Add

Corporate

Logo

Here

Oleh: SUYONO, SH. M.HUM

• Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial;

Lanjutan……………………

…..

• Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan), tata sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara.

Etika dalam kehidupan didasarkan padanilai, norma, kaidah dan aturan.

Etika berupa : etika umum ( etikasosial ) dan etika khusus ( etikapemerintahan ).

Etika……………………..

• Etika lebih mrpk pola perilaku atau

kebiasaan yg baik dan dpt diterima oleh

lingk, pergaulan seseorang atau

sesuatu org ttt, pandangannya, seseorg

dpt menilai apakah etika yg digunakan

atau diterapkan itu bersifat baik atau

buruk

• Perilaku/pola sikap yang diharapkan dari setiap individu/anggota organisasi (etika individu)

• Etika adlh sikap/perilaku yg menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang scr sadar utk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yg berlaku dlm suatu kelompok atau satu organisasi.

• Etika individu dalam organisasi akan membentuk budaya organisasi.

• Dalam rangka membentuk etika personel yang baik, organisasi dapat membuat aturan, norma, kesepakatan yang harus ditaati oleh semua anggota.

• Nilai etika umum organisasi yang berlaku :

“menjaga nama baik organisasi”

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPNS

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ttg IzinPerkawinan dan Perceraian PNS jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Thn 1990.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ttg PembinaanJiwa Korps dan Kode Etik PNS.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen PNS

1. Adalah pernyataan kesanggupan untuk melakukansuatu keharusan atau tidak melakukan suatularangan.

2. CPNS/PNS mengangkat sumpah/janji berdasarkankeyakinan agama/kepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa

ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Isi sumpah :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah;

2. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan ygberlaku dan melaks.

3. Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kepada PNS dgnpenuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabatPNS;

5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingansendiri, seseorang, dan/atau golongan;

6. Memegang rahasia jabatan yg menurut sifatnya atau menurutperintah harus dirahasiakan;

7. Bekerja dengan jujur , tertib, cermat dan bersemangat untukkepentingan Negara;

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;

2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah;

4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku;

5. Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakankepada PNS dgn penuh pengabdian, kesadaran dantanggung jawab;

6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintahdan martabat PNS;

(pasal 3) PP 53/2010

7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

8. Memegang rahasia jabatan yg menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9. Bekerja dengan jujur , tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

10. Melaporkan dgn sgr kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atau merugikan negara atau Pem terutama di bid. Keamanan, keuangan dan materiil;

11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12. Mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan;

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milikNegara dengan sebaik-baiknya.

14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masy;

15. Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas;

16. Memberikan kesempatan kpd bawahan utkmengembangkan karier;

17. Menaati peraturan kedinasan yg ditetapkan olehpejabat yg berwenang.

1. Menyalahgunakan wewenang;

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dan/atau orang lain dgn menggunakan

kepentingan orang lain;

3. Tanpa ijin Pemerintah menjadi pegawai atau

bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau

organisasi internasional;

4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,

atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing;

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewakan atau meminjamkan barang2 baik

bergerak/tdk bergerak, dokumen atau surat

berharga milik negara scr tdk sah;

(Pasal 4)

6. Melakukan keg. bersama dgn atasan, teman sejawat,

bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar

lingk. Kerjanya dgn tujuan utk kepentingan pribadi,

gol atau pihak lain yg secara langsung atau tdk

langsung merugikan Negara;

7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu

kpd siapapun baik scr langsung atau tdk langsung

dgn dalih apapun utk diangkat dalam jabatan;

8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa

apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dgn

jabatan atau pekerjaannya;

9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yg dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yg dilayani shg mengakibatkan kerugian bagi pihak yg dilayani;

11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;12. Memberikan dukungan kpd calon Pres/Wapres, DPR, DPD,

atau DPRD dgn cara :a. ikut serta sbg pelaksana kampanye;b. menjadi peserta kampanye dgn menggunakan

atribut partai atau atribut PNS;c. sbg psrt kampanye dg mengerahkan PNS lain;d. sbg psrt kamp. dgn menggunakan fas. Negara;

13. Memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan/merugikan salahsatupasangan;b. mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan

thd pasangan calon yg menjd peserta pemilu sebelum,selama, & sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpdPNS dlm lingk unit kerjanya, anggota keluarga & masy.

14. Memberikan dukungan kpd calon anggota DPD atau calon Ka.Da/Wakil Ka.Da dgn cara memberikan surat dukungan disertai foto copy KTP atau surat keterangan KTP sesuai peraturan perundang-undangan;

15.Memberikan dukungan kpd Calon Kepala Daerah/ WakilKepala Daerah dgn cara: a. terlibat dlm keg. kampanye utk mendukung

Calon Ka.Da/Wa. Ka.Da;b. menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan

dalam kegiatan kampanye;c. membuat keputusan dan/atau tindakan yg me-

nguntungkan atau merugikan slh satu pasangancalon selama masa kampanye dan/atau

d. mengadakan keg yg mengarah kpd keberpihak-an thd pasangan calon yg menjd psrt pemilusblm, slm,& sesudah ms kampanye meliputipertemuan,ajakan,himbauan,seruan,ataupemberian barang kpd PNS dlm lingk unit kerjanya, anggota keluarga & masy.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Utk memperoleh PNS yg kuat, kompak & bersatu padu,

memiliki kepekaan, tanggap, memiliki kesetiakawanan

tinggi, disiplin, sadar tanggung jawab.

Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan

perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan

tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Dimaksudkan utk meningkatkan semangat juang,

pengabdian kesetiaan dan ketaatan PNS kpd NKRI,

Pemerintah yg berdasarkan Pancasila dan UUD’45.

Tujuan :

- membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan &

kesatuan semangat pengabdian dan keteladanan

- mendorong etos kerja PNS bermutu tinggi & sadar

akan tanggungjawabnya.

- menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran

dan wawasan kebangsaan menjaga persatuan dan

kesatuan NKRI.

Nilai-Nilai Dasar :

Ketakwaan kepada Tuhan Yg Maha Esa;

Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD ’45;

Semangat Nasionalisme;

Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan

pribadi/golongan;

Penghormatan terhadap Hak asasi manusia;

Tidak diskriminatif

Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi

Semangat jiwa korps Panca Prasetya Korpri

ETHOS KERJA

• Perilaku khas suatu komunitas/orgs,

mencakup motivasi yg menggerakkan,

karakteristik utama, spirit dasar, pikiran

dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku,

sikap-sikap, aspirasi-aspirasi, keyakinan-

keyakinan, prinsip-prinsip dan standar.

• Ada pendpt yg mengatakan bahwa sumber

utama etos kerja yg baik adalah keyakinan

religius dan nilai-nilai budaya serta sikap

hidup suatu masyarakat.

8 ETHOS KERJA(Jansen H Sinamo)

1. Kerja adl rahmat (tulus penuh syukur)

2. Kerja adl amanah (benar penuh tgjwb)

3. Kerja adl panggilan (tuntas pnh integritas)

4. Kerja adl aktualisasi (keras pnh semangat)

5. Kerja adl ibadah (serius penuh kecintaan)

6. Kerja adl seni (cerdas penuh kreativitas)

7. Kerja adl kehormatan (tekun pnh

keunggulan)

8. Kerja adl pelayanan (paripurna pnh

kerendahan hati)

TUJUAN PENELITIAN

• Aktif

• Ceria

• Dinamis

• Disiplin

• Efektif

• Efisien

• Energik

• Fokus

• Gesit

• Ikhlas

• Interaktif

• Jeli

• Jujur

• Kerja Keras

• Kerja Tim

• Konsisten

• Kreatif

• Lapang dada

•Membagi

• Menghargai

• Menghibur

• Optimis

• Peka

• Rajin

• Ramah

• Sabar

• Semangat

• Tanggung jawab

• Tekun

• Teliti

• Tepat Waktu

• Teratur

• Terkendali

• Toleran

• Total

• Ulet

Profesional orang/seseorang yang melakukan sesuatu

(kegiatan, aktivitas, usaha, jabatan, pekerjaan) untuk

mendapatkan sesuatu (nafkah,kesenangan, kepuasan)

atau memberi (kontribusi) dgn mengandalkan keahlian,

ketrampilan, kemahiran yang tinggi dgn melibatkan

komitmen pribadi (moral) yg mendalam. mampu, mau

dan beretika

Profesionalisme lbh pada spririt, jiwa, semangat, nilai

yg dimiliki seorang profesional

Profesional bukan label untuk diri sendiri

penilaian orang lain atas kinerja/performa

1. Kembangkan keahlian (Expert)

2. Mahir membangun hubungan (Relationship)

3. Tingkatkan kemampuan berkomunikasi (Communicator)

4. Hasilkan yang Terbaik (Excellent)

5. Berpenampilan Menarik (Good Looking)

6. Kehidupan yang seimbang (Balance of Life)

7. Memiliki nilai moral tinggi (Strong Value)

Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;

Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;

Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI;

Mentaati peraturan perUU yg berlaku dlm pelaksanaan

tugasnya;

Akuntabel dlm melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu

dalam setiap kebijakan dan program pem.;

Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya

negara secara efisien dan efektif;

Tidak memberikan kesaksian atau keterangan yang tidak

benar.

Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dgn ketentuan yg berlaku;

Menjaga informasi yg bersifat rahasia;

Melaks setiap kebijakan yg ditetapkan oleh pejabat yg berwenang;

Membangun etos kerja utk meningkatkan kinerja organisasi;

Menjalin kerjasama scr kooperatif dgn unit kerja lain yg terkait dlm rangka penc tujuan;

Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;

Berorientasi pada peningkatan kualitas kerja;

Mewujudkan pola hidup sederhana;

Memberikan pelayanan dgn empati hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa paksaan;

Memberikan pelayanan scr cpt, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif;

Tanggap thd keadaan lingk masy;

Berorientasi kpd peningkatan kesej. Masy dlm melaksanakan tugas.

