ADVANCE PRICING AGREEMENTAdvance Pricing Agreement (APA) adalah persetujuan di antara otoritas pajak dan perusahaan yang menggunakan harga transfer ,yang telah ditetapkan dan disepakati. Apa biasanya diperoleh sebelum perusahaan terikat dalam transfer . Tujuan dari program APA adalah memecahkan masalah perselisihan tranfer pricing dengan cara yang tepat , dan menghindari proses pengadilan yang memakan banyak biaya .Negara negara yang tegabung dalam EOCD (Amerika Serukat, Inggris, Australia, New Zealand , dan Jepang telah memulai menerapkan prosedur APA untuk menyelesaikan masalah transfer pricing dan dinilai karena dinilai lebih efektif dalam pelaksanaannya. Dalam survei, 2/3 dari MNC menunjukan bahwa mereka mengharapkan untuk menggunakan APA dalam mementukan harga transfer mereka . Pembahasan kali iniakan membahas secara umum mengenai APA , diantaranya dedfinisi APA, prosedur APA, manfaat dan kerugian Wajib Pajak yang memohon APA , implikasi bagi setelah APA dibuat , dan kemungkinan APA jika diterapkan di Indonesia , khususnya untuk unilateral APA. Menurut laporaN EOCD tahun 1995, APA adalah suatu kesepakatan mengenai penentuan harga transaksi dari transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan cara menetapkan satu set kriteria yang sesuai ( seperti metode, faktor faktor pembanding, , dan asumsi asumsi) untuk periode waktu tertentu .Transaksi yag dimaksud adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan- perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam sebuah perusahaan multinasional. Definisi hubungan istimewa mengacu pada aturan undang undang domestik negara masing masing , sedangkan dalam tax treaty diatur oleh pasal 19 , yaitu mengenai Associated Enterprise. Kesepakatan yang dibuat dalam APA terjadi antara Wajib Pajak (WP) dengan otoritas pajak, bisa antara satu otoritas pajak dan dua otoritas pajak dari negara yang berbeda . Apabila APA dilakukan antara WP dengan otoritas pajak dalam satu negara yang berbeda, maka disebut uniteral APA, sedangkan apabila APA dibuat dibuat dengan dua atau lebih otoritas pajak dari negara yang berbeda maka disebut multirateral APA. Inisiatif pelaksanaan APA baik yang unilateral maupun multilateral harus datang dari WP dengan cara mengajukan permohonan APA kepada otoritas pajak, namun dalampelaksanaannya untuk proses multilateral APA akan lebih rumit dari unilateral APA . Dasar hukum diterapkannya unilateral APA adalah peraturan- peraturan domestik sedangkan multilateral APA sedangkan multilateral APA dapat diterapkan dengan salah satu pasal dalam tax treaty yaitu pasal mengenai persetujuan bersama . Di AS dan New Zealand, unilateral APA dapat dikeluarkan melalui Private Building Rulings yang mengikat otoritas pajak untuk menarapkan peraturan tersebut jika terjadi masalah yang sama di masa yang akan datang . Dengan dikeluarkannya ini, maka WP diangggap telah setuju dengan ketentuan ketentuan yang telah diteapkan dalam peraturan (Rullings) yang mungkin biasanya ketentuan tersebut dikeluarkan oleh otoritas pajak sebagai produk dari periksaan transaksi yang mereka lakukan. Multilateral APA adalah persetujuan mengenai transfer procing antara dua otoritas pajak dari dua negara dengan wajib pajak yang terlibat dalam transaksi . Dalam konteks tax treaty, maka multilateral APA dapat ditempuh dengan pasal 9 dari tax treaty yaitu mengenai arm lenght price dalamsuatu hubungan istimewa dan proses penanganannya melaui pasal 25 dari tax treaty , yaitu mengenai mutual agreement . Pasal 25 dari tax treaty menyebutkan bahwa apabila terdapat satu keraguan yang timbul dari interpretasi atau aplikasi atas ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam treaty , maka otoritas pajak dari kedua belah pihak harus menyelesaikan masalah atau perbedaan tersebut mengenai mutual agreement . Dari pertanyaan tersebut dapat dikatakan bahwa multilateral APA dapat ditetapkan memalui mutual agreement dari tax treaty karena tax treaty merupakan lex spesialis dari undang undang domestik , maka multilateral APA ini akan mengikat otoritas pajak kedua belah pihak seperti halnya tax treaty.Manfaat Advance Pricing Agreement (APA) .Wajib pajak harus mempertimbangkan manfaat penyelenggaraan APA berdasarkan situasi dan kondisi dari permasalahan WP > Beberapa manfaat diselenggarakannya APA :1. Memberikepastian kepada WP atas semua perhitungan mengenai harga transaksi dengan menggunakan metode yang disetujui 2. Memberikan kepastian terhadap kegiatan WP , termasuk kepastian mengenai kewajiban pajak yang berkjaitan dengan transfer pricing 3. Mengurangi biaya dan waktu pada saat diaudit , karena selama periode APA berlaku harga transaksi yang telah disepakati oleh WP dan otoritas pajak.4. Dapat menghindari praktik transfer pricing yang tidak benar dan semata mata hanya untuk menghindari pajak. Masalah Dalam Penyelenggaraan APAHal yang harus dipertimbangkan dalam penyelengaraan APA yaitu kemungkinan adanya potensi kerugian seperti:1. Pengorbanan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan APA 2. WP harus mengungkap informasi yang mungkin merupakan rahasia perusahaan kepada otoritas pajak. Apabila APA berhasil dilakukan maka WP harus melaksanakan setiap kesepakatan kesepakatan yang tertulisdalam perjanjian tersebut selama periode berlakunya APA > Berdasarkan pengalaman negara- negara yang telah menerapkan APA , maka dia dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu.Yang perlu diperhatikan bahwa APA tidak menjamin WP untuk tidak diaudit oleh otoritas pajak. Masalah masalah yang tidak tercakup dalam APA masih dapat dilakukan audit dalam kriteria audit yang biasa dilakukan . APA tidak berlaku retroaktif hingga masalah transfer pricing yang ada sebelum APA disepakati tidak dapat diselesaikan dengan APA. Hal ke 2Uraian Karaker Disributor Fungsi Penuh (Fledged Distributor) Distributor Fungsi terbatas (Contrac Distrubutor ) Distributor Risiko Rendah- Komisioner (Commision Agent)

