dari sumber-sumber acuan yang relevan, baik berupa buku-buku,makalah, laporan, maupun brosur-brosur resmi lembaga. Studimeja dilakukan mulai 28 Februari – 8 Maret 2008 dengan referensiutama literatur yang berhubungan dengan isu-isu anti-korupsi,transparansi, dan kepemerintahan yang bersih dimana paktaintegritas termasuk di dalamnya. Namun, acuan pokok yangmenjadi sumber primer dalam penulisan buku ini adalah hasilwawancara dengan beberapa narasumber (informan).

5

6

Narasumber yang menjadi informan penulisan buku ini adalah semua stakeholder yang terlibatdalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pakta integritas di Kabupaten Solok.Mereka berasal dari berbagai kalangan, yaitu dari kalangan pemerintah, pengusaha, dan kalanganmasyarakat sipil. Daftar informan keseluruhan dapat disimak dalam lampiran-1.

6

7

Kerlenger, N Fred, 1973. Foundation of Behavioral Research, New York University Press, New York7

Menurut Kerlinger, beberapa aspek informasi yang tidak dapatdidokumentasi, maka penggunaan sumber lisan melalui wawancarasangat diperlukan. Menurutnya, wawancara atau interviewmerupakan cara yang paling tepat dan berguna dalam penelitianilmu sosial, karena dengan wawancara, peneliti akan memperolehdata yang lebih konkret dan dapat memberi keuntungan tambahan(value added) yang tidak bisa didapat dengan sekadar membaca.

Data-data dan informasi lainnya diperoleh dari studi lapangandan riset dokumen, terutama menyangkut beberapa aturanperundang-undangan yang berhubungan langsung maupun tidaklangsung dengan pakta integritas. Data-data tersebut kemudiandiperbandingkan dengan kasus-kasus aktual yang terjadi berkenaandengan penerapan pakta integritas di Kabupaten Solok. Komparasidata juga dilakukan dengan sumber-sumber informasi sekunderlainnya. Data sekunder bisa berupa berita media massa, terutamainformasi dari media lokal, serta data lain yang ditemukan secaralangsung dalam realitas sosial kehidupan masyarakat. Datasekunder juga bisa berupa tulisan artikel, opini, pemberitaanmedia massa, makalah seminar, maupun pendapat-pendapat umumyang berkembang (public opinion) yang dapat diterima olehmasyarakat luas.

Untuk menganalisis data yang sudah ada, digunakan metodekomparatif (comparative study) dan metode analisis isi (contentanalysis) dengan mengidentifikasi dan mengkomparasikan data-data sehingga dapat menghasilkan suatu konklusi yang logis.Menurut Koentjaraningrat, pola seperti ini sesuai dengan langkah-langkah metode penelitian, yakni: pertama, memperoleh sumbermelalui observasi (seleksi sumber), kedua, telaah khusus terhadap


- Bab III Membangun tatakelola pemerintah yang baik, berisiuraian tentang visi-misi Kabupaten Solok, inovasi pemerintahKabupaten Solok dalam tata kelola pemerintahan, sertadeklarasi Pakta Integritas dalam konteks pelaksaan tatakelolapemerintah yang baik di Kabupaten Solok.

- Bab IV Capaian pelaksanaan Pakta Integritas, berisi tentangreformasi sistem pengadaan barang dan jasa, praktik lelangproyek pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat.

- Bab V Refleksi empat tahun Pakta Integritas, berisi tentangberbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan PaktaIntegritas, serta arah dan agenda yang disiapkan ke depan.

- Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan pembelajaran yangdidapat, serta rekomendasi.

Buku ini juga memuat daftar pustaka, daftar informan danlampiran-lampiran lainnya yang menginventarisir sumber acuanyang digunakan dalam proses penulisan.


IIBAB

KABUPATEN SOLOKSELAYANG PANDANG

Komplek perkantoran PEMDA Solok

Komplek Kantor Bupati Solok


KABUPATEN SOLOK SELAYANG PANDANG

Kabupaten Solok merupakan salah satu dari sekian daerah yangsudah dikenal dalam upaya penerapan tata kelola pemerintahanyang baik (good governance). Tidak sedikit daerah kabupaten/kotadi Indonesia yang melakukan studi banding mengenai tata kelolapemerintahan yang baik ke Kabupaten Solok. Menurut laporanKPK, Kabupaten Solok bahkan sudah merintis praktik-praktik tatakelola pemerintahan yang baik sejak tahun 1997. Beberapa kegiatanyang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Solok dalam rangkapenerapan good governance antara lain: Pos pelayanan satu pintu(Posyantu), pola partisipatif, dana bergulir (revolving fund), LAKIP,anggaran berbasis kinerja, dan pakta integritas.

Uraian dalam buku ini secara spesifik hanya akan membahas PaktaIntegritas sebagai salah satu model upaya tata kelola pemerintahanyang baik yang sudah dijalankan di Kabupaten Solok sejak 2003.Namun sebelum mengelaborasi secara lebih rinci mengenaipenerapan Pakta Integritas, kami memandang perlu untuk mengulaskondisi Kabupaten Solok secara selayang pandang. Meskipuninformasi ini tidak berkorelasi secara langsung dengan PaktaIntegritas, namun sedikit-banyak akan memperkuat ilustrasi dalambahasan pada bab-bab berikutnya.

10 Aida Ratna Z dan Niken Ariati, 2006. Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam MelaksanakanTata Kelola Pemerintahan yang Baik, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Jakarta.

10

Beras yang dihasilkan oleh persawahan di Kabupaten Solok sudahlama terkenal ke seluruh penjuru. Beras yang dikenal dengannama “Bareh Solok” ini memiliki rasa yang enak dan bau yangwangi. Bareh Solok ini juga merupakan salah satu tulang punggungperekonomian rakyat di daerah ini dari dahulu. Selain BarehSolok, wilayah Kabupaten Solok yang sebagian besar berupadataran tinggi dan pegunungan juga merupakan lahan yang suburuntuk berbagai macam komoditi pertanian dan perkebunan.Dibantu dengan teknologi pertanian yang tepat guna, komoditikomoditi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomianrakyat serta bisa menjadikan Kabupaten Solok sebagai sentraagro industri. Beberapa komoditi unggulan Kabupaten Solok,antara lain: markisa, jagung andalas, buah matoa, limau kacang,dan strawberry.

Komoditi lainnya yang menjadi andalan bagi Kabupaten Solokadalah ikan Bilih (Mystacoleuseus padangensis). Ikan Bilih adalahikan endemik yang tidak ditemukan di manapun kecuali di danauSingkarak. Ikan ini berwarna keperakan, mengkilap serta tidakbersisik. Kalau digoreng garing, rasanya sangat gurih dan enak.Karena permintaan akan ikan ini begitu tinggi, berdasarkan datatahun 1997, stok ikan bilih yang tersedia hanya tinggal sekitar542,56 ton. Sementara yang sudah dieksploitasi sekitar 416,90ton (77,84 persen) sehingga sebenarnya telah terjadi kondisioverfishing sehingga kini populasinya makin menurun dan bahkanterancam punah.

Kecemasan akan kepunahan ikan khas danau Singkarak inimembuat Dr. Ir. Hafrijal Syandri, MS, peneliti dan pakar perikanandari Universitas Bung Hatta Padang turut prihatin. Hafrijalkemudian melakukan penelitian untuk menangkar bibit ikan bilih.Setelah melalui banyak penelitian dan percobaan, akhirnya pada


Potensi DaerahApabila kita menyimak peta Sumatera dan melakukan scalingup di wilayah Sumatera Barat, maka akan tampak bahwaKabupaten Solok terletak antara 01o 20' 27" lintang selatan - 01o21' 39" lintang selatan dan 100o 25' 00" sampai 10o 33' 43" bujurtimur. Kabupaten Solok saat ini memiliki luas wilayah 3.738km2. Luas daerah Kabupaten Solok ini mengecil hampirsetengahnya, yaitu dari 7.084 km2 pada tahun 1997, ketikaKabupaten Solok masih belum dimekarkan.

Meskipun perubahan geografis tersebut tidak memiliki hubunganlangsung dengan penerapan good governance, namun denganperubahan luas wilayah itu, setidaknya juga mengubah batas-batas wilayah Kabupaten Solok dari batas-batas wilayahsebelumnya. Batas-batas wilayah Kabupaten Solok saat ini adalahsebagai berikut:

* Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar.* Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan.* Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan

dan Kota Padang.* Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya,

Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Deskripsi berikutnya mengenai sub-bab ini sebagaian besar dikutip dan diadaptasi dari situs resmipemerintah daerah Kabupaten Solok di: http:/www.solok.go.id/HTML/selayangpandang.html

11

Secara umum, Kabupaten Solok merupakan daerah beriklim tropisdengan temperatur bervariasi antara 12o C hingga 30o C. Ketinggiandaerah berkisar antara 329 sampai 1.700 meter di atas permukaanlaut. Daerah dengan ketinggian antara 300 sampai 500 meter di ataspermukaan laut meliputi sekitar 37%, kawasan yang berada padaketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 34% dan kawasan yangberada pada ketinggian 1.000 sampai 1.700 meter meliputi sekitar29% dari luas keseluruhan Kabupaten Solok. Elemen Topografi yangpaling menonjol dari Kabupaten Solok adalah danau. Kabupaten Solokmempunyai lima buah danau yaitu danau Singkarak (1.129,29 Ha),danau Diatas (17,19 Ha), danau Dibawah (16,83 Ha), danau Talang(1,9 Ha) dan danau Tuo (1,5 Ha). Perbedaan cukup tajam antara satukawasan dengan kawasan lainnya membuat kondisi sumber daya alamsaling berbeda.

A. Sumber daya alamDilihat dari komposisi lahan, sebagian besar wilayah KabupatenSolok berstatus hutan negara dan hutan lindung. Hanya 10,60%dari luas wilayah yang berstatus hutan rakyat, 8,30 % arealperladangan dan perkebunan rakyat dan 6,70% lahan perusahaanperkebunan.

Dari keseluruhan luas wilayah, 4,70% diantaranya adalah sawahdan merupakan areal persawahan yang terluas di Sumatera Barat.Areal sawah terluas terdapat di Kecamatan Gunung Talang, diikutioleh Kecamatan Kubung dan Bukit Sundi. Ini menjadikanKabupaten Solok sebagai sentra produksi padi di provinsi SumateraBarat.

11


tahun 2001 ia berhasil melakukan pembenihan secara terkontroldi laboratorium dan pembesaran di dalam reservat buatan, sehinggabenih yang dihasilkan dapat ditebar kembali ke danau Singkarak.Dengan hasil ini kelestarian ikan bilih diharap dapat dipertahankan.Begitu juga keberlanjutan penangkapan ikan bilih yang merupakansalah satu tulang punggung ekonomi masyarakat di sekitar danauSingkarak dapat dilakukan.

Potensi alam lainnya yang cukup menjanjikan adalah dari sektorpariwisata. Kabupaten Solok yang dikenal dengan sebutan ”Soloknan Indah”, memiliki objek dan daya tarik wisata yang beragambaik wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah. DiKabupaten Solok sedikitnya terdapat 125 objek wisata terdaftar,yang terdiri dari wisata alam sebanyak 62 objek, wisata budaya36 objek dan wisata sejarah 27 objek. Potensi wisata KabupatenSolok yang begitu besar merupakan tantangan dan peluang untukpara investor untuk menggarap kekayaan alam, sejarah dan budayaini sehingga semua potensi yang ada bisa dikembangkan untukmenjadikan Kabupaten Solok sebagai daerah tujuan wisata yangbisa diandalkan.

Dengan potensi pariwisata yang cukup besar itu, tak heran jikapemerintah provinsi Sumatera Barat menunjuk daerah ini sebagaisalah satu dari 16 daerah tujuan wisata di Sumatera Barat yanglayak dikembangkan. Didukung lagi oleh letak Kabupaten Solokyang strategis sehingga sangat memiliki prospek yang baik untukdikembangkan. Jalan jalan di daerah ini umumnya telah diaspaldan berada dalam kondisi yang cukup baik. Angkutan umum daridan menuju Kabupaten Solok seperti bus umum dan taksi denganmudah bisa didapat. Lagi pula daerah ini dilalui oleh jalur lintasSumatera (Trans Sumatera Highway) sehingga transportasi daridan menuju daerah ini tidaklah sulit.

Bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi sebelumnya,pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok memang mengalamikenaikan, meskipun tidak terlalu signifikan. Namun demikian,yang memprihatinkan adalah meningkatnya jumlah keluargamiskin. Padahal, salah satu indikator keberhasilan good governanceadalah penurunan angka kemiskinan. Dosen FISIP-UniversitasAndalas, Padang, Sumatera Barat, Edi Indrizal, menilai kondisiini sebagai sesuatu yang ironis. Menurut Edi, pelaksanaan programpakta integritas yang dipromosikan pemerintah Kabupaten Solokseharusnya punya dampak pada peningkatan kesejahteraan. “Sudahsemestinya ketika integritas dan transparansi di kedepankan, jugadengan penegakan good governance itu seharusnyaberimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.

Sejarah pemerintahanSecara historis, Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan UU No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom dalamlingkungan provinsi Sumatera Tengah. Undang-undang inimenyebutkan bahwa pusat pemerintahan Kabupaten Solok beradadi Solok, salah satu nagari dalam Kabupaten Solok. Namun, padatahun 1970, ibukota Kabupaten Solok ini berubah status menjadiKotamadya, sehingga pusat pemerintahan Kabupaten Solok beradadalam wilayah pemerintahan Kotamadya Solok.

Secara berangsur angsur kemudian pusat pemerintahan KabupatenSolok "digeser" ke Koto Baru, Kecamatan Kubung. Namun seiring

12

Aida Ratna Z dan Niken Ariati, 2006. Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalamMelaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Direktorat Penelitian dan Pengembangan,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

12

Wawancara dengan Edi Indrizal di Padang, Selasa, 25 Maret 2008.Deskripsi berikutnya mengenai sub-bab ini dikutip dan diadaptasi dari situs Wikipedia-Indonesia:WIB, Minggu, 18 Mei 2008.

1413

13

14


Jumlah Penduduk- Laki-laki 171.562- Perempuan 175.726- Total 347.288Kepadatan Penduduk 89,14Berdasarkan Umur- 0 – 14 Tahun 111.260- 15 – 64 Tahun 217.002- > 65 Tahun 19.028

KetenagakerjaanAngkatan Kerja 130.510- Bekerja 94,87- Pencari kerja 5,13Bukan Angkatan Kerja 134.453Lapangan Kerja Utama- Pertanian 69,7- Perdagangan 11,5- Jasa dan Industri 7,4- Lainnya 3

Sumber : http://sumber.bps.go.id

Kependudukan

B. Sumberdaya manusiaPenduduk Kabupaten Solok hingga pertengahan tahun 2005berjumlah 350.433 jiwa. Penyebaran penduduk tidak meratakarena pengaruh topografi Kabupaten Solok yang sebagian besaradalah dataran tinggi/perbukitan serta aspek aspek lain sepertipotensi ekonomi dan kemudahan aksesibilitas. Konsentrasipenduduk terbesar berada di kecamatan Kubung yaitu sebesar15,60%, disusul kecamatan Lembah Gumanti (13,88%) dankecamatan Gunung Talang (12,82 %).

Data satatistik menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk diKabupatan Solok rata rata sebesar 1,2% pertahun. Sampai padapertengahan tahun 2006, komposisi penduduk Kabupaten Solokterdiri dari laki-laki sebanyak 172.448 jiwa (49,21%) danperempuan sebanyak 177.985 jiwa (50.79%), dengan kepadatanpenduduk sebesar 92 jiwa/km2. Dari jumlah keseluruhanpenduduk, 52,14% diantaranya adalah penduduk pada kelompokumur angkatan kerja. Mata pencaharian utama dari 69,7%penduduk Kabupaten Solok adalah bertani. Sektor perdagangan,hotel dan restoran hanya menyerap sekitar 11,5% dari tenagakerja, sektor jasa dan industri sebesar 7,4 % dan sektor lain lainsebesar 3%. Data-data kependudukan dan ketenagakerjaan diKabupaten Solok dapat disimak pada tabel berikut:

Dalam periode 2006-2010, pemerintah Kabupaten Solokmemprioritaskan pembangunan pada tiga bidang utama, yaitu:bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Tigabidang prioritas tersebut di atas kemudian disebut sebagai “TigaPilar Utama Pembangunan Kabupaten Solok tahun 2006 – 2010”.Pada tahun anggaran 2006 lalu, masing masing bidang di atasmenyerap dana sebesar 15,4 %, 12,6 % dan 27 % dari dana APBDKabupaten Solok. Gambaran perkembangan data-data statistikmengenai pendidikan dan kesehatan di KabupatenSolok dapat disimak pada tabel berikut:


Jumlah Sekolah 547- TK 107- SD 339- SLTP 71- SLTA 30Rasio Murid & Guru- TK 11,74- SD 20,16- SLTP 9,68- SLTA 10,17

Pendidikan KesehatanFasilitas Kesehatan 678- Puskesmas/pembantu 97- Posyandu 581Tenaga Kesehatan 543- Dokter 35- Paramedis 403- Lainnya 105Angka Kematian- Kematian bayi 82- Kem. Ibu melahirkan 11

Adapun gambaran mengenai perkembangan perekonomian diKabupaten Solok dapat disimak pada tabel berikut:

Jenis UsahaIndustri hasil pertanian,kehutanan, dan kimiaIndustri logam, mesinelektronika, dan aneka

Jumlah Tenaga KerjaIndustri hasil pertanian,kehutanan, dan kimiaIndustri logam, mesinelektronika, dan aneka

Nilai InvestasiIndustri hasil pertanian,kehutanan, dan kimiaIndustri logam, mesinelektronika, dan aneka

1

2

3

No Deskripsi Satuan Formal Non-Formal To t a lUnit

Orang

000 rupiah

308213

95

1.8101.234

576

4.372.8163.108.357

1.264.459

2.1451.310

835

9.3484.401

4.947

1.185.790804.936

380.854

2.4531.523

930

11.1585.635

5.523

5.558.6063.913.293

1.645.313



dengan perkembangan pemerintahan kemudian, Kotobaru tidakmemadai lagi untuk berfungsi sebagai pusat pemerintahan karenabeberapa faktor, antara lain:

Lahan milik pemerintah yang tersedia sangat terbatas, sehinggatidak mungkin untuk mengembangkan gedung / saranaperkantoran.

Lahan masyarakat disekitar Koto Baru adalah sawah yangsubur yang didukung oleh irigasi yang baik danproduktivitasnya cukup tinggi, sehingga "sayang" kalau mestidialih fungsikan untuk menjadi perkantoran pemerintah.

Letak Koto Baru tidak berada ditengah tengah wilayahadministrasi pemerintahan kabupaten sehingga cukupmenyulitkan bagi masyarakat yang berjarak jauh.

Karena ketebatasan lahan di Koto Baru, sebagian bangunanperkantoran pemerintah Kabupaten Solok masih terdapatdalam wilayah administrasi Kota Solok, sehingga mempersulitkoordinasi/konsultasi antar Unit Kerja. Juga terpisahnyaperkantoran ini membuat prosedur pelayanan masyarakatmenjadi tidak efektif dan efisien.

Pada 6 November 1997, diadakan diskusi persiapan pemindahanibukota kabupaten antara jajaran eksekutif dan legislatif pemerintahKabupaten Solok dengan tokoh-tokoh masyarakat dan para perantaudi gedung Solok Nan Indah, Koto Baru. Dari 3 usulan calon ibukota,dalam diskusi ini kemudian disepakati untuk memilih lokasi diKayu Aro - Sukarami sebagai ibukota Kabupaten Solok yangdirencanakan. Dua calon yang lain adalah Sungai Nanam dikecamatan Lembah Gumanti dan Muaro Paneh di Kecamatan BukitSundi.

Lokasi yang dimaksud adalah lahan sekitar 500 Ha yang terletakdiperbatasan antara Kayu Aro - Sukarami di pinggir jalan raya

9. Kecamatan Tigo Lurah10. Kecamatan Lembang Jaya11. Kecamatan Danau Kembar12. Kecamatan Hiliran Gumanti13. Kecamatan Lembah Gumanti14. Kecamatan Pantai Cermin

B. Pemerintahan NagariSalah satu keunikan wilayah Minangkabau, termasuk wilayahKabupaten Solok di dalamanya, adalah penerapan modelpemerintahan Nagari. Berdasarkan sistem pemerintahan diMinangkabau yang berlaku sejak zaman dahulu, Nagari adalahwilayah administrasi terendah, dan sesudah Indonesia merdeka,hal ini kemudian di adaptasi oleh pemerintah sehingga untukwilayah provinsi Sumatera Barat, struktur wilayah adminstrasisecara berurut dari tingkat yang paling tinggi adalah provinsi >kabupaten > kecamatan > nagari.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankanpemerintahannya, Wali Nagari dibantu oleh beberapa orangKepala Jorong, semacam ketua RT. Wali Nagari dipilih oleh anaknagari (penduduk nagari) secara demokratis. Dan biasanya yangdipilih menjadi Wali Nagari adalah orang yang dianggap palingmenguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budayaMinangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawabsemua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Wali Nagari bebas mengambil kebijaksanaan demi kemajuannagarinya, namun tentu saja kebijaksanaan Wali Nagari tidaklahbisa dilakukan secara otoriter karena ada Kerapatan Adat Nagari,suatu badan legislatif sekaligus yudikatif yang beranggotakan


Solok - Padang yang merupakan salah satu jalur Lintas Sumatera.Untuk ini kemudian dibuat pembahasan dan perencanaan matangterhadap semua aspek yang menyangkut keberadaan ibukota barutersebut, seperti aspek sosial ekonomi, aspek geografi dan topografiserta dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai DampakTerhadap Lingkungan). Ditegaskan bahwa pembangunan ibukotaini tidak akan melakukan perubahan ekstrim terhadap kondisilahan dan bentang alam, menjaga kawasan sekitar dari pengrusakanyang tidak perlu dan mengalokasikan hanya sekitar 40 % dari luaslahan keseluruhan untuk sarana dan prasarana pembangunan.A. Perkembangan wilayah administratifWilayah Adminstrasi Pemerintah Kabupaten Solok secara YuridisFormil dibentuk dengan Undang Undang No.12 tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam LingkunganProvinsi Sumatera Tengah dengan Koto Solok sebagai ibukotakabupaten. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pertambahanpenduduk, pada tanggal 16 Desember 1970 Kabupaten Solokdimekarkan menjadi Kabupaten Solok dan Kotamadya Solok.Perkembangan keadaan kemudian yang berupa beberapa perubahanstatus administrasi pemerintahan dilakukan pada tahun 1983, 2000dan 2001 sehingga Kabupaten Solok akhirnya terdiri dari 19Kecamatan, 86 nagari dan 426 jorong. Wilayah administrasi terakhirini ditetapkan dengan Perda No. 4 tahun 2001 tentang PemerintahanNagari dan Perda No. 5 tahun 2001 tentang Pemetaan danPembentukan Kecamatan.

Untuk lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat danmempertimbangkan pengembangan wilayah, maka pada bulanMei 2001 pusat pemerintahan Kabupaten Solok mulai berpindahdari dalam wilayah Kota Solok ke kawasan Kayu Aro - Sukarami

(Arosuka), dan kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten SolokDari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami di WilayahKecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, pada tanggal 2 April2005 Arosuka secara resmi mulai menjalankan fungsinya sebagaipusat pemerintahan Kabupaten Solok.

Sementara itu semangat Reformasi mengantarkan Kabupaten Solokuntuk memekarkan daerahnya sehingga berdasarkan UndangUndang No. 38 Tahun 2004, terbentuklah Kabupaten Solok Selatan,dimana Kabupaten Solok Selatan berasal dari sebagian wilayahKabupaten Solok yaitu :

Kecamatan Sangir Batang Hari Kecamatan Sangir Jujuan Kecamatan Sangir Kecamatan Sungai Pagu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

Sebagai konsekwensi dari pemekaran ini, wilayah administratifKabupaten Solok sekarang terdiri dari 14 kecamatan, 74 Nagaridan 403 Jorong. 14 Kecamatan tersebut adalah :

1. Kecamatan Junjung Sirih2. Kecamatan X Koto Singkarak3. Kecamatan X Koto Di Atas4. Kecamatan IX Koto Sei Lasih5. Kecamatan Kubung6. Kecamatan Gunung Talang7. Kecamatan Payung Sekaki8. Kecamatan Bukit Sundi


Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan adalah semacamperwakilan anak nagari yang terdiri dari Alim Ulama, CadiakPandai (kaum intelektual) dan Niniak Mamak para pemimpin sukudalam suatu nagari.

Keputusan-keputusan penting yang akan diambil selaludimusyawarahkan antara Wali Nagari dan Tungku Tigo Sajarangandi Balai Adat atau Balairung Sari Nagari. Dari hal diatas kelihatanbahwa desentralisasi kekuasaan pemerintahan bagi masyarakatSumatera Barat sudah dikenal sejak lama bahkan usianya samatuanya dengan Minangkabau itu sendiri.

Pada tahun 1979, dengan alasan untuk menyeragamkan sistempemerintahan di seluruh Indonesia, Pemerintah memberlakukanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.Undang-Undang ini menghilangkan status nagari dan jorong-jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa. Kedudukan WaliNagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan olehpara kepala desa. Pada waktu itu banyak orang beranggapan bahwadengan berlakunya aturan ini, sistem pemerintahan warisan budayaMinangkabau yang bernama nagari ini sudah menemui ajalnya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa kemudian, banyak pihakmerasa bahwa pelaksanaan UU Pemerintahan Desa kurang tepatuntuk daerah Minangkabau, bahkan ada yang menilai, bahwa UUitu memberangus hak-hak adat yang berlaku di Minangkabau dan"memutus" tali kebersamaan masyarakat yang tinggal di jorongjorong yang sebelumnya terhimpun dalam suatu nagari.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi kemudianmembangkitkan kembali semangat masyarakat Sumatera Barat


untuk kembali menjalankan pemerintahan nagari. Dan denganberlakunya Undang Undang Otonomi Daerah, bagi Sumatera Barathal ini merupakan era kembali ke pemerintahan Nagari sebagaiunit pemerintahan terdepan.

Di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok adalah kabupatenpertama yang paling siap untuk melaksanakan otonomi daerah.Kabupaten Solok sudah lama punya master plan untukmelaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-UndangNomor 22 Tahun 2000. Pemerintahan nagari yang dicanangkanadalah pemerintahan terendah menggantikan pemerintahansebelumnya yang berbentuk desa. Dengan kembalinya pemerintahannagari, sesungguhnya terbuka peluang besar untuk menggerakkandan memanfaatkan segenap potensi yang ada di nagari masing-masing.

Dalam pencanangan otonomi daerah pada tanggal 4 Januari 2001di GOR Batutupang, Kotobaru, Bupati Kabupaten Solok saat ituH. Gamawan Fauzi SH, MM yang saat ini menjabat sebagaiGubernur Provinsi Sumatera Barat, menyerahkan 111 kewenanganpemerintah Kabupaten Solok ke nagari, termasuk di antaranyapengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat IzinTempat Usaha (SITU).

Dengan terjadinya pergeseran sistem pemerintahan terendahtersebut, praktis fungsi camat juga mengalami perubahan. Aparatyang kini seolah terkonsentrasi di kabupaten, digeser ke kecamatan.Pergeseran pegawai tersebut selain untuk menyiasati banyaknyapengeluaran keuangan daerah, sekaligus untuk menguatkanpemerintahan nagari. Dalam kaitannya dengan implementasi

http://www.solok.go.id/HTML/selayangpandang.html

15

15

Pakta Integritas, Wali Nagari Solok, Buspadewar Datuk Kayomenyebutkan bahwa otonomi daerah di tingkat nagari yang lebihluas akan mendorong masyarakat menjadi tahu dan bisa memintainformasi secara lebih terbuka. Keterbukaan yang dirasakanmasyarakat makin baik sehingga mereka bisa mengontrol jalannyapembangunan. Dengan begitu, Pakta Integritas juga menimbulkanpartisipasi yang lebih besar bagi masyarakat. ”Umpamanya soaldana bantuan partisipasif. Memang besarnya dana hanya 10-15juta, tapi ini tidak ditenderkan tapi langsung dilaksanakanmasyarakat dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh pengurusnagari,” ujarnya.