Jujur dan terbuka serta tdk memberikan informasi yg tidak benar;

Bertindak dgn penuh kesungguhan dan ketulusan;

Menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok maupun golongan;

Berinisiatif utk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;

Memiliki daya juang yang tinggi;

Memelihara kesehatan jasmani dan

rohani;

Menjaga keutuhan dan keharmonisan

rumah tangga;

Berpenampilan sederhana, rapih dan

sopan.

saling menghormati sesama warga

negara yg memeluk agama/kepercaya-

an yg berlainan;

memelihara rasa persatuan dan

kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;

Saling menghormati antara teman

sejawat, baik secara vertikal maupun

horizontal dlm suatu unit kerja, instansi

maupun antar instansi;

Menghargai perbedaan pendapat

menjunjung tinggi harkat dan

martabat Pegawai Negeri Sipil

menjaga dan menjalin kerjasama yang

kooperatif dengan sesama PNS;

berhimpun dlm wadah Korps Pegawai

Republik Indonesia (KORPRI) yang

menjamin terwujudnya solidaritas dan

soliditas semua PNS dalam

memperjuangkan hak-haknya.

PENEGAKAN KODE ETIK

• SANKSI MORAL { DIBUAT SECARA

TERTULIS OLEH PPK }

• PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG

MELAKUKAN PELANGGARAN KODE

ETIK

Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas

Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2014

KODE ETIK PEGAWAI

DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN

SLEMAN

• Kode Etik di lingkungan Pemerintah Daerah

• Kode Etik di lingkungan OPD dan masyarakat

[vide: Pasal 3 ayat (2)]

• Kode Etik di lingkungan OPD ditetapkan oleh

Kepala OPD, disusun berdasarkan

karakteristik masing-masing OPD, dan tidak

boleh bertentangan dengan Kode Etik di

lingkungan Pemerintah Daerah

[vide: Pasal 9]

Pelaksanaan ruang lingkup

Kode Etik

• Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Majelis

Kode Etik

• Penegakan Kode Etik disesuaikan dengan

tingkat jabatan PNS.

• Majelis Kode Etik terdiri atas:

- Majelis Kode Etik Daerah tingkat

Pemerintah Daerah

- Majelis Kode Etik OPD tingkat OPD

[vide: Pasal 10]

Penegakan Kode Etik

• Majelis Kode Etik Daerah tingkat Pemerintah Daerah, berwenang menegakkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukanoleh:

- Pejabat struktural eselon II

- Pejabat struktural eselon III

- Pejabat fungsional tertentu paling rendah gol-ruang IV/a

• Majelis Kode Etik OPD tingkat OPD, berwenang menegakkanpelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:

- pejabat struktural eselon IV

- pejabat fungsional umum

- pejabat fungsional tertentu paling tinggi gol-ruang III/d

- staf dari unsur Pegawai tidak tetap

[vide: Pasal 11]

Kewenangan Majelis

SANKSI MORAL

• PERNYATAAN SECARA TERUTUP

• PERNYATAAN SECARA TERBUKA

• PPK DAPAT MENDELEGASIKAN

KEPADA PEJABAT LAIN

Masukan nilai etika PNS

• Terlalu kaku, kurang menyentuh nurani PNS dan

kurang mengajak utk merenungi tindakan serta

perilaku mereka. (hanya berisi keharusan tanpa ada

alasannya)

• Contoh: ditempat yg rawan thd penyelewengan uang

negara dan manipulasi dapat dipasang tulisan “

Tidak banyak orang tahu ttg penyelewengan yg

anda lakukan, tetapi kalau anda melakukan

penyelewengan anda akan tahu seberapa tinggi

martabat anda. Anda akan tahu betapa

kepercayaan rakyat telah anda salahgunakan.

Jangan pertaruhkan nama baik dan martabat dgn

melakukan penyelewengan uang rakyat”.

SANKSI ADMINISTRATIF

• PNS YANG MELAKUKAN

PELANGGARAN KODE ETIK SELAIN

DIKENAKAN SANKSI MORAL DAPAT

DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF

SESUAI DENGAN PERATURAN

PERUNDANG UNDANGAN YANG

BERLAKU

Kesimpulan

• Mari menjadi PNS yg beretika, krn anda

adalah orang yg telah diberikan kepercayaan

oleh rakyat untuk mengelola urusan mereka.

• Jangan anggap masyarakat sebagai

pengganggu kerja kita, tetapi kita harus sadar

bahwa kita ada karena mereka.

• Gunakan rumus 3-M dari Aa Gym: Mulai dari

diri sendiri, Mulai dari hal-hal kecil, Mulai dari

sekarang.

SAMPAI JUMPA