Fungsi yang dilaksanakanSeluruh fungsi dari R&D sampai dengan penjualan barang jadi Sebagian Sedikit

Pengambilan keputusan strategisSeluruhnya SebagianTidak

Penentuan strategi pemasaranYaTidakTidak

Pelakanaan kegiatan pemasaran YaYaYa

Penentuan strategi penjualan Ya YaTidak

Pelaksanaan kegiatan penjualan Ya YaYa

Manajemen persediaanAdaAdaTidak

Kepemilikan persediaanAdaAdaTidak

Menanggung risiko persediaan YaMinimalTidak

Menanggung risiko kredit YaMinimalTidak

Menanggung risiko pasarYaMinimalTidak

Pemanfaatan harta tidak berwujud YaMinimalTidak

Wajib pajak dianggap melakukan transaksi afiliasi secara wajar sebagai berikut:Kewajaran Imbal Jasa Wajib Pajak melakukan transaksi imbal jasa , maka kewajaran penyerahan atau pemanfaatan jasa , meliputi sebagai berikut :1. Keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasaSuatu jasa dikatajn telah diserahkan oleh pihak afiliasi jika jasa tersebut meberi manfaat bagi WP, dan jasa tersebut juga bukan a. Merupakan duplikasi jasa yang telah dilakukan oleh WPb. Ditunjukan untuk kepentingan oemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (shareholder Activity)c. Merupakan manfaat yang tidak direncanakan (incidental benefit) oleh Wajib Pajakd. Semata mata karena Wajib pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (passive association), tapi pembebanan dilakukan karena adanya fungsi yang dilakukan oleh pihak afiliasi tersebut 2. Kewajaran nilai pembebanan jasa

Kewajaran Imbal RoyaltiWajib pajak yang melakukan transaksi penggunaan harta tidak berwujud dan imbalan royalti , maka kewajaran transaksi penggunaan harta tidak berwujud dan imbalan royalti meliputi sebagai berikut :1. Keberadaan harta tidak berwujud . ditunjukan dengan adanya a. Bukti kepemilikan atas harta tidak berwujudb. Nilai dari harta tidak berwujud2. Keberadaan penyerahan hak untuk menggunakan harta tidak berwujud Suatui harta tidak berwujud dikatakan telah diserahkan hak pemanfaatannya oleh pihak afiliasi jika harta tidak berwujud tersebut memberikan manfaat bagi WP3. Kewajaran nilai imbal royaltiKewajaran Imbal Bunga Wajib pajak yang melakukan transaksi dari imbalan bunga , maka kewajaran imbalan bunga , meliputi sebagai berikut1. Keberadaan pinjaman Suatu pinjaman dikatakan ada jika terdapat arus uang masuk ke dalam rekening milik WP dan pinjaman tersebut meberikan manfaat bagi WP2. Kewajaran nilai pinjamanRasio nilai pinjaman