Wawancara dengan Buspadewar Datuk Kayo di Kabupaten Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.16

16

Para petani Solok sedang menjual hasil bumi


MEMBANGUN TATA KELOLAKEPEMERINTAHAN YANG BAIK

IIIBABtertentu sehingga berpotensi pada tindakan penyalahgunaankekuasaan atau kewenangan.

Lebih lanjut, modul Bappenas tersebut menyebutkan bahwameskipun good governance melingkupi komponen yang luas,namun isu seputar good governance seringkali lebih mengerucutsebagai tuntutan ke pihak penyelenggara pemerintahan, terutamapihak eksekutif dikaitkan dengan kinerja instansi atau birokrasipemerintah,baik di pusat maupun di daerah. baik di pusat maupundi daerah. baik di pusat maupun di daerah. Munculnya tuntutanini dipandang sebagai sesuatu yang wajar, mengingat kinerjabirokrasi pemerintah sampai saat ini terhitung masih rendah,terutama dalam pelayanan publik dan upaya pemberantasan tindakpidana korupsi. Lebih-lebih ketika semangat otonomi daerah terusbergulir, maka munculnya tuntutan untuk dilakukannya reformasibirokrasi pemerintahan tidak saja terjadi di tingkat pusat, melainkanjuga terus menyeruak sampai di daerah.

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baiksesuai tuntutan reformasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yangbersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Terbitnyaketentuan tersebut dilandasi oleh TAP MPR No XI/MPR/1999tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi,kolusi dan nepotisme yang diikuti pula oleh TAP MPR No.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, serta TAPMPR No. VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakanpemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.Sejalan dengan kebijakan nasional ini, pemerintah KabupatenSolok telah mulai menampakan political willnya dalam mengubah

17

Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, 2007. ModulPenerapan Prinsip-Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik, BAPPENAS, Jakarta.

17


Tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) kinisudah menjadi tuntutan, atau bahkan keniscayaan dalam tata kelolapemerintahan modern. Tuntutan ini lahir setidaknya karena dipicuoleh krisis multidimensi yang terus meluas di berbagai tempat.Banyak pihak menilai bahwa akar krisis ini disebabkan karena tatakelola dalam penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (poorgovernance). Hal ini, antara lain, diindikasikan oleh munculnyadominasi kekuasaan yang otoriter dan sulit dikontrol, rendahnyakinerja aparatur pemerintah terutama dalam pelayanan publik,serta maraknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN). Berbagai indikasi poor governance itu yang kemudianmemunculkan arus balik dan tuntutan kepada pemerintah agarmemperbaiki kinerja dalam tata kelola pemerintahannya secarabaik (good governance).

Di dalam governance sesungguhnya terdapat tiga komponen ataupilar yang terlibat. Pertama, public governance yang merujuk padalembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sehinggadapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. Kedua, corporate governance yang merujukpada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tatakelola perusahaan yang baik. Ketiga, good civil society ataumasyarakat luas yang mampu mendukung terwujudnya goodgovernance. Idealnya, hubungan antara ketiga komponen ini beradadalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau checksand balances satu sama lain. Hal ini diperlukan untuk menghindariterjadinya penguasaan atau ”eksploitasi” oleh satu komponen

MEMBANGUN TATA KELOLAKEPEMERINTAHAN YANG BAIK


Tim Penyusun, 2003. Naskah Pakta Integritas di Lingkungan Pemda Kabupaten Solok,Transparansi Internasional Indonesia dan Indonesia Procurement Watch, Jakarta.

18

18

paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pejabat yang dilayanikepada pejabat yang melayani. Perubahan paradigma ini merupakansalah satu perwujudan atas visi dan misi Kabupaten Solok, yaitubertekad menjadi kabupaten terbaik dari yang baik sesuai maksudPerda No. 5 Tahun 2001.

Visi Pembangunan DaerahTekad Kabupaten Solok untuk menjadi kabupaten terbaik dariyang baik bukan sekadar ambisi personal Bupati, tapi sudah menjaditekad bersama masyarakat Solok. Bupati Solok, Gusmal DatukRajolelo mengungkapkan bahwa visi itu merupakan cermin darikeinginan bersama masyarakat di Kabupaten Solok. MenurutGusmal, proses vision building itu ditempuh dengan melibatkanbanyak pihak, termasuk masyarakat. ”Jadi, itu tidak dibuat sendirioleh Bupati, tapi juga melalui konsultasi publik dan melalui rapat-rapat dengan dewan sebagai wakil rakyat,” ujarnya.19

Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo di Solok, Senin, 24 Maret 2008.19

Acara Deklarasi Pakta Integritas di Solok

Inovasi Kepala DaerahGamawan Fauzi merupakan satu dari sedikit orang, terutama darikalangan pejabat yang sungguh-sungguh dapat menjadi teladandalam upaya pemberantasan korupsi. Teladan yang diberikanGamawan bukan hanya sebatas wacana dan kata-kata semata, tapidiwujudkan dalam sejumlah kerja nyata. Gamawan, putra kelahiranAlahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, 9 November 1957ini memulai kariernya sebagai staf biasa di kantor Ditsospolprovinsi Sumatera Barat. Ia kemudian sempat menjadi sekretarispribadi Gubernur Sumbar dan kemudian merangkak menjadiKepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).Namun, baru satu setengah tahun menjabat Kepala Biro Humas,pada 2 Agustus 1995 Gamawan Fauzi terpilih menjadi BupatiSolok. Komitmen dan kecakapannya dalam mengelola pemerintahanmembuatnya terpilih kembali secara mudah untuk memangkujabatan Bupati Solok periode kedua. Saat menjabat Bupati selamadua periode itu, Gamawan memang sangat dikenal sebagai pejabatyang konsisten dalam menegakkan aturan-aturan sekaligusmelakukan perang terhadap tindak korupsi.

Harian Indo Pos melukiskan bahwa sebagai pejabat, kehidupanGamawan terhitung sangat sederhana dan bersahaja. Bahkan,istrinya yang semula berasal dari keluarga pejabat harus relamengikuti pola hidupnya dengan naik sepeda motor ke mana-mana. Dia juga berusaha menularkan kehidupan bersahajanyakepada anak-anaknya. Meski anak pejabat, tiga anaknya tidakmempunyai batasan bergaul. Ke sekolah pun, tak ada angkutankhusus. Kecuali waktunya memang mendesak dan situasional.“Dalam sebuah perjalanan mengunjungi salah satu panti asuhanbeberapa tahun silam, sang anak merengek agar ayahnya memilikimobil pribadi yang bagus. Namun, Gamawan menjelaskan bahwa


Abu Hanifah, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Solokmengamini pernyataan itu. Menurut Abu Hanifah, DPRD selaludiajak diskusi oleh Bupati dalam menentukan dan merumuskanberbagai agenda dan kebijakan, termasuk dalam membangun visidaerah ke depan. Karena itu menurutnya, visi Kabupaten Solokyang bertekad untuk menjadi kabupaten terbaik dari yang baik itubukanlah keinginan Bupati atau pemerintah semata, tapi itumerupakan keinginan bersama masyarakat Solok. “Visi ini harusmenjadi komitmen bersama untuk mewujudkannya,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Masnur Adam, aktivis perempuanyang bergiat di lembaga ”Bundo Kandung”. Menurut Masnur,masyarakat juga harus terdorong untuk merealisasikan visi itusecara bersama. Menurutnya, sejak awal organisasi masyarakatsipil pun diajak dan dilibatkan untuk merumuskan visi itu sesuaisemangat Alue Jo Patuik yang menjadi motto masyarakat Solokyang demokratis dan mengedepankan musyawarah untukmenjunjung tinggi kebenaran dan keadilan bagi seluruh masyarakat.“Visi itu harus menjadi milik bersama,” ujarnya.

Tekad Kabupaten Solok untuk menjadi kabupaten terbaik dariyang baik ini tercermin dalam ”Visi Pembangunan Daerah Tahun2006-2025” yang berisi antara lain bahwa masyarakat bangga padausaha dan daerahnya, bertakwa, berakhlak, berbudi luhur danberdisiplin, perantau bangga pada kampung halamannya, sertaaparatur bangga dalam pengabdiannya. Visi ’jangka panjang’ inikemudian lebih dieksplisitkan lagi dalam target capaian jangkapendeknya menjadi ”Visi Pembangunan Daerah Tahun 2006-2010”. Di sini disebutkan bahwa visi Kabupaten Solok untuk lima

20

Wawancara dengan Abu Hanifah di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2008.

21

Wawancara dengan Masnur Adam di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.2021

Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo, Ibid.2223

http://www.solok.go.id/html/visimisi.html

tahun ke depan adalah terwujudnya kepemimpinan, pemerintahandan masyarakat yang amanah, santun dan tegas menuju terciptanyamasyarakat madani di Kabupaten Solok.

Untuk mewujudkan visi besar itu, maka pemerintah KabupatenSolok menetapkan prioritas program yang tergambar dalam ”MisiPemerintahan Daerah Tahun 2006-2010”. Misi Kabupaten Solokuntuk lima tahun ke depan adalah mewujudkan pemerintahan yangprofesional dan fasilitatif, mewujudkan masyarakat madani,meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, meningkatkansuasana keterbukaan, aspiratif dan partisipatif, meningkatkansinergitas dalam pemberdayaan masyarakat, mewujudkan komitmenbersama dalam penegakan hukum secara konsisten dan konsekwen,serta meningkatkan hubungan yang dinamis dengan perantau.

Dalam periode 2006-2010, pemerintah Kabupaten Solok telahmenetapkan prioritas pembangunannya pada tiga bidang utama,yaitu: bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.Tiga bidang prioritas ini kemudian disebut sebagai “Tiga PilarUtama Pembangunan Kabupaten Solok tahun 2006–2010”. Untukmempercepat pencapaian visi dan misi serta arah dan strategipembangunan itu, Pakta Integritas menjadi modal dasar pemerintahKabupaten Solok untuk mewujudkan tata kelola pemerintahanyang baik. ”Meskipun belum 100 persen berhasil, tapi PaktaIntegritas di Kabupaten Solok sudah menunjukkan keberhasilandan mendorong kinerja baik tata kelola pemerintahan. Jadi, kitaakan terus meningkatkan dan memperbaiki pondasi Pakta Integritasyang sudah dibangun Bupati sebelumnya, Pak Gamawan Fauzi,”ujar Gusmal menambahkan.

22

23


Simak pula Indo Pos, Senin, 27 Sept 2004. Wawancara dengan Gamawan Fauzi di Padang, Senin, 24 Maret 2008.

25

2524

hal itu tak mungkin bagi seorang PNS seperti dirinya,” ujarnya.

Lalu, dari mana ia memulai melakukan upaya-upaya inovasi danperbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Solok? Gamawanmenuturkan bahwa sejak awal ia terpilih menjadi Bupati, yaitupada tahun 1995 dirinya sudah punya keinginan untuk melakukanperbaikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Paling tidak,ada tiga hal yang menjadi prioritas yang dicanangkannya. Pertama,memulai dengan membuat aturan bahwa kontraktor tak bolehbertemu dengan pejabat, terutama Bupati. Jadi, dalam hal proyektak perlu harus sampai ke Bupati, cukup sampai di tingkat pimpinanproyek (pimpro). Pimpro yang melaporkan dan bertanggung jawabkepada Bupati. “Karena sebelumnya kedatangan pengusaha keBupati itu untuk minta proyek dan mengiming-imingi uang. Sayategaskan agar mereka mengikuti prosedur. Jangan coba-cobamemberi saya uang. Kalau prosedur yang jadi penghalang, sayaakan benahi bagaimana agar pengusaha terlindungi. Perbaikansistem harus dibarengi dengan komitmen,” ujarnya.

Kedua, membenahi aturan perizinan. Melalui pembenahan ini,banyak prosedur yang dipangkas dan disederhanakan sehinggabirokrasi tidak berbelit-belit. Berbarengan dengan itu, tarif perizinanpun dicantumkan secara terbuka dan transparan sehingga menjadisangat mudah untuk diketahui publik. Bahkan, untuk kalanganmasyarakat umum diberikan kemudahan dalam mengurus berbagaimacam perizinan dengan tarif biaya yang sangat murah. Upayayang sering disebut sebagai ’sistem pelayanan satu pintu plus’ inipernah mendapatkan penghargaan dari presiden sebagai ”CitraPelayanan Prima” dan secara nyata banyak memberikan manfaat

24miliar itu akan saya cukupkan menjadi Rp 20 miliar sehingga sayabisa memberikan prioritas peningkatan kesejahteraan pada merekayang level bawah, seperti guru-guru. Sebenarnya, menurut saya,gaji pegawai harus dirasionalkan.” ujarnya.

Selama sepuluh tahun menjabat Bupati dari 1995-2005, memangbanyak inovasi yang dilakukan Gamawan Fauzi. Namun menurutcatatan Padang Ekspres, yang terutama adalah kiprahnya dalammelakukan kebijakan yang memfokuskan pada pelayanan publikyang prima. Dari sekian banyak inovasi yang dilakukan Gamawan,Pakta Integritas boleh dibilang sebagai terobosan yang palingmenonjol. “Sebagai pelaksanaan pakta kejujuran, ia memangkasbirokrasi ruwet dalam pelayanan publik dan meringkasnya dalamkebijakan pelayanan umum satu pintu. Pungutan-pungutan yangmenghambat kinerja daerah pun hilang dengan sistem tersebut.Sang Bupati juga memacu kerja keras para pegawai denganmenerapkan standar kinerja individual. Pegawai yang tak memenuhistandar atau malas bakal kelihatan. Suasana korup pun dikoreksinya.Dia menerbitkan Perda Transparansi yang diberlakukan secarakonsisten. Dia juga menghilangkan istilah ’meja air mata’ dan’meja mata air’ (kering dan basah) dalam kepanitiaan proyek.”

Sikap lurus dan konsistensi yang ditunjukan Gamawan telahmembuahkan berbagai penghargaan, meskipun Gamawan menilaipenghargaan itu sama sekali bukanlah tujuan. Lulusan FakultasHukum Universitas Andalas tersebut tercatat pernah meraihsejumlah penghargaan, antara lain: Anugerah Bung Hatta Award(2004), Tiga Pilar Award (2005), dan dua penghargaan “Pelopor

28

Lihat: http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=13208929

29

Lihat: Kompas Minggu, 10 Oktober 2004.28


Dengan perubahan layanan perizinan ini, surat izin usaha yang sebelumnya harus ditempuhmelalui proses penandatanganan sebanyak 11 kali kini berubah cukup drastis, yakni cukup 3 kalisaja proses tanda tangannya.

Wawancara dengan Gamawan Fauzi, Ibid.

27

26

27

kongkrit bagi masyarakat.

Ketiga, pencanangan Pakta Integritas (Integrity Pact), yaitu suatukesepakatan kejujuran dalam menjalankan roda pemerintahan. Inimerupakan kesepakatan untuk tidak memberi dan menerima yangbersifat ilegal, serta merupakan panggilan hati nurani untuk tidakmelakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pakta Integritasini juga perlu dilihat sebagai kesepakatan moral untuk membangunharkat dan martabat serta kejujuran aparatur pemerintah. Mengenaiinspirasi awal program Pakta Integritas, Gamawan menuturkanbahwa sekitar tahun 2003 dia diundang ke Korea dalam sebuahseminar tentang penanganan korupsi. Dalam acara itu, selainmembicarakan upaya-upaya melawan korupsi, Gamawan jugaberkesempatan untuk berdiskusi dan melihat perkembangantransparansi internasional di Korea dan beberapa negara di dunia.”Maka sejak itu kami mencoba menyusun kerjasama untukmewujudkan beberapa program, antara lain, Pakta Integritas melaluiPerda Keterbukaan dan Perda Transparansi. Dalam waktu yangcukup singkat, dengan melibatkan TI (Transparancy Internasional),IPW (Indonesia Procurement Watch), dan GTZ kami berupayauntuk mewujudkan Pakta Integritas di Kabupaten Solok,” ujarnya.

Meskipun program ini sudah dicanangkan sejak periode awal masapemerintahan Gamawan Fauzi, namun Pakta Integritas secararesmi baru ditetapkan pelaksanaannya pada 10 November 2003.Pemilihan tanggal itu mungkin bukan suatu kebetulan, tapi adakaitannya juga dengan semangat untuk menumbuhkan nilaikepahlawanan (patriotisme).

26 “Tanggal 10 November itu bertepatan dengan hari pahlawan. Makakita juga ingin, melalui program ini dapat melahirkan pahlawan-pahlawan Pakta Integritas, pahlawan-pahlawan kejujuran. Itumungkin filosofi di balik pemilihan tanggal itu,” ujar Gamawan.

Langkah-langkah yang ditempuh Gamawan ternyata punyaimplikasi yang cukup berarti bagi perbaikan tata kelola pemerintahandi lingkungan Pemda Kabupaten Solok. Harian Kompas melukiskanbahwa pada tahun 2004 saja, ada sekitar 14,5 miliar uang APBDyang bisa ’diselamatkan’ dan dialih-fungsikan secara lebih adil.”Sebanyak 5.000 guru dari 6.200 pegawai negeri sipil di KabupatenSolok selama ini tak pernah menikmati bagian honor yang mencapaiRp 14,5 miliar itu karena jarang dilibatkan dalam berbagaikepanitiaan. Ukuran besaran honor seseorang pun tak ada aturannya.Ini jelas tidak adil. Bagi instansi yang banyak proyek akan banyakmendapat honor sehingga ini tidak profesional karena banyakpanitia yang tidak bekerja. Ini terjadi di seluruh Indonesia danseluruh instansi.

Dengan kebijakan tunjangan daerah, yang tujuannya untukmeningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai, semua pegawaidapat bagian dan itu lebih besar pula dari tunjangan struktural.Misalnya, sekda itu eselon dua, tunjangan struktural dari negaradiatur bahwa ia dapat Rp 2,5 juta per bulan. Resmi, di mana pundi Indonesia. Tetapi, dari tunjangan daerah sekda dapat Rp 3,5juta sehingga ia terima Rp 6 juta per bulan tambah gaji pokok Rp1,5 juta. Ini sudah cukup untuk tidak melakukan korupsi sebabsemua fasilitas ditanggung negara, mulai dari mobil dinas, rumahdinas, listrik, telepon, dan minyak mobil. ”Tunjangan daerah palingkecil saya berikan Rp 150.000 per bulan. Kita sekarang berpikiranberapa gaji yang layak itu sehingga jangan ada macam-macamlagi. Jika masih ada uang pemda, misalnya, honor Rp 14,5


Pelayanan Prima” salah satunya dari presiden. Namun, penghargaanterpenting bagi dirinya adalah apresiasi langsung dari rakyat. Iniantara lain dibuktikan dalam Pilkada Sumbar dimana sebagianbesar rakyat Sumatera Barat menginginkannya untuk menjadigubernur pertama yang dipilih secara langsung dan demokratis.

Gamawan Fauzi mengakui bahwa kemenangannya dalam PilkadaSumbar tidak lepas dari program Pakta Integritas yang dilakukannya.Program pakta integritas yang dijalankan Gamawan diakuinyasangat menopang ‘citra baik’ dan popularitasnya saat pilkada.“Waktu kampanye, saya juga tidak perlu mengobral janji-janji ini-itu. Padahal, dari sisi anggaran atau dana kampanye pun mungkinsaya kandidat yang paling irit karena saya sendiri tidak punyauang. Malahan ketika kampanye saya hanya disuruh menyanyi.Jadi sebenarnya citra Pakta Integritas sangat membantu sayamemenangkan Pilkada. Istilahnya, saya sudah kampanye selama10 tahun saat menjalankan program Pakta Integritas sementaralawan-lawan politik saya cuma kampanye selama 3 bulan saja,”ujarnya.

Namun demikian, keberhasilan Gamawan Fauzi dalam menerapkanprogram Pakta Integritas tidak saja mendatangkan pujian danpenghargaan, tapi juga memunculkan kritik dan kesangsian. DosenFISIP Universitas Andalas (UNAND) Padang, Edi Indrizal menilaibahwa kiprah yang dilakukan Gamawan Fauzi bukanlah sesuatuyang luar biasa. Menurut Edi, kalau Pakta Integritas itu dianggapsuatu prestasi, itu bukan karena faktor Gamawan Fauzi, tapi lebihkarena faktor luar, yaitu adanya lembaga-lembaga donor dariJakarta dan dari luar negeri yang mensupportnya. “Banyak pihakmenyebutkan bahwa inisiatif program ini adalah dari pemerintahdaerah, atau dalam hal ini dari Gamawan Fauzi sendiri sebagai

Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII), Rizal Malikmenyebutkan bahwa pakta integritas merupakan salah satu alat(tools) yang dikembangkan Transparency Internasional sejaktahun 1990-an. Tujuan utamanya adalah menyediakan sarana

bagi pemerintah, perusahan swasta, dan masyarakat umum untukmencegah terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutamadalam kontrak-kontrak pemerintah (public contracting). Meskipundari sisi legislasi formal di Indonesia belum ada peraturan spesifikyang mengatur pelaksanaan pakta integritas kecuali dalam lampiranKEPPRES No.80 Tahun 2003 namun prinsip-prinsipnya sangatrelevan dengan amanat penegakan hukum dan pengelolaan negarayang bersih, akuntabel, dan transparan.

Secara lebih rinci, konsep mengenai Pakta Integritas ini dijelaskandalam sebuah terbitan Transparency International, ”The Integrity

Wawancara dengan Rizal Malik di Jakarta, Rabu, 14 Mei 2008.34

34

Gamawan Fauzi menandatangani Pakta Integritas Solok


bupatinya waktu itu. Tapi saya kok melihatnya tidak begitu. Menurutsaya, keberhasilan program Pakta Integritas itu lebih diinisiasi daripihak luar. Bisa dari lembaga di Jakarta atau dari organisasi luarnegeri seperti Transparency International, World Bank, dan lain-lainnya. Buktinya, ketika Gamawan menjadi Gubernur Sumbar,dia tidak bisa menerapkan program Pakta Integritas itu, karenamemang saat ini tidak ada dukungan lembaga donor untuk itu,”ujarnya.

Saldi Isra, pengamat hukum tata negara di Fakultas HukumUniversitas Andalas punya penilaian yang berbeda. Menurut Saldi,Gamawan Fauzi itu termasuk salah satu Bupati yang terbukadengan organisasi-organisasi dan kelompok masyarakat yangbekerja untuk transparasi. Soal peran dan dukungan lembaga donormemang menurutnya itu tidak perlu dipungkiri. Namun ia menilaiperan Gamawan tetap sentral dalam mewujudnya program PaktaIntegritas di Kabupaten Solok. “Sebetulnya bukan hanya KabupatenSolok yang mendapat tawaran untuk melakukan program PaktaIntegritas dari Transparency International. Sejauh yang saya tahu,di daerah lain pun program ini ditawarkan, tapi bedanya adalahdi tempat lain program ini kurang mendapatkan sambutan positif.Sementara di Kabupaten Solok, Gamawan banyak didorong olehmasyarakat dan kelompok-kelompok organisasi lainnya dan beliausendiri mempunyai kemauan kuat ke arah itu. Maka, programPakta Integritas di Kabupaten Solok menjadi lebih mungkin untukdilaksanakan dibanding daerah lainnya,” ujarnya.

Terlepas dari polemik itu, nyatanya program Pakta Integritas sudahdijalankan di Kabupaten Solok. Tentu saja dengan segala plus-

Wawancara dengan Saldi Isra di Padang, Selasa, 25 Maret 2008.Wawancara dengan Edi Indrizal di Padang, Selasa, 25 Maret 2008.30

31

31

30

minusnya, munculnya berbagai penilaian, baik yang positif maupunyang negatif dari berbagai pihak menjadi sesuatu yang takterhindarkan. Sebagai sebuah program yang diinisiasi bersama,Pakta Integritas tentu tidak berakhir seiring berakhirnya masajabatan Gamawan. Bupati Solok berikutnya, Gusmal DatukRajolelo, sejak awal bahkan telah menyatakan komitmennya untukterus melanjutkan dan memperbaiki program ini. ”Jadi, kita akanterus meningkatkan dan memperbaiki pondasi Pakta Integritasyang sebelumnya sudah dibangun Pak Gamawan Fauzi,” ujarnya. Lalu, bagaimana sesungguhnya lanjutan ’kisah’ seputar pelaksanaanprogram Pakta Integritas di Kabupaten Solok ini? Sub-bab berikutakan mengulas secara lebih rinci mengenai proses dinamik PaktaIntegritas di Kabupaten Solok dalam konteks tata kelolapemerintahan yang baik.

Deklarasi Pakta IntegritasPemerintahan yang bersih dan akuntabel kini menjadi tuntutandan harapan banyak orang. Untuk itu, reformasi birokrasipemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar.Good governance pada dasarnya merupakan suatu kesepakatanmengenai pengaturan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupundi daerah antara pemerintah, masyarakat madani (civil society)dan sektor swasta. Dalam suatu kesepakatan, kejujuran tentumenjadi kata kunci yang utama. Karena itu, Pakta Integritas (janjikejujuran) menjadi penting untuk mewujudkan komitmen bersamaitu. Dengan kata lain, Pakta Integritas akan menjadi operasionalisasidari komitmen untuk menerapkan good governance.

33

32

Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo, Ibid.Selain itu, penerapan good governance juga sebetulnya merupakan bagian dari tuntutan global,yaitu adanya desakan dari negara-negara maju kepada negara berkembang untuk menciptakanpemerintahan yang bersih dan menekan praktik-praktik KKN, khususnya dalam rangka bantuandan investasi luar negeri.

3233


Pact. The Concept, the Model and the Present Applications”.Dalam buku ini disebutkan bahwa terdapat dua tujuan ganda dariPakta Integritas. Pertama, mendukung sektor publik untukmendapatkan atau menghasilkan barang dan jasa pada hargabersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpanganharga dalam pengadaan barang dan jasa. Kedua, mendukung pihakpenyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secaratransparan dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dariadanya upaya "suap" untuk mendapatkan kontrak dan hal ini padaakhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya sehingga dapatmeningkatkan daya saing.

Lebih lanjut, buku tersebut menyebutkan komponen-komponenyang diperlukan untuk mengimplementasikan Pakta Integritas,meliputi :

Komitmen dari kedua belah pihak baik sektor publik maupunswasta untuk membenahi perilaku dalam proses pengadaanbarang dan jasa.

Pakta formal antara kedua belah pihak mengenai pengadaanbarang dan jasa yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN).

Mengumumkan setiap bentuk pembayaran maupun nama-nama dari pihak atau agen yang terkait dengan proses.

Adanya peningkatan transparansi dalam proses pengadaanbarang dan jasa, misalnya melalui pengumuman kepadamasyarakat melalui papan informasi, pemberian informasimelalui media massa, internet, atau melalui penyelenggaraandengar pendapat (sesuai dengan kebutuhan daerahnya).

Transparency International (Berlin ): The Integrity Pact. The Concept, the Model and the PresentApplications. A Status Report, as of December 31st, 2002.

35

35

menyebutkan bahwa selain itu, pemerintah Kabupaten Solok jugasudah menjalankan beberapa program lainnya. Beberapa programpemerintah Kabupaten Solok yang diproyeksikan dalam rangkapenerapan prinsip-prinsip good governance, adalah :

a. Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu)Program ini diproyeksikan untuk melayani keperluan masyarakatdalam pengurusan perizinan dan non-perizinan melalui layanansatu pintu. Melalui program ini, masyarakat dimudahkan ketikamengurus keperluan perizinan maupun non-perizinan dengancukup datang di satu loket saja. Tujuan program Posyantu iniadalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat saatmengurus perizinan maupun non-perizinan secara transparan, baikdalam hal kepastian waktu, biaya, maupun prosedurnya. Dalamperkembangannya, Posyantu dimodifikasi lagi menjadi PosyantuPlus. Dalam Posyantu Plus, masyarakat yang berasal dari daerahterpencil tidak perlu lagi datang secara langsung, tetapi pengurusanperizinan bisa dilakukan melalui korespondensi surat-menyurat.

b. Pola PartisipatifProgram ini merupakan model pemberdayaan melalui kegiatanpelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, terutama dalamhal pembangunan fisik. Misalnya, perbaikan sarana/prasaranaumum, seperti perbaikan saluran irigasi, perbaikan jalan,pembangunan posyandu, dan sektor pekerjaan umum lainnya.Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat dalammenjaga aset-aset fisik, sarana/prasarana pendidikan dan kesehatandi tingkat nagari.

41

40

Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo di Solok, Senin, 24 Maret 2008.D e s k r i p s i l e b i h r i n c i s e t i a p p r o g r a m d a p a t d i s i m a k d ihttp://www.solok.go.id/goodgovernance.html dan http://www.solok.go.id/HTML/yantu.html.Deskripsi serupa juga dapat disimak dalam Aida Ratna Zulaiha dan Niken Ariati, 2006.Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahanyang Baik, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Jakarta.

4041


Adanya organisasi pemantau yang partisipatif danindependen.

Terdapatnya mekanisme pemantauan dan pengawasan. Terdapatnya mekanisme resolusi konflik (arbitrasi). Pemberian insentif dan sanksi bagi aparatur pemerintah dan

sanksi serta pemberian insentif kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan persaingan secara sehat danbersih.

Konsep, prinsip-prinsip dan metode Pakta Integritas yangdikembangkan Transparency Internasional ini telah diterapkandan dikembangkan di berbagai negara dengan penyesuaian danmodifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembagainternasional seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapatmempersempit peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yanglebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti pengadaanbarang dan jasa (public procurement), privatisasi, lelang bagilisensi maupun konsesi dan sebagainya.

Dalam kasus Indonesia, program Pakta Integritas yang dijalankandi Kabupaten Solok merupakan ‘eksperimen’ pertama yang mulaidideklarasikan pada 10 November 2003. Pada tahap awal, TIIndonesia sebenarnya telah merencanakan dua pilot project untukmengimplementasikan konsep Pakta Integritas, yaitu di KabupatenSolok dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun sayangnyaKPU menolak untuk menerapkan Pakta Integritas sehingga berujungpada terungkapnya korupsi di tubuh KPU.

36

Tim TII, 2006. Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik,terjemahan dari Handbook – Curbing Corruption in Public Procurement, TI Berlin dan Jakarta

37

http://www.ti.or.id/pusat data/35/tahun/2006/bulan/11/tanggal/10/id/1916/

37

36

Hal lain yang menarik adalah bahwa sebelum Keppres No.80Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa lahir,Kabupaten Solok justru telah lebih dahulu menandatangani PaktaIntegritas. Dengan demikian, Kabupaten Solok merupakankabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan Pakta Integritas,yang juga diatur dalam Keppres tersebut. Secara operasional, PaktaIntegritas di Kabupaten Solok mulai diterapkan pada awal tahun2004 dengan penandatanganan bersama naskah Pakta Integritasoleh pejabat politik serta para panitia dan peserta lelang pengadaanbarang dan jasa di lingkungan Kabupaten Solok.Adapun tujuan program Pakta Integritas di Kabupaten Solok secaraumum diorientasikan untuk:

1) Mewujudkan aparatur penyelenggara pemerintahan yang bersih,berwibawa serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotismesehingga terbentuk pemerintahan yang bersih (cleangovernance).

2) Mewujudkan kesepakatan kejujuran bersama bagi segenapkomponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalamrangka menghindari dan menjauhi praktik KKN.

3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananmasyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4) Menjawab tuntutan masyarakat akan kebutuhan birokrasi yangbersih, profesional, tanggap terhadap kebutuhan masyarakatserta bertanggung jawab.

Pakta integritas sendiri sejatinya bukanlah satu-satunya programyang dijalankan pemerintah Kabupaten Solok dalam rangkapenerapan good governance. Bupati Solok, Gusmal Datuk Rajolelo

Contoh naskah pakta integritas dapat disimak pada Lampiran-2.38

38

39

Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini dapat disimak di: http://www.solok.go.id/integritypact.html39


c. Revolving fundProgram ini dimaksudkan untuk memberi bantuan pembiayaanusaha kecil melalui sistem ‘pinjaman bergulir’ dengan bunga yangrendah, yaitu sekitar 6% per tahun. Tujuan program ini adalahuntuk membantu masyarakat kecil dalam mengatasi masalahpermodalan sekaligus mendidik masyarakat dalam mengembangkankegiatan usaha dan mengatur keuangan secara disiplin.

d. SAKIPSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIPmerupakan media pertanggungjawaban publik yang dibuat secaraperiodik. SAKIP ini memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihakyang memberikan amanah atau pihak yang mendelegasikanwewenang. SAKIP memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagailaporan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban publik.Kedua, sebagai sarana evaluasi untuk keperluan proyeksi dalammemperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Para pejabat Pemka Solok tandatangani Pakta Integritas

k. Tunjangan daerahTunjangan daerah adalah tambahan pendapatan yang diberikansecara legal kepada pegawai di lingkungan pemerintahan KabupatenSolok. Tunjangan ini diberikan melalui penggeseran honorariumproyek proyek, kepanitiaan dan hal-hal sejenisnya menjadi tunjanganlegal yang diberikan berdasarkan beban kinerja secara proporsionalsesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab seseorang. Upayaini juga sekaligus untuk menghilangkan kecemburuan sehinggatidak ada lagi istilah “meja mata air” dan “meja air mata”. Dengandiberlakukannya tunjangan daerah, maka honor-honor proyek dilingkungan pemerintahan Kabupaten Solok secara resmi jugadihapuskan.

Namun begitu, diantara program-program tersebut, Pakta Integritasmemang boleh dibilang merupakan terobosan yang paling menonjolsehingga program ini seringkali dipandang sebgai trademark-nyaKabupaten Solok. Tak heran jika kemudian program Pakta IntegritasKabupaten Solok sering menjadi rujukan daerah lain untukmelakukan studi banding dalam rangka penerapan good governance.

Gaung keberhasilan program Pakta Integritas tentu tidak hanyaterdengar santer keluar. Di Kabupaten Solok sendiri, programPakta Integritas juga mendapat apresiasi yang cukup baik darimasyarakat. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia(Gapensi) Kabupaten Solok, Gusfirman, menuturkan bahwa PaktaIntegritas ini sangat menguntungkan bagi pengusaha. Karena itu,sebagai pengusaha ia sangat mendukung program itu. ”Bagi kami,Pakta Integritas ini sangat menguntungkan sekali. Karena setiapkami melakukan urusan-urusan di Pemda itu menjadi sangat jelas.

Contoh perhitungan tunjangan daerah bagi pegawai di berbagai level dapat disimak dalamlampiran.

42

42


e. DAUNDAUN adalah Dana Alokasi Umum Nagari. Ini merupakan danayang bersumber dari APBD dalam bentuk block-grant dalamrangka pemberdayaan nagari. DAUN merupakan dana taktis yangdiperuntukan bagi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaannagari. Misalnya untuk pembuatan monograf, kegiatan rapat danmusyawarah, serta menunjang kegiatan pemeliharaansarana/prasarana sosial, seperti: sarana agama dan adat serta fasilitassosial lainnya. Dananya berkisar antara 75-150 juta per nagaritergantung dari luas dan tingkat kepadatan penduduknya. Pembagiandananya digunakan 60 persen untuk biaya, dan 40 persen lainnyauntuk biaya pembangunan nagari.

f. Tim SinergiProgram ini merupakan pola partisipasi masyarakat tingkatkabupaten dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. TimSinergi merupakan pengganti Musrenbang yang sebelumnya beradadi level nagari dan kecamatan. Pembentukan Tim Sinergi didasarkanatas Surat Keputusan Bupati No.52 tahun 2005.

g. KPUPMelakukan reorganisasi sistem pengadaan barang dan jasa melaluiKantor Pelayanan Umum dan Perizinan. Dengan adanya KPUPini, maka pengelolaan administrasi proyek hanya sampai pimpinankegiatan dan pimpinan proyek, tanpa melibatkan Bupati, WakilBupati, maupun Sekda.

h. Giro to GiroProgram ini sebetulnya merupakan pengembangan dari PosyantuPlus. Hanya saja jika dalam Posyantu Plus yang mendapatkanpelayanan adalah masyarakat. Sementara dalam Giro to Giro

adalah unit kerja di lingkungan pemda Kabupaten Solok. PelayananGiro to Giro diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah(BPKD) kepada semua unit kerja pengguna anggaran. Tujuannyaadalah untuk memberikan kemudahan unit kerja pengguna anggarandalam pengurusan uang. Penetapan sistem Giro to Giro dalampencairan dana ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati SolokNomor 32 Tahun 2004.

i. Performance agreementPelaksanaan perfomance agreement atau kesepakatan kinerja inidilakukan antara Bupati dengan pejabat eselon II baik di lingkunganDinas, Badan, maupun Kantor. Performance agreement jugadilaksanakan antara Bupati dengan DPRD setiap awal tahunanggaran dalam bentuk penandatanganan pernyataan/kesepakatan.Manfaat konkret dari program ini, antara lain: pengawasan pimpinanterhadap bawahan menjadi lebih efektif, program kerja di unitteknis berjalan dengan baik, dan meningkatnya kedisiplinan pegawaidalam mengemban tugasnya.

j. Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja dimaksudkan sebagai sistempenganggaran yang dibuat atas dasar program kerja riil tiap unitkerja selama setahun. Sementara sistem dan prosedurnya jugadilakukan melalui mekanisme yang partisipatif. Hal ini didasarkanadanya kebutuhan transparansi dalam pembiayaan program kerjapada setiap unit kerja. Dengan anggaran berbasis kinerja inidiharapkan setiap anggaran yang diajukan selalu berdasarkanprogram kerja yang terencana, bukan sebaliknya program kerjayang mengikuti ketersediaan anggaran.


Kalau dulu sebelum adanya Pakta Integritas urusan-urusanmenyangkut izin usaha, tender, dan lain-lain itu seringkali tawar-menawar. Sekarang seperti itu tak ada lagi,” ujarnya.

Respon yang hampir sama juga disampikan Ilyasmadi, KordinatorAliansi Pendorong Pakta Integritas (APPI) Kabupaten Solok.Menurut Ilyasmadi, sebelum ada Pakta Integritas, orang seringkaliberbuat semena-mena. Tapi setelah ada Pakta Integritas, kini tidakbisa seenaknya lagi karena ada perasaan diawasi. ”Jadi, meskipunbelum tampak adanya manfaat yang benar-benar konkret untukmasyarakat, tapi dengan adanya Pakta Integritas ini, setidaknyapara pejabat dan pengusaha berpikir beberapa kali untuk melakukankecurangan. Mereka tidak akan berbuat semena-mena lagi karenaada perasaan diawasi,” ungkapnya.

Namun, penilaian yang berbeda disampaikan Masber, KetuaGabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) KabupatenSolok. Menurut Masber, sejak dulu sebelum ada Pakta Integritaspun birokrasi di pemda Kabupaten Solok itu sudah bersih. Iamengaku tidak pernah dipersulit ketika berurusan dengan birokrasiuntuk menjalankan usahanya. ”Memang masih ada oknum birokratyang meminta sesuatu, tapi itu sangat kecil,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau dan Penyalur AspirasiUmmat (LAPAU), Elyunus Asmara mengingatkan bahwamasyarakat seringkali masih rancu menilai sehingga tidak bisamembedakan antara aspek pelayanan publik di satu sisi denganaspek pengadaan barang dan jasa di sisi yang lain. Menurut Elyunus,

Wawancara dengan Gusfirman di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu, 23 Maret 2008. Wawancara dengan Masber di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.

434445

43

44

45

Pembentukan APPI didasarkan atas beberapa tujuan, yaitu:mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih daripraktik KKN; mendorong dilaksanakannya pakta integritas olehPemda dan pihak terkait secara konsisten dan bertanggung jawab;mewujudkan sistem dan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ)secara bersih, transparan, dan akuntabel; serta menindaklanjutisetiap penyimpangan dalam proses dan aktifitas pengadaanbarang dan jasa sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Koordinator APPI Kabupaten Solok, Ilyasmadi, mengatakanbahwa dalam memerankan fungsi pengawasannya, APPI telahmelakukan beragam kegiatan, seperti melakukan rapat dengarpendapat (public hearing), baik dengan unsur pemerintah daerahmaupun dengan DPRD. Upaya yang dilakukan APPI terutamadalam rangka meminta agar setiap tender PBJ dapat dilaksanakansecara terbuka dan para pihak siap untuk diawasi oleh masyarakatsecara transparan. Menurut Ilyasmadi, APPI juga seringkaliterlibat dalam pengawasan langsung berbagai proyek PBJ dengancara terjun langsung ke lapangan.

Field Officer TII wilayah Sumatera Barat, Armen Muhammadmenilai bahwa dengan segala keterbatasannya, APPI telah berhasilmengangkat beberapa proyek bermasalah hasil tender PBJ diKabupaten Solok. Upaya yang dilakukan APPI, antara laindengan memberikan masukan berupa identifikasi proyekbermasalah. Dari pengawasan yang dilakukan APPI, sejumlahkasus yang berhasil diangkat antara lain adalah pembangunangedung Convention Hall di Alahan Panjang, proyek pembangunansaluran pipa PVC di Muaro Paneh dan proyek jembatan diKapalo Bando. Namun, dari berbagai kasus yang diangkat APPI


titik berat pelaksanaan Pakta Integritas itu mengacu pada dua hal.Pertama, bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang baikdan bersih di lingkungan Pemda Kabupaten Solok, terutama dalamsegi pelayanan publik. Kedua, bagaimana menyelenggarakan PaktaIntegritas itu atau semangat untuk berjujur-jujur itu dalam prosestender pengadaan barang dan jasa. Dari dua hal itu, menurutnya,pengawalan dan perhatian kita harus lebih fokus ke hal yang kedua,yaitu lebih ke proses pengadaan barang dan jasa.

”Kami menilai bahwa dalam soal pertama yaitu dalam hal pelayananpublik itu relatif sudah clear dan memang sudah berjalan cukupbaik. Harus diakui bahwa pemda Kabupaten Solok sudah melakukanberbagai pembenahan sehingga praktik-praktik ’memberi danmenerima’ dalam kaitannya dengan pelayanan publik itu sudahhampir tidak ada. Maka yang tinggal menjadi pekerjaan rumahadalah praktik-praktik ’memberi dan menerima’ dalam prosespengadaan barang dan jasa atau dalam proses tender denganrekanan,” ujarnya Direktur Eksekutif LAPAU yang juga mantanKoordinator APPI Sumbar.

Atas pertimbangan itulah maka kemudian LAPAU bersamaorganisasi-organisasi sosial kemasyarakatan jaringan APPI lebihmemfokuskan pengawasan pelaksanaan Pakta Integritas itu kesoal yang kedua, yaitu ke proses tender pengadaan barang danjasa. Menurut Elyunus, upaya ini juga sekaligus dalam rangkamengawal pelaksanaan Keppres No.80 tahun 2003 tentangPengadaan Barang dan Jasa yang memang rentan dengan praktikKKN. ”Untuk itu APPI sering diberi semacam pembekalan dalamberbagai training dan pelatihan advokasi untuk pengawasanpengadaan barang dan jasa yang difasilitasi TI dan IPW,” ujarnya.Profil dan peran APPI

Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu, 23 Maret 200846

46

sebagai pemantau dalam penerapan pakta integritas di KabupatenSolok dapat disimak dalam box berikut.

Peran APPI sebagai Pemantau Independen

Sebagai subyek dan sekaligus penerima hasil pembangunan,masyarakat sudah semestinya memiliki peran penting dalamproses pembangunan.

Pasal 8 ayat 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang PenyenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawabmasyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yangbersih.

Pasal berikutnya menyebutkan bahwa peran serta masyarakattersebut dapat diwujudkan dalam bentuk: hak mencari,memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraannegara; hak untuk memperoleh pelayanan yang sama; hakmenyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawabterhadap kebijakan penyelenggara negara; serta hak memperolehperlindungan hukum dalam hal melaksanakan hak-hak tersebut.

Demikian halnya dalam penerapan Pakta Integritas, peran sertamasyarakat sangat diharapkan, terutama dalam rangka menjagakualitas proyek yang dihasilkan. Dengan spirit untuk menjagakualitas pembangunan, 27 lembaga/organisasi dan sejumlahpihak lainnya di Kabupaten Solok pada 5 Juni 2004 bersepakatmembentuk Aliansi Pendorong Pakta Integritas (APPI).


tidak banyak yang berhasil ditindaklanjuti secara tuntas selainkasus pipa PVC di Muaro Paneh yang berhasil dibawa sampaike tingkat pengadilan. Sedangkan kasus-kasus yang lain masihmenggantung, belum ada kejelasan.

Menurut Armen, selain adanya kelemahan pemerintah dalampenindakan penyelewengan berbagai proyek itu, disinyalir jugaketerlibatan oknum APPI yang ikut bermain. Karena itulahmenurutnya penuntasan berbagai kasus itu menjadi terhambatkarena ada konflik kepentingan. ”Menjadi aneh dan ironis ketikaada pihak yang seharusnya melakukan pengawasan malah justruikut terlibat dalam proyek pengadaan. Memang itu bukan APPIsecara kelembagaan tapi yang diindikasikan terlibat itu termasukaktor kunci di APPI,” ujarnya.

Direktur LAPAU yang juga menjadi Ketua APPI Sumbar, ElyunusAsmara, tidak menampik atas adanya indikasi keterlibatan orangAPPI dalam beberapa proyek pengadaan. ”APPI tidak mungkinikut dalam pengadaan tapi kalau oknumnya mungkin saja,”ujarnya. Namun begitu, menurut Elyunus, kalaupun benar adaindikasi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum APPI makaini bukan saja tanggung jawab APPI, tapi juga menjadi tanggungjawab TII dan IPW yang seharusnya turut mengawal APPI agarberada di jalur yang benar.

Elyunus menilai bahwa indikasi keterlibatan oknum APPI dalamproyek PBJ ini bisa juga sebagai upaya untuk menghidupiorganisasi. ”Sebagai sebuah lembaga, APPI tentu butuh danaoperasional untuk menjalankan roda organisasi. Persoalannya,


CAPAIAN PELAKSANAANPAKTA INTEGRITAS

IVBAB

Lokakarya Pakta Integritas di Solok 21 Juli 2003

APPI sebagai lembaga pemantau tidak punya channel dannetworking ke lembaga donor. Sementara TI tidak bisamemfasilitasi keperluan organisasi pemantau seperti APPI.”tambah Elyunus.

Namun, terlepas dari persoalan itu, Armen Muhammad menilaibahwa APPI tetap memiliki peran penting dan strategis dalammengawal pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok.Karena itu, menurutnya para aktor kunci di APPI perlu melakukanpembenahan dengan melakukan reorientasi atas fungsi danperannya seraya tetap menjaga kode etik sebagai pemantauindependen.


CAPAIAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Ditandatanganinya naskah dan dokumen Pakta Integritas diKabupaten Solok merupakan tindaklanjut dari komitmen bersamauntuk memerangi korupsi yang sistemik di Indonesia. Komitmenini merupakan buah kesepakatan bersama para peserta KonferensiInternasional Anti Korupsi (ICAC – International Conference onAnti Corruption) di Seoul, pada bulan Mei 2003 dari delegasiIndonesia. Komitmen tersebut juga berisi kesepakatan untukmembuat pilot proyek anti-korupsi melalui implementasi PaktaIntegritas. Pakta Integritas di Kabupaten Solok adalah salah satubentuk perwujudan komitmen tersebut yang terutama mengaturmekanisme proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemdaKabupaten Solok.

Sejak digulirkan di Kabupaten Solok pada tahun 2003, PaktaIntegritas kini ibarat bola salju yang terus menggelinding danbergulir kian membesar gaungnya. Banyak daerah yang mencobamengikuti langkah Kabupaten Solok sehingga Pakta Integritas kinimulai menjadi trend baru, terutama di daerah. Fenomena ini tentubisa menjadi preseden yang positif, tapi juga bisa sebaliknya.Positif dalam arti semangat untuk berperilaku jujur melalui PaktaIntegritas sudah mulai mewabah di sejumlah daerah. Namunberbarengan dengan itu, ada pula kekhawatiran di beberapa daerah

Emmy Hafild, 2003. “Kata Pengantar Transparansi Internasional Indonesia“ dalam Naskah PaktaIntegritas di Lingkungan Pemda Kabupaten Solok, Transparansi Internasional Indonesia danIndonesia Procurement Watch, Jakarta.

47

47

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok

Fenomena kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa tentumerupakan hal yang ironis, karena sesungguhnya bidang pengadaanbarang dan jasa merupakan instrumen strategis bagi pemerintahuntuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja,pengembangan produksi dalam negeri, daya saing dunia usaha,pemberdayaan usaha kecil dan lain-lain. Sayangnya, meskipun

Proyek Pengadaan Jasa di Solok

Sosialisasi Pakta Integritas di PN Batu Bauyak


Ini terutama bisa dilihat di beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Wacana PaktaIntegritas hanya dimanfaatkan para kandidat kepala daerah sekadar untuk mempercantik citranya.

48

48bahwa trend Pakta Integritas itu hanya muncul sebatas kertas.Karena itu, sebelum banyak pihak mewacanakan Pakta Integritassecara latah, ada baiknya untuk menyajikan gambaran mengenaicapaian pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok sebagaihasil eksperimen paling awal.

Sub-bab berikut akan mendeskripsikan potret kecil mengenaicapaian pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok. Uraianpada sub-bab ini meliputi tiga hal. Pertama, reformasi sistempengadaan barang dan jasa. Kedua, implementasi Pakta Integritasdalam praktik lelang proyek pemerintah daerah. Ketiga, mengenaipartisipasi masyarakat dalam mengawal Pakta Integritas.

Pelatihan Pemantauan PJB di Solok

68

Reformasi Sistem Pengadaan Barang dan JasaBanyak pihak menilai bahwa bidang pengadaan barang dan jasapublik sangat rentan tindak pidana korupsi dan penyuapan.Pemerintah Indonesia pernah melakukan kerjasama dengan BankDunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (AsianDevelopment Bank) untuk mengkaji tindak korupsi dalam bidangpengadaan barang dan jasa publik. Kajian yang kemudian disebutsebagai Country Procurement Assesment Report (CPAR) inimenunjukan bahwa sejak tahun 2001-2006 telah terjadi kebocoranuang negara dalam pengadaan barang dan jasa berkisar antara 10-40 persen.

Temuan yang hampir sama, pernah dikemukakan TaufiequrrahmanRuki ketika masih menjabat sebagai Ketua Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Taufiequrrahman Ruki menyebutkan bahwakebocoran uang negara terbesar terjadi pada bidang pengadaanbarang dan jasa, baik untuk pemerintah maupun publik. Menurutnya,lebih dari 70 persen dari kasus-kasus korupsi yang ada berasaldari kasus pengadaan barang dan jasa yang bersumber daripengelolaan APBN. "Inilah kebocoran dana paling besar yangberasal dari pengelolaan keuangan negara," tegas Ruki. Sekarang,lanjut Ruki, bila tahun ini dapat dihindari kebocoran dari pengadaanbarang dan jasa, negara dapat menghemat pengeluaran sekitarRp150 triliun. Negara tahun ini menganggarkan dana sekitar Rp600 triliun untuk pengadaan barang dan jasa. Bila kebocorantersebut cukup terjadi 25 persen, negara bisa menghemat sebanyakRp 150 triliun. "Angka ini bukanlah angka yang kecil. Denganangka sebesar ini pemerintah bisa berbuat banyak, misalnyamenaikkan gaji PNS, TNI, Polri, mengurangi pajak, dansebagainya."

Hal ini antara lain dapat disimak dalam laporan Bank Dunia mengenai “Kajian PengeluaranP u b l i k I n d o n e s i a : M e m a k s i m a l k a n P e l u a n g B a r u ” d a l a mhttp://sileresources.worldbank.org/INTIINDONESIA/

49

50

49

Media Indonesia, 6 November 2007.50

Diklat Pakta Integritas untuk Sekretaris Nagari


Uraian berikut dikutip dan diadaptasi dari “Problema dalam Pengadaan Barang dan Jasa” dalamNewsletter TRANSPARANSI No.02/2008.

51

51

pemerintah telah mengeluarkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, namunpelaksanaannya masih menimbulkan berbagai permasalahan.Sumber dokumen Pakta Integritas yang dikeluarkan olehTransparency International menyebutkan, setidaknya ada 14 bentukdan sebab munculnya permasalahan dalam pengadaan barang danjasa pemerintah, yaitu:

1. Praktik penyuapan dan pembayaran tidak resmi

Praktik penyuapan ini terjadi untuk memperlancar danmengharapkan keberpihakan panitia lelang kepada penyediabarang/jasa. Penyuapannya bisa berbentuk pemberian komisi danuang ’ucapan terima kasih’ atau uang cindua.

2. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan

Mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya untukmelakukan tindakan memihak atau bersifat diskriminatif dan pilihkasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan. Dalampengambilan keputusan, pejabat yang lebih tinggi masih melakukanintervensi kepada pejabat di bawahnya untuk mengambil keputusandi luar dari mekanisme yang berlaku.

3. Aktivitas bisnis terkait jabatannya

Seorang pejabat atau penyelenggara negara yang memiliki aktivitasbisnis akan sulit dibedakan kapasitasnya sebagai pejabat ataupengusaha karena adanya konflik kepentingan. Kondisi inimenyebabkan terjadinya ’bisnis orang dalam’ (internal trading),yakni transaksi bisnis yang menggunakan dana publik denganmenggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga secara kolutif.

13. Kurangnya penghargaan dan lemahnya pemberian sanksi

Bagi pihak yang telah menerapkan aturan secara benar belummendapat penghargaan layak untuk memotivasi. Sementarabagipihak yang melanggar aturan belum diberikan sanksi agarmenimbulkan efek jera bagi pelakukanya.

14. Lemahnya pengawasan pekerjaan

Penyelewengan atau penyimpangan dalam pengadaan barang danjasa dapat terjadi karena lemahnya pengawasan, baik yang dilakukanpengawas internal maupun yang dilakukan konsultan pengawas.

Lalu, apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Solok dalamupaya reformasi sistem pengadaan barang dan jasa? Bupati Solok,Gusmal Datuk Rajolelo menyebutkan bahwa reformasi birokrasiyang ditempuhnya antara lain dimulai dengan melakukan distribusikewenangan kepada level-level pimpinan di bawahnya, mulai daridinas, kecamatan, bahkan sampai otonomi di tingkat nagari. Denganbegitu, menurutnya, fungsi Bupati itu tidak terlalu sentral, tapilebih menjadi fasilitator saja. Demikian pula dalam hal pengadaanbarang dan jasa. Bupati sudah tidak lagi terlibat lebih jauh dalamperizinan usaha ataupun mengatur tender, lelang, dan lain-lain.”Untuk segala tender, dokumen lelang, dan perizinan itu sekarangtidak lagi harus ditandatangani oleh Bupati, tapi hampir semuasudah dilimpahkan ke KPUP. Yang ditandatangani oleh Bupatihanya yang prinsip-prinsip saja. Kalau yang lain-lainnya kitaberikan langsung ke dinas-dinas maupun ke KPUP,” ujar Gusmal.

Pada awal Mei 2007, Bupati Solok mengeluarkan Peraturan Bupati(Perbup) No. 12/2007 tentang pendirian Kantor Pelayanan Umumdan Perizinan (KPUP) Kabupaten Solok. Keberadaan KPUP ini

Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo di Solok, Senin, 24 Maret 2008.52

52


4. Praktik pemerasan dan premanisme

Memaksa seseorang membayar atau memberikan sejumlahuang/barang, atau bentuk lain sebagai imbalan dari seorangpengambil keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatuyang menyebabkan panitia atau pejabat pengadaan barang danjasa tidak dapat bersikap independen dalam pengambilan keputusan.

5. Pertentangan hukum

Kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturanperundangan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan terjadinyakesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikannegara dan pihak lainnya.

6. Rendahnya keterlibatan masyarakat

Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pemantauan danpengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

7. Kekeliruan pemahaman tentang jenis pekerjaan swakelola

Adanya kekeliruan pemahaman dalam mengartikan jenis pekerjaanswakelola yang bertentangan dengan prinsip, prosedur, danpersyaratan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelolasesuai Kepres No.80/2003 dan perubahan-perubahannya.

8. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan penunjukanlangsung

Lemahnya pemahaman tentang kriteria penunjukan langsung yangseharusnya tetap menganut prinsip dasar, kebijakan umum danetika pengadaan dalam Keppres No.80 tahun 2003 dan perubahan-perubanannya.

9. Kurangnya pemahaman dalam penentuan pengadaan jasakonsultasi

Dalam proses pemilihan jasa konsultasi sering ditemukan kesalahanmetode dalam pengadaannya yang tidak sesuai dengan KeppresNo.80 tahun 2003, dimana pemilihan penyedia jasa konsultasiharus dilakukan melalui seleksi umum. Padahal, hanyadalamkeadaan tertentu saja, pemilihan dapat dilakukan melaluiseleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung.

10. Tender yang diatur dan tender arisan

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang paling banyakditemukan dalam pengadaan barang dan jasa adalah tender yangdiatur dan tender arisan. Tender yang diatur biasanya melibatkanpejabat/panitia pengadaan dengan penyedia barang dan jasa.Sedangkan untuk tender arisan melibatkan sesama penyedia barangdan jasa. Khusus untuk tender arisan, pejabat/panitia pengadaanbarang dan jasa seringkali kesulitan untuk membuktikan danmengungkap kasus ini.

11. Jual beli proyek

Praktik pengalihan tanggung jawab seluruh atau sebagian pekerjaanutama kepada pihak lain atau jual beli proyek (rent-seeking) seringditemukan, dimana kontraktor pemenang tidak melakukankewajibannya, melainkan menjual seluruh atau sebagian pekerjaanutama kepada pihak lain.

12. Ketidakjelasan mekanisme pengaduan

Temuan dan pengaduan masyarakat terhadap indikasipenyelewengan/penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasasering mengalami kendala karena ketidakjelasan mekanismepengaduan.


Wawancara dengan Andy Rastika di Solok, Senin, 24 Maret 2008.53

merupakan modifikasi dari Pos Pelayanan Satu Pintu Plus (PosyantuPlus). Keberadaan KPUP ditujukan untuk meningkatkan kinerjapemda Kabupaten Solok serta untuk lebih memberikan kemudahanbagi masyarakat dalam berurusan dengan pemerintah kabupaten.Bahkan, untuk itu Bupati rela menyerahkan ruangan kantornyauntuk digunakan KPUP, sementara Bupati kini harus berbagi ruangdengan Sekda.

Kepala KPUP Kabupaten Solok, Andy Rastika menuturkan bahwatugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPUP adalah pelayanan perizinan,seperti: SIUP, Izin Trayek Angkutan, Izin Pendirian Bangunan,Izin Usaha dan lain lain. Selain itu, KPUP juga menangani beberapahal yang berkaitan dengan investasi. ”Jadi, ke depan kantor KPUPini akan menjadi gerbang investasi Kabupaten Solok. Itu yangingin kita ciptakan. Ingin kita coba wujudkan bahwa investasiKabupaten Solok itu akan ada di kantor ini. Untuk itu citra kedaerah itu sangat kita pelihara sekali bahwa yang sudah baik ituakan kita tingkatkan, yang kurang baik akan kita hilangkan. Karenaorang lain akan melihat kantor ini dulu yang akan menjadi cerminandari kondisi daerah Kabupaten Solok,” ujarnya.

Menurut Andy, reformasi birokrasi melalui perbaikan pelayananyang dilakukan KPUP tidak lepas dari semangat Pakta Integritas.Menurutnya, KPUP ingin mencitrakan secara faktual bahwa PaktaIntegritas itu bisa diterapkan secara kongkrit dalam setiap aktivitaspelayanannya. Karena itu KPUP berkomitmen untuk tetap taatdengan aturan dan tidak mau melebihkan biaya-biaya perizinanserta komitmen waktu yang tepat. ”Jadi, kami bersama kawan-kawan di KPUP berupaya membangun sikap mental bahwasannyabagi kami menolak suatu pemberian seperti gratifikasi itu ada

53

Apresiasi positif masyarakat terhadap keberadaan KPUP initergambar pula dari meningkatnya pengajuan permohonan perizinan.”Data di KPUP menunjukkan bahwa dari 2006 ke 2007 terjadilonjakan kenaikan yang sangat signifikan,” jelas Andy. Capaiankongkrit lainnya dari pelaksanaan Pakta Integritas di KabupatenSolok adalah adanya efisiensi anggaran pembangunan. Dalamsebuah workshop yang dilakukan Pemda Kabupaten Solok bersamaTI Indonesia terungkap bahwa setidaknya dapat dilakukanpengehematan sekitar 30 persen anggaran selama pelaksanaanPakta Integritas di Kabupaten Solok. ”Dengan Pakta Integritas,tunjangan-tunjangan yang bersifat tumpang tindih dapat dihindari.Ini sekaligus juga menunjukkan pemerataan dan aspek keadilanbagi pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Solok,” ujar FieldOfficer TI Sumbar, Armen Muhammad.

Praktik Lelang Proyek Pemerintah Lebih BaikProses lelang merupakan salah satu momen penting yangmempertemukan pemerintah dengan sektor swasta. MenurutSudirman Said, sektor swasta memiliki arti penting bukan sekadarpada dimensi ekonomi semata, tapi juga harus menjadi salah satupilar penting dalam konsep good governance. Sektor swasta sebagaipengelola sumber daya pemerintah harus berkontribusi dalamusaha optimalisasi penggunaan sumber daya. Setidaknya, ada duakonsep atau pendekatan untuk mengoptimalkan peran sektorswasta. Pertama, good corporate governance atau tata kelolaperusahaan yang baik. Yaitu proses dan struktur dalam mengelola

54

Wawancara dengan Armen Muhammad di Probolinggo, Jumat, 20 Juni 2008. Wawancaradilakukan saat penulis melakukan kunjungan khusus ke Kota Probolinggo, Jawa Timur untukmelihat lebih dekat proses persiapan pelaksanaan Pakta Integritas. Jonni Oeyoen dan ArmenMuhammad merupakan tim TI Indoneia yang ditugaskan untuk membantu proses persiapanpelaksanaan Pakta Integritas di Kota Probolinggo.

54


suatu kepuasan tersendiri bagi kami. Ini yang penting bahwa adakepuasan atau malah kebanggaan untuk menolak gratifikasi. Sayakira komitmen seperti ini perlu dibangun,” tambahnya.

Namun begitu Andy juga mengakui bahwa selama berkecimpungdi KPUP, godaan-godaan untuk berlaku curang itu masih tetapada, meskipun prosentasenya sudah makin sedikit. ”Ada memangyang mencoba intervensi, minta-minta untuk dicepatkan urusannya,dan sebagainya. Saya katakan bahwa kami sebenarnya tidak perludiminta-minta untuk dicepatkan. Kalau sudah oke semua itu sudahpasti cepat karena kami juga tidak mau menunda-nunda pekerjaan.Karena kalau kita tunda-tunda pekerjaan di sini numpuk. Makanyakami tidak bisa menunda-nunda permintaan masyarakat dalam halperizinan, karena kalau kita tunda, besok sudah ada lagi urusan,dan sebagainya. Makanya tidak perlu minta-minta untuk dicepatkan.Sepanjang syarat-syaratnya cukup, kelayakannya oke, maka akankita terbitkan segera. Tapi, misalnya, kalau dia tidak cukup syarat,maka akan kita tolak. Tapi, kita jelaskan kepada mereka dengansantun bahwa ada kekurangan yang harus dilengkapi. Yang pentingcaranya dengan santun sehingga mereka bisa terima,” tambahnya.

Dengan berbagai upaya itu, KPUP kini menjadi garda depanpembenahan birokrasi di Kabupaten Solok. Tak heran jika lembagaini menjadi kian populer, baik di kalangan pengusaha maupun dikalangan masyarakat pada umumnya. Namun kewenangannyayang besar juga memunculkan kekhawatiran lembaga ini menjadisuperbody dan mengundang kecemburuan serta konflik internalkelembagaaan. Tapi kekhawatiran ini buru-buru ditepis Bupati.

Menurut Bupati Solok, dengan adanya KPUP tidak ada konflikkelembagaan, karena sudah diatur bahwa untuk pertimbangan

teknis tetap dari departemen masing-masing. Jadi sebelum suatuizin dikeluarkan oleh KPUP, terlebih dahulu ada pertimbanganteknis dari intansi bersangkutan. Dengan begitu, tidak ada konflikkelembagaan dan kecemburuan diantara dinas-dinas dan KPUP.

Namun sebagai Kepala KPUP Andy Rastika memang pernahmerasakan adanya gelagat ’kecemburuan’ karena ada kesan tarik-menarik kewenangan dengan dinas lain. Tapi menurut Andy,sesungguhnya tidak ada problem mendasar soal ini, karenasesungguhnya kewenangan itu tetap ada pada Bupati sebagaikepala daerah. Bukan pada dinas-dinas, juga bukan di KPUP.Karena itu menurutnya, dengan pelimpahan tugas ke KPUP, tidakada kewenangan yang diambil. ”Seluruh kewenangan yang ada diSKPD ini sebenarnya milik Bupati sebagai kepala daerah, hanyakemudian dilimpahkan ke dinas-dinas. Karena itu kita sampaikanbahwa kami tidak pernah menarik kewenangan dari instansi-instansi lain. Yang menarik kewenangan itu adalah Bupati, jaditidak ada masalah KPUP dengan instansi atau dinas lainnya,” ujarAndy.

Keberadaan KPUP sebagai layanan terpadu yang menangani prosesperizinan dan non-perizinan ini telah menghasilkan manfaat yangkongkrit. Proses-proses perizinan di bawah tanggung jawabpemerintah Kabupaten Solok kini menjadi lebih transparan, jelasbiaya, waktu penyelesaian, syarat-syarat, maupun prosedurnya.”Dengan adanya KPUP, masyarakat sudah terlayani secara lebihbaik karena aksesnya lebih mudah,” ujar Masnur Adam, aktivisperempuan dari lembaga Bundo Kandung. Komentar senada jugadisampaikan Gusfirman, Ketua Gapensi Kabupaten Solok. ”Denganadanya KPUP, rantai birokrasi menjadi lebih pendek. Ini tentudampaknya sangat positif, terutama bagi iklim dunia usaha,”ujarnya.


55

Sudirman Said, 2006. “Pengutan Partisipasi Publik: Pilar penegakan Good Governance”, dalamhttp://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaopini&opinid=660

55

56

perusahaan atau usaha ke arah peningkatan kemakmuran danpertanggungjawaban korporasi dengan tujuan akhir mewujudkannilai jangka panjang pemegang saham dengan tetap menjagaberbagai pihak terkait (stakeholder). Kedua, corporate socialresponsibility , yaitu konsep yang menekankan padapertanggungjawaban sosial korporasi kepada lingkungan, baikkepada pegawainya maupun kepada masyarakat. Semangat darikedua konsep itu tentu harus terefleksi pula dalam proses lelangpengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai suatu aktivitasyang penting.

Pengadaan barang adalah rangkaian kegiatan untuk mencapaikesepakatan harga dan kesepakatan lainnya dalam rangkamemperoleh barang. Kesepakatan yang telah tercapai tersebut,dituangkan dalam dokumen perjanjian yang lazimnya disebutkontrak. Adapun lingkup pengadaan barang adalah pengadaanberbagai bentuk barang baik barang yang berwujud maupun barangyang masih dalam keadaan terurai, yang meliputi bahan baku,barang setengah jadi dan barang jadi.

Proses pengadaan barang dilakukan dengan beberapa tahapan yangdiawali dengan tahap perencanaan (planning), pemograman(programming), dan kemudian diakhiri dengan penganggaran(budgeting). Berdasarkan dokumen perencanaan, pemograman,dan penganggaran tersebut kemudian disusunlah rencana pengadaanbarang. Rencana pengadaan barang meliputi beberapa rangkaianberikut: mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang menjadi

56 Hayie Muhammad (ed), 2007. Kerangka Dasar dan Kebijakan Umum Pengadaan Barang danJasa Pemerintah, Indonesia Procurement Watch, Jakarta.

Keppres No.80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa yangmelaksanakan pengadaan barang adalah instansi pemerintah baikinstansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun pemerintahkabupaten/kota, maka pihak pengguna jasa adalah kepalakantor/satuan kerja atau pemimpin proyek/bagian proyek.Selanjutnya, pasal 17 Keppres No.80 Tahun 2003 itu menyebutkanbahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan ataujasa lainnya, pada prinsipnya harus dilakukan melalui metodepelelangan umum. Pelelangan umum adalah metode pemilihanpenyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka denganpengumuman secara luas melalui media massa dan papanpengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakatluas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapatmengikutinya.

Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan komitmen umumdan komitmen khusus dalam rangka pengadaan barang dan jasa.

AkuntabilitasYang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas dalam pengadaanbarang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaanpengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkaitdan masyarakat berdasarkan etika, norma, serta ketentuanpera tu ran perundang-undangan yang ber laku .

Sumber: Budihardjo Hardjowiyono dan Hayie Muhammad, 2006. Prinsip-prinsipDasarPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Indonesia Procurement Watch,

Jakarta.

Lihat: Pasal 17 Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah. Dalam Pasal 17 ini juga disebutkan bahwa dalam keadaan khusus, lelang pengadaanbarang/jasa bisa dilakukan secara terbatas atau penunjukan langsung.

58

58


dasar pelaksanaan pengadaan; menyusun paket, program, danjadwal pengadaan; menyusun petunjuk pengadaan, serta menyusunrencana biaya pengadaan. Adapun yang menjadi prinsip pengadaanbarang dan jasa yaitu: efisiensi, efektifitas, persaingan sehat,keterbukaan, transparansi, non-diskriminatif, dan akuntabilitas.Penjelasan lebih rinci mengenai prinsip pengadaan barang danjasa dapat disimak pada box berikut.

57

Hayie Muhammad, ibid.57

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkanprinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secarainternasional yaitu efisiensi, efektivitas, persaingan sehat,keterbukaan, transparansi, non-diskriminatif, dan akuntabilitas.

EfisiensiYang dimaksud dengan prinsip efisiensi dalam pengadaanbarang dan jasa adalah dengan menggunakan sumber dayayang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah dankualitas yang diharapkan, serta diperoleh dalam waktu yangoptimal.

EfektifYang dimaksud dengan prinsip efektif dalam pengadaan barangdan jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperolehbarang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

Persaingan SehatYang dimaksud dengan prinsip persaingan yang sehat dalampengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan antarcalon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan normapengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan paktikKKN.

TerbukaYang dimaksud dengan prinsip terbuka dalam pengadaanbarang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semuapenyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikutipengadaan.

TransparansiYang dimaksud dengan prinsip transparansi dalam pengadaanbarang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkaptentang aturan main pelaksanaan pengadaan barang dan jasakepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminatdan masyarakat.

Non-DiskriminatifYang dimaksud dengan prinsip non-diskriminatif dalampengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yangsama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yangberminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.


Komitmen ini tidak terlepas dari upaya untuk menghindari konflikkepentingan dan konflik kelembagaan, sekaligus dalam rangkamengimplementasikan pelaksanaan Pakta Integritas dalam praktiklelang proyek pemerintah daerah. Secara umum, komitmen yangtelah ditetapkan pemerintah Kabupaten Solok itu meliputi 12 hal,yaitu:

1. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah daninstansi lain tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dannepotisme (KKN).

2. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah daninstansi lain tidak akan meminta atau menerima suatu pemberianbaik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut dapatdikira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyaihal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatanatau pekerjaannya.

3. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah daninstansi lain tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberisecara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut dapatdikira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyaihal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatanatau pekerjaannya.

4. Pemda akan mempublikasikan ke publik dan selalu tanggapterhadap permintaan tentang seluruh informasi tentangadministrasi pelayanan publik yang relevan, meliputi antaralain prosedur, spesifikasi teknis, dan ketentuan perundang-undangannya.

Deskripsi berikutnya dikutip dan diadaptasi dari Naskah Pakta Integritas di Lingkungan PemdaKabupaten Solok, Transparansi Internasional Indonesia dan Indonesia Procurement Watch,Jakarta.

59

59

8. Apabila ternyata komitmen mereka langgar, mereka bersediamenanggung akibat pelanggaran tersebut, baik secaraadministratif maupun secara hukum yang berlaku.

Hal lain yang ditetapkan dalam proses lelang adalah aspekpemantauan. Pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasayang bersendikan Pakta Integritas ini meliputi: mekanismepemantauan, pihak-pihak yang terkait, pelaksana pemantauindependen, pelaksanaan proses pemantauan independen, danjuklak pemantauan.

Agar transparansi maksimum bisa dicapai, maka mekanismepemantauan diarahkan pada beberapa hal berikut: 1) Adanya aksespublik untuk memperolah informasi seluasnya, kandungan, sertatata cara tertuang pada Perda Transparansi dan Partisipasi; 2)Disepakati adanya pemantau independen yang ahli di bidangnya,dan dipercaya oleh masyarakat, serta tidak terjadi pertentangankepentingan dalam melaksanakan tugas; 3) Disepakati adanyaforum yang mendiskusikan langkah kongkrit implementasi PaktaIntegritas. Bahkan, bilamana memungkinkan ada forum diskusilewat Internet; 5) Disepakati adanya public hearing apabiladiperlukan; 6) Informasi rahasia tetap dijaga (merupakan bagiandalam Perda Transparansi dan Partisipasi); 7. Output dari monitoringdan pengawasan sehingga didapat statemen proses pengadaanapakah, misalnya proses pengadaan barang/jasa itu cacat atautidak.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pemantauan adalah: pejabatsebagai penerima tugas untuk menyediakan layanan publik; seluruhstakeholder/ masyarakat yang membutuhkan layanan publik; aliansilembaga swadaya masyarakat yang memiliki keahlian di bidang


5. Pejabat dan pegawai tidak akan mengungkapkan informasirahasia yang hanya akan menguntungkan sekelompok/anggotamasyarakat yang menyuap.

6. Pejabat dan pegawai yang terlibat dalam proses, evaluasi,pembuatan, dan pelaksanaan pelayanan publik dan ternyataterdapat kondisi yang mengakibatkan terjadinya pertentangankepentingan (conflict of interest ) maka pejabat tersebut akanmengungkapkan “pertentangan kepentingan (confilct of interest)”yang terkait dengan kegiatan tersebut dan aset pribadi dankeluarganya (sesuai ketentuan yang berlaku) dan selanjutnyatidak ikut dalam pengambilan keputusan, dan untuk memecahkanmasalah itu; pejabat dan pegawai tersebut meminta kepadaatasan untuk dapat memberikan rekomendasi.

7. Pejabat dan pegawai akan melaporkan kepada pejabat yangberwenang setiap usaha untuk melanggar komitmen di atas.

8. Komitmen pemerintah daerah untuk melindungi pegawai yangmelaporkan pelanggaran.

9. Melibatkan peran dan fungsi pengawas independen yang berasaldari masyarakat sipil.

10.Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan anggaranbiaya untuk pelaksanaan Pakta Integritas.

11.Komitmen pejabat pengambil keputusan akan melaksanakanPakta Integritas termasuk pelaksanaan perlindungan saksi, pembayaran insentif/disinsentif, pelaksanaan sanksi ataspelanggaran yang terjadi.

12.Komitmen pejabat dan pegawai bersedia menanggung akibatbaik secara administrasi maupun secara hukum, apabilamelanggar janji integritas yang diikrarkan.

Secara keseluruhan, komitmen tersebut dapat dilihat sebagaimana tertuang pada exhibit-1, padalampiran-3.

60

60

Selain komitmen umum, pemerintah Kabupaten Solok telahmenetapkan pula komitmen khusus. Bagi pejabat dan pegawaiyang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, secara khususharus memperbaharui komitmen dengan menandatangani janjiintegritas bersama-sama dengan pihak swasta. Adapun komitmenswasta yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini diberikanoleh direksi danwakilnya dalam proses pengadaan serta seluruhpegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Komitmenpihak swasta ini meliputi:

1. Tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung ataulewat perantara, suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnyakepada pegawai instansi (atau saudara dan temannya).

2. Tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik dengan kelompokswasta maupun pejabat terkait dengan pengadaan serta pemantauindependen yang dapat merusak transparansi, kewajaran prosespengadaan dan hasil–hasilnya.

3. Membuka semua data pembayaran dari pekerjaan apabiladipertanyakan dalam proses pengawasan.

4. Tidak akan menerima kompensasi atas pelanggaran terhadapkomitmen dari pihak lain.

5. Mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang terkait atau perantaranya.

6. Mengakui dan bekerjasama dengan kelompok pengawasindependen dan Bawasda (Badan Pengawas Daerah).

7. Apabila terjadi perselisihan antara mereka yang melakukankomitmen, akan diselesaikan menurut kesepakatan yang tertuangdalam pakta.

Lihat exhibit-2 pada lampiran-4.61

61


Yang termasuk dalam kategori kerabat adalah: tunangan, pasangan hidup (suami/isteri), anakkandung, saudara kandung, anak dari saudara kandung, kakak atau adik pasangan hidup ataupasangan dari saudara kandung (ipar), saudara kandung orang tua, orang yang ikut memeliharadan membesarkan yang bersangkutan.

62

62

monitoring/pengawasan yang bersedia dan disepakati stakeholderuntuk melakukan monitoring. Pihak-pihak ini dapat menjadipelaksana pemantau independen.

Namun begitu, pemantau independen ini tidak boleh berasal darikelompok instansi pemerintah yang memiliki konflik kepentingan,yaitu: a) jika mereka adalah pihak yang terlibat dalam kegiatanyang dimonitor; b) jika mereka merupakan kerabat dan keluargapihak yang terlibat; c) jika mereka secara hukum menjadi wakilpihak yang terlibat; d) jika mereka bekerja dan mendapat gaji daripihak yang terlibat, kecuali pegawai yang bertidak atas namainstansi pemerintah; serta e) jika memberikan rekomendasi terhadappihak yang terlibat.

Dalam pelaksanaanya, proses pemantauan independen di KabupatenSolok diorientasikan pada:

1. Adanya kerjasama dan pengakuan formal dari institusi publikatas peran lembaga independen dan memantau implementasinya.

2. Adanya lembaga independen sebagai badan pengawas eksternalyang diakui dan mendapat dana dari anggaran pendapatanbelanja daerah (APBD).

3. Lembaga tersebut merupakan gabungan lembaga independenyang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pemantauan.

4. Pemahaman terhadap semua prosedur tetap pelayanan primayang disediakan oleh pemerintah daerah.

5. Diberlakukannya Perda tentang Transparansi dan Partisipasiatau peraturan yang sejenis saat Pakta Integritas diberlakukanoleh pemerintah daerah.

memungkinkan maka itulah yang menang. ”Kalau soal menangtender itu kan hasil evaluasi. Yang memenangkan tender itu belumtentu yang memberikan penawaran terendah. Itu ada dalamKeppresnya bahwa yang menang tender itu adalah yang bersihdan memberikan penawaran yang masuk akal. Kalau malahmemberikan penawaran di bawah standar justru tidak akan menang.Contoh harga semen 50 kemudian ada tawaran 45, itu kan di bawahharga pabrik,” ujarnya.

Demikian pula soal adanya tuntutan keterbukaan dalam halanggaran. Menurut Masber, pengusaha di Solok jauh-jauh harisudah melaksanakannya. “Dalam setiap proyek kita selalu membuatplang atau papan proyek. Di situ ditulis berapa anggarannya, darimana sumbernya, sampai batas waktu pengerjaannya. Itu sudahsangat terbuka dan masyarakat tahu itu. Tapi memang pernah adakasus plang papan proyek itu terlambat dipasang. Itu jadi hebohkarena dibesar-besarkan oleh wartawan. Padahal itu bukan berartikita tidak transparan, tapi hanya terlambat saja karena ada hal lainyang lebih penting didahulukan dari plang itu, tetapi plang itutetap ada dan dipasang,”ujarnya.

Keluhan lain yang sering muncul adalah mengenai peran lembagapemantau independen, terutama yang berasal dari aliansi lembagaswadaya masyarakat. Dalam pelaksanaanya, banyak pihak menilaibahwa kerjasama dan pengakuan formal dari institusi publik atasperan lembaga independen itu belum memadai. Polemik dandinamika mengenai hal ini akan diuraikan lebih jauh dalam sub-bab berikutnya.

Partisipasi Masyarakat Masih LemahUntuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih danterbebas dari praktik-praktik koruptif dan kolutif, tidak cukup


6. Disepakatinya juklak pemantauan oleh kelompok terkait dalampenerapan Pakta Integritas, sehingga Tim Pengelola Pengaduan(TPP) yang diakui dapat memantau Pakta Integritas dapatbekerja secara komprehensif.

7. Kerahasiaan informasi harus dijaga, dan TPP bertanggungjawab atas informasi yang disediakan oleh pemerintah daerahdalam rangka transparansi informasi dan partisipasi masyarakat.

8. TPP harus secara konsekuen dalam melaksanakan tugas sebagaipemantau independen, dan memegang teguh kode etik dalammelaksanakan kegiatan.

Menurut Gusfirman, dengan adanya Pakta Integritas memangKKN dalam lelang pengadaan barang hampir tidak ada. ”Kalaudulu, situasinya dibuat supaya lebih merata. Jadi, hampir semuaperusahaan dapat bagian proyek. Sekarang dengan adanya PaktaIntegritas memang KKN hampir tidak ada. Tapi tidak semuaperusahaan mendapatkan pekerjaan. Jadi sekarang yang kurangadalah proyeknya. Istilahnya, pengusahanya makin banyak tapikue-nya masih tetap sehingga tidak sedikit pengusaha yang tidakkebagian proyek,” ujarnya. Hal yang hampir senada jugadisampaikan Masber, Ketua Gapeknas Kabupaten Solok. MenurutMasber, proses-proses tender dan lelang proyek yang berjalan diKabupaten Solok saat ini sudah sangat baik. ”Jujur saja, di Solokitu sebenarnya miskin, apa adanya. Tidak ada suap-menyuap, tidakada yang macam-macam. Dalam soal tender, di Kabupaten Solokitu boleh dibilang paling bersih,” ujarnya.

Namun, pandangan berbeda disampaikan Afrizal, Ketua KelompokTani Karamuntiang, Kabupaten Solok. Menurut Afrizal, semangatPakta Integritas kini sudah memudar, terutama dalam kaitannya

Wawancara dengan Gusfirman di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.Wawancara dengan Masber di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.64

63

64

63

45

dengan lelang pengadaan barang dan jasa. “Setelah ada pergantiankepemimpinan di Kabupaten Solok semangat tender-tender sesuaiPakta Integritas menjadi semakin kabur. Sekarang Pakta Integritasitu masih tetap ada, tapi itu tidak jadi prioritas lagi karena adanyakepentingan politis. Ini awalnya ketika Pilkada Bupati dimanabanyak mantan tim sukses Bupati yang kemudian mempunyaiperusahaan dan ikut tender sehingga keberadaan mereka tidakterkontrol,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ilyasmadi, Koordinator APPIKabupaten Solok. Menurut Ilyasmadi, APPI pernah menemukanbeberapa kecurangan, seperti pembangunan jalan yang tidak sesuaidengan spesifikasi yang ditentukan. APPI pernah menyampaikanpersoalan ini kepada DPRD dan Bupati tapi tak ditanggapi. ”Kalaudulu waktu masih zaman Pak Gamawan Fauzi, pengaduan kita itulangsung ditanggapi. Misalnya kita laporkan kecuranganpembangunan jalan di daerah Kepala Banda dimana ada indikasipenyelewengan dengan nilai proyek 1,8 miliar. Kita dari APPImaju dengan menyampaikan data-data kepada pemerintah dan itulangsung ditanggapi. Tapi kalau DPRD dan Bupati yang sekarang,kita pernah sampaikan kecurangan tapi mereka tak ada respon.Pengusaha juga sekarang banyak yang tak mau pasang plang ataupapan proyek, padahal itu merupakan bagian dari keterbukaananggaran yang perlu diketahui publik,” ujarnya.

Mengenai tuduhan adanya kecurangan dalam proses lelang, Masbermenampiknya. Menurut Masber, soal tender proyek itu adalahmurni merupakan hasil evaluasi. Rumusnya adalah siapa yangmengajukan penawaran yang paling masuk akal dan paling

Wawancara dengan Afrizal, di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008. Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.

65

66

66

65


hanya dengan mengandalkan kinerja pemerintahan itu sendiri.Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi menyebutkan tentang pentingnya peran sertamasyarakat. Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999ini menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawabmasyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yangbersih. Selanjutnya, dalam pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa peranserta masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk: hakmencari, memperoleh dan memberikan informasi tentangpenyelenggaraan negara; hak memperoleh pelayanan yang samadan adil dalam penyelenggaraan negara; hak untuk menyampaikansaran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakanpenyelenggaraan negara; serta hak perlindungan hukum dalam halmelaksanakan hak-hak tersebut.

Pakta Integritas sebagai salah satu model eksperimen pemerintahKabupaten Solok untuk mewujudkan penyelenggaraan negarayang bersih dari KKN juga menempatkan partisipasi masyarakatsebagai salah satu pilarnya. Untuk itu, pemerintah KabupatenSolok telah mengembangkannya dalam bentuk Peraturan Daerah(Perda) No.5 Tahun 2004 tentang Transparansi PenyelenggaraanPemerintahan dan Partisipasi Masyarakat. Setidaknya, ada tigaargumen yang menjadi dasar pertimbangan dari pemerintahKabupaten Solok mengenai pentingnya transparansi dan partisipasimasyarakat untuk dikembangkan dalam bentuk Perda.Pertama, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasimasyarakat merupakan dinamika kebutuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seiring dengan bergulirnya reformasi total,

Lebih rinci lagi dapat disimak dalam UU No.31 Tahun 1999 beserta penjelasannya.67

67

68

Perda tersebut dibuat pada tanggal 29 April 2004 dan diundangkan pada tanggal 13 Mei 2004dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok No.8 Tahun 2004. Selengkapnya mengenai PerdaNo.5 Tahun 2004 dapat disimak pada lampiran-5.

68

Hal senada juga disampaikan Direktur LAPAU, Elyunus Asmara.Menurutnya, yang punya tanggung jawab untuk menentukanberhasil-tidaknya Pakta Integritas itu bukan hanya goodwillpemerintah dan pengusaha saja, tapi juga peran serta aktif dariLSM, wartawan, dan masyarakat pada umumnya. Namunsayangnya, menurut Elyunus justru di tingkat pengawasanmasyarakat itulah yang kini menjadi salah satu titik lemah PaktaIntegritas. ”Inilah pincangnya karena Pakta Integritas seolahmenjadi tanpa pengawasan. Perda sebenarnya mengamanatkanlahirnya Komisi Transparansi (KT) dan Tim Pengelola Pengaduan(TPP) yang nanti akan memainkan fungsi pengawasan, tapi sampaisekarang mandeg,” ujarnya.

Apa sesungguhnya Komisi Transparansi (KT) dan Tim PengelolaPengaduan (TPP) dalam konteks pengawasan Pakta Integritas diKabupaten Solok? Benarkah fungsi pengawasan yang seharusnyadijalankan KT dan TPP ini mandeg? Lalu, kendala dan hambatanapa lagi yang ditemukan, serta bagaimana pula arah dan agendaPakta Integritas yang perlu disiapkan ke depan? Beberapa persoalaninilah yang akan dibahas kemudian pada bab berikutnya.

Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.72

72

Sosialisasi Pakta Integritas di Solok


mulai dari pemberantasan KKN sampai ke akar-akarnya sampaiterwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.Kedua, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasimasyarakat merupakan salah satu bentuk pengakuan atas hak asasimanusia dan hak publik yang harus dijamin dalam sistempemerintahan yang demokratis guna terwujudnya good governance.Ketiga, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasimasyarakat merupakan salah satu langkah memberdayakanmasyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang cerdas dankritis. Dengan demikian dapat meningkatkan fungsi kontrolmasyarakat akan mendorong pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang didasari oleh pemahaman yang baik danmampu menjawab persoalan-persoalan nyata di tengah-tengahmasyarakat.

Dalam Perda tersebut, transparansi penyelenggaraan pemerintahandan partisipasi masyarakat ini pada dasarnya berpijak pada beberapaasas sebagai berikut:1) Keterbukaan Timbal Balik. Ini dimaksudkan agar pihak

pemerintah dan publik memakai prinsip bersedia saling memberidan menerima serta menghargai perbedaan pendapat.

2) Transparansi. Ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraanpemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dankemasyarakatan dapat diketahui oleh masyarakat mulai dariproses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

3) Kepastian Hukum. Dalam melaksanakan transparansi danpartisipasi harus dilandasi aturan formal yang dapatdipertanggungjawabkan secara hukum.

4) Equalibrium/Keseimbangan. Dalam pelaksanaan transparansidan partisipasi harus dilaksanakan atas prinsip keseimbanganantara hak dan kewajiban.

Lihat : http://www.solok.go.id/integritypact.html69

69

45

5) Akuntabilitas. Prinsip pelaksanaan transparansi dan partisipasiini harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada lembaga-lembaga pemerintahan maupun kepada publ ik .

Dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok, partisipasimasyarakat merupakan salah satu komponen penting. MenurutWali Nagari Solok, Buspadewar Datuk Kayo pelaksanaan PaktaIntegritas ini bukan hanya menyangkut urusan pemerintahan dikabupaten saja, tapi juga di kecamatan bahkan sampai di tingkatnagari atau desa. Karena itu, menurutnya partisipasi masyarakatmenjadi salah satu kunci keberhasilannya.“Sejak awal pencananganPakta Integritas, masyarakat juga diajak untuk terlibat, terutamadalam kegiatan pengawasan,” ujarnya.

Ketua Kelompok Tani Karamuntiang, Kabupaten Solok, Afrizalmeyakini betul bahwa partisipasi masyarakat dalam bentukpengawasan merupakan hal yang vital. Untuk itu menurutnyamasyarakat umum perlu disadarkan hak-haknya, misalnya, mengertimengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan ditempatnya. Menurut Afrizal, hal ini penting untuk menumbuhkanrasa memiliki masyarakat terhadap agenda pembangunan. Karenaada rasa memiliki itu, maka masyarakat akan tergugah untukberpartisipasi dan ikut mengawal proses pembangunan. “Adacontoh kasus, misalnya jika dibandingkan proyek pembangunanjalan yang dikawal masyarakat dengan yang tidak dikawal itu akanbeda hasilnya. Di daerah Guguk Jae, misalnya, karena prosespembangunannya tidak dikawal maka kualitasnya jelek dan sekarangjalannya sudah rusak. Di sini di tempat saya di Jalan Tanah Padangkarena kita kawal terus hasilnya jauh lebih bagus,” ujarnya.

Wawancara dengan Buspadewar Datuk Kayo di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.70

70

71

71 Wawancara dengan Afrizal di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.


SEBUAH REFLEKSI ATASKOMITMEN INTEGRITAS

VBABtarget awal yang ditetapkan. Uraian berikut ingin mencobamelakukan refleksi empat tahun pelaksanaan Pakta Integritas diKabupaten Solok. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapiserta bagaimana pula arah dan agenda ke depan yang perludipersiapkan.

Berbagai Kendala dan HambatanSebagai sebuah tools untuk mencegah korupsi, kolusi dannepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (publiccontracting), Pakta Integritas terhitung masih baru. MeskipunTransparency International sudah mengembangkannya sejak1990-an, namun Pakta Integritas di Indonesia baru diperkenalkantahun 2000-an dengan Kabupaten Solok sebagai pilot projectpertamanya yang mulai mendeklarasikan Pakta Integritas pada10 November 2003.

Bupati Solok, Gusmal Datuk Rajolelo mengakui bahwa capaianhasil pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok belumlahmaksimal. Menurut Gusmal, masih banyak kendala dan hambatanyang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penilaian yang hampirsama juga disampaikan para informan lainnya. Apabila penilaianpara informan itu dikuantifikasi, secara umum mereka memberiskor tingkat keberhasilan itu berkisar 40-70 persen. Secarakualitatif, keberhasilan Pakta Integritas dapat dilihat dari capaianatas prinsip-prinsip yang ada. Dari sembilan prinsip Pakta Integritasyang harus dipenuhi, baru prinsip pertama saja mengenai”komitmen anti-korupsi dari pemerintah” yang capainya sudahbaik. Sementara prinsip-prinsip lainnya masih dalam kategori’cukup’ dan ’buruk’ tingkat capainnya. Hal ini dapatdivisualisasikan pada tabel berikut.

97

Eksperimen good governance di Kabupaten Solok melaluipenerapan Pakta Integritas merupakan fenomena penting danmenarik. Di tengah gencarnya perang melawan tindak korupsimelalui cara-cara represif, Pakta Integritas justru menawarkanmodel lain yang lebih persuasif dan preventif.

Menurut Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Rizal Malik, PaktaIntegritas sebagai suatu sistem pencegahan perlu terus dibangunmelalui mekanisme pengawasan dan aturan-aturan main yangmembuat ruang untuk melakukan korupsi menjadi kecil. ”Jadijangan nunggu dulu para koruptor itu masuk penjara, tapi sebelumorang itu melakukan korupsi, kita melakukan upaya preventif.Kalau sistem pencegahan korupsi ini tidak jalan, maka penjaratidak akan cukup menampung orang-orang yang korup. Karenaitu sistem pencegahan ini yang harus dibangun dan Pakta Integritasmerupakan salah satunya,” ujarnya.

Sejak Pakta Integritas digulirkan di Kabupaten Solok 10 November2003 yang lalu, memang sudah banyak capaian yang diraih. Namunbukan berarti target capaian itu sudah berhasil sempurna 100persen. Berbagai kendala dan hambatan tak kurang menghadangsehingga masih banyak agenda yang belum bisa dicapai sesuai

SEBUAH REFLEKSI ATASKOMITMEN INTEGRITAS

Wawancara dengan Rizal Malik di Jakarta, Rabu, 14 Mei 2008.

73

73


1 Komitmen anti-korupsi dari pemerintah2 Komitmen anti-korupsi dari pihak swasta3 Komitmen pemerintah dan swasta terhadap

partisipasi masyarakat4 Berfungsinya lembaga pemantau independen5 Adanya mekanisme pengaduan6 Mekanisme resolusi konflik7 Perlindungan saksi8 Penerapan hukuman dan pemberian

penghargaan9 Kesepakatan mengenai batasan rahasia

No Prinsip-prinsip Pakta Integritas Capaian UmumBaik Cukup Buruk

Berdasarkan pengamatan para informan pula terindikasi adanyasejumlah kendala dan hambatan, yaitu: sosialisasi yang masihminim, stakeholder yang kurang siap, perangkat aturan yang belummemadai, lemahnya pengawasan, adanya konflik kelembagaanserta tidak adanya sanksi dan penghargaan. a. Sosialisasi yang masih minimSetelah program Pakta Integritas resmi ditandatangani, kemudiandilakukan upaya-upaya sosialisasi di berbagai tempat. APPI sebagaialiansi organisasi masyarakat sipil dijadikan salah satu ujungtombak dalam melakukan sosialisasi Pakta Integritas ke masyarakatluas. Menurut koordinator APPI, Ilyasmadi, sosialisasi itu memangsudah dilakukan APPI di 17 nagari dengan melibatkan sedikitnya50 orang di setiap nagari. Namun ia menyadari keterbatasan yangdimiliki APPI sehingga sosialisasi itu belum memadai. ”DiKabupaten Solok itu ada 79 nagari, sementara kita baru bisamelakukan sosialisasi di sekitar 17 nagari saja. Jadi, saya akuimemang belum maksimal, tapi soal sosialisasi ini tentu janganhanya mengandalkan APPI,” ujarnya.

Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.74

dan terus menerus. Cara yang paling baik adalah dengan mencegahkorupsi mulai dari instansi masing-masing. Penerapan PaktaIntegritas merupakan upaya yang penting dalam pencegahankorupsi, khususnya di negara di mana kinerja pemberantasankorupsi sangat rendah seperti Indonesia.

Meskipun prinsip dan penerapan Pakta Integritas itu sangat relevandengan amanat penegakan hukum dan pengelolaan negara yangbersih, berintegritas, adil, akuntabel dan transparan, namun hinggakini belum ada suatu peraturan yang spesifik yang mengaturmengenai penerapan Pakta Integritas di Indonesia, kecuali dalamKeppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah. Bahkan, dalam Keppres No.80 Tahun 2003ini, ketentuan mengenai Pakta Integritas hanya diletakkan dalambagian lampiran. ”Padahal, kalau ketentuan mengenai PaktaIntegritas itu dimunculkan di batang tubuh, mungkin akan lainceritanya. Ini tentu akan jauh lebih efektif karena mempunyailandasan hukum yang lebih kuat,” ujar Saldi Isra, pengamat HukumTata Negara Universitas Andalas, Padang. Saldi bahkanmengusulkan agar semangat mempraktikkan Pakta Integritas itutidak hanya terbatas pada kerangka integrity of island di KabupatenSolok, tapi ada tekanan struktur dari atas secara nasional sehinggagaungnya menjadi lebih besar. Upaya ini tentunya memerlukanadanya dukungan perangkat aturan yang memadai.

d. Adanya konflik kelembagaanKetua DPRD Kabupaten Solok, Hilda Osmawati Ubanimenyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, Pakta Integritas di

Dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut, ketentuan mengenai Pakta Integritas terdapatdalam lampiran-1b. Isi lampiran Ib mengenai Pakta Integritas dalam Keppres tersebut dapatdisimak dalam lampiran.Wawancara dengan Saldi Isra di Padang, Selasa, 25 Maret 2008.

78

79

78

79

74


Ketua Gapeknas Kabupaten Solok, Masber, memberi penilaianbahwa sosialisasi program Pakta Integritas masih kurang. Masbermalah menilai bahwa Pakta Integritas itu masih sangat elitis.Menurut Masber, Pakta Integritas baru ramai dibicarakan di levelpara penggagas saja, tapi belum merembes ke level masyarakatbawah. Padahal menurutnya semangat Pakta Integritas harusmenjadi kesadaran bersama. ”Pakta Integritas itu masih elitis,hanya pemerintah, pengusaha, LSM dan wartawan saja yang tahu,sementara masyarakat umum belum banyak yang tahu,” ujarnya.Bahkan, menurutnya masih ada kalangan pejabat yang semestinyadiajak untuk menandatangani pakta ini, tapi kenyataan tidak.”Contohnya di kalangan yudikatif seperti kejaksaan dan kepolisianyang sampai sekarang belum tersentuh Pakta Integritas. Itumenunjukkan bahwa di kalangan pemerintahan saja sosialisasiprogram ini masih kurang,” ujarnya.

b. Stakeholder yang kurang siapPakta Integritas pada dasarnya merupakan kesepakatan moralsemua pihak untuk berperilaku jujur. Namun tingkat kesiapanorang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan Pakta Integritas itutampaknya tidaklah sama sehingga ini menjadi kendala tersendiri.Ketua Kelompok Tani Karamuntiang, Afrizal, bahkan menyebuthampir seluruh unsur pelaksana (all stakeholder) Pakta Integritasitu kurang siap. ”Pada awalnya Pemda memang sudah siap berjujur-jujur. Masyarakat juga seperti dari LSM sudah siap, tapi darikalangan pengusaha waktu itu sepertinya belum siap. Namun dibeberapa daerah kadang masyarakatnya ada juga yang belumsepenuhnya siap. Contoh, ketika ada proyek masuk ke suatu daerah.Ketika ada pengiriman barang ke sana, ada itu yang masih minta-minta uang keamanan, jatah preman, dan lain-lain.

75 Wawancara dengan Masber di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.

75

Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum siap dengan PaktaIntegritas ini. Jadi, saya melihat kesiapannya masih fifty-fifty,belum siap 100 persen,” ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi di kalangan pemerintah sebagaipelaksana. Menurut Afrizal, pemerintah sebagai pelaksana programterkadang masih plin-plan dan tidak punya visi-misi yang jelas.”Contoh, ada program pengentasan kemiskinan. Tapi yang terjadiseringkali justru malah ’pemberantasan’ orang miskin. Ada macam-macam contoh, seperti program pengadaan benih, misalnya.Kenyataannya yang turun sampai di masyarakat itu tidak sampai10 persen dari yang diusulkan semula. Bahkan, yang dibantu itujustru bukan orang yang betul-betul memerlukan. Pengalamanyang pernah dialami oleh kelompok tani di sini, misalnya, seringkalibantuan itu tidak sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat.Contohnya, kita minta benih ’Cisokan” tapi yang diberikan jenisbenih lain, seperti ’Batang Piyaman’. Karena tidak sesuai denganselera masyarakat, maka akhirnya masyarakat juga tidak maumenerima. Jadi, seringkali kami melihat bantuan itu tidak sesuai,baik kualitas maupun kuantitasnya. Ini juga menunjukkan bahwapemerintah belum benar-benar siap untuk melakukan programPakta Integritas,” ujarnya.

c. Perangkat aturan yang belum memadaiKorupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia,karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupanmasyarakat secara meluas, sistematis, dan terorganisir. Karenaitu, perang melawan korupsi memerlukan komitmen yang tinggi

Wawancara dengan Afrizal di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.Tim Taskforce, 2008. Naskah Akademis dan RUU Tindak Pidana Korupsi, KRHN, Jakarta.77

76

76

77


Kabupaten Solok sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat.Termasuk DPRD yang menjalankan fungsi pengawasannya.”Meskipun inisiatif awalnya dari eksekutif dalam hal ini Bupati,tapi Pakta Integritas mendapat dukungan dari semua elemen,termasuk kami di jajaran legislatif,” ujarnya. Penilaian senadajuga diungkapkan Abu Hanifah, Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang(PBB). Menurut Abu, munculnya kesepakatan Pakta Integritastentu tidak bisa dilepaskan dari peran legislasi DPRD. Antara laindengan lahirnya Perda No.5 Tahun 2004 dimana di dalamnyatampak peran legislatif. ”Aplikasinya memang kalangan eksekutifyang paling banyak berperan. Sesuai fungsi dan kewenangannya,DPRD itu mengambil peran pengawasan, legislasi, dan juga dalambudgeting. Ini peran yang paling utama dijalankan DPRD,”ujarnya.

Direktur LAPAU, Elyunus Asmara punya penilaian berbeda.Menurut Elyunus, sejujurnya tidak ada peran khusus DPRD.Sebab yang banyak berperan dalam perencanaan dan pelaksanaanPakta Integritas saat itu adalah eksekutif dan LSM. Bahkan,menurut Elyunus, sampai saat ini, Pakta Integritas secarakelembagaan itu belum menyentuh kelembagaan DPRD secararesmi. ”DPRD hanya ikut saja di dalamnya, tetapi tidak banyakmengambil peran. Pakta Integritas secara kelembagaan belummenyentuh kelembagaan DPRD secara resmi. Secara pribadimemang ada beberapa anggota DPRD yang terlibat pada saatpenandatanganan Pakta Integritas. Meskipun mereka datang atasnama lembaga, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karenamereka mengatakan bahwa kehadirannya tidak bisa menjaminsebagai representasi lembaga. Jadi kalau dikatakan tidak setuju

80 Wawancara dengan Hilda Osmawati Ubani di Jakarta, Rabu, 19 Maret 2008.

80

Sementara itu, di tengah ketidakpastian penetapan KomisiTransparansi yang awalnya diharapkan bisa menjadi pengawasindependen, komponen pengawas lainnya pun dinilai makin kuranggregetnya. Menurut Ketua Kelompok Tani Karamuntiang, Afrizal,kondisi ini menyebabkan masyarakat merasa frustasi karena tidakpunya lagi tempat untuk mengadu. ”Masyarakat mau mengadu kemana? Ke pemerintah? Justru mereka yang mau diadukan olehmasyarakat. Mengadu ke LSM? Dulu sih ketika awal-awalpencanangan Pakta Integritas peran LSM bagus, tapi sekarangLSM-nya juga sudah porak-poranda, tidak ada lagi yang bisadiandalkan! Lalu, mengadu kemana lagi kalau tak ada komisiindependen? DPRD apalagi! Jangankan melakukan fungsipengawasan terhadap jalannya Pakta Integritas, melaksanakankeputusan Perda yang dibuatnya sendiri saja tidak mampu,” ujarnya.

f. Tidak adanya sanksi dan penghargaanSanksi dan penghargaan (punishment and reward) merupakansalah satu prinsip penting dalam penerapan Pakta Integritas. Sanksidiberikan untuk menimbulkan efek jera sehingga suatu pelanggarantidak terjadi berulang. Sementara penghargaan dipandang pentingkarena dapat menjadi stimulans atau insentif yang mendorong agarpara pihak tetap menjaga komitmennya secara konsekuen dankonsisten. Meskipun sanksi dan penghargaan tampaknya merupakansesuatu yang berseberangan, namun dalam penerapannya harusdilaksanakan secara beriringan. Sanksi dan penghargaan hanyadapat diterapkan apabila pimpinan konsisten dan konsekuen dengankebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Solok sebenarnya sudah menetapkan bentuk-bentuk sanksi (hukuman) dan penghargaan (reward). Namun

84 Wawancara dengan Afrizal di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.

84


tapi kok mereka ikut, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau dikatakanmendukung secara kelembagaan tidak tampak dukungannya. Iniantara lain tampak dalam hal pembentukan Komisi Transparansi(KT) yang sepertinya dihambat oleh dewan sehingga sampaisekarang komisi itu tidak lahir,” ujar Elyunus.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hilda Osmawati Ubani membantahjika DPRD disebut menghambat lahirnya Komisi Transparansi.Menurut Hilda, secara prinsipil kalangan DPRD setuju dengankonsep Komisi Transparansi. Namun begitu menurutnya perlu adakehati-hatian dan ketelitian untuk mewujudkannya.”Kami sangatsetuju. Cuma memang perlu kita sadari bahwa lahirnya PerdaNo.5/2004 itu sangat terburu-buru. Karena lahir dalam kondisiterburu-buru itu, maka Perda ini sebetulnya masih sangat dangkal.Banyak hal termasuk soal mekanisme itu belum jelas arahnya.Karena itu kami mengusulkan kepada Pemda untuk melakukanrevisi Perda itu terlebih dahulu. Dari pada kita melaksanakan Perdatapi nanti kita sendiri banyak melakukan pelanggaran, menurutsaya akan lebih baik kalau kita bereskan dulu prinsip-prinsipnya,mekanismenya, dan lain-lain sehingga benar-benar matang. Dengandemikian tidak ada kekhawatiran bahwa Komisi Transparansi itunantinya akan melahirkan kewenangan yang tumpang tindih dankonflik kelembagaan dalam implementasinya,” ujarnya.

e. Lemahnya pengawasanKalangan DPRD maupun eksekutif secara eksplisit memang tidakpernah mengakui adanya konflik kelembagaan diantara mereka.Namun tidak terbentuknya Komisi Transparansi hingga saat inimenjadi salah satu pertanda kuat disharmoni diantara mereka. WaliNagari Solok, Buspadewar Datuk Kayo menilai bahwa soal KomisiTransparansi i tu kuncinya ada di DPRD. Menurut

Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.81

81

45

Buspadewar, Perda No.5 Tahun 2004 memang menuntut perlunyapenetapan Komisi Transparansi. DPRD sebelunya bahkan sudahmembentuk tim seleksi untuk memilih anggota komisi. KemudianTim Seleksi pun sudah sampai pada penetapan kandidat denganterpilih 10 orang. Dari situ prosesnya kemudian nominator yang10 orang itu disampaikan ke Bupati dan waktu itu Bupati sudahsetuju. Kemudian disampaikan ke DPRD untuk menetapkan 5orang dari 10 nominator yang diajukan. Namun sampai sekarangbelum ada juga hasil yang ditetapkan. ”Dengan kata lain sebetulnyasekarang bola liar itu terkendala di DPRD. Saya sudah mengecekdan minta konfirmasi ke Bupati dan menurut Bupati 10 nama itusudah disampaikan ke DPRD. Inilah mungkin konflikkelembagaannya di sini,” ujarnya.

Terhambatnya penetapan Komisi Transparansi ini tentuberpengaruh pada lemahnya pengawasan. Dalam hal pengawasan,Komisi Transparansi memang bukan segalanya, namunkeberadaannya dipandang vital. Koordinator APPI, Ilyasmadi,menilai bahwa keberadaan komisi ini sangat urgen dan stategis.Menurutnya, dalam hal pengawasan Pakta Integritas, KomisiTransparansi bisa turun langsung ke lapangan, sementara DPRDsebagai pejabat masih elitis dan ada hambatan psikologis untukterjun langsung ke lapangan. Untuk itulah komisi ini bisamenjembatani aspirasi masyarakat dengan DPRD dan eksekutifsekaligus. ”Sekarang ini banyak kasus pelanggaran danpenyelewengan, tapi masyarakat sulit mengadukan kasus inikarena jarak psikologis mereka dengan DPRD sangat jauh. Nah,ini sebetulnya bisa dijembatani dengan adanya Komisi Transparansisehingga kasus-kasus penyelewengan bisa diminimalisir,” ujarnya.

Wawancara dengan Buspadewar Datuk Kayo di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.

8283

83

82


banyak pihak menilai bahwa dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhirini punishment and reward hampir tidak tampak dalampelaksanaannya. ”Kalau dulu kita sering baca di koran, misalnyaada camat yang dicopot, ada pejabat yang diturunkan jabatannya,dan sebagainya. Tapi kalau sekarang saya tak mendengar lagiitu,” ujar Afrizal, Ketua Kelompok Tani Karamuntiang. MenurutAfrizal, kemungkinannya memang bisa ada tiga. Pertama, karenamemang sudah tidak ada lagi pelanggaran di Kabupaten Soloksehingga tidak ada lagi orang yang perlu diberi sanksi. Kedua,tidak ada ketegasan dari Bupati sebagai top leader untukmenerapkan sanksi dan hukuman. Ketiga, media atau wartawantidak mau memberitakan kecurangan-kecurangan yang terjadi.”Ketiga kemungkinan itu memang bisa saja terjadi, tapi sayamelihat lebih pada kemungkinan yang kedua,” tambahnya.

Arah dan Agenda ke DepanMeskipun masih banyak persoalan yang melilit dalam pelaksanaanPakta Integritas, tapi bukan berarti program ini harus diakhiri.Hampir semua informan justru menyarankan untuk tetapmemelihara optimisme bahwa Pakta Integritas di KabupatenSolok perlu terus dilakukan dan bahkan ditingkatkan. Persoalannyakemudian adalah bagaimana merumuskan arah dan orientasinyaserta menyusun agenda untuk menjawab kendala dan berbagaihambatan. Dengan begitu, pelaksanaan Pakta Integritas ke depanakan lebih memberi harapan bagi tercapainya target-target dantujuannya secara signifikan.

Berdasarkan pengamatan para informan, ada beberapa saran yangperlu diupayakan agar arah dan agenda Pakta Integritas ke depan

85

Wawancara dengan Afrizal, Ibid.85

Gamawan juga menuturkan bahwa untuk menumbuhkan komitmenitu dapat dilakukan dengan menanamkan keteladanan dan nilai-nilai moral yang positif sejak dini. Upanya ini setidaknya dapatditempuh melalui tiga cara. Pertama, membiasakan danmembudayakan perilaku jujur. Ini antara lain bisa dimulai disekolah, misalnya menjauhkan siswa dari budaya nyontek danperilaku tidak terpuji lainnya. Kedua, dengan langkah-langkahpersuasif, yaitu dengan pendekatan-pendekatan sosial, pendidikan,agama, dan secara serentak juga disinkronkan dengan upayaperbaikan sistem. Ketiga, memberikan contoh atau panutan yangditunjukan mulai dari ’atas’.

Dalam hal ini, misalnya, para pejabat harus memperlihatkankomitmen yang sungguh-sungguh sehingga ini dapat menjadicontoh bagi bawahannya. ”Selama 10 tahun menjabat di KabupatenSolok saya tidak pernah menerima uang dari kontraktor, dan itukomitmen saya. Meskipun begitu tetap saja itu belum menjaminsepenuhnya berhasil, karena kalau pun yang di atas tidak menerimauang tersebut, belum tentu diikuti staff dan bawahan lainnya,”ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala KPUP Kabupaten Solok, Andy Rastikajuga menuturkan mengenai pentingnya menjaga sertamemperbaharui komitmen dan keteladanan. Menuru Andy, padadasarnya Pakta Integritas itu merupakan sebuah komitmen moralbersama untuk berjujur-jujur. Karena itu perlu terus diingatkanuntuk menyegarkan kembali komitmen Pakta Integritas ini secaraterus menerus sehingga Pakta Integritas itu tetap ada dalam hatinurani. ”Psikologisnya manusia itu kadang sering lupa. Dalamhal Pakta Integritas pun begitu. Mungkin orang-orang seringkalilupa bahwa dia sudah berjanji dan berkomitmen untuk berjujur-


dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Arah dan agendayang perlu dipersiapkan itu, antara lain: mengubah pola pikir,memperbarui komitmen dan keteladanan, melakukan sosialisasisecara massif, melakukan pengawalan dengan mengefektifkanpengawasan, merealisasikan pembentukan Komisi Transparansi,memberikan penghargaan dan hukuman, serta mengupayakanreplikasi dan jejaring integrity of island.

a. Mengubah pola pikirProgram Pakta Integritas yang sudah dilakukan lebih dari empattahun di Kabupaten Solok memang diakui banyak pihak sudahmenampakkan hasilnya, terutama dalam perbaikan kinerja birokrasisecara sistemik. Namun demikian, menurut Direktur IPW,Budihardjo Hardjowiyono, perbaikan birokrasi secara sistemikitu tetap harus dibarengi dengan peningkatan kualitas personalaparatur penyelenggaranya, terutama dalam hal perubahan polapikir.

Menurut Budihardjo, sebaik apapun sistem yang dibuat, kuncinyatetap pada person atau aparat pelaksananya. Untuk perbaikansistem sudah mulai tampak ada perubahan, tapi kalau tidakdibarengi perbaikan pola pikir maka menurutnya akan percuma.”Perbaikan pola pikir ini tentunyaharus dilakukan di semua levelmulai dari masyarakat, birokrasi pemerintah, juga pengusaha.Namun yang utama adalah reformasi pola pikir dari orang yangmau menjalankan sistem, yaitu pemerintah. Karena masih banyakpejabat pemerintah yang sering memakai pola pikir lama, masihmentang-mentang pejabat,” ujarnya.

86 Wawancara dengan Budihardjo Hardjowiyono di Jakarta, Senin, 28 April 2008.

86

45

Bupati Solok, Gusmal Datuk Rajolelo mengakui bahwa dilingkungan Pemda Solok masih ditemukan pejabat yang berpikiranlama, meskipun menurutnya sudah tidak banyak. Karena itu iajuga mengagendakan apa yang disebutnya sebagai mindsettingtrainning. Melalui upaya ini Gusmal berharap terjadinya perubahanpola pikir para aparatur birokrasi ke arah yang lebih positif.”Artinya, otak dan pikiran para pegawai dicuci. Mungkinmindsetting trainning kita lakukan terutama pada pegawai yangbaru masuk agar dia tidak terkontaminasi pada perilaku yangtidak baik. Kemudian kita masuk ke seluruh aparatur, setidak-tidaknya yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.Saya pernah bicarakan ini dengan BPKP, dia mengekspos tantangetos budaya kerja, jadi salah satunya saya mengusulkan untukmelakukan mindsetting trainning,” ujarnya.

b. Memperbarui komitmen dan keteladananTerwujudnya good govermenance sebagai imperatif normatif dariPakta Integritas akan sangat tergantung pada tiga pilar dasar yangharus bekerja, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.Menurut Gamawan Fauzi, keberhasilan mewujudkan ini akanterkait pada bagaimana ketiga pilar ini mempunyai komitmenyang sama. Kalau satu pilar saja, misalnya tidak komit, makaPakta Integritas pasti tidak efektif. Jadi harus ada komitmen yangsama diantara ketiga pilar tersebut. Kemudian, untuk mengontrolketiga pilar itu, perlu juga adanya komitmen aparat hukum,asosiasi masyarakat, dan pengawasan independen. ”Komitmendari semua pilar ini menurut saya yang akan menentukankeberhasilan Pakta Integritas ke depan,” ujarnya.

Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo di Solok, Senin, 24 Maret 2008.Wawancara dengan Gamawan Fauzi di Padang, Senin, 24 Maret 2008.

8788

88

87


Wawancara dengan Andy Rastika di Solok, Senin, 24 Maret 2008.89

45

jujur. Ibaratnya seperti dalam beragama. Dalam Islam misalnyakita harus selalu menyegarkan mental spiritual kita dengan siramanrohani seperti sholat jumat. Dalam konteks Pakta Integritas punsama, kita harus terus diingatkan dan disegarkan kembalikomitmennya,” ujarnya.

c. Sosialisasi yang massifWalaupun secara formal Pakta Integritas sudah disepakati danditetapkan sebagai peraturan yang mengikat, namun dalamkenyataan sehari-hari masih jauh dari apa yang diharapkan.Menurut Elyunus Asmara, kenyataan ini bahkan dapat dilihat dikalangan pemerintahan dimana level eselon IV ke bawah masihbanyak yang belum mengetahui Pakta Integritas ini. ”Dulu kamipernah mengusulkan agar TI memfasilitasi untuk sosialisasi PaktaIntegritas ke eselon IV ke bawah karena selama ini baru eselonIII dan II yang tersentuh, tapi itu belum terlaksana sehinggapemahaman tentang Pakta Integritas tidak merata,” ujar DirekturLAPAU.

Pemerintah Kabupaten Solok sebenarnya sudah merancang danmengagendakan program sosialisasi, baik secara internal maupunsecara eksternal. Secara internal pola sosialisasi pertama-tamadilakukan di internal birokrasi dengan diarahkan pada beberapahal berikut: 1) Penyiapan dokumen ajar interaktif agar semuapeserta sosialisasi berpartisipasi secara aktif; 2) Pelaksanaansosialisasi dilakukan secara teaming bukan dalam berlapis; 3)Teaming beranggotakan 5 orang, dalam tiap angkatan sebanyak-banyaknya 25 peserta. Sosialisasi yang sama juga diagendakandi lingkup internal pengusaha yang ada di Kabupaten Solok. Pola

89

90

Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu 23 Maret 2008.90

Dalam pelaksanaannya, proses pemantauan independen perlumemperhatikan hal-hal berikut: 1) Adanya kerjasama danpengakuan formal dari institusi publik atas peran lembagaindependen dan memantau implementasinya; 2) Adanya lembagaindependen sebagai badan pengawas eksternal yang diakui danmendapat dana dari anggaran belanja pemerintah daerah (APBD);3) Lembaga pemantau tersebut merupakan gabungan lembagaindependen yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatanpemantauan; 4) Adanya pemahaman terhadap semua prosedurpelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah; 5)Diberlakukannya Perda tentang transparansi dan partisipasi atauperaturan yang sejenis saat Pakta Integritas diberlakukan olehpemerintah daerah; 6) Disepakatinya petunjuk pelaksanaan (juklak)pemantauan oleh kelompok terkait dalam penerapan PaktaIntegritas, sehingga tim pemantau dapat bekerja secarakomprehensif; 7) Tim pemantau harus bekerja secara konsekuendan konsisten dalam melaksanakan tugas dengan memegangteguh kode etik.

Secara umum, proses-proses pemantauan yang harus dilakukanoleh tim pengawas independen dalam rangka penerapan PaktaIntegritas ini tercermin dalam alur diagram berikut :

94

95

Arianto S dan Rusdi (ed.), 2007. Manual Penerapan Pakta IntegritasPengadaan Barang danJasa Pemerintah, Indonesia Prcurement Watch, Jakarta.

Tim Penyusun, 2003. Naskah Pakta Integritas di Lingkungan Pemda Kabupaten Solok,Transparency International Indonesia dan Indonesia Procurement Watch, Jakarta.

95

94


sosialisasi hampir mirip dengan sosialisasi internal birokrasi.Waktu penyelanggaraannya selaras dengan jadwal pelaksanaansosialisasi Pakta Integritas di lingkungan birokrasi dengan fasilitatordiambil dari internal pebisnis. Kemudian sosialisasi secara eksternaldilakukan kepada masyarakat yang dimotori oleh LSM atauorganisasi masyarakat lainnya yang akan bergabung dalam komisipengawas independen.

Namun begitu, pola sosialisasi yang dilakukan secara parsial danterpisah-pisah itu dikeluhkan Gusfirman, Ketua Gapensi KabupatenSolok. Menurut Gusfirman, sejak awal Pemda Kabupaten Solokseringkali melakukan evaluasi dan sosialisasi secara terpisah-pisah. Misalnya dalam satu waktu Bupati dan jajaran Pemdamembuat acara khusus bersama LSM, besoknya sosialisasi dengankalangan pengusaha, besoknya lagi dengan DPRD. ”Menurutsaya, seharusnya pertemuan untuk sosialisasi itu jangan dilakukansecara terpisah-pisah begitu, tapi dilakukan sekaligus. Semuakomponen diajak kumpul bersama satu meja sehingga satu samalain bisa saling mengetahui kekurangan masing-masing, bisasaling memberikan masukan. Kalau sendiri-sendiri begitu jadinyatidak nyambung dan tidak terjadi saling kritik, saling memberimasukan, juga kelemahan dari masing-masing tidak terungkap,”ujarnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan Masber, Ketua GapeknasKabupaten Solok. Menurut Masber, masih ada kalangan pejabatyang semestinya diajak untuk menandatangani pakta ini tapikenyataan tidak. Ia mencontohkan beberapa kalangan yangmenurutnya tidak turut serta dan tidak tersentuh Pakta Integritas.

Wawancara dengan Gusfirman di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.91

91

45

Misalnya dari kalangan yudikatif, seperti kejaksaan, kehakiman,dan kepolisian. Padahal, menurut Masber, sebagai penegak hukummereka harus memberi contoh keterbukaan dan karena itu harusbersedia ikut menandatangani Pakta Integritas. ”Pakta Integritasitu harus melingkup semua pihak, harus mengikat semua pihak.Jangan pengusaha saja yang dituntut berjujur-jujur, tapi harusmenuntut semua pihak secara adil,” ucapnya. Menurut Masber,dengan tidak turut sertanya kalangan yudikatif dalam pakta inimenunjukkan bahwa di kalangan pemerintah saja sosialisasi PaktaIntegritas belum berhasil. Padahal, sosialisasi sangat penting,terutama untuk menyamakan persepsi sehingga ada pemahamanyang sama diantara semua stakeholder yang akan melaksanakanPakta Integritas.

d. M en gawal den gan m en gef ek tif k an pen gawasanSalah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas adalahadanya kegiatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukansecara profesional dan independen. Profesional dalam arti parapemantau menguasai persoalan dan ahli di bidangnya. Sedangkanindependen di sini mengandung makna bahwa pemantau yangbertugas melakukan pengawasan itu tidak mempunyai’pertentangan kepentingan” (conflict of interest) dengan aktivitaspemantauannya. Proses-proses kegiatan strategis yang dipantaudalam rangka Pakta Integritas antara lain dalam penyusunananggaran, penyusunan dokumen lelang, dan penyusunan perkiraanbiaya (owner estimate).

Wawancara dengan Masber di Solok, Minggu 23 Maret 2008.

Dalam hal perkiraan biaya, misalnya, yang dipantau meliputi, antara lain: apakah ada kesesuaiannilai nominal yang disampaikan oleh panitia lelang; apakah dokumen lelang yang dibagikandapat diakses semua rekanan yang akan menjadi mitra kerja, dan sebagainya.

93

92

93

92


TITIK DASAR MONITORINGDALAM RANGKA pengadaan barang dan jasa

Pengusaha

Penyusunan dokumenPrakualifikasi dan dokumen

Penawaran

TPP melakukan pemantauanuntuk mengamati tingkat kejujuran

dok yg disusun.

P.2Panitia/Birokrat

TPP mengamati apakah dok disusunsecara konsisten

Penyiapan kriteria prakualifikasipenyusunan dokumen lelang & kontrak

(termasuk O.E) (PM)

apakah proses ini dilakukan secara transparan, danterbuka.

Proses prakualifikasi dan pengambilan dokumen lelang.Penjelasan, proses penyampaian dan pembukaan dokumen

penawaran( PM )

apakah proses sanggahan dilaksanakansecara sungguh-sungguh.

Sanggahan(PM)

apakah kriteria diterapkan secarakonsequen

TPP Mengamatisecara seksama dr

pengumuman tersebut.

Evaluasi(PM)

Pengumuman calonPemenang (PM)

apakah proses ini dilaksanakan secara benar.

Penandatanganan kontrak

Juldak Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melalui penyusunan daftar simak masing-masingkegiatan dan dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan

aliansi masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di Indonesia dalam kasus pengadaan barang dan jasaPenjelasan TPP (Tim Pengelola Pengaduan) adalah kelompok lsm yang sepakat bergabung sebagai kelompok

pengawas/monitor independen yang di akui oleh pihak-pihak terkait dalam layanan publikHal ini juga harus diatur dalam SK Bupati

seberapa independen komisi yang terbentuk itu. Di dalam PerdaNo.5 Tahun 2004 disebutkan bahwa komisi ini tidak boleh berasaldari pengurus partai politik, TNI, Kepolisian, dan Birokrasi,sehingga anggotanya benar-benar independen dan punya keinginankuat untuk mewujudkan tranparansi. Menurut Saldi, kalau inibisa terwujud, maka keberadaan Komisi Transparansi akan sangatpositif. Tapi sebaliknya, kalau anggotanya tidak independen bisajadi komisi itu berdiri tapi keberadaannya tidak bisa diharapkan.

Menurut Saldi, hal lain yang penting untuk dipikirkan dandirumuskan untuk mewujudkan Komisi Transparansi adalah soalsumber anggaran dan mekanisme kerjanya. Untuk itu perlu adakomunikasi intensif antara eksekutif dan legislatif. ”Kalau anggarandimasukkan ke eksekutif atau legislatif dirasakan berat, makaperlu dibuatkan pos tersendiri. Yang penting ada komunikasi danini didiskusikan oleh eksekutif dan legislatif secara terbuka. Selainitu, penting pula untuk dibuat pola atau mekanisme kerjanya.Bagaimana hasil kerja komisi itu hubungannya dengan eksekutif,bagaimana hubungannya dengan legislatif, dan seterusnya sehinggatidak terjadi tumpang-tindih kewenangan,” ujarnya.

Saldi juga menambahkan bahwa sebagai lembaga pengawas,Komisi Transparansi idealnya harus memiliki ’daya paksa’.Artinya, ketika komisi itu menghasilkan semacam temuan ataurekomendasi, maka ia harus punya ruang untuk mengetahui sejauhmana rekomendasi dan temuannya itu bisa dilaksanakan. Iakemudian merujuk pengalaman saat magang di salah satu kantorKomisi Pembaharuan Tata Pemerintahan di London. ”Waktu itusaya pernah bertanya, kalau misalnya rekomendasi Anda itu tidakditindaklanjuti oleh parlemen atau pemerintah, apa yang akan

Wawancara dengan Saldi Isra di Padang, Senin, 24 Maret 2008.99

99

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok116 117

Kerangka kerja dalam diagram tersebut sudah menunjukkanmodel ideal, namun dalam pelaksanaannya, monitoring yangdilakukan tim pemantau independen sulit dilaksanakan. Salahsatu kendalanya menurut Elyunus Asmara adalah karena TimPengelola Pengaduan (TPP) yang seharusnya memainkan fungsipengawasan belum lahir. Sementara itu, tidak hadirnya TPP inidisebabkan karena Komisi Transparansi yang seharusnya menjadilembaga induknya juga belum lahir. ”Inilah pincangnya, karenaPakta Integritas seolah menjadi tanpa pengawasan dan karena itumenjadi tak terkontrol,’ ujarnya. Karena itu, menurut Elyunus,dalam rangka mengefektifkan pengawasan, maka pembentukanKomisi Transparansi menjadi penting.

e. Merealisasikan pembentukan Komisi TransparansiUntuk mengefektifkan pengawasan, keberadaan KomisiTransparansi memiliki urgensinya tersendiri. Menurut Afrizal,keberadaan Komisi Transparansi merupakan amanat Perda No.5Tahun 2004. ”Kalau Komisi Transparansi terbentuk maka akanlahir Tim Pengelola Pengaduan (TPP). Sekarang karena KomisiTransparansi tak ada, maka TPP juga tidak ada sehingga kalauterjadi kecurangan dan penyelewengan suli t jugaditindaklanjutinya,” ujarnya. Karena itu, menurut Afrizal, perluada dorongan agar Komisi Transparansi bisa diwujudkan. KomisiTransparansi akan efektif bukan saja dalam memainkan fungsipengawasan, melainkan juga sebagai tempat mengadu bagimasyarakat.

Sayangnya, hingga kini Komisi Transparansi sebagai lembagayang diharapkan dapat berfungsi menjadi pemantau independen

Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu 23 Maret 2008.Wawancara dengan Afrizal di Solok, Sabtu 22 Maret 2008.

9697

97

96

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok45

tidak kunjung terbentuk. Koordinator APPI Kabupaten Solok,Ilyasmadi menilai adanya hambatan politis atas tidak terbentuknyaKomisi Transparansi itu. Menurut Ilyasmadi, mungkin kalanganDPRD merasa tersaingi. Karena dengan lahirnya KomisiTransparansi maka kewenangannya sebagai lembaga yang punyafungsi pengawasan jadi tergangu. ”Lahan-lahan dan jobnya merasaada yang diambil oleh Komisi Transparansi,” ucapnya.

Padahal, menurut Ilyasmadi keberadaan Komisi Transparansi itubukan untuk menyaingi dewan, tapi justru sebagai komplementasikerja-kerja pengawasan yang dilakukan DPRD. ”Justru keberadaanKomisi Transparansi itu dapat membantu tugas-tugas dewankarena itu menurut saya Komisi Transparansi itu jangan dipandangsebagai saingan DPRD. Karena Komisi Transparansi itu tidakberhak untuk memutuskan dan juga tidak berhak untuk mengambiltindakan atau keputusan.

Ibaratnya seperti konsultan. Konsultan itu membuat suatuperencanaan, tapi tidak mesti dilakukan. Kewenangan itu akantetap ada di tangan DPRD. Komisi Transparansi hanyamenyampaikan data-data atau informasi dan memberikanpertimbangan berdasarkan temuan-temuan di lapangan,”tambahnya.

Namun benarkah jika Komisi Transparansi terbentuk nanti akanberfungsi sebagai lembaga pengawas yang efektif? Saldi Isra,pengamat Hukum Tata Negara UNAND Padang mengatakanbahwa efektifitas Komisi Transparansi akan sangat tergantungpada dua hal. Pertama, seberapa jauh para anggota komisionernyamengerti dan memahami akan konsep transparansi. Kedua,

Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu 23 Maret 2008.98

98


Anda lakukan? Saya mendapat jawaban bahwa dalam batas waktutertentu kita diperbolehkan untuk mempublikasikan apa yangpernah kita sampaikan baik kepada parlemen atau pun kepadapemerintah sehingga publik tahu bahwa sebetulnya kita sudahmendorong parlemen atau pemerintah untuk melakukan sesuatutetapi mereka tidak mau melaksanakan rekomendasi itu,” lanjutnya.

f. Memberikan penghargaan dan hukumanDalam tataran formalitas, sesungguhnya pemerintah KabupatenSolok sudah berupaya menetapkan beberapa bentuk pengargaandan hukuman. Dalam hal penghargaan, misalnya, untuk PNS,insentif dapat berupa tambahan honor atau uang kesejahteraandalam rangka penerapan Pakta Integritas, karena mampumelakukan penghematan dan efisiensi dengan mencegahkebocoran. Bagi pegawai yang dalam tugasnya melaporkan adanyapenyimpangan dalam pelaksanaan Pakta Integritas, yang ternyataberdampak dalam layanan publik, maupun pengadaan barang iaakan memperoleh nilai yang secara komulatif akan diberikansebagai hadiah/reward. Adapun untuk pengusaha, insentif dapatdiberikan berupa daftar rekanan utama (preferred vendor list)dengan kemudahan tidak perlu ikut prakualifikasi untuk tender.Selain itu, pengusaha yang memperlihatkan komitmen yang baikdalam pelaksanaan Pakta Integritas akan diberi penghargaansecara tertulis dalam bentuk surat/piagam penghargaan.

Sebaliknya, pemerintah Kabupaten Solok juga telah berupayamenetapkan sanksi dan hukuman, baik untuk pejabat maupununtuk kalangan pengusaha. Beberapa bentuk sanksi atau hukumanuntuk para pengusaha, antara lain: pebisnis yang terbukti melanggarPakta Integritas dikenakan sanksi dengan memasukannya dalammemasukannya dalam daftar hitam/blacklist; dilakukan pencekalan

warga Kabupaten Solok semata. Fenomena ini tentu menjadipeluang sekaligus tantangan untuk mengkaji ulang dan melakukanreorientasi agar model Pakta Integritas dapat lebih banyak diterimadan direplikasi di banyak tempat. Untuk itu, setidaknya ada tigaorientasi yang perlu dikembangkan.

Pertama, memperbaiki dan menyempurnakan model PaktaIntegritas berbasis best practice pelaksanaan Pakta Integritasyang telah dilaksanakan di Kabupaten Solok, serta menggaliberbagai pelajaran yang bisa diperoleh. Upaya ini sebagai langkahuntuk mengantisipasi banyaknya ’order’ untuk melakukan replikasiprogram Pakta Integritas di sejumlah daerah.

Kedua, menjaga sustainabilitas dan mengawal secara terus menerusproses pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok. Denganmemperhatikan berbagai permasalahan yang terjadi seputarpelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok, sepertinyatidak ada pilihan lain yang lebih masuk akal selain terus mengawaldan memonitor Kabupaten Solok. Pilihan ini tentu saja terutama

Diskusi Pakta Integritas di Solok

4 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok120 1214 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok

untuk tidak mendapat pekerjaan/proyek selama 1 tahun, kontrakyang sedang dikerjakan diputus, dan jaminan pelaksanaan dicairkanuntuk Pemda, termasuk sisa jaminan uang muka. Selain itu, sanksilainnya ia juga harus mangganti kerugian pemerintah daerah ataspelaksanaan pekerjaan yang kualitasnya di bawah standar.Sementara untuk kalangan pejabat, beberapa bentuk sanksi yangtelah ditetapkan secara formal, antara lain: pejabat pelanggarPakta Integritas dikenakan sanksi sesuai dengan PP No.30 Tahun1980 dan ketentuan TPTGR. Apabila ternyata pelanggar PaktaIntegritas dikategorikan melakukan penyimpangan yangmengakibatkan kerugian negara karena melanggar Undang-Undang No.28/19999 atau Undang-Undang No.31/2001/KUHP,berkasnya diteruskan ke pengadilan untuk diputuskan lebih lanjut.Selain itu, disinsentif melekat pada pejabat yang diputuskanpelanggar Pakta Integritas, serta suap yang telah diterima harusdikembalikan kepada yang memberi.

Namun demikian, dalam tataran realitas objektifnya, banyak pihakmenilai bahwa penghargaan dan hukuman itu belum ditegakansesuai aturan formal itu. Karena itu tuntutan untuk menerapkanhukuman dan penghargaan secara konsekuen dan konsisten kinibanyak disuarakan. ”Pakta Integritas ini sekarang tampaknyatidak jadi prioritas lagi. Buktinya, ketika ada pejabat yangmelanggar sepertinya didiamkan saja, tidak ada sanksi yangdiberikan,” ujar Wali Nagari Solok, Buspadewar Datuk Kayo.Menurut Buspadewar, penegakan aturan melalui pemberianpenghargaan dan hukuman akan menjadi salah satu parameterpenting yang mendukung keberhasilan Pakta Integritas.

Bupati Solok, Gusmal Datuk Rajolelo menyangkal kalau selamaini tidak ditegakan hukuman dan penghargaan. Menurut Gusmal,

penerapan aturan itu sudah dilakukan tapi sifatnya lebih persuasifmelalui pembinaan. Gusmal menilai bahwa birokrasi itu ada tigatipe. Pertama, aparat birokrasi yang cepat menerima perubahan.Artinya ketika perubahan diperkenalkan, mereka bisa langsungberubah mengikuti perubahan itu. Kedua, aparat birokrasi yangperubahannya lambat. Ini dibutuhkan pembinaan, sehinggadibangun klinik konsultasi kepegawaian. Ketiga, ada juga aparaturyang tidak mau berubah. Aparat birokrasi tipe ketiga yang sulitberubah ini tidak boleh didekatkan dengan kegiatan-kegiatanyang berhubungan dengan pelayanan-pelayanan masyarakat sertakegiatan pengadaan barang dan jasa. ”Mereka sebenarnya tidakdihukum, tapi diberikan pembinaan. Jadi sifatnya lebih persuasif.Sebaliknya, untuk yang berprestasi kita juga berikan stimulan.Misalnya mereka kita ikutkan ke acara-acara yang bisameningkatkan pengetahuan mereka seperti seminar-seminar ataudiberi beasiswa untuk tugas belajar,” ujarnya.

g. Replikasi dan jejaring Pulau IntegritasEksperimen Pakta Integritas di Kabupaten Solok telah banyakmengugah daerah lain untuk menerapkan model dan pendekatanyang sama. Sampai saat ini, setidaknya ada dua daerah yang telah’mengikuti jejak’ Kabupaten Solok, yaitu Kota Banjarbaru diKalimantan Selatan dan Kabupaten Dharmasraya di SumateraBarat. Belum lama ini, Kota Semarang, Makassar dan Gorontalojuga telah mendeklarasikan penerapan pakta Integritas, dansejumlah daerah lainnya juga sedang dalam tahap persiapan untukmelakukan hal yang sama.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapanPakta Integritas sebagai sebuah model kini sudah bukan harapan


ditujukan untuk TI Indonesia sebagai lembaga terdepan yangmenginisiasi Pakta Integritas di Kabupaten Solok. Muncul jugakekhawatiran jika sebagai program percontohan saja KabupatenSolok gagal, maka ada preseden buruk ke depan. Karena itupilihannya adalah perlu ada penguatan kembali agar prestasi yangpernah diraih Kabupaten Solok bisa dijaga dan dipertahankan.Bahkan, fenomena Kabupaten Solok diharapkan dapat menjadivirus positif bagi daerah lainnya.

Ketiga, mendorong semangat Pakta Integritas ke level strukturalyang lebih tinggi, misalnya di tingkat provinsi atau bahkanmempromosikannya di tingkat nasional. Dengan begitu munculpulakebutuhan untuk melakukan jejaring (networking), terutama daridaerah-daerah yang sudah memperaktikkan Pakta Integritas.Dengan mewabahnya ’virus’ Pakta Integritas diharapkan inimampu menjadi isu nasional yang massif, sekaligus dapatmemperluas ’Pulau Integritas’ dalam rangka memperbaiki citrabangsa dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari praktikkorupsi.

Pelayanan satu pintu di Solok

1254 Tahun Merajut Integritas : Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di Solok

PENUTUP

VIBAB


Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapatdikemukakan beberapa kesimpulan dan pembelajaran penting yangdidapat. Selain itu, pada bab ini juga akan diajukan sejumlahrekomendasi.

Kesimpulan dan pembelajaran penting yang didapat

Korupsi masih merupakan permasalahan yang sangat serius diIndonesia. Praktek korupsi sudah merebak di segala bidang dansektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis, danterorganisir. Karena itu, perang melawan korupsi memerlukankomitmen yang tinggi dan upaya yang terus menerus, the waragainst corruption is never ending!

Bidang pengadaan barang dan jasa publik merupakan kegiatanyang sangat rentan terhadap praktik korupsi dan penyuapan. Karenatingginya angka kebocoran uang negara dalam pengadaan barangdan jasa, maka bidang pengadaan barang dan jasa publik harusmendapat pengawalan tersendiri.

Fenomena kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa merupakanhal yang ironis, karena sesungguhnya bidang pengadaan barangdan jasa merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untukmendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja, pengembanganproduksi dalam negeri, daya saing dunia usaha, pemberdayaanusaha kecil dan lain-lain. Sayangnya, meskipun pemerintah telah

PENUTUP

integritas. Tujuan pokok pembangunan sistem integritas adalahuntuk membuat tindak korupsi menjadi suatu tindakan yangmempunyai ‘risiko tinggi’ dan memberi ‘hasil sedikit’. Sistemintegritas dirancang untuk memastikan jangan sampai korupsidapat terjadi, bukan mengandalkan sanksi hukuman setelahkorupsi terjadi. Karena itu, Pakta Integritas sebagai suatu sistempencegahan perlu terus dibangun melalui mekanisme pengawasandan aturan-aturan main yang membuat ruang untuk melakukankorupsi menjadi kecil.

Sejak digulirkan di Kabupaten Solok pada tahun 2003, PaktaIntegritas kini ibarat bola salju yang terus menggelinding danbergulir kian membesar gaungnya. Banyak daerah yang mencobamengikuti langkah Kabupaten Solok sehingga Pakta Integritaskini mulai menjadi trend baru, terutama di daerah. Karena itu,sebelum banyak pihak mewacanakan Pakta Integritas secaralatah, adalah penting untuk melakukan refleksi mengenai capaianpelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok sebagai lessonlearning dari hasil eksperimen paling awal.

Secara umum, para informan menilai bahwa tingkat keberhasilanpelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok berkisar 40-70persen. Dari sembilan prinsip Pakta Integritas yang harus dipenuhi,baru prinsip pertama saja mengenai ” komitmen anti-korupsi daripemerintah” yang capaiannya sudah baik. Sementara prinsip-prinsip lainnya masih dalam kategori ’cukup’ dan ’buruk’capaiannya. Berdasarkan pengamatan para informan pulaterindikasi adanya sejumlah kendala dan hambatan, yaitu:sosialisasi yang masih minim, stakeholder yang kurang siap,perangkat aturan yang belum memadai, lemahnya pengawasan,adanya konflik kelembagaan serta tidak adanya sanksi danpenghargaan.


mengeluarkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan bahkan telahdiperbaharuhi sebanyak tujuh kali, namun pelaksanaannya masihmenimbulkan berbagai permasalahan.

Pakta Integritas merupakan salah satu alat (tools) yangdikembangkan Transparency Internasional sejak tahun 1990-an.Tujuan utamanya adalah menyediakan sarana bagi pemerintah,perusahan swasta, dan masyarakat umum untuk mencegahterjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama dalamkontrak-kontrak pemerintah (public contracting). Meskipun darisisi legislasi formal di Indonesia belum ada peraturan spesifikyang mengatur pelaksanaan Pakta Integritas kecuali dalamlampiran KEPPRES No.80 Tahun 2003— namun prinsip-prinsipnya sangat relevan dengan amanat penegakan hukum danpengelolaan negara yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan kini menjadituntutan dan harapan banyak orang. Untuk itu, reformasi birokrasipemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

Good governance pada dasarnya merupakan suatu kesepakatanmengenai pengaturan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupundi daerah antara pemerintah, masyarakat madani (civil society)dan sektor swasta. Dalam suatu kesepakatan, kejujuran menjadikata kunci yang utama. Karena itu, Pakta Integritas (janji kejujuran)menjadi penting untuk mewujudkan komitmen bersama. Dengankata lain, Pakta Integritas akan menjadi operasionalisasi komitmenuntuk menerapkan good governance.

Ditandatanganinya naskah dan dokumen Pakta Integritas diKabupaten Solok merupakan tindaklanjut dari komitmen bersamayang disepakati organisasi masyarakat sipil, kalangan pengusaha,dan pemerintah Kabupaten Solok untuk memerangi korupsi yangsistemik. Komitmen ini merupakan buah kesepakatan bersamapara peserta Konferensi Internasional Anti Korupsi (ICAC –International Conference on Anti Corruption) di Seoul, pada bulanMei 2003 dari delegasi Indonesia. Komitmen tersebut juga berisikesepakatan untuk membuat pilot proyek anti-korupsi melaluiimplementasi Pakta Integritas. Pakta Integritas di Kabupaten Solokadalah salah satu bentuk perwujudan komitmen tersebut yangterutama mengatur mekanisme proses pengadaan barang dan jasadi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Pakta Integritas sendiri sejatinya bukanlah satu-satunya programyang dijalankan pemerintah Kabupaten Solok dalam rangkapenerapan good governance. Beberapa program pemerintahKabupaten Solok yang diproyeksikan dalam rangka penerapanprinsip-prinsip good governance, antara lain: Pos pelayanan satupintu (Posyantu), Pola Partisipatif, Revolving Fund, SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dana AlokasiUmum Nagari (DAUN), Pakta Integritas, Giro to Giro, PerformanceAgreement, Anggaran Berbasis Kinerja, dan Tunjangan Daerah.Namun begitu, diantara program-program tersebut, Pakta Integritasmerupakan terobosan yang paling menonjol sehingga program inisering dipandang sebagai trademark-nya Kabupaten Solok.

Eksperimen good governance di Kabupaten Solok melaluipenerapan Pakta Integritas merupakan fenomena penting danmenarik. Di tengah gencarnya perang melawan tindak korupsimelalui cara-cara represif, Pakta Integritas justru menawarkanmodel lain yang lebih persuasif dan preventif melalui sistem


Ada beberapa saran agar arah dan agenda Pakta Integritas ke depandapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, antara lain: mengubahpola pikir, memperbarui komitmen dan keteladanan, melakukansosialisasi secara massif, melakukan pengawalan denganmengefektifkan pengawasan, merealisasikan pembentukan KomisiTransparansi, memberikan penghargaan dan hukuman, sertamengupayakan replikasi dan jejaring integrity of island.

Rekomendasi

Untuk pemerintah pusat: Meskipun Pakta Integritas memilikiprinsip-prinsip yang sangat relevan dengan amanat penegakanhukum dan pengelolaan negara yang bersih, akuntabel, dantransparan, namun sejatinya belum ada peraturan spesifik yangmengatur pelaksanaan Pakta Integritas di tingkat nasional, kecualidalam lampiran Keppres No.80 Tahun 2003. Oleh karena itu,pemerintah seyogyanya menyiapkan perangkat legal-formal agarpelaksanaan Pakta Integritas yang kini sudah mulai ‘mewabah’ disejumlah daerah akan mendapatkan landasan hukum yang kuat.

Untuk pemerintah daerah Kabupaten Solok: Pemerintah KabupatenSolok sebagai pioneer dalam pelaksanaan program Pakta Integritasjuga masih memiliki persoalan mendasar terkait perangkat legal-formal sebagai landasan hukum pelaksanaanya. Ini tampak antaralain dari munculnya polemik mengenai Komisi Transparansi yanghingga kini masih menggantung. Persoalannya bisa jadi karenaadanya multi tafsir terhadap amanat Perda No.5 Tahun 2004 atauperlunya peraturan lain yang lebih bersifat operasional, sepertiSurat Keputusan (SK) Bupati, dan lain-lain. Namun tampaknya,komunikasi yang baik dan intensif antara legislatif dan eksekutifakan menjadi kunci utama terpecahkannya persoalan ini.

Jeremy Pope, 2003. Strategi Memberantas Korupsi: ElemenSistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kerlenger, N Fred, 1973. Foundation of Behavioral Research,New York University Press, New York.

Koentjaraningrat, 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat,Gramedia, Jakarta.

Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional TataKepemerintahan yang Baik, 2007. Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik, BAPPENAS, Jakarta.

Sudirman Said, 2006. “Penguatan Partisipasi Publik: Pilarp e n e g a k a n G o o d G o v e r n a n c e ” , d a l a mht tp : / /www.serambinews .com/o ld / index .php?aks i=bacaopin i

Tim Penyusun, 2003. Naskah Pakta Integritas di LingkunganPemda Kabupaten Solok, Transparansi Internasional Indonesiadan Indonesia Procurement Watch, Jakarta.

Tim Taskforce, 2008. Naskah Akademis dan RUU Tindak PidanaKorupsi, KRHN, Jakarta.

Tim TII, 2006. Buku Panduan Mencegah Korupsi DalamPengadaan Barang dan Jasa Publik, terjemahan dari Handbook– Curbing Corruption in Public Procurement, TI Berlin danJakarta


Untuk TI-Indonesia dan jaringannya: Sebagai daerah pertamayang melakukan eksperimentasi Pakta Integritas, KabupatenSolok perlu mendapatkan “pengawalan” tersendiri dari berbagaipihak, terutama dari TI-Indonesia sebagai penopang utamanya.Sustainabilitas Pakta Integritas di Kabupaten Solok menjadipenting untuk terus dikawal karena munculnya beragamkekhawatiran seputar keberlanjutan pelaksanaan Pakta Integritasdi Kabupaten Solok. Jika sebagai pilot project saja KabupatenSolok gagal, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi daerah-daerah lainnya. Karena itu pilihannya adalah perlu ada penguatankembali agar prestasi yang pernah diraih Kabupaten Solok bisadijaga dan dipertahankan. Bahkan, fenomena posistif yang sudahtampak di Kabupaten Solok diharapkan dapat menjadi ’virus’yang mewabah ke daerah lainnya. Dengan begitu, Pakta Integritasdapat menjadi issu nasional yang massif, sekaligus dapatmemperluas ’pulau integritas’ dalam rangka memperbaiki citrabangsa Indonesia dalam gerakan anti-korupsi.

Daftar Rujukan

Sumber Pustaka

Aida Ratna Z dan Niken Ariati, 2006. Mengukur KeberhasilanKabupaten Solok dalam Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahanyang Baik, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Arianto S dan Rusdi (ed.), 2007. Manual Penerapan PaktaIntegritasPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, IndonesiaPrcurement Watch, Jakarta.

Budihardjo Hardjowiyono dan Hayie Muhammad, 2006. Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Baranng dan Jasa Pemerintah, IndonesiaProcurement Watch, Jakarta.

Emmy Hafild, 2003. “Kata Pengantar Transparansi InternasionalIndonesia“ dalam Naskah Pakta Integritas di Lingkungan PemdaKabupaten Solok, Transparansi Internasional Indonesia danIndonesia Procurement Watch, Jakarta.

Hassan, Fuad, 1977. “Beberapa Asas metodologi Ilmiah,” dalamKoentjaraningrat (1997) Metode-metode Penelitian Masyarakat,Gramedia, Jakarta.

Hayie Muhammad (ed), 2007. Kerangka Dasar dan KebijakanUmum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, IndonesiaProcurement Watch, Jakarta.


Transparency International (Berlin): The Integrity Pact. TheConcept, the Model and the Present Applications. A Status Report,as of December 31st, 2002.

Perundang-undanganTAP MPR No.VI Tahun 2001TAP MPR No.VIII Tahun 2001Undang-Undang No.31 Tahun 1999Undang-Undang No.20 Tahun 2001Undang-Undang No.30 Tahun 2002Keppres No.80 Tahun 2003 dan beberapa aturan perubahannya,yaitu: Peraturan Presiden RI No.61 Tahun 2004, Peraturan PresidenRI No.32 Tahun 2005, Peraturan Presiden RI No.70 Tahun 2005,Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2006, Peraturan Presiden RINo.79 Tahun 2006, PeraturanPresiden RI No.85 Tahun 2006, dan Peraturan Presiden RI No.95Tahun 2007.Inpres No.5 Tahun 2004Perda Kabupaten Solok No.5 Tahun 2004

Sumber MediaIndo Pos, Senin, 27 Sept 2004.Kompas Minggu, 10 Oktober 2004.Media Indonesia, 6 November 2007.Newsletter TRANSPARANSI No.02/2008.http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Solokhttp://sumbar.bps.go.idhttp://www.indopos.co.id/index.php? act=detail c&id=132089http://www.perbendaharaan.go.id/perben/modul/terkini/index.php.http://www.solok.go.id/intergritypact.html.http://www.solok.go.id/HTML/selayangpandang.htmlhttp://www.ti.or.id/pusatdata/35/tahun/2006/bulan/11/tanggal/10/id/1916/

Lampiran-2: Contoh naskah PI

Komitmen para pejabat dan pegawai dibawah jurisdiks iPemerintah Kabupaten Solok

Untuk Pe laksanaan s is tem IntegritasDalam rangka pe layanan prima

Saya yang bertanda tangan dibawah ini (NAMA-NAMApejabat/pegawai KAB. SOLOK) pada hari ini (HARI/TANGGAL)bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan denganpelaksanaan sistem integritas di lingkungan pemerintah kabupatenSolok akan melakukan hal-hal sebagai berikut :1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN).2. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik

secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapatmengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyaihal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatansaya atau pekerjaan saya.

3. Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secaralangsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan,atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira,bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai halyang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatansaya atau pekerjaan saya.

4. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait denganpembayaran, tanggal yang tertera dalam format tetapsebagaimana tertuang dalam format baku akan dilaksanakansesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaantersebut.


Wawancara

1. Wawancara dengan Hani Yulianto, Senin 17 Maret 2008.2. Wawancara dengan Hilda Osmawati Ubani, Rabu 19 Maret 2008.3. Wawancara dengan Abu Hanifah di Jakarta, Kamis 20 Maret 2008.4. Wawancara dengan Masnur Adam di Solok, Sabtu 22 Maret 2008.5. Wawancara dengan Gusfirman di Solok, Sabtu 22 Maret 2008.6. Wawancara dengan Syarul Wirda di Solok, Sabtu 22 Maret 2008.7. Wawancara dengan Afrizal di Solok, Sabtu 22 Maret 2008.8. Wawancara dengan Buspadewar Dt. Kayo di Kabupaten Solok, Sabtu 22 Maret

2008.9. Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu 23 Maret 2008.10. Wawancara dengan Masber di Solok, Minggu 23 Maret 2008.11. Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu 23 Maret 2008.12. Wawancara dengan Andy Rastika di Solok, Senin 24 Maret 2008.13. Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo di Solok, Senin 24 Maret 2008.14. Wawancara dengan Gamawan Fauzi di Padang, Senin 24 Maret 2008.15. Wawancara dengan Edi Indrizal di Padang, Selasa 25 Maret 2008.16. Wawancara dengan Saldi Isra di Padang, Selasa 25 Maret 2008.17. Wawancara dengan Budihardjo Hardjowiyono di Jakarta, Senin 28 April 2008.18. Wawancara dengan Rizal Malik di Jakarta, Rabu 14 Mei 2008.19. Wawancara dengan Armen Muhamad di Probolinggo, Jumat 20 Juni

2008.

Lampiran-1: Daftar Informan

1. 17 Maret 2008 Heni Yulianto Program Manager TI 08121855673

2. 19 Maret 2008 Hilda Osmawati Ubani Ketua DPRD 08126603174

3. 20 Maret 2008 Abu Hanifah Anggota DPRD 08126638899

4. 22 Maret 2008 Masnur Adam, BA Aktivis Perempuan 0813633600170755-7707118

5. H. Gusfirman Ketua GAPENSI 08116608256

6. Syahrul Wirda, MM Ketua MUI/Kepala 0813634965980755-20046

7. Afrizal Ketua Kelomp. Tani 081374371648

8. Buspadewar Dt. Kayo Wali Nagari Solok 08126614780

9. 23 Maret 2008 Ilyasmadi APPI/Wartawan 081363436597

10. Masber Ketua GAPEKNAS 081363619310

11. Elyunus Asmara Koordinator APPI 085215811196081363486941

12. 24 Maret 2008 Andy Rastika Kepala KPUP 08126612818

13. Gusmal Dt. Rajo Lelo Bupati Solok 081166032508126766123

14. Gamawan Fauzi Gubernur Sumbar 081166447708126636622

15. 25 Maret 2008 Saldi Isra Fakultas Hukum 08126619853

16. Edi Indrizal Fakultas Sospol 081266228290751-8210397

17. 28 April 2008 Budihardjo Direktur Eksekutif 0811861643

18. 14 Mei 2008. Rizal Malik Sekjen TII 021-7208515

19. 20 Juni 2008 Armen Muhamamd Field Officer TII HP: 0819 7564122

No Waktu Nama Lembaga/ Kontak Jabatan

Kabupaten Solok

Kabupaten Solok

“Bundo Kandung”

Kabupaten Solok

Depag Kab. Solok

Karamuntiang Jaya

Kabupaten Solok

Kabupaten Solok

UNAND Padang

UNAND Padang

Hardjowiyono IPW

Sumatera Barat

[email protected]

[email protected]@ti.or.id


5. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akanditerapkan diseluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturanperundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawahwewenang saya.

6. Ketika melaksanakan tugas dan wewenang saya selamapelaksanaan dan bahkan setelah penyelesaian program sistemintegritas, saya tidak akan membiarkan situasi apapun yangbertentangan dengan berfungsinya sistem Integritas.

7. Saya yang terlibat dalam proses, evaluasi, pembuatan, danpelaksanaan pelayanan publik akan mengungkapkan“pertentangan kepentingan (conflict of interest)” yang terkaitdengan kegiatan tersebut, aset pribadi dan keluarga saya(sesuai ketentuan yang berlaku) dan tidak ikut dalampengambilan keputusan,dan untuk memecahkan masalah itu;saya meminta kepada atasan untuk dapat memberikanrekomendasi.

8. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkinketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasiyang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatanyang berada didalam kewenangan saya.

9. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupuntertulis kepada Tim Pengelola Pengaduan, apabila adapengaduan yang menyangkut diri saya atau pun organisasidibawah tanggung jawab saya.

10. Saya bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikanbantuan/dukungan kepada pengungkap/saksi yangmenyangkut dengan pengungkapan adanya praktek suap,KKN ataupun yang sejenis di bawah wewenang saya.

11. Saya dengan kemampuan dan kewenangan yang saya milikimelaksanakan sanksi dan insentif/disinsentif bagi pengungkapsuap/KKN atau pelanggar pakta integritas dibawah wewenang

untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadapkebehasilan penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a,b.c dan d diatas, maka perlu diaturprosedur tentang transparansi dan partisipasi masyarakatdalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan denganPeraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang PembnetukanDaerah Otonom Kabupaten dalam Pembentukan PropinsiSumatera Tengah (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor25);

2. Undang-undang Nomor 7 Thaun 1971 tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun1971Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);

4. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang KebebasanMengemukakan Pendapat (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839);


saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyatan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritasini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasiserta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Kami yang berjanji

Nama-NamaDan Jabatan

(periksa pada lembar terpisah)

Atasan

NamaJabatan

Lampiran-3: Perda Kabupaten Solok No.5 Tahun 2004

PERDA KABUPATEN SOLOKNOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

TRANSPARANSI PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI

MASYARAKATDENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI SOLOK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat, sejalandengan perubahan paradigma pemerintahan, maka terhadappenyelenggaraan pemrintahan, pembangunan dan sosialkemasyarakatan diperlukan adanya transparansi dan partisipasimasyarakat;

b. bahwa Pemeritahan Kabupaten Solok merupakan Organsasipublik yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan diawasioleh Lembaga Legistatif yang senantiasamenerbitkan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung;

c. bahwa dalam pengamabilan kebijakan yang berdampak langsungmaupun tidak langung kepada masyarakat, wajib mengikutkan/ melibatkan atau memberi kesempatan kepada masyarakatuntuk secara terbuka menyampaikan aspirasinya;

d. bahwa keterlibatan / partisipasi masyarakat baik secara langsungmaupun tidak langsung dalam kebijakan publik, akanmembangun kemintraan antara pemerintah dan masyarakat


7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Nomor 3851);

9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Nomor 3886);

10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (LembaranNegara Tahun 1999Nomor 166, Tambahan Lembaraan NegaraNomor 3887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentangPelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata CaraPeran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (LembaranNegara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3660);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata CaraPelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam PenyelenggaraanNegara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, TambahanLembaran Negara Nomor 3866);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keunagan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, TambahanLembaran Negara Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang TataCara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor4027);

serta lembaga-lembaga yang menerima dan menggunakan danadari pemerintah dan Pemerintah Daerah;

15. Komisi Transparansi dan Partisipasi adalah Lembaga Independenyang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui prosesmediasi dan atau ajudikasi yang berkait dengan hak setiaporangatas informasi di Daerah;

16. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pegawai negeri sipil/pejabat yang secara khusus bertanggung jawab terhadappenyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayananinformasi dilembaga masing-masing;

17. Pemohon atau peminta informasi adalah setiap masyarakat dansubyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukumyang meminta informasi sebagaimana diatur dalam peraturandaerah ini;

18. Masyarakat adalah orang perorang, anggota masyarakat,kelompok masyarakat , yang bersifat sosiologis, fungsionalserta badan hukum yang ada dan berdomisili di KabupatenSolok yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan daerah;

19. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiapwarga atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilankeputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakandaerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunanserta pembinaan masyarakat;

20. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan ketentuan danpedoman dalam penyelanggaraan Pemerintahan Daerah yangdituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah,KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah, KeputusanPimpinan Dewan Perwakilan;

21. Sengketa Informasi adalah perselisihan antara pemohon/pemintainformasi dengan Badan Publik atauPejabat Dokumentasi dan


15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaandan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Nomor 4090);

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang TeknikPenyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan BentukRancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintahdan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 70);

17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata CaraPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SOLOK

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG

TRANSPARANSIPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISAPASI

MASYARAKAT

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;1. Daerah adalah Kabupaten Solok;2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok;3. Kepala Daerah adalah Bupati Solok;4. DPRD adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Solok;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah kabupaten Solok;6. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak

mengetahui setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakansampai hasil audit;

7. Keterbukaan adalah sikap mental, yang mendukung sistempelasanaan pemerintahan yang transparan, yang ciri-cirinyaadalah kesediaan untuk memberikan informasi yang benar danterbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain;

8. Prosedur adalah urutan langkah-langkah mulai dari prosesperencanaan sampai selesainya pelaksaaan dari setiap kegiatan;

9. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaanPemerintahan Daerah dan DPRD, serta lembaga-lembagalainnya yang menggunakan dana pemerintah;

10. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatukeputusan, rekomendasi, kebijakan;

11. Rapat Kebijkan publik adalah rapat di lingkungan PemerintahDaerah, DPRD, BUMD, BUMN, asosiasi /himpunan, yangberdampak pada warga Kabupaten Solok;

12. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan mengunakan media dalambentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual;

13. Informasi Publik adalah segala sesuatu yang dapatdikomunikasikan atau yang dapat menerangkan suatu hal dengansendirinya dalam bentuk format apapun, atau persyaratan lisanpejaba badan publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola,atau dihimpun dari sumber -sumber lain, sehingga dimiliki olehsuatu badan publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

14. Badan publik adalah penyelenggara pemerintahan di Daerah,Legistatif dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan danaatau melakukan perjanjian pemberian kerja dengan pemerintah


Informasi dan Sengketa ini terjadi apabila adanya pengaduandan atau keberatan dari pemohon/peminta informasi;

22. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa informasi Publikantara Badan Publik dan pemohon/peminta informasi melaluiKomisi Transparansi dan Partisipasi yang bertindak sebagaipihakketiga yang netral dan tidak memihak untuk membantumemfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik dengancara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskankedua belah pihak yang bersengketa;

23. Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa informasi publikantara Badan Publik dan Pemohon/peminta informasi melaluiKomisi Transparansi dan Partisipasi yang bertindak sebagaipihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa informasi publikdengan cara mengeluarkan putusan setelah mendengar,memeriksa dan menganalisis fakta-fakta dan bukti-bukti yangdiajukan oleh keduabelah pihak;

BAB IIAZASPasal 2

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan atas azas:

a. Keterbukaan Timbal Balik, adalah Pemerintahan Daerah danMasyarakat saling memberi dan menerima serta menghargaiperbedaan pendapat;

b. Transparansi, adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat diketahuioleh masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasidan pengawasan;

c. Kepastian Hukum adalah dalam melaksanakan transparansidan partisipasi masyarakat harus dilandasi oleh aturan-aturanformal;

b. Khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasandi tingkat eksekutif, proses penganggaran sampai penetapanAPBD;

c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;d. Informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal pelaksanaan

samapi pada hasil penetapan tata ruang;e. Pelasanaan proyek pembangunan baik fisik maupun nonfisik

dari hasil pengalokasian kegiatan, pengalokasian dana,penunjukan panitia lelang dan proses lelang sampai pemenanglelangdisampaikan kepada masyarakat;

f. Proses Pengawasan dimulai dari perencanaan objek yangdiawasi, pelaksanaan samapi hasil audit;

g. Nama badan publik terkait;h. Struktur Organisasi serta tugas pokok dan fungsi badan

publik;i. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan proses

administrasi yang dilakukan sesuai dengan kewenagan yangdimiliki;

j. Prosedur dan tata cara untuk mendapat informasi publik dibadan publik yang bersangkutan;

3. Kewajiban penyebarluasan informasi sebagimana dimaksudpada ayat(1) dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahamioleh masyarakat dan dengan cara yang dapat menjaminmasyarakat luas mudah menjakau dan mendapatkannya.

4. Dalam hal kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat olehPemerintah Daerah maka kewajiban transparansi harusdicantumkan dalam kontrak keja kerja atau kesepakatan yangdibuat tersebut.

5. Tata cara penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksudayat (3) dan (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.Pasal6 Apabila kewajiban dan batasan penyampaian informasi


d. Kesimbangan, adalah pelaksanaan transparansi dan partisipasimasyarakat dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan yaituseimbang antara hak dan kewajiban;

e. Akuntabilitas, adalah pelaksanaan transparansi dan partisipasimasyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan;

BAB IIIHAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian PertamaHak

Pasal 3Setiap Warga Masyarakat berhak:a. Memperoleh informasi tentang kebijakan publik;b. Berpartisipasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan

publik;c. Mendengarkan , mengetahui , megusulkan, mengikuti, menolak

dan menerima dalam proses perumusan dan penetapan kebijakanpublik;

d. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dalam rangkaproses transparansi dan partisipasi.

e. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitudalam perumusan/penyusunan kebijakan publik, yang meliputi;a). Perumusan dan Penyusunan visi dan misi daerah;b). Perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (Rencana Srategi, Pola Dasar danProgram Perencanaan Daerah), serta Program PerencanaanTahunan Daerah;

c). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;d). Penyusunan dan revisi rencana tata ruang daerah;

e). Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaansuatu kebijakan atau program;

f). Dan lain-lain perumusan keputusan/kebijakan publik yangberkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.

Bagian KeduaKewajiban

Pasal 4Masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya wajib berlaku tertif

dan mematuhi segala ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IVINFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI MASYARAKAT

Bagian PertamaPenyampaian Informasi

Pasal 51. Setiap proses perumusan kebijakan dan hasilnya diinformasikan

kepada masyarakat, malalui media massa, media Daerah, Suratkepada Camat, Wakil Nagari, Kerapat Adat, Lembaga SwadayaMasyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan lainn yang terdapatdi Daerah.

2. Aspek-aspek informasi kebijakan publik yang wajib disampaikankepada masyarakat adalah:a. Informasi yang berkaiatan dengan proses perencanaan

pembangunan, perencanaan anggaran, pemanfaatan anggaran,visi,misi, strategi pemangunan daerah, dan perencanaantahunan mulai dari tingkat nagari, kecamatan,maupunkabupaten;


sebagiamana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) tidak dicantumkan,maka diberlakukan ketentuan penyampaian informasi wajibdan setiap aspek yang terkait dalam kontrak atau kerjasamadapat diperoleh informasinya oleh subyek hukum secaramenyeluruh.

Bagian KeduaKetersediaan Informasi

Pasal 7

1. Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat.2. Informasi sebagaiamana dimaksud ayat (1) meliputi antara

lain:a. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah

penguasaannya tidak termasuk informasi yang berada dalamkategori pengecualian;

b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan

pengeluaran tahunan badan publik;e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;f. Pendapat-pendapat badan publik;g. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak-hak

dan kewajiban masyarakat;h. Laporan mengenai akses informasi publik diatur dalam

peraturan daerah ini;3. Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi

masyarakat berdasarkan permintaan, ataupun setelah melaluimekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam peraturandaerah ini, maka informasi tersebut wajib dimasukan dalamdaftar informasi yang wajib yanmg tersedia sebagaimana diaturdalam ayat (1).

2. Dokumen yang memuat tentang strategi pelasanaanpeperangan;

3. Data perkiraan kemampuan militer negara lain;4. Jumlah dan komposisi satuan tempur dan rencana

pengembangannya;5. Keadaan pangkalan tempur;

d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaorang dapat melanggar kerahasiaan pribadi yaitu informasiyang1. Mengungkapkan riwayat, kondisi dan perarawatan kesehatan

fisik, psikiatrik, psikologik seseorang;2. Mengungkapkan kondisi keuangan, aset, pendapatan,

rekening bank seseorang kecuali sudah diumumkan dalamlembaran negara;

3. Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungandengan kapbilitas, intelektualitas, atau rekomendasikemampuan seseorang;

BAB VPARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian PertamaPelibatan Masyarakat

Pasal 11

1. Setiap warga masyarakat berhak berpartisipasi dalam perumusankebijakan publik.

2. Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melaluipenyampaian pikiran dan pendapat ataupun audensi, melaluisurat, petisi, dengar pendapat, adan melalui orang pribadi,organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, KerapatanAdat dan Bundo Kanduang.


Pasal 8

1. Untuk menilai kinerja pelayanan informasi badan publik, setiapbadan publik wajib mendokumentasikan dan menyampaikanlaporannya kepada Kepala Daerah dengan tembusannnyadisampaikan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.

2. Berdasarkan tembusan laporan sebagaimana dimaksud ayat(1), oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi setiap 3 (tiga)Bulan sekali rekapnya disampaikan kepada Kepala Daerah danDPRD

3. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat terbuka umumyang memuat hal-hal sebagai berikuta. Kegiatan informasi yang dilaksanakan oleh badan publik;b. Jumlah permintaan informasi yang diterima ;c. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap

permintaan informasi;d. Jumlah penolakan permintaan informasi;e. Alasan penolakan permintaan informasi;

Pasal 9

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang jelas, cepat,tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik wajib:a. Menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi ;b. Membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat

mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara jelas, capat,tepat waktu, murah dan sederhana;

Bagian KetigaInformasi Yang Dikecualikan

Pasal 10Setiap badan publik wajib membuka akses informasi bagi setiap

orang untuk mendapatkan informasi publik

kecuali :a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaituinformasi publik yang :1. Mengungkapkan identitas informan pelapor pengadu, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau;2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang

berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatankriminal dan terorisme, atau;

3. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegakhukum dan /atau keluarganya, atau;

4. Membahayakan keamanan peralatan sarana/ prasarana penegakan hukum;

b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaorang dapat menganggu kepentingan perlindungan hak ataskekayaaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usahayang tidak sehat;

c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orangmerugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional;1. Informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan

keamanan negara dalam kaitannya dengan ancaman luarnegeri;


3. Untuk Penyampaian pikiran dan pedapat sebagaimanadimaksud ayat (2) disusun mekanismenya sebagai berikut :a. Pengumuman kebijakan publik yang akan diambil dan

penyampaian konsepnya kepada masyarakat luas secaraefisien dan efektif

b. Penyampaian jadwal dan agenda perumusan kebijakanpublik yang akan diambil, serta prosedur dan mediapenyampaian aspirasi;

c. Periode dan mekanisme tanggapan masyarakat;d. Periode penyampaian aspirasi masyarakat;e. Per iode perumusan tanggapan masyaraka t ;f. Penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang

memberikan pendapat atau aspirasi;g. Periode kesempatan pengajuan keberatan masyarakat

terhadap tanggapan yang diberikan;h. Periode kesempatan masyarakat untuk menyampaikan

pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatannyamasyarakat;

i. Periode perumusan kebijakan final dan hasilnya;j. Periode perumusan kebijakan publik di DPRD dengan

melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasimasyarakat dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat;

k. Kesempatan akhir masyarakat untuk menyampaikanaspirasinya dalam pembahasan di DPRD

l. Penetapan kebijakan publik;m. Pengumuman kebijakna publik;n. Sosialisasi Kebijakan publik;

Pasal 12

1. Agar partipasi masyarakat dapat berjalan efektif, PemerintahDaerah dan DPRD wajib mengumumkan secara luas dan

1. Seluruh rapat DPRD pada dasamya terbuka untuk umum.2. Yang dimaksudkan dengan rapat DPRD adalah semua rapat

yang diselenggarakan dalam lingkungan DPRD, yangmeliputi; Rapet Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Anggaran,Rapat Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi,dan Rapat Panitia Khusus serta Rapat dengar pendapat

3. Rapat-rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya mempunyaijadwal yang jelas minimal 2 minggu sebelumnya dan harusdiumumkan melalui papan pengumuman DPRD, mediamassa dandisediakan humas DPRD.

4. Risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggotaDPRD, Pemerintah Daerah dan bagi masyarakat yangmembutuhkan.

BAB VIIPROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Bagian Pertama

Proses Pengambilan Kebijakan Dalam LingkunganPemerintah Daerah

Pasal 16

1. Rapat di lingkungan pemerintah daerah jika menyangkutkebijakan publik harus merupakan rapat terbuka untuk umum.

2. Apabila ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat ataupropinsi, maka kebijakan tersebut harus dipublikasikanmelalui media massa dan disediakan informasinya melaluiKantor Informasi dan Komunikasi Daerah untuk dapat diaksesoleh masyarakat.

3. Rapat-rapat pemerintah baik pusat maupun pemerintahPropinsi yang diselenggarakan di Daerah, apabila tidak diatursecara khusus oleh pemerintah pusat dan propinsi diperlakukan


terbuka prosedur pelibatan masyarakat secara menyeluruh.2. Tenggang waktu pengumuman dan jadwal masyarakat untuk

menyampaikan partisipasinya,sebagaimanadimaksud ayat (1) diatur sedemikian rupa,sehingga cukup waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan,baik pikiran dan pendapatnya sebelum proses perumusan.

3. Terhadap perumusan dan penetapan keputusan/kebijakanpublik tahunan yang terprogram secara pasti dan berkala,seperti pembahasan APBD , dan lain-lain jadwal waktupenyampaian partisipasi disampaikan setiap tahun.

4. Terhadap proses perumusan dan penetapan kebijakan publiktahunan yang tidak terprogram secara pasti, pengumumanjadwal waktu pelibatan masyarakat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum acara pembahasan dimulai;

5. Dalam hal keadaan darurat seperti terjadi bencana alam danlain-lain yang mengharuskan pengambilan keputusan cepat,maka alasan-alasan diambilnya keputusan tersebut harusdiinformasikan selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelahkeputusan diambil.

Bagian KeduaDokumentasi Proses Partisipasi

Pasal 131. Semua dokumen terkait dnegan proses pelibatan masyarakat

seperti konsep dan hasil final kebijakan publik, publikasiprosedur dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat, buktipendapat masyarakat, tanggapan terhadap pendapatmasyarakat, keberatan masyarakat terhadap keberatan yangdiberikan dan notulensi pengambilan keputusan harusdidokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untukumum.

2. Badan Publik atau Instansi terkait wajib menyerahkan dokumensebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada suatu lembagadokumentasi, informasi, dan/atau kearsipan.

BAB VIPROSEDUR YANG WAJIB DIINFORMASIKAN KEPADA

MASYARAKAT

Bagian PertamaProsedur Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 14

1. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umumharus dilakukan dengan transparan dan partispatif, dimulaidad Musyawarah Nagari, lokakarya kecamatan, lokakaryadaerah, sampai pada rencana penyusunan anggaran,perencanaan tata ruang / tata guna lahan, sertaprosedurpemanfaatan asset daerah harus ditetapkan secara transparandan partisipatif dengan maksud meningkatkan keterlibatanmasyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang utuh,badan publik di lingkungan pemerintahan daerah dan nonpemerintahan berkewajiban membuat pertimbanganpertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil.

3. Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) setidak-tidaknya memuat pertimbangan ekonomi, sosial, budaya,pertahanan keamanan nasional dan atau pertimbanganpertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran dalampengambilan suatu kebijakan;

Bagian KeduaProsedur Dalam Lingkungan DPRD

Pasal 15


sama dengan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh PemerintahDaerah.

4. Pada proses pengambilan keputusan yang erat kaitannyadengan kepentingan umum, maka rapat tersebut harusmelibatkan unsur masyarakat.

Bagian KeduaProses Pengambilan Kebijakan Dalam Lingkungan DPRD

Pasal 171. Rapat di lingkungan DPRD membahas kepentingan publik

harus melibatkan masyarakat umum secara aktif.2. Mekanisme Rapat DPRD' sebagaimana dimaksud ayat (1)

diatur dalam Tata Tertib DPRD.3. Dalam rapat terbuka untuk umum jika bukan rapat dengar

pendapat atau konsultasi publik maka masyarakat dapathadirtetapi tidak dapat memberikan masukan atau pendapatnya.

4. Segala bentukkeputusan dan laporan harus dapat diakses olehmasyarakat.

Bagian KetigaProses Pengambilan Kebijakan Dalam Lingkungan Badan Usaha

Milik DaerahPasal 18

1. Dalam melaksanakan rapat yang berkaitan dengan pemanfaatanfasilitas umum harus melibatkan seluruh unsur yang ada didalam masyarakat

2. Jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusansecara aktif disediakan dan dapat disampaikan kepadamasyarakat;

3. Pemberlakuan kebijakan BUMN dan BUMD, berupa aspek-asp prosedur, pengambilan keputusan wajib diinformasikan

Transparansi dan Partisipasi.5. Apabila tanggapan atasan pejabat sebagaimana dimaksud

ayat (1) Tidak memuaskan pemohon, maka upaya keberatandapat diajukan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasisesuai dengan kewenangannya.

Bagian KetigaPengaduan

Pasal 22

1. Setiap anggota masyarakat berhak mengajukan terhadap;a. Tidak setuju dengan prosedur partisipasi masyarakat;b. Tidak pernah atau Tidak diberi kesempatan menyampaikan

pendapat;c. Tidak pernah ada tanggapan terhadap pendapat yang

disampaikan;d. Tidak setuju dengan tanggapan yang diberikan;e. Tidak pernah ada proses partisipasi masyarakat.

2. Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikankepada Kepala Daerah melalui Komisi Transparansi danPartisipasi.

3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduandimaksud ayat (2) pasal ini, Komisi Transparansi danPartisipasi meneliti pengaduan tersebut dan kemudiandisampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait.

4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduanyang disampaikan Komisi Transparansi dan Partisipasisebagaimana dimaksud ayat (3) Pimpinan Unit Kerja danatau Badan Publik hangsmemberikan tanggapan kepada pihakyang mengajukan pengaduan dengan tembusan kepada KomisiTransparansi dan Partisipasi.


disosialisasikan kepada masyarakat.4. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) tersebut

diatas juga berlaku bagi organisasi pemerintah dan badanusaha milik swasta.

BAB VIIIPROSEDUR MENDAPATKAN INFORMASI, PENGAJUAN

KEBERATAN DAN PENGADUANBagian Pertama

ProsedurPasal 19

1. Permintaan informasi dari masyarakat tidak perlumencantumkan kepentingan mendapatkan informasi.

2. Pemenuhan permintaan informasi oleh masyarakat harusdapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu)minggu setelah permintaan.

3. Apabila dalam 1(satu) minggu belum dapat dipenuhi makadapat dipenuhi paling lambat satu minggu setelah itu denganketentuan bahwa pejabat badan publik yang bersangkutanharus memberitahukan terhadap belum dapat dipenuhinyapermohonan dalam tenggang waktu 1(satu) minggu.

Bagian KeduaKeberatanPasal 20

1. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatandalam hal:a. Tidak diidentifikasinya kebijakan publik dan tahapan

perumusan kebijakan publik;b. Ditolaknya permintaan informasi, kecuali sebagaimana

diatur dalam Pasal 10;

c. Tidak tersedianya informasi sebagaimana dimaksud padaPasal 5;

d. Tidak dipenuhinya p rmintaan informasi, tanpa dilandasiperaturan yang beraku;

e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya;f. Pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang

beraku;g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu sebagaimana

diatur dalam Pasal 19 ayat (3)2. Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menutup kemungkinan pemohon dan pejabat terkait untukmenyelesaikan permasalahan/keberatan tersebut secaramusyawarah apabila dikehendaki kedua belah pihak danhasilnya secara tertulis disampaikan kepada KomisiTransparansi dan Partisipasi.

Pasal 21

1. Keberatan diajukan kepada atasan dan pejabat dokumentasidari informasi terkait secara tertulis yang ditembuskan kepadaKomisi Transparansi dan Partisipasi.

2. Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktuselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukanalasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1).

3. Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemberi tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatantersebut.

4. Apabila tanggapan atasan pejabat badan publik sebagaimanadimaksud ayat (1) tetap pada sikap dan putusan sebagaimanayang dilakukan bawahannya, maka tanggapan harus disertaidengan alasan-alasan tertulis, yang ditembuskan kepada Komisi


5. Apabila tanggapan tersebut tidak memuaskan pihak yangmengajukan pengaduan, maka yang bersangkutan dapatmenyampaikan pengaduannya kepada Komisi Transparansidan Partisipasi paling lama setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggapanditerima.

6. Dalam waktu 10 hari setelah menerima keberatan dari pihakyang menerima pengaduan, Komisi Transparansi dan Partisipasisetelah melakukan konsultasi dengan Kepala Daerah dapatmengundang para pihak untuk melakukan musyawarah dalammenyelesaikan sengketa atau masalah tersebut.

BAB IXKOMISI TPANSPARANSI DAN PARTISIPASI

Bagian PertamaPembentukan dan Kedudukan

Pasal 23

1. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalamPasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (6) dibentuk KomisiTransparansi dan Partisipasi.

2. Komisi Transparansi dan Partisipasi berkedudukan di Daerah.

Bagian KeduaSusunanPasal 24

1. Komisi Transparansi dan Partisipasi terdiri dari 5(lima) oranganggota.

2. Komisi Transparansi dan Partisipasi dipimpin oleh seorangKetua merangkap anggota dan didampingi oleh seorangsekretaris merangkap anggota.

a. Telah habis masa jabatannya;b. Mengundurkan diri, atau;c. Meninggal dunia

2. Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi diberhentikansebelum habis masa jabatannya oleh Kepala Daerah ataupersetujuan DPRD apabila:a. Terbukti telah melakukan tindak pidana, yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.b. Sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang

mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 1(satu) tahun penuh;

c. Tidak mengikuti rapat penyelesaian sengketa berturut-turutsebanyak 6 (enam) kali rapat sidang Anggota KomisiTransparansi dan Partisipasi dapat diberhentikan sementaraapabila sedang berada dalam proses penyidikan pidanayang diancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih.(4) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf b dan c dilaporkanoleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada KepalaDaerah secara tertulis dengan tembusan kepada ketuaDPRD.

Pasal 29

Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang berhentisebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf b dan c dilakukanpenggantian berdasarkan hasil musyawarah anggota KomisiTransparansi dan Partisipasi dengan berpedoman kepada rangkinghasil seleksi DPRD.

Bagian KelimaTugas dan Fungsi

Pasal 30


3. Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota KomisiTransparansi dan Partisipasi.

4. Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan denganmusyawarah diantara masing-masing anggota KomisiTransparansi dan Partisipasi, apabila tidak tercapai kesepakatdilakukan pemungutan suara.

5. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Transparansi danPartisipasi dan Partisipasi didukung oleh staf sekretariat.

Bagian KetigaPengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi danPartisipasi, seorang calon harus memenuhi syarat syarat sebagaiberikut:a. Warga Negara, Indonesia berusia minimal 25 Tahun.b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.c. Sehat jasmani dan rohani.d. Pendidikan minimal strata 1 (S1)e. Memiliki Integritas dan tidak sedang terpidana.f. Tidak sedang menjadi Anggota Pengurus partai politik.g. Bukan anggota TNI/POLRI atau PNS aktif.h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih kecualijika dipidana dengan alasan pertentangan Ideologis danpolitik.

i. Memiliki pemahaman dibidang hak asasi manusia dankebijakan publik. Bersedia bekerja penuh waktu.

Pasal 26

1. Untuk menetapkan calon anggota Komisi Transparansi danPartisipasi dibentuk panitia seleksi calon yang ditetapkandengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Jumlah panitia seleksi calon Komisi terdiri dari unsur legislatif,eksekutif, Lembaga Swadya Masyarakat, Bundo Kanduung,Perguruan Tinggi, dan LKAAM yang jumlah maksimal 7orang.

3. Calon anggota Komisi yang diajukan berdasarkan hasil seleksimaksimal berjumlah 10 (sepuluh) orang yang disertai dengan keterangan dan penjelasan tertulis.

Pasal 27

1. Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dipilih olehDewan Perwakilan Rakyat Daerali atas usulan masyarakatdan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

2. DPRD memilih calon anggota Komisi Transparansi danPartisipasi yang diusulkan setelah melakukan konsultasi publikyang diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan.

3. Pilihan DPRD wajib disertai penjelasan.4. Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3)

dilakukan secara transparan dan partisipatif.5. Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi diangkat setiap

(tiga) tahun sekali dan tidak dapat diangkat kembali untukperiod berikutnya.

Pasal 28

1. Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi berhenti darijabatannya karena:


1. Komisi Transparansi dan Partisipasi mempunyai tugas:a. mengawasi dan memfasilitasi proses transparansi dan

partisipasi;b. memfasilitasi proses penyelesaian sengketa/ masalah yang

berkaitan dengan transparansi dan partisipasi;c. mempublikasikan dan menyediakan informasi tentang

kegiatan yang herhuhungan dengan transparansi danpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Penyelesaian sengketa/ masalah yang berkaitan dengantransparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahandilakukan melalui proses mediasi dan ajudikasi Setiappenyelesaian sengketa / masalah sebagaimana dimaksud ayat(2), Komisi Transparansi dan Partisipasi wajib membuat BeritaAcara,

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 30 KomisiTransparansi dan Partisipasi mempunyai fungsi:

a. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan putsebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

b. Mengkaji, mendorong dan mengembangkan kapasitas badanpublik untuk melaksanakan transparansi dan partisipasi.

c. Memantau pelaksanaan dan efektifitas dan Peraturan Daerahini;

d. Memantau transparansi dan partisipasi proses pembuatan danpelaksanaan peraturan daerah yang berlaku.

e. Memantau pelaksanaan kebijakan publik.f. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat

dan pelaksanaan kewajiban badan publik yang diatur dalam

dan Partisipasi, maka sengketa informasi dinyatakan selesaidan hasilnya oleh Komisi Transparansi dan Partisipasidituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani olehkedua belah pihak dan Komisi Transparansi dan Partisipasi.

Pasal 35

1. Apabila proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat(2) tidak diapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnyadilakukan melalui proses Ajudikasi.

2. Proses ajudikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukanmelalui beberapa tahapan, sebagai berikuta. Menetapkan jadwal penyelesaian sengketa .b. Mengundang para pihak yang bersengketa untuk datang

pada suatu hari dan tanggal yang ditentukan gunamemberikan keterangan mengenai duduk persoalan atausengketa yang terjadi.

c. Melakukan dialog dengan para pihak.d. Mengumpulkan data dan fakta serta bukti-bukti terhadap

hal yang disengketakan.e. Mendengarkan keterangan saksi (kalau ada).f. Melakukan Analisis terhadap data dan fakta serta bukti-

bukti yang diajukan oleh para pihak.g. Kesimpulan hasilproses penyelesaian sengketa.

h. Mengeluarkan Putusan hasil penyelesaian sengketa.3. Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud ayat (2) mulai dari huruf b sampai dengan hurufh dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.


Peratur Daerah ini untuk dijadikan bahan bagi penyempumaankebijakan tentang transparansi dan partisipasi dimasamendatang;

g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihakya berkepentingan mengenai berbagai permasalahanmenyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik dalamforum khusus yang diadakan secara rutin maupun dalam acaralain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan/ Peraturanperundang-undang yang berlaku

h. Merumuskan dan mengusulkan berbagai masukan yangmerupakan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaantransparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan;

i. Melakukan Evaluasi terhadap mekanisme penyebarluasaninformasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekaliptanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkaitdan memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadilebih baik.

Bagian KeenamWewenang

Pasal 32Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam menjalankan tugas dan

fungsinya mempunyai wewenang:

1. Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan pelayanan informasi pada badan publikdengan dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu;

2. Meminta data atau bahan-bahan yang relevan yang dimilikioleh badan publik yang terkait dengan kewajiban sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah ini;

3. Membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakanbadan publik, baik yang akan, sedang maupun yang telahdilaksanakan dengan mengundang serta menghadirkan berbagai

pihak terkait4. Memfasilitasi penyelesaian masalah/ sengketa yang

menyangkut penyelenggaraan transparansi dan partisipasi.5. Memberikan usulan atau rekomendasi kepada badan publik

tentang Penyelenggaraan transparansi dan partisipasi yangditembuskan kepada kepala daerah dan DPRD.

Pasal 33

1. Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam pelaksanaantugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporankepada Kepala Daerah.

2. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri daria. Laporan penyelesaian kasus;b. Laporan tahunan, yaitu laporan yang memuat Kinerja

Komisi dan Lembaga-Lembaga Publik lainnya yangberhubungan dengan transparansi dan partisipasi.

BAB XTATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

1. Penyelesaian sengketan informasi atau keberatan sebagaimanadimaksud Pasal 21 ayat (5) dan pengaduan sebagaimanadimaksud Pasal 22 ayat (6), dilaksanakan oleh KomisiTransparansi dan Partisipasi melalui proses mediasi.

2. Dalam pelaksanaan proses Mediasi sebagaimana dimaksudayat (1), Komisi Transparansi dan Partisipasi mengundangpara pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarahguna mencari kesepakatan kedua belah pihak.

3. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa dapat menerimahasil musyawarah yang difasilitasi oleh Komisi Transparansi


Pasal 36Setiap penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudPasal 34 dan Pasal 35 hasilnya dilaporkan oleh Komisi Transparansidan Partisipasi kepada Kepala Daerah dan DPRD.

BAB XIKETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi AdministratifPasal 37

1. Para pihak yang bersengketa dengan sengaja tidak memenuhiatau melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh KomisiTransparansi dan Partisipasi sebagaimana yang dimaksudPasal 35 ayat (2) huruf h, diberikan peringatan tertulis secaraberturut turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktumasing-masingnya selama 3 (tiga) hari.

2. Bagi Pejabat Publik/ Pegawai Neged Sipil pemberian peringatantertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh KepalaDaerah selaku pembina Kepegawaian di Daerah.

3. Bagi pemohon informasi/ masyarakat pemberian peringatantertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh KepalaDaerah selaku Pelaksana Peraturan Daerah.

Pasal 38

1. Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak peringatan ketiga (terakhir)sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) ternyata peringatantersebut tidak diindahkan oleh salah satu pihak atau para pihak

BAB XIIKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

1. Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidanasebagimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) dan ayat (4) dapatjuga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yangpengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudayat (1) dalam melakukan tugas penyidikan berwenanga. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana.b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat

kejadian dan melakukan pemeriksaan.c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya

dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi.g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara.h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat

petunjuk dan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukupbukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

pidana dan selanjutnya melalui penyidik umummemberiktahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka dan keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan;


yang bersengketa, maka selanjutnya dilakukan prosespemeriksaan atau penyidikan.

2. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukanoleh pejabat publik/ Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkanpersetujuan Kepala Daerah dilakukan pemeriksaan yangdilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah.

3. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1)dilakukan oleh pemohon informasi/ masyarakat, makaberdasarkan persetujuan Kepala Daerah dilakukan penyidikanyang dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) atau pejabat penyidik yang berwenang.

Sanksi PidanaPasal 39

1. Apabila berdasarkan haaaasil pemeriksaan Badan PengawasDaerah menyatakan bahwa pejabat publik sebagaimanadimaksud Pasal 38 ayat (2) dengan sengaja melalaikan atautidak memenuhi atau tidak melaksanakan putusan yangditetapkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi makakepadanya dapat diberikan hukuman sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang ber laku.

2. Apabila pemohon informasi/ masyarakat dengan sengajamelalaikan atau tidak memenuhi atau melaksanakan putusanyang ditetapkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi,diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulanatau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah).

3. Setiap orang atau Badan Hukum dengan sengaja mencegah,menghalang-halangi atau menggagalkan tugas KomisiTransparansi dan Partisipasi sesuai dengan kewenangannya,diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulanatau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah).

4. Barang siapa dengan sengaja melanggar kewajiban transparansidan menghalangi kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

5. Tindak pidana sebagimana dimaksud ayat (2), (3), dan ayat(4) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 40

1. Setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan keteranganpalsu, baik lisan maupun tulisan kepada Komisi Transparansidan Partisipasi diancam dengan pidana kurungan sebagimanadiatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukummenghancurkan, merusak, membinasakan, membuat sehinggatidak dapat dipergunakan lagi, atau menghilangkan segalamacam informasi Bagian Keduapublik, diancam dengan hukuman pidanasebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang HukumPidana (KUHP).

Pasal 41

1. Komisi Transparansi dan Partisipasi yang dalam melaksanakantugas dan fungsinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengankewenangannya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

2. Ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku, secara internal diatur dalamKode Etik Komisi Transparansi dan Partisipasi.

3. Kode Etik sebagaimana diamksud ayat (2) disusun oleh KomisiTransparansi dan Partisipasi dan berlaku setelah disahkan olehKepala Daerah.


3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagimana dimaksud padaayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakantentang:a. Pemeriksaan tersangka;b. Memasuki rumah;c. Penyitaan barang;d. Pemeriksaan surat;e. Pemeriksaan saksi;f. Pemeriksaan ditempat kejadian;

4. Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskankepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum PolisiRepublik Indonesia.

BAB XIIIPERLINDUNGAN SAKSI

Pasal 43

1. Setiap orang yang memberikan informasi mengenaipelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini wajibdi l indungi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

2. Setiap orang yang termasuk kategori ayat (1), memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam undangundang perlindungansaksi.

BAB XIVANGGARAN DAN BIAYA PENYEDIAAN INFORMASI

Bagian PertamaAnggaranPasal 44


1. Anggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahdan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

2. Besarnya anggaran Komisi Transparansi dan Partisipasi yangberasal dari APBD disusun berdasarkan rencana anggaranbiaya operasional yang wajar dan pantas, diajukan setiaptahun anggaran oleh Komisi Transparansi dan Partisipasikepada Kepala Daerah.

3. Biaya operasional yang ditanggung APBD sebagaimanadimaksud ayat (2) meliputi biaya sekretariat, alat tulis kantor,insentif anggota Komisi, biaya perjalanan dinas, dan biayaoperasional lainnya.

Bagian KeduaBiaya Penyediaan Informasi

Pasal 45

1. Badan publik terkait hanya dapat membebani setiap orangyang meminta penjelasan dengan biaya pengadaan danpengiriman informasi yang diminta sebagaimana biaya yangberlaku secara umum.

2. Badan usaha/ perusahaan yang meminta informasi dapatdikenakan biaya tambahan pencarian informasi selain biayasebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan yang ber laku.

BAB XVKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

1. Komisi Transparansi dibentuk selambat-lambatnya 6 bulansejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

2. Sebelum melaksanakan tugasnya Komisi Transparansi danPartisipasi wajib menyusun Peraturan Tata Tertib KomisiTransparansi dan Partisipasi.

BAB XVIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuanyang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan PeraturanDaerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjutdengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.3. Agar setiap orang dapat menegetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di SolokPada tanggal 29 April 2004

BUPATI SOLOKDto.GAMAWAN FAUZI

ahun merajut integritas

Documents